Melansir dari CNN, foto itu sendiri sebenarnya diambil dari video EAS Indonesia Concept di YouTube. Entah siapa yang pertama kali memiliki ide menggunakan footage dari video tersebut, yang jelas hal tersebut berhasil menjadi viral di media sosial.

Berhubung sudah lama tidak menulis tentang politik dan kebetukan sedang memperhatikan “drama” yang terjadi menjelang Pilkada Jakarta, Penulis memutuskan untuk menuangkan opininya terkait hal ini, mumpung ada momentum yang tepat dengan adanya Peringatan Darurat.

Trending

Mencari Inspirasi Karakter Melalui Anime

Latar Belakang Terjadinya Peringatan Darurat

Mungkin para Pembaca sudah banyak membaca kronologinya di media sosial. Oleh karena itu, Penulis hanya akan merangkumnya untuk memahami mengapa Peringatan Darurat ini bisa menjadi viral, bahkan memicu aksi demo oleh pihak-pihak tertentu.

Kita tarik dari kejadian pada tanggal 4 Juni 2024, ketika Mahkamah Agung mengubah peraturan KPU dari calon gubernur minimal berusia 30 tahun saat pemilihan menjadi berusia 30 tahun saat pelantikan. Ini ditenggarai untuk memuluskan anak dari Jokowi, Kaesang Pengarep, untuk melanggeng ke pemilihan.

Lalu di Jakarta, awalnya Koalisi Perubahan di pilpres sepakat ingin mengusung Anies Baswedan sebagai Cagub. Bahkan, PKS sudah menyodorkan nama Sohibul Iman sebagai wakilnya. Masalahnya, ketiga suara partai ini belum menyentuh angka 20% sebagai ambang batas.

Alhasil, satu per satu partai meninggalkan Anies dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan menjadi KIM Plus yang mengusung Ridwan Kamil. Anies, yang secara survei elektabilitas sebenarnya masih yang tertinggi, ditinggal begitu saja.

Di tengah drama partai politik ini, tiba-tiba ada calon independen yang berhasil mendapatkan ratusan ribu KTP: Dharma Pongrekun – Kun Wardana. Ternyata, banyak orang yang merasa KTP-nya dicatut begitu saja, padahal mereka merasa tidak pernah memberikan dukungan, termasuk anak dari Anies.

Kasus ini pun sempat ramai karena pihak kepolisian menghentikan penyelidikan dengan alasan itu adalah wewenagn Bawaslu. Padahal, pencurian data tersebut bisa dimasukkan ke dalam tindak pidana umum. Lebih parahnya lagi, KPU tetap menetapkan calon independen ini.

Pada tanggal 19 Agustus 2024, dengan sisa hanya dua bulan lagi, Jokowi melakukan reshuffle kabinet, termasuk Menter Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang berasal dari PDIP dengan Supratman Andi Agtas.

Keputusan dadakan ini banyak dianggap, selain membersihkan kabinet dari orang PDIP, juga menempatkan orangnya Jokowi di posisi penting tersebut. Ada yang menyebutkan kalau Jokowi sedang menyiapkan “sesuatu” hingga perlu melakukan reshuffle.

Keesokan harinya, pada tanggal 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan dari Partai Gelora dan Partai Buruh yang telah diajukan sejak tanggal 20 Mei 2024 untuk mengubah peraturan Pilkada. Keputusan tersebut adalah:

1. Penurunan ambang batas atas dari 20% di DPRD atau 25% suara sah menjadi 7,5% suara sah
2. Batas usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon, bukan saat pelantikan

Putusan pertama dianggap menguntungkan PDIP, yang saat ini solo player dan hanya memiliki 14% suara. Dengan peraturan ini, maka mereka memiliki tiket untuk maju ke Pilkada. Sedangkan putusan yang kedua akan menjegal Kaesang untuk maju ke Pilkada.

Namun, keesokan harinya pada 21 Agustus 2024, DPR melakukan rapat dan membahas RUU Pilkada. Singkat cerita, semua keputusan MK berusaha dibatalkan oleh mereka! Yang lebih bikin geram lagi, RUU untuk merespons putusan tersebut dibuat dengan sangat kilat.

Seperti yang kita tahu, selama ini DPR kerap bergerak lambat kalau menyangkut masalah rakyat, seperti RUU Masyarakat Adat dan RUU Perampasan Aset. Akan tetapi, kalau kebijakannya berkaitan dengan kepentingan kelompok tertentu, buset, cepatnya mengalahkan The Flash sekalipun.

Keputusan ini akan dibahas di rapat paripurna DPR yang kemungkinan diadakan pada hari Kamis, 22 Agustus 2024. Mengingat hampir semua partai berada di satu kubu, kemungkinan RUU tersebut akan disahkan dan akan membuat putusan MK tidak berlaku.

Menurut Hasan Nasbi selaku Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, pemerintah bakal mengikuti revisi UU Pilkada yang baru dibahas di DPR. Artinya, seandainya DPR tetap mengesahkan RUU ini, maka putusan MK seolah tidak dianggap.

Masyarakat yang sudah geram dengan kebobrokan ini pun memutuskan untuk turun ke jalan dan menggelar aksi demo. Semoga saja tidak terjadi kerusuhan, apalagi sampai menimbukan korban jiwa.

Apakah Memang Sedarurat Itu?

Menurut Penulis, drama yang tersaji jelang Pilkada Jakarta ini lebih parah dibandingkan waktu Pilpres kemarin. Banyak kejadian “kebetulan” yang terjadi, seolah menyudutkan salah satu bakal calon agar tidak sampai maju ke pemilu.

Awalnya, terlihat ada upaya kalau calon dari KIM Plus harus dihadapkan dengan calon independen. Jika melawan Anies yang elektabilitasnya masih tinggi, mereka akan sulit menang Kalau melawan kotak kosong, bisa jadi kemungkinan kotak kosong yang akan menang dan Pilkada harus diulang.

Lantas, apakah memang sedarurat itu? Menurut Penulis, iya, sedarurat itu. Mengapa demikian? Karena hukum dalam beberapa waktu terakhir seolah bisa terus diubah oleh penguasa, menyesuaikan kebutuhan dan kepentingan mereka.

Dulu menghujat MK, kok sekarang malah bela MK? Karena keputusan yang sekarang menguntungkan Anies, ya?

Karena kasusnya berbeda. Saat pencalonan Gibran kemarin, hakim MK sekaligus pamannya terbukti melakukan pelanggaran etik. Anehnya, keputusan pencalonan Gibran tetap sah hingga akhirnya terpilih.

Pada kasus MK yang sekarang, putusan mereka memang terlihat menguntungkan Anies dan PDIP. Namun, keputusan tersebut langsung dibegal oleh DPR dan upaya untuk membatalkannya sangat masif.

Pertanyaannya Penulis balik: mengapa dulu DPR diam saja melihat putusan MK yang kontroversial tersebut? Mengapa baru sekarang, dengan kecepatan cahaya, mereka bisa membatalkan keputusan MK?

Para Influencer Telah Bersuara

Kedaruratan ini, salah satu parameter kecil lainnya, juga bisa dilihat dari banyaknya tokoh atau influencer yang menunjukkan dukungannya terhadap gerakan ini. Jika di Pilpres kemarin banyak yang tidak menunjukkan keberpihakannya, maka kali ini banyak sekali tokoh maupun influencer yang bersuara.

Di Instagram pun begitu, mulai Najwa Shihab melalui Narasi-nya hingga para komikus favorit Penulis. Juki dan Mice Cartoon membuat ilustrasi Darurat, sedangkan komikus lain seperti Komikkamvret membuat pesan implisit melalui komiknya.

Di linimasa X (Twitter) lebih ramai lagi, di antaranya ada Andovi da Lopez, Panji Pragiwaksono, dan Ernest Prakasa. Bahkan, akun parfum HMNS, Habis Nonton Film, hingga F1 Speed Indonesia pun ikut bersuara. Banyak yang merangkum kronologi kejadiannya untuk memudahkan orang yang tidak terlalu mengikuti.

Menariknya (atau mirisnya), ada beberapa akun yang mengaku mendapatkan tawaran bombastis. Akun Neo Historia Indonesia mengaku kalau mereka diminta untuk mengadu domba pendukung Anies dan PDIP atas kasus penistaan agama yang pernah dilakukan oleh Ahok pada tahun 2017.

Penulis merasa, banyak pihak yang sudah kehabisan kesabaran dengan kelakuan elit politik kita yang bisa dengan seenak udelnya bisa memainkan hukum sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, tak heran pada akhirnya banyak public figure, yang sebelumnya terkesan diam, mulai bersuara.

***

Ini sudah bukan masalah siapa yang akan menang pemilu, tapi ini sudah menyangkut masalah keadilan. Seperti yang dikatakan oleh Andovi, yang masyarakat inginkan adalah proses pemilu yang fair dan adil. Hanya itu.

Deadline pendaftaran akan ditutup pada tanggal 27 Agustus 2024 atau sekitar tujuh hari kerja lagi. PDIP telah menyatakan mereka akan tetap mengusung Anies pada tanggal tersebut, terlepas dari hasil rapat paripurna DPR yang sangat instan.

Bagaimana akhirnya? Mari kita nantikan bersama, dan semoga apa yang telah terjadi di Bangladesh tidak terjadi di sini.

Lawang, 21 Agustus 2024, terinspirasi setelah ramainya Peringatan Darurat di media sosial

The post Peringatan Darurat: Apa Memang Sedarurat Itu Situasi Politik Saat Ini? appeared first on Whathefan!.

Tingkah lakumu membuat rakyat meradang

Walau aparat keamanan menghadang

Suara aspirasi akan selalu berkumandang

***

Penulis, yang beberapa minggu terakhir sedang istirahat dari media sosial, memutuskan untuk mengecek linimasa Twitter selama beberapa jam.

Alasannya jelas, negara kita sedang bergejolak akibat berbagai keputusan yang dibuat oleh DPR dan pemerintah belakangan ini. Masyarakat menilai banyak poin-poin yang merugikan mereka.

Penulis sendiri kurang mendalami undang-undang mana saja yang dipermasalahkan. Penulis tahu, namun hanya kulit luarnya saja. Jika membaca dari berbagai media, memang banyak yang ngaco.

Yang membuat gemas adalah banyaknya hal yang sebenarnya tidak terlalu mendesak. Justru, undang-undang yang lebih urgent dan telah dituntut oleh rakyat agar segera disahkan malah belum selesai-selesai.

Seingat dan sepahaman penulis, yang paling membuat geram adalah revisi UU KPK. Banyak yang menilai ini adalah upaya melemahkan KPK dalam memberantas korupsi.

Selain itu, ada pula revisi Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana yang memuat hal-hal yang dianggap konyol sehingga ditertawakan oleh masyarakat, sekaligus menjadi pemicu mereka untuk bersuara lantang.

Hal ini diperparah dengan waktu pembahasannya yang baru dilakukan ketika masa jabatan mereka hendak berakhir, seolah mereka hanya sedang dikejar sesuatu yang tak tampak. Takut usulan tersebut tidak akan digolkan pada periode mendatang? Bisa jadi.

Ketika Mahasiswa Turun ke Jalan

Aksi Mahasiswa (Breaking News)

Saat penulis masih menjadi mahasiswa, tidak pernah sekalipun penulis ikut aksi demo. Yang pernah justru meliput mahasiswa demo, mengingat ketika kuliah penulis sempat bergabung dengan pers kampus.

Dulu, penulis menganggap kegiatan demo adalah hal yang percuma karena aspirasi kita tidak akan didengar oleh wakil rakyat. Apalagi, jika jumlahnya hanya segelintir orang.

Ketika berbagai masalah perundang-undangan ini menyeruak ke publik, penulis pun memahami bahwa aksi demo ini benar-benar bisa membawa perubahan dengan melihat para adik mahasiswa yang sedang berjuang demi kepentingan rakyat.

Mahasiswa dari seluruh Indonesia bersatu dan menuntut hal yang serupa. Dari yang penulis temukan di media sosial, setidaknya ada 7 hal yang dituntut.

1. Menolah RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan; Mendesak Pembatalan UU KPK dan UU SDA; Mendesak Disahkannya RUU PKS dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
2. Batalkan Pimpinan KPK Bermasalah Pilihan DPR.
3. Tolak TNI dan Polri Menempati Jabatan Sipil.
4. Stop Militerisme di Papu dan Daerah Lain; Bebaskan Tahanan Politik Papua Segera.
5. Hentikan Kriminalisasi Aktivis.
6. Hentikan Pembakaran Hutan di Kalimantan dan Sumatera yagn Dilakukan oleh Korporasi, dan Pidanakan Korporasi Pembakar Hutan, Serta Cabut Izinnya.
7. Tuntaskan Pelanggaran HAM dan Adili Penjahat HAM; Termasuk yang Duduk di Lingkaran Kekuasaan; Pulihkan Hak-Hak Korban Segera.

Bagi penulis sendiri, tujuh poin di atas merupakan permasalahan yang sedang mengepung Indonesia saat ini. Kegaduhan yang terjadi selama ini kebanyakan disebabkan oleh poin-poin tersebut.

Beberapa tahun terakhir ini, mahasiswa sering dianggap tertidur ketika ada isu-isu nasional mencuat. Mungkin keresahan yang sudah pada puncaknya ini membuat mereka terbangun.

Penulis salut dengan para agent of change ini, dan rasanya penulis tidak sendirian. Mayoritas masyarakat Indonesia mendukung aksi mereka dan memberikan bantuan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

Sayangnya, terjadi kejadian yang sangat tidak mengenakan ketika aksi mahasiswa digelar pada dua hari kemarin.

Bentrok Massa dan Aparat Keamanan

Bentrokan Antara Massa dan Aparat (Berita24)

Setahu penulis, batas waktu untuk melakukan demonstrasi adalah pukul 18:00. Jika sampai waktu tersebut massa belum membubarkan diri, aparat keamanan bisa membubarkan paksa.

Hanya saja, banyak yang bertahan di tempat karena mungkin merasa aspirasinya belum didengar. Menurut penulis, inilah pemicu kerusuhan yang terjadi di beberapa lokasi di Jakarta. Belum lagi kehadiran provokator non-mahasiswa.

Apalagi, aparat keamanan bertindak cukup beringas seperti yang terlihat pada video-video yang viral di dunia maya. Sama sekali tidak terlihat peran mereka sebagai pengayom masyarakat.

Para mahasiswa ini tidak bersenjata, tapi mereka dihantam sedemikian rupa seolah mereka adalah binatang. Perlakuan mereka benar-benar keji sehingga siapapun yang masih memiliki hati nurani akan merasa terluka.

Hal ini diperparah dengan anak-anak STM yang katanya ikut menyuarakan aspirasi mereka kemarin. Dari yang penulis amati, mereka hanya berbuat kerusuhan tanpa terlalu tahu apa yang sedang mereka perjuangkan. Sayang sekali.

Ditunggangi?

Yasonna Laoly (YouTube)

Hal lain yang membuat penulis merasa geram adalah ucapan-ucapan elit mengenai ada pihak yang menunggangi mahasiswa dalam aksi kemarin. Penulis heran, kenapa setiap ada aksi yang melibatkan banyak massa selalu dianggap ditunggangi.

Mereka memang ditunggangi, tapi ditunggangi kepentingan rakyat yang merasa haknya sebagai warga negara terancam. Para mahasiswa ini sadar bahwa merekalah garda terdepan untuk bersuara, sama seperti pada era reformasi 1998.

Bahwa ada yang memanfaatkan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok, memang benar adanya. Akan tetapi, kebanyakan dari mereka benar-benar sedang berupaya memperjuangkan keadilan untuk semua rakyat Indonesia.

Hasil akhir dari rangkaian peristiwa ini sendiri belum jelas. Kabarnya, DPR dan pemerintah sepakat untuk menunda pengesahan undang-undang yang dituntut oleh masyarakat. Yang diinginkan oleh para mahasiswa (dan kita) adalah penolakan, bukan sekadar ditunda.

Penutup

Mendiskusikan permasalahan tanpa membicarakan solusinya adalah hal yang percuma. Tapi jujur, penulis tidak punya kapabilitas untuk menyediakan solusi untuk semua permasalahan ini.

Yang bisa penulis katakan adalah setidaknya buat hal ini menjadi pelajaran bagi kita agar lebih bijak dalam menggunakan hak suara. Pilih wakil-wakil yang benar-benar bisa mewakili suara kita.

(Penulis tahu ini sangat utopis, sesuatu yang nampaknya tidak akan pernah terjadi sampai kapanpun. Walaupun begitu, tidak ada salahnya berharap dan berdoa)

Selain itu, kita pun jadi lebih melek hukum dengan peristiwa-peristiwa ini. Penulis, yang kurang tertarik dengan bidang hukum, jadi menaruh sedikit minat agar kelak bisa mengetahui pasal-pasal mana saja yang bermasalah.

Kita juga harus lebih bijak dalam menyampaikan aspirasi kita sesuai dengan kemampuan. Yang bisa turun ke jalan ya bagus, kalau hanya bisa mendukung dari media sosial juga monggo. Penulis sendiri mungkin hanya bisa melalui blognya ini.

Yang jelas, penulis berharap bahwa kita semua bisa mendapatkan pelajaran yang dipetik demi memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, bangsa Indonesia kita tercinta.

Kebayoran Lama, 25 September 2019, terinspirasi setelah mengamati isu-isu yang tengah memanas akhir-akhir ini.

Foto: Beritagar

The post Undang-undang yang Membuat Rakyat Meradang appeared first on Whathefan!.