Penyebab Pandji marah-marah adalah karena menurut kedua pembawa acara siniar tersebut, Arie Putra dan Budi Adiputro, dinasti politik yang akhir-akhir ini sedang menjadi sorotan di Indonesia bukan sesuatu yang salah dan sah-sah saja.

Ada banyak argumen yang mereka bertiga keluarkan selama membahas permasalahan tersebut, yang akan coba Penulis bahas lebih detail di bawah ini. Yang jelas, muncul satu pertanyaan yang muncul di benak Penulis: jadi dinasti politik itu boleh atau tidak?

Trending

Kepingan Puzzle Terakhir untuk Messi, Telah Lengkap

Memahami Apa Itu Dinasti Politik

Sebelum membahas mengenai boleh tidaknya, ada baiknya kita memahami dulu apa itu dinasti politik. Melansir dari sebuah jurnal yang ditulis oleh R. Mendoza pada tahun 2013, dinasti politik adalah:

“Dinasti politik” mengacu pada situasi di mana anggota keluarga yang sama menduduki posisi terpilih secara berurutan untuk posisi yang sama, atau secara bersamaan di posisi yang berbeda.

Kalau mau melansir Wikipedia, dinasti politik adalah sebuah keluarga yang memiliki banyak anggota yang terlibat dalam politik – khususnya politik elektoral. Dari dua definisi ini, rasanya kita sudah mendapatkan gambaran apa itu dinasti politik.

Dinasti politik di sini mengacu kepada sistem negara demokrasi, bukan kerajaan. Kalau sistem negaranya monarki, ya jelas yang memimpin negara tersebut adalah dinasti keluarga tertentu. Dinasti politik di sini adalah menempatkan keluarga di kursi pemerintahan melalui proses pemilu.

Di Amerika Serikat yang sering dianggap kiblat demokrasi, ada beberapa contoh dinasti politik. Mungkin yang paling terkenal adalah keluarga Bush, di mana George W. Bush yang menjadi presiden di tahun 2001-2009 merupakan anak dari George H. W. Bush yang menjadi presiden pada tahun 1989-1993.

Kalau di negara tetangga, Singapura, mereka terkenal karena selama bertahun-tahun dipegang oleh dinasti Lee, mulai dari Lee Kuan Yew hingga Lee Hsien Loong. Lantas, bagaimana dinasti politik di Indonesia?

Ramai Dibahas karena Keluarga Jokowi

Dinasti politik sejatinya bukan hal baru di Indonesia, tapi memang akhir-akhir ini disorot karena manuver-manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), terutama bagaimana anaknya, Gibran Rakabuming Raka, berhasil menjadi wakil presiden (wapres) terpilih untuk periode 2024-2029.

Sempat mereda setelah pemilu presiden (pilpres) berakhir, isu tersebut kembali mencuat ketika Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan yang mengubah penghitungan batas usia calon kepala daerah (cakada) pada Pilkada serentak 2024 mendatang.

Perubahan tersebut adalah ditambahkannya kalimat “terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih,” sehingga cakada boleh berusia di bawah 30 tahun, selama jika ia telah berusia 30 tahun ketika tanggal pelantikan.

Nah, keputusan tersebut dianggap banyak pihak dibuat untuk memuluskan jalan anak Jokowi lainnya, Kaesang Pangarep, untuk maju di pemilihan kepala daerah (pilkada) Jakarta. Pasalnya, ketika pilkada serentak diadakan pada tanggal 27 November 2024, Kaesang masih berusia 29 tahun.

Namun, kita masih harus menunggu apakah Kaesang benar-benar akan maju atau tidak. Jika Kaesang benar-benar maju, maka dugaan publik kalau perubahan peraturan tersebut memang digunakan untuk memberi karpet merah untuk Kaesang.

Dinasti Politik di Indonesia Kerap Terganjal Kasus Korupsi

Sebelum “drama” dinasti politik keluarga Jokowi ini, sebenarnya sudah ada banyak dinasti politik di Indonesia. Kalau ditingkat politik, mungkin yang besar adalah Sukarno-Megawati Sukarnoputri-Puan Maharani. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga bisa menjadi contoh yang lain.

Namun, bagi sebagian orang, apa yang membuat dinasti politik Jokowi terasa paling “jahat” adalah karena adanya peraturan yang diubah melalui tangan Mahkamah Konstitusi (MK), yang kebetulan ketuanya waktu membuat putusan tersebut adalah saudara iparnya sendiri.

Kalau mau memperbesar scope, ada banyak dinasti politik di daerah-daerah yang skalanya lebih kecil dari milik Jokowi. Masalahnya, mayoritas dari dinasti politik tersebut menghasilkan banyak sekali permasalahan di daerah masing-masing.

Contoh paling terkenal mungkin Dinasti Atut di Banten, di mana mantan gubernur Ratu Atut Chosiyah menempatkan kerabatnya di kursi pemerintahan Banten. Ratu Atut sendiri akhirnya terseret kasus korupsi yang membuatnya dipenjara.

Beberapa contoh lain adalah dinasti di Kutai Kertanegara, Cimahi, Fuad di Bangkalan, Klaten, Banyuasin, dan masih banyak lagi. Sama seperti Dinasti atut, semua contoh yang Penulis sebutkan juga tersandung berbagai masalah terutama korupsi.

Hal inilah yang disinggung oleh Pandji dalam siniar Total Politik. Ketika ada orang yang berusaha membangun dinasti, ada kecenderungan kalau ia sedang berusaha menutupi kejahatannya. Kalau sampai orang lain terpilih, maka kejahatan tersebut bisa jadi terbongkar.

Pandji memang tidak secara gamblang kalau ada yang berusaha ditutup-tutupi oleh Jokowi, sehingga menempatkan putra sulungnya menjadi wapres. Namun, sebagian netizen sudah berasumsi demikian jika melihat contoh-contoh yang lalu.

Melihat Dinasti Politik dari Dua Sisi

Indikasi dinasti politik Jokowi membuat Pandji merasa khawatir kalau ini akan membuat dinasti-dinasti yang ada di daerah akan semakin subur karena pusatnya saja memberi contoh demikian. Lantas, kita kembali ke pertanyaan awal: dinasti politik itu boleh atau tidak?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Penulis akan mencoba membahas dari kedua sisi, yakni pro dan kontra. Untuk yang pro dinasti, alasannya adalah semua warga negara memiliki hak politik yang sama. Tidak mungkin hanya karena anak seseorang, lantas ia kehilangan hak untuk menjadi bagian dari pemerintahan.

Selain itu, meskipun ia anak atau saudara seseorang, yang tetap menentukan terpilih atau tidaknya adalah rakyat, sehingga ya sah-sah saja untuk maju. Penulis tidak paham apa yang dimaksud dengan Asian value yang disebutkan oleh pembawa acara siniar Total Politic, jadi Penulis tidak akan membahas tersebut.

Untuk yang kontra, seperti yang sudah Penulis singgung di atas, ada kekhawatiran penyalahgunaan kekuasaan seperti yang sudah-sudah. Dengan memiliki banyak anggota keluarga di kapal yang sama, mereka bisa mengendalikan banyak hal semau mereka.

Tidak hanya itu, dinasti politik di Indonesia juga tumbuh subur karena mayoritas pemilih kita tidak memilih berdasarkan gagasan calonnya, melainkan kenal atau tidaknya. Embel-embel anak presiden akan lebih mudah diingat dibandingkan sosok intelektual yang tidak dikenal masyarakat luas.

Hal tersebutlah yang membuat dinasti politik di Indonesia bisa bertahan. Meskipun ayah atau kakaknya pernah terjerat kasus, anak atau adiknya bisa tetap terpilih di pemilu berikutnya. Ini yang membuat banyak orang berpendapat kalau dinasti politik tidak cocok untuk di Indonesia.

Tidak hanya karena demografi pemilih, dinasti politik juga berpotensi melakukan kecurangan untuk melanggengkan dinastinya. Sebagai incumbent, pasti ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa keluarganya sendiri yang akan terpilih di pemilu.

Dinasti Politik Tanpa Jeda

Salah satu indikasi dinasti politik yang paling dikhawatirkan adalah bagaimana mereka bisa berkuasa tanpa jeda. Setelah suami, istrinya. Setelah istri, anaknya. Setelah anaknya, menantunya. Begitu seterusnya.

Sukarno ke Megawati ada jarak puluhan tahun, sehingga tidak masuk kriteria di atas. Di antara kedua presiden tersebut, ada tiga presiden lainnya yang sempat memimpin negara kita. Antara Theodore Roosevelt (1901–1909) dan Franklin D. Roosevelt (1933–1945) yang hanya sebatas kerabat pun jaraknya cukup jauh.

Seandainya Jokowi tidak terburu-buru dan baru memajukan Gibran di tahun 2029 (sehingga tidak perlu mengubah undang-undang yang ada melalui MK), mungkin permasalahan dinasti politik ini tidak akan seramai sekarang.

Apalagi, tak ada jeda antara masa berkuasa Jokowi sebagai presiden dan Gibran sebagai wapres Prabowo, sehingga kesan dinasti politik semakin kental. Belum lagi saat ini ada banyak keluarga dan orang dekatnya yang akan ikut terjun ke dunia politik.

Bagi yang pro-Jokowi, mereka mungkin akan berpendapat bahwa mereka puas dengan apa yang telah Jokowi lakukan selama ini, sehingga wajar jika mereka memilih anaknya yang akan meneruskan kinerja bagus bapaknya.

Selain itu, pasangan Prabowo-Gibran juga dipilih oleh 58% masyarakat Indonesia, yang artinya mereka tidak keberatan jika anak presiden akan menggantikan peran bapaknya, walau masih dalam kapasitas sebatas wapres. Sekali lagi, bagi mereka suara rakyat yang menentukan.

Penutup

Di serial Naruto, dinasti politik di desa Konoha tempat Naruto tinggal sudah menjadi hal yang biasa. Naruto yang merupakan Hokage ke-7 merupakan anak dari Hokage ke-4. Namun, karena ini cerita fiksi, tentu para pemimpin tersebut digambarkan sesempurna mungkin.

Di dunia nyata, rasanya sulit sekali membayangkan kalau dinasti politik akan sesempurna di serial Naruto. Kasus Ratu Atut dan banyak lagi lainnya menjadi bukti kalau dinasti politik di Indonesia hanya digunakan untuk memperkuat kekuasaan sekaligus menutupi kejahatan yang telah dibuat.

Sejauh ini, dinasti politik Jokowi belum terbukti secara hukum melakukan hal yang salah, walau mungkin secara moral dan etika dapat diperdebatkan. Menarik untuk disimak apakah ke depannya dinasti politik ini akan terbukti “bersih” atau justru terseret kasus seperti yang terjadi pada dinasti politik lainnya.

Permasalahan dinasti politik ini tampaknya masih akan menjadi isu hangat dalam beberapa waktu ke depan. Sebagai masyarakat, silakan menilai sendiri apakah dinasti politik di Indonesia boleh dilakukan atau tidak berdasarkan beberapa pertimbangan di atas.

Lawang, 6 Juni 2024, terinspirasi setelah menonton podcast Total Politik yang mengundang Pandji Pragiwaksono

Sumber Artikel:

• Political dynasties and poverty: Resolving the “chicken or the egg” question (repec.org)
• Political family – Wikipedia
• Sosok Arie Putra dan Budi Adiputro, Host Total Politik yang Tuai Sorotan (kompas.com)
• Singapore After the Lee Political Dynasty – The Diplomat
• Karpet Merah Kaesang ke Pilgub Jakarta di Balik Putusan MA yang Kilat (cnnindonesia.com)
• 6 Dinasti Politik dalam Pusaran Korupsi, Suami-Istri hingga Anak-Orangtua Bersekongkol Halaman all – Kompas.com

The post Dinasti Politik di Kursi Kekuasaan: Boleh atau Tidak? appeared first on Whathefan!.

Tentu cancel culture mendapatkan pro-kontra di antara masyarakat. Yang pro mengatakan hal tersebut perlu dilakukan untuk menimbulkan efek jera dan tidak akan dilakukan oleh pihak lain. Yang kontra menyebutkan kalau semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua.

Penulis sendiri belum bisa memutuskan lebih condong ke arah yang mana. Akan tetapi, Penulis sangat menyetujui jika cancel culture ini diterapkan kepada para koruptor yang sudah merugikan negara demi nafsunya semata.

Apa Itu Cancel Culture?

Dilansir dari Merriam-Webster, cancel culture adalah:

“The practice or tendency of engaging in mass canceling as a way of expressing disapproval and exerting social pressure.”

“Praktik atau kecenderungan terlibat dalam pembatalan massal sebagai cara untuk mengungkapkan ketidaksetujuan dan memberikan tekanan sosial.”

Contoh mudah dari penerapan cancel culture adalah melalui kasus Saiful Jamil setelah ia keluar penjara. Banyak masyarakat yang melayangkan protes dan memboikot saluran televisi yang membuat acara khusus untuknya.

Dari beberapa berita yang Penulis baca, intinya beberapa masyarakat tersebut menganggap kejahatan seksual yang dilakukan olehnya tidak termaafkan dan tidak layak untuk memiliki acara sendiri setelah bebas.

Hal ini kerap dianggap mematikan rezeki orang, tetapi ada juga yang menganggap bahwa itu adalah konsekuensi dari perbuatan buruknya di masa lalu. Perkembangan kasus ini sendiri tidak Penulis ketahui karena memang tidak terlalu tertarik.

Cancel Culture untuk Para Koruptor

(Sebelumnya Penulis minta maaf jika ternyata pendapat di bawah ini sudah diterapkan oleh hukum negara kita. Penulis tidak bisa menemukan data pendukung yang menyebutkan jika pendapat ini sudah diterapkan.)

Anggap saja cancel culture sah untuk dilakukan, Penulis sangat berharap jika cancel culture juga bisa diterapkan untuk para koruptor. Dengan kata lain, semua hak politiknya akan dicabut seumur hidup.

Misal seorang bupati terlibat dalam kasus korupsi, artinya seumur hidup dia tidak akan boleh lagi mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah di mana pun dan dalam tingkat apapun. Dia juga tidak boleh berafiliasi dengan partai politik mana pun. Menjadi anggota dewan pun tidak boleh.

Anggota dewan yang terlibat kasus suap pun tidak boleh mencalonkan diri untuk kembali setelah menyelesaikan masa tahanannya (yang seringnya sangat singkat). Mau DPR hingga DPRD, ia tidak boleh lagi menjadi perwakilan rakyat dari fraksi partai mana pun.

Sayangnya, setahu Penulis hal tersebut tidak pernah menjadi kenyataan. Penulis pernah membaca di suatu media kalau banyak calon kepala daerah yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi.

Artinya, seorang koruptor tetap memiliki hak politiknya dan boleh berpolitik. Para mantan koruptor ini pun kembali punya “peluang” untuk mengulangi kesalahan yang sama.

Karena itulah, Penulis menginginkan adanya penerapan cancel culture bagi para koruptor dengan cara dicabut hak politiknya seumur hidup. Mau dibilang menghalangi rezeki orang ya biar, mong mereka juga sudah duluan menghalangi rezeki orang lain.

Penutup

Meskipun terdengar bagus dan bisa menimbulkan efek jera, Penulis ragu jika cancel culture untuk koruptor ini bisa diterapkan di Indonesia. Kok menambah berat hukuman mereka, berita terbaru malah menyebutkan remisi untuk mereka akan semakin mudah.

Entah bagaimana cara mengatasi permasalahan korupsi bangsa ini. Rasanya meskipun yang menjadi presiden adalah Naruto Uzumaki sekalipun, sulit untuk memberantas korupsi dari akarnya.

Akan tetapi, semoga saja pada akhirnya kita akan memiliki pemerintah yang berani tegas menangani masalah korupsi dan tercipta peraturan yang akan mencabut semua hak politik koruptor seumur hidup.

Lawang, 1 November 2021, terinspirasi setelah merasa kalau cancel culture bisa menjadi hukuman yang cocok untuk para koruptor

Foto: Radiowest – KUER

The post Cancel Culture untuk Para Koruptor appeared first on Whathefan!.

Soal-soal tes ASN tersebut juga disorot oleh masyarakat. Ada banyak pertanyaan “aneh” yang muncul dan dianggap tidak relevan dengan KPK. Salah satu anggota KPK, Tata Khoiriyah, menceritakan serangkaian TWK yang telah dijalani.

***

Dilansir dari Sindonews, ujian pertama yang harus dilakukan adalah tes tulis yang berisi 200 soal berbentuk closed question dengan skala pilihan 1-5, di mana semakin besar angka yang dipilih menunjukkan kita semakin setuju dengan pertanyaan tersebut.

Salah satu pertanyaan absurd yang muncul adalah “apakah semua orang China itu sama”. Entah mengapa seolah ada penggiringan opini dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini.

Tes tulis selanjutnya adalah sesi esai, di mana peserta tes diminta memberikan pandangannya dari berbagai hal seperti FPI, Rizieq Shihab, HTI, paham komunis, dan lain sebagainya.

Di keesokan harinya, ada sesi wawancara selama satu jam. Pertanyaan yang diajukan seputar implementasi pancasila. Ada juga pertanyaan yang tidak memiliki relevansi dengan pekerjaan.

Contoh pertanyaan yang dianggap tidak relevan adalah “apakah peserta mengucapkan selamat hari raya pada agama lain”, “apakah sudah menikah/punya pacar”, “apa aliran agama keluarga”, “apa yang dilakukan ketika menemukan konten radikalisme”, dan lain sebagainya.

***

Sebelumnya, telah beredar kabar dari peserta tes lain tentang pertanyaan-pertanyaan absurd di soal TWK. Contohnya adalah “apakah bersedia lepas hijab”, “apakah membaca doa qunut”, “sikap tentang LGBT”, dan lainnya.

Untuk soal esai, ada beberapa pertanyaan seperti “UU ITE mengancam kebebasan berpendapat”, “agama adalah hasil pemikiran manusia”, “penista agama harus dihukum mati”, dan lain sebagainya.

Masyarakat yang kritis pun menilai kejanggalan TWK ini sebagai upaya menggembosi KPK dari dalam dan dipimpin sendiri oleh ketua KPK. Beberapa tokoh juga mengeluarkan opini yang senada.

Tidak main-main, yang memberikan kecaman terhadap keputusan ini adalah tokoh-tokoh besar seperti Faisal Basri, Prof. Emil Salim, Busyro Muqoddas, hingga Alissa Wahid.

Indonesia Corruption Watch (ICW) juga mengeluarkan pendapatnya dengan mengatakan penonaktifan anggota ini dilakukan untuk menghambat kasus korupsi skala besar yang tengah diusut seperti dari dugaan korupsi bansos, suap benih lobster, KTP elektronik, dan lainnya.

Hal lain yang disorot adalah masalah transparasi dari TWK. Tidak diumumkan berapa skor peserta, apa kesimpulanya, dan lain-lain. Hanya ada daftar nama yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

KPK tentu membela diri. Melalui juru bicaranya, TWK dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Soal-soal yang ada di dalamnya pun dibuat bersama badan-badan terkait. Selain itu, pengangkatan anggota KPK sebagai ASN sudah sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Di kalangan tokoh dan masyarakat pun ada yang mendukung hasil TWK tersebut, walau orang yang mendukung tetap itu-itu saja. Seperti biasa, masyarakat terpolarisasi menjadi dua kutub yang berseberangan.

***

Pelemahan KPK sebenarnya bukan barang baru. Sejak dulu, selalu ada upaya-upaya yang membuat kekuatan KPK tidak lagi garang. Mungkin Pembaca ingat banyaknya kasus yang tiba-tiba muncul dan menjerat jajaran ketua KPK.

Hanya saja, penonaktifan anggota KPK sebanyak 75 orang (dari sekitar 1.200 orang lebih) rasanya baru terjadi kali ini. Walaupun diamanatkan Undang-Undang hasil revisi yang sempat menjadi kontroversi juga, keputusan ini terasa sarat dengan kepentingan pihak-pihak tertentu.

Sampai artikel ini ditulis, KPK masih bergeming dari desakan masyarakat untuk membatalkan keputusan penonaktifan tersebut. Yang jelas, Penulis semakin khawatir dengan integritas KPK dalam memberantas korupsi, permasalahan terbesar yang selalu menjadi musuh utama kita.

Lawang, 16 Mei 2021, terinspirasi setelah membaca banyak berita seputar KPK

Foto: Harian Momentum

Sumber Artikel:

• 3 Soal Tes Pegawai KPK yang Undang Kontroversi Halaman all – Kompas.com
• Daftar ‘Pertanyaan Aneh’ Tes ASN KPK, Ada Habib Rizieq, Islam Apa, Hak Homoseksual, hingga Hal Gaib – Pikiran-Rakyat.com – Halaman 4
• Pegawai KPK Ungkap Sejumlah Pertanyaan Aneh dalam Tes Wawasan Kebangsaan | Halaman 2 (sindonews.com)
• ‘Perang narasi’ warganet atas pembebastugasan 75 pegawai KPK, mulai dari puisi, ajakan boikot hingga isu Taliban – BBC News Indonesia

The post KPK dan Upaya untuk Menggembosinya appeared first on Whathefan!.

Jika Penulis amati, ada satu poin yang sering ia singgung, termasuk ketika ILC edisi ulang tahun TV One minggu kemarin. Poin tersebut adalah mengenai pembiayaan partai politik oleh negara.

Akar Korupsi

Menurut beliau, salah satu akar dari korupsi di Indonesia adalah budaya money politic yang seolah tak ada obatnya. Mau nyaleg atau apapun, pasti butuh keluar duit milyaran rupiah.

Hal ini membuat biaya politik kita sangat tinggi. Ujung-ujungnya, yang terpilih akan memikirkan cara agar uang yang telah dikeluarkan bisa kembali, kalau bisa lebih ya tambah bagus. Ini menjadi lingkaran setan yang tak terputus.

Salah satu cara mengumpulkan dana itu, kata Rizal, ya dengan metode colong anggaran. Estimasi beliau menyebutkan uang negara yang disalahgunakan mencapai 50 triliun setiap tahunnya.

Meskipun tidak disinggung oleh Rizal, Penulis menangkap ada pesan tersirat bahwa partai membutuhkan dana untuk biaya operasional harian.  Tidak mungkin mereka hanya bergantung dari iuran anggota semata.

Hal ini membuat mereka membuka tangan bagi pengusaha-pengusaha untuk menjadi donatur mereka. Timbal baliknya, para pengusaha ini akan mendapatkan berbagai “kemudahan” jika partai yang didukung menang. Penulis kira sudah banyak contohnya.

Apalagi, sekarang partai politik juga dilarang memiliki badan usaha sebagai sumber pemasukan dana. Alhasil, KKN pun semakin merajarela dan tak terbendung.

Dibiayai Oleh Negara

Di beberapa negara seperti Belanda, partai politik dibiayai oleh negara sehingga para calon bisa fokus menjual ide mereka. Estimasi Rizal menyebutkan kita hanya perlu menganggarkan 6 triliun setiap tahunnya.

Secara teori, ada banyak manfaat lain dengan adanya pembiayaan dari negara ini. Contohnya, pengawasan anggaran atau sistem audit yang lebih mudah, mengurangi gap antara partai besar dan kecil, dan lain sebagainya.

KPK pun mendukung usulan ini, mengingat uang adalah sumber masalah di dunia perpolitikan. Partai politik juga tak perlu pusing mencari dana untuk mengasapi dapurnya.

Dari beberapa sumber yang Penulis baca, partai-partai banyak yang mendukung konsep ini, walaupun ada beberapa partai yang juga meragukannya.

Hanya saja, nampaknya realisasinya masih sangat jauh mengingat akan sulit jika benar-benar hanya mengandalkan APBN semata. Entah bagaimana formula yang paling pas untuk masalah ini.

Apakah dengan pembiayaan partai politik otomatis jumlah KKN akan berkurang? Belum tentu, karena selain tingginya money politic, KKN terjadi karena adanya niat dan kesempatan.

Penutup

Penulis mengakui bahwa dirinya adalah orang yang awam terhadap politik. Walaupun begitu, Penulis memutuskan untuk tidak apatis dan mengikuti perkembangan yang ada.

Caranya adalah dengan membaca berita dan menonton tayangan-tayangan seperti ILC jika topiknya menarik. Menulis artikel ini juga menjadi salah satu sarana kepedulian Penulis terhadap perkembangan dunia politk kita, meskipun dampaknya sangat teramat kecil.

Terkait masalah pembiayaan partai politik oleh negara, tidak banyak komentar yang bisa Penulis berikan. Pasti dibutuhkan banyak kajian dan penelitian sebelum membuat keputusan seperti itu.

Setidaknya, usulan dari Rizal Ramli tersebut bisa dicatat. Siapa tahu, jika diimplementasikan akan membawa dampak positif untuk negara kita tercinta.

Kebayoran Lama, 17 Februari 2020, terinspirasi dari pidato Rizal Ramli di acara Indonesia Lawyers Club

Foto: Stars Insider

Sumber Artikel: Detik 1, Detik 2, YouTube

The post Andai Partai Politik Dibiayai Oleh Negara appeared first on Whathefan!.