Penulis bukan orang yang paham dengan dunia politik. Isme-isme yang ada di dunia pun tidak hafal. Membedakan sosialisme dan komunisme saja tidak bisa.

Walaupun begitu sebagai orang awam, Penulis benar-benar bertanya, apakah benar Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi?

***

Kalau dari sumber-sumber yang Penulis baca, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua rakyatnya mendapatkan hak yang sama untuk menentukan hidupnya.

Pasti ada penjelasan yang lebih njelimet lagi, tapi orang awam seperti Penulis menganggap praktik demokrasi yang paling mudah dipahami adalah Pemilu.

Beda sama eranya Pak Harto yang penuh tekanan, sekarang semua rakyat yang memenuhi syarat bisa menentukan siapa wakil mereka di parlemen.

Mau profesor mau pengangguran, suaranya sama. Kita semua bisa memilih wakil yang dianggap terbaik, tapi nama-namanya disodorkan sama partai politik.

Masalahnya, apa benar mereka benar-benar mewakili rakyatnya? Apakah mereka lebih mementingkan kepentingan kelompok alias partainya?

Apa jangan-jangan mereka mendahulukan kepentingan orang-orang yang ada di balik layar, yang diam-diam mengendalikan negara ini seperti Willy Tybur mengendalikan Marley?

Konspirasi oh konspirasi!

***

Harapannya dengan sistem demokrasi, kita bisa dapat pemimpin yang terbaik kan? Yang pilihan rakyat, yang benar-benar memikirkan kebutuhan rakyatnya dibandingkan perutnya sendiri.

Sistem demokrasi seharunya membuat siapapun berkesempatan untuk berbakti kepada negaranya, menjadi pemimpin yang amanah dan dicintai rakyatnya.

Tapi kalau lihat televisi dan berita, kok kayaknya yang mimpin negara ini ya orang-orang yang itu-itu saja ya? Malah ada orang dari orde baru yang masih eksis hingga saat ini.

Kok kayaknya negara ini dikuasai sama kelompok yang itu-itu saja ya? Itu yang keliatan di layar kaca, yang di balik layar pasti ada lebih banyak.

Kalau negara ini dikuasai kelompok yang itu-itu saja, bukankah lebih cocok kalau negara ini disebut sebagai negara oligarki?

***

Buat yang belum tahu, gampangnya oligarki itu bentuk pemerintahan yang negaranya dikuasai oleh kelompok elit tertentu. Bisa dari pihak partai, militer, orang yang berduit, dan sebagainya.

Terdengar familiar, kan?

Sekarang  kalau bapak atau ibunya pejabat, bisa saja anaknya bakal jadi penerus mereka. Enggak percaya? Anak dan mantu presiden yang sekarang berhasil jadi walikota.

Itu yang sering disorot sama media, yang jarang disorot? Lebih banyak lagi! Kayaknya hampir di semua daerah mengalami problematika yang sama.

Mau memunculkan diri sendiri atau orang lain yang dianggap mampu memimpin, hampir enggak mungkin kalau enggak punya duit dan dukungan partai politik!

***

Demokrasi identik dengan kebebasan berpendapat. Apakah di sini seperti itu? Rasanya belum, buktinya banyak yang terjerat UU ITE kalau berseberangan!

Kalau kita ngata-ngatain presiden seperti rakyat Amerika Serikat mengolok-olok Trump, hampir bisa dipastikan kita akan berakhir di balik jeruji.

Jadi coba direnungkan lagi, apa benar negara kita negara demokrasi?

Lawang, 15 Januari 2021, terinspirasi dari para “pemimpin” di televisi yang kayaknya itu-itu saja orangnya

Foto:

The post Negara Demokrasi? appeared first on Whathefan!.

Salah satu seri buku sejarah favorit Penulis adalah buku-buku keluaran Tempo. Penulis hampir memiliki semua buku-bukunya, baik yang berukuran besar maupun yang kecil.

Yang paling baru adalah Pergulatan Demokrasi Liberal 1950-1959: Zaman Emas atau Hitam? Ada banyak hal menarik yang Penulis temukan di buku ini, terutama yang berkaitan dengan era parlementer negara Indonesia.

Apa Isi Buku Ini?

Sama seperti Seri Buku Tempo Lainnya, buku ini merupakan semacam kumpulan dari tulisan-tulisan Tempo yang berkaitan dengan topik tertentu. Dalam buku ini, banyak penggalan fakta sejarah yang terjadi di era 50-an.

Buku ini dibagi menjadi empat bagian utama, yakni:

• Jatuh Bangun Sebuah Eksperimen sebagai pembuka
• Lahirnya Sebuah Optimisme yang menjelaskan bagaimana kita, di tengah-tengah agresi militer Belanda, berusaha membangun negeri ini dengan sistem parlementer
• Menguji Kemandirian Mahkamah, menjelaskan betapa tangguhnya kekuatan hukum di negeri ini sebelum takhluk di tangan tentara dan kekuatan politik
• Demokrasi di Ujung Senapan, bagaimana upaya militer berusaha membubarkan parlemen yang terwujud dengan munculnya dekrit presiden

Selain itu, ada juga bab yang berisikan kartu sebagai salah satu sarana kritik pada masa itu dan kolom yang berisikan pendapat beberapa pakar. Buku ini ditutup dengan beberapa halaman Epilog.

Beberapa hal menarik yang ada di dalam buku ini adalah bagaimana kita begitu dinamisnya pada masa-masa ini. Perdana Menteri selaku motor utama dari sistem parlementer saling silih berganti dengan cepatnya.

Dalam kurun waktu sekitar 9 tahun, ada enam orang berbeda yang menjadi Perdana Menteri. Diawali oleh Muhammad Natsir, diakhiri oleh Djuanda Kartawidjaja.

Di dalam bab Menguji Kemandirian Mahkamah, Penulis menemukan betapa idealisnya orang-orang hukum (terutama Jaksa Agung) pada masa itu.

Sayang, ketegasan mereka memberantas berbagai permasalahan hukum membuat gerah banyak pihak, sehingga perlahan taji mereka pun menumpul. Efeknya terasa sampai hari ini.

Selain itu, ada satu bagian kecil yang menceritakan bagaimana orang-orang keturunan Tionghoa mendapatkan perlakuan rasis. Di sini Penulis sadar, bahwa permasalahan diskriminasi ras telah ada sejak republik ini berdiri.

Setelah Membaca Buku Pergulatan Demokrasi Liberal 1950-1959

Demokrasi Liberal berakhir ketika Sukarno mengeluarkan dekrit presiden yang terkenal. Semenjak itu, Indonesia mengusung konsep demokrasi terpimpin yang menyerempet ke arah otoriter.

Sempat mendapatkan angin segar ketika Orde Lama runtuh, Soeharto dengan rezim Order Barunya mendominasi Indonesia. Pemilu yang bergulir seolah hanya menjadi formalitas semata. Hal ini bertahan hingga reformasi pecah pada tahun 1998.

Apa yang membuat Penulis menyukai Seri Buku Tempo adalah tata bahasanya yang terkesan berkelas, namun tetap mudah dipahami. Pemilihan diksi yang kaya membuat Penulis kerap menemukan kosa kata yang baru.

Penulis hanya menyayangkan bagian Kolom mendapatkan tempat yang cukup banyak. Bukannya tidak suka membaca pendapat para ahli, tapi Penulis lebih menikmati hasil reportase wartawan Tempo.

Ada banyak fakta menarik, yang anehnya, masih relevan dengan kita di hari ini. Paling mudah adalah melihat adanya diskriminasi berdasarkan SARA. Lemahnya penegakan hukum? Masih terjadi hingga hari ini.

Buku ini membuktikan bahwa kejadian di masa lampau bisa dipakai sebagai pembelajaran agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali, walaupun pada kenyataannya masih banyak kesalahan sama yang kita lakukan.

Penulis merekomendasikan buku ini untuk semua kalangan, terutama yang tertarik dengan perjalanan sejarah bangsa ini dan ingin belajar dari masa lalu.

Nilainya: 4.0/5.0

Kebayoran Lama, 22 Februari 2020, terinspirasi setelah membaca buku Pergulatan Demokrasi Liberal 1950-1959

The post Setelah Membaca Pergulatan Demokrasi Liberal appeared first on Whathefan!.

Itu merupakan tweet dari teman penulis yang sedang melanjutkan studi S2nya di Belanda, mengomentari tentang suasana politik Indonesia yang semakin memanas ini. Penulis menyepakati idenya tersebut, dan berkembang menjadi tulisan ini.

Entah apa penyebabnya, tapi beberapa tahun terakhir, suasana politik di Indonesia rasa-rasanya semakin keruh. Demokrasi sehat yang diharapkan oleh para pejuang reformasi seolah tak terjadi.

Keberadaan media sosial (penulis merasa menjadi terlalu sering menyalahkan keberadaan media sosial) bisa jadi menjadi salah satu penyebabnya. Penyebaran informasi yang bisa terjadi begitu cepat tanpa adanya proses validasi menyebabkan black campaign tumbuh dengan subur.

Masyarakat kini cenderung memilih berdasarkan siapanya, bukan berdasarkan apanya (Baca juga: Ketika Demokrasi Menjadi Subyektif). Kita menjadi pendukung yang fanatik, seolah menutup mata dari kekurangan orang yang kita dukung (Baca juga: Akar Fanantisme Membabi Buta).

Jangan Menutup Mata (Photo by maxime caron on Unsplash)

Sebaliknya, kita juga menutup mata terhadap kebaikan orang yang menjadi lawan politik orang yang kita dukung. Ketika mereka melakukan keburukan sejelek apapun itu, hujatan muncul dari bibir kita.

Jelas bukan demokrasi seperti ini yang kita harapkan dengan penggulingan mantan presiden Soeharto. Kita mengharapkan demokrasi yang obyektif dan menghargai pilihan orang lain.

Mungkin ada beberapa pemilih yang mempercayai aturan yang tertulis di agamanya (termasuk penulis), namun ada juga yang mempercayai tafsir lain. Penulis tidak mempersalahkan hal tersebut selama mereka juga menghargai pilihan penulis.

Setelah pengumuman calon presiden dan wakilnya, penulis menyimak berbagai timeline di media sosial, mulai Twitter, Instagram hingga Line Today. Penulis membaca media yang pro petahana, pro penantang, dan netral (kalau masih ada). Ini penulis lakukan agar dapat melakukan penilaian yang tidak berat sebelah, meskipun suara penulis hanya bernilai satu, sama dengan suara yang dimiliki pemilih lainnya.

Jujur, sekarang penulis belum bisa menentukan pilihan, walaupun ada kecondongan terhadap salah satu pasangan capres-cawapres. Penulis masih menantikan manuver-manuver politik yang akan mereka lakukan. Selain itu, debat-debat antara calon juga menjadi salah satu hal yang penulis nantikan.

Ributnya Para Pendukung

Menyaksikan dinamika politik itu sebenarnya menarik. Banyak hal yang bisa berubah dengan sedemikian cepat, kadang terdapat plot twist yang tak disangka-sangka. Sense-nya sama dengan membaca novel detektif.

Banyak juga hal yang membuat kita gemas, lantas tertawa kecil. Apalagi jika bukan keributan yang dilakukan oleh antar pendukung di media sosial (lagi-lagi media sosial disalahkan).

Sebagai contoh, pendukung kubu penantang menagih janji-janji kubu petahana yang belum terealisasi. Pendukung kubu petahana bertanya balik, emang calon kalian udah ngapain aja? Calon gue udah kerja nyata.

Contoh lain, pendukung kubu petahana protes, ngurus provinsi aja belum becus, mau naik jadi cawapres. Pendukung kubu penantang menyerang balik, lah bukannya pilihan lu juga gitu dulu?

Isu agama pun juga menjadi menarik, karena dari yang penulis amati, pendukung kubu petahana seringkali menyuarakan “ulama jangan ikut berpolitik”. Sekarang, dengan pilihan cawapres petahana, pendukung kubu penantang menggunakannya sebagai senjata.

Ricuh di Dunia Maya (Photo by Hermes Rivera on Unsplash)

Keributan antar pendukung ini juga memiliki andil dalam memperkeruh suasana politik di Indonesia. Mereka pada akhirnya menyerang secara personal, bukan memberi kritik program-program yang ditawarkan oleh masing-masing calon.

Kedewasaan dalam berpolitik memang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bernegara yang menganut sistem demokrasi. Banyak yang menganggap, sebenarnya Indonesia belum siap melaksanakan demokrasi karena mentalnya yang belum siap kalah.

Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengawal pesta demokrasi (siapa yang sejatinya berpesta?) ini dengan baik. Pilihlah calon yang menurut kita paling bisa membawa Indonesia menuju arah yang lebih baik.

Dan ingatlah kata-kata Aa Gym pada acara Indonesia Lawyer pada Selasa (7/8) kemarin, bahwa semuanya sudah ditakdirkan oleh Tuhan, semuanya sudah tertulis. Jadi yakinlah bahwa apapun hasilnya, merupakan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini.

Kayuringin, Bekasi, 11 Agustus 2018, terinspirasi dari tweet Aya, teman penulis yang sedang melanjutkan studi di Belanda.

Photo by Arnaud Jaegers on Unsplash

The post Memilih Pemimpin dengan Kedewasaan Berpolitik appeared first on Whathefan!.

Akan tetapi, terdapat dilema ketika penulis menyaksikan superhero tersebut di layar lebar. Superhero yang kerap kali (atau selalu?) berasal dari Amerika Serikat (AS) tersebut selalu menyelamatkan orang lain, bahkan Bumi sekalipun. Pesan yang disampaikan selalu “kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan”.

Yang menimbulkan dilema, apakah di dunia nyata AS benar-benar menjadi pahlawan seperti tokoh rekaannya?

Memang, dan nampaknya akan selalu, AS menempatkan dirinya di media sebagai “pihak yang baik” melawan “pihak yang jahat”. Lengkapnya, “pihak yang jahat karena memiliki ideologi yang berbeda dengan kami, dan mengancam cengkeraman ideologi kami di dunia”.

Itu bukan pendapat saya, melainkan William Blum, penulis buku Demokrasi: Ekspor Amerika Paling Mematikan. AS akan melakukan apa saja untuk mempertahankan hegemoninya di dunia.

Perang-perang atas nama kemanusiaan bisa dibilang omong kosong semata. Coba sebutkan, negara Timur Tengah mana yang hidup bahagia setelah AS menginvasi negara mereka dengan berbagai alasan.

Ambil contoh Libya, yang katanya AS menderita karena dipimpin diktaktor bernama Khadafi. Bagaimana kondisi Libya kini? Bisa searching di Google, namun secara singkat kondisi Libya sekarang “penak jaman e Khadafi toh”.

Seandainya saja AS benar-benar bisa menjadi pahlawan seperti superhero yang mereka ciptakan, betapa bahagainya dunia ini memiliki mereka.

Jelambar, 4 Mei 2018, terinspirasi setelah menonton film Avengers: Infinity Wars

Sumber Foto: https://www.sideshowtoy.com/collectibles/marvel-captain-america-sideshow-collectibles-3005241/

The post Ironi Superhero Amerika appeared first on Whathefan!.

Nama asli beliau adalah Muhammad Zainul Majdi, atau jika dilengkapi dengan gelar menjadi Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi, M.A.

Beliau adalah gubernur NTB selama dua periode, mulai 2008 hingga 2018. Sebelum menjadi gubernur, TGB adalah anggota komisi X DPR RI periode 2004-2009 dari Partai Bulan Bintang. Ia diusung partai Demokrat ketika maju sebagai calon gubernur pada usia 36 tahun.

Pendidikan TGB

Gelar TGB sendiri bukan gelar sembarangan. Gelar tersebut menunjukkan bahwa ia adalah keturunan dari pendiri Nahdlatul Wathan, organisasi Islam terbesar di NTB.

Dibesarkan dari lingkungan yang religius menjadikan TGB sosok yang santun. Beliau telah menjadi penghafal Al-Quran sebelum memasuki jenjang perguruan tinggi dengan jurusan tafsir dan ilmu-ilmu Al-Quran di Al-Azhar Kairo, Mesir, hingga ke jenjang S3.

TGB dab Ustadz Abdul Somad (http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/01/14/ustadz-abdul-somad-berjumpa-tgb-netizen-dukung-untuk-maju-pilpres-2018)

Dari beberapa wawancara yang penulis lihat di internet, sangat kentara bahwa TGB adalah sosok yang cerdas. Pemilihan katanya menunjukkan kepandaiannya. Tidak perlu selembar kertas contekan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berat.

Sebagai tambahan, TGB merupakan kakak tingkat ustad Abdul Somad di Kairo.

Apa Prestasi TGB?

Banyak sekali penghargaan yang telah diraih TGB ketika menjabat sebagai gubernur. Untuk informasi lengkapnya bisa dilihat di Wikipedia.

Salah satu prestasi yang penulis ingat dari TGB adalah keberhasilannya menjadikan NTB sebagai Halal Tourism Destination.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi NTB mencapai 9.9%, meninggalkan jauh pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya berkisar sekitar 5% dari 7% yang ditargetkan.

Dalam hal lapangan kerja, NTB berada di posisi 6 dari seluruh provinsi di Indonesia karena berhasil menekan angka pengangguran hingga 3.32%.

Membandingkan TGB dan Jokowi

Dengan sederet prestasi tersebut, layakkah TGB maju sebagai calon presiden maupun wakil presiden? Coba kita bandingkan dengan presiden yang sedang berkuasa sekarang.

Nama Jokowi melambung ketika dianggap berhasil memimpin kota Solo ketika menjabat sebagai walikota, yang dimulai pada tahun 2005. Bahkan di pilkada pada tahun 2010, perolehan suaranya mencapai 90% lebih.

Karena dianggap sukses, Jokowi diusung oleh partainya untuk mengikuti pemilihan gubernur di Jakarta dengan Basuki Tjahaja Purnama sebagai wakilnya. Jabatan sebagai walikota pun ia lepas untuk melakukan kampanye di ibukota dan pada akhirnya berhasil memenangkan pilkada.

Jokowi Ketika Menjabat sebagai Walikota Solo (https://gozzip.id/img/78477/)

Belum genap dua tahun, Jokowi meninggalkan amanah sebagai gubernur Jakarta untuk maju sebagai calon presiden melawan Prabowo Subianto. Padahal, pada beberapa wawancara beliau mengatakan ingin fokus membenahi Jakarta, karena di Jakarta saja sudah pusing (sampai diulangi tiga kali oleh Jokowi).

Selama menjadi gubernur, Jokowi mengeluarkan berbagai macam kebijakan, seperti Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Selain itu banyak proyek infrastruktur yang dibangun, sama seperti kebijakannya ketika menjabat sebagai presiden sekarang.

Penulis belum menemukan data yang faktual seperti berapa pertumbuhan ekonomi di kota solo atau Jakarta. Mungkin ada yang bisa membantu memberi tahu data tersebut?

Tersembunyi dari Media?

Setelah melakukan perbandingan tersebut, muncul pertanyaan di benak penulis. Mengapa TGB, gubernur yang telah terbukti sukses membangun NTB, sepi dari pemberitaan?

Jika menengok ke belakang, berita-berita yang mengangkat nama Jokowi adalah kebijakan-kebijakan populis, seperti mobil Esemka. Penulis merasa media lebih banyak memberitakan bagaimana sosok Jokowi (sederhana, merakyat, hobi nge-vlog) daripada prestasi Jokowi, sejak dari Solo.

Apakah karena TGB berada jauh di Indonesia timur, sehingga tidak terlalu terekspos? Penulis rasa tidak, dengan adanya teknologi internet yang sudah memotong batas-batas teritori.

Tersembunyi dari Media? (http://aceh.tribunnews.com/2018/03/12/baret-tgb-aceh-dideklarasi-ini-keputusannya)

Mungkinkah karena TGB berpotensi untuk mengalahkan Jokowi di pilpres mendatang? Mungkin sudah banyak yang mengetahui fakta bahwa beberapa media sangat dekat dengan presiden (berapa ketua umum partai pendukung Jokowi merupakan bos media?).

Mungkinkah TGB dianggap belum berpengalaman untuk maju menjadi seorang presiden? Penulis rasa 10 tahun menjabat sebagai gubernur (dan berhasil) lebih berpengalaman daripada gubernur yang hanya menjabat selama satu tahun lebih beberapa bulan.

Elektabilitas TGB rendah, hanya nol sekian persen. Siapa yang membuat elektabilitas tersebut? Bagaimana bisa tinggi jika media minim menyampaikan sosok beliau di televisi? Lagipula, elektabilitas bukan harga mati untuk menjadi seorang presiden.

Jika dilihat dari YouTube maupun Instagram, banyak komentar yang mengharapkan TGB menjadi capres maupun cawapres. Testimoni dari warga NTB pun hampir semuanya positif, meskipun tidak bisa dipastikan yang memberi komentar benar-benar berasal dari NTB.

Selain itu, kedekatan TGB dengan banyak ulama bisa menjadi tambahan modal untuk menjadikan TGB untuk maju sebagai calon presiden.

Oleh karena itu, penulis masih belum menemukan alasan mengapa perlakuan media terhadap TGB berbeda dengan Jokowi.

Pasangan Ideal: Gatot-TGB?

Banyak yang mengharapkan munculnya pasangan Gatot Nurmantyo – Tuan Guru Bajang sebagai capres cawapres pada tahun 2019 mendatang. Masalahnya, siapa yang akan mengusung mereka?

Gatot merupakan jendral purnawirawan sehingga tidak memiliki partai politik. Sedangkan TGB merupakan kader demokrat, namun sikap partai Demokrat pun masih belum terlihat. Bahkan, sepertinya Demokrat lebih cenderung memilih Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai capres/cawapres dari partai.

Gatot Nurmantyo (https://www.intelijen.co.id/presidential-threshold-20-jenderal-gatot-tuan-guru-bajang-masih-tetap-pasangan-potensial/)

Bagaimana dengan partai oposisi? Ketua umum partai Gerindra, Prabowo Subianto, belum mendeklarasikan dirinya sebagai capres, meskipun kader-kader partai Gerindra mendukungnya. Partai-partai oposisi lainnya seperti PKS juga masih dalam posisi menunggu.

Peta politik pada pemilihan presiden tahun depan masih samar. Namun penulis percaya, rakyat Indonesia berharap mendapatkan pemimpin yang terbaik. TGB layak untuk menjadi salah satu pilihan masyarakat.

Lawang, 3 April 2018, terinspirasi dari minimnya pemberitaan tentang Tuan Guru Bajang

Sumber Foto: https://kicknews.today/2017/05/03/ditanya-mau-maju-di-pilpres-2019-ini-jawaban-tuan-guru-bajang/

Bahan Tulisan mengambil dari:

https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Zainul_Majdi

https://www.merdeka.com/politik/mengenal-sosok-tuan-guru-bajang-dan-prestasinya-memimpin-ntb.html

https://id.wikipedia.org/wiki/Joko_Widodo#Wali_Kota_Surakarta

The post TGB: Tersembunyi dari Media appeared first on Whathefan!.

Salah satu aspek yang menarik perhatian saya adalah terkait dengan subyektivitas dalam berdemokrasi di Indonesia. Demokrasi secara umum dapat disepakati sebagai kedauatan yang berada di tangan rakyat. Artinya rakyat memiliki hak untuk menentukan hidupnya, termasuk dalam memilih pemimpin. Inilah yang terkadang oleh masyarakat masih dilihat secara subyektif, secara siapanya.

Media memiliki peran besar dalam menampilkan orang-orang yang memunculkan diri atau dimunculkan agar dikenal khalayak ramai. Sayangnya, semenjak beberapa tokoh di Indonesia menjadi media darling, tokoh-tokoh tersebut seolah-olah dianggap sebagai orang suci yang tidak mungkin melakukan kesalahan. Pendukung tokoh tersebut akan selalu membenarkan segala perbuatannya. Bisa dikatakan mereka menjadi fans fanatik tokoh tersebut.

Tentu para media darling ini bukan tidak memiliki haters. Kebalikan dari pendukung, para haters ini akan selalu menyalahkan segala tindak-tanduk tokoh tersebut. Hanya saja ada yang sama dari kedua kubu ini. Apabila pendapat salah satu dari kedua kubu tidak terbantahkan, mereka akan tutup mata tutup telinga, pura-pura tidak mengetahui fakta tersebut.

Sebagai contoh, seorang pemimpin yang suka turun ke jalan untuk melihat kondisi rakyatnya akan dianggap sebagai tindakan yang heroik oleh pendukungnya. Yang tidak suka, akan beranggapan pemimpin tersebut hanya sekedar pencitraan belaka. Contoh lain, misal sang pemimpin berhasil membuktikan janji-janjinya ketika kampanye, rata-rata haters akan berdiam diri jika tidak menemukan celah untuk nyinyir.

Inilah akibat dari subyektivitas dalam berdemokrasi, akan lahir dua poros yang  selalu beradu argumen tanpa ujung, dan ini tidak sehat untuk kehidupan bernegara.

Idealnya, memilih pemimpin harus secara obyektif, bukan dari kacamata subyektif. Bukan siapa mereka, namun apa yang telah mereka lakukan. Pendukung tidak boleh tutup mata apabila terdapat kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat. Sebaliknya, oposisi pun harus memberi apresiasi apabila terdapat keputusan bijak yang diambil.

Itulah pentingnya memiliki sikap kritis. Kita sebagai pemegang kedaulatan tertinggi harus memiliki sikap tersebut guna mengontrol pemerintahan yang telah kita pilih melalui sistem demokrasi ini. Berusahalah untuk selalu berimbang dalam menyikapi segala gejolak politik yang terjadi.

Lawang, 19 Januari 2018, setelah ujicoba SWI English Day pada SWI Mengajar

Sumber Foto: http://cesran.org/modernization-theory-and-third-wave-democracy-internal-and-external-impediments-to-democracy-and-development.html

The post Ketika Demokrasi Menjadi Subyektif appeared first on Whathefan!.

Tidak.

AS membutuhkan pihak lain untuk dijadikan sebagai public enemy masyarakat dunia agar mereka dapat tampil sebagai pahlawan, seperti sosok-sosok yang muncul dalam komik Marvel maupun DC Comics. Apalah arti pahlawan tanpa penjahat? Lalu, siapakah pihak yang dianggap layak untuk dianggap sebagai penjahat?

Islam.

Dengan berbagai ideologi serta kebangkitannya setelah jatuhnya kerajaan Ottoman, Islam layak dianggap rival yang mampu menyaingi hegemoni AS. Penemuan sumber minyak di berbagai titik dapat menjadi modal untuk membangun kekuatan, dan ini tidak bisa dibiarkan oleh AS. Serangan mereka pun hanya berupa satu label: Teroris.

Dalam buku Demokrasi yang ditulis William Blum, hampir semua negara di Timur Tengah menjadi sasaran invasi AS. Sebut saja Irak, Afganistan hingga Suriah. Lucunya, alasan invasi pun hampir serupa: negara tersebut sarang teroris; negara tersebut menciptakan senjata pemusnah massal; negara tersebut memiliki senjata nuklir. Banyak dari tudingan-tudingan ini tidak terbukti hingga sekarang.

Lebih jauh, AS menganggap apa yang mereka lakukan adalah “kebaikan untuk masyrakat dunia”. Semua presiden AS mulai era 90an hingga yang terkini kompak untuk mengatakan hal yang serupa. Bahaya bukan apabila kita menganggap baik perbuatan buruk kita? Apapun alasannya, merusak kehidupan bangsa lain merupakan bentuk kejahatan, sebuah bentuk terorisme yang sesungguhnya.

Lawang, 9 Januari 2018, setelah memberi makan Kipli

Sumber Foto: https://www.cnbc.com/2014/01/28/a-new-cold-war-in-the-middle-east.html

The post Amerika Serikat dan Serangan-Serangannya ke Islam appeared first on Whathefan!.

The post Haruskah Kita Mengatakan Saya Pancasila? appeared first on Whathefan!.