Jelang pelantikannya, isu-isu mengenai siapa saja yang ditunjuk untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran sudah banyak bermunculan. Ada yang terdengar ngawur (seperti Rocky Gerung dan Anies Baswedan yang katanya akan gabung), ada yang akurat.

Pengumuman daftar menteri ini pun datang di hari yang sama dengan pelantikan Prabowo-Gibran. Bernama Kabinet Merah Putih, ini akan menjadi salah satu kabinet paling gemuk dalam sejarah Indonesia.

Trending

Saya Berlibur ke Jakarta Selama 5 Hari (Bagian 2)

Kabinet Merah Putih yang Gemuk

Alasan mengapa Kabinet Merah Putih bisa gemuk adalah karena disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara oleh Joko Widodo hanya beberapa hari sebelum ia lengser.

Sebelum UU ini disahkan, memang telah santer terdengar kalau Prabowo akan memiliki 100 menteri seperti pada era Sukarno dulu. Untungnya, jumlah kementerian yang dibuat oleh Prabowo pada akhirnya tidak mencapai 100, tapi tetap bertambah secara signifikan.

Tentu ada banyak alasan normatif yang melatarbelakangi keputusan tersebut, seperti memang adanya pos-pos kementerian yang terlalu luas scope-nya hingga masalah fleksibilitas yang dimiliki oleh presiden.

Namun, tentu ada suara miring yang mengiringi keputusan ini, seperti agar pembagian “kue” bisa dilakukan lebih merata di antara elit politik. Apalagi, terbukti bahwa jumlah menteri yang dimiliki Prabowo mencapai 48 kementerian, bertambah 14 pos dari era Joko Widodo.

Perlu diingat kalau itu baru jumlah menterinya saja, karena masih ada banyak posisi-posisi yang hampir selevel dengan menteri seperti wakil menteri. Melansir dari Bisnis.com, total ada 136 orang dengan rincian sebagai berikut:

• 48 menteri (terdiri dari 7 menteri koordinator dan 41 menteri teknis)
• 5 orang kepala lembaga
• 56 orang wakil menteri (satu kementerian bisa memiliki lebih dari satu wakil menteri, seperti Kementerian Keuangan dengan tiga wakil menteri)
• 1 orang kepala dewan
• 26 orang lainnya, termasuk Staf Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, dan Ketua Mahkamah Agung

Penulis tidak akan merinci siapa saja yang masuk ke dalam daftar tersebut, Pembaca bisa langsung mengaksesnya di situs Sekretariat Negara. Penulis hanya akan sedikit membahas beberapa orang yang ada di dalam kabinet ini.

Berbincang Mengenai Beberapa Menteri di Kabinet Merah Putih

Dalam kabinet yang disusun oleh Prabowo dan Gibran, ada beberapa pola yang bisa kita temukan. Ada nama lama yang tetap pada posisinya, ada nama lama yang bergeser posisinya, ada nama yang benar-benar baru.

Melansir dari Kompas, ada 12 menteri Jokowi yang tetap menempati pos yang sama dengan periode sebelumnya. Contohnya adalah Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dan Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Lalu, ada empat nama menteri lama yang digeser untuk menempati posisi lain. Contoh paling terlihat adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, yang selama menjabat kerap mengundang kontroversi, kini akan menjadi Menteri Koperasi.

Tentu Prabowo-Gibran memiliki pertimbangannya sendiri untuk memilih mereka tetap bertahan di kabinet. Mungkin karena dianggap mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, mungkin karena ingin melanjutkan program-program dari periode sebelumnya, mungkin karena “titipan”, ada banyak kemungkinannya.

Nah, selain 16 nama tersebut, bisa dibilang mereka semua adalah orang baru yang pada periode sebelumnya tidak menjabat sebagai menteri, seperti Fadli Zon (Menteri Kebudayaan) dan Maruarar Sirait (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman).

Bahkan, ada juga mantan lawan Prabowo-Gibran di pemilu presiden (pilpres) 2024, yakni Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Ini memperpanjang “rekor” Cak Imin (dan PKB) yang selalu berada di pihak pemerintah selama 20 tahun terakhir.

Sebagai catatan, ada juga yang dulu sekali pernah menjadi menteri, dan kini kembali menjadi menteri, seperti Yusril Ihza Mahendra. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara ketika zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal menarik lainnya adalah banyaknya nama public figure yang berhasil masuk ke dalam lingkaran istana. Contohnya adalah Giring Ganesha (Wakil Menteri Kebudayaan) dan Taufik Hidayat (Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga).

Tak hanya itu, ada juga Raffi Ahmad (Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni), Gus Miftah (Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan), hingga Yovie Widianto (Staf Khusus Presiden).

Menatap Lima Tahun ke Depan Bersama Kabinet Merah Putih

Tentu terlalu dini untuk menghakimi kinerja para menteri Kabinet Merah Putih. Lha mong mereka saja masih mendapatkan “pembekalan” dari Prabowo dan dikirim ke Magelang. Perlu diakui kalau langkah tersebut cukup menarik karena rasanya belum pernah dilakukan sebelumnya.

Namun, sebagai masyarakat Indonesia, baik yang kemarin waktu pilpres memilih Prabowo-Gibran maupun tidak, tentu kita menaruh harap kepada nama-nama yang masuk ke dalam kabinet Prabowo-Gibran agar bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Penulis pribadi memberikan perhatian khusus kepada pemecahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi tiga kementerian, yakni menjadi:

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dipimpin oleh Abdul Mu’ti
2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek), dipimpin oleh Satryo Soemantri Brojonegoro
3. Kementerian Kebudayaan, dipimpin oleh Fadli Zon

Seperti yang kita tahu, pendidikan Indonesia selama era Joko Widodo kerap mendapat kritikan, mulai dari masalah zonasi hingga kurikulum Merdeka. Belum lagi masalah viralnya pelajar Indonesia yang tidak bisa menjawab pertanyaan seputar pengetahuan dasar.

Penulis sedikit optimis dengan penunjukkan Abdul Mu’ti sebagai Kemendikdasmen, mengingat latar belakang beliau yang memang dari dunia pendidikan. Semoga saja para menteri yang baru bisa memperbaiki berbagai masalah pendidikan bangsa kita.

Untuk pos-pos kementerian yang lain, Penulis belum mau berkomentar banyak. Memang ada beberapa nama yang cukup bikin was-was, tapi tak sedikit yang bisa menumbuhkan optimisme. Sekali lagi, sekarang masih terlalu dini untuk menilai mereka.

Yang jelas, terlepas dari perbedaan kita di pilpres 2024 kemarin, marilah kita sama-sama berdoa dan berhadap kalau Prabowo-Gibran bersama kabinetnya bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik.

Lawang, 24 Oktober 2024, terinspirasi setelah melihat pengumuman daftar menteri yang bergabung ke dalam Kabinet Merah Putih

Foto Featured Image: Detik

Sumber Artikel:

• Presiden Joko Widodo Sahkan UU 61/2024 tentang Perubahan UU 39/2008 tentang Kementerian Negara – setkab.co.id
• Terlengkap! Daftar 136 Menteri hingga Utusan Khusus Kabinet Prabowo: Sri Mulyani, AHY, Raffi Ahmad – bisnis.com
• Daftar Menteri era Jokowi yang Masuk Kabinet Merah Putih Prabowo – Kompas
• Kemendikbudristek Dipecah Jadi 3, Para Menteri Baru Akan Berkantor Di Mana? – Detik

The post Menatap 5 Tahun ke Depan Bersama Kabinet Merah Putih appeared first on Whathefan!.

Berawal dari lawan pemilihan umum sekaligus oposisi selama lima tahun, nyatanya mereka justru bergabung di menit-menit akhir. Hal ini tentu menimbulkan banyak tafsir dari berbagai kalangan, terutama dari pendukung fanatik mereka.

Penulis di sini berusaha untuk merangkum semua pendapat tersebut dan akan memberikan pendapat pribadi sebagai penutup.

***

Bergabungnya Prabowo ke kubu lawannya adalah tanda betapa beliau tidak memiliki harga diri. Rasanya belum pernah terjadi dalam sejarah, seorang bertarung di pemilihan presiden lantas merapat menjadi menteri untuk lawannya yang terpilih.

Kasus Hillary Clinton yang pernah menjadi menteri Barack Obama berbeda, karena mereka berdua berasal dari partai yang sama. PDIP dan Gerindra menjadi lawan selama lima tahun terakhir, mendadak rukun begitu saja.

Terlihat betapa ambisiusnya Prabowo untuk mendapatkan jabatan di sektor strategis, mengesampingkan para pendukungnya yang tak terima Prabowo bergabung dengan orang yang selama ini mereka hina.

***

Untuk apa ada pemilu jika pada akhirnya kedua orang tersebut bersatu menjadi pemegang kekuasaan di pemerintahan? Untuk ada ada darah tumpah dari pendukung yang mati-matian membela mereka?

Bukankah kemarin banyak pendukung Jokowi yang melancarkan serangan-serangan ke Prabowo, seperti penjahat HAM? Jika yang mereka tuduhkan benar, berarti Jokowi merekrut seorang pelanggar hak asasi?

Untuk apa kemarin capek-capek dukung Prabowo kalau ujung-ujungnya dia gabung ke Jokowi yang dihina-hina? Untuk apa kami bela-belain dia sampai ngotot?

***

Kerelaan bergabungnya Prabowo menjadi menteri di kabinet Jokowi menunjukkan betapa besarnya pengabdian beliau untuk negara ini. Ia rela mengesampingkan egonya demi melindungi Indonesia.

Sektor pertahanan adalah salah satu yang paling sering disorot oleh Prabowo ketika debat presiden. Mungkin, Prabowo dan Jokowi sepakat bahwa posisi tersebut harus diisi oleh orang-orang yang berpengalaman.

Dengan segudang pengalaman militer yang dimiliki oleh Prabowo, pertahanan negara ini akan menjadi semakin tangguh dan negara lain tak akan berani macam-macam dengan kita.

***

Ini hanyalah sebuah pertunjukan yang telah diatur sedemikian rupa. Prabowo rela bergabung ke kubu Jokowi agar tahun 2024 bisa menjadi calon presiden lagi.

Dengan menjadi menteri, namanya akan sering disebut oleh media dan masyarakat tak akan lupa. Ketika waktu pemilihan sudah tiba, ia tinggal memperjelas posisinya sebagai calon yang layak untuk menggantikan Jokowi.

Kemungkinan besar, Prabowo akan disandingkan dengan putri tungal Megawati, Puan Maharani. Dengan demikian, koalisi Gerindra dan PDIP di tahun 2009 akan kembali terulang.

***

Alhamdulillah, Prabowo dan Jokowi akhirnya bersatu demi membangun Indonesia yang lebih baik. Senang melihatnya mampu bergabung dan mengesampingkan hal lain.

Demi kemajuan bangsa ini, kita semua memang harus bersatu. Kita tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi ataupun kelompok, Indonesia yang harus diutamakan.

Tidak ada lagi 01 dan 02, yang ada adalah Persatuan Indonesia. Orang-orang yang tidak menyukai kejadian ini mungkin adalah kumpulan orang sakit hati karena tidak mendapatkan apa-apa.

Semoga ini menjadi contoh baik untuk generasi-generasi mendatang, agar jangan sampai kita memusuhi sesama anak bangsa hanya karena perbedaan pandangan politik.

Negara Tanpa Oposisi

Kurang lebih seperti itulah beberapa pendapat yang berhasil penulis kumpulkan, baik dari teman-teman sekitar, keluarga, ataupun komentar netizen di internet. Bagaimana dengan pendapat penulis sendiri?

Secara pribadi, penulis bukanlah penggemar fanatik Joko Widodo ataupun Prabowo Subianto. Penulis meyakini bahwa keduanya adalah putra terbaik bangsa, sehingga siapapun yang terpilih semoga mampu membawa negara ini menjadi lebih baik.

Akan tetapi, lawan politik yang selama ini menjadi oposisi tiba-tiba berubah haluan nampaknya juga kurang etis. Setahu penulis, belum pernah terjadi di sejarah Indonesia hal seperti ini terjadi.

Bisa membayangkan seandainya Megawati menjadi salah satu menteri di kabinet Susilo Bambang Yudhoyono? Lawan SBY lainnya di 2004 (Amien Rais, Hamzah Has, Wiranto) juga tidak ada mengisi posisi menteri ketika periode pertama beliau.

Jika Gerindra yang selama ini menjadi oposisi utama di parlemen merapat, lantas siapa yang menjadi oposisi untuk pemerintahan Jokowi?

PAN dan Demokrat kemarin sempat menunjukkan gerak-gerik ingin bergabung, walau pada akhirnya mereka tidak mendapatkan jatah menteri. Bahkan, AHY yang digadang-gadang masuk kabinet juga tidak berhasil masuk.

Demokrat bahkan dianggap ingin aman dengan bermain di dua kaki. Bergabung ke pemerintahan enggak, tapi tidak tegas menjadi oposisi. Mereka akan memanfaatkan celah-celah kesempatan yang ada.

PKS? Mereka mengatakan akan tetap menjadi oposisi setia. Bahkan, mereka akan menggandeng ormas untuk melakukannya. Tapi melihat bagaimana perpindahan Gerindra, bukan tak mungkin mereka juga berubah haluan pada suatu hari nanti.

Penutup

Negara yang mengusung konsep demokrasi sudah sewajarnya memiliki oposisi untuk mengontrol pemerintahan agar tidak bertindak sewenang-wenang. Indonesia bukan Korea Utara yang otoriter.

Terlalu naif jika kita percaya semua elit hanya ingin yang terbaik untuk negara ini. Penulis yakin, terselip kepentingan pribadi ataupun kelompok, baik skala kecil maupun besar.

Jika kita tidak bisa menggantungkan harapan kepada para partai politik, mungkin kita sebagai rakyat yang bisa menjadi oposisi. Turunnya mahasiswa ke jalan kemarin menjadi contoh kalau kita mampu melakukannya.

Penulis sendiri merasa campur aduk melihat peristiwa langka ini. Heran bercampur dengan perasaan apaan sih, antara terkejut dan perasaan ini dagelan apalagi ya Tuhan. Tidak ada perasaan kecewa ataupun gembira.

Sebagai rakyat biasa yang tidak memiliki kekuasaan apa-apa, penulis akan terus mengamati jalannya pemerintahan ini. Siapa tahu, kolaborasi antara keduanya benar-benar bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk Indonesia.

Kebayoran Lama, 26 Oktober 2019, terinspirasi setelah membaca berbagai tulisan seputar dipilihnya Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan di kabinet Presiden Joko Widodo

Foto: Melek Politik

The post Negara Tanpa Oposisi appeared first on Whathefan!.