Gaya Hidup, Biaya Hidup, dan “Yang Penting Hidup”

Entah apakah ada yang mengorkestrasikan di belakang atau tidak, belakangan ini Penulis sering menemukan sebuah pos maupun story yang intinya adalah “minta biaya hidup turun tapi gaya hidup selangit” atau “gaya hidup gue tinggi, makanya kerja keras bukan pasang spanduk.”

Di X, Penulis menemukan ada satu orang (tampaknya seorang influencer yang cukup terkenal) yang mengunggah hal serupa. Akibatnya, ia banyak diserang oleh netizen hingga kontraknya diputus oleh agensi dan kerja samanya dengan beberapa brand dihentikan.

Dalam konteks yang lebih luas, hal ini berhasil mengundang perdebatan yang cukup panas di berbagai platform media sosial. Salah satu teman Penulis, Zili, sampai membawa topik ini untuk didiskusikan bersama Penulis karena kebetulan salah satu temannya juga mengunggah story dengan tema serupa.

Trending

Presiden Satu Periode

Memahami Apa Beda Gaya Hidup dan Biaya Hidup

Sebelum menulis tulisan ini, Penulis menyempatkan diri menonton video dari Eno Bening yang berjudul “Hidup Tersiksa Penuh Buzzer Pula”. Video tersebut membahas isu yang akan Penulis bahas, di mana ia berangkat dari menetapkan definisi apa itu Gaya Hidup dan Biaya Hidup. Penulis akan berangkat dari titik yang sama dengan definisinya sendiri.

Singkatnya, Gaya Hidup adalah jalan hidup yang kita pilih, seringnya untuk kebutuhan tersier. Penulis misalnya, memiliki Gaya Hidup yang relatif hemat, kecuali sudah menyangkut barang hobi. Penulis akan berpikir berulang kali untuk membeli pakaian, tapi boros jika membeli buku, komik, hingga board game.

Biaya Hidup adalah pengeluaran yang wajib dikeluarkan agar kita bisa hidup secara layak. Kita butuh mengeluarkan uang untuk membeli makanan sehari-hari, membayar uang sewa kontrakan atau cicilan rumah, membeli bensin untuk motor, mendapat akses kesehatan serta pendidikan, dan lain sebagainya.

Terkadang ada Biaya Hidup yang berubah menjadi Gaya Hidup. Misal, makanan yang merupakan kebutuhan pokok akan berubah kalau setiap hari kita makan All You Can Eat (AYCE). Motor bisa jadi kebutuhan pokok, tapi bisa berubah jika kita membeli motor yang cicilannya melebihi pendapatan bulanan.

Tak jarang kalau Gaya Hidup ini malah membuat kita berpura-pura, seperti fenomena joki unik yang sempat Penulis bahas di tulisan sebelumnya. Ada juga persewaan barang-barang seperti iPhone dan tas branded, bahkan fenomena rental orang yang diangkat di film Rental Family.

Memang harus diakui ada orang yang hidupnya susah karena Gaya Hidup-nya tidak menyesuaikan dengan pemasukannya. Kalau kata peribahasa, lebih besar pasak daripada tiang.

Namun, melakukan generalisasi kalau semua orang yang menuntut kehadiran negara lebih banyak dalam permasalahan ini juga salah. Negara bertanggung jawab atas Ekonomi Makro dan berkewajiban mengatasi kemiskinan struktural, yang akan Penulis bahas di poin selanjutnya.

Memahami Peran Negara dalam Pemenuhan Biaya Hidup

Lantas, apa posisi pemerintah dalam situasi ini? Penulis sedang membaca buku Economics 101 karya Alfred Mill & Michele Cagan, CPA. Di awal buku tersebut, langsung dijelaskan apa itu Ekonomi serta perbedaan antara Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro.

Intinya di buku tersebut, Ekonomi Mikro adalah ilmu yang berfokus pada pengambilan keputusan individu dan bisnis, serta berfokus pada barang, jasa, dan sumber daya. Sementara itu, Ekonomi Makro adalah ilmu tentang bagaimana negara mengatasi kelangkaan.

Lebih luasnya lagi, Ekonomi Makro juga tentang bagaimana negara hadir dalam mengelola ekonomi secara keseluruhan, termasuk bagaimana mengatur harga-harga bahan pokok, mengatur inflasi, mengatur nilai tukar rupiah ke dolar, menghadirkan lapangan pekerjaan yang layak, dan masih banyak lagi.

Nah, terkadang kita melupakan kalau kondisi kita hari ini banyak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Misal, di sejumlah daerah susah untuk mencari daging ayam atau harganya sempat naik karena (salah satunya) diborong untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Kelangkaan solar di beberapa daerah juga menjadi contoh lain bagaimana “kurang” hadirnya negara dalam tugasnya secara Ekonomi Makro. Solar sering menjadi motor utama dalam distribusi berbagai kebutuhan masyarakat. Ketika solar langka, akan ada banyak hal yang terkena dampaknya.

Selain itu, jika mengambil data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan September 2026, tercatat ada kenaikan inflasi sebesar 3,28%. Makanan (salah satunya ayam ras), minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar, yang artinya memang ada kenaikan harga untuk kategori tersebut.

Jika kebutuhan-kebutuhan pokok jadi susah untuk didapatkan (alias menjadi langka), tugas negara adalah mengatasi agar hal tersebut tidak menjadi langka. Jika sudah menjadi langka, hal-hal pokok yang menjadi Biaya Hidup pun menjadi mahal, sehingga Biaya Hidup pun jadi naik.

Penulis belum lama ini mendengar cerita dari ibunya. Jadi pada satu waktu, ibu Penulis membeli kerupuk dari seorang pedagang karena merasa kasihan dagangannya masih banyak. Ibu Penulis tidak membeli banyak, hanya sekitar 3 bungkus yang totalnya Rp15 ribu.

Tahu apa respons dari pedagang tersebut? Alhamdulillah, akhirnya bisa beli beras. Bisa dilihat kalau untuk memenuhi Biaya Hidup yang standar saja (beras), pedagang tersebut harus menunggu dagangannya ada yang membeli. Mau bilang pedagang tersebut kurang kerja keras?

Inilah yang sering disebut sebagai kemiskinan struktural, di mana negara sebagai pemangku kebijakan gagal dalam menyejahterakan rakyatnya. Seharusnya, negara bisa hadir dan menjamin rakyatnya mampu memenuhi kebutuhan dasarnya alias Biaya Hidup-nya.

Negara juga harus bisa menghadirkan berbagai akses seperti pendidikan, lapangan pekerjaan, layanan publik, dan lain sebagainya yang dapat menaikkan taraf hidup rakyatnya. Kalau negara gagal menghadirkan hal-hal tersebut, wajar kalau ada yang menilai pemerintah seperti “memelihara kemiskinan” rakyatnya sendiri.

Boro-boro memikirkan gaya hidup, untuk makan besok saja masih banyak yang belum pasti. Bisa dibilang, mereka yang masuk ke dalam kategori ini bisa disebut sebagai “Yang Penting Hidup.” Mereka berusaha mati-matian untuk menyambung hidup dari hari ke hari tanpa kepastian apakah kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi.

Yang lebih bahaya lagi adalah kalau kita menganggap kategori “Yang Penting Hidup” ini sebagai Biaya Hidup. Padahal, seperti yang dikatakan Eno Bening dalam videonya, seharusnya yang masuk Biaya Hidup juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Mengapa Fenomena Ini Bisa Terjadi?

Orang-orang yang bilang “minta biaya hidup turun tapi gaya hidup selangit” atau “gaya hidup gue tinggi, makanya kerja keras bukan pasang spanduk” mungkin jarang berinteraksi dengan orang-orang kecil seperti pedagang kerupuk di atas, sehingga kacamata mereka pun relatif sempit.

Pernyataan tersebut seolah menyederhanakan permasalahan yang kompleks, bahwa tingginya Biaya Hidup disebabkan oleh kemalasan atau kurangnya kerja keras. Padahal, yang menentukan harga bahan pokok, pendapatan yang didapat, dan aksesibilitas bukan mereka sendiri.

Oh, ada satu lagi tulisan yang juga cukup menyakitkan hati: “lu yang miskin, yang disalahin pemerintah.” Penulis tidak perlu mengelaborasi ulang betapa salahnya kalimat tersebut. Kemungkinan besar, orang yang menulis hal tersebut tidak memahami apa itu Ekonomi Makro dan kemiskinan struktural.

Alasan kedua, mereka memang nirempati saja dan cenderung meremehkan kesulitan yang dihadapi oleh orang lain. Di kepala mereka, orang miskin sudah pasti karena mereka malas bekerja. Terkadang kita lupa, setiap individual punya titik start yang berbeda. Bukan hanya mulai dari nol, banyak yang harus mulai dari minus.

Memenuhi Biaya Hidup yang standar saja masih banyak yang kesulitan memenuhinya, meskipun mereka sudah banting tulang dari pagi hingga malam. Jangan sampai mereka jadi masuk ke golongan “Yang Penting Hidup” dengan kondisi yang jauh di bawah garis sejahtera.

Oleh karena itu, rasanya wajar kalau pada akhirnya gerakan “perlawanan” makin banyak. Bukan karena ada yang provokasi atau karena mereka agen Soros, tapi karena memang keresahan itu ada. Banyak yang merasa punya privilege untuk bisa menyuarakan aspirasi rakyat kecil, yang mungkin sudah tak punya tenaga lagi untuk sekadar mengeluh.

Bahkan, simbol tiga jari yang dipopulerkan oleh waralaba The Hunger Games juga menjadi ramai, mirip dengan viralnya bendera Jolly Roger dari waralaba One Piece beberapa waktu lalu. Keduanya memang sama-sama menjadi simbol perlawanan atas rezim yang sewenang-wenang kepada rakyatnya.

Penutup

Kalau mau curiga, Penulis malah merasa kalau ada “sesuatu” yang terus berusaha membenturkan antara rakyat dengan rakyat. Mengapa? Karena kalau rakyat bersatu dan punya “musuh” yang sama, maka kita akan menjadi begitu kuat. Hal ini sudah ditunjukkan ketika reformasi tahun 1998.

Kalau pun dugaan tersebut salah, Penulis juga bingung sendiri mengapa rasanya begitu mudah merendahkan sesama rakyat demi “melindungi” pemimpin yang dipuja. Masa ayam, sumber protein yang seharusnya jadi makanan pokok, disebut sebagai Gaya Hidup. Logikanya di mana?

Tulisan ini sebenarnya ingini mengajak kita semua untuk lebih bisa memahami satu sama lain dengan lebih baik lagi. Jangan mudah melabeli orang lain hanya dengan menggunakan pemahaman pribadi yang dangkal. Banyak orang yang hidupnya sedang susah, tidak perlu kita menghakimi mereka.

Semoga kita bisa lebih memahami mana yang disebut sebagai Gaya Hidup dan Biaya Hidup. Penulis juga berharap kehadiran pemerintah lebih nyata lagi untuk menghindari rakyatnya masuk ke dalam kategori “Yang Penting Hidup”.

Lawang, 31 Oktober 2026, terinspirasi dari berbagai isu yang belakangan ini ramai