Connect with us

Politik & Negara

Undang-undang yang Membuat Rakyat Meradang

Published

on

Wahai bapak-ibu penyusun undang-undang

Tingkah lakumu membuat rakyat meradang

Walau aparat keamanan menghadang

Suara aspirasi akan selalu berkumandang

***

Penulis, yang beberapa minggu terakhir sedang istirahat dari media sosial, memutuskan untuk mengecek linimasa Twitter selama beberapa jam.

Alasannya jelas, negara kita sedang bergejolak akibat berbagai keputusan yang dibuat oleh DPR dan pemerintah belakangan ini. Masyarakat menilai banyak poin-poin yang merugikan mereka.

Penulis sendiri kurang mendalami undang-undang mana saja yang dipermasalahkan. Penulis tahu, namun hanya kulit luarnya saja. Jika membaca dari berbagai media, memang banyak yang ngaco.

Yang membuat gemas adalah banyaknya hal yang sebenarnya tidak terlalu mendesak. Justru, undang-undang yang lebih urgent dan telah dituntut oleh rakyat agar segera disahkan malah belum selesai-selesai.

Seingat dan sepahaman penulis, yang paling membuat geram adalah revisi UU KPK. Banyak yang menilai ini adalah upaya melemahkan KPK dalam memberantas korupsi.

Selain itu, ada pula revisi Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana yang memuat hal-hal yang dianggap konyol sehingga ditertawakan oleh masyarakat, sekaligus menjadi pemicu mereka untuk bersuara lantang.

Hal ini diperparah dengan waktu pembahasannya yang baru dilakukan ketika masa jabatan mereka hendak berakhir, seolah mereka hanya sedang dikejar sesuatu yang tak tampak. Takut usulan tersebut tidak akan digolkan pada periode mendatang? Bisa jadi.

Ketika Mahasiswa Turun ke Jalan

Aksi Mahasiswa (Breaking News)

Saat penulis masih menjadi mahasiswa, tidak pernah sekalipun penulis ikut aksi demo. Yang pernah justru meliput mahasiswa demo, mengingat ketika kuliah penulis sempat bergabung dengan pers kampus.

Dulu, penulis menganggap kegiatan demo adalah hal yang percuma karena aspirasi kita tidak akan didengar oleh wakil rakyat. Apalagi, jika jumlahnya hanya segelintir orang.

Ketika berbagai masalah perundang-undangan ini menyeruak ke publik, penulis pun memahami bahwa aksi demo ini benar-benar bisa membawa perubahan dengan melihat para adik mahasiswa yang sedang berjuang demi kepentingan rakyat.

Mahasiswa dari seluruh Indonesia bersatu dan menuntut hal yang serupa. Dari yang penulis temukan di media sosial, setidaknya ada 7 hal yang dituntut.

  1. Menolah RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan; Mendesak Pembatalan UU KPK dan UU SDA; Mendesak Disahkannya RUU PKS dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
  2. Batalkan Pimpinan KPK Bermasalah Pilihan DPR.
  3. Tolak TNI dan Polri Menempati Jabatan Sipil.
  4. Stop Militerisme di Papu dan Daerah Lain; Bebaskan Tahanan Politik Papua Segera.
  5. Hentikan Kriminalisasi Aktivis.
  6. Hentikan Pembakaran Hutan di Kalimantan dan Sumatera yagn Dilakukan oleh Korporasi, dan Pidanakan Korporasi Pembakar Hutan, Serta Cabut Izinnya.
  7. Tuntaskan Pelanggaran HAM dan Adili Penjahat HAM; Termasuk yang Duduk di Lingkaran Kekuasaan; Pulihkan Hak-Hak Korban Segera.

Bagi penulis sendiri, tujuh poin di atas merupakan permasalahan yang sedang mengepung Indonesia saat ini. Kegaduhan yang terjadi selama ini kebanyakan disebabkan oleh poin-poin tersebut.

Beberapa tahun terakhir ini, mahasiswa sering dianggap tertidur ketika ada isu-isu nasional mencuat. Mungkin keresahan yang sudah pada puncaknya ini membuat mereka terbangun.

Penulis salut dengan para agent of change ini, dan rasanya penulis tidak sendirian. Mayoritas masyarakat Indonesia mendukung aksi mereka dan memberikan bantuan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Sayangnya, terjadi kejadian yang sangat tidak mengenakan ketika aksi mahasiswa digelar pada dua hari kemarin.

Bentrok Massa dan Aparat Keamanan

Bentrokan Antara Massa dan Aparat (Berita24)

Setahu penulis, batas waktu untuk melakukan demonstrasi adalah pukul 18:00. Jika sampai waktu tersebut massa belum membubarkan diri, aparat keamanan bisa membubarkan paksa.

Hanya saja, banyak yang bertahan di tempat karena mungkin merasa aspirasinya belum didengar. Menurut penulis, inilah pemicu kerusuhan yang terjadi di beberapa lokasi di Jakarta. Belum lagi kehadiran provokator non-mahasiswa.

Apalagi, aparat keamanan bertindak cukup beringas seperti yang terlihat pada video-video yang viral di dunia maya. Sama sekali tidak terlihat peran mereka sebagai pengayom masyarakat.

Para mahasiswa ini tidak bersenjata, tapi mereka dihantam sedemikian rupa seolah mereka adalah binatang. Perlakuan mereka benar-benar keji sehingga siapapun yang masih memiliki hati nurani akan merasa terluka.

Hal ini diperparah dengan anak-anak STM yang katanya ikut menyuarakan aspirasi mereka kemarin. Dari yang penulis amati, mereka hanya berbuat kerusuhan tanpa terlalu tahu apa yang sedang mereka perjuangkan. Sayang sekali.

Ditunggangi?

Yasonna Laoly (YouTube)

Hal lain yang membuat penulis merasa geram adalah ucapan-ucapan elit mengenai ada pihak yang menunggangi mahasiswa dalam aksi kemarin. Penulis heran, kenapa setiap ada aksi yang melibatkan banyak massa selalu dianggap ditunggangi.

Mereka memang ditunggangi, tapi ditunggangi kepentingan rakyat yang merasa haknya sebagai warga negara terancam. Para mahasiswa ini sadar bahwa merekalah garda terdepan untuk bersuara, sama seperti pada era reformasi 1998.

Bahwa ada yang memanfaatkan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok, memang benar adanya. Akan tetapi, kebanyakan dari mereka benar-benar sedang berupaya memperjuangkan keadilan untuk semua rakyat Indonesia.

Hasil akhir dari rangkaian peristiwa ini sendiri belum jelas. Kabarnya, DPR dan pemerintah sepakat untuk menunda pengesahan undang-undang yang dituntut oleh masyarakat. Yang diinginkan oleh para mahasiswa (dan kita) adalah penolakan, bukan sekadar ditunda.

Penutup

Mendiskusikan permasalahan tanpa membicarakan solusinya adalah hal yang percuma. Tapi jujur, penulis tidak punya kapabilitas untuk menyediakan solusi untuk semua permasalahan ini.

Yang bisa penulis katakan adalah setidaknya buat hal ini menjadi pelajaran bagi kita agar lebih bijak dalam menggunakan hak suara. Pilih wakil-wakil yang benar-benar bisa mewakili suara kita.

(Penulis tahu ini sangat utopis, sesuatu yang nampaknya tidak akan pernah terjadi sampai kapanpun. Walaupun begitu, tidak ada salahnya berharap dan berdoa)

Selain itu, kita pun jadi lebih melek hukum dengan peristiwa-peristiwa ini. Penulis, yang kurang tertarik dengan bidang hukum, jadi menaruh sedikit minat agar kelak bisa mengetahui pasal-pasal mana saja yang bermasalah.

Kita juga harus lebih bijak dalam menyampaikan aspirasi kita sesuai dengan kemampuan. Yang bisa turun ke jalan ya bagus, kalau hanya bisa mendukung dari media sosial juga monggo. Penulis sendiri mungkin hanya bisa melalui blognya ini.

Yang jelas, penulis berharap bahwa kita semua bisa mendapatkan pelajaran yang dipetik demi memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, bangsa Indonesia kita tercinta.

 

 

 

Kebayoran Lama, 25 September 2019, terinspirasi setelah mengamati isu-isu yang tengah memanas akhir-akhir ini.

Foto: Beritagar

Politik & Negara

Cancel Culture untuk Para Koruptor

Published

on

By

Belakangan ini, isu cancel culture kerap terdengar dan muncul di linimasa media sosial. Penyebabnya, ada beberapa public figure yang melakukan sebuah perbuatan tidak terpuji dan mereka dianggap layak untuk mendapatkan pengucilan dari masyarakat.

Tentu cancel culture mendapatkan pro-kontra di antara masyarakat. Yang pro mengatakan hal tersebut perlu dilakukan untuk menimbulkan efek jera dan tidak akan dilakukan oleh pihak lain. Yang kontra menyebutkan kalau semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua.

Penulis sendiri belum bisa memutuskan lebih condong ke arah yang mana. Akan tetapi, Penulis sangat menyetujui jika cancel culture ini diterapkan kepada para koruptor yang sudah merugikan negara demi nafsunya semata.

Apa Itu Cancel Culture?

Dilansir dari Merriam-Webster, cancel culture adalah:

“The practice or tendency of engaging in mass canceling as a way of expressing disapproval and exerting social pressure.”

“Praktik atau kecenderungan terlibat dalam pembatalan massal sebagai cara untuk mengungkapkan ketidaksetujuan dan memberikan tekanan sosial.”

Contoh mudah dari penerapan cancel culture adalah melalui kasus Saiful Jamil setelah ia keluar penjara. Banyak masyarakat yang melayangkan protes dan memboikot saluran televisi yang membuat acara khusus untuknya.

Dari beberapa berita yang Penulis baca, intinya beberapa masyarakat tersebut menganggap kejahatan seksual yang dilakukan olehnya tidak termaafkan dan tidak layak untuk memiliki acara sendiri setelah bebas.

Hal ini kerap dianggap mematikan rezeki orang, tetapi ada juga yang menganggap bahwa itu adalah konsekuensi dari perbuatan buruknya di masa lalu. Perkembangan kasus ini sendiri tidak Penulis ketahui karena memang tidak terlalu tertarik.

Cancel Culture untuk Para Koruptor

(Sebelumnya Penulis minta maaf jika ternyata pendapat di bawah ini sudah diterapkan oleh hukum negara kita. Penulis tidak bisa menemukan data pendukung yang menyebutkan jika pendapat ini sudah diterapkan.)

Anggap saja cancel culture sah untuk dilakukan, Penulis sangat berharap jika cancel culture juga bisa diterapkan untuk para koruptor. Dengan kata lain, semua hak politiknya akan dicabut seumur hidup.

Misal seorang bupati terlibat dalam kasus korupsi, artinya seumur hidup dia tidak akan boleh lagi mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah di mana pun dan dalam tingkat apapun. Dia juga tidak boleh berafiliasi dengan partai politik mana pun. Menjadi anggota dewan pun tidak boleh.

Anggota dewan yang terlibat kasus suap pun tidak boleh mencalonkan diri untuk kembali setelah menyelesaikan masa tahanannya (yang seringnya sangat singkat). Mau DPR hingga DPRD, ia tidak boleh lagi menjadi perwakilan rakyat dari fraksi partai mana pun.

Sayangnya, setahu Penulis hal tersebut tidak pernah menjadi kenyataan. Penulis pernah membaca di suatu media kalau banyak calon kepala daerah yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi.

Artinya, seorang koruptor tetap memiliki hak politiknya dan boleh berpolitik. Para mantan koruptor ini pun kembali punya “peluang” untuk mengulangi kesalahan yang sama.

Karena itulah, Penulis menginginkan adanya penerapan cancel culture bagi para koruptor dengan cara dicabut hak politiknya seumur hidup. Mau dibilang menghalangi rezeki orang ya biar, mong mereka juga sudah duluan menghalangi rezeki orang lain.

Penutup

Meskipun terdengar bagus dan bisa menimbulkan efek jera, Penulis ragu jika cancel culture untuk koruptor ini bisa diterapkan di Indonesia. Kok menambah berat hukuman mereka, berita terbaru malah menyebutkan remisi untuk mereka akan semakin mudah.

Entah bagaimana cara mengatasi permasalahan korupsi bangsa ini. Rasanya meskipun yang menjadi presiden adalah Naruto Uzumaki sekalipun, sulit untuk memberantas korupsi dari akarnya.

Akan tetapi, semoga saja pada akhirnya kita akan memiliki pemerintah yang berani tegas menangani masalah korupsi dan tercipta peraturan yang akan mencabut semua hak politik koruptor seumur hidup.


Lawang, 1 November 2021, terinspirasi setelah merasa kalau cancel culture bisa menjadi hukuman yang cocok untuk para koruptor

Foto: Radiowest – KUER

Continue Reading

Politik & Negara

Berburu Pembuat “Mural” yang Seharusnya Dilakukan

Published

on

By

Beberapa waktu lalu, sempat heboh sebuah berita yang mengabarkan bahwa pihak kepolisian sendang memburu pembuat mural yang menggambarkan sosok Jokowi dengan disertai tulisan 404: Not Found.

Sontak hal ini menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat. Kebanyakan menganggap bahwa hal tersebut menunjukkan kalau pemerintah anti kritik dan “takut” dengan mural.

Sebelumnya, ada juga mural bertulisan “Tuhan aku lapar” dan “Wabah sesungguhnya adalah lapar” yang akhirnya dihapuskan oleh pihak kepolisian, meskipun alasannya adalah permintaan dari warga.

Begitu cepatnya reaksi kepolisian terhadap mural jalanan yang mengekspresikan pendapat menjadi berbanding terbalik dengan lambatnya reaksi pihak yang berwajib terhadap “mural” yang sebenarnya lebih berbahaya.

Mural di Alam Indonesia

Jika biasanya mural menggunakan tembok sebagai media, maka “mural” yang satu ini menggunakan bentang alam Indonesia. Jika mural biasanya hanya berukuran meter, “mural” yang satu ini butuh berhektar-hektar tanah.

“Mural” yang dimaksud adalah hutan-hutan gundul yang dilakukan secara ilegal oleh perusahaan. Illegal logging yang dilakukan meninggalkan semacam “karya seni” di mana bekas hutan membentuk semacam pola yang, ironinya, indah.

Penulis mendapatkan ide artikel ini dari sebuah pos milik Greenpeace Indonesia. Pembaca bisa melihatnya di bawah ini:

Daripada berburu orang yang menyuarakan kritik, mengapa tidak berburu para perusak hutan Indonesia? Dampak negatif yang dihasilkan jauh lebih besar dari sekadar mural di tembok yang mungkin bagi sebagian orang justru memperindah lingkungan.

Para pelakunya seolah tak tersentuh hukum dan bebas beroperasi selama bertahun-tahun. Apakah karena mereka membayarkan semacam “upeti” kepada yang berwajib? Rasanya ini sudah menjadi semacam rahasia umum.

Faktanya, data menunjukkan bahwa kerusakan hutan di Indonesia berada di taraf yang cukup mengkhawatirkan.

Data Kerusakan Hutan di Indonesia

Dilansir dari data yang dilaporkan oleh WRI Indonesia pada tahun 2020, kerusakan hutan di Indonesia menempati posisi keempat di dunia setelah Brazil, Kongo, dan Bolivia.

Kita berhasil mencatatkan “prestasi dengan turun satu peringkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, data menunjukkan bahwa sejak tahun 2017, kerusakan hutan di Indonesia mengalami penurunan yang cukup drastis.

Indonesia tropical primary forest loss 2020
Data Diambil dari WRI Indonesia

Salah satu penyebab penurunan ini adalah kebakaran hutan dan gambut skala besar yang terjadi pada tahun 2015 silam. Semenjak bencana tersebut, ada pemantauan dan pencegahan kebakaran hutan secara ketat dari Pemerintah Indonesia.

Untuk sementara waktu, penerbitan izin baru untuk perkebunan kelapa sawit dihentikan oleh pemerintah. Moratoium izin perkebunan kelapa sawit juga diberlakukan, meskipun akan berakhir pada tahun 2021 ini. Apakah akan diperpanjang atau tidak, belum ada informasinya.

Berdasarkan data WRI di atas, kerusakan hutan di Indonesia selama 4 tahun terakhir berkisar di angka 200 hingga 400 ribu hektar per tahunnya. Sebagai perbandingan, ada beberapa data kerusakan hutan Indonesia alternatif:

  • World Bank: Kerusakah hutan antara 700 ribu hingga 1.2 juta hektar per tahun
  • Food and Agriculture Organization (FAO): Kerusakan hutan mencapai 1.315.000 hektar yang setara berkurangnya 1% area hutan setiap tahunnya.
  • Greenpeace: 3.8 juta hektar per tahun, di mana mayoritas disebabkan oleh penebangan liar

Mana data yang benar? Entahlah, tidak ada yang tahun secara pasti. Yang jelas., kerusakan hutan di Indonesia benar-benar terjadi dan pelakunya masih melenggang dengan bebas, mungkin dengan tumpukan uang.

Salah Prioritas Ala Pemerintah

Berhubung yang membuat pos adalah Greenpeace, wajar jika yang disorot adalah masalah kerusakan hutan. Viralnya pemburuan pembuat mural mereka jadikan kesempatan untuk menyadarkan masyarakat mengenai tingginya kerusakan hutan di Indonesia.

Di mata Penulis, contoh dari Greenpeace tersebut menjadi salah satu indikator kalau pemerintah kita kerap salah menentukan prioritas mereka. Yang sepele diseriusin, yang serius disepelekan.

Pembuat mural bernada kritik yang sepele diburu, tapi pembuat “mural” berhektar-hektar dilepas begitu saja. Yang mencuri karena lapar dihukum panjang, yang korupsi demi nafsu duniawi diberi potongan masa tahanan.

Di saat butuh kekuatan untuk memberantas korupsi, KPK malah terkesan dilemahkan. Di saat butuh kesigapan pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19, pemerintah malah terkesan sibuk dengan istilah yang kerap berubah-ubah.

Semoga saja, ke depannya pemerintah bisa lebih bijak dalam menentukan prioritas mereka. Kami ingin ada perubahan dalam tubuh pemerintah di mana yang jelas-jelas bersalah mendapatkan hukuman yang setimpal.


Lawang, 23 Agustus 2021, terinspirasi dari pos Instagram Greenpeace Indonesia

Foto: Greenpeace Australia Pacific

Sumber Artikel:

Continue Reading

Politik & Negara

Pansos Norak Ala Politisi

Published

on

By

Dalam pagelaran Olimpiade Tokyo 2020, para atlet kita berjuang sekuat tenaga agar bisa mengharumkan nama bangsa melalui cabang olahraga (cabor) masing-masing.

Yang sempat heboh adalah ketika Eko Yuli dari cabor angkat besi meminta maaf karena “hanya” bisa meraih medali perak. Padahal, prestasi tersebut sudah cukup luar biasa.

Sikapnya ini bahkan mendapatkan pujian tinggi dari Sujiwo Tejo dan menganggap harusnya mental dan moral tersebut dimiliki oleh pejabat publik yang menangani kasus Covid-19.

Dari cabor bulutangkis, Anthony Sinisuka Ginting berhasil meraih medali perunggu. Terbaru, ganda putri Greysia Polii dan Apriyani Rahayu berhasil mendapatkan medali emas yang membuat bangsa Indonesia merasa bangga.

Sayangnya, keberhasilan mereka tercoreng berkat aksi panjat sosial (pansos) yang dilakukan para politisi kita.

Pansos Norak Ala Politisi

Idealnya ketika ada atlet atau siapapun yang berhasil membanggakan negara, wajar jika kita ingin memberi ucapan selamat sekaligus mengekspresikan kegembiraan kita. Tak jarang kita akan mengunggah foto mereka dan diiringi ucapan terima kasih dan selamat.

Nah, para politisi kita ini entah mengapa pada norak. Mereka memang memberikan ucapan selamat dan mengunggah foto Greysia/Apriyani, tapi ditempeli oleh foto mereka sendiri yang kadang justru lebih besar dan menonjol.

Agar bisa membayangkan maksud Penulis, Pembaca bisa cek melalui tweet berikut ini:

Jika melihat reply dari tweet ini, ada banyak sekali netizen yang berhasil menemukan foto-foto ucapan selamat yang terlihat norak dan sangat kentara ingin memanfaatkan situasi untuk pansos.

Ada beberapa politisi yang mendapatkan apresiasi karena ucapan selamat mereka berkelas, tapi mayoritas politisi yang memberi selamat begitu narsis dengan memasang foto mereka sendiri bersanding dengan Greysia/Apriyani.

Yang membuat netizen geram adalah foto sang politisi yang lebih besar dari sang pahlawan kita. Mana posenya kebanyakan begitu semua, standar bapak-bapak yang mengepalkan tangan.

Entah siapa yang menjadi desainer atau public relation-nya, tapi yang jelas netizen sudah cukup pandai untuk menilai apakah ucapan tersebut ikhlas atau tidak. Niat ingin lebih dikenal publik pun berbalik menjadi bumerang bagi mereka.

Netizen yang dikenal kreatif pun tidak tinggal diam. Beberapa membuat foto editan meniru gaya politisi tersebut sebagai bentuk sindiran, bahkan terkadang dengan desain yang disengaja begitu buruk.

Penutup

Memanfaatkan setiap situasi demi keuntungannya sendiri merupakan salah satu ciri orang oportunis. Politisi kita, setidaknya yang terlihat di media sosial, menunjukkan ciri tersebut.

Kok masalah memberi selamat kepada atlet yang mengharumkan nama bangsa, pindah partai atau kubu pun akan dilakoni kalau bisa memberi keuntungan.

Tidak ada salahnya memberi identitas diri dalam foto ucapan selamat yang diunggah, tapi ya kira-kira dong. Masa foto atletnya kalah mencolok dari fotonya sampeyan.

Penulis sangat menyayangkan berita baik yang dibawa oleh Greysia dan Apriyani harus ternodai oleh sikap norak yang ditunjukkan oleh politisi kita demi libido kekuasaan mereka.

Tanpa menyantumkan foto dirinya, Penulis ingin mengucapkan selamat kepada semua atlet Indonesia yang berhasil membawa pulang medali Olimpiade ke ibu pertiwi!


Lawang, 2 Agustus 2021, terinspirasi dari banyaknya politisi norak yang memberikan ucapan selamat kepada Greysia dan Apriyani

Foto: Ngopibareng

Continue Reading

Fanandi's Choice

Copyright © 2021 Whathefan