Salah satu seri buku sejarah favorit Penulis adalah buku-buku keluaran Tempo. Penulis hampir memiliki semua buku-bukunya, baik yang berukuran besar maupun yang kecil.

Yang paling baru adalah Pergulatan Demokrasi Liberal 1950-1959: Zaman Emas atau Hitam? Ada banyak hal menarik yang Penulis temukan di buku ini, terutama yang berkaitan dengan era parlementer negara Indonesia.

Apa Isi Buku Ini?

Sama seperti Seri Buku Tempo Lainnya, buku ini merupakan semacam kumpulan dari tulisan-tulisan Tempo yang berkaitan dengan topik tertentu. Dalam buku ini, banyak penggalan fakta sejarah yang terjadi di era 50-an.

Buku ini dibagi menjadi empat bagian utama, yakni:

• Jatuh Bangun Sebuah Eksperimen sebagai pembuka
• Lahirnya Sebuah Optimisme yang menjelaskan bagaimana kita, di tengah-tengah agresi militer Belanda, berusaha membangun negeri ini dengan sistem parlementer
• Menguji Kemandirian Mahkamah, menjelaskan betapa tangguhnya kekuatan hukum di negeri ini sebelum takhluk di tangan tentara dan kekuatan politik
• Demokrasi di Ujung Senapan, bagaimana upaya militer berusaha membubarkan parlemen yang terwujud dengan munculnya dekrit presiden

Selain itu, ada juga bab yang berisikan kartu sebagai salah satu sarana kritik pada masa itu dan kolom yang berisikan pendapat beberapa pakar. Buku ini ditutup dengan beberapa halaman Epilog.

Beberapa hal menarik yang ada di dalam buku ini adalah bagaimana kita begitu dinamisnya pada masa-masa ini. Perdana Menteri selaku motor utama dari sistem parlementer saling silih berganti dengan cepatnya.

Dalam kurun waktu sekitar 9 tahun, ada enam orang berbeda yang menjadi Perdana Menteri. Diawali oleh Muhammad Natsir, diakhiri oleh Djuanda Kartawidjaja.

Di dalam bab Menguji Kemandirian Mahkamah, Penulis menemukan betapa idealisnya orang-orang hukum (terutama Jaksa Agung) pada masa itu.

Sayang, ketegasan mereka memberantas berbagai permasalahan hukum membuat gerah banyak pihak, sehingga perlahan taji mereka pun menumpul. Efeknya terasa sampai hari ini.

Selain itu, ada satu bagian kecil yang menceritakan bagaimana orang-orang keturunan Tionghoa mendapatkan perlakuan rasis. Di sini Penulis sadar, bahwa permasalahan diskriminasi ras telah ada sejak republik ini berdiri.

Setelah Membaca Buku Pergulatan Demokrasi Liberal 1950-1959

Demokrasi Liberal berakhir ketika Sukarno mengeluarkan dekrit presiden yang terkenal. Semenjak itu, Indonesia mengusung konsep demokrasi terpimpin yang menyerempet ke arah otoriter.

Sempat mendapatkan angin segar ketika Orde Lama runtuh, Soeharto dengan rezim Order Barunya mendominasi Indonesia. Pemilu yang bergulir seolah hanya menjadi formalitas semata. Hal ini bertahan hingga reformasi pecah pada tahun 1998.

Apa yang membuat Penulis menyukai Seri Buku Tempo adalah tata bahasanya yang terkesan berkelas, namun tetap mudah dipahami. Pemilihan diksi yang kaya membuat Penulis kerap menemukan kosa kata yang baru.

Penulis hanya menyayangkan bagian Kolom mendapatkan tempat yang cukup banyak. Bukannya tidak suka membaca pendapat para ahli, tapi Penulis lebih menikmati hasil reportase wartawan Tempo.

Ada banyak fakta menarik, yang anehnya, masih relevan dengan kita di hari ini. Paling mudah adalah melihat adanya diskriminasi berdasarkan SARA. Lemahnya penegakan hukum? Masih terjadi hingga hari ini.

Buku ini membuktikan bahwa kejadian di masa lampau bisa dipakai sebagai pembelajaran agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali, walaupun pada kenyataannya masih banyak kesalahan sama yang kita lakukan.

Penulis merekomendasikan buku ini untuk semua kalangan, terutama yang tertarik dengan perjalanan sejarah bangsa ini dan ingin belajar dari masa lalu.

Nilainya: 4.0/5.0

Kebayoran Lama, 22 Februari 2020, terinspirasi setelah membaca buku Pergulatan Demokrasi Liberal 1950-1959

The post Setelah Membaca Pergulatan Demokrasi Liberal appeared first on Whathefan!.

Selama ini penulis menganggap bahwa kedua hal tersebut diperbolehkan oleh agama mayoritas di negara-negara yang melegalkan hal tersebut. Di sinilah penulis baru memahami bahwa apa yang membolehkan hal tersebut bukanlah agama, melainkan ideologi.

Pada tulisan Batasan Kebebasan Berekspresi, penulis sudah menjabarkan definisi paham liberalisme. Secara singkat, penganut ideologi ini tidak ingin adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama.

Apakah paham ini cocok di Indonesia? Jelas tidak sama sekali karena sila pertama kita berbunyi KETUHANAN YANG MAHA ESA. Selama kita berpegang teguh pada Pancasila, liberalisme tidak akan punya tempat di Indonesia.

Sekarang mari kita berandai-andai jika Indonesia menjadi negara liberal, apa yang sekiranya akan terjadi?

Mungkin para pembaca pernah melihat film 3 (Alif, Lam, Mim) yang sempat ditayangkan di bioskop. Pada film tersebut, diceritakan bahwa di masa depan terjadi revolusi yang mengakibatkan Pancasila direduksi menjadi Catursila dengan menghilangkan sila pertama.

Indonesia, pada film tersebut, menjadi negara liberal. Andai itu benar-benar terjadi, tanpa melihat film tersebut, mari kita urutkan hal-hal yang berpotensi terjadi.

Yang pertama, agama akan menjadi sesuatu yang ditakuti karena ia dianggap berpotensi mengekang kebebasan. Para penganutnya akan dicurigai sebagai orang-orang kolot yang menyukai terorisme. Mereka yang tak beragama merasa diri mereka yang paling benar karena tidak mau didikte oleh doktrin agama.

Film 3 (http://style.tribunnews.com/2016/10/20/sinopsis-film-3-alif-lam-mim-sinema-yang-bakal-diputar-di-atlanta-asian-film-festival-2016)

Selanjutnya, pergaulan akan semakin bebas. Tidak ada lagi aturan yang membatasi mereka mau bergaul seperti apa. Mau punya anak di luar nikah pun bukan lagi menjadi hal yang memalukan. Mau nikah dengan sesama jenis hingga beda spesies pun dianggap hal yang lumrah.

Rasio bunuh diri akan meningkat karena masyarakatnya tidak mempunyai pegangan ketika dilanda depresi. Minuman keras sudah tidak mampu menghapus stres pada pikiran sehingga mereka memilih untuk menggantung lehernya.

Mana buktinya ketiga hal tersebut akan terjadi? Coba saja tengok negara-negara yang tidak menjadikan agama sebagai landasan bernegara, yang bangga karena bisa memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya kepada warga negaranya.

Beruntunglah para pendiri bangsa ini sepakat menyantumkan sila KETUHANAN YANG MAHA ESA sebagai dasar ideologi bernegara. Sudah sepatutnya setiap warga negara bertindak dan berperilaku sebagaimana yang telah diajarkan oleh agamanya masing-masing, tanpa terpengaruh ideologi-ideologi lain yang belum tentu cocok dengan kepribadian bangsa.

Lawang, 4 Juli 2018, terinspirasi setelah berdiskusi masalah pernikahan dengan Angela

Sumber Foto: https://www.economist.com/books-and-arts/2009/02/05/anatomy-of-an-idea

The post Andai Indonesia Liberal appeared first on Whathefan!.