Meskipun masih terpolarisasi karena hal yang remeh, Penulis melihat kita sebagai rakyat cukup bersatu dalam aksi sepanjang akhir Agustus hingga awal September kemarin. Pasti ada yang masih pro pemerintah, tapi rasanya kali ini mereka minoritas, atau memang enggak kelihatan aja.

Kita bisa bersatu seperti itu karena kita merasa punya “musuh” yang sama, di mana di sini adalah pemerintah terutama DPR yang jadi sasaran utama, maupun pihak pengamanan yang dinilai terlalu brutal hingga ada yang tewas.

Trending

Setelah Membaca Stoik: Apa dan Bagaimana

Bisa dibilang, saat ini kita sama-sama sedang “menggonggong” untuk menuntut keadilan, apalagi setelah melihat angka fantastis yang diterima oleh para pejabat di saat kehidupan masyarakat sedang sulit, di saat PHK di mana-mana dan ekonomi terasa berat.

Namun, di satu sisi, Penulis jadi merenungkan satu pertanyaan: jika kita berada di dalam menjadi bagian dari pemerintah, apakah kita akan tetap berisik seperti sekarang atau justru diam-diam saja sembari menikmati segala fasilitas dan tunjangan yang diberikan?

Katanya, Pemerintah Itu Cerminan Rakyatnya

Ada yang bilang, pemerintah itu cerminan rakyatnya. Pemerintah itu rata-rata masyarakatnya. Jadi, jangan-jangan alasan kita mendapatkan kualitas pemerintah yang seperti itu, ya karena kita seperti itu, hanya saja belum mendapatkan kesempatan seperti mereka saja.

Hal ini langsung dicontohkan dari kasus penjarahan yang terjadi pada rumah beberapa anggota DPR, yang dijadikan sebagai sasaran karena pernyataan kontroversial yang keluar dari mulut mereka.

Di satu sisi, Penulis menganggap kejadian tersebut adalah konsekuensi dari apa yang sudah dikatakan atau dilakukan. Namun, di sisi lain, aktivitas penjarahan juga tidak bisa dibenarkan karena mengambil apa yang bukan hak kita.

Ada yang membalas bahwa pemerintah selama ini juga menjarah rakyat, bahkan alam Indonesia pun ikut dijarah. Namun, membandingkan dua hal yang buruk tidak membuat salah satunya menjadi baik. Membandingkan dua hal haram, tidak membuat salah satunya menjadi halal.

Banyak orang di pemerintahan yang korupsi, mungkin di keseharian kita pun masih melakukan korupsi kecil-kecilan, baik disadari maupun tidak. Anggota dewan tidur ketika kerja, mungkin kita di kantor pun terkadang curi-curi waktu untuk tidur siang.

Intinya, kita boleh dan bahkan harus bersuara apabila melihat ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Kita harus tetap “menggonggong” dan mengawasi kerja pemerintah, yang gaji dan tunjangannya berasal dari pajak yang kita bayarkan.

Kalau kita diam saja dan memilih apatis, maka pemerintah bisa makin “sesuka hati” dalam membuat kebijakan. Tentu kita tidak lupa, bagaimana ada beberapa kebijakan yang dibuat dalam waktu kilat jika itu menguntungkan pihak tertentu.

Namun, jangan lupa untuk menengok ke dalam juga, tanyakan kepada diri sendiri apakah kita sudah benar-benar “bersih” dan tidak melakukan hal buruk yang dilakukan oleh pemerintah. Tanyakan kepada diri sendiri, jika kita di dalam, apakah kita akan tetap berisik seperti ketika di luar?

Meskipun kita memiliki banyak kekecewaan atau kekesalan terhadap pemerintah, jangan sampai membuat diri kita merasa paling suci atau lebih baik dari mereka. Daripada seperti itu, alangkah lebih baik kalau kita melihat ke dalam diri sendiri.

Memosisikan Diri Sebagai Kontrol Pemerintah

Ketika membaca kolom komentar untuk konten yang bermuatan politik, Penulis sering menemukan komentar senada yang berbunyi, “jangan ngomong doang, coba buktiin kalau lu lebih bagus dari yang lu kritik!”

Menurut Penulis, komentar seperti ini cukup sesat. Kita mengkritik sebagai rakyat, mengkritik pemerintah (entah eksekutif maupun legislatif) yang memang pekerjaannya adalah menyelesaikan berbagai masalah yang ada di negara ini.

Nah, mereka kan udah dibayar nih buat jadi pejabat, masa iya kita juga yang menyediakan solusinya? Kita ini memang berfungsi sebagai pengawas agar pemerintah bisa terkontrol dan tidak seenaknya sendiri, lha kok malah ditambahi kerjaan sebagai penyedia solusi.

Mungkin akan ada komentar juga yang intinya menyuruh kita masuk ke dalam pemerintahan dan ubah dari dalam. Ini ada benarnya, tapi kalau sistemnya sudah rusak, bisa-bisa kita yang akhirnya malah terbawa arus. Mau seidealis seperti apa pun, pasti sulit.

Bahkan, komika Pandji Pragiwaksono dalam sebuah acara di Metro TV sempat berujar yang intinya “kalau semua yang berisik masuk, ntar nggak ada yang mengonggong dari luar, dong?” Buktinya banyak aktivis ’98 yang sekarang di kursi pemerintahan, eh ya udah berubah tuh.

Jadi, mungkin bukan pilihan yang salah jika kita memilih untuk tetap di luar tanpa berniat masuk ke dalam. Jika di luar, kita akan lebih bebas bersuara untuk diri sendiri dan masyarakat, bukan bersuara untuk partai yang telah mengusung kita.

Lawang, 11 September 2025, terinspirasi setelah Penulis merasa selama ini lebih banyak melihat sisi buruk pemerintahan Prabowo Subiyanto dan jarang mengulik “prestasinya”

Foto Featured Image: Detik

The post Jika Kita Ada di Kursi Mereka, Apakah Kita akan Tetap Berisik? appeared first on Whathefan!.

Puncaknya mungkin ketika meninggalnya Affan Kurniawan, seorang driver ojek online (ojol) yang tewas terlindas mobil Brimob pada tanggal 28 Agustus 2025. Sejak itu, situasi mengalami eskalasi yang begitu cepat hingga terjadi kerusuhan di mana-mana.

Namun, menurut Penulis, rasanya apa yang terjadi beberapa minggu ini merupakan akumulasi dari kekecewaan demi kekecewaan yang kita alami selama beberapa bulan terakhir, atau bahkan sudah bertahun-tahun menggumpal di dalam diri kita.

Trending

Pengalaman Menjadi Volunteer Asian Games (Apa yang Saya Lakukan)

Penulis tidak akan membahas secara detail apa yang sebenarnya telah terjadi belakangan ini, rasanya sudah cukup banyak yang membahas hal tersebut (dan juga sudah cukup basi karena situasi yang sudah mulai kondusif).

Di sini, Penulis ingin berandai-andai seandainya saja bisa menuliskan surat terbuka untuk para tuan dan puan terhormat yang mengurus bangsa ini. Walau tidak menyelesaikan masalah (tentu saja), setidaknya Penulis bisa mengeluarkan unek-uneknya yang mungkin juga akan mewakili para Pembaca sekalian.

***

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kami sebagai rakyat hanya ingin keadilan
Bagaimana bisa kalian menari-nari ketika kami sedang kesulitan
Sedangkan seharusnya kamu menjadi tanggung jawab kalian
Rakyat mana yang sebenarnya kalian wakili?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Mengapa belakangan banyak perkataan kontroversial keluar dari mulut tuan dan puan
Perkataan yang seolah tak memiliki hati dan kepekaan sosial
Seolah kalian hidup di dalam gelembung kalian sendiri
Hingga rasanya begitu tone deaf dan tak peduli dengan rakyat yang kalian wakili?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Mengapa peraturan yang pro rakyat justru selalu dipersulit dan tak pernah kelar
Tapi peraturan yang menguntungkan kelompok tertentu bisa selesai secara kilat
Apakah betul kalau tuan dan puan memang pilih kasih
Hanya akan membantu siapa yang memberi untung?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kita ini sama-sama manusia yang hidup di negara indah ini
Tapi mengapa tuan dan puan menganggap kami ini berbeda derajat
Padahal tuan dan puan selalu mengemis suara di masa pemilu
Tapi mengapa di saat seperti ini justru tutup telinga?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kami sebagai rakyat terus tercekik dengan pajak yang bermacam-macam itu
Hampir semua aspek kehidupan kami ini dipajaki
Bagaimana bisa negara yang katanya kaya raya ini
Justru pemasukan terbesarnya dari keringat rakyat?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Hutang adalah menjadi momok yang mengerikan bagi kami
Bukan semata-mata takut dikejar penagih hutang, takut dengan neraka juga
Tapi kenapa hutang negara bisa begitu tingginya
Sampai terasa mustahil untuk bisa melunasi semuanya?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Banyak efisiensi terjadi di mana-mana, yang merupakan bahasa halus pemecatan
Hampir semua sektor mengeluh dan terpaksa melakukan efisiensi
Kami bukan pemalas, kami juga mampu bekerja dengan baik
Kami justru heran, mana 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan itu?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Di tengah sulitnya kami mencari pekerjaan yang layak
Mengapa ada banyak orang-orang yang bisa rangkap jabatan di pemerintahan
Apakah Indonesia kekurangan orang kompeten
Sehingga satu orang bisa mengisi dua-tiga posisi sekaligus?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kenapa banyak sekali orang-orang mendapatkan gelar kehormatan
Di tengah kondisi rakyat yang masih bingung besok bisa makan atau tidak
Mengapa kita selalu disibukkan dengan seremoni-seremoni
Sehingga melupakan hal yang substansial?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Penjarahan yang rakyat lakukan memang tidak bisa dibenarkan
Tapi jangan lupa, selama ini tuan dan puan juga melakukan penjarahan besar-besaran
Hutan digundul, laut dikeruk, peradaban diusir
Bukankah itu semua demi kepentingan pemilik usaha yang ingin menguras Indonesia?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kami sudah hidup dengan banyak kesulitan masing-masing
Kenapa tuan dan puan seolah ingin menambah kesulitan kami
Dengan merilis kebijakan-kebijakan yang merugikan kami
Padahal kami hanya ingin hidup dengan tenang?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kami hanya ingin bersuara dan mengeluarkan semua aspirasi
Walau tak tentu didengar, tapi setidaknya kami berusaha
Tapi kenapa kamu justru dilibas sana-sini
Bahkan hingga dilindas sampai mati?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kenapa tuan dan puan terkadang terasa paranoid dengan rakyatnya sendiri
Padahal tuan dan puan dibayar untuk mengurus kami
Hingga membuat sabotase di berbagai lini komunikasi
Seolah ingin memonopoli informasi yang sampai ke publik?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kami ingin transparansi senyata mungkin dari tuan dan puan
Karena uang kami yang dipakai untuk menggaji tuan dan puan
Apakah tuan dan puan takut ada hal-hal tabu terungkap
Yang membuat kami sebagai pemberi gaji menjadi murka?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

UMR kami sangat rendah jika dibandingkan gaji serta tunjangan tuan dan puan
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun harus hemat setengah mati
Tapi tuan dan puan banyak yang aslinya sudah kaya raya
Lantas mengapa masih mendambakan gaji serta tunjangan tinggi?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Di saat banyak sekali harga barang pokok meroket
Banyak sekali keistimewaan yang didapatkan oleh tuan dan puan sekalian
Kami rakyat harus banting tulang untuk bisa membelinya
Sedangkan tuan dan puan bisa mendapatkannya begitu saja?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kami berusaha hidup dengan jujur dan baik
Tapi mengapa tuan dan puan banyak yang tersandung korupsi
Padahal kehidupan sudah lebih dari layak dibanding mayoritas masyarakat
Mengapa justru memilih untuk menjadi serakah dan tak pernah puas?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Sungguh, kami tak masalah tuan dan puan diberi gaji dan tunjangan tinggi
Karena mengurus suatu negara sebesar Indonesia bukanlah hal yang mudah
Namun, jika kinerjanya kami anggap kurang
Masih pantaskan kalian menerima gaji dan tunjangan sebesar itu?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kami ini rakyatmu, kita ini sama-sama orang Indonesia
Kami ini bukan musuhmu, kami ingin sama-sama membuat Indonesia menjadi besar
Tapi mengapa terkadang kesenjangan sosial antara kita begitu lebar
Seolah penjajah tak pernah benar-benar hengkang dari negeri ini?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Rasanya surat terbuka untuk tuan dan puan ini tak akan sampai
Siapalah hamba hingga didengar oleh tuan dan puan yang terhormat
Tapi setidaknya melalui tulisan ini, hamba bisa bersuara
Sambil berharap yang terbaik untuk negeri ini.

Lawang, 8 September 2025, terinspirasi dengan “ricuhnya” Indonesia beberapa minggu terakhir

Foto Featured Image: Kompas

The post Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat… appeared first on Whathefan!.

Cara mengatasinya pun bermacam-macam. Ada yang sangat ketat seperti Selandia Baru dan Hong Kong, ada yang woles seperti Italia dan Amerika Serikat. Hasilnya? Bisa dilihat dari presentase jumlah penderita di negara-negara tersebut.

Bagaimana dengan negara kita tercinta? Penulis bisa mengatakan kalau pemerintah dan rakyatnya sangat kompak. Sayang, kekompakan yang dimiliki cenderung negatif.

Kebijakan-Kebijakan Blunder Pemerintah

Blunder Pemerintah? (Politik Today)

Pemerintah, terutama pusat, sedang disorot habis-habisan berkat kebijakan-kebijakan blunder yang dibuat demi mencegah penyebaran virus Corona ini.

Dari awal tahun, pemerintah selalu melakukan denial kalau virus Corona sudah masuk ke Indonesia. Muncul berbagai pernyataan yang ingin menunjukkan kalau rakyat kita kebal.

Pada akhirnya, kasus pertama pun muncul dan terus bertambah hingga hari ini. Kurangnya persiapan membuat pemerintah terlihat sedikit kelimpungan, baik pusat maupun daerah.

Banyak yang menyerukan untuk melakukan karantina wilayan alias lockdown. Nyatanya, pemerintah memilih untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang lebih longgar.

Beberapa pihak menuding kalau pemerintah lari dari tanggung jawab karena tidak mau menanggung biaya hidup rakyatnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Padahal, katanya kita punya banyak uang.

Selain itu, rakyat juga kerap dibuat bingung dengan perbedaan pernyataan yang dikeluarkan oleh elit politik. Ada yang bilang boleh mudik, ada yang enggak, ada yang bilang mudik dan pulang kampung beda, macam-macam.

Hal ini makin diperparah dengan gimmick tak penting yang kerap dibuat oleh beberapa orang di lingkar istana. Padahal, mereka bukan host acara Tonight Show.

Belum lagi kebijakan pemerintah yang makin membebani rakyat seperti kenaikan iuran BPJS. Sudah dalam kondisi susah, makin dibuat susah.

Yang jelas, banyak yang mempertanyakan kehadiran pemerintah di saat pandemi seperti ini. Menyediakan fasilitas, mendatangkan alat tes, itu semua merupakan kewajiban. Rakyat berharap pemerintah mampu berbuat lebih dari ini.

Masyarakat Egois

Satu Kata: TOLOL (Antarkabar – WordPress.com)

Efeknya PSBB memang terasa di awal. Contohnya di Jakarta yang tiap harinya selalu padat bisa terlihat lengang. Polusi yang biasanya berasal dari gas pembuangan kendaraan bermotor juga mulai berkurang.

Hanya saja, makin ke sini makin banyak yang tidak mengindahkan peraturan tersebut. Angka yang diumumkan oleh pemerintah tiap harinya seolah hanya tinggal statistik semata.

Contoh paling tololnya adalah kerumunan orang yang berkumpul di depan McDonalds Sarinah. Hanya demi konten, mereka melanggar PSBB dan berkumpul dengan jumlah orang yang banyak.

Pertanyaannya, ke mana aparat yang seharusnya menertibkan keramaian seperti ini? Apakah karena PSBB mereka jadi ragu untuk mendekat ke kerumunan?

Penulis benar-benar tidak habis pikir bagaimana orang-orang yang berkumpul di sana bisa bertindak egois dengan berkumpul seperti itu. Orang yang meninggal aja ada prosedur pemakaman yang ketat, pihak keluarga tidak boleh terlalu dekat.

Masih belum habis kesalnya, beberapa hari yang lalu beredar foto ramainya Bandara Sukarno-Hatta! Penulis yang rela menjalani lebaran pertama tanpa berkumpul dengan keluarga pun merasa heran, kok bisa?

Orang-orang bisa pergi karena pemerintah memang melonggarkan aturan yang dibuat sendiri. Akhirnya, hal tersebut dilihat sebagai peluang untuk keluar dari Jakarta, tak peduli hal tersebut akan memperparah penyebaran virus Corona.

Bahkan ada orang yang melihat hal ini sebagai peluang bisnis dengan menjual surat pernyataan bebas Corona seharga Rp70.ooo! INI ORANG-ORANG PADA KENAPA DAH!!!

Penutup

Pemerintah dan rakyatnya sangat kompak dalam mengatasi dan mencegah virus Corona ini, kompak membuatnya langgeng dengan berbagai tindakan yang dilakukan.

Jujur, Penulis merasa frustasi melihat keadaan sekarang. Penulis merasa pengorbanan kecil Penulis untuk bertahan di kos dan tidak pulang menjadi sia-sia.

Kalau sampai seperti ini terus, rasanya Corona tak akan berakhir dalam waktu dekat dan Penulis akan terus terjebak di Jakarta.

Kebayoran Lama, 17 Mei 2020, terinspirasi dari rasa frustasi yang muncul melihat situasi sekarang

Foto: Voi.id

The post Kekompakan Antara Pemerintah dan Rakyatnya appeared first on Whathefan!.

Oleh karena itu, penulis merasa terdorong untuk merenungi tentang kemerdekaan itu sendiri. Apakah kita benar-benar sudah merdeka? Lebih lanjut, untuk apa kita merdeka?

Apa Kita Benar-Benar Sudah Merdeka?

Freeport (Walhi)

Mari kita urai pertanyaan yang pertama, apakah kita benar-benar sudah merdeka? Merdeka dari bentuk penjajahan fisik mungkin iya, tapi bagaimana dengan penjajahan bentuk baru?

Mungkin sudah tidak ada negara lain yang menempatkan pasukannya di tanah air kita, tapi bisa jadi mereka datang dalam bentuk lain seperti “investasi” yang hanya menguntungkan beberapa pihak, bukan seluruh rakyat Indonesia.

Sudah banyak kita baca melalui berbagai media bahwa banyak sumber daya alam kita dikuasai oleh pihak asing. Katanya, karena kita belum mampu mengolahnya sendiri. Mungkin iya, waktu dulu ketika Indonesia baru merdeka. Sekarang?

Itu baru satu sektor yang memang ramai dibincangkan tapi kerap pula untuk dilupakan. Bagaimana dengan sektor lain yang jarang tereskpos oleh media? Penulis yakin ada banyak yang seperti ini.

Tidak hanya dijajah oleh bangsa lain, kita pun berpotensi untuk dijajah oleh negara kita sendiri ketika hak kita dirampas dan pemerintah tutup telinga dari jeritan-jeritan memohon keadilan.

Apakah memang kemerdekaan hanya milik segelintir rakyat Indonesia yang bebas ingin melakukan apa saja karena memiliki harta, privilage, dan kekuasaan?

Meskipun nyatanya masih banyak, penulis tidak ingin masyarakat Indonesia menjadi jongos di negaranya sendiri, walaupun penulis menyadari bahwa etos kerja dan belajar yang kita miliki masih kalah dari bangsa lain yang lebih maju.

Untuk Apa Merdeka?

Pembacaan Proklamasi (Wikipedia)

Beralih ke pertanyaan kedua, untuk apa kita merdeka? Untuk apa para pahlawan mengorbankan dirinya agar kemerdekaan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia?

Dari buku sejarah yang kita pelajari sejak SD, kemerdekaan direbut karena kita diperlakukan secara sewenang-wenang oleh penjajah, baik ketika Belanda, Jepang, maupun negara lain.

Intinya, kita menderita akibat perlakuan buruk dari para penjajah. Pertanyaannya, sudahkah kita bebas dari penderitaan tersebut? Sebagian sudah, sebagian belum. Yang jelas, hidup kita jauh lebih baik jika dibandingkan era penjajahan.

Hanya saja, untuk apa kita merdeka jika kita tidak bisa memberikan apapun ke negara? Untuk apa merdeka, jika kita hanya bisa menjadi beban negara tanpa bisa membuatnya bangga sekalipun?

Untuk apa kita merdeka, jika kita malah malas-malasan seolah tidak menghargai usaha para pahlawan? Untuk apa merdeka, jika kita meremehkan makna kemerdekaan itu sendiri dan menganggapnya hanya sebagai salah satu peristiwa di masa lalu?

Untuk apa kita merdeka, jika kita hanya bisa menyombongkan rasa nasionalisme tanpa ada bukti nyatanya? Untuk apa merdeka, jika kita merasa lebih pancasilais dibandingkan orang lain?

Untuk apa kita merdeka, jika kita justru menimbulkan perpecahan yang membuat kita berperang satu sama lain, terutama di media sosial? Untuk apa merdeka, jika kita memusuhi sesama bangsa sendiri?

Untuk apa kita merdeka, jika kita membiarkan bangsa lain mengambil sumber daya kita dengan bebas di kala masih banyak rakyat yang menderita? Untuk apa merdeka, jika kita menutup mata ketika melihat ketidakadilan tersebut?

Untuk apa kita merdeka, jika kita malah menjadi generasi yang menjunjung tinggi budaya lain dan menghina budaya sendiri? Untuk apa merdeka, jika kita menjadi bucin kebudayaan bangsa lain secara berlebihan?

Penutup

Penulis sendiri masih belum bisa menghargai makna kemerdekaan itu sendiri. Penulis masih terus belajar agar mampu menghayati kemerdekaan dan mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari.

Hal tersebut memang tidak mudah untuk dilakukan, tapi bisa jika kita bersungguh-sungguh. Membaca banyak literatur sejarah bisa menjadi salah satu cara ampuh untuk meningkatkan rasa nasionalisme yang dimiliki.

Yang jelas, kemerdekaan telah diraih oleh para pahlawan demi kemakmuran rakyatnya. Peringatan kemerdekaan yang dirayakan secara meriah setiap tahun seharusnya bisa menjadi pengingat bahwa masih banyak elemen kemerdekaan yang belum kita dapatkan.

Kebayoran Lama, 20 Agustus 2019, terinspirasi setelah pulang ke Malang dan merayakan kemerdekaan bersama Karang Taruna

Foto: Aliansi Indonesia Damai (AID)

The post Untuk Apa Merdeka? appeared first on Whathefan!.

Media menjadi corong pemerintah untuk menyuarakan keberhasilan mereka, sekaligus menutupi keburukan mereka. Siapa yang tidak mau menjadi corong, harus siap-siap dicabut izin penerbitannya oleh Kementerian Penerangan.

Semenjak reformasi, keran berpendapat mulai terbuka kembali. Media-media yang dulunya dibredel dipersilahkan untuk beroperasi kembali. Undang-undang mengenai kebebasan pers disahkan, kalau tidak salah di jaman presiden Habibie. Media pun bisa membuat berita tanpa harus menunggu petunjuk bapak presiden,

Kita, termasuk media, harus berterima kasih kepada mahasiswa dan para aktivis, yang dengan berbagai upaya, berhasil menggoyahkan kursi presiden Soeharto, hingga mencapai puncaknya pada tanggal 21 Mei 1998 ketika beliau mengumumkan pengunduran dirinya.

Media Sebagai Pengkritik Presiden

Karena kebebasan pers dilakukan, maka banyak hal yang bisa dilakukan oleh media, termasuk mengkritik kebijakan presiden. Mungkin yang paling terasa adalah ketika lengsernya Gus Dur sebagai presiden. Media tidak akan segan mem-blow up berita-berita yang menyudutkan Gus Dur. Ini tidak akan mungkin terjadi ketika Orde Baru masih kuat-kuatnya berkuasa.

Begitu pula presiden-presiden selanjutnya, tidak akan lepas dari pemberitaan negatif dari media. Sebagai pilar demokrasi keempat, memang sudah seharusnya media menjadi penyalur informasi antara pemerintah dengan rakyatnya, baik dan buruknya.

Oleh karena itu, akan menjadi pertanyaan besar apabila media hanya memberitakan kebaikan pemerintah saja, seolah mengulang dosa di masa Orde Baru, tanpa memberitakan kekurangan pemerintah yang sejatinya bisa dijadikan pondasi untuk menjadi lebih baik.

Menjadi Viral Agar Di Dengar

Sudah 20 tahun semenjak reformasi, tentu banyak hal yang berubah, termasuk media sebagai lahan untuk beropini. Di era teknologi seperti sekarang, mengeluarkan pendapat lebih sering dituangkan dalam media sosial ketimbang melalui media cetak. Menulis tweet tentu lebih cepat dan praktis jika dibandingkan mengirimkannya ke media cetak agar termuat di koran.

Menjadi viral di media sosial juga bisa sarana yang efektif untuk beropini agar di dengar oleh pemerintah. Mungkin itu yang menjadi alasan mengapa presiden BEM UI memberikan kartu kuning kepada presiden Jokowi. Agar menjadi perhatian, baik pemerintah maupun rakyat, ia melakukan aksi yang tidak biasa.

Hal itu terbukti efektif. Beberapa headline memberitakan aksi tersebut dan menautkannya dengan berbagai topik yang terkait. Mungkin saja saya yang kurang membaca referensi, namun berita yang saya baca lebih banyak menyinggung sisi negatifnya, seperti ucapannya ketika di acara Mata Najwa tentang siapa yang memanfaatkan jalan tol, ataupun etikanya yang dianggap mencoreng muka Universitas Indonesia.

Hampir tidak saya temukan berita dengan headline seperti “kebangkitan mahasiswa dalam beropini” atau sebagainya. Saya sering mendengar opini bahwa mahasiswa jaman sekarang kurang bersuara laiknya mahasiswa di penghujung 90an. Bukankah ini seharusnya bisa dijadikan momentum untuk mengembalikan peran mahasiswa sebagai agent of change?

Kembali ke Masa Orba?

Dengan adanya kebebasan berpendapat, sesuatu yang kita dapatkan setelah banyak darah tumpah demi menuntut rezim turun, tentu membuat ruang untuk diskusi terbuka lebar. Kita tidak perlu takut lagi diculik agar suara kita dibungkam.

Atau itukah yang sedang terjadi sekarang? Beberapa orang secara misterius terluka bahkan tewas di tangan orang-orang yang, bagi sebagian orang, hanya rekayasa kelompok tertentu. Mulai dari Novel Baswedan, ahli IT Hermansyah, hingga ustad yang dipukuli oleh “orang gila”.

Benarkah beropini di era sekarang lebih bebas dibandingkan dengan jaman Orde Baru? Atau secara terselubung, kebebasan kita mulai dibatasi kembali? Bahkan dalam penerbitan penelitian saja, berdasarkan kata Rocky Gerung, harus membutuhkan ijin dari Kementerian Dalam Negeri. Menurut saya, ini seperti peran Kementerian Penerangan di jaman Orba yang lama dipegang oleh Harmoko.

Akankah kita kembali ke era Orde Baru? Ataukah itu hanya kekhawatiran yang berlebihan?

Menentukan Sikap Sebagai Seorang Rakyat

Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, kita sebagai rakyat seharusnya bisa melihat kinerja pemerintah secara obyektif, seperti pada tulisan saya yang berjudul Ketika Demokrasi Menjadi Subyektif. Beri apresiasi ketika meraih prestasi, kritik jika masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki.

Hanya karena kita menjadi pendukung tokoh tersebut, bukan berarti kita harus menutup mata atas segala kesalahannya. Memberi kritik yang membangun merupakan bentuk dukungan yang sejati. Apa yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa kita, merupakan bentuk penyampaian opini yang extraordinary agar mereka di dengar.

Tidak ada yang salah dengan memberikan kritik, selama diutarakan secara santun dan beretika. Begitu pula yang dikritik, alangkah lebih baik jika kritik tersebut dijadikan bahan sebagai interopeksi diri dan membuka diri untuk perbaikan. Bukannya marah karena merasa dihina.

NB: Secara tidak sengaja, tulisan ini bersamaan dengan Hari Pers Nasional. Jadi, selamat Hari Pers Nasional!

Lawang, 9 Februari 2018, setelah mendesain ulang website kodingdong.com

Sumber Foto: https://www.halogensoftware.com/blog/upward-feedback-how-to-give-your-boss-your-honest-opinion

The post Beropini Setelah Reformasi appeared first on Whathefan!.

Salah satu aspek yang menarik perhatian saya adalah terkait dengan subyektivitas dalam berdemokrasi di Indonesia. Demokrasi secara umum dapat disepakati sebagai kedauatan yang berada di tangan rakyat. Artinya rakyat memiliki hak untuk menentukan hidupnya, termasuk dalam memilih pemimpin. Inilah yang terkadang oleh masyarakat masih dilihat secara subyektif, secara siapanya.

Media memiliki peran besar dalam menampilkan orang-orang yang memunculkan diri atau dimunculkan agar dikenal khalayak ramai. Sayangnya, semenjak beberapa tokoh di Indonesia menjadi media darling, tokoh-tokoh tersebut seolah-olah dianggap sebagai orang suci yang tidak mungkin melakukan kesalahan. Pendukung tokoh tersebut akan selalu membenarkan segala perbuatannya. Bisa dikatakan mereka menjadi fans fanatik tokoh tersebut.

Tentu para media darling ini bukan tidak memiliki haters. Kebalikan dari pendukung, para haters ini akan selalu menyalahkan segala tindak-tanduk tokoh tersebut. Hanya saja ada yang sama dari kedua kubu ini. Apabila pendapat salah satu dari kedua kubu tidak terbantahkan, mereka akan tutup mata tutup telinga, pura-pura tidak mengetahui fakta tersebut.

Sebagai contoh, seorang pemimpin yang suka turun ke jalan untuk melihat kondisi rakyatnya akan dianggap sebagai tindakan yang heroik oleh pendukungnya. Yang tidak suka, akan beranggapan pemimpin tersebut hanya sekedar pencitraan belaka. Contoh lain, misal sang pemimpin berhasil membuktikan janji-janjinya ketika kampanye, rata-rata haters akan berdiam diri jika tidak menemukan celah untuk nyinyir.

Inilah akibat dari subyektivitas dalam berdemokrasi, akan lahir dua poros yang  selalu beradu argumen tanpa ujung, dan ini tidak sehat untuk kehidupan bernegara.

Idealnya, memilih pemimpin harus secara obyektif, bukan dari kacamata subyektif. Bukan siapa mereka, namun apa yang telah mereka lakukan. Pendukung tidak boleh tutup mata apabila terdapat kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat. Sebaliknya, oposisi pun harus memberi apresiasi apabila terdapat keputusan bijak yang diambil.

Itulah pentingnya memiliki sikap kritis. Kita sebagai pemegang kedaulatan tertinggi harus memiliki sikap tersebut guna mengontrol pemerintahan yang telah kita pilih melalui sistem demokrasi ini. Berusahalah untuk selalu berimbang dalam menyikapi segala gejolak politik yang terjadi.

Lawang, 19 Januari 2018, setelah ujicoba SWI English Day pada SWI Mengajar

Sumber Foto: http://cesran.org/modernization-theory-and-third-wave-democracy-internal-and-external-impediments-to-democracy-and-development.html

The post Ketika Demokrasi Menjadi Subyektif appeared first on Whathefan!.