Jika Kita Ada di Kursi Mereka, Apakah Kita akan Tetap Berisik?

Ini adalah tulisan keempat secara beruntun yang membahas tentang isu masyarakat vs pemerintah yang memanas dalam beberapa minggu terakhir. Mungkin ini akan jadi penutup, sehingga akan Penulis gunakan sebagai bahan renungan bersama.

Meskipun masih terpolarisasi karena hal yang remeh, Penulis melihat kita sebagai rakyat cukup bersatu dalam aksi sepanjang akhir Agustus hingga awal September kemarin. Pasti ada yang masih pro pemerintah, tapi rasanya kali ini mereka minoritas, atau memang enggak kelihatan aja.

Kita bisa bersatu seperti itu karena kita merasa punya “musuh” yang sama, di mana di sini adalah pemerintah terutama DPR yang jadi sasaran utama, maupun pihak pengamanan yang dinilai terlalu brutal hingga ada yang tewas.

Trending

Bagian 12 Pertemuan Pertama

Bisa dibilang, saat ini kita sama-sama sedang “menggonggong” untuk menuntut keadilan, apalagi setelah melihat angka fantastis yang diterima oleh para pejabat di saat kehidupan masyarakat sedang sulit, di saat PHK di mana-mana dan ekonomi terasa berat.

Namun, di satu sisi, Penulis jadi merenungkan satu pertanyaan: jika kita berada di dalam menjadi bagian dari pemerintah, apakah kita akan tetap berisik seperti sekarang atau justru diam-diam saja sembari menikmati segala fasilitas dan tunjangan yang diberikan?

Katanya, Pemerintah Itu Cerminan Rakyatnya

Ada yang bilang, pemerintah itu cerminan rakyatnya. Pemerintah itu rata-rata masyarakatnya. Jadi, jangan-jangan alasan kita mendapatkan kualitas pemerintah yang seperti itu, ya karena kita seperti itu, hanya saja belum mendapatkan kesempatan seperti mereka saja.

Hal ini langsung dicontohkan dari kasus penjarahan yang terjadi pada rumah beberapa anggota DPR, yang dijadikan sebagai sasaran karena pernyataan kontroversial yang keluar dari mulut mereka.

Di satu sisi, Penulis menganggap kejadian tersebut adalah konsekuensi dari apa yang sudah dikatakan atau dilakukan. Namun, di sisi lain, aktivitas penjarahan juga tidak bisa dibenarkan karena mengambil apa yang bukan hak kita.

Ada yang membalas bahwa pemerintah selama ini juga menjarah rakyat, bahkan alam Indonesia pun ikut dijarah. Namun, membandingkan dua hal yang buruk tidak membuat salah satunya menjadi baik. Membandingkan dua hal haram, tidak membuat salah satunya menjadi halal.

Banyak orang di pemerintahan yang korupsi, mungkin di keseharian kita pun masih melakukan korupsi kecil-kecilan, baik disadari maupun tidak. Anggota dewan tidur ketika kerja, mungkin kita di kantor pun terkadang curi-curi waktu untuk tidur siang.

Intinya, kita boleh dan bahkan harus bersuara apabila melihat ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Kita harus tetap “menggonggong” dan mengawasi kerja pemerintah, yang gaji dan tunjangannya berasal dari pajak yang kita bayarkan.

Kalau kita diam saja dan memilih apatis, maka pemerintah bisa makin “sesuka hati” dalam membuat kebijakan. Tentu kita tidak lupa, bagaimana ada beberapa kebijakan yang dibuat dalam waktu kilat jika itu menguntungkan pihak tertentu.

Namun, jangan lupa untuk menengok ke dalam juga, tanyakan kepada diri sendiri apakah kita sudah benar-benar “bersih” dan tidak melakukan hal buruk yang dilakukan oleh pemerintah. Tanyakan kepada diri sendiri, jika kita di dalam, apakah kita akan tetap berisik seperti ketika di luar?

Meskipun kita memiliki banyak kekecewaan atau kekesalan terhadap pemerintah, jangan sampai membuat diri kita merasa paling suci atau lebih baik dari mereka. Daripada seperti itu, alangkah lebih baik kalau kita melihat ke dalam diri sendiri.

Memosisikan Diri Sebagai Kontrol Pemerintah

Ketika membaca kolom komentar untuk konten yang bermuatan politik, Penulis sering menemukan komentar senada yang berbunyi, “jangan ngomong doang, coba buktiin kalau lu lebih bagus dari yang lu kritik!”

Menurut Penulis, komentar seperti ini cukup sesat. Kita mengkritik sebagai rakyat, mengkritik pemerintah (entah eksekutif maupun legislatif) yang memang pekerjaannya adalah menyelesaikan berbagai masalah yang ada di negara ini.

Nah, mereka kan udah dibayar nih buat jadi pejabat, masa iya kita juga yang menyediakan solusinya? Kita ini memang berfungsi sebagai pengawas agar pemerintah bisa terkontrol dan tidak seenaknya sendiri, lha kok malah ditambahi kerjaan sebagai penyedia solusi.

Mungkin akan ada komentar juga yang intinya menyuruh kita masuk ke dalam pemerintahan dan ubah dari dalam. Ini ada benarnya, tapi kalau sistemnya sudah rusak, bisa-bisa kita yang akhirnya malah terbawa arus. Mau seidealis seperti apa pun, pasti sulit.

Bahkan, komika Pandji Pragiwaksono dalam sebuah acara di Metro TV sempat berujar yang intinya “kalau semua yang berisik masuk, ntar nggak ada yang mengonggong dari luar, dong?” Buktinya banyak aktivis ’98 yang sekarang di kursi pemerintahan, eh ya udah berubah tuh.

Jadi, mungkin bukan pilihan yang salah jika kita memilih untuk tetap di luar tanpa berniat masuk ke dalam. Jika di luar, kita akan lebih bebas bersuara untuk diri sendiri dan masyarakat, bukan bersuara untuk partai yang telah mengusung kita.

Lawang, 11 September 2025, terinspirasi setelah Penulis merasa selama ini lebih banyak melihat sisi buruk pemerintahan Prabowo Subiyanto dan jarang mengulik “prestasinya”

Foto Featured Image: Detik