Connect with us

Politik & Negara

Terlalu Fokus dengan Istilah, Lupa Esensinya

Published

on

Sudah lama Penulis tidak menulis artikel yang berkaitan dengan politik dan negara. Terakhir menulis tentang Monopoli Kebenaran pada bulan Juni.

Kemarin mau buat tulisan tentang Rektor UI yang mengubah aturan ketika melanggarnya (dan disetujui oleh pemerintah), eh keburu mundur dari jabatan komisarisnya.

Oleh karena itu, Penulis memutuskan untuk menulis tentang bagaimana pemerintah kita yang dalam menangani pandemi yang seolah terlalu fokus dengan istilah hingga lupa dengan esensinya.

Mulai PSBB Hingga PPKM Level

PSBB (Antara News)

Ketika awal pandemi berlangsung, beberapa kalangan (terutama dari orang-orang mampu) mendorong pemerintah untuk memberlakukan lockdown seperti negara lain.

Sayangnya, pemerintah nampak ragu untuk menyetujui usulan ini. Mungkin, karena pemerintah merasa tidak mampu jika harus memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya yang jumlahnya lebih dari 250 juta orang.

Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura, lockdown jelas lebih mudah dilakukan karena jumlah penduduknya yang sedikit. Selain itu, jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan juga pasti tidak sebanyak di Indonesia.

Sebagai gantinya, pemerintah mengeluarkan istilah baru untuk menggantikan lockdown, yakni Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB).

Kebijakan ini berlangsung mulai bulan April 2020. Kalau tidak salah, setelah PSBB ada istilah PSBB Transisi yang menggambarkan kalau kita akan menujuk new normal secara perlahan.

Di awal tahun 2021, muncul istilah baru bernama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Nah, istilah inilah yang memiliki varian yang sama banyaknya dengan varian Covid-19.

Beberapa di antara adalah PPKM Jawa-Bali, PPKM Mikro, PPKM Darurat, hingga yang terbaru PPKM Level 1-4. Jangan tanya Penulis apa bedanya karena dirinya juga tidak paham.

Sekadar Istilah?

PPKM (Cirebon Raya)

Mau apapun istilahnya, intinya pemerintah berusaha membatasi pergerakan masyarakat demi mengurangi penyebaran virus Covid-19 yang katanya bisa menyebar dengan sangat cepat.

Lantas, apa bedanya dengan lockdown seperti di negara lain? Kalau dari yang Penulis baca, negara hadir dalam menyediakan bantuan (terutama makanan) kepada rakyatnya.

Di Indonesia, ada bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada rakyat. Mirisnya, bansos ini justru dikorupsi, bahkan kadang ghoib hingga tidak sampai ke pihak yang membutuhkan.

Ketika PPKM ini, ada rencana memberikan bansos sebesar Rp300 ribu untuk satu bulan. Bisa dibayangkan, bagaimana caranya nominal tersebut cukup untuk satu keluarga dengan durasi selama itu?

Ada hal lain yang lebih lucu. Banyak komik layanan masyarakat yang menghimbau masyarakat untuk saling membantu. Lah, kenapa kesannya pemerintah cuma mengandalkan masyarakat saja untuk pekerjaan yang menjadi kewajibannya?

Kok, kesannya pemerintah seperti lepas tangan begitu saja dalam memberikan bantuan. Kok, pemerintah lebih sibuk menertibkan masyarakat dengan menangkap pelanggar dan menyekat jalan.

Sementara Itu Pemerintah…

Menyumbangkan Gajinya (Detik News)

Sempat ada wacana, 50% gaji anggota dewan dari pusat hingga daerah akan dipotong untuk membantu penanganan Covid-19. Hanya saja, sampai sekarang sepertinya belum terlaksana walau mungkin ada beberapa anggota yang sudah melakukannya sendiri.

Selain itu, Penulis baru ingat kalau gaji anggota dewan tidak terlalu besar. Kebanyakan hanya satu digit karena yang besar kan tunjangannya. Seandainya yang dipotong tunjangannya, baru luar biasa.

Penulis tidak banyak berharap kalau anggota dewan yang terhormat itu rela berkorban demi bangsa. Mong mereka malah mengusulkan untuk mendapatkan perlakuan istimewa, seperti meminta rumah sakit khusus pejabat.

Menurut Penulis, pemerintah sekarang kesannya terlalu fokus dengan istilah dan lupa dengan hal yang esensial. Mengurus yang remeh temeh, tapi justru lupa dengan hal yang penting seperti kebutuhan makan masyarakat.

Entah sampai kapan keadaan akan terus terlihat kacau seperti ini. Yang kemarin bilang semua terkendali, akhir-akhir ini malah minta maaf sampai disindir oleh mantan menteri.

Penutup

Masyarakat tidak butuh istilah panjang yang susah untuk dihafalkan. Masyarakat butuh tindakan nyata yang bisa membuat kehidupan mereka terjamin walaupun pergerakannya dibatasi.

Beberapa daerah seperti Madiun memiliki kebijakan yang memberdayakan Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk memberi makan kepada pasien yang harus menjalani isolasi mandiri (isoman).

Kebijakan yang seperti ini tentu lebih solutif dibandingkan hanya menutup jalan, apalagi menyuruh pelanggar membayar denda yang jumlahnya besar sehingga mereka memilih untuk mendekam di penjara.

Semoga saja kita bisa melewati ujian ini, terserah pemerintah jika ingin mengeluarkan istilah-istilah baru lagi.


Lawang, 26 Juli 2021, terinspirasi dari banyaknya istilah yang digunakan pemerintah untuk mengatasi masalah pandemi ini

Foto: Detik News

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Politik & Negara

Berburu Pembuat “Mural” yang Seharusnya Dilakukan

Published

on

By

Beberapa waktu lalu, sempat heboh sebuah berita yang mengabarkan bahwa pihak kepolisian sendang memburu pembuat mural yang menggambarkan sosok Jokowi dengan disertai tulisan 404: Not Found.

Sontak hal ini menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat. Kebanyakan menganggap bahwa hal tersebut menunjukkan kalau pemerintah anti kritik dan “takut” dengan mural.

Sebelumnya, ada juga mural bertulisan “Tuhan aku lapar” dan “Wabah sesungguhnya adalah lapar” yang akhirnya dihapuskan oleh pihak kepolisian, meskipun alasannya adalah permintaan dari warga.

Begitu cepatnya reaksi kepolisian terhadap mural jalanan yang mengekspresikan pendapat menjadi berbanding terbalik dengan lambatnya reaksi pihak yang berwajib terhadap “mural” yang sebenarnya lebih berbahaya.

Mural di Alam Indonesia

Jika biasanya mural menggunakan tembok sebagai media, maka “mural” yang satu ini menggunakan bentang alam Indonesia. Jika mural biasanya hanya berukuran meter, “mural” yang satu ini butuh berhektar-hektar tanah.

“Mural” yang dimaksud adalah hutan-hutan gundul yang dilakukan secara ilegal oleh perusahaan. Illegal logging yang dilakukan meninggalkan semacam “karya seni” di mana bekas hutan membentuk semacam pola yang, ironinya, indah.

Penulis mendapatkan ide artikel ini dari sebuah pos milik Greenpeace Indonesia. Pembaca bisa melihatnya di bawah ini:

Daripada berburu orang yang menyuarakan kritik, mengapa tidak berburu para perusak hutan Indonesia? Dampak negatif yang dihasilkan jauh lebih besar dari sekadar mural di tembok yang mungkin bagi sebagian orang justru memperindah lingkungan.

Para pelakunya seolah tak tersentuh hukum dan bebas beroperasi selama bertahun-tahun. Apakah karena mereka membayarkan semacam “upeti” kepada yang berwajib? Rasanya ini sudah menjadi semacam rahasia umum.

Faktanya, data menunjukkan bahwa kerusakan hutan di Indonesia berada di taraf yang cukup mengkhawatirkan.

Data Kerusakan Hutan di Indonesia

Dilansir dari data yang dilaporkan oleh WRI Indonesia pada tahun 2020, kerusakan hutan di Indonesia menempati posisi keempat di dunia setelah Brazil, Kongo, dan Bolivia.

Kita berhasil mencatatkan “prestasi dengan turun satu peringkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, data menunjukkan bahwa sejak tahun 2017, kerusakan hutan di Indonesia mengalami penurunan yang cukup drastis.

Indonesia tropical primary forest loss 2020
Data Diambil dari WRI Indonesia

Salah satu penyebab penurunan ini adalah kebakaran hutan dan gambut skala besar yang terjadi pada tahun 2015 silam. Semenjak bencana tersebut, ada pemantauan dan pencegahan kebakaran hutan secara ketat dari Pemerintah Indonesia.

Untuk sementara waktu, penerbitan izin baru untuk perkebunan kelapa sawit dihentikan oleh pemerintah. Moratoium izin perkebunan kelapa sawit juga diberlakukan, meskipun akan berakhir pada tahun 2021 ini. Apakah akan diperpanjang atau tidak, belum ada informasinya.

Berdasarkan data WRI di atas, kerusakan hutan di Indonesia selama 4 tahun terakhir berkisar di angka 200 hingga 400 ribu hektar per tahunnya. Sebagai perbandingan, ada beberapa data kerusakan hutan Indonesia alternatif:

  • World Bank: Kerusakah hutan antara 700 ribu hingga 1.2 juta hektar per tahun
  • Food and Agriculture Organization (FAO): Kerusakan hutan mencapai 1.315.000 hektar yang setara berkurangnya 1% area hutan setiap tahunnya.
  • Greenpeace: 3.8 juta hektar per tahun, di mana mayoritas disebabkan oleh penebangan liar

Mana data yang benar? Entahlah, tidak ada yang tahun secara pasti. Yang jelas., kerusakan hutan di Indonesia benar-benar terjadi dan pelakunya masih melenggang dengan bebas, mungkin dengan tumpukan uang.

Salah Prioritas Ala Pemerintah

Berhubung yang membuat pos adalah Greenpeace, wajar jika yang disorot adalah masalah kerusakan hutan. Viralnya pemburuan pembuat mural mereka jadikan kesempatan untuk menyadarkan masyarakat mengenai tingginya kerusakan hutan di Indonesia.

Di mata Penulis, contoh dari Greenpeace tersebut menjadi salah satu indikator kalau pemerintah kita kerap salah menentukan prioritas mereka. Yang sepele diseriusin, yang serius disepelekan.

Pembuat mural bernada kritik yang sepele diburu, tapi pembuat “mural” berhektar-hektar dilepas begitu saja. Yang mencuri karena lapar dihukum panjang, yang korupsi demi nafsu duniawi diberi potongan masa tahanan.

Di saat butuh kekuatan untuk memberantas korupsi, KPK malah terkesan dilemahkan. Di saat butuh kesigapan pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19, pemerintah malah terkesan sibuk dengan istilah yang kerap berubah-ubah.

Semoga saja, ke depannya pemerintah bisa lebih bijak dalam menentukan prioritas mereka. Kami ingin ada perubahan dalam tubuh pemerintah di mana yang jelas-jelas bersalah mendapatkan hukuman yang setimpal.


Lawang, 23 Agustus 2021, terinspirasi dari pos Instagram Greenpeace Indonesia

Foto: Greenpeace Australia Pacific

Sumber Artikel:

Continue Reading

Politik & Negara

Pansos Norak Ala Politisi

Published

on

By

Dalam pagelaran Olimpiade Tokyo 2020, para atlet kita berjuang sekuat tenaga agar bisa mengharumkan nama bangsa melalui cabang olahraga (cabor) masing-masing.

Yang sempat heboh adalah ketika Eko Yuli dari cabor angkat besi meminta maaf karena “hanya” bisa meraih medali perak. Padahal, prestasi tersebut sudah cukup luar biasa.

Sikapnya ini bahkan mendapatkan pujian tinggi dari Sujiwo Tejo dan menganggap harusnya mental dan moral tersebut dimiliki oleh pejabat publik yang menangani kasus Covid-19.

Dari cabor bulutangkis, Anthony Sinisuka Ginting berhasil meraih medali perunggu. Terbaru, ganda putri Greysia Polii dan Apriyani Rahayu berhasil mendapatkan medali emas yang membuat bangsa Indonesia merasa bangga.

Sayangnya, keberhasilan mereka tercoreng berkat aksi panjat sosial (pansos) yang dilakukan para politisi kita.

Pansos Norak Ala Politisi

Idealnya ketika ada atlet atau siapapun yang berhasil membanggakan negara, wajar jika kita ingin memberi ucapan selamat sekaligus mengekspresikan kegembiraan kita. Tak jarang kita akan mengunggah foto mereka dan diiringi ucapan terima kasih dan selamat.

Nah, para politisi kita ini entah mengapa pada norak. Mereka memang memberikan ucapan selamat dan mengunggah foto Greysia/Apriyani, tapi ditempeli oleh foto mereka sendiri yang kadang justru lebih besar dan menonjol.

Agar bisa membayangkan maksud Penulis, Pembaca bisa cek melalui tweet berikut ini:

Jika melihat reply dari tweet ini, ada banyak sekali netizen yang berhasil menemukan foto-foto ucapan selamat yang terlihat norak dan sangat kentara ingin memanfaatkan situasi untuk pansos.

Ada beberapa politisi yang mendapatkan apresiasi karena ucapan selamat mereka berkelas, tapi mayoritas politisi yang memberi selamat begitu narsis dengan memasang foto mereka sendiri bersanding dengan Greysia/Apriyani.

Yang membuat netizen geram adalah foto sang politisi yang lebih besar dari sang pahlawan kita. Mana posenya kebanyakan begitu semua, standar bapak-bapak yang mengepalkan tangan.

Entah siapa yang menjadi desainer atau public relation-nya, tapi yang jelas netizen sudah cukup pandai untuk menilai apakah ucapan tersebut ikhlas atau tidak. Niat ingin lebih dikenal publik pun berbalik menjadi bumerang bagi mereka.

Netizen yang dikenal kreatif pun tidak tinggal diam. Beberapa membuat foto editan meniru gaya politisi tersebut sebagai bentuk sindiran, bahkan terkadang dengan desain yang disengaja begitu buruk.

Penutup

Memanfaatkan setiap situasi demi keuntungannya sendiri merupakan salah satu ciri orang oportunis. Politisi kita, setidaknya yang terlihat di media sosial, menunjukkan ciri tersebut.

Kok masalah memberi selamat kepada atlet yang mengharumkan nama bangsa, pindah partai atau kubu pun akan dilakoni kalau bisa memberi keuntungan.

Tidak ada salahnya memberi identitas diri dalam foto ucapan selamat yang diunggah, tapi ya kira-kira dong. Masa foto atletnya kalah mencolok dari fotonya sampeyan.

Penulis sangat menyayangkan berita baik yang dibawa oleh Greysia dan Apriyani harus ternodai oleh sikap norak yang ditunjukkan oleh politisi kita demi libido kekuasaan mereka.

Tanpa menyantumkan foto dirinya, Penulis ingin mengucapkan selamat kepada semua atlet Indonesia yang berhasil membawa pulang medali Olimpiade ke ibu pertiwi!


Lawang, 2 Agustus 2021, terinspirasi dari banyaknya politisi norak yang memberikan ucapan selamat kepada Greysia dan Apriyani

Foto: Ngopibareng

Continue Reading

Politik & Negara

Monopoli Kebenaran

Published

on

By

Di setiap rezim yang berkuasa, pasti selalu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bahkan, era Suharto yang otoriter pun kita masih bisa menikmati pembangunan yang cukup melejit.

Ada cukup banyak variasi “kejahatan” yang bisa dilakukan oleh rezim. Penangkapan musuh politik, korupsi berjamaah, dinasti politik, oligarki kekuasaan, pemberendelan media massa, dan masih banyak lagi lainnya.

Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, ada satu bentuk “kejahatan” lain yang menurut Penulis cukup berbahaya: Monopoli Kebenaran.

Monopoli Kebenaran Era Orde Baru

Menteri Penerangan Era Orde Baru (Tirto.ID)

Jika berkaca pada masa Orde Baru, pemerintah bisa dibilang berusaha melakukan tipe kejahatan ini. Media massa yang menyerang pemerintah akan segera dibereskan oleh Menteri Penerangan. Entah sudah berapa media yang mereka tutup selama berkuasa.

Tidak hanya itu, acara televisi pun juga dikuasai. Penulis masih ingat samar-samar, dulu semua acara berita dimonopoli oleh acara milik TVRI, Dunia Dalam Berita. Acara tersebut juga muncul di televisi swasta, seolah mereka tidak boleh punya acara berita sendiri.

Monopoli kebenaran dilakukan sebagai upaya untuk mencitrakan diri menjadi sebaik mungkin sekaligus sebagai pelanggeng kekuasaan. Masyarakat yang tidak memiliki banyak opsi mau tidak mau harus menelan informasi yang disodorkan oleh pemerintah.

Banyak masyarakat, terutama mahasiswa dan aktivis, tidak mau dibodohi. Mereka lantas bersuara, berupaya untuk menyuarakan kebenaran yang sebenarnya walau harus mengorbankan nyawanya sendiri.

Entah berapa banyak orang yang tewas, ditahan, atau hilang tanpa jejak di era Suharto. Novel Laut Bercerita bisa memberikan ilustrasi bagaimana hilangnya korban memberikan luka traumatis kepada keluarga.

Reformasi mengubah banyak hal. Media-media yang diberendel kembali diberi izin. Media massa mulai berani bersuara lantang, bahkan dengan berita yang menyerang ke arah presiden secara langsung.

Pertanyaannya, apakah benar monopoli kebenaran telah berhenti?

Monopoli Kebenaran di Era Sekarang

Pemilik Media, Ketua Parpol (Okezone News)

Media massa memang bisa bebas bersuara hingga sekarang. Hampir tidak pernah terdengar pemberendelan media hanya karena memberikan kritik kepada pemerintah.

Hanya saja, Penulis merasa beberapa media massa mulai kehilangan ideologinya sebagai penyampai kabar. Beberapa media massa hanya menjadi alat bagi sang pemilik untuk memenuhi kepentingannya.

Bisa dihitung, ada berapa pemimpin partai politik (parpol) yang juga menjadi pemilik media? Atau berapa pemimpin media massa yang menjalin hubungan khusus dengan pihak yang berkuasa?

Jika media sudah dikuasai oleh segelintir orang (baca: oligarki), Penulis sedikit pesimis bahwa berita yang disampaikan bisa bersifat netral dan tidak berpihak. Secara logika, mereka pasti akan melindungi kepentingannya sendiri.

Gampangnya begini. Seandainya ada anggota mereka yang tersandung kasus korupsi, pasti pemberitaannya sedikit atau tidak ada sama sekali. Tapi kalau anggota partai lain, apalagi yang oposisi, pasti akan diberitakan berhari-hari.

Ada sebuah quote menarik yang cocok untuk menggambarkan kondisi ini:

Whoever controls the media, controls the mind.

Jim Morrison

Siapapun yang menguasai media, mereka bisa menguasai banyak orang. Berita, apapun bentuknya, masih menjadi sumber utama masyarakat untuk mengetahui apa yang tengah terjadi.

Tidak semua orang memiliki sifat kritis terhadap berita, sehingga masih ada yang menelannya mentah-mentah. Akibatnya, polarisasi masyarakat pun terus terjadi. Kehadiran media sosial memperparah fenomena ini.

Monopoli Kebenaran di Media Sosial

Berusaha Dimonopoli Pihak Tertentu (Daily Sabah)

Di tengah isu media massa yang dikuasai oleh pemerintah atau kelompok tertentu, media sosial (medsos) seolah muncul menjadi oase bagi mereka yang ingin mendapatkan berita atau informasi dari sisi lain.

Mereka yang sudah tidak percaya dengan media massa akan beralih ke media sosial yang “katanya” lebih terpercaya. Entah itu dari pos Facebook, tweet di Twitter, forward message di WhatsApp, rasanya semua itu lebih bisa dipercaya dibandingkan dengan berita dari media mainstream.

Ini juga tidak benar. Ini juga bentuk dari monopoli kebenaran dari pihak lain.

Pemerintah atau orang-orang berkepentingan memang berusaha untuk mengendalikan berita yang terbit di media massa. Mereka juga berusaha mengendalikan opini di media sosial dengan berbagai cara, entah melalui buzzer, UU ITE, dan cara-cara lainnya.

Hanya saja, apa yang berseberangan dengan mereka juga belum tentu benar. Segala sesuatu di media sosial perlu dipertanyakan validitasnya. Dari masa sumbernya? Apakah bisa dipertanggungjawabkan? Apakah sudah dicek kebenarannya?

Media sosial telah berevolusi menjadi alat propaganda yang bersifat provokatif. Manusia pada dasarnya adalah tipe orang yang mudah dimanfaatkan emosinya. Jika ada pos atau berita yang membuat mereka terlibat atau terasa dekat secara emosional, orang akan jadi mudah percaya.

***

Monopoli kebenaran sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun, entah ia pihak yang sedang berkuasa atau oposisi yang hendak menjatuhkannya. Memang yang berkuasa terlihat lebih mudah melakukannya, tapi bukan berarti yang berseberangan tidak melakukannya juga.

Kita sebagai masyarakat di era modern dituntut untuk lebih bisa kritis dan bijak dalam menyikapi suatu informasi yang menghampiri kita, dari mana pun sumbernya. Mau kita pihak yang pro atau kontra dengan pemerintah, biasakan untuk melakukan check and recheck.

Jika kita bisa bersikap demikian, kita pun menjadi tidak mudah untuk diprovokasi dan dipolarisasi. Kita bisa memilah mana berita yang benar, meskipun ada pihak-pihak yang berusaha untuk memonopoli kebenaran.


Lawang, 12 Juni 2021, terinspirasi dengan banyaknya pihak yang berusaha melakukan monopoli kebenaran

Foto: Wallpaper Cave

Continue Reading

Fanandi's Choice

Copyright © 2021 Whathefan