Salah satu kebijakan atau program kerja yang paling sering membuat Penulis geleng-geleng kepala adalah Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang memang sudah digembar-gemborkan sejak masa pemilu, bahkan Badan Gizi Nasional (BGN) disahkan sejak era Jokowi.

Selain karena masalah salah sasaran dan anggaran yang jumbo, penyalahgunaan anggaran yang bisa dibilang ngaco berhasil memancing emosi publik, termasuk Penulis. Mari kita bahas beberapa di antaranya.

Trending

Ini adalah Tulisan Pertama Whathefan di Tahun 2024

Beberapa Anggaran MBG yang Bisa Dianggap Ngawur

Jika berbicara tentang perencanaan anggaran, kita sudah sering melihat bagaimana pengadaan barang atau budgeting dari pemerintah sering ngawur. Kalau mark-up harga, enggak kira-kira, seolah kita semua ini dianggap bodoh.

MBG juga salah satunya, apalagi program kerja ini menjadi salah satu yang paling disorot oleh masyarakat saat ini. Beberapa waktu lalu, mencuat anggaran-anggaran yang dianggap tidak masuk akal bagi sebagian netizen, termasuk Penulis.

Melansir dari akun Instagram BBC, realisasi pengadaan barang Badan Gizi Nasional (BGN) banyak yang membuat geleng-geleng kepala. Total, BGN menganggarkan Rp6,31 triliun untuk tahun 2026. Berikut rinciannya:

• Kendaraan (roda 2 dan 4): Rp1,38 triliun
• Pembangunan SPPG: Rp936,7 miliar
• Elektronik (tablet, laptop, printer: Rp826,4 miliar
• Pakaian dan Aksesoris: Rp623 miliar
• Pelatihan dan Sosialiasi: Rp225,8 miliar
• Jasa Event Organizer: Rp112,8 miliar

Salah satu kategori yang paling disorot oleh BBC adalah pakaian dan aksesoris. Banyak yang terlihat janggal, karena urgensinya yang patut dipertanyakan. Berikut beberapa di antaranya:

• Pakaian Dinas: Rp384,02 miliar
• Sepatu: Rp153,74 miliar
• Kaos: Rp16,58 miliar
• Ransel: Rp15,17 miliar
• Sweater: Rp14,64 miliar
• Topi: Rp8,67 miliar
• Kaos Kaki: Rp6,94 miliar (atau Rp100 ribu per pasang)
• Celana: Rp6,34 miliar
• Sabuk: Rp5,08 miliar
• Handuk: Rp3,77 miliar
• Hijab: Rp2,17 miliar
• Semir dan Sikat: Rp1,58 miliar

Dari kategori elektronik, tablet (beli merek Samsung Tab Active 5) menjadi yang paling besar dengan Rp508,5 miliar, atau per unit dihargai sekitar Rp18 juta. Padahal, di pasaran harganya hanya sekitar Rp9 jutaan.

Pengadaan motor listrik mencapai Rp1,38 triliun, atau setiap motor dihargai Rp42 juta. Mereknya EMMO (pernah dengar?) yang hak patennya pun baru diajukan setelah mereka menang vendor. Jika tujuannya untuk menjangkau daerah tertinggal, emang listrik di sana sudah mencukupi untuk ngecas?

Oh, jangan lupakan juga anggaran sistem dan aplikasi MBG bernama Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) yang mencapai angka Rp550 miliar (dari total Rp1,2 triliun anggaran IT), yang entah untuk apa tujuan dan urgensinya.

Walau begitu, Dadan Hindayana selaku Kepala BGN tetap bersikeras kalau ini bukan pemborosan anggaran. Menurutnya, barang-barang di atas diberikan untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), yang nantinya mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Mengingat pemasukan negara paling besar dari pajak, ini uang kita lho yang digunakan! Lebih mirisnya lagi, gaji guru honorer justru dipotong karena anggarannya digunakan untuk membiayai barang-barang di atas!

Distribusi yang Kurang Adil

Dari sisi pemerataan distribusi juga dianggap masih butuh banyak perbaikan. Data dari profesor Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan bahwa semakin tertinggal suatu daerah, justru semakin sedikit sekolah yang kebagian MBG.

Jika memang tujuan utama MBG adalah mencegah stunting, bukankan daerah-daerah miskin dan tertinggal justru harus menjadi sasaran utama? Apa karena margin keuntungannya tipis karena sulitnya akses, mereka jadi justru tidak kebagian?

Lebih menariknya lagi, sekitar 58% penerima MBG justru di Jawa, dengan lebih dari 9 ribu dapur MBG. Sebagai perbandingan, di Kalimantan hanya terdapat sekitar 700 dapur, sedangkan di Maluku dan Papua justru hanya di kisaran angka 200 dapur.

Apakah pengadaan motor listrik yang ada di poin sebelumnya bertujuan untuk meningkatkan jumlah penerima di daerah terpencil? Jujur, Penulis merasa skeptis. Justru ini membuka pertanyaan baru: bukankah ini menunjukkan sebelum makan gratis, infrastrukturnya yang harus dibenahi dulu?

Jika memang harus dilaksanakan, Penulis akan mendukung MBG jika difokuskan ke daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) terlebih dahulu, karena merekalah yang paling berpotensi terkena stunting dibanding siswa-siswi yang tinggal di perkotaan.

Janji yang Tinggal Janji

Sewaktu masa kampanye, Penulis ingat betul janji Wakil Presiden Gibran Rakabumingraka terkait MBG. Kala itu, ia menyuruh kita membayangkan betapa banyaknya anggaran dari pemerintah yang mengalir ke UMKM-UMKM milik rakyat.

Sayangnya, janji di masa kampanye tersebut seolah terlupakan begitu saja. Pasalnya, kini terlihat yang menikmati guyuran dana MBG bukan UMKM, melainkan oknum-oknum yang (mungkin) punya relasi dengan penguasa.

Sebaliknya, keberadaan MBG justru membuat UMKM atau pedagang kecil kehilangan omset, karena siswa mendapatkan jatah makanan. Tante Penulis sendiri yang bercerita bagaimana susahnya berjualan makanan di sekolah sekarang.

Sudah begitu, kualitas makanan yang diberikan pun jauh dari janji atau presentasi orang-orang BGN di depan presiden. Anak-anak dari teman-teman Penulis kebagian jatah MBG, tapi dengan kualitas yang seolah ala kadarnya.

Jika kualitas gizinya buruk, lantas apakah tujuan program ini untuk mencegah stunting (yang kerap dikritik juga sebenarnya karena dianggap terlambat) bisa tercapai? Sulit untuk mengukur keberhasilan program ini. Selain karena butuh waktu lama, parameter yang bisa digunakan juga terbatas.

Evaluasi MBG dari Pemerintah

Memang, ada evaluasi dari pemerintah dengan mengurangi distribusi MBG, dari enam kali menjadi “hanya” lima kali per minggu. Pemotongan satu hari ini bisa menghemat anggaran hingga 40 triliun rupiah per tahun menurut Menteri Keuangan Purbaya.

Namun, kita tetap merasa angka tersebut masih terbilang kecil dan belum efisien, karena jumlah hari distribusinya bukan inti masalah yang kerap kita kritik. Selain evaluasi target penerimanya, banyak sekali pos anggaran yang patut dievaluasi.

Bahkan dapur SPPG yang tutup sementara masih tetap mendapatkan insentif Rp6 juta per hari, menurut Ketua BGN. Banyak yang menganggap kalau pengeluaran-pengeluaran seperti inilah yang seharusnya dipangkas.

Pada akhirnya, jargon efisiensi yang kerap digembar-gemborkan Presiden Prabowo seolah tak berlaku untuk MBG. Justru, kita jadi melihat kalau efisiensi yang dilakukan demi berjalannya MBG, dan mungkin program lainnya seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Mahkamah Konstitusi (MK) sempat melakukan sidang untuk Permohonan No. 100/PUU-XXIV/2026 yang diajukan oleh koalisi MBG Watch karena menganggap program ini menjadi bukti “penyalahgunaan kewenangan fiskal” yang dilakukan oleh pemerintah.

Namun, sejujurnya Penulis merasa bahwa semua usaha kita untuk menghentikan MBG tidak akan pernah terwujud, meskipun untuk sementara waktu. Bahkan, telah muncul anekdot bahwa kalau malam ini kiamat, paginya MBG masih harus didistribusikan.

Banyak yang membela dengan sudut pandang, jika SPPG ditutup atau bahkan secara ekstrem MBG dihentikan, bagaimana dengan nasib para pekerjanya? Justru masalahnya di sana. Menciptakan lapangan pekerjaan yang tergantung kebijakan pemerintah jelas bukan fondasi yang solid.

Kesimpulan: Program Mulia dengan Eksekusi Berantakan

Selain beberapa poin yang telah disebutkan di atas, masih banyak masalah yang menyelimuti MBG. Keracunan pada siswa, mitra MBG yang terafiliasi dengan partai politik, minimnya transparansi, hingga keterlibatan Polri dan TNI menjadi topik-topik permasalahan yang tidak Penulis bahas secara mendalam.

Berdasarkan survei yang dilakukan Policy Research Center pada Maret 2026, mayoritas menilai kalau program ini lebih menguntungkan pihak Elite & Pejabat Politik (44,5%) dan Pengelola dan Mitra SPPG (44%). Penerima MBG justru hanya berada di angka 6,5%.

Ada beberapa hal yang juga disorot oleh para pengisi survei, termasuk rawan dikorupsi (87% setuju), lebih banyak dinikmati oleh elite dan pemilik dapur MBG (89% setuju), hingga kualitas makanan yang sengaja diturunkan demi keuntungan oknum (79% setuju).

Padahal, menghentikan (setidaknya untuk sementara) sebuah program kerja yang dianggap bermasalah bukanlah sebuah aib. Justru, itu menunjukkan kebesaran hati pemerintah dalam mendengarkan masukan dari rakyatnya sendiri.

MBG adalah program ambisius yang niatnya baik. Akan tetapi, niat baik saja tidak cukup. Pelaksanaan di lapangan menjadi kunci. Jangan sampai MBG justru menjadi lahan basah yang dikuasai segelintir orang untuk memperkaya dirinya sendiri.

Yang namanya program kerja dari pemerintah, tentu tidak bisa dinilai dari intensinya. Kalau niatnya baik, tapi pelaksanaannya bermasalah dan kerap dikritik, ya dievaluasi. Jangan malah jadi kepala batu dan menutup telinga.

Lawang, 1 Juni 2026, terinspirasi setelah melihat banyak sekali kejanggalan di MBG

Sumber Artikel:

• BGN Belanja Tablet, Motor, Kaos, sampai Semir Sepatu Senilai Triliunan Rupiah – Akun Instagram BBC
• Peneliti: Semakin Rawan Pangan Suatu Daerah, Semakin Jarang Program MBG – Akun Instagram @ngomonginuang
• Apakah MBG Nguntungin Anak-anak? – Akun Instagram @kokbisa
• Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dinilai Jadi Bukti Penyalahgunaan Kewenangan Fiskal – Akun Instagram Mahkamah Konstitusi

The post MBG adalah Program Kerja Paling Janggal yang Pernah Saya Lihat appeared first on whathefan.

Ada banyak alasan mengapa Penulis ingin membahas program kerja mereka sekarang, tapi salah satunya adalah karena program unggulan mereka, makan siang dan susu gratis, sudah dibahas di rabat kabinet, sebelum pengumuman resmi keluar.

Oleh karena itu, Penulis pun berpikir untuk apa menunggu mereka dilantik untuk mengomentar program kerja mereka? Alhasil, jadilah tulisan ini sebagai bentuk kritik dan masukan Penulis untuk pemerintah yang akan datang, jika benar-benar terpilih.

Trending

Setelah Menonton Kulari ke Pantai (Bagian 2)

Mengintip Apa Saja Program Kerja Prabowo Gibran

Melalui tulisan “Mengamati Pilpres 2024 Bagian 2: Menyelami Paslon Lebih Dalam“, Penulis sudah mencantumkan visi misi berserta program kerja dari masing-masing paslon. Namun, Penulis ingin menyebutkan beberapa program kerjanya yang rasanya perlu kita catat.

Daftar di bawah ini Penulis lansir dari akun Instagram @ngomonginuang:

• Makan siang gratis untuk anak sekolah, ibu hamil, dan santri
• 19 juta lapangan pekerjaan
• Menaikkan 8% gaji ASN (terutama guru dan nakes), TNI/Polri, dan pejabat

• Mengembangkan Smart Farming
• Program kredit untuk perusahaan startup
• Melanjutkan program hilirisasi tambang dan digital
• Menambah Fakultas Kedokteran menjadi 300 fakultas
• Beasiswa 10 ribu pelajar Saintek ke luar negeri
• Mendirikan Badan Penerimaan Negara
• Meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB menjadi 23%
• Membangun 3 juta rumah untuk homeless (1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan)
• Dana desa ditingkatkan menjadi 5 miliar per desa per tahun

Yang namanya janji kampanye tentu selalu terdengar indah. Untuk realisasinya, biar waktu yang menjawab. Penulis tidak akan mengomentari semua janji di atas, hanya beberapa yang membuat Penulis sedikit mengkerutkan alis.

Selain beberapa daftar janji kampanye di atas, pasangan Prabowo-Gibran juga terkenal karena ingin melanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah sebelumnya. Oleh karena itu, Penulis juga akan mengkritik beberapa program kerja yang akan dilanjutkan oleh mereka.

Makan Siang dan Susu Gratis

Ini adalah program kerja yang paling sering digaungkan oleh Prabowo-Gibran. Bahkan ketika debat capres terakhir, segala masalah yang ditanyakan kepada Prabowo selalu berputar di sekitar makan siang gratis.

Sejak awal, program kerja makan siang dan susu gratis ini sudah menjadi pro-kontra. Dengan anggaran jumbo mencapai 450 triliun per tahun, tentu ini akan memberatkan APBN kita. Saking beratnya, akan ada banyak subsidi + kenaikan pajak agar program tersebut bisa berjalan.

Kalau tidak percaya, bisa baca beberapa sumber berikut ini:

• Dari APBN: Makan Gratis Ala Prabowo dalam Sepekan: Masuk APBN 2025-Mulai Simulasi (cnnindonesia.com)
• Dari Pemotongan Subsidi: Subsidi BBM Akan Dipangkas Prabowo Demi Makan Siang Gratis (cnnindonesia.com)
• Dari Peningkatan Rasio Pajak: Dongkrak Rasio Pajak Demi Penuhi Program Makan Siang Gratis, Mungkinkah? (kontan.co.id)
• Dari Dana BOS: Airlangga Sebut Biaya Makan Siang Gratis dari Dana BOS, Ini Jenis dan Peruntukannya – Bisnis Tempo.co

Memang, program makan siang dan susu gratis sudah diterapkan di banyak negara. Namun, perlu diingat kalau mayoritas dari negara-negara tersebut merupakan negara maju yang kondisi keuangannya telah stabil. Lha, kita, cari dana untuk membangun IKN saja sudah setengah mati.

Sama seperti pembangunan IKN, yang akan Penulis bahas lebih rinci setelah ini, Penulis merasa kalau pengadaan makan siang gratis bukan sesuatu yang urgent dan tidak menjadi solusi untuk banyak masalah yang diharapkan selesai dengan program ini.

Menurunkan harga bahan pokok sehingga bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat dan menjaga stok barang agar selalu terjelas lebih urgent dibandingkan dengan program makan siang yang kesannya hanya memberi “ikan”.

Selain itu, skema yang jelas mengenai pelaksanaan program kerja ini juga masih belum jelas. Idealnya, program kerja yang ditawarkan kepada publik setidaknya harus sudah memiliki blueprint agar kita sebagai masyarakat bisa membayangkan pelaksanaannya.

Jika melihat track record dari Prabowo, Penulis jadi berprasangka kalau nantinya perusahaan yang akan diajak untuk melaksanakan program ini ya kroni-kroninya Prabowo (atau Gibran/Jokowi) semua.

Lihat saja PT TMI untuk pengadaan alutista dan PT Agrinas untuk food estate. Nepotisme seolah memang bukan hal yang tabu untuk capres-cawapres kita.

Catatan: Penulis sudah terbayang bagaimana bentuk pembelaan dari pendukung mereka, yang kurang lebih akan berbunyi, “Memang sengaja pakai rekanannya Prabowo-Gibran agar kontrolnya lebih mudah dan tidak dikorupsi.”

Melanjutkan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

Sejak awal, Penulis sudah merasa kontra dengan rencana Jokowi untuk membangun ibukota negara baru. Ide untuk memindahkan ibu kota memang bukan hal baru dan mungkin dibutuhkan, tapi menurut Penulis tidak untuk sekarang ketika kondisi keuangan negara belum benar-benar fit.

Ada yang menyebut kalau kawasan hutan yang dibabat di IKN adalah kawasan hutan industri, tapi jangan lupa ada laporan juga kalau habitat orang utan di sana tergusur secara paksa. Belum lagi adanya konflik agraria (lagi) dengan petani yang haknya belum terpenuhi karena lahannya dipakai untuk IKN.

Selain itu, alasan pemerataan yang selalu dikumandangkan juga tidak Penulis setujui. Ide dari kubu 01 yang ingin membangun 40 kota setara Jakarta lebih masuk sebagai solusi dibandingkan membangun satu kota baru yang hanya akan dihuni oleh 2 juta orang saja.

Selain itu, entah mengapa pemerintah kita seolah tidak belajar dari kegagalan negara-negara lain yang telah memindahkan ibukota mereka. Contoh paling dekat adalah Myanmar, yang memindahkan ibukota dari Rangoon ke Naypyidaw.

Alasannya sama, agar ibukota terletak lebih ke pusat untuk mendorong pemerataan ekonomi. Hasilnya, kota tersebut sepi dan nyaris terlihat seperti kota mati. Pembaca bisa menonton video ulasannya di bawah ini:

Dengan konsep keberlanjutan ditambah telah disahkan melalui undang-undang, Penulis yakin IKN akan menjadi salah satu prioritas Prabowo-Gibran. Uangnya dari mana? Entahlah, semoga saja kabar kalau ada banyak investor yang tertarik untuk membiayai IKN benar-benar terjadi.

Lantas, seandainya tidak dilanjutkan, jadi rugi dong karena sudah keluar banyak biaya? Betul, tapi menurut pendapat Penulis, sesuatu yang hasilnya tidak baik lebih baik dihentikan di tengah jalan daripada dilanjutkan. Semoga saja pendapat Penulis ini salah, dan IKN memang terbukti berhasil.

Hilirisasi Segala Macam

Secara ide, Penulis sangat setuju dengan program hilirisasi. Tak heran jika ketiga pasang capres-cawapres kemarin sama-sama memasukkan hilirisasi ke dalam programnya. Namun, jika melihat yang sudah dikerjakan oleh pemerintah saat ini, rasanya terlalu ugal-ugalan dan hanya berorientasi pada uang.

Akibatnya, kerusakan alam dan dampak buruk bagi masyarakat seolah diabaikan begitu saja. Sudah ada banyak laporan dari berbagai lembaga mengenai kerusakan yang terjadi akibat hilirisasi yang ugal-ugalan ini.

Banyak masyarakat di sekitar area hilirisasi jadi harus hidup di lingkungan yang tidak sehat dan kesulitan untuk sekadar mendapatkan air bersih. Tidak percaya? Coba tonton salah satu contoh video dokumentasi dan twit di bawah ini:

Lebih parahnya lagi, menurut beberapa laporan termasuk dari ekonom Faisal Basri, sebenarnya keuntungan dari hilirisasi ini, terutama nikel, lebih dinikmati oleh pihak asing seperti China. Coba tonton video beliau di bawah ini:

Ke depannya, jika memang ingin melakukan hilirisasi, cobalah untuk memperhatikan aspek lain, jangan hanya fokus ke proses produksi hingga mengabaikan rakyatnya sendiri. Belum lagi jika nanti hilirisasi ugal-ugalannya membuat pasokan melebihi permintaan, sehingga harganya menjadi jatuh.

Gaji Pejabat Dinaikkan, Pajak Rakyat Juga Dinaikkan

Pada tulisan sebelumnya, Penulis sudah membandingkan bagaimana ketiga pasangan capres-cawapres menghadapi kasus korupsi di Indonesia. Tentu ada beberapa yang bagus dan perlu didukung, tetapi ada satu yang membuat Penulis merasa geleng-geleng kepala:

Naikkan Gaji Pejabat Negara

Entah apa yang membuat Prabowo begitu yakin kalau menaikkan gaji pejabat adalah solusi untuk memberantas korupsi yang seolah sudah mendarah daging di kita ini. Padahal, gaji dan harta para tersangka koruptor itu sudah di atas rata-rata UMR Indonesia.

Selain itu, Penulis juga masih geram dengan beberapa pernyataan Prabowo yang seolah menyepelekan kasus korupsi. Pada tahun 2019, ia pernah mengatakan kalau korupsinya tidak seberapa itu tidak apa-apa. Penulis masih ingat betul ucapan tersebut hingga hari ini.

Pendukungnya pun sama saja, yang meyakini kalau sudah kaya tidak mungkin korupsi. Padahal, seperti kata Ahok, orang kaya itu kalau korupsi lebih mengerikan karena yang diinginkan sangat mewah.

Program Kerja Lainnya

Selain empat program utama yang sudah Penulis bahas di atas, ada beberapa program kerja lain yang ingin Penulis singgung. Pertama, adalah tentang rencana untuk membangun 300 Fakultas Kedokteran dengan tujuan untuk menambah jumlah tenaga medis di Indonesia yang masih defisit.

Jujur, bagi Penulis ide ini terlihat tidak realistis. Selain karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seberapa banyak orang tua calon mahasiswa yang mampu membayar biaya masuk FK yang terkenal sangat mahal itu? Kecuali ada beasiswa khusus, Penulis merasa program kerja ini terlalu mustahil untuk diwujudkan.

Kedua adalah dana desa 5 miliar untuk tiap desa per tahun, dari yang semula 1 miliar. Program kerja ini juga sempat disampaikan oleh pihak 01 ketika kampanye, dan itu tidak membuat Penulis menyetujui ide ini.

Seperti yang sudah Penulis singgung di atas, Penulis lebih suka program kerja yang memberi rakyat kail, bukan ikan, apalagi dengan jumlah yang fantastis. Selain itu, dengan semakin tinggi dana desa, Penulis khawatir peluang untuk mengorupsinya pun semakin besar, sehingga yang diterima oleh rakyat pun berkurang.

Oh, ada satu lagi yang baru muncul akhir-akhir ini, yakni keinginan Prabowo untuk mengubah singkong menjadi bioetanol. Apakah singkong di Food Estate yang akan digunakan? Ups, maaf Penulis lupa, kan singkong yang di sana sudah berubah menjadi jagung.

Selain itu, ada juga yang berpendapat kalau singkong sebenarnya tidak terlalu cocok untuk dijadikan bioetanol. Intinya bisa, tapi biayanya diperkirakan akan cukup mahal.

Penulis sebenarnya merasa heran karena program Food Estate jarang terdengar dari Prabowo-Gibran, baik ketika debat maupun selama masa kampanye. Bahkan, Food Estate tidak terlalu ditonjolkan dalam program kerja yang akan mereka kerjakan.

Padahal, jika memang berhasil, bukankah itu bisa menjadi portofolio untuk Prabowo? Atau, memang sebenarnya segagal itu Food Estate sehingga terkesan “disembunyikan”? Ah, jadi gatal rasanya tangan ini ingin menulis tentang Food Estate.

Lawang, 4 Maret 2024, terinspirasi setelah kaget ketika mendengar program makan gratis telah dibahas di rapat kabinet, meskipun pemenang pilpres belum diumumkan secara resmi

Foto Featured Image: BBC

Catatan: Sumber artikel sudah ada di dalam teks

The post Menyorot Kebijakan Prabowo-Gibran: Dari Makan Siang Gratis hingga 300 Fakultas Kedokteran appeared first on whathefan.

Penulis menjabat sebagai ketua selama 1 tahun 9 bulan 28 hari, terhitung sejak 3 September 2016 hingga 30 Juni 2018. Seperti yang pernah penulis sampaikan sebelumnya, fokus penulis adalah membentuk fondasi organisasi yang kuat.

Salah satu caranya adalah dengan membuat program kerja yang cukup banyak dan bervariasi dan membuat beberapa divisi yang berbeda. Kali ini, penulis ingin berbagi semua tentang itu.

Divisi-Divisi Karang Taruna

Pertama kali terbentuk, Karang Taruna memiliki enam divisi yang berbeda:

• Agama dan Kerohanian
• Olahraga
• Pendidikan dan Kesenian
• Media dan Kerja Sama
• Keterampilan dan Kewirausahaan
• Sosial dan Lingkungan Hidup

Setelah berjalan beberapa bulan, komposisi ini dirasa terlalu gemuk dan kurang efektif. Akhirnya, divisi-divisi ini pun dipadatkan menjadi empat divisi saja:

• Agama dan Lingkungan
• Olahraga dan Pendidikan
• Media dan Kerja Sama
• Keterampilan dan Kewirausahaan

Formasi empat divisi ini pun masih dirasa kurang efektif, sehingga pada akhirnya tinggal tersisa tiga divisi yang masih bertahan hingga sekarang di bawah kepengurusan yang baru:

• Agama dan Lingkungan
• Pengembangan Sumber Daya Manusia
• Media dan Humas

Keberadaan divisi-divisi ini menjadi penting dalam terlaksananya progran kerja yang telah disusun. Selama penulis menjabat, terdapat 29 program kerja, di mana 19 proker terlaksana, 2 terlaksana namun terhenti, dan 8 proker tidak terlaksana.

Proker Terlaksana

1. Tadarusan Ketika Bulan Puasa
2. Memeringati Hari Raya Agama
3. Kerja Bakti
4. SWI Barang Bekas
5. Bakar-Bakar
6. Mengelola Akun Media Sosial
7. Mading
8. Pengadaan Kalender
9. Sore Sehat
10. Bermain Bersama
11. SWI Mengajar
12. SWI English Day
13. Rapat Rutin
14. Peringatan 17-an
15. Jualan di Acara Car Free Day
16. Next Gen Development Project
17. Gen X SWI Awards
18. Pondok Ramadhan
19. Pemilihan Ketua Karang Taruna Periode 2018-2021

Proker Terlaksana Namun Terhenti

1. SWI Bermain Musik
2. SWI Berbahasa Indonesia

Proker Tidak Terlaksana

1. Ikut Pengajian dan Rutin Pergi ke Masjid
2. Studi Banding ke Karang Taruna Lain
3. Bakti Sosial
4. Mengikuti dan Mengadakan Lomba Antar RW
5. Desain Stiker Mobil untuk Warga
6. Karya Ilmiah dan Prakarya Remaja
7. Menjadi Tempat Pembayaran Listrik dan Air
8. Senam Sehat

Kendala Selama Menjabat

Tentu saja ada banyak kendala yang penulis alami selama menjabat sebagai ketua di Karang Taruna. Apalagi, organisasi sosial ini benar-benar baru sehingga kami harus membuat patokan sendiri.

Masalah terbesar dan selalu berulang adalah masalah inisiatif anggota. Ada yang begitu semangat mencurahkan waktu dan tenaganya, tapi ada juga yang setengah-setengah. Ada anggota yang aktif, ada anggota yang jarang muncul.

Memang sebenarnya kami juga tidak bisa memaksa mereka untuk keluar. Akan tetapi, ajakan kami yang sedikit memaksa sebenarnya untuk kebaikan bersama. Sudah banyak anggota yang dulunya lebih sering di rumah, sekarang aktif bukan main.

Masalah konsistensi juga menjadi poin utama yang perlu diperhatikan. Sering sebuah proker sempat terhenti karena berbagai masalah dan alasan.

Rasa jenuh bisa menjadi salah satu alasannya. Oleh karena itu, kami menggagas banyak acara yang sifatnya santai dan bertujuan untuk meningkatkan chemistry antar anggota.

Selain acara bakar-bakar yang telah menjadi rutinitas, kamu juga membuat acara-acara menarik seperti Next Gen Development Project dan Gen X SWI Awards. Acara ini mampu membuat kami semua berkumpul dan saling kenangan yang berarti.

Penutup

Bagi penulis, Karang Taruna adalah bentuk pengabdian penulis kepada lingkungan tempatnya tinggal. Karena itulah penulis mengalokasikan waktu dan tenaga yang cukup besar untuk organisasi ini.

Apalagi, penulis menanggung beban sebagai ketua pertama setelah organisasi remaja ini vakum belasan tahun. Kalau fondasi yang penulis bangun tidak kuat, organisasi ini bisa rubuh kapanpun.

Tapi penulis merasa optimis bahwa organisasi ini akan bertahan di masa depan dengan beberapa catatan. Semoga saja, makin banyak proker yang bisa dilaksanakan oleh Karang Taruna.

Kebayoran Lama, 24 November 2019, lagi malas nulis yang berat-berat, jadinya nulis ini

The post Laporan Pertanggungjawaban Karang Taruna appeared first on whathefan.

Oleh karena itu sejak awal tahun, beberapa sebelum proses pergantian ketua, penulis memutuskan untuk membentuk semacam tim transisi. Harapannya, tim transisi inilah yang akan menjadi tulang punggung organisasi di periode selanjutnya.

Siapa Anggota Tim Transisi?

Tim transisi terdiri dari dua orang senior: penulis selaku ketua dan Hersandi selaku bendahara. Tim juga berisikan anggota yang pada waktu itu sudah duduk di bangku kelas tiga dan akan lulus pada tahun 2018.

Total terdapat 5 orang, yakni Ekky, Angela, Paskah, Shanti, dan Phillip. Tiga nama yang disebutkan pertama merupakan bakal calon ketua Karang Taruna Gen X SWI periode 2018-2021, mengikuti masa jabatan ketua RW di Sumber Wuni Indah.

Apa yang Dilakukan Tim Transisi?

Tugas pertama yang wajib dilakukan oleh tim transisi ini adalah menyiapkan acara pemilihan ketua Karang Taruna yang diadakan pada tanggal 9 Juni 2018. Mereka harus menyusun rundown acara dan menyiapkan berbagai perlengkapan yang dibutuhkan.

Sebelum itu, grup Whatsapp tim transisi juga rajin mendiskusikan masalah-masalah yang terjadi di dalam organisasi. Penulis dan bendahara kerap menanyakan solusi kepada mereka.

Terkadang, kami juga meminta mereka mengambil kesimpulan atau hikmah yang bisa diambil dari setiap kejadian yang terjadi. Pelajaran apa yang kira-kira bisa mereka petik sebagai modal ketika nanti akan memimpin organisasi.

Pemilihan Ketua

Setelah beberapa bulan berjalan, sampailah pada puncak acara pemilihan ketua baru. Ketiga calon diberikan waktu untuk menjabarkan visi dan misi mereka jika terpilh nantinya.

Suasana Pemilihan

Selain itu, acara juga diisi dengan debat seperti yang dilakukan oleh calon presiden di televisi. Mereka harus menjawab pertanyaan yang diajukan oleh moderator dan penonton.

Pada akhirnya, Angela terpilih menjadi ketua dengan meraih suara lebih dari 50%. Anggota yang datang mencapai 20 orang, belum termasuk yang melakukan pemilihan melalui WA karena berhalangan hadir.

Sertijab

Sertijab dilakukan pada tanggal 30 Juni 2018 setelah lebaran. Di sini, penulis melakukan laporan pertanggungjawaban selama menjabat sebagai ketua, program kerja (proker) apa saja yang terlaksana dan tidak terlaksana lengkap dengan alasannya.

Alhamdulillah, selama 666 hari masa kepemimpinan penulis, dari 29 proker yang direncanakan terdapat 19 proker yang terlaksana, 2 proker yang terhenti, dan 8 proker yang tidak terlaksana. Nanti akan penulis bahas lebih rinci pada tulisan berikutnya.

Proses Sertijab dengan Ketua Terpilih

Selain melaporkan proker, penulis juga menjelaskan perubahan divisi yang terjadi selama penulis menjabat. Total, terdapat 3 kali revisi untuk menyesuaikan organisasi dengan kurangnya anggota yang dimiliki.

Penulis juga membuatkan sebuah video yang menggambarkan perjalanan Karang Taruna dari awal pembentukanya hingga masa pergantian pengurus. Jika sempat, penulis akan segera mengunggahnya di Youtube.

Posisi Penulis Sekarang

Lantas, apakah penulis melepas begitu saja Karang Taruna yang telah dipimpinnya selama bertahun-tahun? Tentu tidak. Penulis masih terus memantau keadaan dari jauh.

Selain itu, ketua yang baru juga sering berkonsultasi ke penulis tentang banyak hal, mulai proker hingga masalah klasik tentang minimnya anggota yang aktif. Intinya, penulis tidak lepas tangan begitu saja karena penulis berposisi sebagai penasihat organisasi.

Semoga saja dengan terbentuknya tim transisi sebelum pergantian pengurus, Karang Taruna Gen X SWI periode sekarang bisa lebih baik dari Karang Taruna periode sebelumnya.

Jelambar, 18 Oktober 2018, terinspirasi setelah pulang sebentar ke Lawang dan bertemu dengan anggota Karang Taruna

The post Tim Transisi Gen X SWI appeared first on whathefan.

Latar belakang dari proker ini adalah uang. Bukan matre, namun Karang Taruna membutuhkan pemasukan sebagai biaya operasional. Kita tidak bisa hanya mengandalkan uang kas bulanan karena anggota, terkadang, lupa membayar kewajibannya tersebut. Sehingga dibutuhkan sesuatu yang kreatif untuk menghasilkan uang.

Pelaksanaan SWI Barang Bekas

SWI Barang Bekas dilakukan setiap hari Minggu pagi, karena kalau hari lain banyak anggota yang bersekolah dan warganya pun harus bekerja. Acara dimulai jam tujuh pagi hingga jam sembilan pagi di balai RW. Warga bisa mengumpulan sendiri barang bekasnya, atau menghubungi pihak Karang Taruna agar barangnya diambil.

Bermodalkan kereta dorong untuk mengangkut barang, kami juga berkeliling perumahan untuk lebih banyak lagi menjaring barang bekas. Untunglah, kami memiliki toa alami yang suaranya tidak kalah dengan toa sungguhan.

Uang yang dihasilkan bervariasi, rata-rata sekitar 50 ribu setiap bulannya. Jika ada rejeki nomplok, misal ada yang menyumbang besi berkilo-kilo, uang yang masuk bisa mencapai angka 150 ribu.

Permasalahan SWI Barang Bekas

Saya tidak menganggap kurangnya barang bekas yang berhasil dikumpulkan sebagai sebuah permaslahan, karena sedikitnya barang dapat diatasi dengan menyimpannya terlebih dahulu untuk digabungkan dengan barang bekas yang akan didapat di bulan berikutnya.

Permasalahan terbesarnya adalah, anggota yang bangun siang. Proker ini memang dimulai pagi hari, selain karena tukang rombengnya biasa lewat di waktu ini, juga agar anggota tidak bisa menikmati bangun siang di hari libur.

Sebagai generasi penerus bangsa, seharusnya kita membiasakan diri bangun pagi, kapanpun.

Penutup

Banyak sektor yang masih harus dibenahi agar proker ini dapat menjadi lumbung uang untuk Karang Taruna. Yang paling penting adalah penyampaian informasi kepada warganya harus dibuat lebih efektif daripada membuat edaran yang dibagi seminggu sebelum pelaksanaan.

Selain itu, anggota Karang Taruna sendiri pun kurang aktif dalam mengumpulkan barang-barang bekas. Seharusnya, anggota juga mempunyai wadah sendiri di rumah masing-masing untuk mengumpulkan, katakanlah, botol bekas.

Ke depannya, kami akan melakukan studi banding ke Karang Taruna lain yang memiliki proker serupa. Kami akan menilai, mana-mana saja yang dapat diterapkan di Perumahan Sumber Wuni Indah agar proker ini dapat berjalan lebih baik lagi.

Perpustakaan Nasional Lantai 24, 14 Maret 2018, setelah menulis artikel Merapikan Kamar, Merapikan Diri

The post SWI Barang Bekas appeared first on whathefan.