Penulis menyukai gagasan tersebut karena merasa dirinya termasuk ke dalam kelas tersebut, setidaknya menurut definisi Penulis sendiri. Versi Penulis, kelas menengah adalah kelompok masyarakat yang tidak cukup miskin untuk dapat bantuan, tapi tidak cukup kaya hingga mendapatkan insentif.

Sayangnya, paslon tersebut tidak berhasil memenangkan pilpres dan Penulis pun jadi merasa was-was dengan masa depannya sebagai kelas menengah. Apalagi, belakangan ini banyak peraturan-peraturan baru yang semakin menekan kelas menengah.

Trending

Belajar Menulis Fiksi Pada Di Balik Tirai Aroma Karsa

Memahami Kelas Menengah di Indonesia

Tentu definisi yang Penulis gunakan di paragraf pembuka adalah versi dangkal yang sangat disederhanakan. Ada banyak definisi yang lebih bisa dipercaya, contohnya adalah versi Merriam-Webster berikut ini:

Kelas sosial yang menempati posisi antara kelas atas dan kelas bawah dan sebagian besar terdiri dari para pebisnis dan profesional, pejabat pemerintah, petani, dan pekerja terampil

Kalau di Indonesia, kelas menengah diklasifikasikan masyarakat yang memiliki upah antara Rp2,04 juta hingga Rp9,9 juta per bulannya. Bisa dilihat, range untuk masuk kelas ini cukup luas sehingga sebenarnya tak bisa disamaratakan. Dua juta ke 10 juta itu jaraknya 8 juta, loh.

Di tahun 2024 ini, ada sekitar 43,85 juta masyarakat yang masuk ke dalam kategori kelas menengah. Jika jumlah penduduk Indonesia dibulatkan menjadi 250 juta jiwa, maka kelas menengah di Indonesia mencapai sekitar 17%.

Jumlah tersebut terjadi karena adanya penurunan kelas menengah yang cukup tinggi. Dalam lima tahun terakhir, setidaknya ada 9,5 juta kelas menengah yang harus turun kelas ke “calon kelas menengah” atau bahkan masuk “kelas rentan miskin.”

Sebagai perbandingan, jumlah masyarakat “calon kelas menengah” di Indonesia saat ini mencapai 137,5 juta atau lebih dari setengah penduduk Indonesia. Angka ini berpotensi akan bertambah karena ada prediksi bahwa sebanyak 2% masyarakat kelas menengah akan turun kelas pada tahun 2025 mendatang.

Mengapa Kelas Menengah di Indonesia Semakin Menurun?

Salah satu bukti penurunan jumlah kelas menengah ini bisa dilihat melalui penurunan transaksi menggunakan QRIS dalam periode Juni hingga Agustus 2024. Memang ini hanya satu parameter kecil saja, tapi cukup mencerminkan penurunan daya beli masyarakat pada umumnya, mengingat pengguna QRIS kebanyakan dari kelas menengah.

Jumlah gaji yang cukup ngepres alias pas-pasan tidak sebanding dengan kenaikan kebutuhan hidup yang terus bertambah. Kita tidak sedang membicarakan gaya hidup masyarakat hedon, ini sekadar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Mari kita gunakan data. Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2022, rata-rata biaya standar rumah tangga di Jakarta mencapai Rp14,8 juta. Tahu berapa Upah Minimum Regional (UMR) di (calon mantan) ibukota? Rp4,6 juta saja. Jika suami-istri punya gaji UMR pun belum cukup untuk hidup ideal di Jakarta.

Dengan contoh tersebut, tak heran banyak masyarakat yang jadi menggantungkan hidupnya dengan pinjaman online maupun PayLater. Belum lagi diperparah adanya kegemaran untuk mengundi nasib lewat judi online, dengan harapan bisa mendapatkan cuan tambahan.

Mungkin ada pembelaan karena dalam lima tahun terakhir kita bergulat dengan pandemi Covid-19. Namun, rasanya bukan itu saja penyebabnya. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah juga memiliki andil atas makin terhimpitnya kelas menengah.

Kebijakan Pemerintah yang Makin Menekan Kelas Menengah

Salah satu wacana paling konyol yang menekan kelas menengah adalah penerapan subsidi KRL berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Artinya, masyarakat yang dianggap kurang miskin tidak akan boleh menikmati fasilitas subsidi ketika naik transportasi umum.

Di sisi lain, orang-orang kaya yang ingin membeli mobil listrik justru mendapatkan subsidi. Mana ada orang kelas menengah (apalagi masyarakat miskin) kepikiran untuk membeli mobil listrik? Padahal, terjangkaunya fasilitas transportasi umum menjadi kunci untuk mengurai kemacetan sekaligus mengurangi polusi udara.

Sudah transportasi umumnya mau dicabut subsidinya, mau naik kendaraan pribadi pun semakin dipersulit karena tidak boleh membeli Pertalite atau Solar. Agar lebih tepat sasaran, pemerintah, seolah kelas menengah dianggap selalu mampu membeli bahan bakar yang lebih mahal.

Gaji kelas menengah yang pas-pasan tadi semakin terasa sedikit karena adanya wacana iuran tambahan dana pensiun. Padahal, selama ini potongan gaji kita sudah diambil untuk Jaminan Hari Tua (JHT) msupun BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Jangan lupakan kalau Pajak Pertambahan Negara (PPN) akan bertambah menjadi 12% mulai bulan Januari 2025 dengan alasan “masyarakat menyetujui keberlanjutan.” Padahal, PPN baru naik pada tahun 2022 lalu dari 10% menjadi 11% yang sudah cukup memberatkan.

Jangan lupa ada wacana potongan untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar 3% yang dikabarkan akan diberlakukan mulai tahun 2027. Ingat, tidak semua yang membayar iuran Tapera bisa menggunakan uangnya untuk membeli rumah!

Belum lagi harga sembako yang konsisten naik, harga rumah yang terus meroket, biaya pendidikan semakin mahal, membuat kehidupan kaum menengah menjadi semakin sulit dan seolah tidak menjadi perhatian pemerintah. Kita seolah disuruh terus berjuang sendirian.

Negara yang Seolah Tak Memedulikan Kelas Menengah

Kesannya, negara sedang memalak rakyatnya sendiri karena butuh dana tambahan untuk mendanai proyek-proyek mercusuarnya seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Belum lagi jika nanti program makan siang gratis benar-benar diberlakukan, yang pastinya akan memakan anggaran lebih besar lagi.

Mau berjuang untuk bertahan hidup pun tak mudah karena lapangan pekerjaan rasanya semakin sulit untuk diraih. Jumlah lowongan yang tersedia tak sebanding dengan jumlah calon pekerja yang membutuhkan pekerjaan. Entah ke mana 10 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan 10 tahun yang lalu.

Bukannya bertambah, beberapa sektor industri justru harus melakukan pengurangan jumlah karyawan dengan melakukan PHK. Penulis mengalami sendiri hal ini di tempatnya kerja, di mana ada pengurangan karyawan dengan tujuan efisiensi biaya.

Padahal di satu sisi, katanya negara sedang menggalakkan hiliriasi sumber daya kita untuk kemakmuran rakyatnya. Kita bisa melihat bagaimana program ini begitu dibangga-banggakan ketika debat calon presiden dan wakil presiden kemarin.

Namun, mengapa hingga hari ini kita belum merasakan dampaknya secara langsung? Apakah memang program tersebut hanya untuk kemakmuran rakyat tertentu saja? Jika disuruh bersabar karena masih proses, mau disuruh bersabar sampai kapan?

Pemberian bantuan sosial (bansos) hanya berlaku untuk masyarakat miskin. Namun, itu pun bukan solusi terbaik untuk mengentaskan kemiskinan. Apalagi, kelas menengah sama sekali dianggap tidak layak untuk mendapatkan bantuan walaupun sebenarnya kita masih membutuhkannya.

Seharusnya, pemerintah mampu memberikan solusi jangka panjang untuk mengatasi kemiskinan struktural seperti ini agar jumlah tidak bertambah setiap tahunnya. Memberi kail dan jala pada rakyatnya, bukan sekadar ikan yang langsung dimakan.

***

Kelas menengah adalah salah satu penggerak roda perekomian negara. Menurunnya jumlah masyarakat kelas menengah biasanya dibarengi dengan penurunan daya beli masyarakat, yang tentunya akan memacetkan roda perekonomian.

Gaji kita dipotong untuk ini itu setiap bulannya, walau memang harus diakui ada yang manfaatnya bisa langsung kita rasakan seperti BPJS Kesehatan. Hampir semua barang yang kita beli dikenai pajak, hingga muncul anekdot kalau suatu saat menghirup oksigen pun akan dikenai pajak.

Masyarakat menengah dianggap tidak berhak untuk mendapatkan subsidi, padahal kita butuh berhemat karena gaji yang pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat menengah dianggap mampu berdikari di tengah kebijakan pemerintah yang makin menekan.

Jika kelas menengah terus diperah bagaikan sapi seperti ini, bukan tidak mungkin kalau masalah perekonomian negara kita akan semakin berat dan kesenjangan antara si kaya dan si miskin pun semakin lebar di masa depan.

Lawang, 17 September 2024, terinspirasi setelah dirinya merasa makin tergencet dengan berbagai keputusan dari pemerintah

Foto Featured Image: The Jakarta Post

Sumber Artikel:

• Kelas Menengah Kian Terimpit Beban Ekonomi – BBC
• Kelas Menengah RI Hidupnya Makin Susah Buktinya Ada di QRIS – CNBC
• Masyarakat Kelas Menengah Turun Kasta, Ketahanan Ekonomi RI Jadi Taruhan – Bisnis.com
• Jumlah Kelas Menengah Diprediksi Turun 2% pada 2025 – Kontan
• Kelas Menengah di Indonesia, Tantangan Ekonomi dan Upaya Pulihkan Potensinya – VIVA Malang
• Pakar Unair Buka-bukaan Alasan Jumlah Kelas Menengah Indonesia Turun

The post Malangnya Jadi Masyarakat Kelas Menengah yang Terus Digencet appeared first on Whathefan!.

Mulai dari pengumuman naiknya Pajak Penambahan Nilai (PPN) menjadi 12% hingga yang terbaru mengenai wacana pemotongan gaji untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), bisa dibilang semua tidak pro-rakyat. Makin ke sini kok rasanya makin ke sana.

Pada tulisan kali ini, Penulis akan sedikit menyorot tentang kebijakan-kebijakan tersebut dan memberikan opininya. Selain itu, Penulis juga akan membahas mengenai nasib masyarakat menengah yang terkesan semakin tergencet dengan kebijakan-kebijakan tersebut.

Trending

Beradaptasi dengan Lingkungan

Kebijakan-Kebijakan yang Bikin Rakyat Menghela Napas Panjang

Dalam beberapa bulan di tahun 2024 ini, sudah ada banyak kebijakan yang membuat rakyat menghela napas panjang. Suara-suara keberatan terus bermunculan di media sosial. Kekhawatiran dan ketakutan telah menjadi makanan sehari-hari.

Penulis akan memulainya dari rencana kenaikan PPN menjadi 12% pada awal tahun 2025 mendatang. Padahal, kenaikan dari 10% ke 11% saja baru terjadi pada bulan April tahun 2022. Hanya dalam tiga tahun, sudah terjadi kenaikan lagi.

RUU Penyiaran yang sedang digodok oleh DPR pun menimbulkan gelombang protes dari insan pers. Poin yang paling disorot adalah adanya larangan untuk melakukan jurnalistik investigasi, yang berpotensi untuk membungkam pers.

Lalu yang juga sempat ramai beberapa waktu lalu adalah naiknya Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara ugal-ugalan. Meskipun kenaikan tahun ini sudah dibatalkan oleh pemerintah, kemungkinan besar kenaikan akan tetap terjadi tahun depan.

Tingginya biaya berkuliah jelas menjadi hal yang mengerikan bagi banyak anak muda, apalagi mengingat kebanyakan lowongan pekerjaan mewajibkan minimal gelar S1. Penulis akan membahas hal ini lebih mendalam melalui tulisan lain.

Namun, menurut Penulis, puncak dari semua kebijakan-kebijakan di atas adalah wacana mewajibkan pekerja untuk ikut Tapera. Jumlah yang dipotong lumayan, yakni sebanyak 3% dari gaji (0,5% dari perusahaan, 2,5% dari pribadi). Penulis akan membahasnya secara khusus di bawah ini.

Tapera: Tambahan Penderitaan Rakyat

Wacana pemotongan gaji sebesar 3% jelas terasa memberatkan, mengingat hingga saat ini potongan gaji sudah cukup banyak, mulai dari PP 21, BPJS Ketenagakerjaan (ada Jaminan Hari Tua, Kecelakaan Kerja, Kematian, Pensiun), dan BPJS Kesehatan.

Apalagi, jumlah potongan 3% tersebut dirasa terlalu kecil untuk bisa digunakan membeli rumah. Anggap gaji 10 juta, maka 3%-nya adalah 300 ribu setiap bulan. Dalam satu tahun, maka akan terkumpul 3,6 juta. Dalam 50 tahun, maka akan terkumpul 180 juta.

Pertanyaannya, rumah apa yang bisa dibeli dengan harga 180 juta di tahun 2074? Mau tidak mau, Penulis jadi teringat akun interior di media sosial yang kerap memberikan solusi ngawur untuk ukuran tempat tinggal yang sangat kecil.

Lebih parahnya lagi, setidaknya sampai tulisan ini dibuat, yang bisa mengambil rumah dari Tapera ini maksimal bergaji 8 juta (10 juta di Papua). Artinya, orang yang gajinya di atas 8 juta hanya ikut nyumbang tanpa bisa menikmati benefitnya.

Mungkin maksudnya adalah subsidi silang, di mana yang gajinya di atas 8 juta “dipaksa” membantu mereka yang gajinya belum sampai 8 juta. Akan tetapi, kebijakan ini jelas terasa tidak adik bagi kelas menengah. Dikira kelas menengah enggak butuh uang buat beli rumah?

Jelas saja wacana ini menuai protes dari mana-mana, termasuk pengusaha dan karyawan. Potongan ini kian mencekik, bahkan tidak bisa dinikmati oleh pesertanya. Pemerintah seolah sedang memalak rakyatnya dengan memolesnya sebagai Tapera.

Masyarakat semakin parno apabila mengingat berbagai kasus korupsi dari lembaga yang menghimpun dana rakyat. Kasus Asabri, Taspen, hingga BPJS Kesehatan menjadi bukti nyata kalau dana yang dihimpun dari rakyat tidak dikelola secara amanah.

Biasanya, setelah viral dan ramai dibicarakan seperti ini, keputusan yang telah diwacanakan akan dibatalkan, atau minimal dikaji ulang. Semoga saja itu juga terjadi pada kasus Tapera ini. Kasihan kelas menengah, jadi semakin terjepit dan terabaikan.

Kelas Menengah yang Semakin Terjepit dan Terabaikan

Salah satu kubu di pemilihan presiden kemarin memasukkan program kerja yang ingin lebih memperhatikan kelas menengah, yang selama ini terkesan disuruh berjuang sendirian. Kelas bawah dapat subsidi, kelas atas dapat insentif, kelas menengah dapat hikmahnya saja.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah belakangan ini, terutama Tapera yang menimbulkan polemik, seolah semakin menegaskan kalau kelas menengah itu adalah kelas yang paling tidak diperhatikan oleh negara.

Mereka tidak cukup miskin untuk mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah, tapi tidak cukup kaya untuk bisa hidup dengan tenang. Desakan ekonomi dari berbagai sektor tidak sebanding dengan kenaikan gaji yang didapatkan.

Kelas menengah seolah dipaksa untuk hidup mandiri dan dianggap bisa bertahan hidup sendirian oleh pemerintah. Padahal, kenyataannya kelas menengah juga memiliki kesulitan-kesulitannya sendiri, dan seringnya negara tidak hadir untuk membantu karena alasan di atas.

Jika bukan negara, lantas siapa yang akan melindungi kelas menengah ini? Apakah kelas menengah memang harus terus berjuang sendirian di tengah banyaknya himpitan masalah?Apakah kelas menengah begitu tidak pentingnya di mata negara?

Penutup

Dalam membuat kebijakan, pastinya pemerintah telah melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hanya saja, kita tidak pernah tahu sampai seberapa besar pertimbangan tersebut memprioritaskan rakyat.

Jika melihat trennya belakangan ini, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terasa memberatkan rakyat, sehingga menimbulkan gelombang protes di mana-mana. Rakyat seolah menjadi sapi peras untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

Sedihnya, 58% masyarakat memiliki keberlanjutan untuk lima tahun ke depan. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara blak-blakan menyebutkan kalau kenaikan PPN 12% terjadi karena masyarakat memilih keberlanjutan.

Semoga saja, bukan penderitaan rakyat yang berlanjut.

Lawang, 29 Mei 2024, terinspirasi setelah merasa kebijakan pemerintah akhir-akhir ini semakin memberatkan rakyat

Foto Featured Image:

Sumber Artikel:

• Pastikan PPN Naik, Airlangga Sebut Rakyat Pilih Keberlanjutan Halaman all – Kompas.com
• Jokowi Batalkan Kenaikan UKT Tahun Ini: Mungkin Mulai Naik Tahun Depan (cnnindonesia.com)
• RUU Penyiaran dan Jejak Kelam Pembungkaman Pers – Kompas.id
• katadata.co.id • Instagram
• narasinewsroom • Instagram

The post Menyorot Kebijakan Pemerintah yang Makin ke Sini Makin ke Sana appeared first on Whathefan!.