Connect with us

Sosial Budaya

Polemik Larangan Berjualan di TikTok Shop

Published

on

Minggu kemarin, publik dibuat heboh dengan keputusan pemerintah yang melarang adanya kegiatan jual-beli di aplikasi TikTok. Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, yang melarang media sosial menjadi social commerce.

Menurut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, seharusnya media sosial sebaiknya hanya berfungsi sebagai media sosial saja, jangan dicampur dengan fungsi lain seperti berjualan. Fungsi media sosial dalam berjualan hanya sebagai sarana promosi semata.

Dengan munculnya peraturan tersebut, tentu timbul pro kontra di masyrakat dan pelaku usaha. Walau kebanyakan bernada sumbang dan tidak setuju dengan keputusan tersebut, tidak sedikit yang mendukung upaya pemerintah tersebut.

BACA JUGA: Ketika Berinvestasi dengan Uang Panas

Ditutup karena Tanah Abang Sepi?

Tanah Abang Sepi karena TikTok Shop? (VOI)

Salah satu dasar mengapa keputusan melarang TikTok Shop melakukan transaksi jual-beli adalah sepinya pasar offline, terutama Tanah Abang. Dilansir dari berbagai sumber, banyak pedagang yang mengeluh kalau dagangannya tidak laku semenjak adanya TikTok Shop.

Hal ini kemungkinan dipicu karena adanya pandemi COVID-19 yang membuat segala aktivitas offline menjadi terbatas, termasuk aktivitas jual-beli. Lantas, muncul platform yang ternyata digandrungi oleh masyarakat berupa TikTok Shop.

Alhasil, meskipun pandemi telah berakhir, masyarakat sudah terlanjur nyaman dengan TikTok Shop karena berbagai alasan, termasuk alasan kepraktisan karena tidak perlu keluar rumah dan harganya yang jauh lebih murah.

Masalahnya, harga yang ditawarkan oleh TikTok Shop memang sering terlampau murah hingga rasanya tidak masuk akal. Sebuah hijab di Tanah Abang dengan harga Rp75 ribu harus bersaing dengan hijab impor di TikTok Shop dengan harga Rp5 ribu saja.

Ada Kaitannya dengan Project S?

TikTok juga mendapatkan tudingan kalau mereka berusaha memonopoli perdagangan di Indonesia dan merusak harga pasar dengan predatory pricing, praktik ilegal untuk merendahkan harga barang untuk menghilangkan persaingan.

Yang paling santer terdengar adalah Project S, di mana TikTok dituduh mengumpulkan data produk yang laris di Indonesia, lantas memproduksinya di China lantas menjualnya di Indonesia dengan harga yang jauh lebih murah.

Pihak TikTok sudah membantah hal tersebut dengan menyebutkan bahwa Project S tidak pernah ditargetkan di Indonesia. Selain itu, mereka juga tidak merasa melakukan monopoli karena tidak memiliki sistem pembayaran dan logistik sendiri.

TikTok juga mengungkapkan kalau mereka tidak bisa menentukan harga pasar yang bisa menyulut predatory pricing. Semua harga yang ada di aplikasi TikTok Shop yang menentukan adalah pihak penjual.

Apakah TikTok Shop Sudah Memiliki Izin?

Bahlil Lahadalia (Kompas)

Alasan lain mengapa akhirnya TikTok Shop dilarang adalah karena masalah izin. Menurut Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, TikTok hanya terdaftar sebagai media sosial di Indonesia dan tidak memiliki izin untuk menjalankan toko online.

Wakil Kementerian Perdagangan Jerry Sambuaga juga menegaskan kalau TikTok belum memiliki izin e-commerce. Izin yang sudah dimiliki oleh TikTok adalah izin mendirikan usaha agar bisa beroperasi di Indonesia.

TikTok sendiri telah memberikan pernyataannya dan menyebutkan bahwa mereka telah mengantongi Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing Bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUP3A Bidang PMSE) dari Kementerian Perdagangan.

Pihak pemerintah sendiri melalui Bahlil secara tegas mengatakan jika TikTok tidak mau ikut aturan, maka mereka harus hengkang dari Indonesia dan izinnya terancam dicabut.

Siapa Saja yang Terdampak?

Pihak TikTok melalui juru bicaranya mengatakan kalau setidaknya akan ada 13 juta pihak yang akan terkena dampak dari pelarangan TikTok Shop ini, yang dibagi menjadi 6 juta penjual lokal dan 7 juta affiliate creator.

Dengan dalih melindungi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), keputusan melarang TikTok Shop untuk berjualan justru dikeluhkan oleh sebagian pelaku. Contohnya adalah pelaku UMKM di Jawa Tengah, yang menuding kalau keputusan ini hanya akal-akalan pemerintah untuk mendapatkan pajak dari TikTok Shop.

Padahal, TikTok Shop bisa digunakan sebagai platform untuk menyalurkan produk mereka secara online. Apalagi, pemerintah belum memberikan alternatif atau solusi setelah mengeluarkan larangan berjualan di TikTok Shop yang sedang ramai.

Mirip dengan Kasus Ojek dan Taksi Online?

Demo Taksi Offline (Liputan6)

Fenomena ini tentu mengingatkan kita atas “duel” antara ojek/taksi online melawan ojek/taksi offline. Transportasi online yang sedang booming dan menjadi pilihan masyarakat membuat transportasi perlahan ditinggalkan, sehingga para driver pun tidak mendapatkan penghasilan.

Setelah ada demo besar-besaran, akhirnya pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi untuk mengatur transportasi online, seperti menentukan tarif dasar agar harga transportasi offline bisa bersaing.

Kasus TikTok Shop ini pun memiliki pola yang sama, di mana ada suatu sistem yang mampu mendisrupsi sistem yang lama. Offline digantikan online, yang mampu memberikan kenyamanan ekstra dan harga yang jauh lebih terjangkau.

Bagaimana dengan Negara Lain?

Sebenarnya bukan hal baru jika ada yang melarang TikTok Shop beroperasi di negaranya. Dilansir dari akun Instagram @ngomonginuang, India dan Pakistan bahkan melarang TikTok secara keseluruhan. Selain itu, Uni Eropa juga memberlakukan pelarangan penggabungan data media sosial dan e-commerce.

Ada beberapa negara yang mengizinkan TikTok Shop beroperasi di dalam aplikasi TikTok, seperti Amerika Serikat yang baru diresmikan pada tanggal 12 September 2023 kemarin. Inggris pun juga memberikan izin yang sama.

Sebagai perbandingan, aplkasi Instagram pun memiliki fitur Shop di dalam aplikasinya. Bedanya, fitur tersebut hanya mengarahkan pengguna ke laman penjualannya seperti website atau marketplace, sehingga di dalam aplikasi tidak ada transaksi apapun.

Apakah Ini Keputusan yang Tepat?

Sudah Tepatkan Kebijakan Ini? (Vox)

Meski Peraturan Kementerian Perdagangan telah resmi berjalan, pada praktekknya masih banyak masyarakat Indonesia yang masih berjualan di TikTok Shop. Platform tersebut masih bisa berfungsi seperti biasa.

Kalau menurut pendapat Penulis sendiri, ada banyak sudut pandang untuk menilai fenomena ini. Jika berasumsi bahwa pemerintah benar dan TikTok memang belum punya izin sebagai e-commerce, maka keputusan untuk melarang pun jadi tepat.

Namun, tentu pemerintah juga harus mampu menghadirkan solusi untuk pihak-pihak yang terdampak. Total 13 juta orang jelas bukan jumlah yang sedikit, dan mereka tentu harus menanggung kerugian karena tidak bisa menjual produk mereka di TikTok Shop lagi.

Pemerintah juga harus lebih tegas dalam membatasi produk impor yang masuk ke dalam Indonesia. Rendahnya harga barang di TikTok Shop tentu perlu dicurigai, jangan-jangan masuknya secara ilegal sehingga tidak membayar bea cukai.

Masyarakat pada umumnya jelas memilih produk yang lebih murah, tak peduli itu barang impor maupun buatan dalam negeri. Ini juga menjadi tantangan untuk UMKM agar bisa menghadirkan barang berkualitas dengan harga yang bersaing.

Jika melihat tujuannya untuk melindungi UMKM, rasanya penutupan TikTok Shop kurang tepat (dengan asumsi mereka telah memiliki izin) karena platform tersebut justru bisa dimanfaatkan untuk memasarkan produk mereka.

Logikanya, dengan berjualan online di TikTok Shop, maka para pelaku usaha tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyewa lapak untuk menampilkan produk-produk mereka. Mereka bisa berjualan dari rumah dan memasarkan produknya langsung ke calon-calon pembeli.

Para pelaku UMKM pun harus menyadari kalau disrupsi itu bisa terjadi di segala bidang, termasuk berdagang. Sama seperti taksi konvensional yang perlahan digantikan taksi online, toko konvensional pun sangat mungkin tergusur oleh toko online.

Dengan adanya perubahan yang begitu masif di era digital ini, kita yang harus mampu beradaptasi dengan keadaan. Jika tren belanja masyarakat telah bergeser, maka para pelaku usaha pun harus menyesuaikan diri dengan tren tersebut agar bisa bertahan.


Lawang, 2 Oktober 2023, terinspirasi setelah mendengar kabar mengenai ditutupnya TikTok Shop oleh pemerintah karena beberapa alasan

Foto Featured Image: Search Engine Land

Sumber Artikel:

Sosial Budaya

Ketika Pengakuan Sosial Menjadi Kebutuhan Pokok

Published

on

By

Jika menengok ke beberapa peristiwa yang sempat menjadi perbincangan netizen, Penulis menemukan sebuah pola di mana hidup di era sekarang terkesan membutuhkan pengakuan sosial sebanyak mungkin.

Bahkan, banyak hal yang akan dilakukan untuk bisa mendapatkan pengakukan sosial tersebut, termasuk mengeluarkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit. Kebutuhan untuk diakui dan tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain seolah mengalahkan kebutuhan hidup lainnya.

Fenomena ini pun berhasil menarik perhatian Penulis. Berhubung banyak momen yang berhubungan dengan hal ini belum pernah Penulis bahas, Penulis ingin merangkum semuanya di sini.

Berbagai Cara untuk Dapatkan Pengakuan Sosial

Rela Keluar Uang Demi Pengakuan Sosial (ERA.ID)

Hal yang baru saja terjadi beberapa waktu lalu adalah adanya joki Strava. Awalnya, Penulis tidak mengetahui apa itu Strava, hingga akhirnya menemukan fakta kalau itu merupakan sebuah aplikasi yang akan melacak aktivitas olahraga kita seperti lari atau bersepeda.

Tampaknya Strava ini menjadi gaya hidup yang sedang hype, di mana pengguna akan membagikan hasil olahraganya ke media sosial. Masalahnya ada saja orang yang enggan berolahraga, tapi tidak ingin ketinggalan dengan tren ini.

Alhasil, muncullah joki Strava. Mereka akan beraktivitas sesuai permintaan, lantas melakukan screenshot ke aplikasi Strava untuk dikirimkan ke klien. Nanti, klien bisa mengunggahnya ke media sosial seolah ia yang telah melakukannya.

Jika mundur lagi ke belakang, salah satu hal yang ramai dibicarakan ketika bulan puasa adalah adanya jasa sewa lanyard untuk digunakan ketika ikut buka puasa bersama (bukber). Lanyard tersebut seolah menjadi semacam medali yang bisa dibanggakan kepada teman-temannya, walau kenyataannya ia berbohong (di bulan puasa lagi).

Bicara tentang sewa, ada juga jasa sewa iPhone. Ponsel buatan Apple ini memang seolah telah beralih fungsi menjadi penanda status sosial. Bahkan, katanya kalau tidak menggunakan iPhone, maka kita tidak akan bisa masuk ke circle pertemanan!

Masih ada banyak contoh bagaimana kita seolah haus akan pengakuan sosial, termasuk memaksa orang lain memanggil kita haji. Namun, rasanya contoh-contoh di atas sudah cukup untuk menggambarkan fenomena ini.

Mengapa Kita Begitu Haus dengan Pengakuan Sosial?

Gak Punya iPhone Gak Boleh Masuk Circle (Apple)

Rasanya manusiawi jika kita merasa insecure dengan orang lain, apalagi jika kita merasa belum bisa sesukses orang lain. Namun, hal tersebut menjadi masalah apabila kita menggunakan jalan pintas untuk menutupi rasa insecure tersebut.

Dari contoh yang sudah Penulis sebutkan, kita rela mengeluarkan uang (yang Penulis yakin tidak sedikit) untuk membohongi orang lain. Padahal tidak olahraga, update Strava. Tidak kerja di BUMN, pakai lanyard BUMN. Punyanya ponsel Android murah, malah sewa iPhone.

Tidak hanya membohongi orang lain, hal tersebut juga bisa dikatakan sebagai membohongi diri sendiri. Hanya demi pengakuan sosial dan tidak direndahkan oleh orang lain, kita rela untuk melakukan hal-hal semu tersebut.

Penulis pernah mendapatkan cerita dari adik tentang temannya yang dari luar terlihat hidup glamor. Pakaiannya modish, ponselnya iPhone, dan lain sebagainya. Kenyataannya, ia hidup dengan meminjam uang dari teman-temannya demi memenuhi gaya hidupnya tersebut.

Kita menemukan satu alasan untuk mengapa kita rela membohongi dirinya sendiri: demi menuruti gengsi dan gaya hidup. Demi mendapatkan pengakuan dari orang lain, utang ke banyak orang hingga tidak punya teman pun akan dilakukan.

Cerita lain adalah bagaimana adik Penulis, yang ponselnya hanya Samsung biasa, seolah mendapatkan diskriminasi dari teman-temannya yang pada menggunakan iPhone. Ribet karena tidak bisa AirDrop, kata mereka.

Cerita-cerita tersebut menjelaskan alasan lain mengapa orang rela membohongi dirinya sendiri: karena terkadang lingkungan yang menuntut mereka seperti itu. Kondisi ini diperparah dengan media sosial yang kerap menunjukkan gaya hidup konsuntif.

Padahal, sebenarnya orang lain tidak peduli-peduli amat sama kita. Lantas, mengapa kita menjadi begitu bingung agar dipedulikan oleh mereka? Mengapa harus membohongi diri sendiri dan orang lain untuk itu? Penulis masih tidak habis pikir hingga sekarang.

Penutup

Bertahun-tahun yang lalu, ayah Penulis memberikan nasehat kalau kita sebagai manusia tidak membutuhkan pengakuan orang lain. Siapa yang menyangka, nasehat tersebut masih sangat relevan hingga sekarang, bahkan terlalu relevan.

Terkadang kita memang membutuhkan validasi dari orang lain, terutama saat kita sedang down. Namun, validasi yang paling penting datang dari diri sendiri. Mau siapa pun memberi validasi, kalau kita tidak mampu memvalidasi diri sendiri, ya percuma.

Jadi, menggunakan jalan pintas untuk mendapatkan validasi dari orang lain ya percuma, karena di lubuk hati terdalam kita tahu kalau kita sedang membohongi diri kita sendiri. Jalan pintas tersebut cuma menjadi topeng demi menutupi kenyataan hidup yang ada.

Daripada terus membohongi diri sendiri dan orang lain demi pengakuan sosial, lebih baik kita fokuskan diri untuk berbenah. Daripada terus mencari pengakukan sosial, lebih baik kita terus memperbaiki diri agar kita bisa mendapatkan pengakuan dari diri sendiri.

Tingkatkan skill dan value diri agar bisa beneran kerja di kantor yang prestise dan bisa beli ponsel impian. Lawan rasa malas dan mulai berolahraga. Itu memang pilihan yang lebih sulit, tapi itu merupakan jalan benar, bukan jalan pintas yang sesat.


Lawang, 21 Juli 2024, terinspirasi setelah melihat fenomena joki strava dan kejadian-kejadian lainnya

Foto Featured Image: SIROKO

Continue Reading

Sosial Budaya

Korea Selatan dan Reality Show: Sarana Promosi Negara ke Dunia

Published

on

By

Seperti yang pernah Penulis bahas dalam tulisan-tulisan sebelumnya, belakangan ini Penulis kembali mengikuti dunia per-K-Pop-an sejak berkenalan dengan Twice. Bahkan, yang kali ini bisa dibilang lebih intens berkat algoritma yang dimiliki oleh YouTube Music.

Meskipun menikmati musiknya, sebenarnya Penulis tidak terlalu suka menonton video performance atau konser mereka. Penulis justru lebih tertarik menonton berbagai acara reality show maupun talkshow yang melibatkan mereka.

Oleh karena itu, Penulis juga jadi sering menonton acara yang melibatkan para idol girlband yang musiknya Penulis dengarkan, terutama Runningman dan Weekly Idol. Apalagi, banyak dari mereka yang memiliki acaranya sendiri, seperti Time to Twice dan 1, 2, 3 IVE.

Saat menonton acara-acara tersebut, Penulis pun jadi sadar akan sesuatu. Hampir di semua episode reality show tersebut, terselip berbagai hal yang terkesan “mempromosikan” Korea Selatan kepada dunia. Reality show digunakan untuk mempromosikan negaranya.

Bagaimana Reality Show Korea Selatan Menjadi Sarana Promosi

Acara Runningman Memperkenalkan Banyak Wisata dan Makanan Korea Selatan (Life Adventure of Gegina)

Sebelum bersentuhan dengan dunia K-Pop, yang Penulis ketahui tentang Korea Selatan hanya mereka pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia 2002. Selain itu, yang Penulis tahu lagi tentu Park Ji-sung, pemain sepak bola top yang pernah berseragam Manchester United.

Setelah berkenalan dengan K-Pop, Penulis jadi mulai mengenal Korea Selatan lebih luas. Selain dari segi musik dan persaingan industri yang keras, Penulis juga jadi banyak mengenal banyak hal mulai dari bahasa, budaya, hingga makanan.

Salah satu yang “berjasa” untuk hal tersebut bagi Penulis adalah Runningman. Acara yang sudah berjalan ratusan episode tersebut kerap diadakan di berbagai tempat di Korea Selatan, yang secara tak langsung menjadi sarana promosi wisata untuk menarik wisatawan.

Meskipun acaranya “kejar-kejaran” (setidaknya di episode-episode awal), selalu ada saja B-roll yang memperlihatkan keindahan lokasi yang digunakan untuk syuting, entah itu di pusat kota Seoul hingga tempat yang jauh seperti Jeju Islands.

Tidak hanya tempat wisata yang ditonjolkan, banyak episode Runningman yang juga menonjolkan kuliner asli Korea Selatan. Selalu ada shot di mana para member dan bintang tamu terlihat sangat menikmati hidangan yang ada.

Pola ini juga Penulis temukan di reality show lainnya yang Penulis tonton seperti Time to Twice dan 1, 2, 3 IVE. Bahkan salah satu member dari IVE, Rei, memiliki kanal YouTube sendiri bernama 따라해볼레이 by섭씨쉽도 (Follow Rei) dan memiliki pola yang serupa.

Contoh di episode 27 ketika acara tersebut mengundang member IVE lainnya, Leeseo. Pada episode tersebut, Rei dan Leeseo melakukan piknik di pinggir sungai Han yang terkenal sembari menikmati berbagai makanan Korea Selatan.

Selain itu, bahasa yang digunakan sudah pasti menggunakan bahasa Korea. Sama seperti penonton anime, penonton reality show Korea Selatan pun jadi termotivasi untuk bisa memahami bahasa Korea Selatan agar tidak perlu menggunakan subtitle lagi untuk menonton.

Bagaimana Indonesia (Harusnya) Bisa Mengadopsi Strategi Reality Show Korea Selatan

Konsep Reality Show Korea Selatan Bisa Kita Adopsi (X)

Tentu Korea Selatan tidak hanya memanfaatkan K-Pop dan reality show untuk menyebarkan berbagai budaya dan mempromosikan pariwisata serta makanannya. Drama dan film Korea Selatan pun sudah sangat mendunia.

Namun, menurut Penulis memanfaatkan reality show sebagai sarana promosi negara adalah ide yang cerdik. Berbeda dengan K-Pop dan drama yang mungkin cukup segmented, reality show cenderung bisa lebih dinikmati oleh orang banyak.

Contoh, Penulis biasanya mengajak ibunya untuk menonton acara-acara reality show Korea Selatan, tentu yang sekiranya bisa masuk dan dipahami oleh beliau. Walau kadang lebih banyak berkomentar mengenai “operasi plastik,” ibu Penulis ternyata bisa menikmati reality show tersebut.

Salah satu alasannya adalah reality show dikemas dalam bentuk hiburan, sehingga terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati. Kita tidak perlu mengikuti alur cerita atau memiliki selera musik tertentu, karena reality show memang dibuat agar mudah dipahami.

Karena perannya untuk menghibur, tentu penonton akan sering tertawa ketika menontonnya. Oleh karena itu, penonton pun tak keberatan (dan mungkin tidak sadar) jika di dalam acara tersebut terselip promo-promo terselubung, entah dari segi pariwisata, budaya, maupun makanan.

Konsep inilah yang menurut Penulis perlu Indonesia tiru, bagaimana cara mempromosikan negara kita tercinta ini melalui acara reality show yang bisa diterima oleh banyak orang secara global. Menurut Penulis, peluang ini masih belum sering kita eksplorasi.

Mungkin permasalahan utamanya adalah belum terlalu mendunianya para public figure kita jika dibandingkan dengan public figure Korea Selatan. Penulis sendiri menonton reality show Twice dan IVE karena itu acara mereka. Jika yang melakukan orang lain, mungkin Penulis tidak akan menontonnya, tak peduli mau semenarik apapun acaranya.

Memang sudah banyak sekali public figure kita yang mendunia, entah dari dunia musik, film, dan lainnya. Namun, Penulis cukup ragu kalau nama mereka sampai digila-gilai oleh orang dari negara lain seperti mereka menggilai idol K-Pop.

Kalaupun belum bisa mengglobal karena alasan tersebut, menyasar pasar lokal dulu pun tidak masalah. Kalau menargetkan masyarakat kita sendiri, tentu tujuannya adalah meningkatkan pariwisata domestik sekaligus memberikan edukasi.

Contoh yang baru saja Penulis temukan adalah seri Kisarasa di YouTube. Dipandu oleh Chef Renata dan Chef Juna, acara ini mampu membalut acara kuliner secara unik, di mana sinematografi dan narasinya berbeda dengan kebanyakan kanal kuliner lainnya.

Kisarasa seolah dibuat untuk melestarikan makanan-makanan khas nusantara, dengan menayangkannya kepada penonton. Dengan melihat episode-episodenya, pengetahuan kita akan kuliner menjadi meningkat, sekaligus menimbulkan keinginan untuk membeli makanan tersebut.

Namun, Kisarasa lebih cocok disebut sebagai dokumenter daripada reality show karena tidak memiliki unsur hiburan. Penulis merasa konten-konten berkualitas seperti acara ini kurang bisa diterima oleh mayoritas penonton Indonesia, apalagi jika melihat jumlah view video-videonya yang kebanyakan hanya berkisar di angka ratusan ribu hingga satu jutaan.

Penulis membayangkan ada sebuah konsep acara hiburan dengan kualitas seperti Kisarasa, tapi dibuat lebih ringan, penuh candaan, dan diselipi oleh berbagai promosi budaya, wisata, makanan, hingga bahasa daerah. Bahkan, kalau bisa acara tersebut dinikmati hingga penonton di luar Indonesia.

Semoga saja sebenarnya sudah ada, Penulis saja yang belum mengetahuinya.


Lawang, 19 Juni 2024, terinspirasi setelah menyadari kalau Korea Selatan memanfaatkan variety show sebagai media promosi wisata, budaya, hingga makanannya

Foto Feature Image: YouTube

Continue Reading

Sosial Budaya

Layakkah Pemain Judi Online Dianggap Korban dan Mendapatkan Bansos?

Published

on

By

Belakangan ini masyrakat heboh dengan pernyataan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy. Pasalnya, ia menyebutkan kalau korban judi online (judol) akan mendapatkan bantuan sosial (bansos)!

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyetujui wacana tersebut. Di sisi lain, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto, mengatakan bahwa para korban judol tidak akan mendapatkan fasilitas bantuan dari pemerintah.

Yang jelas, hal ini memicu emosi dari sebagian masyarakat yang menganggap kalau korban judol tidak layak untuk mendapatkan bansos. Muhadjir sendiri akhirnya merevisi ucapannya dengan mengatakan bansos yang dimaksud diperuntukkan untuk keluarga korban judol.

Pertanyaannya, apakah pantas pemain judol (yang kalah, tentu saja) pantas dianggap sebagai korban?

Pemain Judol yang Tak Sadar sedang Diakali Sistem

Bisa Dimanipulasi dengan Teknik Tertentu (Napoleons Casinos)

Sewaktu kecil, Penulis pernah membaca komik (lupa judulnya) yang bercerita tentang seorang pebisnis besar yang ingin mewariskan perusahaannya secara terbuka. Siapapun yang merasa layak, boleh mencoba mendaftar dan nanti akan mengikuti beberapa ujian.

Menariknya, salah satu ujiannya adalah bermain judi berbagai jenis, mulai poker sampai roulette. Dari komik tersebut, Penulis baru tahu kalau hasil dari judi tersebut sudah diatur sedemikian rupa untuk menguntungkan bandar.

Awalnya logika Penulis menganggap kalau hal tersebut hanya terjadi di komik untuk memberikan kesan dramatis. Ternyata, setelah melihat beberapa konten di media sosial, di dunia asli pun ada banyak manipulasi seperti yang diceritakan di komik tersebut.

Nah, kalau yang offline dan dilihat banyak orang saja manipulasi banyak dilakukan, apalagi judi online yang menggunakan sistem komputer yang tak terlihat? Ada banyak sekali celah untuk memanipulasi pemain agar terus bermain.

Di game Borderlands 3 yang sedang Penulis mainkan, ada fitur permainan slot yang menggunakan uang in-game (bukan uang asli) untuk mendapatkan item-item tertentu seperti senjata. Itu saja lebih sering zonk-nya, sangat jarang ada item bagus yang bisa didapatkan.

Mirip dengan judi di Casino, tentu pemain baru akan dikasih menang dulu agar memberikan efek dopamin dan membuat mereka terus melakukan deposit. Setelah itu, kekalahan demi kekalahan akan mereka terima. Kalaupun menang, tentu hasilnya sedikit.

Karena merasa yakin permainan berikutnya akan menang, maka mereka akan terus melakukan deposit. Tak jarang jika mereka menggunakan uang dari berbagai sumber, termasuk memanfaatkan jasa pinjam online (pinjol) yang tentu akan menimbulkan masalah baru.

Pemain Judol Dikasih Bansos, Layak atau Tidak?

Dapat Bansos, Pemain Judol Full Senyum (Vecteezy)

Mungkin akan ada yang berargumen kalau mereka bermain judol untuk sekadar have fun, bukan untuk meraih kekayaan instan. Nah, dari sini pola pikirnya sudah salah karena judinya sendiri adalah perbuatan yang dilarang oleh agama mana pun.

Mau sedikit, mau banyak, kalau salah ya tetap salah. Apapun alasannya, kalau hal buruk ya jangan dilakukan. Begal yang melakukan pencurian motor (hal buruk) demi menghidupi keluarganya (niat baik) juga tidak akan kita benarkan, bukan?

Apalagi, banyak pemain judol yang sampai habis miliaran. Bayangkan dari Perwira TNI hingga anggota DPR pun ada yang terseret judol. Ini menunjukkan kalau pemainnya bukan dari kalangan miskin saja. Masa iya main judol miliaran layak dapat bansos?

Penulis kerap mendapatkan cerita dari teman-temannya bagaimana para pemain judol ini sudah begitu kecanduan sehingga sama sekali tidak bisa dinasehati, entah itu untuk have fun atapun mau dapat uang instan.

Mereka tidak sadar kalau dirinya sedang diakali dan dibodohi oleh sistem. Logikanya, mana ada bandar judi yang mau rugi? Pasti mereka mau meraup keuntungan sebesar-besarnya dari hasil deposit para pemain. Apalagi, manipulasi di judol lebih mudah dan tak terlihat.

Oleh karena itu, Penulis sama sekali tidak setuju jika para pemain judol dianggap sebagai “korban” dan butuh mendapatkan bansos. Mereka adalah korban dari kelakukan buruk mereka sendiri dan harus menanggung konsekuensinya. Mereka tidak layak mendapatkan bansos.

Penulis justru khawatir kalau bansos yang diberikan, jika berupa uang, akan digunakan untuk deposit. Meskipun diberi ke keluarganya sekalipun, potensi untuk salah digunakan sangat besar mengingat tabiat mayoritas dari pemain judol.

Pemberian bansos juga membuat mereka tidak akan merasa jera bermain judol. Pikir mereka, “Tenang aja, walau boncos tetap dapet bansos.” Tentu hal ini terasa tidak adil bagi masyarakat yang mungkin pas-pasan tapi tidak kebagian jatah bansos karena dianggap kurang miskin.

Jika pemerintah memang mau memberikan bantuan kepada pemain judol, lakukan saja rehabilitasi untuk menghilangkan kecanduan judol. Walau belum tentu berhasil, setidaknya itu lebih baik dibandingkan memberi mereka “insentif.”

Penutup

Judol adalah salah satu permasalahan terbesar yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Bayangkan saja, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat trasaksi judol mencapai Rp600 triliun.

Pemerintah Indonesia sendiri sebenarnya tidak diam saja melihat hal ini. Presiden Joko Widodo telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk memberantas judol yang dipimpin oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.

Selain itu, pemerintah juga mengklaim telah menutup jutaan situs judol, walaupun situs judol ini mati satu tumbuh seribu. Menkominfo juga melakukan SMS Blast yang efeknya sebenarnya sama dengan peringatan kematian di bungkus rokok, alias ga ngefek.

Masyarakat jelas menuntut pemerintah untuk menghadirkan solusi-solusi lain yang lebih konkrit untuk memberantas judol yang kian meresahkan ini, bukan justru memberi bansos kepada para pemainnya. Penulis rasa semua yang masih waras akan menentang ide ini.


Lawang, 17 Juni 2024, setelah muncul wacana mengenai pemain judol yang akan mendapatkan bansos

Foto Featured Image: LinkedIn

Sumber Artikel:

Continue Reading

Fanandi's Choice

Copyright © 2018 Whathefan