Prabowo dan Gibran resmi menyusul Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang sudah terlebih dahulu mendeklarasikan diri dan mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jika diingat-ingat, ini adalah kali pertama pemilihan umum presiden (pilpres) memiliki lebih dari dua calon sejak tahun 2009. Dalam dua kali pilpres di tahun 2014 dan 2019, pesertanya selalu hanya dua.

Trending

Kepingan Puzzle Terakhir untuk Messi, Telah Lengkap

Sejarah Singkat Capres-Cawapres di Pilpres Indonesia

Tentu ini menjadi angin segar karena pada akhirnya kita memiliki lebih banyak pilihan, walaupun tidak akan sebanyak pilpres tahun 2004 yang memiliki lima pasangan capres-cawapres.

Saat itu, tokoh-tokoh yang mendaftar untuk menjadi capres-cawapres adalah Wiranto-Salahuddin Wahid, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, Amien Rais-Siswono Yudo Husodo, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, serta Hamzah Haz-Agum Gumelar.

Pilpres 2004 harus dilakukan dalam dua kali putara, di mana SBY dan Megawati menjadi dua calon peraih suara tertinggi. Pada akhirnya, SBY berhasil mengalahkan Megawati yang notebene incumbent dan menjadi presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat.

Di pilpres tahun 2009, seperti yang sudah disinggung di atas, jumlahnya mengecil menjadi tiga pasangan capres-cawapres. Mungkin karena saat itu Presiden SBY adalah seorang incumbent yang secara matematis agak sulit untuk dikalahkan.

Pasangan capres-cawapres pada tahun tersebut adalah Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, dan Jusuf Kalla-Wiranto. Kali ini, SBY berhasil memenangkan pilpres hanya dalam satu putaran.

Setelah itu, di pilpres 2014 dan 2019, hanya ada dua pasangan yang bisa kita pilih. Pertarungan antara capresnya pun sama, yakni antara Joko Widodo melawan Prabowo Subianto. Yang berbeda hanyalah wakilnya saja. Hasilnya seperti yang kita tahu, Jokowi selalu menang.

Terhalang Presidential Threshold?

Salah satu alasan mengapa pilihan capres-cawapres kita sedikit adalah adanya presidential threshold. Ketika aturan ini disahkan pertama kali di tahun 2003, ambangnya masih 15% jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR.

Nah, angka ini berubah mulai tahun 2009, di mana ambangnya menjadi 25% kursi di DPR atau 20% suara sah nasional dalam Pemilu Legislatif. Oleh karena itu, tak heran jika di tahun 2009 jumlah calonnya mengecil menjadi tiga saja.

Di tahun 2019, peraturan berubah menjadi 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Alasannya, mulai tahun 2019 pemilu serentak diberlakukan. Ini juga berlaku untuk pilpres 2024 mendatang.

Sudah banyak pihak yang berusaha menggugat presidential threshold karena dianggap membatasi demokrasi. Apalagi, sekarang kita menggunakan perhitungan kursi di periode sebelumnya. Namun, hingga hari ini belum ada gugatan yang berhasil menang.

Memang, untuk bisa mencalonkan diri sebagai presiden, kita membutuhkan “kendaraan” berupa partai politik agar memiliki suara yang kuat di DPR ketika akan membuat keputusan. Calon independen alias bukan dari partai jelas akan kesulitan dalam hal ini.

Alhasil, kita pun harus menerima kalau jumlah capres-cawapres kita di pemilu-pemilu yang akan datang tidak akan berjumlah banyak selama aturan presidential threshold masih berlaku. Pertanyaannya, apakah pasangan capres-cawapres yang maju benar-benar yang terbaik?

Penutup

Mengingat Jokowi sudah menjabat selama dua periode, artinya kita akan memiliki presiden baru di tahun 2024 mendatang. Ada dua nama baru pada diri Anies dan Ganjar, ada pula Prabowo yang akan mengikuti kontestasi pilpres untuk keempat kalinya.

Ketika belum mulai saja, sudah banyak drama politik yang terjadi. Pertama adalah keluarnya Partai Demokrat dari Koalisi Perubahan yang mengusung Anies karena dipilihnya Muhaimin Iskandar sebagai cawapres tanpa seizin mereka.

Selain itu, permainan politik Jokowi juga cukup mengejutkan. Tidak hanya berdiri di dua kaki dengan mendukung Prabowo dan Ganjar, pada akhirnya anaknya menjadi cawapres dari Prabowo. Putusan MK yang kontroversial memuluskan langkah tersebut.

Banyak pihak yang mengkritik terpilihnya Gibran sebagai cawapres Prabowo karena dianggap sebagai upaya Jokowi untuk memperkuat dinasti politiknya. Prabowo juga dianggap sangat terlihat membutuhkan suara dari para pendukung Jokowi garis keras.

Jika di awalnya saja sudah banyak drama, entah apa yang akan terjadi pada beberapa bulan ke depan hingga pemilu dilaksanakan. Permainan politik dari masing-masing pihak tampaknya akan seru, bagai melihat permainan catur yang menegangkan.

Lawang, 23 Oktober 2023, terinspirasi setelah tiga capres-cawapres resmi mendeklarasikan diri

The post Merindukan Banyak Pilihan Capres-Cawapres appeared first on Whathefan!.

Jawaban 01 seringkali dijawab dengan “saya akan”. Padahal, sebagai seorang petahana, harusnya beliau bisa dengan tegas mengatakan “saya telah”. Ini tentu menjadi kerugian sendiri bagi pihak 01.

Pun dengan capres 02. Cara penanganan korupsi dari beliau juga sama persis dengan apa yang disampaikan dulu, yakni meningkatkan gaji para aparat negara. Dari dulu, penulis tidak setuju dengan cara ini karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang tamak.

Hilangnya Esensi Debat

Selain itu, penulis tidak melihat esensi debat pada acara ini karena kedua belah pihak sama-sama sering membaca teks. Parahnya, pendukung mereka saling menuding tanpa melihat dirinya sendiri.

Hilang Esensi? (SUMEDANG ONLINE)

Kekhawatiran publik terkait diberikannya kisi-kisi oleh KPU terbukti. Ucapan moderator tentang “pertanyaan masih disegel” hanya retorika belaka yang tak bermakna. Pertanyaan tersegel kok jawabannya ada di kedua calon.

Bahkan untuk tingkat Karang Taruna, penulis berusaha untuk benar-benar menjaga kerahasiaan pertanyaan debat demi menguji kapabilitas para calon ketua. Untuk sekadar kisi-kisi pun tidak ada.

Sedangkan ini debat calon presiden yang akan memimpin kita untuk lima tahun ke depan lo. Bagi penulis, mungkin juga orang lain, justru ingin melihat siapa yang terlihat memalukan ketika debat.

Kita ingin melihat kemampuan para calon dalam menjawab pertanyaan dan mengomentari jawaban lawannya. Jika ada yang tidak bisa menjawab, ya bagus. Kita jadi tahu siapa yang mampu dan siapa yang tidak mampu.

Yang Disorot dari Paslon 01

Penulis juga gemas melihat kubu 01 yang seringkali melontarkan serangan yang tidak ada hubungannya dengan topik debat. Melakukan sindiran terkait dia yang telah berbohong tentu tidak diperlukan dalam berdebat.

Paslon 01 (Spiritriau.com)

Kubu 02 terlihat tidak terlalu sering melontarkan serangan yang bersifat personal alias cenderung defensif. Bahkan tidak terselesaikannya kasus Novel Baswedan pun tidak digunakan sebagai amunisi untuk menyerang. Padahal topik yang sedang dibahas adalah HAM.

Cawapres dari kubu 01 juga membuat penulis heran dengan berkali-kali mengatakan cukup. Memang, dalam debat capres peran presiden harus lebih dominan, akan tetapi terlalu pasif juga kurang baik.

Selain itu, banyak pertanyaan dari capres 02 tentang penyelesaian hukum dijawab oleh capres 01 dengan jawaban “kalau ada bukti, laporkan”. Kita semua tahu ada berapa kasus yang tak terselesaikan meskipun ada bukti-bukti yang cukup kuat.

Kok kubu 01 mulu yang dikritik? Oh tenang, penulis juga memiliki kritik untuk kubu 02, terutama jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh capresnya terkait penanganan korupsi.

Yang Disorot dari Paslon 02

Capres 01 menanyakan keputusan capres 02 yang mengijinkan kadernya yang mantan napi korupsi untuk kembali mencalonkan diri (walaupun capres 01 sendiri yang mengijinkan mantan napi korupsi untuk kembali mencalonkan diri).

Paslon 02 (aceh bisnis)

Capres 02 menjawab kurang lebih seperti “mungkin korupsinya sedikit, tidak seberapa, tapi masih diinginkan rakyat”. Jawaban yang meremehkan nominal korupsi ini penulis anggap sebagai blunder.

Mau berapapun yang dientit, korupsi tetaplah korupsi. Ia adalah salah satu pelanggaran hak asasi terbesar yang ada di kehidupan kita. Hukuman seberat-beratnya sudah sangat pantas diberikan kepada para koruptor.

Untuk cawapresnya sendiri, bagi penulis bisa memosisikan diri dengan baik. Tidak terlalu dominan, tapi juga tidak terlalu pasif.

Penulis tidak mempermasalahkan pernyataan capres 02 yang mengatakan “Jawa Tengah lebih besar dari Malaysia”. Bukan itu poin yang ingin disampaikan, melainkan besarnya tanggung jawab pemimpin daerah tidak sebanding dengan gaji yang didapatkan.

Akan tetapi, pendukung 01 ramai-ramai menyudutkan pernyataan ini, meskipun telah diklarifikasi yang dimaksud besar adalah jumlah penduduk (ya, penulis tahu betapa sering kubu 02 melakukan klarifikasi).

Bahkan gubernur Jawa Tengah sendiri menyatakan sudah clear, sehingga masalah “besar” ini tidak perlu lagi diperdebatkan.

Penutup

Pendukung kedua kubu sama-sama mengklaim kemenangan. Mereka merasa bahwa calon mereka menampilkan performa yang lebih bagus. Seperti biasa, mereka hanya menyebutkan kelebihan paslon yang didukung dan kekurangan lawannya. Tidak ada yang berimbang.

Semoga KPU mau mendengar masukan dari masyarakat yang menghendaki debat yang lebih bermutu, sehingga kita mendapatkan edukasi politik yang lebih baik lagi.

Bagi penulis sendiri, tidak ada pemenang dalam debat tersebut.

Kebayoran Lama, 20 Januari 2019, terinspirasi setelah menonton debat capres pertama

Foto:  Finroll.com

The post Setelah Menonton Debat Capres Pertama appeared first on Whathefan!.