Tentu bagi-bagi kursi ini bukan hal yang baru, tapi yang kali ini memang terkesan agak kelewatan. Pasti ada sanggahan ini itu yang intinya mengatakan kalau ini bukan bentuk balas budi ke mereka. Namun, mayoritas publik sudah memiliki opininya sendiri.

Pertanyaannya, apakah politik balas budi seperti ini memang wajar? Atau ada kesan berusaha diwajarkan karena aslinya kurang ajar? Penulis akan mencoba membagikan opininya pribadi terkait fenomena ini.

Trending

Mencari Inspirasi Karakter Melalui Anime

Siapa Saja yang Kebagian Kursi?

Ada banyak media yang membuat daftar siapa saja pendukung kubu 02 yang kebagian kursi setelah pilpres berakhir. Pembaca bisa melihat daftarnya di atas, yang Penulis ambil dari Katadata.co.id.

Bisa dilihat kalau dari sembilan nama yang tertera, tujuh di antaranya memang bagian dari Tim Kemenangan Nasional (TKN) atau pendukung kubu 02. Dua lainnya memiliki afiliasi dengan Prabowo Subianto.

Selain mereka, jangan lupakan ada juga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang “langsung” mendapatkan kursi menteri setelah pindah haluan dari kubu 01 ke kubu 02. Padahal, Partai Demokrat yang ia pimpin telah menjadi oposisi selama sembilan tahun.

Nah, persamaan sembilan nama di atas adalah mendapatkan jabatan sebagai Komisaris, yang sejujurnya Penulis sendiri tidak begitu paham apa fungsi dan jobdesk-nya. Yang Penulis tahu, seorang Komisaris pasti memiliki gaji yang berjumlah fantastis.

Melansir dari Kompas, secara sederhana Komisaris adalah: jabatan yang ditunjuk atau dipilih untuk mengawasi seluruh kegiatan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan dan pengelolaan perusahaan.

Kalau melansir dari Gramedia, Komisaris adalah: orang yang memberi pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi beserta bawahannya. Bagi mayoritas masyarakat awam, yang jelas jabatan Komisaris adalah jabatan yang mudah dengan gaji wah.

Mungkin pemerintah akan berkilah dan menyebutkan alasan lain mengapa mereka bersembilan bisa mendapatkan kursi Komisaris. Namun, Penulis belum menemukan pernyataan yang meyakinkan mengenai apa saja pertimbangannya.

Netizen yang pro-pemerintah mungkin akan mengatakan kalau mereka memang dipilih karena kemampuannya. Bahkan, ada saja netizen yang pro-pemerintah mengatakan kalau yang komplain-komplain ini hanya iri karena tidak dipilih sebagai Komisaris.

Ya jelas iri, di saat masyarakat kesulitan mendapatkan pekerjaan, justru ada orang-orang yang sebenarnya secara materi sudah cukup mendapatkan pekerjaan bergaji fantastis dengan mudah.

Akan tetapi, menurut Penulis bagi-bagi kursi ini sarat dengan kepentingan. Selain yang dapat banyak pendukung kubu 02, momentumnya pun terjadi setelah pilpres pula. Masa iya kebetulan bisa terjadi sampai sembilan kali? Yang benar aja, rugi dong!

Bantu Aku, Kursi Kau Dapat

Dari sembilan nama yang telah disebutkan di poin sebelumnya, ada lima nama yang diketahui mendapatkan kursi Komisaris pada tanggal 10 Juni 2024. Sisanya, mendapatkan kursi Komisaris ketika masa pilpres masih sedang berlangsung.

Politik balas budi dengan bagi-bagi kursi seperti ini tentu semakin memperkuat tudingan nepotisme yang dilakukan oleh pemerintah. Memang bukan keluarga yang ditunjuk, tapi orang-orang yang pro-pemerintahan dan “kebetulan” pendukung 02 juga.

Sialnya lagi, istilah balas budi yang sejatinya berkonotasi positif berubah menjadi negatif karena hal ini. Balas budi yang seharusnya memang dilakukan oleh setiap manusia jika dibantu menjadi terkesan kotor.

Bicara soal kotor, hal ini juga bisa semakin menodai Joko Widodo selaku pemimpin tertinggi di pemerintahan. Jokowi, yang dulu identik dengn merakyat, di akhir masa jabatannya justru mengesankan kalau dirinya tak lagi seperti itu dan lebih memilih mengelit.

Jika dulu Jokowi dianggap sebagai harapan rakyat, maka kini beliau justru menjadi harapan segelintir orang atau kelompok yang punya kepentingan. Bukannya mendekat ke rakyat, ia justru mendekat ke orang-orang yang akan membantunya bertahan di kursi kekuasaan.

Kesembilan orang tadi berhasil kebagian jatah kursi Komisaris, sedangkan kita sebagai rakyat (baik yang memilih keberlanjutan maupun tidak) kebagian potongan Tapera dan keputusan-keputusan lain yang tidak pro-rakyat.

Lawang, 14 Juni 2024, terinspirasi setelah melihat berita banyaknya orang yang mendapatkan “kursi” sebagai bentuk balas budi

Foto Featured Image: Justdial

Sumber Artikel:

• Katadata.co.id • Instagram
• Komisaris: Pengertian, Peran, Tugas, Tanggung Jawab, dan Gajinya Halaman all – Kompas.com

The post Bagi-Bagi Kursi sebagai Balas Budi: Wajar atau Kurang Ajar? appeared first on Whathefan!.

Penyebab Pandji marah-marah adalah karena menurut kedua pembawa acara siniar tersebut, Arie Putra dan Budi Adiputro, dinasti politik yang akhir-akhir ini sedang menjadi sorotan di Indonesia bukan sesuatu yang salah dan sah-sah saja.

Ada banyak argumen yang mereka bertiga keluarkan selama membahas permasalahan tersebut, yang akan coba Penulis bahas lebih detail di bawah ini. Yang jelas, muncul satu pertanyaan yang muncul di benak Penulis: jadi dinasti politik itu boleh atau tidak?

Trending

Maskulinitas pada Musik Dewa

Memahami Apa Itu Dinasti Politik

Sebelum membahas mengenai boleh tidaknya, ada baiknya kita memahami dulu apa itu dinasti politik. Melansir dari sebuah jurnal yang ditulis oleh R. Mendoza pada tahun 2013, dinasti politik adalah:

“Dinasti politik” mengacu pada situasi di mana anggota keluarga yang sama menduduki posisi terpilih secara berurutan untuk posisi yang sama, atau secara bersamaan di posisi yang berbeda.

Kalau mau melansir Wikipedia, dinasti politik adalah sebuah keluarga yang memiliki banyak anggota yang terlibat dalam politik – khususnya politik elektoral. Dari dua definisi ini, rasanya kita sudah mendapatkan gambaran apa itu dinasti politik.

Dinasti politik di sini mengacu kepada sistem negara demokrasi, bukan kerajaan. Kalau sistem negaranya monarki, ya jelas yang memimpin negara tersebut adalah dinasti keluarga tertentu. Dinasti politik di sini adalah menempatkan keluarga di kursi pemerintahan melalui proses pemilu.

Di Amerika Serikat yang sering dianggap kiblat demokrasi, ada beberapa contoh dinasti politik. Mungkin yang paling terkenal adalah keluarga Bush, di mana George W. Bush yang menjadi presiden di tahun 2001-2009 merupakan anak dari George H. W. Bush yang menjadi presiden pada tahun 1989-1993.

Kalau di negara tetangga, Singapura, mereka terkenal karena selama bertahun-tahun dipegang oleh dinasti Lee, mulai dari Lee Kuan Yew hingga Lee Hsien Loong. Lantas, bagaimana dinasti politik di Indonesia?

Ramai Dibahas karena Keluarga Jokowi

Dinasti politik sejatinya bukan hal baru di Indonesia, tapi memang akhir-akhir ini disorot karena manuver-manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), terutama bagaimana anaknya, Gibran Rakabuming Raka, berhasil menjadi wakil presiden (wapres) terpilih untuk periode 2024-2029.

Sempat mereda setelah pemilu presiden (pilpres) berakhir, isu tersebut kembali mencuat ketika Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan yang mengubah penghitungan batas usia calon kepala daerah (cakada) pada Pilkada serentak 2024 mendatang.

Perubahan tersebut adalah ditambahkannya kalimat “terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih,” sehingga cakada boleh berusia di bawah 30 tahun, selama jika ia telah berusia 30 tahun ketika tanggal pelantikan.

Nah, keputusan tersebut dianggap banyak pihak dibuat untuk memuluskan jalan anak Jokowi lainnya, Kaesang Pangarep, untuk maju di pemilihan kepala daerah (pilkada) Jakarta. Pasalnya, ketika pilkada serentak diadakan pada tanggal 27 November 2024, Kaesang masih berusia 29 tahun.

Namun, kita masih harus menunggu apakah Kaesang benar-benar akan maju atau tidak. Jika Kaesang benar-benar maju, maka dugaan publik kalau perubahan peraturan tersebut memang digunakan untuk memberi karpet merah untuk Kaesang.

Dinasti Politik di Indonesia Kerap Terganjal Kasus Korupsi

Sebelum “drama” dinasti politik keluarga Jokowi ini, sebenarnya sudah ada banyak dinasti politik di Indonesia. Kalau ditingkat politik, mungkin yang besar adalah Sukarno-Megawati Sukarnoputri-Puan Maharani. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga bisa menjadi contoh yang lain.

Namun, bagi sebagian orang, apa yang membuat dinasti politik Jokowi terasa paling “jahat” adalah karena adanya peraturan yang diubah melalui tangan Mahkamah Konstitusi (MK), yang kebetulan ketuanya waktu membuat putusan tersebut adalah saudara iparnya sendiri.

Kalau mau memperbesar scope, ada banyak dinasti politik di daerah-daerah yang skalanya lebih kecil dari milik Jokowi. Masalahnya, mayoritas dari dinasti politik tersebut menghasilkan banyak sekali permasalahan di daerah masing-masing.

Contoh paling terkenal mungkin Dinasti Atut di Banten, di mana mantan gubernur Ratu Atut Chosiyah menempatkan kerabatnya di kursi pemerintahan Banten. Ratu Atut sendiri akhirnya terseret kasus korupsi yang membuatnya dipenjara.

Beberapa contoh lain adalah dinasti di Kutai Kertanegara, Cimahi, Fuad di Bangkalan, Klaten, Banyuasin, dan masih banyak lagi. Sama seperti Dinasti atut, semua contoh yang Penulis sebutkan juga tersandung berbagai masalah terutama korupsi.

Hal inilah yang disinggung oleh Pandji dalam siniar Total Politik. Ketika ada orang yang berusaha membangun dinasti, ada kecenderungan kalau ia sedang berusaha menutupi kejahatannya. Kalau sampai orang lain terpilih, maka kejahatan tersebut bisa jadi terbongkar.

Pandji memang tidak secara gamblang kalau ada yang berusaha ditutup-tutupi oleh Jokowi, sehingga menempatkan putra sulungnya menjadi wapres. Namun, sebagian netizen sudah berasumsi demikian jika melihat contoh-contoh yang lalu.

Melihat Dinasti Politik dari Dua Sisi

Indikasi dinasti politik Jokowi membuat Pandji merasa khawatir kalau ini akan membuat dinasti-dinasti yang ada di daerah akan semakin subur karena pusatnya saja memberi contoh demikian. Lantas, kita kembali ke pertanyaan awal: dinasti politik itu boleh atau tidak?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Penulis akan mencoba membahas dari kedua sisi, yakni pro dan kontra. Untuk yang pro dinasti, alasannya adalah semua warga negara memiliki hak politik yang sama. Tidak mungkin hanya karena anak seseorang, lantas ia kehilangan hak untuk menjadi bagian dari pemerintahan.

Selain itu, meskipun ia anak atau saudara seseorang, yang tetap menentukan terpilih atau tidaknya adalah rakyat, sehingga ya sah-sah saja untuk maju. Penulis tidak paham apa yang dimaksud dengan Asian value yang disebutkan oleh pembawa acara siniar Total Politic, jadi Penulis tidak akan membahas tersebut.

Untuk yang kontra, seperti yang sudah Penulis singgung di atas, ada kekhawatiran penyalahgunaan kekuasaan seperti yang sudah-sudah. Dengan memiliki banyak anggota keluarga di kapal yang sama, mereka bisa mengendalikan banyak hal semau mereka.

Tidak hanya itu, dinasti politik di Indonesia juga tumbuh subur karena mayoritas pemilih kita tidak memilih berdasarkan gagasan calonnya, melainkan kenal atau tidaknya. Embel-embel anak presiden akan lebih mudah diingat dibandingkan sosok intelektual yang tidak dikenal masyarakat luas.

Hal tersebutlah yang membuat dinasti politik di Indonesia bisa bertahan. Meskipun ayah atau kakaknya pernah terjerat kasus, anak atau adiknya bisa tetap terpilih di pemilu berikutnya. Ini yang membuat banyak orang berpendapat kalau dinasti politik tidak cocok untuk di Indonesia.

Tidak hanya karena demografi pemilih, dinasti politik juga berpotensi melakukan kecurangan untuk melanggengkan dinastinya. Sebagai incumbent, pasti ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa keluarganya sendiri yang akan terpilih di pemilu.

Dinasti Politik Tanpa Jeda

Salah satu indikasi dinasti politik yang paling dikhawatirkan adalah bagaimana mereka bisa berkuasa tanpa jeda. Setelah suami, istrinya. Setelah istri, anaknya. Setelah anaknya, menantunya. Begitu seterusnya.

Sukarno ke Megawati ada jarak puluhan tahun, sehingga tidak masuk kriteria di atas. Di antara kedua presiden tersebut, ada tiga presiden lainnya yang sempat memimpin negara kita. Antara Theodore Roosevelt (1901–1909) dan Franklin D. Roosevelt (1933–1945) yang hanya sebatas kerabat pun jaraknya cukup jauh.

Seandainya Jokowi tidak terburu-buru dan baru memajukan Gibran di tahun 2029 (sehingga tidak perlu mengubah undang-undang yang ada melalui MK), mungkin permasalahan dinasti politik ini tidak akan seramai sekarang.

Apalagi, tak ada jeda antara masa berkuasa Jokowi sebagai presiden dan Gibran sebagai wapres Prabowo, sehingga kesan dinasti politik semakin kental. Belum lagi saat ini ada banyak keluarga dan orang dekatnya yang akan ikut terjun ke dunia politik.

Bagi yang pro-Jokowi, mereka mungkin akan berpendapat bahwa mereka puas dengan apa yang telah Jokowi lakukan selama ini, sehingga wajar jika mereka memilih anaknya yang akan meneruskan kinerja bagus bapaknya.

Selain itu, pasangan Prabowo-Gibran juga dipilih oleh 58% masyarakat Indonesia, yang artinya mereka tidak keberatan jika anak presiden akan menggantikan peran bapaknya, walau masih dalam kapasitas sebatas wapres. Sekali lagi, bagi mereka suara rakyat yang menentukan.

Penutup

Di serial Naruto, dinasti politik di desa Konoha tempat Naruto tinggal sudah menjadi hal yang biasa. Naruto yang merupakan Hokage ke-7 merupakan anak dari Hokage ke-4. Namun, karena ini cerita fiksi, tentu para pemimpin tersebut digambarkan sesempurna mungkin.

Di dunia nyata, rasanya sulit sekali membayangkan kalau dinasti politik akan sesempurna di serial Naruto. Kasus Ratu Atut dan banyak lagi lainnya menjadi bukti kalau dinasti politik di Indonesia hanya digunakan untuk memperkuat kekuasaan sekaligus menutupi kejahatan yang telah dibuat.

Sejauh ini, dinasti politik Jokowi belum terbukti secara hukum melakukan hal yang salah, walau mungkin secara moral dan etika dapat diperdebatkan. Menarik untuk disimak apakah ke depannya dinasti politik ini akan terbukti “bersih” atau justru terseret kasus seperti yang terjadi pada dinasti politik lainnya.

Permasalahan dinasti politik ini tampaknya masih akan menjadi isu hangat dalam beberapa waktu ke depan. Sebagai masyarakat, silakan menilai sendiri apakah dinasti politik di Indonesia boleh dilakukan atau tidak berdasarkan beberapa pertimbangan di atas.

Lawang, 6 Juni 2024, terinspirasi setelah menonton podcast Total Politik yang mengundang Pandji Pragiwaksono

Sumber Artikel:

• Political dynasties and poverty: Resolving the “chicken or the egg” question (repec.org)
• Political family – Wikipedia
• Sosok Arie Putra dan Budi Adiputro, Host Total Politik yang Tuai Sorotan (kompas.com)
• Singapore After the Lee Political Dynasty – The Diplomat
• Karpet Merah Kaesang ke Pilgub Jakarta di Balik Putusan MA yang Kilat (cnnindonesia.com)
• 6 Dinasti Politik dalam Pusaran Korupsi, Suami-Istri hingga Anak-Orangtua Bersekongkol Halaman all – Kompas.com

The post Dinasti Politik di Kursi Kekuasaan: Boleh atau Tidak? appeared first on Whathefan!.

Tentu saja hasil sidang ini tidak terlalu mengejutkan, mengingat sepanjang sejarah pemilihan presiden (pilpres) di Indonesia, pihak kalah yang menggugat tak pernah menang. Prabowo pun pernah melakukan dan mengalaminya dua kali pada tahun 2014 dan 2019.

Namun, pada tulisan kali ini, Penulis tidak akan membahas mengenai hasil sidang tersebut. Penulis ingin membahas hal lain yang masih terkait, yakni tentang bagaimana selama beberapa tahun terakhir Presiden Jokowi bisa mengalahkan lawan-lawannya tanpa perlu “berperang.”

Trending

Menggadaikan Persahabatan Demi Cinta

Merangkul Lawan untuk Masuk ke Pemerintahan

Selama Jokowi menjabat sebagai presiden, setidaknya dalam kurun waktu lima tahun terakhir, beliau kerap “menakhlukkan” lawan-lawannya dengan mengajak mereka berkoalisi dan bergabung dengan pemerintahannya.

Contoh yang paling mudah tentu saja di tahun 2019, ketika Jokowi mengajak Prabowo untuk bergabung ke dalam kabinetnya sebagai Menteri Pertahanan. Partai yang Prabowo pimpin, Gerindra, tentu saja juga ikut bergabung setelah di periode pertama Jokowi menjadi oposisi.

Setelah Gerindra bergabung dengan pemerintahan, otomatis jumlah oposisi pun menjadi semakin tipis, mengingat sejak awal sudah cukup banyak partai yang berpihak kepada Jokowi. Praktis, hanya PKS dan Partai Demokrat saja yang memiliki jumlah kursi yang signifikan di parlemen untuk bisa menjadi oposisi.

Nama partai terakhir pun ujung-ujungnya berpindah haluan. Setelah sembilan tahun menjadi oposisi, Partai Demokrat resmi merapat di mana “putra mahkota” Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Setelah Prabowo dan Gibran terpilih, bau-bau lawan mereka di kancah pilpres kemarin untuk bergabung pun semakin tercium. Setelah beberapa waktu lalu dengan Partai Nasdem, baru-baru ini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpin Muhaimin Iskandar juga terlihat ada tanda-tanda akan bergabung dengan pemerintahan.

Meskipun Jokowi sudah tidak lagi menjadi peserta pilpres, gaya “merangkul lawan” sepertinya masih akan terjadi. Dengan gimmick “demi persatuan bangsa” dan sejenisnya, para tokoh politik kita akan dengan mudahnya berpindah haluan, tanpa rasa malu.

Jika dibandingkan dengan era kepresiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), batas antara pemerintahan dan oposisi pada masa itu benar-benar terlihat dan cukup seimbang. PDI Perjuangan sebagai motor oposisi pun terlihat sangat hebat dalam menjalankan perannya tersebut.

Kini, batas antara pemerintah dan oposisi semakin kabur, jika bukan hilang sama sekali. Bagaimana tidak, rasanya hampir semua partai (sejauh ini, selain PKS) akan menganggukkan kepala jika diajak bergabung ke dalam pemerintahan, meskipun sebelumnya menjadi lawan di pemilu.

Inilah cara Jokowi bisa mengalahkan lawan-lawannya tanpa berperang, dengan mengajak mereka bergabung dengan kubunya, entah iming-iming apa yang mereka bicarakan di belakang.

Politik Jawa ala Jokowi

Dalam buku Orang Makan Orang karya Seno Gumira Ajidarma pada halaman 82, disebutkan bahwa dalam politik Jawa, oposisi itu merupakan destabilisisasi, dan Jokowi tidak ingin ada oposisi karena menghindari “dua matahari” yang akan melemahkan daya kekuasaannya.

Mengingat Jokowi merupakan orang Jawa, tentu wajar-wajar saja jika ia menerapkan gaya politik Jawa dalam kepemimpinannya. Namun, apakah politik Jawa yang diterapkan oleh Jokowi benar-benar menyeluruh atau hanya cherry picking saja?

Penulis tidak mendalami apa itu politik Jawa, sehingga tulisan ini lebih bersifat ke penafsiran bebas sesuai pemahamannya. Pada sejarahnya, politik Jawa identik dengan sistem monarki, meingat ada banyak sekali jenis kerajaan yang pernah berdiri di pulau ini.

Kalau sistem monarki di mana titah raja bersifat absolut, wajar jika oposisi dianggap sebagai sesuatu yang bisa mengancam “stabilitas” kerajaan. Alhasil, membungkan lawan politik pun bisa dilancarkan dengan mudah demi menjaga “stabilitas” tersebut.

Nah, pertanyaannya sekarang, apakah sistem pemerintahan di Indonesia itu monarki atau demokrasi? Jika politik Jawa diterapkan dalam sistem demokrasi, menurut Penulis itu akan menjadi sesuatu yang tidak sehat dan bisa mengarahkan negara kita menjadi tirani.

Ketika periode kedua Presiden Jokowi berjalan, bisa dibilang ia selalu bisa memuluskan apapun yang diinginkan mengingat mayoritas kursi di DPR akan mendukungnya. Buktinya, ada banyak aturan atau keputusan yang bisa selesai dalam waktu kilat, jika memang dibutuhkan.

Menurut Penulis, contoh yang paling jelas terlihat adalah pengesahan undang-undang (UU) terkait Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan. Tanpa dijanjikan ketika pemilu, dalam waktu singkat UU tersebut disahkan dan harus dilanjutkan oleh presiden selanjutnya.

Jika memiliki oposisi yang kuat, mungkin saja keputusan untuk memindahkan IKN tersebut bisa terhambat, bahkan belum disahkan ketika Jokowi lengser pada tahun ini. Namun, karena begitu powerful, UU dan rencana yang harusnya membutuhkan waktu tersebut bisa ketok palu dengan cepat.

Dengan kata lain, gaya memimpin Jokowi yang “merangkul semuanya” bisa dibilang adalah upayanya untuk melemahkan oposisi, agar daya kuasanya tetap besar. Meskipun ia tak lagi memimpin selama lima tahun ke depan, Penulis rasa pengaruhnya masih akan tetap besar, apalagi dengan adanya anaknya di kursi wakil presiden.

Penutup

Pada tahun 2019 setelah masa pilpres, Penulis membuat prediksi bahwa salah satu alasan Prabowo mau menjadi menteri Jokowi adalah untuk “memuluskan” ambisinya menjadi presiden di tahun 2024.

Prediksi tersebut ternyata ada benarnya, di mana secara cukup mengejutkan ia mendapatkan support penuh dari Jokowi, bahkan hingga mendudukkan anaknya Gibran sebagai wakilnya untuk membantu mendongkrak suara Prabowo.

Terbukti, strategi tersebut berhasil dan Prabowo-Gibran berhasil terpilih dengan lebih dari 58% suara pemilih. Penulis tidak akan menilai apakah kemenangan itu berhasil didapatkan secara fair atau penuh kecurangan, itu Penulis kembalikan ke para Pembaca sekalian.

Yang jelas, jika mengikuti perkembangan politik akhir-akhir ini, tampaknya Jokowi, melalui Prabowo dan Gibran, akan tetap melakukan politik Jawanya dengan merangkul lawan-lawannya.

Jangan heran jika seorang Anies atau Ganjar pun tiba-tiba menjadi menterinya Prabowo nanti. Tak perlu heran, karena memang seperti itulah cara Jokowi berhasil mengalahkan lawan-lawannya tanpa perlu berperang.

Lawang, 24 April 2024, terinspirasi setelah membaca tulisan Seno Gumira Ajidarma dalam buku Orang Makan Orang

Foto Featured Image: Poros Jakarta

The post Bagaimana Jokowi Mengalahkan Lawan-Lawannya Tanpa Berperang appeared first on Whathefan!.

Yang sedang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini adalah gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Berbagai tindak-tanduknya akhir-akhir ini benar-benar disorot oleh media. Karena berita seputar pilpres telah basi? Bisa jadi.

Mulai dari dibongkarnya karya seni bambu, seringnya kunjungan ke luar negeri, hingga pemberian lidah buaya untuk penanganan polusi benar-benar jadi sasaran empuk bagi orang-orang yang kurang menyukainya.

Penulis di sini tidak berada di posisi membela beliau, meskipun penulis sudah membaca hampir semua klarifikasinya dari berbagai sumber. Penulis ingin menekankan kepada sikap netizen yang apapun yang ia lakukan, salah.

Selalu Salah

Anies dan Jokowi (Medcom.id)

Hal yang sama juga pernah (dan masih) terjadi pada presiden terpilih untuk periode 2019-2024, Joko Widodo (Jokowi). Beliau juga mengalami hal yang sama, terutama ketika masa pemilihan presiden sedang panas-panasnya.

Bagi orang yang tidak mendukung kedua orang tersebut (secara otomatis, mendukung lawan politik mereka), kesalahan apapun yang dilakukan oleh mereka adalah sebuah kesalahan fatal yang tidak bisa dimaafkan.

Biasanya, ketika sedang mencaci di kolom komentar media sosial, mereka akan mengiringi komentar mereka dengan hinaan yang sama sekali tidak konstektual.

Misalnya, Anies disebut sebagai gubernur terpilih yang bisa menang dengan jualan ayat dan mayat. Jokowi terkadang bisa lebih parah lagi caci makinya, walaupun akhir-akhir ini tidak ada yang berani karena banyaknya orang yang telah tertangkap.

Sebaliknya, ketika yang bersangkutan mendapatkan penghargaan, para pembenci ini bungkam seolah-olah pura-pura tidak tahu. Mungkin mereka juga terlalu malas untuk mencari tahu, karena untuk apa mencari prestasi orang yang dibenci?

Yang paling gregetan adalah ketika muncul pertanyaan emang si ono prestasinya apa selama ini? Astaga, sekarang internet ada di mana-mana, hal seperti itu dapat dicari secara cepat! Kita saja yang terlalu mager untuk melakukannya.

Hal ini bisa terjadi karena terlalu kuatnya fanatisme membabi buta di masyarakat. Ini tidak sehat untuk iklim demokrasi kita. Sebagai rakyat, kita seharusnya bisa memandang segala sesuatu dengan obyektif. Penulis mengakui, hal tersebut susah luar biasa.

Selalu Dibandingkan

Anies dan Ahok (Beritagar)

Hal lain yang tak kalah meresahkan adalah adanya pembandingan antara pemimpin yang sekarang dibandingkan dengan periode sebelumnya. Mungkin Jokowi tidak terlalu terlihat, namun penulis merasakan Anies menerimanya secara deras.

Sebenarnya hal ini wajar mengingat gubernur sebelum Anies, Basuki Tjahaja Purnama (BTP), merupakan salah satu public darling sebelum terkena kasus penistaan agama.

Meskipun umpatan kasar sering keluar dari mulutnya, BTP bagi sebagian orang dianggap mampu memimpin Jakarta dengan lebih baik. Hasilnya, apapaun yang dikerjakan oleh Anies akan selalu dibandingkan dengan kerja BTP.

Sebenarnya, kita pun akan merasa risih bukan jika terus dibanding-bandingkan dengan orang lain? Akan tetapi, itulah risiko menjadi seorang public figure, apalagi seorang pemimpin daerah.

Tentu Anies punya karakter, sikap, dan kebijaksanaan yang berbeda dari gubernur sebelumnya. Mungkin ada yang puas, ada juga yang merasa Jakarta sedang mengalami kemunduran. Mana yang benar, penulis serahkan ke pembaca sekalian.

Tidak Ada yang Sempurna

Penulis berkali-kali menuliskan tentang kegelisahan tentang bagaimana para pendukung ini menatap idolanya sebagai sesuatu yang sempurna. Padahal, tidak ada manusia yang sempurna.

Jokowi dan Anies tentu pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Mereka bukan manusia suci yang bisa lolos dari kesalahan. Jadi, ketika mereka melakukan hal yang kita anggap salah, menghina secara berlebihan juga tidak berdampak apa-apa.

Sebaliknya, jika mereka memang berhasil membuat prestasi, jangan segan untuk memberikan pujian. Tentu, dengan tidak berlebihan juga. Kita menuntut media agar berimbang, kita pun harus melakukan hal yang sama.

Bicara tentang media, mereka punya peranan besar dalam masalah ini. Sebagai wadah informasi, media dituntut agar bisa menyampaikan berita secara berimbang. Jangan sampai berat sebelah hingga menyudutkan salah satu pihak.

Penutup

Membuat masyarakat bisa menilai segala sesuatu dengan obyektif seperti harapan penulis adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Penulis tidak memiliki kemampuan yang bisa meyakinkan massa dengan jumlah masif.

Akan tetapi, tidak berarti penulis berputus asa. Walaupun tidak bisa mengendalikan opini publik, setidaknya penulis menuliskan ajakan untuk melakukan hal tersebut. Hanya ini yang penulis mampu lakukan sebagai warga negara.

Jika memang ada kebijakan yang dirasa kurang tepat bahkan menyengsarakan banyak orang, sampaikan dengan baik. Jika ingin menuntut, aspirasikan sesuai dengan ketentuan hukum. Jangan hanya marah-marah di kolom komentar, tidak menyelesaikan apapun.

Ke depannya, penulis berharap kedewasaan berpolitik masyarakat Indonesia bisa lebih berkembang dan lebih baik lagi. Jangan sampai kebencian membuat kita buta terhadap kebaikan seseorang, lebih-lebih kepada pemimpin yang terpilih secara konstitusional.

Kebayoran Lama, 23 Juli 2019, terinspirasi setelah membaca beberapa berita politik yang sedang hangat

Foto: Kompasiana.com

The post Apapun yang Mereka Lakukan, Salah appeared first on Whathefan!.