Yang sedang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini adalah gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Berbagai tindak-tanduknya akhir-akhir ini benar-benar disorot oleh media. Karena berita seputar pilpres telah basi? Bisa jadi.

Mulai dari dibongkarnya karya seni bambu, seringnya kunjungan ke luar negeri, hingga pemberian lidah buaya untuk penanganan polusi benar-benar jadi sasaran empuk bagi orang-orang yang kurang menyukainya.

Penulis di sini tidak berada di posisi membela beliau, meskipun penulis sudah membaca hampir semua klarifikasinya dari berbagai sumber. Penulis ingin menekankan kepada sikap netizen yang apapun yang ia lakukan, salah.

Selalu Salah

Anies dan Jokowi (Medcom.id)

Hal yang sama juga pernah (dan masih) terjadi pada presiden terpilih untuk periode 2019-2024, Joko Widodo (Jokowi). Beliau juga mengalami hal yang sama, terutama ketika masa pemilihan presiden sedang panas-panasnya.

Bagi orang yang tidak mendukung kedua orang tersebut (secara otomatis, mendukung lawan politik mereka), kesalahan apapun yang dilakukan oleh mereka adalah sebuah kesalahan fatal yang tidak bisa dimaafkan.

Biasanya, ketika sedang mencaci di kolom komentar media sosial, mereka akan mengiringi komentar mereka dengan hinaan yang sama sekali tidak konstektual.

Misalnya, Anies disebut sebagai gubernur terpilih yang bisa menang dengan jualan ayat dan mayat. Jokowi terkadang bisa lebih parah lagi caci makinya, walaupun akhir-akhir ini tidak ada yang berani karena banyaknya orang yang telah tertangkap.

Sebaliknya, ketika yang bersangkutan mendapatkan penghargaan, para pembenci ini bungkam seolah-olah pura-pura tidak tahu. Mungkin mereka juga terlalu malas untuk mencari tahu, karena untuk apa mencari prestasi orang yang dibenci?

Yang paling gregetan adalah ketika muncul pertanyaan emang si ono prestasinya apa selama ini? Astaga, sekarang internet ada di mana-mana, hal seperti itu dapat dicari secara cepat! Kita saja yang terlalu mager untuk melakukannya.

Hal ini bisa terjadi karena terlalu kuatnya fanatisme membabi buta di masyarakat. Ini tidak sehat untuk iklim demokrasi kita. Sebagai rakyat, kita seharusnya bisa memandang segala sesuatu dengan obyektif. Penulis mengakui, hal tersebut susah luar biasa.

Selalu Dibandingkan

Anies dan Ahok (Beritagar)

Hal lain yang tak kalah meresahkan adalah adanya pembandingan antara pemimpin yang sekarang dibandingkan dengan periode sebelumnya. Mungkin Jokowi tidak terlalu terlihat, namun penulis merasakan Anies menerimanya secara deras.

Sebenarnya hal ini wajar mengingat gubernur sebelum Anies, Basuki Tjahaja Purnama (BTP), merupakan salah satu public darling sebelum terkena kasus penistaan agama.

Meskipun umpatan kasar sering keluar dari mulutnya, BTP bagi sebagian orang dianggap mampu memimpin Jakarta dengan lebih baik. Hasilnya, apapaun yang dikerjakan oleh Anies akan selalu dibandingkan dengan kerja BTP.

Sebenarnya, kita pun akan merasa risih bukan jika terus dibanding-bandingkan dengan orang lain? Akan tetapi, itulah risiko menjadi seorang public figure, apalagi seorang pemimpin daerah.

Tentu Anies punya karakter, sikap, dan kebijaksanaan yang berbeda dari gubernur sebelumnya. Mungkin ada yang puas, ada juga yang merasa Jakarta sedang mengalami kemunduran. Mana yang benar, penulis serahkan ke pembaca sekalian.

Tidak Ada yang Sempurna

Penulis berkali-kali menuliskan tentang kegelisahan tentang bagaimana para pendukung ini menatap idolanya sebagai sesuatu yang sempurna. Padahal, tidak ada manusia yang sempurna.

Jokowi dan Anies tentu pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Mereka bukan manusia suci yang bisa lolos dari kesalahan. Jadi, ketika mereka melakukan hal yang kita anggap salah, menghina secara berlebihan juga tidak berdampak apa-apa.

Sebaliknya, jika mereka memang berhasil membuat prestasi, jangan segan untuk memberikan pujian. Tentu, dengan tidak berlebihan juga. Kita menuntut media agar berimbang, kita pun harus melakukan hal yang sama.

Bicara tentang media, mereka punya peranan besar dalam masalah ini. Sebagai wadah informasi, media dituntut agar bisa menyampaikan berita secara berimbang. Jangan sampai berat sebelah hingga menyudutkan salah satu pihak.

Penutup

Membuat masyarakat bisa menilai segala sesuatu dengan obyektif seperti harapan penulis adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Penulis tidak memiliki kemampuan yang bisa meyakinkan massa dengan jumlah masif.

Akan tetapi, tidak berarti penulis berputus asa. Walaupun tidak bisa mengendalikan opini publik, setidaknya penulis menuliskan ajakan untuk melakukan hal tersebut. Hanya ini yang penulis mampu lakukan sebagai warga negara.

Jika memang ada kebijakan yang dirasa kurang tepat bahkan menyengsarakan banyak orang, sampaikan dengan baik. Jika ingin menuntut, aspirasikan sesuai dengan ketentuan hukum. Jangan hanya marah-marah di kolom komentar, tidak menyelesaikan apapun.

Ke depannya, penulis berharap kedewasaan berpolitik masyarakat Indonesia bisa lebih berkembang dan lebih baik lagi. Jangan sampai kebencian membuat kita buta terhadap kebaikan seseorang, lebih-lebih kepada pemimpin yang terpilih secara konstitusional.

Kebayoran Lama, 23 Juli 2019, terinspirasi setelah membaca beberapa berita politik yang sedang hangat

Foto: Kompasiana.com

The post Apapun yang Mereka Lakukan, Salah appeared first on Whathefan!.

Sebenarnya, apa itu Firehose of Firehood? Sejauh yang penulis pahami, istilah tersebut merujuk pada semburan dusta yang dilakukan berulang-ulang secara masif agar publik menjadi apatis.

Kebohongan tersebut diproduksi secara massal tanpa peduli benar atau tidaknya informasi yang disampaikan. Selain itu, kebohongan juga harus bisa membakar emosi masyarakat agar menyebar secara cepat bagaikan virus.

Firehood of Falsehood (Twitter)

Ciri-ciri lainnya adalah soal inkonsisten. Seringkali pernyataan yang dilontarkan satu orang dengan orang lain tidak selaras, padahal mereka satu tim di mana seharusnya memiliki informasi yang sama.

Setelah kebohongan tersebar di masyarakat dan menimbulkan ketakutan, akan muncul sesosok “pahlawan” yang akan hadir untuk mengusir rasa ketakutan tersebut. Pola seperti ini terus diulang-ulang dengan topik yang berbeda-beda.

Tujuannya, ya seperti yang telah penulis katakan tadi, membuat publik merasa bahwa kedua pasangan calon sama-sama gemar berbohong dan membuat mereka malas untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Katanya, strategi ini juga diterapkan oleh beberapa pemimpin dunia. Sebut saja Donald Trump dari Amerika Serikat dan Jair Bolsonaro dari Brazil.

Jair Bolsonaro (Reuters)

Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah kubu 02 benar-benar gemar menyebar kebohongan dengan strategi tersebut?

Dari yang beberapa penulis baca, memang beberapa telah banyak beredar di media massa. Sebut saja kasus Ratna, selang cuci darah, dan surat suara 7 kontainer yang menjadi headline berita.

Tentu ini bukan hal yang baik bagi alam demokrasi kita. Mengajari publik dengan politik kebohongan hanya akan menyesatkan kita dan menimbulkan ketidakpercayaan kepada orang-orang politik.

Penulis mengikuti Budiman di Twitter sehingga sering melihat tweet-tweet beliau. Akan tetapi, karena memang dia anggota partai politik, wajar jika ia hanya menyorot kebohongan lawan dan menyamarkan kebohongan yang ada di pihaknya.

Hal yang sama akan dilakukan oleh kubu satunya. Jadi, ya sebenarnya sama saja. Kedua pihak mungkin sama-sama mengeluarkan kebohongan dan sama-sama menuding lawan berbohong, bagaikan dua ekor rubah yang saling menyalak satu sama lain.

Adalah tugas kita untuk bisa melihat semuanya secara obyektif. Caranya? Tidak perlu menjadi pendukung fanatik. Jika condong ke salah satu pasangan calon, silahkan. Itu adalah hak setiap warga negara, memilih pemimpin yang diinginkan.

Yang harus diingat adalah jangan sampai kita terlalu mengkultuskan calon kita sehingga seolah-olah ia tak memiliki kesalahan dan kekurangan. Tidak ada yang sempurna di dunia ini.

Dengan menempatkan diri di luar kotak atau berada di tengah, kita akan bisa melihat kelebihan dan kekurangan secara berimbang. Bukankah hidup ini memang harus seimbang, seperti yang dikatakan oleh Thanos?

Kebayoran Lama, 11 Februari 2019, terinspirasi dari banyaknya kebohongan yang beredar di media massa

Foto:

The post Semburan Dusta appeared first on Whathefan!.

Salah satu aspek yang menarik perhatian saya adalah terkait dengan subyektivitas dalam berdemokrasi di Indonesia. Demokrasi secara umum dapat disepakati sebagai kedauatan yang berada di tangan rakyat. Artinya rakyat memiliki hak untuk menentukan hidupnya, termasuk dalam memilih pemimpin. Inilah yang terkadang oleh masyarakat masih dilihat secara subyektif, secara siapanya.

Media memiliki peran besar dalam menampilkan orang-orang yang memunculkan diri atau dimunculkan agar dikenal khalayak ramai. Sayangnya, semenjak beberapa tokoh di Indonesia menjadi media darling, tokoh-tokoh tersebut seolah-olah dianggap sebagai orang suci yang tidak mungkin melakukan kesalahan. Pendukung tokoh tersebut akan selalu membenarkan segala perbuatannya. Bisa dikatakan mereka menjadi fans fanatik tokoh tersebut.

Tentu para media darling ini bukan tidak memiliki haters. Kebalikan dari pendukung, para haters ini akan selalu menyalahkan segala tindak-tanduk tokoh tersebut. Hanya saja ada yang sama dari kedua kubu ini. Apabila pendapat salah satu dari kedua kubu tidak terbantahkan, mereka akan tutup mata tutup telinga, pura-pura tidak mengetahui fakta tersebut.

Sebagai contoh, seorang pemimpin yang suka turun ke jalan untuk melihat kondisi rakyatnya akan dianggap sebagai tindakan yang heroik oleh pendukungnya. Yang tidak suka, akan beranggapan pemimpin tersebut hanya sekedar pencitraan belaka. Contoh lain, misal sang pemimpin berhasil membuktikan janji-janjinya ketika kampanye, rata-rata haters akan berdiam diri jika tidak menemukan celah untuk nyinyir.

Inilah akibat dari subyektivitas dalam berdemokrasi, akan lahir dua poros yang  selalu beradu argumen tanpa ujung, dan ini tidak sehat untuk kehidupan bernegara.

Idealnya, memilih pemimpin harus secara obyektif, bukan dari kacamata subyektif. Bukan siapa mereka, namun apa yang telah mereka lakukan. Pendukung tidak boleh tutup mata apabila terdapat kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat. Sebaliknya, oposisi pun harus memberi apresiasi apabila terdapat keputusan bijak yang diambil.

Itulah pentingnya memiliki sikap kritis. Kita sebagai pemegang kedaulatan tertinggi harus memiliki sikap tersebut guna mengontrol pemerintahan yang telah kita pilih melalui sistem demokrasi ini. Berusahalah untuk selalu berimbang dalam menyikapi segala gejolak politik yang terjadi.

Lawang, 19 Januari 2018, setelah ujicoba SWI English Day pada SWI Mengajar

Sumber Foto: http://cesran.org/modernization-theory-and-third-wave-democracy-internal-and-external-impediments-to-democracy-and-development.html

The post Ketika Demokrasi Menjadi Subyektif appeared first on Whathefan!.