Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, mengingat sudah lama digembar-gemborkan kalau ibu kota akan segera pindah dalam waktu dekat. Namun, Joko Widodo (Jokowi) hingga masa akhir jabatannya belum menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) untuk hal tersebut.

Dengan demikian, presiden terpilih Prabowo Subianto-lah yang mendapatkan tanggung jawab untuk membuat Keppres tersebut. Mengingat beliau telah menyatakan akan melanjutkan pembangunan IKN, rasanya hal tersebut tinggal menunggu waktu saja.

Trending

Setelah Menonton How to Train Your Dragon: The Hidden World

Menyorot IKN yang Problematik

Sudah Bermasalah Sejak Awal (Kompas)

Pada dasarnya, Penulis menyetujui ide untuk memindahkan ibu kota Indonesia keluar pulau Jawa, agar negara ini bisa mengurangi Jawasentrisnya. Selain itu, menghindari bencana alam seperti banjir dan pemerataan ekonomi menjadi alasan lainnya.

Namun, pada pelaksanaannya, ada banyak masalah yang disorot oleh berbagai pihak. Sejak hari pertama pengumumannya, menurut Penulis IKN ini sudah cukup bermasalah dan masalah tersebut terus bertambah setiap harinya.

Jokowi “meminta izin” untuk memindahkan ibu kota pada tanggal 16 Agustus 2019, setelah ia memastikan akan melanjutkan kepemimpinannya untuk periode kedua. Anehnya, agenda pemindahan ibu kota tidak ada dalam agenda kampanyenya.

Mega project ini pun tiba-tiba dimulai begitu saja. Logikanya, jika ini memang hal yang begitu penting dan dibutuhkan oleh masyarakat, mengapa tidak pernah disebutkan sekalipun dalam kampanyenya?

IKN pun mendapat stigma negatif sebagai ambisi Jokowi untuk menorehkan namanya dalam sejarah, sebagai presiden yang berhasil memindahkan ibu kota negara. Dalam kondisi ekonomi yang tidak sepenuhnya sehat, Jokowi seolah memaksakan keinginannya tersebut.

Setelah itu, masalah pun muncul satu demi satu. Yang paling Penulis sorot adalah tingginya konflik agraria dan perusakan lingkungan dalam pembangunan IKN. Entah sudah berapa yang sudah menjadi korban. Bahkan, untuk sekadar mendapatkan air bersih pun kesulitan.

Ironinya, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU) hingga 190 tahun untuk menarik investor. Kebijakan ini sempat mendapatkan sorotan karena durasinya yang sangat panjang, bahkan lebih lama dari perjanjian zaman kolonial yang “hanya” mendapatkan jatah 75 tahun.

Sudah mengeluarkan kebijakan seperti itu, investor pun tetap sulit didapatkan. Hingga tulisan ini diterbitkan, masih belum jelas seberapa banyak investor, terutama dari asing, yang benar-benar telah mengeluarkan uang untuk pembangunan di IKN.

Selain itu, alasan pemerataan ekonomi kerap dianggap kurang masuk akal. Apalagi, muncul kesan elitisme karena adanya aturan yang membatasi masyarakat yang bisa tinggal di dalam IKN. Analoginya, masyarakat biasa tidak boleh tinggal di daerah Jakarta Pusat.

Sudah dibuat seperti itu pun, para elit politik yang memegang jabatan di pemerintahan berkali-kali menunjukkan keengganan untuk pindah ke IKN. Jika mereka enggan pindah, lantas buat apa membangun ibu kota baru yang sudah menghabiskan anggaran negara sekitar Rp72,1 triliun?

Penjabaran di atas rasanya sudah cukup untuk menjelaskan bahwa harus diakui pembangunan IKN ini cukup problematik. Jika Prabowo ingin meneruskan pembangunan IKN, tentu harus ada gebrakan-gebrakan agar bisa terus dilanjutkan.

Menatap Masa Depan IKN di Bawah Kepemimpinan Prabowo

Prabowo Ketika Mengumumkan Kenaikan Gaji Guru (Jawa Pos)

Sejak masa-masa pemilihan presiden (pilpres), Prabowo sudah mengampanyekan berbagai program yang cukup menguras anggaran. Yang paling terlihat tentu saja program makan siang gratis, yang tampaknya sedang serius direalisasikan.

Selain itu, belum lama ini Prabowo juga meneken keputusan untuk menaikkan gaji guru-guru se-Indonesia, yang tentu juga membutuhkan anggaran. Lantas, apakah masih ada anggaran untuk membangun IKN, terlebih jika investor belum ada yang masuk?

Masalahnya, jika negara kekurangan uang, maka yang akan menjadi korban adalah rakyat. Meskipun kenaikan PPN 12% diumumkan akan ditunda sementara waktu, bukan berarti kita akan terbebas dari berbagai jenis tarikan yang jelas merugikan kita.

Dalam tulisan “Malangnya Jadi Masyarakat Kelas Menengah yang Terus Digencet”, Penulis pernah menjelaskan bahwa ke depannya masyarakat kelas menengah akan terus diperas melalui berbagai jalur. Tentu sulit untuk tidak berpikir hal ini dilakukan karena pemerintah sedang membutuhkan uang.

Sedihnya, ketika masyrakat kelas menengah terus diperas, masyarakat kelas atas justru bisa menikmati Tax Amnesty. Bagi Penulis, hal ini terasa sangat tidak adil. Pemerintah harus hati-hati dengan permainan pajak ini, karena banyak kasus revolusi di suatu negara terjadi karena rakyatnya merasa tertekan dengan pajak yang tak masuk akal.

Semoga saja Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan negara. Jika memang tidak memungkinkan, menunda pembangunan IKN bukanlah hal yang memalukan, apalagi jika memang ada kebutuhan lain yang lebih urgent.

Melanjutkan pembangunan pun silakan saja, asal uangnya ada dan bukan berasal dari hasil memeras rakyat kecil. Kalau mau galak, silakan palak saja orang-orang kaya yang abai dalam membayar pajak, bukannya justru diberi Tax Amnesty.

Penulis yakin jika IKN memang dibangun untuk kemakmuran rakyat, pasti banyak masyarakat yang akan mendukung. Namun, jika dalam proses pembangunannya saja sudah banyak masalah dan ketidakadilan, tentu akan menimbulkan banyak kekhawatiran.

Lawang, 30 November 2024, terinspirasi setelah ingin menyelesaikan draft artikel ini yang tak selesai-selesai

Sumber Featured Image: Jawa Pos

The post Menatap Masa Depan IKN di Bawah Kepemimpinan Prabowo appeared first on Whathefan!.

Karena kondisinya yang seperti itu, Budi berniat untuk pindah rumah. Ia merasa rumahnya sudah tidak terselamatkan lagi. Mau direnovasi seperti apapun, hasilnya akan tetap sama saja.

Masalahnya, Budi bukan orang kaya. Ia adalah orang miskin yang hutangnya tersebar hingga menumpuk tidak karuan. Tak jarang ia melakukan gali lubang tutup lubang.

Walaupun begitu, ada tetangganya yang tajir melintir bersedia meminjam uang ke Budi dengan syarat mudah. Namanya adalah Tomingsek, terkenal sebagai pengusaha yang sukses karena bisnisnya yang telah mendunia.

Tomingsek pun meminjami uang kepada Budi agar bisa memiliki rumah baru yang lebih layak huni. Budi, yang sudah terbayang-bayang akan memiliki rumah baru, langsung saja menandatangani surat perjanjian yang tidak dibacanya dengan cermat.

Maka setelah pembangunan yang dilakukan cukup cepat, Budi pindah ke rumah baru yang lebih bagus. Awalnya, ia merasa nyaman sekali di rumah tersebut.

Sayang, Budi tidak bisa menjaga rumahnya dengan baik. Satu per satu permasalahan yang muncul di rumah lamanya kini muncul di rumah barunya. Beberapa tetangganya mulai mengajukan protes akibat terkena imbas dari kebiasaan buruk Budi.

Belum lagi Tomingsek yang mulai menagih Budi untuk membayar hutangnya dengan bunga berlipat ganda. Di dalam surat perjanjian, apabila Budi tak mampu melunasi hutangnya dalam kurun waktu tertentu, maka rumah tersebut akan menjadi milik Tomingsek

Karena tak sanggup membayar, maka Budi harus merelakan rumahnya diambil alih oleh Tomingsek. Budi masih diiziinkan untuk tinggal di rumah tersebut, namun menjadi seorang jongos yang harus menjaga dan merawat rumah tersebut.

***

Berawal dari pertanyaan Ayu di pagi hari, penulis mendapatkan inspirasi untuk membuat analogi di atas. Ayu bertanya, apa alasan yang mengharuskan Indonesia harus memiliki ibu kota baru di Kalimantan sana.

Karena tidak ingin mengecewakan, penulis pun melakukan riset kecil-kecilan. Dirangkum dari berbagai sumber, inilah alasan-alasan mengapa Indonesia harus memiliki ibu kota baru:

1. Beban Jakarta sebagai ibu kota dan pusat bisnis terlalu berat
2. Jakarta mempunyai segudang permasalahan klasik seperti polusi, macet, dan lain-lain
3. Jakarta rawan bencana alam seperti banjir dan gempa bumi
4. Jumlah penduduk Jakarta sudah terlampau padat
5. Mengurangi jawasentris (56% penduduk Indonesia tinggal di Jawa, Produk Domestik Bruto (PDB) juga sangat dominan di mana 20.85% di Jabodetabek)
6. Tanah yang semakin sempit karena konversi lahan menjadi hunian penduduk
7. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Masalah yang dimiliki oleh Jakarta, ibu kota Indonesia yang sekarang, memang ada banyak sekali. Mau gubernurnya 10 orang pun belum tentu masalah tersebut dapat diselesaikan.

Benarkah Sudah Mendesak?

Jika kondisi ekonomi negara kita sedang baik-baik saja, tentu penulis sama sekali tidak merasa keberatan karena pada dasarnya penulis menyetujui permasalahan-permasalahan yang diajukan sebagai dasar perpindahan ibu kota.

Masalahnya, menurut penulis ekonomi negara kita tidak sedang baik-baik saja. Tidak perlu membayangkan hutang negara yang jumlahnya ribuan triliun, di berita banyak judul tulisan yang menunjukkan tunggakan negara di berbagai sektor.

Contohnya adalah BPJS. Banyaknya tunggakan di sektor ini pada akhirnya membuat pemerintah memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebanyak 100 persen, walaupun katanya belum keputusan final.

Kabar ini penulis dengar dari teman kantor penulis, dan jujur membuat terkejut. Tentu muncul pertanyaan, mengapa anggaran untuk memindahkan ibu kota tidak digunakan untuk melunasi tunggakan-tunggakan semacam ini?

Uangnya Darimana?

Dilansir dari CNBC Indonesia, dibutuhkan kurang lebih 466 triliun rupiah untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Dari mana kita bisa mendapatkan dana tersebut?

Sebanyak 19,2% atau Rp89,472 triliun diambil dari APBN, 26,2% atau Rp122,092 triliun dari swasta, dan 54,6% atau Rp254,436 triliun dari KPBU atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

Tidak ada secara eksplisit menyatakan bahwa negara akan menggunakan hutang untuk membangun ibu kota baru. Tapi, secara implisit?

Dana tersebut digunakan untuk berbagai hal, seperti membangun infrastuktur gedung, jalan, pembukaan lahan baru, jalur transportasi umum, penyediaan listrik dan air bersih, dan masih banyak lainnya.

Jika rencana ini benar-benar akan direalisasikan dalam waktu dekat, semoga kita bisa banyak belajar dari negara-negara lain yang sukses memindahkan ibu kotanya.

Penutup

Ayu, yang memang cukup menyoroti permasalahan lingkungan, melihat sisi lain dari rencana ini. Gadis tersebut mengkhawatirkan tentang ancaman terulangnya “kerusakan” Jakarta di Kalimantan.

Menurutnya, masyarakat kita belum memiliki kesadaran lingkungan terlalu tinggi. Hal remeh seperti buang sampah pada tempatnya saja susahnya minta ampun. Jika sampai Kalimantan menjadi rusak karena itu, tentu akan menjadi pukulan bagi kita semua.

Kami berdua menutup diskusi dengan mengatakan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mencegah pemerintah memindahkan ibu kota ini. Sebagai warga negara yang baik, kami hanya bisa mengeluarkan aspirasi seperti ini.

Yang jelas, penulis berharap perpindahan ibu kota yang telah diteken ini akan membawa kebaikan sebesar-besarnya bagi masyarakat kita, bukan menguntungkan pihak lain yang dari dulu selalu berebut kue lezat bernama Indonesia.

Semoga saja, kejadian yang menimpa Budi pada cerita di atas tidak akan sampai terjadi pada bangsa kita.

Kebayoran Lama, 31 Agustus 2019, terinspirasi dari diskusi dengan Ayu terkait masalah perpindahan ibu kota

Photo by Ghani Noorputrawan on Unsplash

The post Analogi Perpindahan Ibu Kota appeared first on Whathefan!.