Ketika Demokrasi Menjadi Subyektif

Meskipun saya anak Informatika yang notabene dianggap apatis dengan perkembangan politik, saya tetap memperhatikan berbagai gejolak politik yang terjadi, terutama di Indonesia. Mungkin hal ini terjadi karena pengaruh dari orangtua saya yang sama-sama orang sosial politik (sospol). Apalagi, akhir-akhir ini peta perpolitikan di Indonesia sangat menarik untuk diamati dengan seksama.

Salah satu aspek yang menarik perhatian saya adalah terkait dengan subyektivitas dalam berdemokrasi di Indonesia. Demokrasi secara umum dapat disepakati sebagai kedauatan yang berada di tangan rakyat. Artinya rakyat memiliki hak untuk menentukan hidupnya, termasuk dalam memilih pemimpin. Inilah yang terkadang oleh masyarakat masih dilihat secara subyektif, secara siapanya.

Media memiliki peran besar dalam menampilkan orang-orang yang memunculkan diri atau dimunculkan agar dikenal khalayak ramai. Sayangnya, semenjak beberapa tokoh di Indonesia menjadi media darling, tokoh-tokoh tersebut seolah-olah dianggap sebagai orang suci yang tidak mungkin melakukan kesalahan. Pendukung tokoh tersebut akan selalu membenarkan segala perbuatannya. Bisa dikatakan mereka menjadi fans fanatik tokoh tersebut.

Tentu para media darling ini bukan tidak memiliki haters. Kebalikan dari pendukung, para haters ini akan selalu menyalahkan segala tindak-tanduk tokoh tersebut. Hanya saja ada yang sama dari kedua kubu ini. Apabila pendapat salah satu dari kedua kubu tidak terbantahkan, mereka akan tutup mata tutup telinga, pura-pura tidak mengetahui fakta tersebut.

Sebagai contoh, seorang pemimpin yang suka turun ke jalan untuk melihat kondisi rakyatnya akan dianggap sebagai tindakan yang heroik oleh pendukungnya. Yang tidak suka, akan beranggapan pemimpin tersebut hanya sekedar pencitraan belaka. Contoh lain, misal sang pemimpin berhasil membuktikan janji-janjinya ketika kampanye, rata-rata haters akan berdiam diri jika tidak menemukan celah untuk nyinyir.

Inilah akibat dari subyektivitas dalam berdemokrasi, akan lahir dua poros yang  selalu beradu argumen tanpa ujung, dan ini tidak sehat untuk kehidupan bernegara.

Idealnya, memilih pemimpin harus secara obyektif, bukan dari kacamata subyektif. Bukan siapa mereka, namun apa yang telah mereka lakukan. Pendukung tidak boleh tutup mata apabila terdapat kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat. Sebaliknya, oposisi pun harus memberi apresiasi apabila terdapat keputusan bijak yang diambil.

Itulah pentingnya memiliki sikap kritis. Kita sebagai pemegang kedaulatan tertinggi harus memiliki sikap tersebut guna mengontrol pemerintahan yang telah kita pilih melalui sistem demokrasi ini. Berusahalah untuk selalu berimbang dalam menyikapi segala gejolak politik yang terjadi.

 

Lawang, 19 Januari 2018, setelah ujicoba SWI English Day pada SWI Mengajar

Sumber Foto: http://cesran.org/modernization-theory-and-third-wave-democracy-internal-and-external-impediments-to-democracy-and-development.html

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.