Ada banyak alasan mengapa Penulis ingin membahas program kerja mereka sekarang, tapi salah satunya adalah karena program unggulan mereka, makan siang dan susu gratis, sudah dibahas di rabat kabinet, sebelum pengumuman resmi keluar.

Oleh karena itu, Penulis pun berpikir untuk apa menunggu mereka dilantik untuk mengomentar program kerja mereka? Alhasil, jadilah tulisan ini sebagai bentuk kritik dan masukan Penulis untuk pemerintah yang akan datang, jika benar-benar terpilih.

Trending

Kepingan Puzzle Terakhir untuk Messi, Telah Lengkap

Mengintip Apa Saja Program Kerja Prabowo Gibran

Melalui tulisan “Mengamati Pilpres 2024 Bagian 2: Menyelami Paslon Lebih Dalam“, Penulis sudah mencantumkan visi misi berserta program kerja dari masing-masing paslon. Namun, Penulis ingin menyebutkan beberapa program kerjanya yang rasanya perlu kita catat.

Daftar di bawah ini Penulis lansir dari akun Instagram @ngomonginuang:

• Makan siang gratis untuk anak sekolah, ibu hamil, dan santri
• 19 juta lapangan pekerjaan
• Menaikkan 8% gaji ASN (terutama guru dan nakes), TNI/Polri, dan pejabat

• Mengembangkan Smart Farming
• Program kredit untuk perusahaan startup
• Melanjutkan program hilirisasi tambang dan digital
• Menambah Fakultas Kedokteran menjadi 300 fakultas
• Beasiswa 10 ribu pelajar Saintek ke luar negeri
• Mendirikan Badan Penerimaan Negara
• Meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB menjadi 23%
• Membangun 3 juta rumah untuk homeless (1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan)
• Dana desa ditingkatkan menjadi 5 miliar per desa per tahun

Yang namanya janji kampanye tentu selalu terdengar indah. Untuk realisasinya, biar waktu yang menjawab. Penulis tidak akan mengomentari semua janji di atas, hanya beberapa yang membuat Penulis sedikit mengkerutkan alis.

Selain beberapa daftar janji kampanye di atas, pasangan Prabowo-Gibran juga terkenal karena ingin melanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah sebelumnya. Oleh karena itu, Penulis juga akan mengkritik beberapa program kerja yang akan dilanjutkan oleh mereka.

Makan Siang dan Susu Gratis

Ini adalah program kerja yang paling sering digaungkan oleh Prabowo-Gibran. Bahkan ketika debat capres terakhir, segala masalah yang ditanyakan kepada Prabowo selalu berputar di sekitar makan siang gratis.

Sejak awal, program kerja makan siang dan susu gratis ini sudah menjadi pro-kontra. Dengan anggaran jumbo mencapai 450 triliun per tahun, tentu ini akan memberatkan APBN kita. Saking beratnya, akan ada banyak subsidi + kenaikan pajak agar program tersebut bisa berjalan.

Kalau tidak percaya, bisa baca beberapa sumber berikut ini:

• Dari APBN: Makan Gratis Ala Prabowo dalam Sepekan: Masuk APBN 2025-Mulai Simulasi (cnnindonesia.com)
• Dari Pemotongan Subsidi: Subsidi BBM Akan Dipangkas Prabowo Demi Makan Siang Gratis (cnnindonesia.com)
• Dari Peningkatan Rasio Pajak: Dongkrak Rasio Pajak Demi Penuhi Program Makan Siang Gratis, Mungkinkah? (kontan.co.id)
• Dari Dana BOS: Airlangga Sebut Biaya Makan Siang Gratis dari Dana BOS, Ini Jenis dan Peruntukannya – Bisnis Tempo.co

Memang, program makan siang dan susu gratis sudah diterapkan di banyak negara. Namun, perlu diingat kalau mayoritas dari negara-negara tersebut merupakan negara maju yang kondisi keuangannya telah stabil. Lha, kita, cari dana untuk membangun IKN saja sudah setengah mati.

Sama seperti pembangunan IKN, yang akan Penulis bahas lebih rinci setelah ini, Penulis merasa kalau pengadaan makan siang gratis bukan sesuatu yang urgent dan tidak menjadi solusi untuk banyak masalah yang diharapkan selesai dengan program ini.

Menurunkan harga bahan pokok sehingga bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat dan menjaga stok barang agar selalu terjelas lebih urgent dibandingkan dengan program makan siang yang kesannya hanya memberi “ikan”.

Selain itu, skema yang jelas mengenai pelaksanaan program kerja ini juga masih belum jelas. Idealnya, program kerja yang ditawarkan kepada publik setidaknya harus sudah memiliki blueprint agar kita sebagai masyarakat bisa membayangkan pelaksanaannya.

Jika melihat track record dari Prabowo, Penulis jadi berprasangka kalau nantinya perusahaan yang akan diajak untuk melaksanakan program ini ya kroni-kroninya Prabowo (atau Gibran/Jokowi) semua.

Lihat saja PT TMI untuk pengadaan alutista dan PT Agrinas untuk food estate. Nepotisme seolah memang bukan hal yang tabu untuk capres-cawapres kita.

Catatan: Penulis sudah terbayang bagaimana bentuk pembelaan dari pendukung mereka, yang kurang lebih akan berbunyi, “Memang sengaja pakai rekanannya Prabowo-Gibran agar kontrolnya lebih mudah dan tidak dikorupsi.”

Melanjutkan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

Sejak awal, Penulis sudah merasa kontra dengan rencana Jokowi untuk membangun ibukota negara baru. Ide untuk memindahkan ibu kota memang bukan hal baru dan mungkin dibutuhkan, tapi menurut Penulis tidak untuk sekarang ketika kondisi keuangan negara belum benar-benar fit.

Ada yang menyebut kalau kawasan hutan yang dibabat di IKN adalah kawasan hutan industri, tapi jangan lupa ada laporan juga kalau habitat orang utan di sana tergusur secara paksa. Belum lagi adanya konflik agraria (lagi) dengan petani yang haknya belum terpenuhi karena lahannya dipakai untuk IKN.

Selain itu, alasan pemerataan yang selalu dikumandangkan juga tidak Penulis setujui. Ide dari kubu 01 yang ingin membangun 40 kota setara Jakarta lebih masuk sebagai solusi dibandingkan membangun satu kota baru yang hanya akan dihuni oleh 2 juta orang saja.

Selain itu, entah mengapa pemerintah kita seolah tidak belajar dari kegagalan negara-negara lain yang telah memindahkan ibukota mereka. Contoh paling dekat adalah Myanmar, yang memindahkan ibukota dari Rangoon ke Naypyidaw.

Alasannya sama, agar ibukota terletak lebih ke pusat untuk mendorong pemerataan ekonomi. Hasilnya, kota tersebut sepi dan nyaris terlihat seperti kota mati. Pembaca bisa menonton video ulasannya di bawah ini:

Dengan konsep keberlanjutan ditambah telah disahkan melalui undang-undang, Penulis yakin IKN akan menjadi salah satu prioritas Prabowo-Gibran. Uangnya dari mana? Entahlah, semoga saja kabar kalau ada banyak investor yang tertarik untuk membiayai IKN benar-benar terjadi.

Lantas, seandainya tidak dilanjutkan, jadi rugi dong karena sudah keluar banyak biaya? Betul, tapi menurut pendapat Penulis, sesuatu yang hasilnya tidak baik lebih baik dihentikan di tengah jalan daripada dilanjutkan. Semoga saja pendapat Penulis ini salah, dan IKN memang terbukti berhasil.

Hilirisasi Segala Macam

Secara ide, Penulis sangat setuju dengan program hilirisasi. Tak heran jika ketiga pasang capres-cawapres kemarin sama-sama memasukkan hilirisasi ke dalam programnya. Namun, jika melihat yang sudah dikerjakan oleh pemerintah saat ini, rasanya terlalu ugal-ugalan dan hanya berorientasi pada uang.

Akibatnya, kerusakan alam dan dampak buruk bagi masyarakat seolah diabaikan begitu saja. Sudah ada banyak laporan dari berbagai lembaga mengenai kerusakan yang terjadi akibat hilirisasi yang ugal-ugalan ini.

Banyak masyarakat di sekitar area hilirisasi jadi harus hidup di lingkungan yang tidak sehat dan kesulitan untuk sekadar mendapatkan air bersih. Tidak percaya? Coba tonton salah satu contoh video dokumentasi dan twit di bawah ini:

Lebih parahnya lagi, menurut beberapa laporan termasuk dari ekonom Faisal Basri, sebenarnya keuntungan dari hilirisasi ini, terutama nikel, lebih dinikmati oleh pihak asing seperti China. Coba tonton video beliau di bawah ini:

Ke depannya, jika memang ingin melakukan hilirisasi, cobalah untuk memperhatikan aspek lain, jangan hanya fokus ke proses produksi hingga mengabaikan rakyatnya sendiri. Belum lagi jika nanti hilirisasi ugal-ugalannya membuat pasokan melebihi permintaan, sehingga harganya menjadi jatuh.

Gaji Pejabat Dinaikkan, Pajak Rakyat Juga Dinaikkan

Pada tulisan sebelumnya, Penulis sudah membandingkan bagaimana ketiga pasangan capres-cawapres menghadapi kasus korupsi di Indonesia. Tentu ada beberapa yang bagus dan perlu didukung, tetapi ada satu yang membuat Penulis merasa geleng-geleng kepala:

Naikkan Gaji Pejabat Negara

Entah apa yang membuat Prabowo begitu yakin kalau menaikkan gaji pejabat adalah solusi untuk memberantas korupsi yang seolah sudah mendarah daging di kita ini. Padahal, gaji dan harta para tersangka koruptor itu sudah di atas rata-rata UMR Indonesia.

Selain itu, Penulis juga masih geram dengan beberapa pernyataan Prabowo yang seolah menyepelekan kasus korupsi. Pada tahun 2019, ia pernah mengatakan kalau korupsinya tidak seberapa itu tidak apa-apa. Penulis masih ingat betul ucapan tersebut hingga hari ini.

Pendukungnya pun sama saja, yang meyakini kalau sudah kaya tidak mungkin korupsi. Padahal, seperti kata Ahok, orang kaya itu kalau korupsi lebih mengerikan karena yang diinginkan sangat mewah.

Program Kerja Lainnya

Selain empat program utama yang sudah Penulis bahas di atas, ada beberapa program kerja lain yang ingin Penulis singgung. Pertama, adalah tentang rencana untuk membangun 300 Fakultas Kedokteran dengan tujuan untuk menambah jumlah tenaga medis di Indonesia yang masih defisit.

Jujur, bagi Penulis ide ini terlihat tidak realistis. Selain karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seberapa banyak orang tua calon mahasiswa yang mampu membayar biaya masuk FK yang terkenal sangat mahal itu? Kecuali ada beasiswa khusus, Penulis merasa program kerja ini terlalu mustahil untuk diwujudkan.

Kedua adalah dana desa 5 miliar untuk tiap desa per tahun, dari yang semula 1 miliar. Program kerja ini juga sempat disampaikan oleh pihak 01 ketika kampanye, dan itu tidak membuat Penulis menyetujui ide ini.

Seperti yang sudah Penulis singgung di atas, Penulis lebih suka program kerja yang memberi rakyat kail, bukan ikan, apalagi dengan jumlah yang fantastis. Selain itu, dengan semakin tinggi dana desa, Penulis khawatir peluang untuk mengorupsinya pun semakin besar, sehingga yang diterima oleh rakyat pun berkurang.

Oh, ada satu lagi yang baru muncul akhir-akhir ini, yakni keinginan Prabowo untuk mengubah singkong menjadi bioetanol. Apakah singkong di Food Estate yang akan digunakan? Ups, maaf Penulis lupa, kan singkong yang di sana sudah berubah menjadi jagung.

Selain itu, ada juga yang berpendapat kalau singkong sebenarnya tidak terlalu cocok untuk dijadikan bioetanol. Intinya bisa, tapi biayanya diperkirakan akan cukup mahal.

Penulis sebenarnya merasa heran karena program Food Estate jarang terdengar dari Prabowo-Gibran, baik ketika debat maupun selama masa kampanye. Bahkan, Food Estate tidak terlalu ditonjolkan dalam program kerja yang akan mereka kerjakan.

Padahal, jika memang berhasil, bukankah itu bisa menjadi portofolio untuk Prabowo? Atau, memang sebenarnya segagal itu Food Estate sehingga terkesan “disembunyikan”? Ah, jadi gatal rasanya tangan ini ingin menulis tentang Food Estate.

Lawang, 4 Maret 2024, terinspirasi setelah kaget ketika mendengar program makan gratis telah dibahas di rapat kabinet, meskipun pemenang pilpres belum diumumkan secara resmi

Foto Featured Image: BBC

Catatan: Sumber artikel sudah ada di dalam teks

The post Menyorot Kebijakan Prabowo-Gibran: Dari Makan Siang Gratis hingga 300 Fakultas Kedokteran appeared first on Whathefan!.

Melansir dari situs resmi KPU ketika artikel ini ditulis, kubu 02 unggul dengan perolehan 58,61%, disusul oleh kubu 01 (24,26%) dan kubu 03 (17,14%). Peluang pilpres akan terjadi satu putaran sangat besar, apalagi 02 juga menang di banyak provinsi.

Meskipun hasilnya sudah terlihat, pengumuman resminya sendiri baru akan keluar pada tanggal 20 Maret 2024 atau sekitar satu bulan lagi. Sembari menunggu, Penulis ingin mengajak Pembaca sekalian untuk melakukan refleksi atas pilpres yang baru saja berlangsung.

Trending

Siapa yang Akhirnya Menang?

Tiga Calon, Tetap Terpolarisasi

Dalam dua pilpres terakhir di tahun 2014 dan 2019, polarisasi antarmasyarakat sangat kental terjadi. Bentrokan antara kedua pendukung cukup keras, baik secara langsung maupun di dunia maya. Masing-masing kubu merasa pihak merekalah yang paling benar.

Ketika mengetahui kalau pilpres kali ini akan memiliki tiga calon, Penulis berharap tidak akan ada lagi polarisasi. Kenyataannya, polarisasi tetap saja terjadi. Pihak 01 dan 03 seolah bergabung untuk melawan 02.

Fenomena ini menimbulkan beberapa gerakan, mulai dari Salam Empat Jari (merujuk kepada penjumlahan 1 ditambah 3) hingga tagar #AsalBukan02 atau #AsalBukanPrabowo. Artinya, polarisasi terjadi antara kubu Pro-Prabowo dan Kontra-Prabowo.

Mengapa ada banyak pihak yang tidak ingin Prabowo berkuasa? Tentu ada banyak alasannya. Dari yang Penulis himpun dari berbagai sumber, beberapa alasannya adalah:

• Masalah pencalonan Gibran sebagai wakil yang berawal dari polemik di Mahkamah Konstitusi
• Bayang-bayang kasus pelanggaran HAM di masa lalu
• Lingkaran oligarki di sekeliling Prabowo dan Gibran
• Kegagalan Food Estate yang merusak hutan
• Adanya perusahaan-perusahaan kroni Prabowo yang bekerja di proyek pemerintah, seperti PT TMI dan PT Agrinas
• Prabowo dianggap pro-Israel dan Zionisme karena beberapa pernyataannya
• Masyarakat yang menginginkan perubahan dari rezim Jokowi
• Gagasan dan program kerja yang dianggap tidak realistis, bahkan berpotensi memberatkan rakyat
• Jarangnya kemunculan mereka dalam diskusi publik yang diadakan oleh berbagai lembaga/badan
• Ketakutan akan kembalinya masa Orde Baru yang suram
• Dan lainnya

Tentu ada counter dari pihak 02 dan pendukungnya, yang mengatakan bahwa mereka yang tidak ingin Prabowo berkuasa adalah mereka yang takut Indonesia menjadi bangsa yang hebat dan kuat. Mereka percaya, Prabowo ditakuti oleh banyak pihak, terutama dari asing.

Mana yang benar? Penulis akan mengembalikan jawabannya ke Pembaca.

Ketika Intelek Menjadi Ejekan

Polarisasi ini juga menimbulkan satu hal yang lucu. Jika di pemilu sebelumnya kita disuguhkan Kadrun vs Cebong, maka di pemilu kali ini kita tidak akan menjumpai hal yang sama.

Sebagai gantinya, kata “intelek” atau sejenisnya yang berkonotasi positif berubah menjadi ejekan. Jika mengamati di media sosial, biasanya kata ini muncul dari pendukung kubu 02 setelah diberikan fakta maupun data oleh pendukung pihak 01/03.

Hal ini juga membuat kata-kata all in (yang sebenarnya lekat dengan judi) sangat identik dengan kubu 02. Mau diberikan fakta atau data seterang apapun, pendukungnya akan tetap all in mendukung kubu 02.

Kita harus mengakui kalau pendukung 02 sangat militan, kalau tidak mau dibilang fanatik.

Pengaruh Dirty Vote yang Tidak Terlalu Berpengaruh

Menjelang beberapa hari sebelum pencoblosan, sebuah film berjudul Dirty Vote tayang di YouTube saat masa tenang. Film tersebut cukup ramai, di mana saat artikel ini ditulis view-nya nyaris mencapai 10 juta.

Film tersebut merupakan dokumenter yang merangkum berbagai kejanggalan di sekitar pemilu 2024. Film ini “menjahit” berita, video, dan lainnya menjadi satu kesatuan. Semua pihak disebut, tapi harus diakui kalau kubu 02 yang paling sering kena.

Ada banyak hal (atau pelanggaran) yang dibahas pada film ini, mulai dari banyaknya menteri yang aktif berkampanye tanpa cuti, politisasi bansos, pemekaran kabupaten, pengerahan kepala desa untuk memilih calon tertentu, dan masih banyak lainnya.

Namun, “menu utama” dari film ini adalah kejanggalan yang terjadi dalam tubuh Mahkamah Konstitusi (MK), yang dianggap sebagai pemulus agar Gibran yang berusia di bawah 40 tahun bisa maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo.

Tentu polarisasi terjadi lagi dalam menyikapi film tersebut. Ada yang mengatakan kalau Dirty Vote hanya menyampaikan fakta kecurangan pemilu yang terjadi secara TSM (terstruktur, sistematis, masif). Buktinya terpampang jelas sepanjang video.

Di sisi lain, Dirty Vote dianggap sebagai sebuah fitnah untuk menjatuhkan kubu 02. Apalagi, film tersebut ditayangkan di masa tenang di mana seharusnya tidak ada narasi-narasi untuk menjatuhkan pihak tertentu.

Mana yang benar? Sekali lagi, Penulis kembalikan jawabannya kepada Pembaca. Namun, menurut Penulis yang menonton filmnya secara penuh, Dirty Vote hanya menyampaikan fakta-fakta yang sudah terjadi ditambah analisis dari ahli.

Hanya saja, harus diakui kalau pengaruh Dirty Vote tidak terlalu besar. Pendukung 02 tetap all in, walaupun sebagian besar dari mereka menolak untuk menonton film tersebut karena berbagai alasan.

Kehilangan Kesempatan Dipimpin oleh Anies Baswedan

Setelah pengumuman kemenangan Prabowo-Gibran, banyak netizen yang merupakan pendukung kubu 01 merasa Indonesia kehilangan kesempatan untuk dipimpin oleh orang sekaliber Anies Baswedan.

Tak sedikit yang menyamakan Anies dengan almarhum BJ Habibie, mengingat keduanya berasal dari kalangan intelektual. Bahkan, lelucon yang mengatakan, “Kita diberi kesempatan untuk memiliki presiden seperti Habibie, tetapi malah memilih Soeharto versi baru.”

Sama seperti calon lainnya, tentu ada banyak hal buruk yang dialamatkan kepada Anies. Dosa politik identitas di pemilihan gubernur 2017 hingga realisasi rumah DP 0% yang jauh dari target menjadi “peluru” utama untuk menyerangnya.

Namun, Penulis menemukan beberapa netizen (yang kemungkinan besar pendukung 01) yang memberikan beberapa capaian Anies selama menjadi gubernur Jakarta selama 5 tahun. Berikut Penulis cantumkan beberapa di antaranya:

Mau suka atau tidak suka, keikutsertaan Anies dalam konstestasi politik di 2024 ini melawan “Menteri Pertahanan dan Tiga Kali Ikut Pilpres” dan “Walikota Solo dan Anak Jokowi” harus diapresiasi.

Bagaimana tidak, Anies yang tidak punya partai berhasil mendapatkan seperempat suara pemilih. Meskipun kalah, ia dianggap mewariskan gagasan yang baik melalui “Desak Anies” di mana rakyat bisa berdialog langsung dengan calon pemimpinnya.

Cara tersebut memang dianggap tidak efektif untuk meraup suara karena akan susah untuk bisa menyentuh grassroot. Namun, setidaknya bagi Penulis pribadi, keterbukaan untuk diskusi tersebut akan Penulis jadikan sebagai salah satu parameter dalam memilih pemimpin.

Penutup

Jujur, Penulis memiliki banyak kekhawatiran dengan terpilihnya Prabowo-Gibran sebagai pemimpin. Oligarki yang makin kuat, politik dinasti yang makin dinormalisasi, kebebasan berpendapat yang makin dikekang, hingga kontrol media yang makin ketat.

Namun, jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, Penulis berharap kalau ketakutan dan kekhawatiran tersebut tidak akan pernah terjadi. Semoga saja Penulis selama ini salah dalam menilai Prabowo dan Gibran, ternyata mereka memang sosok yang dibutuhkan Indonesia.

Lawang, 19 Februari 2024, terinspirasi setelah pilpres telah selesai dilakukan

Foto Featured Image: Viva

Sumber Artikel:

• Info Publik Pemilu 2024 (kpu.go.id)
• Jadwal Pengumuman Resmi Hasil Pilpres 2024 dari KPU RI – TribunHealth.com (tribunnews.com)

The post Mengamati Pilpres 2024 Bagian 3: Setelah Hari Pencoblosan appeared first on Whathefan!.

Masing-masing paslon telah menerbitkan visi misinya masing-masing yang bisa diakses oleh publik. Adanya situs seperti bijakmemilih juga sangat membantu untuk membandingkan program ketiga paslon untuk tema tertentu.

Pada tulisan kali ini, Penulis hanya berusaha untuk merangkum visi misi, rekam jejak, hingga siapa saja di belakang masing-masing paslon dari berbagai sumber agar bisa dipelajari oleh para Pembaca sekalian. Penulis berusaha untuk tidak memasukkan opini pribadinya.

Trending

Ketika Suntuk, Coba Keluar dan Berjalan Sejenak

Visi Misi dan Program Kerja Paslon 01

INDONESIA ADIL MAKMUR UNTUK SEMUA

Dokumen Visi Misi Paslon 01: Anies Cak Imin Visi Misi.pdf – Google Drive

Visi Misi dan Program Kerja Paslon 02

BERSAMA INDONESIA MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Dokumen Visi Misi Paslon 02: VISI-MISI-INDONESIA-MAJU-2024_FINAL.pdf (prabowogibran2.id)

Visi Misi dan Program Kerja Paslon 03

MENUJU INDONESIA UNGGUL

Dokumen Visi Misi Paslon 03: Buku-Visi-Misi-Ganjar-Mahfud.pdf (visimisiganjarmahfud.id)

Membandingkan Program Unggulan Masing-masing Paslon

Dari berbagai sumber, Penulis juga sudah mengumpulkan beberapa tautan yang akan melakukan perbandingan untuk beberapa topik tertentu, mulai masalah ekonomi, pendidikan, pemberantasan korupsi, dan lain sebagainya.

Namun, Penulis menyarankan untuk langsung meluncur ke situs bijakmemilih.id untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan lengkap. Tulisan ini hanya membantu merangkum dengan segala keterbatasannya.

Perbandingan Umum:

https://www.instagram.com/p/C3SmT0TySZs/?img_index=1

Fiskal

Hutang Negara

https://www.instagram.com/p/C3RlYJOpnot/?img_index=1

Pendidikan

https://www.instagram.com/p/C3C6A0MvDCX/

Penanganan Korupsi

https://www.instagram.com/p/C2UlFRHS0Ks/

Ekonomi:

https://www.instagram.com/reel/C26xGn9RL3s/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Bursa Saham

https://www.instagram.com/p/C3Ed6z3JHJO/?img_index=1

Menengok Rekam Jejak Paslon

Gagasan yang dibawa masing-masing paslon tentu membuktikan bukti nyata, mengingat masing-masing capres dan cawapres pernah menduduki jabatan di pemerintahan. Rekam jejak dari mereka jelas perlu kita pahami dan pelajari sebagai proyeksi ke depannya.

Apalagi di era digital seperti sekarang, jejak mereka di internet betebaran sehingga cukup mudah untuk menemukannya. Untuk memudahkan Pembaca, Penulis telah berusaha merangkum sebisanya.

Tidak hanya rekam jejak dari capres, dari sisi cawapres pun Penulis rasa perlu untuk kita ulas. Penulis juga akan mencantumkan berbagai sumber jika Pembaca merasa butuh untuk membacanya lebih detail

Rekam Jejak Anies

Saat Menjadi Gubernur

Saat Menjadi Kemendikbud

https://www.instagram.com/p/C27GBVrp4Sb/?img_index=1

Rekam Jejak Prabowo

Saat Menjadi Kemenhan

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=905135801172286&id=100050276238429&set=a.392011412484730&locale=id_ID

Rekam Jejak Ganjar

Saat Menjadi Gubernur

Melihat Siapa di Belakang Paslon

Mau memiliki visi sejauh atau gagasan sehebat apapun seseorang, jika mereka tidak didukung oleh partai politik (parpol), mereka tidak akan bisa mengajukan diri untuk menjadi seorang presiden.

Ini terjadi karena adanya presidential threshold yang mengharuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden memiliki setidaknya 20% di kursi parlemen edisi pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, capres dan cawapres harus diusung oleh partai politik.

Partai Pengusung

Kubu 01: Partai Nasdem (Parlemen), Partai Kebangkitan Bangsa (Parlemen), Partai Keadilan Sejahtera (Parlemen), Partai Ummat (Non Parlemen)

Kubu 02: Partai Gerindra (Parlemen), Partai Golkar (Parlemen), Partai Amanat Nasional (Parlemen), Partai Bulan Bintang (Parlemen), Partai Demokrat (Parlemen), Partai Gelora (Non Parlemen), Partai Garuda (Non Parlemen), Partai Prima (Non Parlemen), Partai Solidaritas Indonesia (Non Parlemen)

Kubu 03: PDI Perjuangan (Parlemen), Partai Persatuan Pembangunan (Parlemen), Partai Hanura (Non Parlemen), Partai Perindo (Non Parlemen)

Oligarki di Belakangnya

Tidak hanya parpol, masing-masing paslon juga pasti memiliki dukungan dari pengusaha, atau kerap disebut sebagai oligarki. Orang-orang yang punya kepentingan ini tentu mau mendukung paslon tertentu dengan “imbalan” tertentu.

Oleh karena itu, pemilu bukan hanya tentang memilih sosok, melainkan harus mengetahui juga siapa saja yang ada di belakang paslon. Sama seperti tulisan-tulisan Mengamati Pilpres 2024 sebelumnya, Penulis telah mencoba merangkum sebisanya.

Siapa di Belakang Paslon 01?

Di Balik Timnas AMIN: Tambang, Unicorn, dan Mantan Koruptor – Project Multatuli

Siapa di Belakang Paslon 02?

Jejaring Pengusaha Tambang hingga Media di Lingkaran TKN Prabowo-Gibran – Project Multatuli

Siapa di Belakang Paslon 03?

TPN Ganjar-Mahfud: Mogul Media, Tambang, dan Perusahaan Cangkang – Project Multatuli

Penutup

Artikel kali ini bersifat hanya menyajikan data dari ketiga paslon. Penulis berusaha untuk tidak memasukkan opininya semaksimal mungkin, mengingat kita sedang berasa di masa tenang. Namun, setelah hari pencoblosan, Penulis akan menuliskan artikel opininya.

Semoga saja hari Pemilu yang akan berlangsung besok (14/2) bisa berlangsung dengan lancar dan aman tanpa kecurangan. Jangan lupa untuk gunakan hak suara kita, jangan golput.

Lawang, 13 Februari 2023, terinspirasi setelah mengamati perkembangan politik menjelang pemilihan presiden

Sumber Foto: Kompas

Sumber Artikel:

Daftar Lengkap Koalisi Partai Pengusung Capres untuk Pemilu 2024 – Sukabumi Update

Ini Dia Program Unggulan Masing-Masing Capres-Cawapres untuk Ekonomi Indonesia (medcom.id)

The post Mengamati Pilpres 2024 Bagian 2: Menyelami Paslon Lebih Dalam appeared first on Whathefan!.

Kebetulan selama beberapa bulan terakhir, Penulis baca membaca dan menonton berbagai sumber untuk keperluan riset, baik dari media massa, media sosial, hingga YouTube. Semua menyajikan data-data yang dibutuhkan untuk memilih mana yang paling cocok bagi Penulis.

Karena tulisan dengan tema ini akan panjang, Penulis memutuskan untuk membaginya menjadi tiga bagian. Tulisan pertama, Penulis akan membahas tentang bagaimana pemilih dihadapkan akan dua pilihan: antara PERUBAHAN atau KEBERLANJUTAN.

Apa yang Ditawarkan oleh Ketiga Paslon?

Pilpres 2024 menghadirkan tiga pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden, yakni Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (01), Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka (02), dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD (03).

Dalam berbagai kesempatan, baik dalam debat resmi yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), diskusi yang diadakan oleh pihak lain, maupun dalam forum internal, ketiga paslon memiliki arah yang berbeda.

Kubu 01 dengan tegas menyuarakan PERUBAHAN, sesuai dengan nama koalisinya. Meksipun diusung oleh dua partai politik (parpol) yang sebelumnya berada di pemerintahan (Nasdem dan PKB), kubu 01 menyatakan banyak yang harus dibenahi dari pemerintahan sebelumnya.

Kubu 02 terlihat berfokus pada KEBERLANJUTAN, yang terlihat dari bagaimana Prabowo maupun Gibran kerap berorasi dan menyatakan akan melanjutkan apa yang selama ini telah dikerjakan dengan baik oleh Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir.

Di sisi lain, Kubu 03 menurut Penulis terlihat berada di tengah-tengah, di mana mereka mencanangkan PERBAIKAN dan PERCEPATAN. Artinya, mereka akan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan pemerintahan sebelumnya, tapi menjadi versi lebih baiknya.

Memiliki paslon yang jelas perbedaannya seperti ini tentu memudahkan kita sebagai pemilih. Jika kita merasa pemerintahan sebelumnya berhasil, maka pilih yang akan melanjutkan. Jika tidak, maka perubahan menjadi pilihan.

Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah pemerintahan sebelumnya layak untuk dilanjutkan, atau memang perlu ada perubahan ke arah yang lebih baik? Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita sedikit melakukan evaluasi singakt terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dalam 10 tahun ia berkuasa.

Mengevaluasi Kinerja Pemerintah dalam 10 Tahun Terakhir

Tidak ada sosok pemimpin yang sempurna. Itu pula yang terjadi pada Presiden Joko Widodo. Menjabat dalam dua periode, bisa dibilang beliau memiliki nilai rapor yang nano-nano. Ada yang perlu diapresiasi, ada yang perlu dikritik.

Untuk membantu Pembaca menentukan mana yang dibutuhkan antara PERUBAHAN dan KEBERLANJUTAN, Penulis akan mencoba merangkum semua hal positif dan negatif dari berbagai sumber, yang tentu tidak akan benar-benar lengkap.

Namun, Penulis perlu ingatkan kalau pemaparan di bawah ini tidak akan sepenuhnya netral dan objektif. Pasti akan ada bias dari pribadi Penulis (yang menulis lebih banyak sisi buruknya karena itu yang ditemukan). Jadi, dimohon untuk kebijaksanaan Pembaca dalam membaca.

Apa yang Perlu Diapresiasi

Apa yang paling melekat pada sosok Jokowi adalah pembangunan infrastruktur yang lebih merata, tidak hanya berfokus di luar Jawa. Penulis mendapatkan cerita bahwa di daerah Labuan Bajo, baru di era Jokowilah mereka memiliki akses berupa jalan raya.

Banyak penyebab akselerasi pembangunan infrastuktur di era Jokowi, mulai dari menghapus subsidi BBM hingga melibatkan BUMN dan swasta. Tidak hanya jalan tol, ada juga bandara, pelabuhan, jembatan, pasar, rumah, bendungan, hingga dana desa.

Melansir dari data Bappenas, tol laut yang dikembangkan oleh Jokowi juga berkontribusi dalam menurunkan biaya logistik di Indonesia. Walaupun ada beberapa catatan, kita harus mengakui kalau pembangunan infrastruktur di era Jokowi sangat masif.

Angka kemiskinan juga berhasil ditekan, dari 28,51 juta pada tahun 2015 menjadi 25,9 juta pada tahun 2023. Selain itu, negara kita juga berhasil relatif stabil di kala pandemi COVID-19 tengah memporak-porandakan negara-negara lain.

Penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat juga patut diapresiasi. Pada tahun 2023, Jokowi telah menyerahkan 109 juta sertifikat tanah kepada masayrakat, dan ditargetkan pada tahun 2024 akan menjadi 120 juta sertifikat.

UU Omnibus Law Cipta Kerja berhasil menggaet lebih banyak investor hingga dua kali lipat, terutama dari China. Jokowi juga melakukan hilirisasi (tidak menjual biji mentah) nikel dan bahan tambang lain, yang membuat Indonesia sempat digugat oleh Uni Eropa.

Beberapa upayanya untuk menasionalisasi beberapa aset perusahaan asing juga berhasil, seperti Freeport, TotalEnergies, dan Chevron. Untuk mengurangi impor minyak, Jokowi juga memerintahkan perusahaan minyak di Indonesia menjual minyaknya ke Pertamina.

Apa yang Perlu Dikritik

Terlepas dari sisi positif dari pemerintahan Jokowi, Penulis menyoroti beberapa kebijakan yang kurang srek di hati dan merasa butuh memberikan kritik. Contoh paling mudah dan terlihat adalah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Setahu Penulis, ketika berada dalam masa kampanye untuk periode keduanya di tahun 2019, Jokowi tidak pernah menyebut rencana pemindahan ibukota. Tiba-tiba, ibukota pindah ke Kalimantan Timur tanpa ada diskusi dengan publik terlebih dahulu.

Padahal sewaktu menjadi Walikota Solo dulu, ia kerap melakukan komunikasi dengan publik untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Boro-boro dengan publik, dengan masyarakat yang berada di sekitar area IKN pun tidak.

Konflik agraria dan HAM memang kerap terjadi atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN). Tidak hanya IKN, masalah di Wadas hingga Rempang menjadi contoh lainnya. Jumlahnya dua kali lipat jika dibandingkan dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pembangunan infrastruktur yang masif di era Jokowi juga belum bisa dikatakan sukses, mengingat pertumbuhan ekonomi kita hanya nyaris stagnan di angka 4-5%, jauh dari target 7%. Mungkin memang butuh waktu agar hal tersebut bisa terlihat hasilnya.

Tidak hanya IKN, banyak UU yang tiba-tiba muncul dan mendapatkan persetujuan yang relatif kilat, mulai dari UU Omnibus Law Cipta Kerja, UU KPK, UU ITE, hingga Food Estate .Maklum saja, Jokowi didukung 81,9% kursi di parlemen, nyaris tanpa oposisi.

UU Omnibus Law Cipta Kerja dianggap terlalu berpihak kepada pihak investor atau pengusaha dan menekan buruh atau karyawan. Keberpihakan ini juga menjadi salah satu yang Penulis soroti, terutama jika kita melihat masalah hilirisasi nikel.

Meskipun niatnya bagus, hilirisasi nikel yang dilakukan terasa ugal-ugalan hingga merusak alam dan merugikan masyarakat yang tinggal di sekitar area tambang maupun smelter nikel. Bahkan, China lebih banyak meraup untung daripada kita sendiri.

Masalah pelemahan KPK juga kerap disorot. Jauh sebelum ketua KPK Firli Bahuri terkena kasus, sudah banyak suara-suara yang menentang pelemahan KPK. Skor corruption perception index kita juga stagnan, berada di angka 34 dan menghuni peringkat 115.

Selain itu, ada banyak penurunan yang terjadi di era Jokowi. Dilansir dari Media Indonesia, kriminaliasi berdasarkan UU ITE paling banyak ditemukan di era Jokowi. Ini membuat indeks kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat di Indonesia menurun.

Contoh lainnya adalah Indeks Demokrasi Indonesia, yang cenderung menurun selama 10 tahun terakhir. The Economist Intelligencce Unit bahkan mengategorikan Indonesia sebagai “demokrasi cacat”.

Terakhir, tentu saja yang perlu dikritik adalah cawe-cawenya Jokowi dalam Pilpres 2024 ini dan ambisinya untuk membangun dinasti politik. Meskipun telah mengatakan tidak akan berkampanye, banyak sekali tindakannya yang bertolak belakang dengan ucapannya tersebut.

Penulis akan membahas lebih detail mengenai hal ini di tulisan selanjutnya, karena ada banyak kegundahan dan keresahan karena hal tersebut.

***

Setelah memahami sisi positif dan negatif dari pemerintahan kita selama 10 tahun terakhir, sekarang kita menentukan pilihan: mau PERUBAHAN atau KEBERLANJUTAN? Mungkin memang belum bisa ditentukan karena masalah ini cukup kompleks dan data di atas belum terlalu lengkap.

Untuk itu, penting untuk mengetaui visi misi dan program kerja yang ditawarkan oleh masing-masing paslon. Pada artikel selanjutnya, Mengamati Pilpres 2024 Bagian 2: Menyelami Visi Misi Paslon, Penulis akan mencoba untuk merangkum sebisanya.

Selain itu, perlu digarisbawahi kalau anggapan hanya Kubu 02 yang akan melanjutkan program kerja yang telah dilakukan di era Jokowi. Menurut Penulis, program kerja yang baik pasti akan dilanjutkan oleh siapapun yang nantinya akan terpilih.

Untuk tulisan yang lebih kredibel, Penulis menyarankan untuk membaca artikel-artikel yang sudah Penulis cantumkan di bawah. Jika ingin ada yang ditambahkan atau mengoreksi dari tulisan, silakan untuk menghubungi Penulis.

Lawang, 12 Februari 2024, terinspirasi setelah mengamati perkembangan politik menjelang pemilihan presiden

Sumber Foto:

Sumber Artikel:

• Warisan Jokowi: Ironi kemunduran demokrasi di tangan si ‘anak kandung reformasi’ di balik gencarnya pembangunan infrastruktur dan investasi
• Joko Widodo – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
• Jokowi Sudah Serahkan 109 Juta Sertifikat Tanah Ke Masyarakat (cnbcindonesia.com)
• Jumlah Kasus Pemidanaan Melalui UU ITE Paling Masif di Era Jokowi (mediaindonesia.com)
• INFOGRAFIS: Jejak Pelemahan KPK Era Jokowi (cnnindonesia.com)
• Pemberantasan Korupsi di Era Jokowi Stagnan, Ini Buktinya! (bisnis.com)
• RUU Ciptaker ke Paripurna, 7 Fraksi Setuju 2 Menolak (cnnindonesia.com)
• Kontras: Marak Pembungkaman Sipil di Era Jokowi – kbr.id
• Cina di Hilir: Gurita Oligarki Nikel Indonesia – Project Multatuli

The post Mengamati Pilpres 2024 Bagian 1: Antara Perubahan dan Keberlanjutan appeared first on Whathefan!.

Jawaban 01 seringkali dijawab dengan “saya akan”. Padahal, sebagai seorang petahana, harusnya beliau bisa dengan tegas mengatakan “saya telah”. Ini tentu menjadi kerugian sendiri bagi pihak 01.

Pun dengan capres 02. Cara penanganan korupsi dari beliau juga sama persis dengan apa yang disampaikan dulu, yakni meningkatkan gaji para aparat negara. Dari dulu, penulis tidak setuju dengan cara ini karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang tamak.

Hilangnya Esensi Debat

Selain itu, penulis tidak melihat esensi debat pada acara ini karena kedua belah pihak sama-sama sering membaca teks. Parahnya, pendukung mereka saling menuding tanpa melihat dirinya sendiri.

Hilang Esensi? (SUMEDANG ONLINE)

Kekhawatiran publik terkait diberikannya kisi-kisi oleh KPU terbukti. Ucapan moderator tentang “pertanyaan masih disegel” hanya retorika belaka yang tak bermakna. Pertanyaan tersegel kok jawabannya ada di kedua calon.

Bahkan untuk tingkat Karang Taruna, penulis berusaha untuk benar-benar menjaga kerahasiaan pertanyaan debat demi menguji kapabilitas para calon ketua. Untuk sekadar kisi-kisi pun tidak ada.

Sedangkan ini debat calon presiden yang akan memimpin kita untuk lima tahun ke depan lo. Bagi penulis, mungkin juga orang lain, justru ingin melihat siapa yang terlihat memalukan ketika debat.

Kita ingin melihat kemampuan para calon dalam menjawab pertanyaan dan mengomentari jawaban lawannya. Jika ada yang tidak bisa menjawab, ya bagus. Kita jadi tahu siapa yang mampu dan siapa yang tidak mampu.

Yang Disorot dari Paslon 01

Penulis juga gemas melihat kubu 01 yang seringkali melontarkan serangan yang tidak ada hubungannya dengan topik debat. Melakukan sindiran terkait dia yang telah berbohong tentu tidak diperlukan dalam berdebat.

Paslon 01 (Spiritriau.com)

Kubu 02 terlihat tidak terlalu sering melontarkan serangan yang bersifat personal alias cenderung defensif. Bahkan tidak terselesaikannya kasus Novel Baswedan pun tidak digunakan sebagai amunisi untuk menyerang. Padahal topik yang sedang dibahas adalah HAM.

Cawapres dari kubu 01 juga membuat penulis heran dengan berkali-kali mengatakan cukup. Memang, dalam debat capres peran presiden harus lebih dominan, akan tetapi terlalu pasif juga kurang baik.

Selain itu, banyak pertanyaan dari capres 02 tentang penyelesaian hukum dijawab oleh capres 01 dengan jawaban “kalau ada bukti, laporkan”. Kita semua tahu ada berapa kasus yang tak terselesaikan meskipun ada bukti-bukti yang cukup kuat.

Kok kubu 01 mulu yang dikritik? Oh tenang, penulis juga memiliki kritik untuk kubu 02, terutama jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh capresnya terkait penanganan korupsi.

Yang Disorot dari Paslon 02

Capres 01 menanyakan keputusan capres 02 yang mengijinkan kadernya yang mantan napi korupsi untuk kembali mencalonkan diri (walaupun capres 01 sendiri yang mengijinkan mantan napi korupsi untuk kembali mencalonkan diri).

Paslon 02 (aceh bisnis)

Capres 02 menjawab kurang lebih seperti “mungkin korupsinya sedikit, tidak seberapa, tapi masih diinginkan rakyat”. Jawaban yang meremehkan nominal korupsi ini penulis anggap sebagai blunder.

Mau berapapun yang dientit, korupsi tetaplah korupsi. Ia adalah salah satu pelanggaran hak asasi terbesar yang ada di kehidupan kita. Hukuman seberat-beratnya sudah sangat pantas diberikan kepada para koruptor.

Untuk cawapresnya sendiri, bagi penulis bisa memosisikan diri dengan baik. Tidak terlalu dominan, tapi juga tidak terlalu pasif.

Penulis tidak mempermasalahkan pernyataan capres 02 yang mengatakan “Jawa Tengah lebih besar dari Malaysia”. Bukan itu poin yang ingin disampaikan, melainkan besarnya tanggung jawab pemimpin daerah tidak sebanding dengan gaji yang didapatkan.

Akan tetapi, pendukung 01 ramai-ramai menyudutkan pernyataan ini, meskipun telah diklarifikasi yang dimaksud besar adalah jumlah penduduk (ya, penulis tahu betapa sering kubu 02 melakukan klarifikasi).

Bahkan gubernur Jawa Tengah sendiri menyatakan sudah clear, sehingga masalah “besar” ini tidak perlu lagi diperdebatkan.

Penutup

Pendukung kedua kubu sama-sama mengklaim kemenangan. Mereka merasa bahwa calon mereka menampilkan performa yang lebih bagus. Seperti biasa, mereka hanya menyebutkan kelebihan paslon yang didukung dan kekurangan lawannya. Tidak ada yang berimbang.

Semoga KPU mau mendengar masukan dari masyarakat yang menghendaki debat yang lebih bermutu, sehingga kita mendapatkan edukasi politik yang lebih baik lagi.

Bagi penulis sendiri, tidak ada pemenang dalam debat tersebut.

Kebayoran Lama, 20 Januari 2019, terinspirasi setelah menonton debat capres pertama

Foto:  Finroll.com

The post Setelah Menonton Debat Capres Pertama appeared first on Whathefan!.

Penyampaian Visi Misi

Yang pertama adalah penyampaian visi misi. Sebenarnya, kedua pasang capres-cawapres telah merilisnya dan siapapun bisa melihatnya. Mungkin, pemaparan secara langsung akan menjabarkan poin-poin visi misi tersebut.

Kubu 01 menginginkan cukup tim sukses saja yang menyampaikan, sedangkan kubu 02 ingin langsung capres-cawapres yang memaparkan. Tidak ketemunya kata sepakat membuat KPU memutuskan untuk membatalkan acara penyampain visi misi tersebut.

Menurut pandangan penulis, hal ini justru merugikan kubu 01. Terlepas apapun alasannya, tentu beberapa masyarakat menganggap capres-cawapres 01 tidak berani menjelaskan visi misinya dan hal tersebut bisa mempengaruhi elektabilitas mereka.

Bahkan di tingkat pemilihan ketua Karang Taruna, penulis mewajibkan masing-masing calon untuk menjelaskan visi misi mereka sendiri apabila nanti terpilih. Bukan karena tidak ada tim sukses, melainkan untuk mengetahui seberapa paham mereka akan tugas yang akan diemban selama tiga tahun ke depan.

Pertanyaan Debat Capres-Cawapres

Selanjutnya yang tak kalah ramai adalah kontroversi soal pertanyaan debat yang akan diberikan beberapa hari sebelumnya. Sepengetahuan penulis, belum pernah sebelumnya ada pemberian soal pertanyaan sebelum debat. Kalau kisi-kisinya, mungkin iya, sama seperti Ujian Nasional.

Dari pengamatan penulis di media sosial terutama Twitter, kubu 02 sangat gencar mengeritik keputusan ini dan membuat berbagai analogi yang menarik. Kubu 01 terkesan tutup telinga seolah tidak mengetahui persoalan ini.

Mungkin saja maksud KPU baik, agar kedua pasangan calon bisa mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Toh ketika acara debat nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan dari lawan, sehingga publik masih menilai kapasitas calon ketika mendapatkan pertanyaan mendadak.

Hanya saja, publik sudah jatuh skeptis terhadap kinerja KPU. Bahkan tokoh seperti Rizal Ramli menyatakan bahwa hal tersebut adalah kemunduran demokrasi.

Ada Apa dengan KPU?

Sebelum dua hal tersebut mencuat, kita dihebohkan dengan penggunaan kotak suara yang terbuat dari kardus (atau bahan material lainnya?) dengan menghemat anggaran menjadi salah satu latar belakangnya.

Tentu berbagai sorotan tersebut membuat publik bertanya-tanya, ada apa dengan KPU? Perasaan kemarin-kemarin belum pernah ada kasus semacam ini.

Muncul berbagai prasangka buruk terhadap KPU, termasuk kenetralan yang dimiliki oleh mereka. KPU dianggap sebagai tidak tegas dan memihak salah satu calon tertentu. Sebagai wasit, seharusnya KPU bisa lebih berani dalam membuat keputusan.

Jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini membuat masyarakat menjadi semakin apatis. Seolah mereka tidak akan percaya apapun hasil pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 nanti.

.

.

Kebayoran Lama, 6 Desember 2018, terinspirasi dari gaduhnya media sosial terkait keputusan yang diambil oleh KPU

Foto: Aktual.Com

The post Ada Apa dengan KPU? appeared first on Whathefan!.