Politik & Negara

KPK dan Upaya untuk Menggembosinya

Published

on

Beberapa minggu terakhir, kerap muncul berita tentang KPK. Alasannya, ada 75 anggota KPK yang dinonaktifkan karena tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Novel Baswedan.

Soal-soal tes ASN tersebut juga disorot oleh masyarakat. Ada banyak pertanyaan “aneh” yang muncul dan dianggap tidak relevan dengan KPK. Salah satu anggota KPK, Tata Khoiriyah, menceritakan serangkaian TWK yang telah dijalani.

***

Dilansir dari Sindonews, ujian pertama yang harus dilakukan adalah tes tulis yang berisi 200 soal berbentuk closed question dengan skala pilihan 1-5, di mana semakin besar angka yang dipilih menunjukkan kita semakin setuju dengan pertanyaan tersebut.

Salah satu pertanyaan absurd yang muncul adalah “apakah semua orang China itu sama”. Entah mengapa seolah ada penggiringan opini dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini.

Tes tulis selanjutnya adalah sesi esai, di mana peserta tes diminta memberikan pandangannya dari berbagai hal seperti FPI, Rizieq Shihab, HTI, paham komunis, dan lain sebagainya.

Di keesokan harinya, ada sesi wawancara selama satu jam. Pertanyaan yang diajukan seputar implementasi pancasila. Ada juga pertanyaan yang tidak memiliki relevansi dengan pekerjaan.

Contoh pertanyaan yang dianggap tidak relevan adalah “apakah peserta mengucapkan selamat hari raya pada agama lain”, “apakah sudah menikah/punya pacar”, “apa aliran agama keluarga”, “apa yang dilakukan ketika menemukan konten radikalisme”, dan lain sebagainya.

***

Sebelumnya, telah beredar kabar dari peserta tes lain tentang pertanyaan-pertanyaan absurd di soal TWK. Contohnya adalah “apakah bersedia lepas hijab”, “apakah membaca doa qunut”, “sikap tentang LGBT”, dan lainnya.

Untuk soal esai, ada beberapa pertanyaan seperti “UU ITE mengancam kebebasan berpendapat”, “agama adalah hasil pemikiran manusia”, “penista agama harus dihukum mati”, dan lain sebagainya.

Masyarakat yang kritis pun menilai kejanggalan TWK ini sebagai upaya menggembosi KPK dari dalam dan dipimpin sendiri oleh ketua KPK. Beberapa tokoh juga mengeluarkan opini yang senada.

Tidak main-main, yang memberikan kecaman terhadap keputusan ini adalah tokoh-tokoh besar seperti Faisal Basri, Prof. Emil Salim, Busyro Muqoddas, hingga Alissa Wahid.

Indonesia Corruption Watch (ICW) juga mengeluarkan pendapatnya dengan mengatakan penonaktifan anggota ini dilakukan untuk menghambat kasus korupsi skala besar yang tengah diusut seperti dari dugaan korupsi bansos, suap benih lobster, KTP elektronik, dan lainnya.

Hal lain yang disorot adalah masalah transparasi dari TWK. Tidak diumumkan berapa skor peserta, apa kesimpulanya, dan lain-lain. Hanya ada daftar nama yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

KPK tentu membela diri. Melalui juru bicaranya, TWK dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Soal-soal yang ada di dalamnya pun dibuat bersama badan-badan terkait. Selain itu, pengangkatan anggota KPK sebagai ASN sudah sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Di kalangan tokoh dan masyarakat pun ada yang mendukung hasil TWK tersebut, walau orang yang mendukung tetap itu-itu saja. Seperti biasa, masyarakat terpolarisasi menjadi dua kutub yang berseberangan.

***

Pelemahan KPK sebenarnya bukan barang baru. Sejak dulu, selalu ada upaya-upaya yang membuat kekuatan KPK tidak lagi garang. Mungkin Pembaca ingat banyaknya kasus yang tiba-tiba muncul dan menjerat jajaran ketua KPK.

Hanya saja, penonaktifan anggota KPK sebanyak 75 orang (dari sekitar 1.200 orang lebih) rasanya baru terjadi kali ini. Walaupun diamanatkan Undang-Undang hasil revisi yang sempat menjadi kontroversi juga, keputusan ini terasa sarat dengan kepentingan pihak-pihak tertentu.

Sampai artikel ini ditulis, KPK masih bergeming dari desakan masyarakat untuk membatalkan keputusan penonaktifan tersebut. Yang jelas, Penulis semakin khawatir dengan integritas KPK dalam memberantas korupsi, permasalahan terbesar yang selalu menjadi musuh utama kita.


Lawang, 16 Mei 2021, terinspirasi setelah membaca banyak berita seputar KPK

Foto: Harian Momentum

Sumber Artikel:

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Batalkan balasan

Fanandi's Choice

Exit mobile version