Nah, salah satu kebiasaan di negara kita tercinta adalah sebuah isu akan diseriusi atau ditindaklanjuti ketika sudah menjadi viral. Bahkan, sampai muncul istilah no viral no justice. Itu juga terjadi di kasus Raja Ampat ini.

Setelah ramai, pihak pemerintah bergerak cepat untuk melakukan klarifikasi atau meluruskan isu ini. Melansir dari berbagai sumber, aktivitas pertambangan di seputar Raja Ampat telah dibekukan untuk sementara waktu.

Trending

Setelah Menonton Moon Knight

Namun, Penulis ingin membahas hal lain pada tulisan kali ini. Bukan fokus ke masalah Raja Ampat-nya, melainkan melihat bagaimana pemerintah memberikan respons saat ada kritik yang ditujukan kepada mereka.

Ucapan Bahlil yang Bikin Garuk-Garuk Kepala

Orang “terdepan” yang sering muncul terkait kasus ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Bahkan, beliau sampai langsung menuju Raja Ampat untuk meninjau langsung lokasi pertambangan.

Ada beberapa pernyataan beliau yang sudah muncul di publik, yang rasanya perlu kita soroti, tapi ini yang paling bikin garuk-garuk kepala:

“Ada pihak-pihak asing yang tidak senang atau kurang berkenan dengan proyek hilirisasi ini,” ungkap Bahlil sebagaimana dilansir dari Antara.

Menurut Penulis, secara tidak langsung Bahlil seolah menuduh masyarakat yang mendengungkan tagar #saverajaampat merupakan antek asing yang tidak suka Indonesia menjadi negara hebat dengan proyek-proyek hilirisasi yang dicanangkan.

Paling halus, Bahlil seolah menuduh kalau kita yang menentang aktivitas pertambangan di Raja Ampat mudah digiring oleh kekuatan-kekuatan asing untuk menghambat kemajuan bangsa melalui hilirisasi.

Kasarnya, kita itu tidak tahu apa-apa, mau saja termakan propaganda asing tanpa bukti yang benar. Apalagi, Bahlil telah turun ke sana dan mendapatkan sambutan dan dukungan yang (katanya) masyarakat sana (walau ia juga sempat disoraki ‘penipu’ di bandara).

Pemerintah Tidak Pernah Salah, yang Salah Rakyat

Pernyataan Bahlil tersebut membuat Penulis merasa dejavu karena rasanya pola seperti ini bukan pertama kali terjadi di era pemerintahan Prabowo Subianto. Setiap ada yang “oposisi” terhadap pemerintah dan kebijakannya, tuduhan-tuduhan tak berdasar langsung disematkan.

Tidak percaya? Coba baca pernyataan Presiden Prabowo berikut ini:

“Coba perhatikan secara obyektif dan jujur. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus obyektif, dong.”

Pernyataan tersebut muncul saat ramai-rama demo yang menentang pengesahan RUU TNI, yang dikhawatirkan akan membangkitkan dwifungsi ABRI yang telah dimatikan sejak masa reformasi. Ia seolah menuduh bahwa semua orang yang demo itu ditunggangi oleh pihak lain.

Itu masih dalam topik antek asing. Masih banyak sekali pernyataan dari pemerintah yang terkesan menyudutkan masyarakat. Masih ingat bagaimana respons pejabat publik saat tagar #indonesia gelap dan #kaburajadulu muncul di internet? Benar-benar bikin kita menarik napas panjang.

Contoh lain, saat program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan kritik dari seorang profesor, bagaimana respons Presiden Prabowo?

“Sampai sekarang ada profesor-profesor yang pintar-pintar kok nggak setuju. Heran saya. Profesor pintar atau bodoh? Saya nggak tahu itu.”

Ancaman Nyata untuk Demokrasi

Dalam iklim demokrasi, tentu hal-hal semacam ini berbahaya karena bisa mematikan kebebasan berbicara masyarakat. Setiap yang berbeda dan tidak sejalan oleh pemerintah langsung dimatikan. Tidak ada ruang untuk oposisi.

Apalagi, saat ini Presiden Prabowo praktis bisa dibilang tidak memiliki oposisi resmi di kursi, mengingat hampir semuanya mendukung beliau. Jika rakyat pun dilarang menjadi oposisi, lantas siapa yang bertugas mengawasi kinerja pemerintah?

Penulis jadi berpikir, apakah memang pemerintah saat ini selalu merasa dirinya benar, sehingga rakyat yang selalu disalahkan? Pemerintah kita menolak disebut otoriter, tapi mengapa lagaknya seperti berusaha membungkam setiap suara yang berbeda?

Idealnya, ketika ada kritik atau ketidaksetujuan dari masyarakat, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harusnya bisa menanggapinya dengan bijak. Beri respons yang menghadirkan solusi, atau minimal bisa menenangkan publik.

Entah mengapa Penulis merasa komunikasi publik pemerintah sekarang ini terasa sangat kurang, bahkan kadang terasa terlalu angkuh. Apa karena mereka merasa punya posisi yang sangat kuat, sehingga bisa begitu percaya diri dengan pernyataan-pernyataan kontroversial? Entahlah.

Lawang, 9 Juni 2025, terinspirasi dari ramainya isu pertambangan Nikel di wilayah Raja Ampat

Sumber Artikel:

• Bahlil menduga pihak asing terlibat untuk gagalkan hilirisasi – Antara
• 5 Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Terkait Tambang Nikel di Raja Ampat – Liputan 6
• Tinjau Tambang Nikel di Raja Ampat, Teriakan Bahlil Penipu Menggema di Bandara Sorong – RCTI Plus
• Di balik retorika ‘waspadai kekuatan asing’ ala Presiden Prabowo Subianto – ‘Prabowo adu domba warga dengan warga’ – BBC
• Prabowo Kritik Profesor yang Nyinyir Proyek Makan Bergizi Gratis – Tempo

The post Pemerintah Selalu Benar, yang Salah Selalu Rakyat appeared first on Whathefan!.

Tidak hanya drama di Jakarta, banyak peristiwa politik lain yang juga terjadi bersamaan. Salah satu yang mencuri perhatian Penulis adalah banyaknya calon kepala daerah yang hanya berhadapan dengan kotak kosong karena terlalu gemuknya koalisi.

Oleh karena itu, ada banyak hal yang terbesit di pikiran Penulis setelah mengamati dunia politik pada masa-masa ini, sehingga merasa perlu untuk menuangkan pikiran dan opininya melalui tulisan ini.

Trending

Banteng Tua Menyeruduk di Awal Musim

Gagal Paham Netizen (atau Buzzer?) Menyikapi Peringatan Darurat

Penulis sudah merangkum kejadian Peringatan Darurat pada tulisan sebelumnya. Intinya, pada akhirnya keinginan DPR untuk membuat RUU Pilkada demi membatalkan putusan MK dibatalkan karena desakan dari masyarakat.

Seperti yang kita tahu, menjelang rapat untuk membahas RUU Pilkada tersebut, masyarakat berkumpul di beberapa kota besar Indonesia untuk melakukan aksi protes. Bahkan, banyak public figure yang turun seperti Reza Rahadian, Andovi, serta banyak komika.

Nah, dengan dikabulkannya permintaan tersebut, tentu kita sebagai masyarakat merasa senang karena berhasil menahan pemerintah untuk berbuat sewenang-wenang dengan mengubah peraturan demi kepentingan tertentu. Iya, kan?

Ternyata, tidak semua berpikiran seperti itu. Ada pihak (kemungkinan buzzer) yang menuduh kalau gerakan Peringatan Darurat tersebut merupakan gerakan terstruktur yang dikomandoi oleh pihak tertentu untuk tujuan lain. Siapa? Mereka tidak menyebutkannya.

Lantas, tujuan lainnya itu apa? Nah, di sini Penulis tidak paham. Mayoritas pos yang kontra dengan Peringatan Darurat tidak menjelaskan secara spesifik apa maksud lain dari gerakan tersebut. Kalau yang pro kan jelas, kami tidak ingin peraturan diubah seenak udel-nya.

Anehnya, mereka justru melempar isu lain untuk memperkeruh keadaan. Contoh, mereka menyinggung masalah politik dinasti di Banten. “Kenapa kalian diam ketika ada dinasti di Banten,” kurang lebih begitu narasi dari mereka.

Bagi Penulis, mereka yang bernarasi seperti itu tidak paham substansi. Peringatan Darurat bukan muncul semata-mata untuk menolak dinasti, tapi (sekali lagi) mencegah agar jangan sampai peraturan bisa diubah semena-mena demi kepentingan tertentu.

Politik dinasti sudah banyak terjadi selama ini, bukan dipelopori oleh keluarga Joko Widodo selaku presiden kita. Tidak ada perarturan yang melarang kalau kita kerabat dari pejabat publik, kita dilarang untuk menjadi pejabat publik juga.

Yang dipermasalahkan adalah kalau dinasti itu dibangun dengan mengubah peraturan yang sudah ada. Kedua anak Jokowi, Gibran dan Kaesang, sama-sama terganjal umur. Gibran berhasil diloloskan pamannya, tapi Kaesang tidak.

Nah, waktu meloloskan Gibran, tidak ada yang berdaya untuk mengubah keputusan MK tersebut, bukan? Lantas, mengapa saat MK memutuskan yang terakhir kemarin, tiba-tiba DPR bergerak cepat untuk menganulir keputusan tersebut? Ini kan anomali yang sangat aneh.

Isu lain yang dilempar ke publik adalah mempertanyakan mengapa para orang pro Peringatan Darurat tidak sevokal ini saat membahas RUU Perampasan Aset. Ini kesalahan logika lainnya karena sudah berbeda substansi. Buzzer memang selalu punya caranya sendiri, walau sering tak masuk akal.

Negara Tanpa Oposisi, tapi Lebih Parah

Salah satu poin yang diputuskan oleh MK adalah menurunkan batas threshold partai politik untuk bisa mencalonkan orang, dari 20% menjadi 7.5% saja. Tentu ini keputusan yang bagus sekali, karena threshold yang terlalu tinggi menimbulkan sedikitnya calon yang bisa dipilih.

Penulis pernah membahas mengenai bagaimana Jokowi berhasil mengalahkan lawan-lawannya tanpa berperang, yakni dengan cara mengajak koalisi lawan-lawannya. Hal ini tampaknya akan dilanjutkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dalam satu pernyataan, Prabowo pernah mengatakan kalau oposisi bukanlah budaya Indonesia, karena budaya Indonesia adalah gotong royong. Bagi Penulis, dalam negara yang mengusung demokrasi, ini adalah hal yang cukup berbahaya.

Hal ini bisa dilihat dari peta Pilkada saat ini, di mana ada begitu banyak satu calon diusung oleh hampir semua partai yang ada untuk melawan kotak kosong, atau minimal melawan calon independen. Ada puluhan kasus seperti ini di seluruh Indonesia.

Penulis ambil contoh di Jakarta, di mana Ridwan Kamil diusung oleh 15 partai. Partai Nasdem, PKB, dan PKS, yang awalnya ingin mengusung Anies Baswedan, berbalik arah dan ikut mendukung Ridwan Kamil karena gagal mencapai threshold.

Setelah keputusan MK, PDIP akhirnya maju sendirian dengan mengusung pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Ada pasangan ketiga dari jalur independen, yang juga kontroversial karena mencatut banyak KTP orang dan tetap diloloskan untuk berlaga di Pilkada.

Di Jawa Timur pun begitu, di mana partai-partai yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mengusung Khofifah. Yang berbeda adalah PDIP yang mengusuk Risma dan PKB yang mengusung Luluk.

Bayangkan, satu orang diusung oleh belasan partai. Jika pun mereka kalah, suara mereka di dewan akan sangat dominan. Lantas, bagaimana pihak Eksekutif dan Legislatif bisa bekerja dengan baik jika tidak seimbang seperti ini?

Negara butuh kontrol, karena itulah kita menganut trias politika. Tidak boleh ada satu pihak yang terlalu dominan. Kalau Eksekutif dan Legislatif-nya sejalan terus, lantas siapa yang bisa menjamin kalau semua keputusan yang dibuat akan menguntungkan untuk rakyat?

Kita seolah semakin bertransformasi menjadi negara tanpa oposisi yang makin parah. Siapa yang tidak mau ikut, entah baik atau buruk, akan ditinggal. Memang benar kalau tidak semua orang tahan untuk menjadi oposisi dan berada di luar kekuasaan.

Penutup

Situasi politik di Indonesia saat ini, setidaknya bagi Penulis, sudah berada di tahap yang membuat geleng-geleng kepala. Konsep bernegara yang kita kenal selama ini perlahan digeser, sehingga tak terasa kita akan dibawa kembali ke era otoriter seperti dulu.

Mungkin kita masih bisa bersuara, mungkin kita masih bisa melempar kritik. Akan tetapi, negara ini seolah sedang diatur oleh sekelompok orang dengan kepentingannya masing-masing alias oligarki. Negara ini mau maju mau mundur, suka-suka mereka.

Kalau mau sarkas, sudah tidak perlu adakan Pemilu saja sekalian. Silakan pilih suka-suka kalian. Apakah namanya masih bebas, jika pilihan yang ada diatur-atur oleh pemilik kekuasaan, baik dengan cara halus maupun kasar?

Penulis yang ilmunya rendah ini berusaha memahami situasi politik saat ini, dan kesimpulannya, ini hanya tentang bagaimana meraih kekuasaan dan mempertahankannya selama mungkin. Nasib kita sebagai rakyat tak menjadi pertimbangan sama sekali.

Lawang, 4 September, terinspirasi setelah melihat komentar-komentar netizen (atau buzzer?) terkait peringatan darurat yang ramai beberapa minggu lalu

Foto Featured Image: Merdeka

The post Berusaha Memahami Situasi Politik yang Sedang Terjadi Saat Ini appeared first on Whathefan!.

Berawal dari lawan pemilihan umum sekaligus oposisi selama lima tahun, nyatanya mereka justru bergabung di menit-menit akhir. Hal ini tentu menimbulkan banyak tafsir dari berbagai kalangan, terutama dari pendukung fanatik mereka.

Penulis di sini berusaha untuk merangkum semua pendapat tersebut dan akan memberikan pendapat pribadi sebagai penutup.

***

Bergabungnya Prabowo ke kubu lawannya adalah tanda betapa beliau tidak memiliki harga diri. Rasanya belum pernah terjadi dalam sejarah, seorang bertarung di pemilihan presiden lantas merapat menjadi menteri untuk lawannya yang terpilih.

Kasus Hillary Clinton yang pernah menjadi menteri Barack Obama berbeda, karena mereka berdua berasal dari partai yang sama. PDIP dan Gerindra menjadi lawan selama lima tahun terakhir, mendadak rukun begitu saja.

Terlihat betapa ambisiusnya Prabowo untuk mendapatkan jabatan di sektor strategis, mengesampingkan para pendukungnya yang tak terima Prabowo bergabung dengan orang yang selama ini mereka hina.

***

Untuk apa ada pemilu jika pada akhirnya kedua orang tersebut bersatu menjadi pemegang kekuasaan di pemerintahan? Untuk ada ada darah tumpah dari pendukung yang mati-matian membela mereka?

Bukankah kemarin banyak pendukung Jokowi yang melancarkan serangan-serangan ke Prabowo, seperti penjahat HAM? Jika yang mereka tuduhkan benar, berarti Jokowi merekrut seorang pelanggar hak asasi?

Untuk apa kemarin capek-capek dukung Prabowo kalau ujung-ujungnya dia gabung ke Jokowi yang dihina-hina? Untuk apa kami bela-belain dia sampai ngotot?

***

Kerelaan bergabungnya Prabowo menjadi menteri di kabinet Jokowi menunjukkan betapa besarnya pengabdian beliau untuk negara ini. Ia rela mengesampingkan egonya demi melindungi Indonesia.

Sektor pertahanan adalah salah satu yang paling sering disorot oleh Prabowo ketika debat presiden. Mungkin, Prabowo dan Jokowi sepakat bahwa posisi tersebut harus diisi oleh orang-orang yang berpengalaman.

Dengan segudang pengalaman militer yang dimiliki oleh Prabowo, pertahanan negara ini akan menjadi semakin tangguh dan negara lain tak akan berani macam-macam dengan kita.

***

Ini hanyalah sebuah pertunjukan yang telah diatur sedemikian rupa. Prabowo rela bergabung ke kubu Jokowi agar tahun 2024 bisa menjadi calon presiden lagi.

Dengan menjadi menteri, namanya akan sering disebut oleh media dan masyarakat tak akan lupa. Ketika waktu pemilihan sudah tiba, ia tinggal memperjelas posisinya sebagai calon yang layak untuk menggantikan Jokowi.

Kemungkinan besar, Prabowo akan disandingkan dengan putri tungal Megawati, Puan Maharani. Dengan demikian, koalisi Gerindra dan PDIP di tahun 2009 akan kembali terulang.

***

Alhamdulillah, Prabowo dan Jokowi akhirnya bersatu demi membangun Indonesia yang lebih baik. Senang melihatnya mampu bergabung dan mengesampingkan hal lain.

Demi kemajuan bangsa ini, kita semua memang harus bersatu. Kita tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi ataupun kelompok, Indonesia yang harus diutamakan.

Tidak ada lagi 01 dan 02, yang ada adalah Persatuan Indonesia. Orang-orang yang tidak menyukai kejadian ini mungkin adalah kumpulan orang sakit hati karena tidak mendapatkan apa-apa.

Semoga ini menjadi contoh baik untuk generasi-generasi mendatang, agar jangan sampai kita memusuhi sesama anak bangsa hanya karena perbedaan pandangan politik.

Negara Tanpa Oposisi

Kurang lebih seperti itulah beberapa pendapat yang berhasil penulis kumpulkan, baik dari teman-teman sekitar, keluarga, ataupun komentar netizen di internet. Bagaimana dengan pendapat penulis sendiri?

Secara pribadi, penulis bukanlah penggemar fanatik Joko Widodo ataupun Prabowo Subianto. Penulis meyakini bahwa keduanya adalah putra terbaik bangsa, sehingga siapapun yang terpilih semoga mampu membawa negara ini menjadi lebih baik.

Akan tetapi, lawan politik yang selama ini menjadi oposisi tiba-tiba berubah haluan nampaknya juga kurang etis. Setahu penulis, belum pernah terjadi di sejarah Indonesia hal seperti ini terjadi.

Bisa membayangkan seandainya Megawati menjadi salah satu menteri di kabinet Susilo Bambang Yudhoyono? Lawan SBY lainnya di 2004 (Amien Rais, Hamzah Has, Wiranto) juga tidak ada mengisi posisi menteri ketika periode pertama beliau.

Jika Gerindra yang selama ini menjadi oposisi utama di parlemen merapat, lantas siapa yang menjadi oposisi untuk pemerintahan Jokowi?

PAN dan Demokrat kemarin sempat menunjukkan gerak-gerik ingin bergabung, walau pada akhirnya mereka tidak mendapatkan jatah menteri. Bahkan, AHY yang digadang-gadang masuk kabinet juga tidak berhasil masuk.

Demokrat bahkan dianggap ingin aman dengan bermain di dua kaki. Bergabung ke pemerintahan enggak, tapi tidak tegas menjadi oposisi. Mereka akan memanfaatkan celah-celah kesempatan yang ada.

PKS? Mereka mengatakan akan tetap menjadi oposisi setia. Bahkan, mereka akan menggandeng ormas untuk melakukannya. Tapi melihat bagaimana perpindahan Gerindra, bukan tak mungkin mereka juga berubah haluan pada suatu hari nanti.

Penutup

Negara yang mengusung konsep demokrasi sudah sewajarnya memiliki oposisi untuk mengontrol pemerintahan agar tidak bertindak sewenang-wenang. Indonesia bukan Korea Utara yang otoriter.

Terlalu naif jika kita percaya semua elit hanya ingin yang terbaik untuk negara ini. Penulis yakin, terselip kepentingan pribadi ataupun kelompok, baik skala kecil maupun besar.

Jika kita tidak bisa menggantungkan harapan kepada para partai politik, mungkin kita sebagai rakyat yang bisa menjadi oposisi. Turunnya mahasiswa ke jalan kemarin menjadi contoh kalau kita mampu melakukannya.

Penulis sendiri merasa campur aduk melihat peristiwa langka ini. Heran bercampur dengan perasaan apaan sih, antara terkejut dan perasaan ini dagelan apalagi ya Tuhan. Tidak ada perasaan kecewa ataupun gembira.

Sebagai rakyat biasa yang tidak memiliki kekuasaan apa-apa, penulis akan terus mengamati jalannya pemerintahan ini. Siapa tahu, kolaborasi antara keduanya benar-benar bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk Indonesia.

Kebayoran Lama, 26 Oktober 2019, terinspirasi setelah membaca berbagai tulisan seputar dipilihnya Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan di kabinet Presiden Joko Widodo

Foto: Melek Politik

The post Negara Tanpa Oposisi appeared first on Whathefan!.