Connect with us

Politik & Negara

Memahami Apa Itu Hilirisasi Secara Sederhana Melalui Tropico 6

Published

on

Saat ramai masa-masa kampanye kemarin, salah satu istilah yang paling sering muncul adalah hilirisasi. Meskipun semua pasangan calon (paslon) memasukkan hilirisasi ke dalam visi misi mereka, pasangan Prabowo-Gibran adalah yang paling sering menyuarakannya.

Berdasarkan debat calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres), hilirisasi kerap disebutkan sembari memberikan contoh keberhasilan yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama 10 tahun kepemimpinannya.

Hilirisasi tampaknya akan tetap menjadi salah satu program utama dalam lima tahun ke depan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Bahkan, Gibran pernah menyebutkan kalau hilirisasi tidak hanya akan dilakukan di sektor tambang saja, tapi di sektor lain juga termasuk digital.

Meskipun kerap disebutkan, mungkin tidak semua orang benar-benar paham apa makna dari hilirisasi tersebut. Penulis pun harus melakukan riset untuk benar-benar memahaminya, karena ini salah satu proyek terbesar yang akan dilakukan.

Nah, ketika sedang bermain game Tropico 6, Penulis jadi tersadar kalau selama bermain, dirinya ternyata juga kerap melakukan hilirisasi untuk memajukan negara yang sedang dikembangkannya.

Penulis pun terbesit untuk melakukan semacam penjelasan sederhana mengenai hilirisasi menggunakan analogi Tropico 6 agar memudahkan kita memahaminya.

Sedikit tentang Tropico 6

Contoh Tampilan Game Tropico 6 (IGN)

Untuk yang asing dengan game ini, Tropico 6 adalah sebuah game dengan genre city building dan simulasi yang dikembangkan oleh Limbic Entertainment dan Realmforge Studios, serta dipublikasikan oleh Kalypso Media.

Di sini, kita akan menjadi El Presidente yang akan memimpin sebuah negara kecil yang terletak di Kepulauan Karibia. Kita akan mulai dari awal 1900-an dan akan terus berkembang hingga akhirnya menjadi sebuah negara modern.

Kita tidak hanya asal melakukan tata kota saja di sini, karena hampir semua unsur sebuah negara juga harus diatur di sini, mulai dari bagaimana mengatur perekonomian negara, memuaskan rakyat, menjalin relasi dengan negara lain, dan lain sebagainya.

Unsur ekonomi, atau bisnis, dalam game ini cukup kental karena jika ekonomi kita kuat, maka masalah lainnya bisa terselesaikan dengan mudah. Jika rakyat kita tidak puas dengan pelayanan kesehatan, maka kita tinggal membangun rumah sakit dengan kualitas terbaik.

Ada banyak cara untuk bisa mendatangkan uang ke dalam kas negara kita, tapi yang paling utama adalah ekspor sumber daya alam yang kita miliki, entah itu, tambang, hutan, maupun perkebunan. Nah, di sinilah Penulis belajar tentang hilirisasi di Tropico 6.

Hilirisasi di Tropico 6

Dilansir dari KBBI, hilirisasi adalah “proses, cara, perbuatan untuk melakukan pengolahan bahan baku menjadi barang siap pakai.” Dengan kata lain, kita tidak hanya menjual bahan baku mentah, tapi dijual dalam bentuk jadi atau setengah jadi.

Di Tropico 6, awalnya kemampuan untuk melakukan hilirisasi ini sangat terbatas, karena kita memulai game ini dari era di mana belum banyak teknologi yang bisa digunakan. Namun, seiring berjalannya waktu, kita bisa melakukan hilirisasi hampir di semua aspek.

Tambang Besi

Tropico 6 memiliki banyak sekali jenis tambang yang tersimpan di dalam pulaunya, mulai dari emas, besi, nikel, batu bara, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, Penulis akan menggunakan tambang besi dan batu bara sebagai contoh.

Saat dijual mentahan, hasil ekspor dari bahan baku ini bisa dibilang kecil, sehingga kurang berdampak signifikan terhadap perekonomian negara. Ketika era kita di dalam game sudah maju, maka kita mulai bisa membangun pabrik yang akan mengolah hasil tambang tersebut.

Pabrik Baja

Di sini, Penulis membangun pabrik baja yang membutuhkan bahan baku berupa besi dan batu bara. Dengan adanya pabrik ini, Penulis tidak lagi menjual besi dan batu bara secara mentah, melainkan dijual dalam bentuk baja yang harganya lebih mahal.

Namun, Penulis merasa harga jual baja masih kurang mahal karena terhitung masih sebagai benda setengah jadi. Untuk itu, Penulis membangun lagi sebuah pabrik senjata yang membutuhkan bahan baku baja dan nikel.

Pabrik Senjata

Alhasil, penjualan senjata menjadi salah satu komoditas yang menyumbang ekonomi terbesar bagi negara yang Penulis pimpin. Jika dibandingkan dengan menjual besi dan batu bara secara mentah, cuan yang didapatkan jauh berkali-kali lipat.

Namun, perlu diingat kalau hilirisasi tidak terbatas hanya dalam pertambangan. Hasil perkebunan pun juga bisa dihilirisasi. Contoh yang akan Penulis gunakan di sini adalah tembakau. Alih-alih dijual mentahan, Penulis membangun pabrik rokok, baru setelah itu diekspor.

Pabrik Rokok

Hampir semua sumber daya yang ada di Tropico 6 bisa dihilirisasi, seperti kayu yang bisa diolah menjadi kapal dan furnitur, kapas dan bulu domba bisa diolah menjadi pakaian, ikan bisa diolah menjadi makanan kaleng, dan masih banyak lagi lainnya.

Apa Manfaat Hilirisasi di Tropico 6?

Dengan melakukan hilirisasi seperti yang sudah Penulis jabarkan di atas, perekonomian Penulis pun menjadi banyak surplus. Abaikan angka minus pada gambar-gambar di atas, karena gambar tersebut diambil ketika Penulis melakukan kesalahan strategi.

Uang yang surplus tersebut Penulis gunakan untuk memenuhi segala kebutuhan rakyat, mulai dari rumah, kesehatan, makanan, tingkat keamanan, fasilitas hiburan, kebahagiaan, dan lainnya. Semua benar-benar dari rakyat untuk rakyat.

Memang harusnya seperti itulah hilirisasi yang harus kita lakukan.

Hilirisasi yang kita lakukan saat ini bisa dibilang masih perlu banyak perbaikan dari berbagai sektor. Ekonom Faisal Basri pernah menyebutkan kalau keuntungan dari hilirisasi ini lebih banyak dinikmati oleh pihak China, yang menjadi investor utama hilirisasi.

Tentu ini sangat berbeda dengan hilirisasi yang Penulis lakukan di Tropico 6, di mana Penulis membangun berbagai tambang dan pabrik menggunakan uang negara sendiri tanpa bantuan investor, dan keuntungannya pun dinikmati secara langsung oleh rakyat.

Di Tropico 6, kita juga bisa melihat dampak lingkungan dari tambang dan pabrik yang kita bangun. Untungnya, kita bisa membangun berbagai fasilitasi untuk menghilangkan dampak tersebut dan lingkungan kita tetap terjaga.

Sayangnya, hal tersebut belum terlihat dari hilirisasi yang kita lakukan. Dari banyak laporan di lapangan, ada banyak kerusakan lingkungan yang diakibatkan hilirisasi. Masyarakat sekitar pun jadi kesulitan untuk sekadar mendapatkan akses air dan udara bersih.

Sekali lagi, Penulis sangat setuju dengan konsep hilirisasi. Penulis yakin kita sebagai sebuah negara mampu untuk mengolah berbagai sumber daya yang ada di Indonesia. Sudah bukan zamannya kita menjual barang mentah, kita sanggup untuk menjual barang jadi.

Namun, dalam prosesnya pun harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai ugal-ugalan dan terkesan menabrak sana-sini. Dampak lingkungan diperhatikan, keuntungan yang berpihak kepada rakyat harus diperhatikan, dan lain sebagainya.

Memang, dalam menjalankan negara sungguhan tidak semudah bermain Tropico 6. Hanya saja, pemimpin yang sudah dipilih oleh rakyat secara langsung harus bisa membuktikan kapasitasnya untuk mampu mengatasi hal-hal mendasar seperti ini.

Lantas, apakah Prabowo-Gibran yang sudah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mampu menyelesaikan masalah hilirisasi ini? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.


Lawang, 23 Maret 2024, terinspirasi saat sedang bermain Tropico 6

Foto Featured Image: Epic Games Store

Politik & Negara

Bagi-Bagi Kursi sebagai Balas Budi: Wajar atau Kurang Ajar?

Published

on

By

Belakangan ini, salah satu isu yang sedang panas dibahas adalah mengenai “bagi-bagi kursi” yang dilakukan oleh pemerintah kepada orang-orang yang sudah mendukung dan membantu kubu 02 di pemilu presiden (pilpres) kemarin.

Tentu bagi-bagi kursi ini bukan hal yang baru, tapi yang kali ini memang terkesan agak kelewatan. Pasti ada sanggahan ini itu yang intinya mengatakan kalau ini bukan bentuk balas budi ke mereka. Namun, mayoritas publik sudah memiliki opininya sendiri.

Pertanyaannya, apakah politik balas budi seperti ini memang wajar? Atau ada kesan berusaha diwajarkan karena aslinya kurang ajar? Penulis akan mencoba membagikan opininya pribadi terkait fenomena ini.

Siapa Saja yang Kebagian Kursi?

Via Katadata.co.id

Ada banyak media yang membuat daftar siapa saja pendukung kubu 02 yang kebagian kursi setelah pilpres berakhir. Pembaca bisa melihat daftarnya di atas, yang Penulis ambil dari Katadata.co.id.

Bisa dilihat kalau dari sembilan nama yang tertera, tujuh di antaranya memang bagian dari Tim Kemenangan Nasional (TKN) atau pendukung kubu 02. Dua lainnya memiliki afiliasi dengan Prabowo Subianto.

Selain mereka, jangan lupakan ada juga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang “langsung” mendapatkan kursi menteri setelah pindah haluan dari kubu 01 ke kubu 02. Padahal, Partai Demokrat yang ia pimpin telah menjadi oposisi selama sembilan tahun.

Nah, persamaan sembilan nama di atas adalah mendapatkan jabatan sebagai Komisaris, yang sejujurnya Penulis sendiri tidak begitu paham apa fungsi dan jobdesk-nya. Yang Penulis tahu, seorang Komisaris pasti memiliki gaji yang berjumlah fantastis.

Melansir dari Kompas, secara sederhana Komisaris adalah: jabatan yang ditunjuk atau dipilih untuk mengawasi seluruh kegiatan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan dan pengelolaan perusahaan.

Kalau melansir dari Gramedia, Komisaris adalah: orang yang memberi pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi beserta bawahannya. Bagi mayoritas masyarakat awam, yang jelas jabatan Komisaris adalah jabatan yang mudah dengan gaji wah.

Mungkin pemerintah akan berkilah dan menyebutkan alasan lain mengapa mereka bersembilan bisa mendapatkan kursi Komisaris. Namun, Penulis belum menemukan pernyataan yang meyakinkan mengenai apa saja pertimbangannya.

Netizen yang pro-pemerintah mungkin akan mengatakan kalau mereka memang dipilih karena kemampuannya. Bahkan, ada saja netizen yang pro-pemerintah mengatakan kalau yang komplain-komplain ini hanya iri karena tidak dipilih sebagai Komisaris.

Ya jelas iri, di saat masyarakat kesulitan mendapatkan pekerjaan, justru ada orang-orang yang sebenarnya secara materi sudah cukup mendapatkan pekerjaan bergaji fantastis dengan mudah.

Akan tetapi, menurut Penulis bagi-bagi kursi ini sarat dengan kepentingan. Selain yang dapat banyak pendukung kubu 02, momentumnya pun terjadi setelah pilpres pula. Masa iya kebetulan bisa terjadi sampai sembilan kali? Yang benar aja, rugi dong!

Bantu Aku, Kursi Kau Dapat

Via Suara Surabaya

Dari sembilan nama yang telah disebutkan di poin sebelumnya, ada lima nama yang diketahui mendapatkan kursi Komisaris pada tanggal 10 Juni 2024. Sisanya, mendapatkan kursi Komisaris ketika masa pilpres masih sedang berlangsung.

Politik balas budi dengan bagi-bagi kursi seperti ini tentu semakin memperkuat tudingan nepotisme yang dilakukan oleh pemerintah. Memang bukan keluarga yang ditunjuk, tapi orang-orang yang pro-pemerintahan dan “kebetulan” pendukung 02 juga.

Sialnya lagi, istilah balas budi yang sejatinya berkonotasi positif berubah menjadi negatif karena hal ini. Balas budi yang seharusnya memang dilakukan oleh setiap manusia jika dibantu menjadi terkesan kotor.

Bicara soal kotor, hal ini juga bisa semakin menodai Joko Widodo selaku pemimpin tertinggi di pemerintahan. Jokowi, yang dulu identik dengn merakyat, di akhir masa jabatannya justru mengesankan kalau dirinya tak lagi seperti itu dan lebih memilih mengelit.

Jika dulu Jokowi dianggap sebagai harapan rakyat, maka kini beliau justru menjadi harapan segelintir orang atau kelompok yang punya kepentingan. Bukannya mendekat ke rakyat, ia justru mendekat ke orang-orang yang akan membantunya bertahan di kursi kekuasaan.

Kesembilan orang tadi berhasil kebagian jatah kursi Komisaris, sedangkan kita sebagai rakyat (baik yang memilih keberlanjutan maupun tidak) kebagian potongan Tapera dan keputusan-keputusan lain yang tidak pro-rakyat.


Lawang, 14 Juni 2024, terinspirasi setelah melihat berita banyaknya orang yang mendapatkan “kursi” sebagai bentuk balas budi

Foto Featured Image: Justdial

Sumber Artikel:

Continue Reading

Politik & Negara

Dinasti Politik di Kursi Kekuasaan: Boleh atau Tidak?

Published

on

By

Ketika cek media sosial X (Twitter) pagi ini, linimasa Penulis penuh dengan seorang komika terkenal, Pandji Pragiwaksono. Setelah Penulis telusuri, ternyata penyebabnya adalah ia terlihat “marah-marah” ketika diundang pada siniar Total Politik.

Penyebab Pandji marah-marah adalah karena menurut kedua pembawa acara siniar tersebut, Arie Putra dan Budi Adiputro, dinasti politik yang akhir-akhir ini sedang menjadi sorotan di Indonesia bukan sesuatu yang salah dan sah-sah saja.

Ada banyak argumen yang mereka bertiga keluarkan selama membahas permasalahan tersebut, yang akan coba Penulis bahas lebih detail di bawah ini. Yang jelas, muncul satu pertanyaan yang muncul di benak Penulis: jadi dinasti politik itu boleh atau tidak?

Memahami Apa Itu Dinasti Politik

Ayah dan Anak Menjadi Presiden (People)

Sebelum membahas mengenai boleh tidaknya, ada baiknya kita memahami dulu apa itu dinasti politik. Melansir dari sebuah jurnal yang ditulis oleh R. Mendoza pada tahun 2013, dinasti politik adalah:

“Dinasti politik” mengacu pada situasi di mana anggota keluarga yang sama menduduki posisi terpilih secara berurutan untuk posisi yang sama, atau secara bersamaan di posisi yang berbeda.

Kalau mau melansir Wikipedia, dinasti politik adalah sebuah keluarga yang memiliki banyak anggota yang terlibat dalam politik – khususnya politik elektoral. Dari dua definisi ini, rasanya kita sudah mendapatkan gambaran apa itu dinasti politik.

Dinasti politik di sini mengacu kepada sistem negara demokrasi, bukan kerajaan. Kalau sistem negaranya monarki, ya jelas yang memimpin negara tersebut adalah dinasti keluarga tertentu. Dinasti politik di sini adalah menempatkan keluarga di kursi pemerintahan melalui proses pemilu.

Di Amerika Serikat yang sering dianggap kiblat demokrasi, ada beberapa contoh dinasti politik. Mungkin yang paling terkenal adalah keluarga Bush, di mana George W. Bush yang menjadi presiden di tahun 2001-2009 merupakan anak dari George H. W. Bush yang menjadi presiden pada tahun 1989-1993.

Kalau di negara tetangga, Singapura, mereka terkenal karena selama bertahun-tahun dipegang oleh dinasti Lee, mulai dari Lee Kuan Yew hingga Lee Hsien Loong. Lantas, bagaimana dinasti politik di Indonesia?

Ramai Dibahas karena Keluarga Jokowi

Jokowi dan Gibran (Detik)

Dinasti politik sejatinya bukan hal baru di Indonesia, tapi memang akhir-akhir ini disorot karena manuver-manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), terutama bagaimana anaknya, Gibran Rakabuming Raka, berhasil menjadi wakil presiden (wapres) terpilih untuk periode 2024-2029.

Sempat mereda setelah pemilu presiden (pilpres) berakhir, isu tersebut kembali mencuat ketika Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan yang mengubah penghitungan batas usia calon kepala daerah (cakada) pada Pilkada serentak 2024 mendatang.

Perubahan tersebut adalah ditambahkannya kalimat “terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih,” sehingga cakada boleh berusia di bawah 30 tahun, selama jika ia telah berusia 30 tahun ketika tanggal pelantikan.

Nah, keputusan tersebut dianggap banyak pihak dibuat untuk memuluskan jalan anak Jokowi lainnya, Kaesang Pangarep, untuk maju di pemilihan kepala daerah (pilkada) Jakarta. Pasalnya, ketika pilkada serentak diadakan pada tanggal 27 November 2024, Kaesang masih berusia 29 tahun.

Namun, kita masih harus menunggu apakah Kaesang benar-benar akan maju atau tidak. Jika Kaesang benar-benar maju, maka dugaan publik kalau perubahan peraturan tersebut memang digunakan untuk memberi karpet merah untuk Kaesang.

Dinasti Politik di Indonesia Kerap Terganjal Kasus Korupsi

Ratu Atut Terjerat Kasus (Kompas)

Sebelum “drama” dinasti politik keluarga Jokowi ini, sebenarnya sudah ada banyak dinasti politik di Indonesia. Kalau ditingkat politik, mungkin yang besar adalah Sukarno-Megawati Sukarnoputri-Puan Maharani. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga bisa menjadi contoh yang lain.

Namun, bagi sebagian orang, apa yang membuat dinasti politik Jokowi terasa paling “jahat” adalah karena adanya peraturan yang diubah melalui tangan Mahkamah Konstitusi (MK), yang kebetulan ketuanya waktu membuat putusan tersebut adalah saudara iparnya sendiri.

Kalau mau memperbesar scope, ada banyak dinasti politik di daerah-daerah yang skalanya lebih kecil dari milik Jokowi. Masalahnya, mayoritas dari dinasti politik tersebut menghasilkan banyak sekali permasalahan di daerah masing-masing.

Contoh paling terkenal mungkin Dinasti Atut di Banten, di mana mantan gubernur Ratu Atut Chosiyah menempatkan kerabatnya di kursi pemerintahan Banten. Ratu Atut sendiri akhirnya terseret kasus korupsi yang membuatnya dipenjara.

Beberapa contoh lain adalah dinasti di Kutai Kertanegara, Cimahi, Fuad di Bangkalan, Klaten, Banyuasin, dan masih banyak lagi. Sama seperti Dinasti atut, semua contoh yang Penulis sebutkan juga tersandung berbagai masalah terutama korupsi.

Hal inilah yang disinggung oleh Pandji dalam siniar Total Politik. Ketika ada orang yang berusaha membangun dinasti, ada kecenderungan kalau ia sedang berusaha menutupi kejahatannya. Kalau sampai orang lain terpilih, maka kejahatan tersebut bisa jadi terbongkar.

Pandji memang tidak secara gamblang kalau ada yang berusaha ditutup-tutupi oleh Jokowi, sehingga menempatkan putra sulungnya menjadi wapres. Namun, sebagian netizen sudah berasumsi demikian jika melihat contoh-contoh yang lalu.

Melihat Dinasti Politik dari Dua Sisi

Pandji Pragiwaksono dalam Siniar Total Politik (IntipSeleb)

Indikasi dinasti politik Jokowi membuat Pandji merasa khawatir kalau ini akan membuat dinasti-dinasti yang ada di daerah akan semakin subur karena pusatnya saja memberi contoh demikian. Lantas, kita kembali ke pertanyaan awal: dinasti politik itu boleh atau tidak?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Penulis akan mencoba membahas dari kedua sisi, yakni pro dan kontra. Untuk yang pro dinasti, alasannya adalah semua warga negara memiliki hak politik yang sama. Tidak mungkin hanya karena anak seseorang, lantas ia kehilangan hak untuk menjadi bagian dari pemerintahan.

Selain itu, meskipun ia anak atau saudara seseorang, yang tetap menentukan terpilih atau tidaknya adalah rakyat, sehingga ya sah-sah saja untuk maju. Penulis tidak paham apa yang dimaksud dengan Asian value yang disebutkan oleh pembawa acara siniar Total Politic, jadi Penulis tidak akan membahas tersebut.

Untuk yang kontra, seperti yang sudah Penulis singgung di atas, ada kekhawatiran penyalahgunaan kekuasaan seperti yang sudah-sudah. Dengan memiliki banyak anggota keluarga di kapal yang sama, mereka bisa mengendalikan banyak hal semau mereka.

Tidak hanya itu, dinasti politik di Indonesia juga tumbuh subur karena mayoritas pemilih kita tidak memilih berdasarkan gagasan calonnya, melainkan kenal atau tidaknya. Embel-embel anak presiden akan lebih mudah diingat dibandingkan sosok intelektual yang tidak dikenal masyarakat luas.

Hal tersebutlah yang membuat dinasti politik di Indonesia bisa bertahan. Meskipun ayah atau kakaknya pernah terjerat kasus, anak atau adiknya bisa tetap terpilih di pemilu berikutnya. Ini yang membuat banyak orang berpendapat kalau dinasti politik tidak cocok untuk di Indonesia.

Tidak hanya karena demografi pemilih, dinasti politik juga berpotensi melakukan kecurangan untuk melanggengkan dinastinya. Sebagai incumbent, pasti ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa keluarganya sendiri yang akan terpilih di pemilu.

Dinasti Politik Tanpa Jeda

Sukarno dan Megawati (Harian Haluan)

Salah satu indikasi dinasti politik yang paling dikhawatirkan adalah bagaimana mereka bisa berkuasa tanpa jeda. Setelah suami, istrinya. Setelah istri, anaknya. Setelah anaknya, menantunya. Begitu seterusnya.

Sukarno ke Megawati ada jarak puluhan tahun, sehingga tidak masuk kriteria di atas. Di antara kedua presiden tersebut, ada tiga presiden lainnya yang sempat memimpin negara kita. Antara Theodore Roosevelt (1901–1909) dan Franklin D. Roosevelt (1933–1945) yang hanya sebatas kerabat pun jaraknya cukup jauh.

Seandainya Jokowi tidak terburu-buru dan baru memajukan Gibran di tahun 2029 (sehingga tidak perlu mengubah undang-undang yang ada melalui MK), mungkin permasalahan dinasti politik ini tidak akan seramai sekarang.

Apalagi, tak ada jeda antara masa berkuasa Jokowi sebagai presiden dan Gibran sebagai wapres Prabowo, sehingga kesan dinasti politik semakin kental. Belum lagi saat ini ada banyak keluarga dan orang dekatnya yang akan ikut terjun ke dunia politik.

Bagi yang pro-Jokowi, mereka mungkin akan berpendapat bahwa mereka puas dengan apa yang telah Jokowi lakukan selama ini, sehingga wajar jika mereka memilih anaknya yang akan meneruskan kinerja bagus bapaknya.

Selain itu, pasangan Prabowo-Gibran juga dipilih oleh 58% masyarakat Indonesia, yang artinya mereka tidak keberatan jika anak presiden akan menggantikan peran bapaknya, walau masih dalam kapasitas sebatas wapres. Sekali lagi, bagi mereka suara rakyat yang menentukan.

Penutup

Di serial Naruto, dinasti politik di desa Konoha tempat Naruto tinggal sudah menjadi hal yang biasa. Naruto yang merupakan Hokage ke-7 merupakan anak dari Hokage ke-4. Namun, karena ini cerita fiksi, tentu para pemimpin tersebut digambarkan sesempurna mungkin.

Di dunia nyata, rasanya sulit sekali membayangkan kalau dinasti politik akan sesempurna di serial Naruto. Kasus Ratu Atut dan banyak lagi lainnya menjadi bukti kalau dinasti politik di Indonesia hanya digunakan untuk memperkuat kekuasaan sekaligus menutupi kejahatan yang telah dibuat.

Sejauh ini, dinasti politik Jokowi belum terbukti secara hukum melakukan hal yang salah, walau mungkin secara moral dan etika dapat diperdebatkan. Menarik untuk disimak apakah ke depannya dinasti politik ini akan terbukti “bersih” atau justru terseret kasus seperti yang terjadi pada dinasti politik lainnya.

Permasalahan dinasti politik ini tampaknya masih akan menjadi isu hangat dalam beberapa waktu ke depan. Sebagai masyarakat, silakan menilai sendiri apakah dinasti politik di Indonesia boleh dilakukan atau tidak berdasarkan beberapa pertimbangan di atas.


Lawang, 6 Juni 2024, terinspirasi setelah menonton podcast Total Politik yang mengundang Pandji Pragiwaksono

Sumber Artikel:

Continue Reading

Politik & Negara

Menyorot Kebijakan Pemerintah yang Makin ke Sini Makin ke Sana

Published

on

By

Belakangan ini ketika sedang membaca berita, Penulis sering geleng-geleng kepala sendiri. Pasalnya, entah mengapa belakangan ini ada banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkesan semakin memberatkan rakyat, yang hidupnya sudah makin berat.

Mulai dari pengumuman naiknya Pajak Penambahan Nilai (PPN) menjadi 12% hingga yang terbaru mengenai wacana pemotongan gaji untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), bisa dibilang semua tidak pro-rakyat. Makin ke sini kok rasanya makin ke sana.

Pada tulisan kali ini, Penulis akan sedikit menyorot tentang kebijakan-kebijakan tersebut dan memberikan opininya. Selain itu, Penulis juga akan membahas mengenai nasib masyarakat menengah yang terkesan semakin tergencet dengan kebijakan-kebijakan tersebut.

Kebijakan-Kebijakan yang Bikin Rakyat Menghela Napas Panjang

Protes Kenaikan UKT (VOI)

Dalam beberapa bulan di tahun 2024 ini, sudah ada banyak kebijakan yang membuat rakyat menghela napas panjang. Suara-suara keberatan terus bermunculan di media sosial. Kekhawatiran dan ketakutan telah menjadi makanan sehari-hari.

Penulis akan memulainya dari rencana kenaikan PPN menjadi 12% pada awal tahun 2025 mendatang. Padahal, kenaikan dari 10% ke 11% saja baru terjadi pada bulan April tahun 2022. Hanya dalam tiga tahun, sudah terjadi kenaikan lagi.

RUU Penyiaran yang sedang digodok oleh DPR pun menimbulkan gelombang protes dari insan pers. Poin yang paling disorot adalah adanya larangan untuk melakukan jurnalistik investigasi, yang berpotensi untuk membungkam pers.

Lalu yang juga sempat ramai beberapa waktu lalu adalah naiknya Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara ugal-ugalan. Meskipun kenaikan tahun ini sudah dibatalkan oleh pemerintah, kemungkinan besar kenaikan akan tetap terjadi tahun depan.

Tingginya biaya berkuliah jelas menjadi hal yang mengerikan bagi banyak anak muda, apalagi mengingat kebanyakan lowongan pekerjaan mewajibkan minimal gelar S1. Penulis akan membahas hal ini lebih mendalam melalui tulisan lain.

Namun, menurut Penulis, puncak dari semua kebijakan-kebijakan di atas adalah wacana mewajibkan pekerja untuk ikut Tapera. Jumlah yang dipotong lumayan, yakni sebanyak 3% dari gaji (0,5% dari perusahaan, 2,5% dari pribadi). Penulis akan membahasnya secara khusus di bawah ini.

Tapera: Tambahan Penderitaan Rakyat

Dipelesetkan Menjadi Tambahan Penderitaan Rakyat (NU Online)

Wacana pemotongan gaji sebesar 3% jelas terasa memberatkan, mengingat hingga saat ini potongan gaji sudah cukup banyak, mulai dari PP 21, BPJS Ketenagakerjaan (ada Jaminan Hari Tua, Kecelakaan Kerja, Kematian, Pensiun), dan BPJS Kesehatan.

Apalagi, jumlah potongan 3% tersebut dirasa terlalu kecil untuk bisa digunakan membeli rumah. Anggap gaji 10 juta, maka 3%-nya adalah 300 ribu setiap bulan. Dalam satu tahun, maka akan terkumpul 3,6 juta. Dalam 50 tahun, maka akan terkumpul 180 juta.

Pertanyaannya, rumah apa yang bisa dibeli dengan harga 180 juta di tahun 2074? Mau tidak mau, Penulis jadi teringat akun interior di media sosial yang kerap memberikan solusi ngawur untuk ukuran tempat tinggal yang sangat kecil.

Lebih parahnya lagi, setidaknya sampai tulisan ini dibuat, yang bisa mengambil rumah dari Tapera ini maksimal bergaji 8 juta (10 juta di Papua). Artinya, orang yang gajinya di atas 8 juta hanya ikut nyumbang tanpa bisa menikmati benefitnya.

Mungkin maksudnya adalah subsidi silang, di mana yang gajinya di atas 8 juta “dipaksa” membantu mereka yang gajinya belum sampai 8 juta. Akan tetapi, kebijakan ini jelas terasa tidak adik bagi kelas menengah. Dikira kelas menengah enggak butuh uang buat beli rumah?

Jelas saja wacana ini menuai protes dari mana-mana, termasuk pengusaha dan karyawan. Potongan ini kian mencekik, bahkan tidak bisa dinikmati oleh pesertanya. Pemerintah seolah sedang memalak rakyatnya dengan memolesnya sebagai Tapera.

Masyarakat semakin parno apabila mengingat berbagai kasus korupsi dari lembaga yang menghimpun dana rakyat. Kasus Asabri, Taspen, hingga BPJS Kesehatan menjadi bukti nyata kalau dana yang dihimpun dari rakyat tidak dikelola secara amanah.

Biasanya, setelah viral dan ramai dibicarakan seperti ini, keputusan yang telah diwacanakan akan dibatalkan, atau minimal dikaji ulang. Semoga saja itu juga terjadi pada kasus Tapera ini. Kasihan kelas menengah, jadi semakin terjepit dan terabaikan.

Kelas Menengah yang Semakin Terjepit dan Terabaikan

Kelas Masyarakat yang Disuruh Berjuang Sendirian (Inc. Magazine)

Salah satu kubu di pemilihan presiden kemarin memasukkan program kerja yang ingin lebih memperhatikan kelas menengah, yang selama ini terkesan disuruh berjuang sendirian. Kelas bawah dapat subsidi, kelas atas dapat insentif, kelas menengah dapat hikmahnya saja.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah belakangan ini, terutama Tapera yang menimbulkan polemik, seolah semakin menegaskan kalau kelas menengah itu adalah kelas yang paling tidak diperhatikan oleh negara.

Mereka tidak cukup miskin untuk mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah, tapi tidak cukup kaya untuk bisa hidup dengan tenang. Desakan ekonomi dari berbagai sektor tidak sebanding dengan kenaikan gaji yang didapatkan.

Kelas menengah seolah dipaksa untuk hidup mandiri dan dianggap bisa bertahan hidup sendirian oleh pemerintah. Padahal, kenyataannya kelas menengah juga memiliki kesulitan-kesulitannya sendiri, dan seringnya negara tidak hadir untuk membantu karena alasan di atas.

Jika bukan negara, lantas siapa yang akan melindungi kelas menengah ini? Apakah kelas menengah memang harus terus berjuang sendirian di tengah banyaknya himpitan masalah?Apakah kelas menengah begitu tidak pentingnya di mata negara?

Penutup

Dalam membuat kebijakan, pastinya pemerintah telah melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hanya saja, kita tidak pernah tahu sampai seberapa besar pertimbangan tersebut memprioritaskan rakyat.

Jika melihat trennya belakangan ini, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terasa memberatkan rakyat, sehingga menimbulkan gelombang protes di mana-mana. Rakyat seolah menjadi sapi peras untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

Sedihnya, 58% masyarakat memiliki keberlanjutan untuk lima tahun ke depan. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara blak-blakan menyebutkan kalau kenaikan PPN 12% terjadi karena masyarakat memilih keberlanjutan.

Semoga saja, bukan penderitaan rakyat yang berlanjut.


Lawang, 29 Mei 2024, terinspirasi setelah merasa kebijakan pemerintah akhir-akhir ini semakin memberatkan rakyat

Foto Featured Image:

Sumber Artikel:

Continue Reading

Fanandi's Choice

Copyright © 2018 Whathefan