Connect with us

Politik & Negara

Presiden Satu Periode

Published

on

Akhir-akhir ini, dunia perpolitikan kita sedang bergejolak. Selain ada masalah dualisme di salah satu partai besar Indonesia, muncul wacana kalau presiden bisa menjabat hingga 3 periode.

Penulis tidak bisa banyak berkomentar mengenai masalah dualisme partai. Di satu sisi ada isu kalau perpecahan tersebut dilakukan karena partai tersebut berpotensi menang di 2024 sehingga harus dijegal, di satu sisi mereka sedang play victim untuk menaikkan popularitasnya.

Mana yang benar? Entahlah. Penulis hanya bisa berdoa semoga kebenaran segera terungkap dan konflik internal tersebut dapat segera berakhir.

Nah, kalau masalah presiden 3 periode, Penulis masih bisa memberikan komentarnya sebagai warga negara. Secara pribadi, Penulis tidak menyetujui usulan tersebut karena melanggar cita-cita reformasi untuk membatasi kekuasaan presiden. Ingat, dulu Presiden Suharto bisa menjabat hingga 7 periode.

Jika usulan 3 periode ini dikabulkan, apa yang menjamin kalau nantinya tidak akan ada usulan 4 periode, 5 periode, 6 periode, atau bahkan memecahkan rekor Pak Harto? Untuk itulah menurut Penulis 2 periode saja sudah cukup.

Justru, Penulis berpikir bagaimana seandainya presiden hanya memiliki satu periode pemerintahan untuk jangka waktu yang cukup panjang?

Presiden Satu Periode

Wakil Presiden (Okezone)

Hingga saat ini, kita sudah melihat dua presiden berbeda yang telah menjabat 2 periode. Ada beberapa persamaan yang menarik untuk disimak.

Pertama, periode pertama terlihat dimanfaatkan untuk bertindak sebaik mungkin agar mereka terpilih kembali di periode kedua. Setelah terpilih di periode kedua, mereka bisa nothing to lose karena sudah tidak memiliki tanggungan untuk terpilih kembali. Tentu pendapat ini bisa saja salah.

Kedua, wakil presiden yang dipilih untuk periode kedua seolah “antara ada dan tiada” karena jarang muncul di depan publik ataupun terlihat memiliki peran yang signifikan di pemerintahan. Jika dibandingkan dengan wakil di periode pertama (kebetulan orangnya sama), sangat berbeda.

Hal ini menunjukkan kalau para petahana merasa sudah mengantongi suara yang cukup besar, sehingga siapapun wakil yang mereka pilih tidak terlalu berpengaruh. Iya, latar belakang dan popularitas wakil mereka bisa menambah suara, namun sosok orang nomor satunya sudah cukup kuat.

Berkaca dari dua presiden ini, bagaimana seandainya presiden hanya memiliki satu periode untuk jangka waktu yang cukup panjang? Mungkin antara 8 hingga 10 tahun tanpa opsi perpanjangan.

Dengan satu periode saja, sang presiden tidak perlu terpecah fokusnya untuk berpikir bagaimana dirinya bisa terpilih lagi di periode kedua. Cukup fokus bagaimana caranya bisa memimpin negara ini menjadi lebih baik selama periode kepemimpinannya.

Selain itu, dengan Pemilu yang lebih jarang (karena satu periode berlangsung lebih lama), anggaran yang dikeluarkan pun menjadi lebih sedikit. Biaya politik yang selama ini terkenal sangat mahal pun bisa lebih dihemat.

Penutup

Kurang lebih seperti itulah pendapat Penulis tentang masa jabatan presiden. Penulis memang tidak memiliki data negara mana saja yang menerapkan masa jabatan 1 periode dan berhasil.

Hanya saja, menurut pengamatan Penulis sebagai masyarakat awam, metode ini sangat cocok untuk iklim demokrasi kita. Dunia perpolitikan kita sudah kerap mendapatkan cap kotor seolah tidak mampu diselamatkan lagi.

Diperlukan berbagai cara yang ekstrem untuk membuktikan kalau politik kita masih bisa dibawa ke jalan yang benar, seperti partai politik yang dibiayai negara atau (mungkin) masa jabatan presiden cukup satu periode.

Lawang, 20 Maret 2021, terinspirasi setelah munculnya wacana presiden menjabat 3 periode

Foto: Forum Muslim

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Politik & Negara

Terlalu Fokus dengan Istilah, Lupa Esensinya

Published

on

By

Sudah lama Penulis tidak menulis artikel yang berkaitan dengan politik dan negara. Terakhir menulis tentang Monopoli Kebenaran pada bulan Juni.

Kemarin mau buat tulisan tentang Rektor UI yang mengubah aturan ketika melanggarnya (dan disetujui oleh pemerintah), eh keburu mundur dari jabatan komisarisnya.

Oleh karena itu, Penulis memutuskan untuk menulis tentang bagaimana pemerintah kita yang dalam menangani pandemi yang seolah terlalu fokus dengan istilah hingga lupa dengan esensinya.

Mulai PSBB Hingga PPKM Level

PSBB (Antara News)

Ketika awal pandemi berlangsung, beberapa kalangan (terutama dari orang-orang mampu) mendorong pemerintah untuk memberlakukan lockdown seperti negara lain.

Sayangnya, pemerintah nampak ragu untuk menyetujui usulan ini. Mungkin, karena pemerintah merasa tidak mampu jika harus memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya yang jumlahnya lebih dari 250 juta orang.

Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura, lockdown jelas lebih mudah dilakukan karena jumlah penduduknya yang sedikit. Selain itu, jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan juga pasti tidak sebanyak di Indonesia.

Sebagai gantinya, pemerintah mengeluarkan istilah baru untuk menggantikan lockdown, yakni Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB).

Kebijakan ini berlangsung mulai bulan April 2020. Kalau tidak salah, setelah PSBB ada istilah PSBB Transisi yang menggambarkan kalau kita akan menujuk new normal secara perlahan.

Di awal tahun 2021, muncul istilah baru bernama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Nah, istilah inilah yang memiliki varian yang sama banyaknya dengan varian Covid-19.

Beberapa di antara adalah PPKM Jawa-Bali, PPKM Mikro, PPKM Darurat, hingga yang terbaru PPKM Level 1-4. Jangan tanya Penulis apa bedanya karena dirinya juga tidak paham.

Sekadar Istilah?

PPKM (Cirebon Raya)

Mau apapun istilahnya, intinya pemerintah berusaha membatasi pergerakan masyarakat demi mengurangi penyebaran virus Covid-19 yang katanya bisa menyebar dengan sangat cepat.

Lantas, apa bedanya dengan lockdown seperti di negara lain? Kalau dari yang Penulis baca, negara hadir dalam menyediakan bantuan (terutama makanan) kepada rakyatnya.

Di Indonesia, ada bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada rakyat. Mirisnya, bansos ini justru dikorupsi, bahkan kadang ghoib hingga tidak sampai ke pihak yang membutuhkan.

Ketika PPKM ini, ada rencana memberikan bansos sebesar Rp300 ribu untuk satu bulan. Bisa dibayangkan, bagaimana caranya nominal tersebut cukup untuk satu keluarga dengan durasi selama itu?

Ada hal lain yang lebih lucu. Banyak komik layanan masyarakat yang menghimbau masyarakat untuk saling membantu. Lah, kenapa kesannya pemerintah cuma mengandalkan masyarakat saja untuk pekerjaan yang menjadi kewajibannya?

Kok, kesannya pemerintah seperti lepas tangan begitu saja dalam memberikan bantuan. Kok, pemerintah lebih sibuk menertibkan masyarakat dengan menangkap pelanggar dan menyekat jalan.

Sementara Itu Pemerintah…

Menyumbangkan Gajinya (Detik News)

Sempat ada wacana, 50% gaji anggota dewan dari pusat hingga daerah akan dipotong untuk membantu penanganan Covid-19. Hanya saja, sampai sekarang sepertinya belum terlaksana walau mungkin ada beberapa anggota yang sudah melakukannya sendiri.

Selain itu, Penulis baru ingat kalau gaji anggota dewan tidak terlalu besar. Kebanyakan hanya satu digit karena yang besar kan tunjangannya. Seandainya yang dipotong tunjangannya, baru luar biasa.

Penulis tidak banyak berharap kalau anggota dewan yang terhormat itu rela berkorban demi bangsa. Mong mereka malah mengusulkan untuk mendapatkan perlakuan istimewa, seperti meminta rumah sakit khusus pejabat.

Menurut Penulis, pemerintah sekarang kesannya terlalu fokus dengan istilah dan lupa dengan hal yang esensial. Mengurus yang remeh temeh, tapi justru lupa dengan hal yang penting seperti kebutuhan makan masyarakat.

Entah sampai kapan keadaan akan terus terlihat kacau seperti ini. Yang kemarin bilang semua terkendali, akhir-akhir ini malah minta maaf sampai disindir oleh mantan menteri.

Penutup

Masyarakat tidak butuh istilah panjang yang susah untuk dihafalkan. Masyarakat butuh tindakan nyata yang bisa membuat kehidupan mereka terjamin walaupun pergerakannya dibatasi.

Beberapa daerah seperti Madiun memiliki kebijakan yang memberdayakan Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk memberi makan kepada pasien yang harus menjalani isolasi mandiri (isoman).

Kebijakan yang seperti ini tentu lebih solutif dibandingkan hanya menutup jalan, apalagi menyuruh pelanggar membayar denda yang jumlahnya besar sehingga mereka memilih untuk mendekam di penjara.

Semoga saja kita bisa melewati ujian ini, terserah pemerintah jika ingin mengeluarkan istilah-istilah baru lagi.


Lawang, 26 Juli 2021, terinspirasi dari banyaknya istilah yang digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah pandemi ini

Foto: Detik News

Continue Reading

Politik & Negara

Monopoli Kebenaran

Published

on

By

Di setiap rezim yang berkuasa, pasti selalu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bahkan, era Suharto yang otoriter pun kita masih bisa menikmati pembangunan yang cukup melejit.

Ada cukup banyak variasi “kejahatan” yang bisa dilakukan oleh rezim. Penangkapan musuh politik, korupsi berjamaah, dinasti politik, oligarki kekuasaan, pemberendelan media massa, dan masih banyak lagi lainnya.

Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, ada satu bentuk “kejahatan” lain yang menurut Penulis cukup berbahaya: Monopoli Kebenaran.

Monopoli Kebenaran Era Orde Baru

Menteri Penerangan Era Orde Baru (Tirto.ID)

Jika berkaca pada masa Orde Baru, pemerintah bisa dibilang berusaha melakukan tipe kejahatan ini. Media massa yang menyerang pemerintah akan segera dibereskan oleh Menteri Penerangan. Entah sudah berapa media yang mereka tutup selama berkuasa.

Tidak hanya itu, acara televisi pun juga dikuasai. Penulis masih ingat samar-samar, dulu semua acara berita dimonopoli oleh acara milik TVRI, Dunia Dalam Berita. Acara tersebut juga muncul di televisi swasta, seolah mereka tidak boleh punya acara berita sendiri.

Monopoli kebenaran dilakukan sebagai upaya untuk mencitrakan diri menjadi sebaik mungkin sekaligus sebagai pelanggeng kekuasaan. Masyarakat yang tidak memiliki banyak opsi mau tidak mau harus menelan informasi yang disodorkan oleh pemerintah.

Banyak masyarakat, terutama mahasiswa dan aktivis, tidak mau dibodohi. Mereka lantas bersuara, berupaya untuk menyuarakan kebenaran yang sebenarnya walau harus mengorbankan nyawanya sendiri.

Entah berapa banyak orang yang tewas, ditahan, atau hilang tanpa jejak di era Suharto. Novel Laut Bercerita bisa memberikan ilustrasi bagaimana hilangnya korban memberikan luka traumatis kepada keluarga.

Reformasi mengubah banyak hal. Media-media yang diberendel kembali diberi izin. Media massa mulai berani bersuara lantang, bahkan dengan berita yang menyerang ke arah presiden secara langsung.

Pertanyaannya, apakah benar monopoli kebenaran telah berhenti?

Monopoli Kebenaran di Era Sekarang

Pemilik Media, Ketua Parpol (Okezone News)

Media massa memang bisa bebas bersuara hingga sekarang. Hampir tidak pernah terdengar pemberendelan media hanya karena memberikan kritik kepada pemerintah.

Hanya saja, Penulis merasa beberapa media massa mulai kehilangan ideologinya sebagai penyampai kabar. Beberapa media massa hanya menjadi alat bagi sang pemilik untuk memenuhi kepentingannya.

Bisa dihitung, ada berapa pemimpin partai politik (parpol) yang juga menjadi pemilik media? Atau berapa pemimpin media massa yang menjalin hubungan khusus dengan pihak yang berkuasa?

Jika media sudah dikuasai oleh segelintir orang (baca: oligarki), Penulis sedikit pesimis bahwa berita yang disampaikan bisa bersifat netral dan tidak berpihak. Secara logika, mereka pasti akan melindungi kepentingannya sendiri.

Gampangnya begini. Seandainya ada anggota mereka yang tersandung kasus korupsi, pasti pemberitaannya sedikit atau tidak ada sama sekali. Tapi kalau anggota partai lain, apalagi yang oposisi, pasti akan diberitakan berhari-hari.

Ada sebuah quote menarik yang cocok untuk menggambarkan kondisi ini:

Whoever controls the media, controls the mind.

Jim Morrison

Siapapun yang menguasai media, mereka bisa menguasai banyak orang. Berita, apapun bentuknya, masih menjadi sumber utama masyarakat untuk mengetahui apa yang tengah terjadi.

Tidak semua orang memiliki sifat kritis terhadap berita, sehingga masih ada yang menelannya mentah-mentah. Akibatnya, polarisasi masyarakat pun terus terjadi. Kehadiran media sosial memperparah fenomena ini.

Monopoli Kebenaran di Media Sosial

Berusaha Dimonopoli Pihak Tertentu (Daily Sabah)

Di tengah isu media massa yang dikuasai oleh pemerintah atau kelompok tertentu, media sosial (medsos) seolah muncul menjadi oase bagi mereka yang ingin mendapatkan berita atau informasi dari sisi lain.

Mereka yang sudah tidak percaya dengan media massa akan beralih ke media sosial yang “katanya” lebih terpercaya. Entah itu dari pos Facebook, tweet di Twitter, forward message di WhatsApp, rasanya semua itu lebih bisa dipercaya dibandingkan dengan berita dari media mainstream.

Ini juga tidak benar. Ini juga bentuk dari monopoli kebenaran dari pihak lain.

Pemerintah atau orang-orang berkepentingan memang berusaha untuk mengendalikan berita yang terbit di media massa. Mereka juga berusaha mengendalikan opini di media sosial dengan berbagai cara, entah melalui buzzer, UU ITE, dan cara-cara lainnya.

Hanya saja, apa yang berseberangan dengan mereka juga belum tentu benar. Segala sesuatu di media sosial perlu dipertanyakan validitasnya. Dari masa sumbernya? Apakah bisa dipertanggungjawabkan? Apakah sudah dicek kebenarannya?

Media sosial telah berevolusi menjadi alat propaganda yang bersifat provokatif. Manusia pada dasarnya adalah tipe orang yang mudah dimanfaatkan emosinya. Jika ada pos atau berita yang membuat mereka terlibat atau terasa dekat secara emosional, orang akan jadi mudah percaya.

***

Monopoli kebenaran sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun, entah ia pihak yang sedang berkuasa atau oposisi yang hendak menjatuhkannya. Memang yang berkuasa terlihat lebih mudah melakukannya, tapi bukan berarti yang berseberangan tidak melakukannya juga.

Kita sebagai masyarakat di era modern dituntut untuk lebih bisa kritis dan bijak dalam menyikapi suatu informasi yang menghampiri kita, dari mana pun sumbernya. Mau kita pihak yang pro atau kontra dengan pemerintah, biasakan untuk melakukan check and recheck.

Jika kita bisa bersikap demikian, kita pun menjadi tidak mudah untuk diprovokasi dan dipolarisasi. Kita bisa memilah mana berita yang benar, meskipun ada pihak-pihak yang berusaha untuk memonopoli kebenaran.


Lawang, 12 Juni 2021, terinspirasi dengan banyaknya pihak yang berusaha melakukan monopoli kebenaran

Foto: Wallpaper Cave

Continue Reading

Politik & Negara

Sedikit Opini tentang Konflik Palestina-Israel

Published

on

By

 “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Pembukaan Undang-undang dasar 1945

Sebelumnya, Penulis sudah menuliskan sedikit tentang Sejarah Singkat Konflik Palestina-Israel. Walaupun tidak bisa 100%, Penulis berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap obyektif pada tulisan tersebut.

Nah, kalau tulisan yang satu ini bisa dipastikan 100% bersifat subyektif. Penulis akan mengungkapkan opini pribadinya tentang konflik Palestina-Israel sejujur mungkin.

Dalih Israel Mengambil Tanah Palestina

Di awal tulisan, Penulis mengutip pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang selalu kita dengarkan ketika upacara bendera di hari Senin. Kalaupun tidak bisa menghafal seluruh pembukaan, setidaknya kita akan ingat kalimat pertamanya.

Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Penjajahan, dalam bentuk apapun, harus dilenyapkan dari muka bumi ini. Dalam kasus Palestina-Israel, menurut Penulis Israel telah berperan sebagai penjajah yang datang ke tanah orang.

Penulis telah menonton satu video di YouTube, di mana orang Israel diberi satu pertanyaan sederhana: Mengapa mereka mencuri tanah dari orang Palestina.

Jawabannya mereka seragam. Semua menolak disebut mencuri tanah orang dan berdalih bahwa tanah tersebut merupakan “Tanah Perjanjian” yang diberikan kepada Tuhan untuk mereka.

Analogi Tanah Pemberian Tuhan

Orang Indian (— THE GRANDMA’S LOGBOOK —)

Penulis menghargai keyakinan bangsa Israel tentang Tanah Perjanjian tersebut. Hanya saja, Penulis menganggap di dalam hukum internasional yang serba plural, kita tidak bisa memaksakan keyakinan kita kepada bangsa lain, apalagi sampai mengusir mereka dari rumahnya sendiri.

Seandainya bangsa Indian meminta tanah di California karena menurut keyakinan mereka itu adalah tanah leluhur yang dijanjikan Tuhan mereka, apakah Amerika Serikat akan secara sukarela memberikan tanah tersebut kepada mereka?

Atau seandainya bangsa Aborigin meminta tanah di Sydney karena itu adalah tanah suci mereka, apakah Australia dan Inggris rela melepas kota tersebut hanya karena keyakinan sebuah kelompok?

Padahal, nyatanya mereka jelas-jelas penduduk asli sana. Mereka yang diusir dari kampung halamannya sendiri ketika orang-orang Barat memulai masa-masa ekspedisi mereka. Akan tetapi, tidak ada satupun dari mereka yang mendapatkan keistimewaan yang didapatkan oleh Israel.

Dunia ini penuh dengan konspirasi. Kita secara tidak sadar dikendalikan oleh orang-orang yang memiliki ambisi dunia dan ingin kita bergerak sesuai dengan keinginan mereka. Israel bisa lahir karena mereka memang ingin Israel lahir di Timur Tengah.

Tamu yang Tidak Tahu Diri

Holocaust (BBC)

Salah satu alasan mengapa Theodor Herzl menyebarkan Zionisme adalah karena tingginya sikap anti-semitisme masyarakat dunia. Genosida yang dilancarkan oleh Hitler makin meyakinkan mereka untuk membuat negara Yahudi sendiri.

Hanya saja, tanah yang mereka inginkan adalah tanah yang sudah dihuni oleh bangsa lain. Setelah kejatuhan Kesultanan Ottoman dan wilayah mereka dikuasai oleh Inggris, bangsa Palestina sudah ingin menjadi negara merdeka dan berdaulat.

Bangsa Yahudi yang sudah pernah mengalami bagaimana rasanya diusir dari rumah sendiri harusnya tahu bagaimana sakitnya diperlakukan secara demikian. Peristiwa genosida yang menghabisi 6 juta orang Yahudi seharusnya membuat mereka memiliki empati yang tinggi.

Ternyata tidak. Mereka bersikukuh dengan konsep Zionisme dari Herzl dan ingin mendirikan negara Yahudi di tanah Palestina. Mereka melobi Inggris dan bantuan pun datang. Jalan mereka untuk memiliki negara Yahudi semakin mulus setelah Perang Dunia II berakhir.

Migrasi orang Yahudi ke daerah Palestina makin lama makin tinggi. Ibarat tamu yang tidak tahu diri, mereka membawa serombongan keluarga besar untuk bertamu dan menghabiskan makanan milik tuan rumah.

Israel kerap protes serangan bangsa Palestina (seringnya lewat Hamas) ke negaranya. Jika dianalogikan, ini seperti Belanda memprotes tentara Indonesia yang menyerang benteng mereka. Padahal, keberadaan mereka di sana saja sudah menyalahi banyak aturan.

Apakah Konflik Palestina-Israel akan Berakhir?

Penulis tidak tahu bagaimana konflik antara Palestina dan Israel akan berakhir. Perundingan damai telah dilakukan setidaknya lima kali. Penawaran konsep dua negara juga selalu ditolak oleh Palestina dan itu wajar. Kita juga tidak ingin berbagi wilayah dengan Belanda.

Rasanya, hanya kiamat yang bisa menghentikan konflik ini. Palestina hanya ingin diakui sebagai negara dan Israel angkat kaki dari wilayah mereka. Israel bersikukuh ingin menjadi negara Yahudi di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan mereka.

Negaranya sendiri aja belum beres kok sok-sokan mau ngurus negara lain!

Ya, negara kita memang memiliki masalah yang tidak kalah kompleks. Walaupun begitu, bukan berarti kita harus tutup mata atas kejadian yang menimpa bangsa lain. Kalau tidak bisa membantu dengan mengangkat senjata, setidaknya doakan lah yang terbaik untuk mereka.

Penulis membuat ringkasan konflik Palestina-Israel juga sebagai bentuk kepeduliannya, walau memang efeknya hampir tidak ada sama sekali. Harapannya, tulisan Penulis bisa sedikit memberi pengetahuan tentang akar permasalahan dari konflik ini.

Setidaknya, Penulis melakukan apa yang bisa Penulis lakukan. Penulis berbuat sesuatu sesuai dengan kapasitasnya.


Lawang, 21 Mei 2021, terinspirasi setelah mempelajari konflik Palestina-Israel

Foto: Reuters

Continue Reading

Fanandi's Choice

Copyright © 2021 Whathefan