Bagaimana Jokowi Mengalahkan Lawan-Lawannya Tanpa Berperang

Sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) yang cukup panjang akhirnya selesai, di mana pada akhirnya gugatan yang diajukan oleh kubu 01 dan 03 ditolak semua. Dengan begitu, maka kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pun telah bisa dipastikan.

Tentu saja hasil sidang ini tidak terlalu mengejutkan, mengingat sepanjang sejarah pemilihan presiden (pilpres) di Indonesia, pihak kalah yang menggugat tak pernah menang. Prabowo pun pernah melakukan dan mengalaminya dua kali pada tahun 2014 dan 2019.

Namun, pada tulisan kali ini, Penulis tidak akan membahas mengenai hasil sidang tersebut. Penulis ingin membahas hal lain yang masih terkait, yakni tentang bagaimana selama beberapa tahun terakhir Presiden Jokowi bisa mengalahkan lawan-lawannya tanpa perlu “berperang.”

Trending

Keganasan Netizen Barbar

Merangkul Lawan untuk Masuk ke Pemerintahan

Selama Jokowi menjabat sebagai presiden, setidaknya dalam kurun waktu lima tahun terakhir, beliau kerap “menakhlukkan” lawan-lawannya dengan mengajak mereka berkoalisi dan bergabung dengan pemerintahannya.

Contoh yang paling mudah tentu saja di tahun 2019, ketika Jokowi mengajak Prabowo untuk bergabung ke dalam kabinetnya sebagai Menteri Pertahanan. Partai yang Prabowo pimpin, Gerindra, tentu saja juga ikut bergabung setelah di periode pertama Jokowi menjadi oposisi.

Setelah Gerindra bergabung dengan pemerintahan, otomatis jumlah oposisi pun menjadi semakin tipis, mengingat sejak awal sudah cukup banyak partai yang berpihak kepada Jokowi. Praktis, hanya PKS dan Partai Demokrat saja yang memiliki jumlah kursi yang signifikan di parlemen untuk bisa menjadi oposisi.

Nama partai terakhir pun ujung-ujungnya berpindah haluan. Setelah sembilan tahun menjadi oposisi, Partai Demokrat resmi merapat di mana “putra mahkota” Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Setelah Prabowo dan Gibran terpilih, bau-bau lawan mereka di kancah pilpres kemarin untuk bergabung pun semakin tercium. Setelah beberapa waktu lalu dengan Partai Nasdem, baru-baru ini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpin Muhaimin Iskandar juga terlihat ada tanda-tanda akan bergabung dengan pemerintahan.

Meskipun Jokowi sudah tidak lagi menjadi peserta pilpres, gaya “merangkul lawan” sepertinya masih akan terjadi. Dengan gimmick “demi persatuan bangsa” dan sejenisnya, para tokoh politik kita akan dengan mudahnya berpindah haluan, tanpa rasa malu.

Jika dibandingkan dengan era kepresiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), batas antara pemerintahan dan oposisi pada masa itu benar-benar terlihat dan cukup seimbang. PDI Perjuangan sebagai motor oposisi pun terlihat sangat hebat dalam menjalankan perannya tersebut.

Kini, batas antara pemerintah dan oposisi semakin kabur, jika bukan hilang sama sekali. Bagaimana tidak, rasanya hampir semua partai (sejauh ini, selain PKS) akan menganggukkan kepala jika diajak bergabung ke dalam pemerintahan, meskipun sebelumnya menjadi lawan di pemilu.

Inilah cara Jokowi bisa mengalahkan lawan-lawannya tanpa berperang, dengan mengajak mereka bergabung dengan kubunya, entah iming-iming apa yang mereka bicarakan di belakang.

Politik Jawa ala Jokowi

Dalam buku Orang Makan Orang karya Seno Gumira Ajidarma pada halaman 82, disebutkan bahwa dalam politik Jawa, oposisi itu merupakan destabilisisasi, dan Jokowi tidak ingin ada oposisi karena menghindari “dua matahari” yang akan melemahkan daya kekuasaannya.

Mengingat Jokowi merupakan orang Jawa, tentu wajar-wajar saja jika ia menerapkan gaya politik Jawa dalam kepemimpinannya. Namun, apakah politik Jawa yang diterapkan oleh Jokowi benar-benar menyeluruh atau hanya cherry picking saja?

Penulis tidak mendalami apa itu politik Jawa, sehingga tulisan ini lebih bersifat ke penafsiran bebas sesuai pemahamannya. Pada sejarahnya, politik Jawa identik dengan sistem monarki, meingat ada banyak sekali jenis kerajaan yang pernah berdiri di pulau ini.

Kalau sistem monarki di mana titah raja bersifat absolut, wajar jika oposisi dianggap sebagai sesuatu yang bisa mengancam “stabilitas” kerajaan. Alhasil, membungkan lawan politik pun bisa dilancarkan dengan mudah demi menjaga “stabilitas” tersebut.

Nah, pertanyaannya sekarang, apakah sistem pemerintahan di Indonesia itu monarki atau demokrasi? Jika politik Jawa diterapkan dalam sistem demokrasi, menurut Penulis itu akan menjadi sesuatu yang tidak sehat dan bisa mengarahkan negara kita menjadi tirani.

Ketika periode kedua Presiden Jokowi berjalan, bisa dibilang ia selalu bisa memuluskan apapun yang diinginkan mengingat mayoritas kursi di DPR akan mendukungnya. Buktinya, ada banyak aturan atau keputusan yang bisa selesai dalam waktu kilat, jika memang dibutuhkan.

Menurut Penulis, contoh yang paling jelas terlihat adalah pengesahan undang-undang (UU) terkait Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan. Tanpa dijanjikan ketika pemilu, dalam waktu singkat UU tersebut disahkan dan harus dilanjutkan oleh presiden selanjutnya.

Jika memiliki oposisi yang kuat, mungkin saja keputusan untuk memindahkan IKN tersebut bisa terhambat, bahkan belum disahkan ketika Jokowi lengser pada tahun ini. Namun, karena begitu powerful, UU dan rencana yang harusnya membutuhkan waktu tersebut bisa ketok palu dengan cepat.

Dengan kata lain, gaya memimpin Jokowi yang “merangkul semuanya” bisa dibilang adalah upayanya untuk melemahkan oposisi, agar daya kuasanya tetap besar. Meskipun ia tak lagi memimpin selama lima tahun ke depan, Penulis rasa pengaruhnya masih akan tetap besar, apalagi dengan adanya anaknya di kursi wakil presiden.

Penutup

Pada tahun 2019 setelah masa pilpres, Penulis membuat prediksi bahwa salah satu alasan Prabowo mau menjadi menteri Jokowi adalah untuk “memuluskan” ambisinya menjadi presiden di tahun 2024.

Prediksi tersebut ternyata ada benarnya, di mana secara cukup mengejutkan ia mendapatkan support penuh dari Jokowi, bahkan hingga mendudukkan anaknya Gibran sebagai wakilnya untuk membantu mendongkrak suara Prabowo.

Terbukti, strategi tersebut berhasil dan Prabowo-Gibran berhasil terpilih dengan lebih dari 58% suara pemilih. Penulis tidak akan menilai apakah kemenangan itu berhasil didapatkan secara fair atau penuh kecurangan, itu Penulis kembalikan ke para Pembaca sekalian.

Yang jelas, jika mengikuti perkembangan politik akhir-akhir ini, tampaknya Jokowi, melalui Prabowo dan Gibran, akan tetap melakukan politik Jawanya dengan merangkul lawan-lawannya.

Jangan heran jika seorang Anies atau Ganjar pun tiba-tiba menjadi menterinya Prabowo nanti. Tak perlu heran, karena memang seperti itulah cara Jokowi berhasil mengalahkan lawan-lawannya tanpa perlu berperang.

Lawang, 24 April 2024, terinspirasi setelah membaca tulisan Seno Gumira Ajidarma dalam buku Orang Makan Orang

Foto Featured Image: Poros Jakarta