Ada cukup banyak variasi “kejahatan” yang bisa dilakukan oleh rezim. Penangkapan musuh politik, korupsi berjamaah, dinasti politik, oligarki kekuasaan, pemberendelan media massa, dan masih banyak lagi lainnya.

Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, ada satu bentuk “kejahatan” lain yang menurut Penulis cukup berbahaya: Monopoli Kebenaran.

Monopoli Kebenaran Era Orde Baru

Jika berkaca pada masa Orde Baru, pemerintah bisa dibilang berusaha melakukan tipe kejahatan ini. Media massa yang menyerang pemerintah akan segera dibereskan oleh Menteri Penerangan. Entah sudah berapa media yang mereka tutup selama berkuasa.

Tidak hanya itu, acara televisi pun juga dikuasai. Penulis masih ingat samar-samar, dulu semua acara berita dimonopoli oleh acara milik TVRI, Dunia Dalam Berita. Acara tersebut juga muncul di televisi swasta, seolah mereka tidak boleh punya acara berita sendiri.

Monopoli kebenaran dilakukan sebagai upaya untuk mencitrakan diri menjadi sebaik mungkin sekaligus sebagai pelanggeng kekuasaan. Masyarakat yang tidak memiliki banyak opsi mau tidak mau harus menelan informasi yang disodorkan oleh pemerintah.

Banyak masyarakat, terutama mahasiswa dan aktivis, tidak mau dibodohi. Mereka lantas bersuara, berupaya untuk menyuarakan kebenaran yang sebenarnya walau harus mengorbankan nyawanya sendiri.

Entah berapa banyak orang yang tewas, ditahan, atau hilang tanpa jejak di era Suharto. Novel Laut Bercerita bisa memberikan ilustrasi bagaimana hilangnya korban memberikan luka traumatis kepada keluarga.

Reformasi mengubah banyak hal. Media-media yang diberendel kembali diberi izin. Media massa mulai berani bersuara lantang, bahkan dengan berita yang menyerang ke arah presiden secara langsung.

Pertanyaannya, apakah benar monopoli kebenaran telah berhenti?

Monopoli Kebenaran di Era Sekarang

Media massa memang bisa bebas bersuara hingga sekarang. Hampir tidak pernah terdengar pemberendelan media hanya karena memberikan kritik kepada pemerintah.

Hanya saja, Penulis merasa beberapa media massa mulai kehilangan ideologinya sebagai penyampai kabar. Beberapa media massa hanya menjadi alat bagi sang pemilik untuk memenuhi kepentingannya.

Bisa dihitung, ada berapa pemimpin partai politik (parpol) yang juga menjadi pemilik media? Atau berapa pemimpin media massa yang menjalin hubungan khusus dengan pihak yang berkuasa?

Jika media sudah dikuasai oleh segelintir orang (baca: oligarki), Penulis sedikit pesimis bahwa berita yang disampaikan bisa bersifat netral dan tidak berpihak. Secara logika, mereka pasti akan melindungi kepentingannya sendiri.

Gampangnya begini. Seandainya ada anggota mereka yang tersandung kasus korupsi, pasti pemberitaannya sedikit atau tidak ada sama sekali. Tapi kalau anggota partai lain, apalagi yang oposisi, pasti akan diberitakan berhari-hari.

Ada sebuah quote menarik yang cocok untuk menggambarkan kondisi ini:

Whoever controls the media, controls the mind.

Jim Morrison

Siapapun yang menguasai media, mereka bisa menguasai banyak orang. Berita, apapun bentuknya, masih menjadi sumber utama masyarakat untuk mengetahui apa yang tengah terjadi.

Tidak semua orang memiliki sifat kritis terhadap berita, sehingga masih ada yang menelannya mentah-mentah. Akibatnya, polarisasi masyarakat pun terus terjadi. Kehadiran media sosial memperparah fenomena ini.

Monopoli Kebenaran di Media Sosial

Di tengah isu media massa yang dikuasai oleh pemerintah atau kelompok tertentu, media sosial (medsos) seolah muncul menjadi oase bagi mereka yang ingin mendapatkan berita atau informasi dari sisi lain.

Mereka yang sudah tidak percaya dengan media massa akan beralih ke media sosial yang “katanya” lebih terpercaya. Entah itu dari pos Facebook, tweet di Twitter, forward message di WhatsApp, rasanya semua itu lebih bisa dipercaya dibandingkan dengan berita dari media mainstream.

Ini juga tidak benar. Ini juga bentuk dari monopoli kebenaran dari pihak lain.

Pemerintah atau orang-orang berkepentingan memang berusaha untuk mengendalikan berita yang terbit di media massa. Mereka juga berusaha mengendalikan opini di media sosial dengan berbagai cara, entah melalui buzzer, UU ITE, dan cara-cara lainnya.

Hanya saja, apa yang berseberangan dengan mereka juga belum tentu benar. Segala sesuatu di media sosial perlu dipertanyakan validitasnya. Dari masa sumbernya? Apakah bisa dipertanggungjawabkan? Apakah sudah dicek kebenarannya?

Media sosial telah berevolusi menjadi alat propaganda yang bersifat provokatif. Manusia pada dasarnya adalah tipe orang yang mudah dimanfaatkan emosinya. Jika ada pos atau berita yang membuat mereka terlibat atau terasa dekat secara emosional, orang akan jadi mudah percaya.

***

Monopoli kebenaran sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun, entah ia pihak yang sedang berkuasa atau oposisi yang hendak menjatuhkannya. Memang yang berkuasa terlihat lebih mudah melakukannya, tapi bukan berarti yang berseberangan tidak melakukannya juga.

Kita sebagai masyarakat di era modern dituntut untuk lebih bisa kritis dan bijak dalam menyikapi suatu informasi yang menghampiri kita, dari mana pun sumbernya. Mau kita pihak yang pro atau kontra dengan pemerintah, biasakan untuk melakukan check and recheck.

Jika kita bisa bersikap demikian, kita pun menjadi tidak mudah untuk diprovokasi dan dipolarisasi. Kita bisa memilah mana berita yang benar, meskipun ada pihak-pihak yang berusaha untuk memonopoli kebenaran.

Lawang, 12 Juni 2021, terinspirasi dengan banyaknya pihak yang berusaha melakukan monopoli kebenaran

Foto: Wallpaper Cave

The post Monopoli Kebenaran appeared first on Whathefan!.

Jika Penulis amati, ada satu poin yang sering ia singgung, termasuk ketika ILC edisi ulang tahun TV One minggu kemarin. Poin tersebut adalah mengenai pembiayaan partai politik oleh negara.

Akar Korupsi

Menurut beliau, salah satu akar dari korupsi di Indonesia adalah budaya money politic yang seolah tak ada obatnya. Mau nyaleg atau apapun, pasti butuh keluar duit milyaran rupiah.

Hal ini membuat biaya politik kita sangat tinggi. Ujung-ujungnya, yang terpilih akan memikirkan cara agar uang yang telah dikeluarkan bisa kembali, kalau bisa lebih ya tambah bagus. Ini menjadi lingkaran setan yang tak terputus.

Salah satu cara mengumpulkan dana itu, kata Rizal, ya dengan metode colong anggaran. Estimasi beliau menyebutkan uang negara yang disalahgunakan mencapai 50 triliun setiap tahunnya.

Meskipun tidak disinggung oleh Rizal, Penulis menangkap ada pesan tersirat bahwa partai membutuhkan dana untuk biaya operasional harian.  Tidak mungkin mereka hanya bergantung dari iuran anggota semata.

Hal ini membuat mereka membuka tangan bagi pengusaha-pengusaha untuk menjadi donatur mereka. Timbal baliknya, para pengusaha ini akan mendapatkan berbagai “kemudahan” jika partai yang didukung menang. Penulis kira sudah banyak contohnya.

Apalagi, sekarang partai politik juga dilarang memiliki badan usaha sebagai sumber pemasukan dana. Alhasil, KKN pun semakin merajarela dan tak terbendung.

Dibiayai Oleh Negara

Di beberapa negara seperti Belanda, partai politik dibiayai oleh negara sehingga para calon bisa fokus menjual ide mereka. Estimasi Rizal menyebutkan kita hanya perlu menganggarkan 6 triliun setiap tahunnya.

Secara teori, ada banyak manfaat lain dengan adanya pembiayaan dari negara ini. Contohnya, pengawasan anggaran atau sistem audit yang lebih mudah, mengurangi gap antara partai besar dan kecil, dan lain sebagainya.

KPK pun mendukung usulan ini, mengingat uang adalah sumber masalah di dunia perpolitikan. Partai politik juga tak perlu pusing mencari dana untuk mengasapi dapurnya.

Dari beberapa sumber yang Penulis baca, partai-partai banyak yang mendukung konsep ini, walaupun ada beberapa partai yang juga meragukannya.

Hanya saja, nampaknya realisasinya masih sangat jauh mengingat akan sulit jika benar-benar hanya mengandalkan APBN semata. Entah bagaimana formula yang paling pas untuk masalah ini.

Apakah dengan pembiayaan partai politik otomatis jumlah KKN akan berkurang? Belum tentu, karena selain tingginya money politic, KKN terjadi karena adanya niat dan kesempatan.

Penutup

Penulis mengakui bahwa dirinya adalah orang yang awam terhadap politik. Walaupun begitu, Penulis memutuskan untuk tidak apatis dan mengikuti perkembangan yang ada.

Caranya adalah dengan membaca berita dan menonton tayangan-tayangan seperti ILC jika topiknya menarik. Menulis artikel ini juga menjadi salah satu sarana kepedulian Penulis terhadap perkembangan dunia politk kita, meskipun dampaknya sangat teramat kecil.

Terkait masalah pembiayaan partai politik oleh negara, tidak banyak komentar yang bisa Penulis berikan. Pasti dibutuhkan banyak kajian dan penelitian sebelum membuat keputusan seperti itu.

Setidaknya, usulan dari Rizal Ramli tersebut bisa dicatat. Siapa tahu, jika diimplementasikan akan membawa dampak positif untuk negara kita tercinta.

Kebayoran Lama, 17 Februari 2020, terinspirasi dari pidato Rizal Ramli di acara Indonesia Lawyers Club

Foto: Stars Insider

Sumber Artikel: Detik 1, Detik 2, YouTube

The post Andai Partai Politik Dibiayai Oleh Negara appeared first on Whathefan!.