Selain itu, masyarakat juga benar-benar dirugikan karena mereka yang selama ini menggunakan Pertamax ternyata sama saja dengan menggunakan Pertalite. Bayar lebih untuk barang yang lebih murah, kan menjengkelkan, ya?

Entah mengapa rasanya 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran benar-benar penuh dengan permasalahan. Saking banyaknya, masyarakat pun dibuat pusing olehnya. Narasi “Indonesia Gelap” dan tagar #KaburAjaDulu pun mencuat.

Trending

Polemik Larangan Berjualan di TikTok Shop

Pada tulisan kali ini, Penulis ingin mengeluarkan semua unek-uneknya tentang berbagai isu yang sempat dan sedang panas dibicarakan. Siapkan obat sakit kepala, karena tulisan ini berpotensi mendatangkan sakit kepala kepada Pembaca!

Berbagai Isu yang Membuat Sakit Kepala

Mari kita bicarakan isu-isu yang relatif lebih “ringan” terlebih dahulu, yang sebenarnya juga kurang pas disebut “ringan” karena efek sakit kepalanya juga tidak main-main. Awal tahun ini, kita dipusingkan dengan masalah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%.

Meskipun pada akhirnya hanya diterapkan kepada barang-barang tertentu, buruknya komunikasi pemerintah menimbulkan gejolak di masyarakat, seolah pemerintah memang sengaja melakukan tes ombak dulu sebelum membuat keputusan.

Selanjutnya ada kasus situs web Coretax, yang menghabiskan anggaran hingga Rp1,2 triliun dengan hasil yang sangat mengecewakan. Entah sudah berapa kali keluhan yang disematkan kepada situs tersebut karena tidak bisa menjalankan fungsi dasar.

Masalah LPG 3 kg yang sempat dilarang untuk dijual ke agen-agen sempat ramai dan mendapatkan banyak kecaman, sebelum Presiden Prabowo tampil sebagai pahlawan untuk membatalkan kebijakan tersebut.

Kalau Penulis pribadi merasa paling jengkel dengan pernyataan dari Presiden Prabowo yang mengatakan kalau pohon sawit ‘kan sama-sama pohon, sehingga kita tidak perlu takut dengan deforestasi. Penulis tak menyangka ucapan tersebut muncul dari mulut seorang presiden yang Penulis anggap pintar.

Belakangan ini, PHK besar-besaran juga marak terjadi di banyak tempat, termasuk PT Sritex yang tutup. Jangan lupa, saat artikel ini ditulis, rupiah sudah tembus ke angka Rp16.580, lebih buruk dibandingkan saat Krisis Moneter 1998.

Belum lagi masalah yang masih diliputi oleh banyak misteri seperti Pagar Laut. Entah mengapa semua isu-isu ini datang dalam waktu yang berdekatan, seolah tidak memberi kita jeda untuk sekadar bernapas.

Makan Bergizi Gratis dan Efisiensi Anggaran

Salah satu program kerja Presiden Prabowo yang paling sering disorot belakangan ini tentu saja Makan Bergizi Gratis (MBG), yang memang sejak masa kampanye menjadi program andalan Prabowo-Gibran.

Ada yang melaporkan makanan yang disajikan basi dan kurang bermutu, meski Penulis pribadi mendapatkan testimoni yang positif dari anak-anak Karang Taruna yang duduk di bangku SMP. Penulis juga mendapat laporan ada sekolah yang belum kebagian jatah.

Terlepas dari kualitasnya, sejak awal banyak yang menganggap kalau program ini sangat boros anggaran dan dikhawatirkan tidak tepat sasaran. Bukti nyata borosnya program ini adalah ditetapkannya efisiensi anggaran dari semua lini, termasuk pendidikan itu sendiri.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dihemat hingga Rp22,54 triliun, sedangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dihemat hingga Rp8 triliun. Total target dana yang akan didapatkan setelah melakukan efisiensi ini adalah RP750 triliun.

Namun, entah mengapa Penulis merasa efisiensi yang diterapkan ini rasanya kok cuma gimmick semata. Alasannya, kalau memang mau efisiensi yang ketat, kurangi gaji pejabat publik dan cabut fasilitas-fasilitas yang kurang perlu. Penulis yakin, anggaran yang dihemat akan lumayan besar.

Selain itu, RUU Perampasan Aset untuk para koruptor juga tak kunjung disahkan. Jika koruptor berhasil dimiskinkan, tentu itu akan mengembalikan kerugian negara yang telah dicuri.

Sayangnya, tampaknya pemerintah kita belum seberani itu dan lebih memilih untuk mengorbankan banyak hal lewat efisiensi. Korbannya? Tentu masyarakat, di mana tak sedikit pegawai pemerintah yang terancam atau bahkan sudah di-PHK.

Untuk apa efisiensi yang dilakukan ini? Selain untuk membiayai MBG, dana yang ada akan dijadikan modal awal untuk Danantara.

Skeptisme Mengelilingi Danantara

Dengan semua isu yang terjadi hanya dalam beberapa bulan terakhir ini, tentu banyak masyarakat (termasuk Penulis) jadi merasa skeptis dengan Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Danantara, yang akan mengelola dana hingga 14 ribu triliun.

Dana tersebut didapatkan dari aset tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni Pertamina, PLN, Mind ID, BRI, BNI, Bank Mandiri, dan Telkom Indonesia. Nantinya aset-aset tersebut akan digunakan untuk membiayai banyak proyek strategis, termasuk hilirisasi.

Secara konsep, proyek Danantara memang potensial, tapi kekhawatiran mengenai potensi korupsinya lebih menakutkan. Sentimen publik makin negatif karena diketuai oleh mantan napi koruptor, Burhanuddin Abdullah.

Apalagi, berdasarkan undang-undang yang telah disahkan oleh DPR membuat Danantara tidak bisa diaudit oleh KPK dan BPK, kecuali atas permintaan dari DPR. Masalah transparasi menjadi isu utama yang membuat masyarakat menjadi skeptis.

Kasus korupsi Pertamina yang baru saja terungkap seolah menegaskan kalau para elite politik kita sulit untuk diberikan amanah dalam mengelola uang dengan nominal yang fantastis. Jangan sampai Danantara akan menjadi mega korupsi selanjutnya mengalahkan kasus Pertamina.

Selain itu, jika Danantara ini memang program kerja yang bagus, mengapa tidak dikampanyekan oleh Presiden Prabowo saat masa kampanye? Ini seolah mengulang Ibu Kota Negara (IKN) yang juga tidak dikampanyekan oleh Joko Widodo di tahun 2019.

Indonesia Gelap dan #KaburAjaDulu

Itulah beberapa isu yang cukup membuat masyarakat merasa pusing dengan kondisi negara saat ini. Beberapa isu lain yang tidak Penulis singgung adalah revisi UU Minerba dan kembalinya multifungsi TNI/Polri seperti zaman Orde Baru.

Ini semua pada akhirnya membuat banyak orang menyuarakan Indonesia Gelap (yang dibantah oleh pemerintah) dan memicu gerakan #KaburAjaDulu. Sudah banyak yang turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi.

Parahnya, respons pemerintah cenderung defensif dan justru melakukan serangan balik, mulai dari tidak terima dengan Indonesia Gelap hingga menyematkan status “tidak nasionalis” kepada masyarakat yang memilih kabur ke luar negeri dan “jangan balik lagi”.

Padahal, seharusnya pemerintah intropeksi diri mengapa gerakan ini sampai muncul dan memikirkan solusinya. Kan masalahnya banyak yang timbul dari sisi pemerintah, ya masa solusinya masyarakat yang harus memikirkannya?

Teman Penulis bahkan sampai berpendapat bahwa bisa bertahan hidup hari ini saja sudah luar biasa. Masih bisa napas pun sudah alhamdulillah, walau ia bercelutuk bernapas pun susah di Jakarta karena polusinya yang luar biasa.

Pertanyaan besarnya adalah, mau sampai kapan kita dibuat pusing oleh negara ini? Kita sudah berusaha menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara dengan taat membayar pajak, tapi justru terus dizalimi seperti ini.

Mungkin memang sudah saatnya doa “ampunilah dosa para pemimpin kami” diganti dengan “berikanlah balasan yang setimpal kepada para pemimpin kami”. Yang jelas di bulan puasa yang sedang berlangsung saat ini, rasanya kita perlu banyak beristigfar dalam menghadapi berbagai masalah negara ini.

Lawang, 3 Maret 2025, terinspirasi setelah merasa pusing dengan kondisi negara saat ini

Sumber Featured Image:

Sumber Artikel:

• greenpeaceid • Instagram
• kokbisa • Instagram
• ngomonginuang • Instagram
• finfolkmoney • Instagram

The post Mau Sampai Kapan Kita Dibuat Pusing oleh Negara? appeared first on Whathefan!.

Mungkin yang paling populer adalah Sunda Empire yang sampai dibahas di acara sebesar Indonesia Lawyers Club. Perwakilan dari kerajaan tersebut menyebutkan banyak sekali fakta mencengangkan yang susah dipercaya.

Banyak yang menyebutkan orang tersebut terlihat sangat halu karena banyak fakta dan sejarah ngawur yang akan membuat sebagian besar orang heran atau menertawakannya.

Pertanyaannya, perlukah hal-hal semacam ini diberi spotlight berlebih?

Isu-Isu Besar yang Tenggelam

Isu Besar yang Tenggelam (Pikiran-Rakyat.com)

Penulis ingat, di awal tahun 2020 ini banyak sekali kejadian yang membuat kita mengelus dada. Selain banyaknya bencana, ada banyak kasus-kasus hukum yang sedang disorot.

Ada kasus Jiwasraya, Omnibus Law, klaim China atas Natuna, kasus yang menjerat petinggi partai pemerintah, KPK yang terlihat lemah, dan lain sebagainya.

Sayangnya sejak kerajaan-kerajaan ini naik ke permukaan, berita-berita tersebut seolah tenggelam begitu saja. Media memberitakannya dari berbagai sudut pandang.

Ada dua kemungkinan kenapa hal ini bisa terjadi. Pertama, media mengikuti kemauan pasar yang lebih tertarik dengan isu-isu bombastis yang sebenarnya tak terlalu penting.

Kedua, ada “konspirasi” yang disengaja agar isu-isu besar tertutup oleh munculnya kerajaan-kerajaan ini. Perhatian masyarakat yang mudah teralihkan pun mengikutinya dengan patuh.

Entah yang mana yang benar di antara kedua kemungkinan tersebut. Bisa saja Penulis yang salah.

Memilih untuk Tidak Peduli

Perlukah Ditonton? (YouTube)

Jika muncul hal-hal yang berbau bombastis namun kurang penting, Penulis biasanya memilih untuk mengabaikannya. Hingga hari ini, Penulis juga kurang tertarik untuk menonton video sang petinggi Sunda Empire yang sedang menjadi trending.

(Penulis sudah mencoba menontonnya sebelum menulis artikel ini, namun Penulis memutuskan untuk tidak melanjutkan karena banyaknya fakta aneh di awal video)

Apa enggak takut ketinggalan berita? Tanpa menonton ataupun membaca berita seputar hal tersebut, Penulis sudah mendengarkannya dari orang-orang terdekat. Inti beritanya sudah dapat, sehingga rasanya tidak perlu didalami.

Mungkin ada yang menontonnya sebagai bentuk hiburan, karena setahu Penulis banyak yang tertawa ketika sang petinggi menuturkan fakta-fakta yang mencengangkan. Penulis tidak bisa terlalu terhibur dengan hal-hal seperti itu.

Selain itu, apa yang bisa kita lakukan ketika mendengarkan ada orang yang mengaku sebagai raja atau lain sebagainya? Paling hanya sebatas mengingatkan orang-orang terdekat agar tidak sampai terpengaruh.

Kita tidak punya hak untuk membubarkan kerajaan tersebut. Pemerintah dan aparat yang bisa melakukannya, seandainya memang ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh mereka.

Masih ada banyak sekali topik yang lebih layak dijadikan sebagai perhatian. Bahkan, banyak di antaranya yang telah berlangsung sejak lama namun tak mendekati penyelesaian sedikit pun.

Kecuali, jika pendirian kerajaan ini sampai menganggu stabilitas negara bahkan sampai melakukan serangan secara fisik. Jika hal tersebut sampai terjadi, barulah kita harus menaruh perhatian.

Penutup

Memilih untuk tidak peduli terhadap berita bombastis yang kurang penting berusaha Penulis terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penulis ingin hidup sederhana tanpa perlu terbebani dengan hal-hal remeh.

Oleh karena itu, Penulis juga tak pernah tertarik dengan berita artis A yang membuat kontroversi agar namanya naik atau pertengaaran B dan C yang sama-sama ingin pansos. Hal-hal tersebut tidak akan memengaruhi kehidupan Penulis.

Begitupun dengan kasus munculnya kerajaan-kerajaan ini. Meskipun diberitakan secara masif, pasti ada saatnya mereka akan dilupakan seperti kebanyakan berita heboh yang terjadi sebelumnya.

Jika pun ingin mengambil hikmahnya, mungkin kita bisa melihatnya seperti Sujiwo Tejo. Ia melihat kemunculan kerajaan ini sebagai bentuk protes atas demokrasi kita yang sering terlihat konyol. Mungkin ada hikmah lain walaupun Penulis tidak bisa menemukannya.

Jangan sampai perhatian kita teralihkan oleh hal-hal bombastis seperti ini sehingga melupakan isu-isu besar yang jauh lebih penting.

Kebayoran Lama, 25 Januari 2020, terinspirasi dari munculnya kerajaan-kerajaan baru di Indonesia

Foto: Bisnis Bandung

The post Teralihkan Isu Bombastis appeared first on Whathefan!.

Coba perhatikan kata-kata terakhir pada definisi terakhir. Tidak terjamin kebenarannya. Sayang, kini isu telah menjadi “makanan favorit” masyarakat yang mengunyahnya dari media.

Yang namanya makanan, terserah kokinya bukan? Mau dibuat pedas, mau dibuat asin, mau dibuat pahit, koki memilki hak sepenuhnya dalam meracik makanannya.

Kecuali, ada yang “memesan” makanan tersebut. Jika ada pemesan, koki membuat masakan sesuai pesanan. Mau seburuk apapun masakannya, sang koki tidak peduli karena ia sudah dibayar.

Selain itu, koki juga memiliki wewenang untuk mengurangi atau menambah bahan masakan tersebut. Jika ada seekor ayam, bisa saja yang ia ambil hanya bagian brutu-nya saja alias hanya bagian yang buruk.

Kurang lebih seperti itulah realita yang terjadi di tengah masyarakat kita, terlebih lagi para elit politik. Penulis sebagai pengamat awam, merasa kecewa dengan hal ini. Andai yang digoreng bukan isu, melainkan program kerja, tentu akan lebih sehat bagi kita.

Selain itu, para penggoreng isu juga seringkali berbuat nakal dengan hanya mengambil sebagian kalimat yang diucapkan oleh seorang tokoh. Penulis ambil contok ucapan kalimat Titiek Soeharto mengenai kembali ke era Soeharto.

Jika dilihat secara utuh, yang dimaksud Titiek adalah bagaimana kita bisa swasembada pangan seperti di era Order Baru. Akan tetapi, oleh beberapa pihak hanya dipotong sebagai keinginan Titiek untuk mengulang masa-masa buruk pada era tanpa demokrasi tersebut.

Memang Faisal Basri mengatakan bahwa swasembada beras pada era tersebut hanya sebuah kesemuan yang menyengsarakan petani, tapi bukan di situ poinnya. Poinnya adalah tentang harapan bagaimana Indonesia bisa mandiri secara pangan.

Wah, jadi penulis ini partisan Orba ya?

Tentu tidak. Penulis masih balita sewaktu gelombang reformasi menyerbu Jakarta. Akan tetapi, penulis banyak membaca buku-buku tentang sejarah Orde Baru, sehingga paham bagaimana suramnya kehidupan pada saat itu, terutama karena dibungkamnya kebebasan berbicara.

Kembali ke topik penggorengan isu. Jika yang terjadi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Mudah saja, jangan mau menerima makanan-makanan isu seperti itu. Toh jika makanan tersebut tidak laku, nantinya mereka akan berhenti menggoreng.

Sama seperti yang sudah penulis sebutkan pada tulisan sebelumnya, kita sebenarnya memiliki kontrol penuh atas apa yang beredar di media sosial. Tergantung diri kita sendiri, mau menelan isu tersebut atau mengabaikannya agar segera basi.

Kebayoran Lama, 24 November 2018, terinspirasi dari banyaknya isu yang digoreng demi kepentingan politik semata

Photo by Kevin McCutcheon on Unsplash

The post Menggoreng Isu appeared first on Whathefan!.