Connect with us

Politik & Negara

Analogi Perpindahan Ibu Kota

Published

on

Alkisah di suatu negeri, hidup seseorang bernama Budi. Ia tinggal di sebuah rumah yang kondisinya sudah mengenaskan. Atap bocor, dinding berlubang, kualitas airnya buruk, barangnya penuh di mana-mana, banyak hewan pengerat, dan lain sebagainya.

Karena kondisinya yang seperti itu, Budi berniat untuk pindah rumah. Ia merasa rumahnya sudah tidak terselamatkan lagi. Mau direnovasi seperti apapun, hasilnya akan tetap sama saja.

Masalahnya, Budi bukan orang kaya. Ia adalah orang miskin yang hutangnya tersebar hingga menumpuk tidak karuan. Tak jarang ia melakukan gali lubang tutup lubang.

Walaupun begitu, ada tetangganya yang tajir melintir bersedia meminjam uang ke Budi dengan syarat mudah. Namanya adalah Tomingsek, terkenal sebagai pengusaha yang sukses karena bisnisnya yang telah mendunia.

Tomingsek pun meminjami uang kepada Budi agar bisa memiliki rumah baru yang lebih layak huni. Budi, yang sudah terbayang-bayang akan memiliki rumah baru, langsung saja menandatangani surat perjanjian yang tidak dibacanya dengan cermat.

Maka setelah pembangunan yang dilakukan cukup cepat, Budi pindah ke rumah baru yang lebih bagus. Awalnya, ia merasa nyaman sekali di rumah tersebut.

Sayang, Budi tidak bisa menjaga rumahnya dengan baik. Satu per satu permasalahan yang muncul di rumah lamanya kini muncul di rumah barunya. Beberapa tetangganya mulai mengajukan protes akibat terkena imbas dari kebiasaan buruk Budi.

Belum lagi Tomingsek yang mulai menagih Budi untuk membayar hutangnya dengan bunga berlipat ganda. Di dalam surat perjanjian, apabila Budi tak mampu melunasi hutangnya dalam kurun waktu tertentu, maka rumah tersebut akan menjadi milik Tomingsek

Karena tak sanggup membayar, maka Budi harus merelakan rumahnya diambil alih oleh Tomingsek. Budi masih diiziinkan untuk tinggal di rumah tersebut, namun menjadi seorang jongos yang harus menjaga dan merawat rumah tersebut.

***

Berawal dari pertanyaan Ayu di pagi hari, penulis mendapatkan inspirasi untuk membuat analogi di atas. Ayu bertanya, apa alasan yang mengharuskan Indonesia harus memiliki ibu kota baru di Kalimantan sana.

Karena tidak ingin mengecewakan, penulis pun melakukan riset kecil-kecilan. Dirangkum dari berbagai sumber, inilah alasan-alasan mengapa Indonesia harus memiliki ibu kota baru:

  1. Beban Jakarta sebagai ibu kota dan pusat bisnis terlalu berat
  2. Jakarta mempunyai segudang permasalahan klasik seperti polusi, macet, dan lain-lain
  3. Jakarta rawan bencana alam seperti banjir dan gempa bumi
  4. Jumlah penduduk Jakarta sudah terlampau padat
  5. Mengurangi jawasentris (56% penduduk Indonesia tinggal di Jawa, Produk Domestik Bruto (PDB) juga sangat dominan di mana 20.85% di Jabodetabek)
  6. Tanah yang semakin sempit karena konversi lahan menjadi hunian penduduk
  7. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Masalah yang dimiliki oleh Jakarta, ibu kota Indonesia yang sekarang, memang ada banyak sekali. Mau gubernurnya 10 orang pun belum tentu masalah tersebut dapat diselesaikan.

Benarkah Sudah Mendesak?

Jika kondisi ekonomi negara kita sedang baik-baik saja, tentu penulis sama sekali tidak merasa keberatan karena pada dasarnya penulis menyetujui permasalahan-permasalahan yang diajukan sebagai dasar perpindahan ibu kota.

Masalahnya, menurut penulis ekonomi negara kita tidak sedang baik-baik saja. Tidak perlu membayangkan hutang negara yang jumlahnya ribuan triliun, di berita banyak judul tulisan yang menunjukkan tunggakan negara di berbagai sektor.

Contohnya adalah BPJS. Banyaknya tunggakan di sektor ini pada akhirnya membuat pemerintah memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebanyak 100 persen, walaupun katanya belum keputusan final.

Kabar ini penulis dengar dari teman kantor penulis, dan jujur membuat terkejut. Tentu muncul pertanyaan, mengapa anggaran untuk memindahkan ibu kota tidak digunakan untuk melunasi tunggakan-tunggakan semacam ini?

Uangnya Darimana?

Dilansir dari CNBC Indonesia, dibutuhkan kurang lebih 466 triliun rupiah untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Dari mana kita bisa mendapatkan dana tersebut?

Sebanyak 19,2% atau Rp89,472 triliun diambil dari APBN, 26,2% atau Rp122,092 triliun dari swasta, dan 54,6% atau Rp254,436 triliun dari KPBU atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

Tidak ada secara eksplisit menyatakan bahwa negara akan menggunakan hutang untuk membangun ibu kota baru. Tapi, secara implisit?

Dana tersebut digunakan untuk berbagai hal, seperti membangun infrastuktur gedung, jalan, pembukaan lahan baru, jalur transportasi umum, penyediaan listrik dan air bersih, dan masih banyak lainnya.

Jika rencana ini benar-benar akan direalisasikan dalam waktu dekat, semoga kita bisa banyak belajar dari negara-negara lain yang sukses memindahkan ibu kotanya.

Penutup

Ayu, yang memang cukup menyoroti permasalahan lingkungan, melihat sisi lain dari rencana ini. Gadis tersebut mengkhawatirkan tentang ancaman terulangnya “kerusakan” Jakarta di Kalimantan.

Menurutnya, masyarakat kita belum memiliki kesadaran lingkungan terlalu tinggi. Hal remeh seperti buang sampah pada tempatnya saja susahnya minta ampun. Jika sampai Kalimantan menjadi rusak karena itu, tentu akan menjadi pukulan bagi kita semua.

Kami berdua menutup diskusi dengan mengatakan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mencegah pemerintah memindahkan ibu kota ini. Sebagai warga negara yang baik, kami hanya bisa mengeluarkan aspirasi seperti ini.

Yang jelas, penulis berharap perpindahan ibu kota yang telah diteken ini akan membawa kebaikan sebesar-besarnya bagi masyarakat kita, bukan menguntungkan pihak lain yang dari dulu selalu berebut kue lezat bernama Indonesia.

Semoga saja, kejadian yang menimpa Budi pada cerita di atas tidak akan sampai terjadi pada bangsa kita.

 

Kebayoran Lama, 31 Agustus 2019, terinspirasi dari diskusi dengan Ayu terkait masalah perpindahan ibu kota

Photo by Ghani Noorputrawan on Unsplash

Politik & Negara

Jam Malam Corona

Published

on

By

Tahun sudah berganti, namun masalah yang kita hadapi justru semakin banyak. Selain banyaknya bencana di awal tahun, Covid-19 masih belum menunjukkan tanda-tanda akan pergi dari muka bumi.

Berbagai aturan dan protokol kesehatan sudah dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan ini. Bahkan, presiden dengan bangganya menyatakan Indonesia bisa mengatasi virus ini.

Benarkah demikian? Entahlah, Penulis tidak berani memberikan penilaian.

Di antara semua aturan yang diterapkan demi menekan kenaikan pasien Covid-19, adanya jam malam lah yang paling tidak Penulis pahami.

Nasib Para Penjaja Makanan di Malam Hari

Penjual Nasi Goreng (BisikanBisnis.com)

Jika alasannya untuk menghindari kerumunan, kenapa tidak melakukan pembatasan saja seperti yang diterapkan pada siang hari?

Kalau Penulis sendiri mungkin tidak terlalu mendapatkan efeknya secara langsung. Paling hanya kebingungan jika sedang lapar dan tidak ada makanan di rumah.

Yang Penulis pikirkan adalah bagaimana dengan penjual makanan yang hanya berjualan di malam hari seperti penjual nasi goreng, sate, martabak, dan lain sebagainya.

Makanan-makanan tersebut umumnya hanya ditemukan pada malam hari. Jika mereka dilarang berjualan karena jam malam, lantas darimana penjualnya mendapatkan pemasukan?

Berjualan siang hari? Penulis yakin ada alasan-alasan mengapa mereka tidak bisa melakukan hal tersebut.

Bagaimana dengan anak kos yang tidak memiliki kemampuan memasak? Kalau malam sudah tiba, di mana mereka bisa mendapatkan makanan?

Jangankan tempat berjualan makan, minimarket pun sudah pada tutup semua. Kalau beli makanan dari sore, pasti malamnya sudah dingin.

Penulis pun membayangkan, pelarangan jam malam ini tentu bisa diterima jika ada solusi dari pemerintah. Mungkin dengan membeli dagangan para penjual tersebut untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Implementasinya memang sulit, tapi itu lebih baik daripada hanya melakukan pelarangan tanpa memberi solusi apapun. Rakyat butuh makan dan sudah seharusnya pemerintah hadir.

Atau setidaknya, biarlah usaha makan itu tetap buka karena penjual dan pembelinya sama-sama membutuhkan. Usaha lain yang tidak berkaitan dengan perut mungkin bisa ditutup.

Penutup

Dulu di tempat kerja Penulis, kantor menerapkan jam masuk dimajukan satu jam. Para karyawannya pun heran, apa Covid-19 mulai beraksi di atas jam sembilan pagi.

Hal yang sama pun berlaku untuk aturan jam malam ini. Yang namanya virus tidak mengenal waktu. Ia bisa menyerang siapa saja dan kapan saja.

Ketika mencoba mencari berbagai informasi, Penulis belum menemukan berita yang menyatakan kalau pemberlakukan jam malam berhasil meredam Covid-19.

Penulis hargai kebijakan ini sebagai upaya pemerintah untuk menekan angka pasien Covid-19. Hanya saja, menurut pendapat pribadi Penulis hal ini kurang efektif.

Bagaimana jika masyarakat yang merasa stres karena tidak boleh keluar malam, akhirnya malah berkumpul di siang hari dan menimbulkan kerumunan yang padat? Kan sama saja jadinya.

Kalau mau total kan sebenarnya memang harus lockdown seperti negara lain. Hanya saja, negara kita rasanya belum mampu menghidupi ratusan juta rakyatnya sekaligus.

 

 

Lawang, 27 Januari 2020, terinspirasi dari banyaknya penjual dan pembeli makanan yang merasa dirugikan dengan kebijakan ini

Foto: Liputan 6

Sumber Artikel: Ada Jam Malam, Bisakah Tekan Kasus Virus Corona? (klikdokter.com)

Continue Reading

Politik & Negara

Negara Demokrasi?

Published

on

By

Serius tanya, benarkan negara kita benar-benar menganut bentuk pemerintahan demokrasi? Yakin bukan bentuk pemerintahan yang lain?

Penulis bukan orang yang paham dengan dunia politik. Isme-isme yang ada di dunia pun tidak hafal. Membedakan sosialisme dan komunisme saja tidak bisa.

Walaupun begitu sebagai orang awam, Penulis benar-benar bertanya, apakah benar Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi?

***

Kalau dari sumber-sumber yang Penulis baca, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua rakyatnya mendapatkan hak yang sama untuk menentukan hidupnya.

Pasti ada penjelasan yang lebih njelimet lagi, tapi orang awam seperti Penulis menganggap praktik demokrasi yang paling mudah dipahami adalah Pemilu.

Beda sama eranya Pak Harto yang penuh tekanan, sekarang semua rakyat yang memenuhi syarat bisa menentukan siapa wakil mereka di parlemen.

Mau profesor mau pengangguran, suaranya sama. Kita semua bisa memilih wakil yang dianggap terbaik, tapi nama-namanya disodorkan sama partai politik.

Masalahnya, apa benar mereka benar-benar mewakili rakyatnya? Apakah mereka lebih mementingkan kepentingan kelompok alias partainya?

Apa jangan-jangan mereka mendahulukan kepentingan orang-orang yang ada di balik layar, yang diam-diam mengendalikan negara ini seperti Willy Tybur mengendalikan Marley?

Konspirasi oh konspirasi!

***

Harapannya dengan sistem demokrasi, kita bisa dapat pemimpin yang terbaik kan? Yang pilihan rakyat, yang benar-benar memikirkan kebutuhan rakyatnya dibandingkan perutnya sendiri.

Sistem demokrasi seharunya membuat siapapun berkesempatan untuk berbakti kepada negaranya, menjadi pemimpin yang amanah dan dicintai rakyatnya.

Tapi kalau lihat televisi dan berita, kok kayaknya yang mimpin negara ini ya orang-orang yang itu-itu saja ya? Malah ada orang dari orde baru yang masih eksis hingga saat ini.

Kok kayaknya negara ini dikuasai sama kelompok yang itu-itu saja ya? Itu yang keliatan di layar kaca, yang di balik layar pasti ada lebih banyak.

Kalau negara ini dikuasai kelompok yang itu-itu saja, bukankah lebih cocok kalau negara ini disebut sebagai negara oligarki?

***

Buat yang belum tahu, gampangnya oligarki itu bentuk pemerintahan yang negaranya dikuasai oleh kelompok elit tertentu. Bisa dari pihak partai, militer, orang yang berduit, dan sebagainya.

Terdengar familiar, kan?

Sekarang  kalau bapak atau ibunya pejabat, bisa saja anaknya bakal jadi penerus mereka. Enggak percaya? Anak dan mantu presiden yang sekarang berhasil jadi walikota.

Itu yang sering disorot sama media, yang jarang disorot? Lebih banyak lagi! Kayaknya hampir di semua daerah mengalami problematika yang sama.

Mau memunculkan diri sendiri atau orang lain yang dianggap mampu memimpin, hampir enggak mungkin kalau enggak punya duit dan dukungan partai politik!

***

Demokrasi identik dengan kebebasan berpendapat. Apakah di sini seperti itu? Rasanya belum, buktinya banyak yang terjerat UU ITE kalau berseberangan!

Kalau kita ngata-ngatain presiden seperti rakyat Amerika Serikat mengolok-olok Trump, hampir bisa dipastikan kita akan berakhir di balik jeruji.

Jadi coba direnungkan lagi, apa benar negara kita negara demokrasi?

 

 

 

Lawang, 15 Januari 2021, terinspirasi dari para “pemimpin” di televisi yang kayaknya itu-itu saja orangnya

Foto:

Continue Reading

Politik & Negara

Karut-Marut Negeriku…

Published

on

By

Menjelang akhir tahun, entah mengapa kondisi Indonesia seolah makin karut-marut seolah semua masalah dari berbagai aspek tumpah ruah menjadi satu.

Dua orang menteri tertangkap tangan KPK, di mana yang satu secara keji dan tidak bermoral mengkorupsi dana bantuan sosial (bansos) untuk pandemi Covid-19.

Pengumuman pengadaan vaksin yang akan diimpor dari berbagai negara, namun mayoritas masyarakat harus mengeluarkan dana pribadi untuk bisa mendapatkannya.

Berbagai “drama” yang silih berganti terkait Habib Rizieq Shihab, mulai dari kepulangan beliau, acara Maulid Nabi yang dianggap melanggar protokol kesehatan, tes swab, hingga yang terbaru kasus penembakan di Tol Cikampek.

Mencuatnya kembali Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang “kabarnya” ingin memeras Pancasila menjadi Ekasila yang berisi Gotong Royong.

Penulis pun jadi berpikir, sebenarnya ada apa dengan negeri ini?

Apa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua kejadian ini?

Kenapa banyak pihak seolah-olah merasa dirinya lah yang paling benar, sedangkan yang kontra pasti salah?

Mau sampai kapan keriuhan-keriuhan seperti ini akan terus terjadi?

Mau sampai kapan?

***

Muncul teori konspirasi di kepala Penulis. Bagaimana jika situasi seperti ini sengaja diciptakan agar generasi mudanya menjadi apatis dan tidak peduli dengan kondisi negaranya?

Hal ini diperparah dengan banyaknya candu yang bisa menjangkiti para generasi muda. Sosial media, game, anime, K-Pop, banyak sekali sarana hiburan yang membuai kita menjadi acuh terhadap kondisi negaranya sendiri.

Kalo generasi muda tidak peduli dengan negaranya sendiri, maka orang-orang yang “berkepentingan” akan terus mengendalikan negara ini. Kalau becus sih tidak masalah, kalau inkompeten?

Iya, Penulis sadar dirinya juga termasuk yang tidak bisa berbuat banyak melihat kondisi negara sekarang. Tapi setidaknya, kita perlu tahu apa saja yang sedang terjadi di negara ini sehingga tidak mudah dikendalikan oleh “tangan-tangan yang tidak terlihat”.

***

Penulis jadi berpikir lagi, apakah keriuhan ini terjadi karena kita sekarang bisa terkoneksi ke internet selama 24 jam? Apakah keriuhan terjadi karena adanya media sosial?

Sewaktu kecil, ketika koneksi internet belum selancar sekarang dan media sosial belum ada, rasanya jarang sekali terjadi keriuhan semacam ini.

Ingin tahu berita ya hanya dari berita di televisi, radio, atau koran. Sekarang, semua bisa menjadi wartawan dan ahli dalam bidang apapun berkat media sosial.

Memang kebebasan pers menjadi hadiah yang berharga dari reformasi. Tapi rasanya kok sekarang jadi kebablasan, belum lagi media-media yang dimiliki oleh orang berkepentingan…

***

Penulis adalah tipe orang yang cenderung realistis. Melihat semua hal yang sedang terjadi di negeri ini, Penulis sadar dirinya tidak bisa berbuat banyak.

Penulis juga menyadari bahwa dirinya hanyalah sekadar penonton yang sedang melihat “panggung sandiwara” yang dilakukan oleh orang-orang.

Entah sampai kapan kondisi seperti ini akan terus berlangsung. Hingga tahun 2024 ketika presiden telah berganti? Penulis tidak yakin sama sekali.

Selama masih ada orang-orang yang memprioritaskan kepentingan dirinya sendiri ataupun kelompoknya, negara kita tercinta akan masih menyuguhkan banyak sekali drama yang karut-marut tak karuan.

 

 

 

Lawang, 8 Desember 2020, terinspirasi dari karut-marutnya suasana negara Indonesia kita tercinta akhir-akhir ini

Foto: Mufid Majnun

Continue Reading

Sedang Trending

Copyright © 2021 Whathefan