Kemarin mau buat tulisan tentang Rektor UI yang mengubah aturan ketika melanggarnya (dan disetujui oleh pemerintah), eh keburu mundur dari jabatan komisarisnya.

Oleh karena itu, Penulis memutuskan untuk menulis tentang bagaimana pemerintah kita yang dalam menangani pandemi yang seolah terlalu fokus dengan istilah hingga lupa dengan esensinya.

Mulai PSBB Hingga PPKM Level

Ketika awal pandemi berlangsung, beberapa kalangan (terutama dari orang-orang mampu) mendorong pemerintah untuk memberlakukan lockdown seperti negara lain.

Sayangnya, pemerintah nampak ragu untuk menyetujui usulan ini. Mungkin, karena pemerintah merasa tidak mampu jika harus memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya yang jumlahnya lebih dari 250 juta orang.

Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura, lockdown jelas lebih mudah dilakukan karena jumlah penduduknya yang sedikit. Selain itu, jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan juga pasti tidak sebanyak di Indonesia.

Sebagai gantinya, pemerintah mengeluarkan istilah baru untuk menggantikan lockdown, yakni Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB).

Kebijakan ini berlangsung mulai bulan April 2020. Kalau tidak salah, setelah PSBB ada istilah PSBB Transisi yang menggambarkan kalau kita akan menujuk new normal secara perlahan.

Di awal tahun 2021, muncul istilah baru bernama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Nah, istilah inilah yang memiliki varian yang sama banyaknya dengan varian Covid-19.

Beberapa di antara adalah PPKM Jawa-Bali, PPKM Mikro, PPKM Darurat, hingga yang terbaru PPKM Level 1-4. Jangan tanya Penulis apa bedanya karena dirinya juga tidak paham.

Sekadar Istilah?

Mau apapun istilahnya, intinya pemerintah berusaha membatasi pergerakan masyarakat demi mengurangi penyebaran virus Covid-19 yang katanya bisa menyebar dengan sangat cepat.

Lantas, apa bedanya dengan lockdown seperti di negara lain? Kalau dari yang Penulis baca, negara hadir dalam menyediakan bantuan (terutama makanan) kepada rakyatnya.

Di Indonesia, ada bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada rakyat. Mirisnya, bansos ini justru dikorupsi, bahkan kadang ghoib hingga tidak sampai ke pihak yang membutuhkan.

Ketika PPKM ini, ada rencana memberikan bansos sebesar Rp300 ribu untuk satu bulan. Bisa dibayangkan, bagaimana caranya nominal tersebut cukup untuk satu keluarga dengan durasi selama itu?

Ada hal lain yang lebih lucu. Banyak komik layanan masyarakat yang menghimbau masyarakat untuk saling membantu. Lah, kenapa kesannya pemerintah cuma mengandalkan masyarakat saja untuk pekerjaan yang menjadi kewajibannya?

Kok, kesannya pemerintah seperti lepas tangan begitu saja dalam memberikan bantuan. Kok, pemerintah lebih sibuk menertibkan masyarakat dengan menangkap pelanggar dan menyekat jalan.

Sementara Itu Pemerintah…

Sempat ada wacana, 50% gaji anggota dewan dari pusat hingga daerah akan dipotong untuk membantu penanganan Covid-19. Hanya saja, sampai sekarang sepertinya belum terlaksana walau mungkin ada beberapa anggota yang sudah melakukannya sendiri.

Selain itu, Penulis baru ingat kalau gaji anggota dewan tidak terlalu besar. Kebanyakan hanya satu digit karena yang besar kan tunjangannya. Seandainya yang dipotong tunjangannya, baru luar biasa.

Penulis tidak banyak berharap kalau anggota dewan yang terhormat itu rela berkorban demi bangsa. Mong mereka malah mengusulkan untuk mendapatkan perlakuan istimewa, seperti meminta rumah sakit khusus pejabat.

Menurut Penulis, pemerintah sekarang kesannya terlalu fokus dengan istilah dan lupa dengan hal yang esensial. Mengurus yang remeh temeh, tapi justru lupa dengan hal yang penting seperti kebutuhan makan masyarakat.

Entah sampai kapan keadaan akan terus terlihat kacau seperti ini. Yang kemarin bilang semua terkendali, akhir-akhir ini malah minta maaf sampai disindir oleh mantan menteri.

Penutup

Masyarakat tidak butuh istilah panjang yang susah untuk dihafalkan. Masyarakat butuh tindakan nyata yang bisa membuat kehidupan mereka terjamin walaupun pergerakannya dibatasi.

Beberapa daerah seperti Madiun memiliki kebijakan yang memberdayakan Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk memberi makan kepada pasien yang harus menjalani isolasi mandiri (isoman).

Kebijakan yang seperti ini tentu lebih solutif dibandingkan hanya menutup jalan, apalagi menyuruh pelanggar membayar denda yang jumlahnya besar sehingga mereka memilih untuk mendekam di penjara.

Semoga saja kita bisa melewati ujian ini, terserah pemerintah jika ingin mengeluarkan istilah-istilah baru lagi.

Lawang, 26 Juli 2021, terinspirasi dari banyaknya istilah yang digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah pandemi ini

Foto: Detik News

The post Terlalu Fokus dengan Istilah, Lupa Esensinya appeared first on Whathefan!.

Masyarakat tentu bergejolak dengan adanya aturan ini. Ada yang menerima, ada juga yang tetap bersikeras mudik demi bisa bertemu dengan sanak keluarga yang sudah lama tidak ditemui.

Pemerintah tak kalah keras menghadapi perlawanan ini. Dikerahkan banyak petugas di berbagai titik, termasuk jalan tikus yang tidak diketahui banyak orang. Entah sudah berapa orang yang harus rela putar balik karena dicegat oleh petugas.

Masalahnya, di lapangan terjadi tumpang tindih regulasi yang membuat masyarakat bingung dan kesal.

Petugas pun Bingung

Regulasi mudik ini membingungkan masyarakat. Awalnya, mudik lokal dibolehkan. Tidak lama diumumkan, ternyata dilarang juga. Ada juga istilah mudik di wilayah aglomerasi yang entah apa maksudnya, tarik ulur juga. Diizinkan, terus dilarang.

Kok masyarakat, mong pelaksananya aja juga ikut bingung. Ambil contoh pernyataan dari Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah. Ia menyatakan dalam rapat bersama Menteri Dalam Negeri, mudik di wilayah aglomerasi diperbolehkan. Eh, ternyata sekarang dilarang.

Orang-orang yang di lapangan pun menjadi bingung untuk menegakkan aturan. Apalagi, orang-orang di wilayah Jabodetabek sudah biasa berseliweran antara wilayah, entah sekadar cari makan ataupun berangkat kerja.

Tentu petugas di lapangan akan kesulitan mana yang pemudik dan mana yang bukan pemudik. Dari barang bawaan? Bisa jadi, tapi bisa saja ada pemudik yang sengaja tidak membawa barang agar tidak disuruh putar balik.

Mudik No, Wisata Yes

Yang membuat gregetan, tempat wisata dan belanja dibuka dengan alasan ekonomi. Padahal, tingkat kerumunan yang bisa ditimbulkan lebih besar jika dibandingkan kita yang pulang ke rumah orangtua.

Mungkin orang yang paling kena sorot masyarakat atas keputusan ini adalah walikota Solo, Gibran Rakabuming. Ia melarang orang-orang mudik ke Solo, tapi mengizinkan orang yang pergi dengan tujuan berwisata.

Memang ada berbagai persyaratan agar masyarakat bisa berwisata ke Solo. Tempat wisata juga cuma boleh menampung 50% kapasitas bla bla bla. Pembaca bisa membaca keterangan selengkapnya melalui tautan yang ada di bawah.

Lah, kalau begitu kenapa persyaratan yang sama tidak diberlakukan untuk masyarakat yang hendak mudik? Memangnya virus Corona alergi masuk ke tempat wisata sehingga yang pergi ke sana pasti tidak tertular dan menularkan?

Gelombang WNA di Bandara

Di tengah-tengah kesedihan masyarakat yang tidak bisa mudik, eh muncul berita tentang masuknya warga negara asing (WNA). Awalnya ada 153 WNA India yang masuk ke Indonesia. Hal ini jelas menggemparkan karena India tengah diterjang gelombang Tsunami Corona yang parah.

Terlepas dari apapun alasan mereka bisa masuk, jelas pemerintah lengah dan kurang antisipatif. Terbukti, ada 49 WNA India yang positif Corona. Bukan tidak mungkin virus yang mereka bawa merupakan varian virus yang baru.

Masih belum reda berita itu, ada lagi berita kalau WNA China masuk ke Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai 157 orang. Pemerintah pun mengeluarkan klarifikasi kalau mereka semua telah memiliki izin dan kedatangan mereka untuk bekerja dan bla bla bla.

Mau apapun alasannya, kedatangan WNA di tengah-tengah keprihatinan masyarakat yang dilarang mudik jelas terasa tidak adil dan menyakitkan.

Penutup

Terlepas dari polarisasi masyarakat yang percaya adanya Covid-19 atau tidak, pemerintah harusnya bisa lebih tegas dalam menangani masalah mudik tahun ini. Jika memang dilarang, terapkan aturan dengan tegas dan jangan mencla-mencle.

Kalau memang ada larangan orang masuk ke wilayah mereka, pukul rata untuk semua orang. Jangan yang mudik dilarang, tapi yang hendak berwisata dipersilakan. Jangan orang asing boleh masuk, tapi orang lokal dilarang.

Akibatnya, tumpang tindih regulasi mudik yang ada menyebabkan kebingungan tidak hanya bagi masyarakat, tapi juga bagi petugas di lapangan. Kalau sudah begini, yang susah kan jadi banyak pihak.

Lawang, 9 Mei 2021, terinspirasi setelah melihat tumpang tindihnya aturan terkait mudik yang membuat masyarakat merasa bingung sekaligus jengkel

Foto: Portal Informasi Indonesia

Sumber Artikel:

• Larangan Mudik Lokal Jabodetabek: Warga dan Pemerintah Daerah Sama-sama Bingung Halaman all – Kompas.com
• SE Wali Kota Gibran: Dilarang Mudik ke Solo, Liburan Boleh (cnbcindonesia.com)
• Heboh 153 WNA India Masuk Indonesia, Pangdam Jaya: 12 Positif Covid-19 – Metro Tempo.co
• Bertambah! Dari Ratusan WN India yang Masuk RI, 49 di Antaranya Positif Corona (detik.com)
• 157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham (kompas.com)

The post Tumpang Tindih Regulasi Mudik appeared first on Whathefan!.

Berbagai aturan dan protokol kesehatan sudah dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan ini. Bahkan, presiden dengan bangganya menyatakan Indonesia bisa mengatasi virus ini.

Benarkah demikian? Entahlah, Penulis tidak berani memberikan penilaian.

Di antara semua aturan yang diterapkan demi menekan kenaikan pasien Covid-19, adanya jam malam lah yang paling tidak Penulis pahami.

Nasib Para Penjaja Makanan di Malam Hari

Penjual Nasi Goreng (BisikanBisnis.com)

Jika alasannya untuk menghindari kerumunan, kenapa tidak melakukan pembatasan saja seperti yang diterapkan pada siang hari?

Kalau Penulis sendiri mungkin tidak terlalu mendapatkan efeknya secara langsung. Paling hanya kebingungan jika sedang lapar dan tidak ada makanan di rumah.

Yang Penulis pikirkan adalah bagaimana dengan penjual makanan yang hanya berjualan di malam hari seperti penjual nasi goreng, sate, martabak, dan lain sebagainya.

Makanan-makanan tersebut umumnya hanya ditemukan pada malam hari. Jika mereka dilarang berjualan karena jam malam, lantas darimana penjualnya mendapatkan pemasukan?

Berjualan siang hari? Penulis yakin ada alasan-alasan mengapa mereka tidak bisa melakukan hal tersebut.

Bagaimana dengan anak kos yang tidak memiliki kemampuan memasak? Kalau malam sudah tiba, di mana mereka bisa mendapatkan makanan?

Jangankan tempat berjualan makan, minimarket pun sudah pada tutup semua. Kalau beli makanan dari sore, pasti malamnya sudah dingin.

Penulis pun membayangkan, pelarangan jam malam ini tentu bisa diterima jika ada solusi dari pemerintah. Mungkin dengan membeli dagangan para penjual tersebut untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Implementasinya memang sulit, tapi itu lebih baik daripada hanya melakukan pelarangan tanpa memberi solusi apapun. Rakyat butuh makan dan sudah seharusnya pemerintah hadir.

Atau setidaknya, biarlah usaha makan itu tetap buka karena penjual dan pembelinya sama-sama membutuhkan. Usaha lain yang tidak berkaitan dengan perut mungkin bisa ditutup.

Penutup

Dulu di tempat kerja Penulis, kantor menerapkan jam masuk dimajukan satu jam. Para karyawannya pun heran, apa Covid-19 mulai beraksi di atas jam sembilan pagi.

Hal yang sama pun berlaku untuk aturan jam malam ini. Yang namanya virus tidak mengenal waktu. Ia bisa menyerang siapa saja dan kapan saja.

Ketika mencoba mencari berbagai informasi, Penulis belum menemukan berita yang menyatakan kalau pemberlakukan jam malam berhasil meredam Covid-19.

Penulis hargai kebijakan ini sebagai upaya pemerintah untuk menekan angka pasien Covid-19. Hanya saja, menurut pendapat pribadi Penulis hal ini kurang efektif.

Bagaimana jika masyarakat yang merasa stres karena tidak boleh keluar malam, akhirnya malah berkumpul di siang hari dan menimbulkan kerumunan yang padat? Kan sama saja jadinya.

Kalau mau total kan sebenarnya memang harus lockdown seperti negara lain. Hanya saja, negara kita rasanya belum mampu menghidupi ratusan juta rakyatnya sekaligus.

Lawang, 27 Januari 2020, terinspirasi dari banyaknya penjual dan pembeli makanan yang merasa dirugikan dengan kebijakan ini

Foto: Liputan 6

Sumber Artikel: Ada Jam Malam, Bisakah Tekan Kasus Virus Corona? (klikdokter.com)

The post Jam Malam Corona appeared first on Whathefan!.