Meskipun masih terpolarisasi karena hal yang remeh, Penulis melihat kita sebagai rakyat cukup bersatu dalam aksi sepanjang akhir Agustus hingga awal September kemarin. Pasti ada yang masih pro pemerintah, tapi rasanya kali ini mereka minoritas, atau memang enggak kelihatan aja.

Kita bisa bersatu seperti itu karena kita merasa punya “musuh” yang sama, di mana di sini adalah pemerintah terutama DPR yang jadi sasaran utama, maupun pihak pengamanan yang dinilai terlalu brutal hingga ada yang tewas.

Trending

Setelah Menonton WandaVision Episode 9 (Bagian 3)

Bisa dibilang, saat ini kita sama-sama sedang “menggonggong” untuk menuntut keadilan, apalagi setelah melihat angka fantastis yang diterima oleh para pejabat di saat kehidupan masyarakat sedang sulit, di saat PHK di mana-mana dan ekonomi terasa berat.

Namun, di satu sisi, Penulis jadi merenungkan satu pertanyaan: jika kita berada di dalam menjadi bagian dari pemerintah, apakah kita akan tetap berisik seperti sekarang atau justru diam-diam saja sembari menikmati segala fasilitas dan tunjangan yang diberikan?

Katanya, Pemerintah Itu Cerminan Rakyatnya

Ada yang bilang, pemerintah itu cerminan rakyatnya. Pemerintah itu rata-rata masyarakatnya. Jadi, jangan-jangan alasan kita mendapatkan kualitas pemerintah yang seperti itu, ya karena kita seperti itu, hanya saja belum mendapatkan kesempatan seperti mereka saja.

Hal ini langsung dicontohkan dari kasus penjarahan yang terjadi pada rumah beberapa anggota DPR, yang dijadikan sebagai sasaran karena pernyataan kontroversial yang keluar dari mulut mereka.

Di satu sisi, Penulis menganggap kejadian tersebut adalah konsekuensi dari apa yang sudah dikatakan atau dilakukan. Namun, di sisi lain, aktivitas penjarahan juga tidak bisa dibenarkan karena mengambil apa yang bukan hak kita.

Ada yang membalas bahwa pemerintah selama ini juga menjarah rakyat, bahkan alam Indonesia pun ikut dijarah. Namun, membandingkan dua hal yang buruk tidak membuat salah satunya menjadi baik. Membandingkan dua hal haram, tidak membuat salah satunya menjadi halal.

Banyak orang di pemerintahan yang korupsi, mungkin di keseharian kita pun masih melakukan korupsi kecil-kecilan, baik disadari maupun tidak. Anggota dewan tidur ketika kerja, mungkin kita di kantor pun terkadang curi-curi waktu untuk tidur siang.

Intinya, kita boleh dan bahkan harus bersuara apabila melihat ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Kita harus tetap “menggonggong” dan mengawasi kerja pemerintah, yang gaji dan tunjangannya berasal dari pajak yang kita bayarkan.

Kalau kita diam saja dan memilih apatis, maka pemerintah bisa makin “sesuka hati” dalam membuat kebijakan. Tentu kita tidak lupa, bagaimana ada beberapa kebijakan yang dibuat dalam waktu kilat jika itu menguntungkan pihak tertentu.

Namun, jangan lupa untuk menengok ke dalam juga, tanyakan kepada diri sendiri apakah kita sudah benar-benar “bersih” dan tidak melakukan hal buruk yang dilakukan oleh pemerintah. Tanyakan kepada diri sendiri, jika kita di dalam, apakah kita akan tetap berisik seperti ketika di luar?

Meskipun kita memiliki banyak kekecewaan atau kekesalan terhadap pemerintah, jangan sampai membuat diri kita merasa paling suci atau lebih baik dari mereka. Daripada seperti itu, alangkah lebih baik kalau kita melihat ke dalam diri sendiri.

Memosisikan Diri Sebagai Kontrol Pemerintah

Ketika membaca kolom komentar untuk konten yang bermuatan politik, Penulis sering menemukan komentar senada yang berbunyi, “jangan ngomong doang, coba buktiin kalau lu lebih bagus dari yang lu kritik!”

Menurut Penulis, komentar seperti ini cukup sesat. Kita mengkritik sebagai rakyat, mengkritik pemerintah (entah eksekutif maupun legislatif) yang memang pekerjaannya adalah menyelesaikan berbagai masalah yang ada di negara ini.

Nah, mereka kan udah dibayar nih buat jadi pejabat, masa iya kita juga yang menyediakan solusinya? Kita ini memang berfungsi sebagai pengawas agar pemerintah bisa terkontrol dan tidak seenaknya sendiri, lha kok malah ditambahi kerjaan sebagai penyedia solusi.

Mungkin akan ada komentar juga yang intinya menyuruh kita masuk ke dalam pemerintahan dan ubah dari dalam. Ini ada benarnya, tapi kalau sistemnya sudah rusak, bisa-bisa kita yang akhirnya malah terbawa arus. Mau seidealis seperti apa pun, pasti sulit.

Bahkan, komika Pandji Pragiwaksono dalam sebuah acara di Metro TV sempat berujar yang intinya “kalau semua yang berisik masuk, ntar nggak ada yang mengonggong dari luar, dong?” Buktinya banyak aktivis ’98 yang sekarang di kursi pemerintahan, eh ya udah berubah tuh.

Jadi, mungkin bukan pilihan yang salah jika kita memilih untuk tetap di luar tanpa berniat masuk ke dalam. Jika di luar, kita akan lebih bebas bersuara untuk diri sendiri dan masyarakat, bukan bersuara untuk partai yang telah mengusung kita.

Lawang, 11 September 2025, terinspirasi setelah Penulis merasa selama ini lebih banyak melihat sisi buruk pemerintahan Prabowo Subiyanto dan jarang mengulik “prestasinya”

Foto Featured Image: Detik

The post Jika Kita Ada di Kursi Mereka, Apakah Kita akan Tetap Berisik? appeared first on Whathefan!.

Puncaknya mungkin ketika meninggalnya Affan Kurniawan, seorang driver ojek online (ojol) yang tewas terlindas mobil Brimob pada tanggal 28 Agustus 2025. Sejak itu, situasi mengalami eskalasi yang begitu cepat hingga terjadi kerusuhan di mana-mana.

Namun, menurut Penulis, rasanya apa yang terjadi beberapa minggu ini merupakan akumulasi dari kekecewaan demi kekecewaan yang kita alami selama beberapa bulan terakhir, atau bahkan sudah bertahun-tahun menggumpal di dalam diri kita.

Trending

Setelah Menonton Spider-Man: Into the Spider-Verse

Penulis tidak akan membahas secara detail apa yang sebenarnya telah terjadi belakangan ini, rasanya sudah cukup banyak yang membahas hal tersebut (dan juga sudah cukup basi karena situasi yang sudah mulai kondusif).

Di sini, Penulis ingin berandai-andai seandainya saja bisa menuliskan surat terbuka untuk para tuan dan puan terhormat yang mengurus bangsa ini. Walau tidak menyelesaikan masalah (tentu saja), setidaknya Penulis bisa mengeluarkan unek-uneknya yang mungkin juga akan mewakili para Pembaca sekalian.

***

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kami sebagai rakyat hanya ingin keadilan
Bagaimana bisa kalian menari-nari ketika kami sedang kesulitan
Sedangkan seharusnya kamu menjadi tanggung jawab kalian
Rakyat mana yang sebenarnya kalian wakili?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Mengapa belakangan banyak perkataan kontroversial keluar dari mulut tuan dan puan
Perkataan yang seolah tak memiliki hati dan kepekaan sosial
Seolah kalian hidup di dalam gelembung kalian sendiri
Hingga rasanya begitu tone deaf dan tak peduli dengan rakyat yang kalian wakili?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Mengapa peraturan yang pro rakyat justru selalu dipersulit dan tak pernah kelar
Tapi peraturan yang menguntungkan kelompok tertentu bisa selesai secara kilat
Apakah betul kalau tuan dan puan memang pilih kasih
Hanya akan membantu siapa yang memberi untung?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kita ini sama-sama manusia yang hidup di negara indah ini
Tapi mengapa tuan dan puan menganggap kami ini berbeda derajat
Padahal tuan dan puan selalu mengemis suara di masa pemilu
Tapi mengapa di saat seperti ini justru tutup telinga?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kami sebagai rakyat terus tercekik dengan pajak yang bermacam-macam itu
Hampir semua aspek kehidupan kami ini dipajaki
Bagaimana bisa negara yang katanya kaya raya ini
Justru pemasukan terbesarnya dari keringat rakyat?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Hutang adalah menjadi momok yang mengerikan bagi kami
Bukan semata-mata takut dikejar penagih hutang, takut dengan neraka juga
Tapi kenapa hutang negara bisa begitu tingginya
Sampai terasa mustahil untuk bisa melunasi semuanya?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Banyak efisiensi terjadi di mana-mana, yang merupakan bahasa halus pemecatan
Hampir semua sektor mengeluh dan terpaksa melakukan efisiensi
Kami bukan pemalas, kami juga mampu bekerja dengan baik
Kami justru heran, mana 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan itu?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Di tengah sulitnya kami mencari pekerjaan yang layak
Mengapa ada banyak orang-orang yang bisa rangkap jabatan di pemerintahan
Apakah Indonesia kekurangan orang kompeten
Sehingga satu orang bisa mengisi dua-tiga posisi sekaligus?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kenapa banyak sekali orang-orang mendapatkan gelar kehormatan
Di tengah kondisi rakyat yang masih bingung besok bisa makan atau tidak
Mengapa kita selalu disibukkan dengan seremoni-seremoni
Sehingga melupakan hal yang substansial?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Penjarahan yang rakyat lakukan memang tidak bisa dibenarkan
Tapi jangan lupa, selama ini tuan dan puan juga melakukan penjarahan besar-besaran
Hutan digundul, laut dikeruk, peradaban diusir
Bukankah itu semua demi kepentingan pemilik usaha yang ingin menguras Indonesia?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kami sudah hidup dengan banyak kesulitan masing-masing
Kenapa tuan dan puan seolah ingin menambah kesulitan kami
Dengan merilis kebijakan-kebijakan yang merugikan kami
Padahal kami hanya ingin hidup dengan tenang?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kami hanya ingin bersuara dan mengeluarkan semua aspirasi
Walau tak tentu didengar, tapi setidaknya kami berusaha
Tapi kenapa kamu justru dilibas sana-sini
Bahkan hingga dilindas sampai mati?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kenapa tuan dan puan terkadang terasa paranoid dengan rakyatnya sendiri
Padahal tuan dan puan dibayar untuk mengurus kami
Hingga membuat sabotase di berbagai lini komunikasi
Seolah ingin memonopoli informasi yang sampai ke publik?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kami ingin transparansi senyata mungkin dari tuan dan puan
Karena uang kami yang dipakai untuk menggaji tuan dan puan
Apakah tuan dan puan takut ada hal-hal tabu terungkap
Yang membuat kami sebagai pemberi gaji menjadi murka?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

UMR kami sangat rendah jika dibandingkan gaji serta tunjangan tuan dan puan
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun harus hemat setengah mati
Tapi tuan dan puan banyak yang aslinya sudah kaya raya
Lantas mengapa masih mendambakan gaji serta tunjangan tinggi?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Di saat banyak sekali harga barang pokok meroket
Banyak sekali keistimewaan yang didapatkan oleh tuan dan puan sekalian
Kami rakyat harus banting tulang untuk bisa membelinya
Sedangkan tuan dan puan bisa mendapatkannya begitu saja?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kami berusaha hidup dengan jujur dan baik
Tapi mengapa tuan dan puan banyak yang tersandung korupsi
Padahal kehidupan sudah lebih dari layak dibanding mayoritas masyarakat
Mengapa justru memilih untuk menjadi serakah dan tak pernah puas?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Sungguh, kami tak masalah tuan dan puan diberi gaji dan tunjangan tinggi
Karena mengurus suatu negara sebesar Indonesia bukanlah hal yang mudah
Namun, jika kinerjanya kami anggap kurang
Masih pantaskan kalian menerima gaji dan tunjangan sebesar itu?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kami ini rakyatmu, kita ini sama-sama orang Indonesia
Kami ini bukan musuhmu, kami ingin sama-sama membuat Indonesia menjadi besar
Tapi mengapa terkadang kesenjangan sosial antara kita begitu lebar
Seolah penjajah tak pernah benar-benar hengkang dari negeri ini?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Rasanya surat terbuka untuk tuan dan puan ini tak akan sampai
Siapalah hamba hingga didengar oleh tuan dan puan yang terhormat
Tapi setidaknya melalui tulisan ini, hamba bisa bersuara
Sambil berharap yang terbaik untuk negeri ini.

Lawang, 8 September 2025, terinspirasi dengan “ricuhnya” Indonesia beberapa minggu terakhir

Foto Featured Image: Kompas

The post Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat… appeared first on Whathefan!.

Melansir dari CNN, foto itu sendiri sebenarnya diambil dari video EAS Indonesia Concept di YouTube. Entah siapa yang pertama kali memiliki ide menggunakan footage dari video tersebut, yang jelas hal tersebut berhasil menjadi viral di media sosial.

Berhubung sudah lama tidak menulis tentang politik dan kebetukan sedang memperhatikan “drama” yang terjadi menjelang Pilkada Jakarta, Penulis memutuskan untuk menuangkan opininya terkait hal ini, mumpung ada momentum yang tepat dengan adanya Peringatan Darurat.

Trending

Mau Sampai Kapan Kita Dibuat Pusing oleh Negara?

Latar Belakang Terjadinya Peringatan Darurat

Mungkin para Pembaca sudah banyak membaca kronologinya di media sosial. Oleh karena itu, Penulis hanya akan merangkumnya untuk memahami mengapa Peringatan Darurat ini bisa menjadi viral, bahkan memicu aksi demo oleh pihak-pihak tertentu.

Kita tarik dari kejadian pada tanggal 4 Juni 2024, ketika Mahkamah Agung mengubah peraturan KPU dari calon gubernur minimal berusia 30 tahun saat pemilihan menjadi berusia 30 tahun saat pelantikan. Ini ditenggarai untuk memuluskan anak dari Jokowi, Kaesang Pengarep, untuk melanggeng ke pemilihan.

Lalu di Jakarta, awalnya Koalisi Perubahan di pilpres sepakat ingin mengusung Anies Baswedan sebagai Cagub. Bahkan, PKS sudah menyodorkan nama Sohibul Iman sebagai wakilnya. Masalahnya, ketiga suara partai ini belum menyentuh angka 20% sebagai ambang batas.

Alhasil, satu per satu partai meninggalkan Anies dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan menjadi KIM Plus yang mengusung Ridwan Kamil. Anies, yang secara survei elektabilitas sebenarnya masih yang tertinggi, ditinggal begitu saja.

Di tengah drama partai politik ini, tiba-tiba ada calon independen yang berhasil mendapatkan ratusan ribu KTP: Dharma Pongrekun – Kun Wardana. Ternyata, banyak orang yang merasa KTP-nya dicatut begitu saja, padahal mereka merasa tidak pernah memberikan dukungan, termasuk anak dari Anies.

Kasus ini pun sempat ramai karena pihak kepolisian menghentikan penyelidikan dengan alasan itu adalah wewenagn Bawaslu. Padahal, pencurian data tersebut bisa dimasukkan ke dalam tindak pidana umum. Lebih parahnya lagi, KPU tetap menetapkan calon independen ini.

Pada tanggal 19 Agustus 2024, dengan sisa hanya dua bulan lagi, Jokowi melakukan reshuffle kabinet, termasuk Menter Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang berasal dari PDIP dengan Supratman Andi Agtas.

Keputusan dadakan ini banyak dianggap, selain membersihkan kabinet dari orang PDIP, juga menempatkan orangnya Jokowi di posisi penting tersebut. Ada yang menyebutkan kalau Jokowi sedang menyiapkan “sesuatu” hingga perlu melakukan reshuffle.

Keesokan harinya, pada tanggal 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan dari Partai Gelora dan Partai Buruh yang telah diajukan sejak tanggal 20 Mei 2024 untuk mengubah peraturan Pilkada. Keputusan tersebut adalah:

1. Penurunan ambang batas atas dari 20% di DPRD atau 25% suara sah menjadi 7,5% suara sah
2. Batas usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon, bukan saat pelantikan

Putusan pertama dianggap menguntungkan PDIP, yang saat ini solo player dan hanya memiliki 14% suara. Dengan peraturan ini, maka mereka memiliki tiket untuk maju ke Pilkada. Sedangkan putusan yang kedua akan menjegal Kaesang untuk maju ke Pilkada.

Namun, keesokan harinya pada 21 Agustus 2024, DPR melakukan rapat dan membahas RUU Pilkada. Singkat cerita, semua keputusan MK berusaha dibatalkan oleh mereka! Yang lebih bikin geram lagi, RUU untuk merespons putusan tersebut dibuat dengan sangat kilat.

Seperti yang kita tahu, selama ini DPR kerap bergerak lambat kalau menyangkut masalah rakyat, seperti RUU Masyarakat Adat dan RUU Perampasan Aset. Akan tetapi, kalau kebijakannya berkaitan dengan kepentingan kelompok tertentu, buset, cepatnya mengalahkan The Flash sekalipun.

Keputusan ini akan dibahas di rapat paripurna DPR yang kemungkinan diadakan pada hari Kamis, 22 Agustus 2024. Mengingat hampir semua partai berada di satu kubu, kemungkinan RUU tersebut akan disahkan dan akan membuat putusan MK tidak berlaku.

Menurut Hasan Nasbi selaku Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, pemerintah bakal mengikuti revisi UU Pilkada yang baru dibahas di DPR. Artinya, seandainya DPR tetap mengesahkan RUU ini, maka putusan MK seolah tidak dianggap.

Masyarakat yang sudah geram dengan kebobrokan ini pun memutuskan untuk turun ke jalan dan menggelar aksi demo. Semoga saja tidak terjadi kerusuhan, apalagi sampai menimbukan korban jiwa.

Apakah Memang Sedarurat Itu?

Menurut Penulis, drama yang tersaji jelang Pilkada Jakarta ini lebih parah dibandingkan waktu Pilpres kemarin. Banyak kejadian “kebetulan” yang terjadi, seolah menyudutkan salah satu bakal calon agar tidak sampai maju ke pemilu.

Awalnya, terlihat ada upaya kalau calon dari KIM Plus harus dihadapkan dengan calon independen. Jika melawan Anies yang elektabilitasnya masih tinggi, mereka akan sulit menang Kalau melawan kotak kosong, bisa jadi kemungkinan kotak kosong yang akan menang dan Pilkada harus diulang.

Lantas, apakah memang sedarurat itu? Menurut Penulis, iya, sedarurat itu. Mengapa demikian? Karena hukum dalam beberapa waktu terakhir seolah bisa terus diubah oleh penguasa, menyesuaikan kebutuhan dan kepentingan mereka.

Dulu menghujat MK, kok sekarang malah bela MK? Karena keputusan yang sekarang menguntungkan Anies, ya?

Karena kasusnya berbeda. Saat pencalonan Gibran kemarin, hakim MK sekaligus pamannya terbukti melakukan pelanggaran etik. Anehnya, keputusan pencalonan Gibran tetap sah hingga akhirnya terpilih.

Pada kasus MK yang sekarang, putusan mereka memang terlihat menguntungkan Anies dan PDIP. Namun, keputusan tersebut langsung dibegal oleh DPR dan upaya untuk membatalkannya sangat masif.

Pertanyaannya Penulis balik: mengapa dulu DPR diam saja melihat putusan MK yang kontroversial tersebut? Mengapa baru sekarang, dengan kecepatan cahaya, mereka bisa membatalkan keputusan MK?

Para Influencer Telah Bersuara

Kedaruratan ini, salah satu parameter kecil lainnya, juga bisa dilihat dari banyaknya tokoh atau influencer yang menunjukkan dukungannya terhadap gerakan ini. Jika di Pilpres kemarin banyak yang tidak menunjukkan keberpihakannya, maka kali ini banyak sekali tokoh maupun influencer yang bersuara.

Di Instagram pun begitu, mulai Najwa Shihab melalui Narasi-nya hingga para komikus favorit Penulis. Juki dan Mice Cartoon membuat ilustrasi Darurat, sedangkan komikus lain seperti Komikkamvret membuat pesan implisit melalui komiknya.

Di linimasa X (Twitter) lebih ramai lagi, di antaranya ada Andovi da Lopez, Panji Pragiwaksono, dan Ernest Prakasa. Bahkan, akun parfum HMNS, Habis Nonton Film, hingga F1 Speed Indonesia pun ikut bersuara. Banyak yang merangkum kronologi kejadiannya untuk memudahkan orang yang tidak terlalu mengikuti.

Menariknya (atau mirisnya), ada beberapa akun yang mengaku mendapatkan tawaran bombastis. Akun Neo Historia Indonesia mengaku kalau mereka diminta untuk mengadu domba pendukung Anies dan PDIP atas kasus penistaan agama yang pernah dilakukan oleh Ahok pada tahun 2017.

Penulis merasa, banyak pihak yang sudah kehabisan kesabaran dengan kelakuan elit politik kita yang bisa dengan seenak udelnya bisa memainkan hukum sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, tak heran pada akhirnya banyak public figure, yang sebelumnya terkesan diam, mulai bersuara.

***

Ini sudah bukan masalah siapa yang akan menang pemilu, tapi ini sudah menyangkut masalah keadilan. Seperti yang dikatakan oleh Andovi, yang masyarakat inginkan adalah proses pemilu yang fair dan adil. Hanya itu.

Deadline pendaftaran akan ditutup pada tanggal 27 Agustus 2024 atau sekitar tujuh hari kerja lagi. PDIP telah menyatakan mereka akan tetap mengusung Anies pada tanggal tersebut, terlepas dari hasil rapat paripurna DPR yang sangat instan.

Bagaimana akhirnya? Mari kita nantikan bersama, dan semoga apa yang telah terjadi di Bangladesh tidak terjadi di sini.

Lawang, 21 Agustus 2024, terinspirasi setelah ramainya Peringatan Darurat di media sosial

The post Peringatan Darurat: Apa Memang Sedarurat Itu Situasi Politik Saat Ini? appeared first on Whathefan!.

Tingkah lakumu membuat rakyat meradang

Walau aparat keamanan menghadang

Suara aspirasi akan selalu berkumandang

***

Penulis, yang beberapa minggu terakhir sedang istirahat dari media sosial, memutuskan untuk mengecek linimasa Twitter selama beberapa jam.

Alasannya jelas, negara kita sedang bergejolak akibat berbagai keputusan yang dibuat oleh DPR dan pemerintah belakangan ini. Masyarakat menilai banyak poin-poin yang merugikan mereka.

Penulis sendiri kurang mendalami undang-undang mana saja yang dipermasalahkan. Penulis tahu, namun hanya kulit luarnya saja. Jika membaca dari berbagai media, memang banyak yang ngaco.

Yang membuat gemas adalah banyaknya hal yang sebenarnya tidak terlalu mendesak. Justru, undang-undang yang lebih urgent dan telah dituntut oleh rakyat agar segera disahkan malah belum selesai-selesai.

Seingat dan sepahaman penulis, yang paling membuat geram adalah revisi UU KPK. Banyak yang menilai ini adalah upaya melemahkan KPK dalam memberantas korupsi.

Selain itu, ada pula revisi Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana yang memuat hal-hal yang dianggap konyol sehingga ditertawakan oleh masyarakat, sekaligus menjadi pemicu mereka untuk bersuara lantang.

Hal ini diperparah dengan waktu pembahasannya yang baru dilakukan ketika masa jabatan mereka hendak berakhir, seolah mereka hanya sedang dikejar sesuatu yang tak tampak. Takut usulan tersebut tidak akan digolkan pada periode mendatang? Bisa jadi.

Ketika Mahasiswa Turun ke Jalan

Aksi Mahasiswa (Breaking News)

Saat penulis masih menjadi mahasiswa, tidak pernah sekalipun penulis ikut aksi demo. Yang pernah justru meliput mahasiswa demo, mengingat ketika kuliah penulis sempat bergabung dengan pers kampus.

Dulu, penulis menganggap kegiatan demo adalah hal yang percuma karena aspirasi kita tidak akan didengar oleh wakil rakyat. Apalagi, jika jumlahnya hanya segelintir orang.

Ketika berbagai masalah perundang-undangan ini menyeruak ke publik, penulis pun memahami bahwa aksi demo ini benar-benar bisa membawa perubahan dengan melihat para adik mahasiswa yang sedang berjuang demi kepentingan rakyat.

Mahasiswa dari seluruh Indonesia bersatu dan menuntut hal yang serupa. Dari yang penulis temukan di media sosial, setidaknya ada 7 hal yang dituntut.

1. Menolah RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan; Mendesak Pembatalan UU KPK dan UU SDA; Mendesak Disahkannya RUU PKS dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
2. Batalkan Pimpinan KPK Bermasalah Pilihan DPR.
3. Tolak TNI dan Polri Menempati Jabatan Sipil.
4. Stop Militerisme di Papu dan Daerah Lain; Bebaskan Tahanan Politik Papua Segera.
5. Hentikan Kriminalisasi Aktivis.
6. Hentikan Pembakaran Hutan di Kalimantan dan Sumatera yagn Dilakukan oleh Korporasi, dan Pidanakan Korporasi Pembakar Hutan, Serta Cabut Izinnya.
7. Tuntaskan Pelanggaran HAM dan Adili Penjahat HAM; Termasuk yang Duduk di Lingkaran Kekuasaan; Pulihkan Hak-Hak Korban Segera.

Bagi penulis sendiri, tujuh poin di atas merupakan permasalahan yang sedang mengepung Indonesia saat ini. Kegaduhan yang terjadi selama ini kebanyakan disebabkan oleh poin-poin tersebut.

Beberapa tahun terakhir ini, mahasiswa sering dianggap tertidur ketika ada isu-isu nasional mencuat. Mungkin keresahan yang sudah pada puncaknya ini membuat mereka terbangun.

Penulis salut dengan para agent of change ini, dan rasanya penulis tidak sendirian. Mayoritas masyarakat Indonesia mendukung aksi mereka dan memberikan bantuan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Sayangnya, terjadi kejadian yang sangat tidak mengenakan ketika aksi mahasiswa digelar pada dua hari kemarin.

Bentrok Massa dan Aparat Keamanan

Bentrokan Antara Massa dan Aparat (Berita24)

Setahu penulis, batas waktu untuk melakukan demonstrasi adalah pukul 18:00. Jika sampai waktu tersebut massa belum membubarkan diri, aparat keamanan bisa membubarkan paksa.

Hanya saja, banyak yang bertahan di tempat karena mungkin merasa aspirasinya belum didengar. Menurut penulis, inilah pemicu kerusuhan yang terjadi di beberapa lokasi di Jakarta. Belum lagi kehadiran provokator non-mahasiswa.

Apalagi, aparat keamanan bertindak cukup beringas seperti yang terlihat pada video-video yang viral di dunia maya. Sama sekali tidak terlihat peran mereka sebagai pengayom masyarakat.

Para mahasiswa ini tidak bersenjata, tapi mereka dihantam sedemikian rupa seolah mereka adalah binatang. Perlakuan mereka benar-benar keji sehingga siapapun yang masih memiliki hati nurani akan merasa terluka.

Hal ini diperparah dengan anak-anak STM yang katanya ikut menyuarakan aspirasi mereka kemarin. Dari yang penulis amati, mereka hanya berbuat kerusuhan tanpa terlalu tahu apa yang sedang mereka perjuangkan. Sayang sekali.

Ditunggangi?

Yasonna Laoly (YouTube)

Hal lain yang membuat penulis merasa geram adalah ucapan-ucapan elit mengenai ada pihak yang menunggangi mahasiswa dalam aksi kemarin. Penulis heran, kenapa setiap ada aksi yang melibatkan banyak massa selalu dianggap ditunggangi.

Mereka memang ditunggangi, tapi ditunggangi kepentingan rakyat yang merasa haknya sebagai warga negara terancam. Para mahasiswa ini sadar bahwa merekalah garda terdepan untuk bersuara, sama seperti pada era reformasi 1998.

Bahwa ada yang memanfaatkan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok, memang benar adanya. Akan tetapi, kebanyakan dari mereka benar-benar sedang berupaya memperjuangkan keadilan untuk semua rakyat Indonesia.

Hasil akhir dari rangkaian peristiwa ini sendiri belum jelas. Kabarnya, DPR dan pemerintah sepakat untuk menunda pengesahan undang-undang yang dituntut oleh masyarakat. Yang diinginkan oleh para mahasiswa (dan kita) adalah penolakan, bukan sekadar ditunda.

Penutup

Mendiskusikan permasalahan tanpa membicarakan solusinya adalah hal yang percuma. Tapi jujur, penulis tidak punya kapabilitas untuk menyediakan solusi untuk semua permasalahan ini.

Yang bisa penulis katakan adalah setidaknya buat hal ini menjadi pelajaran bagi kita agar lebih bijak dalam menggunakan hak suara. Pilih wakil-wakil yang benar-benar bisa mewakili suara kita.

(Penulis tahu ini sangat utopis, sesuatu yang nampaknya tidak akan pernah terjadi sampai kapanpun. Walaupun begitu, tidak ada salahnya berharap dan berdoa)

Selain itu, kita pun jadi lebih melek hukum dengan peristiwa-peristiwa ini. Penulis, yang kurang tertarik dengan bidang hukum, jadi menaruh sedikit minat agar kelak bisa mengetahui pasal-pasal mana saja yang bermasalah.

Kita juga harus lebih bijak dalam menyampaikan aspirasi kita sesuai dengan kemampuan. Yang bisa turun ke jalan ya bagus, kalau hanya bisa mendukung dari media sosial juga monggo. Penulis sendiri mungkin hanya bisa melalui blognya ini.

Yang jelas, penulis berharap bahwa kita semua bisa mendapatkan pelajaran yang dipetik demi memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, bangsa Indonesia kita tercinta.

Kebayoran Lama, 25 September 2019, terinspirasi setelah mengamati isu-isu yang tengah memanas akhir-akhir ini.

Foto: Beritagar

The post Undang-undang yang Membuat Rakyat Meradang appeared first on Whathefan!.