Melansir dari situs resmi KPU ketika artikel ini ditulis, kubu 02 unggul dengan perolehan 58,61%, disusul oleh kubu 01 (24,26%) dan kubu 03 (17,14%). Peluang pilpres akan terjadi satu putaran sangat besar, apalagi 02 juga menang di banyak provinsi.

Meskipun hasilnya sudah terlihat, pengumuman resminya sendiri baru akan keluar pada tanggal 20 Maret 2024 atau sekitar satu bulan lagi. Sembari menunggu, Penulis ingin mengajak Pembaca sekalian untuk melakukan refleksi atas pilpres yang baru saja berlangsung.

Trending

Mencari Inspirasi Karakter Melalui Anime

Tiga Calon, Tetap Terpolarisasi

Dalam dua pilpres terakhir di tahun 2014 dan 2019, polarisasi antarmasyarakat sangat kental terjadi. Bentrokan antara kedua pendukung cukup keras, baik secara langsung maupun di dunia maya. Masing-masing kubu merasa pihak merekalah yang paling benar.

Ketika mengetahui kalau pilpres kali ini akan memiliki tiga calon, Penulis berharap tidak akan ada lagi polarisasi. Kenyataannya, polarisasi tetap saja terjadi. Pihak 01 dan 03 seolah bergabung untuk melawan 02.

Fenomena ini menimbulkan beberapa gerakan, mulai dari Salam Empat Jari (merujuk kepada penjumlahan 1 ditambah 3) hingga tagar #AsalBukan02 atau #AsalBukanPrabowo. Artinya, polarisasi terjadi antara kubu Pro-Prabowo dan Kontra-Prabowo.

Mengapa ada banyak pihak yang tidak ingin Prabowo berkuasa? Tentu ada banyak alasannya. Dari yang Penulis himpun dari berbagai sumber, beberapa alasannya adalah:

• Masalah pencalonan Gibran sebagai wakil yang berawal dari polemik di Mahkamah Konstitusi
• Bayang-bayang kasus pelanggaran HAM di masa lalu
• Lingkaran oligarki di sekeliling Prabowo dan Gibran
• Kegagalan Food Estate yang merusak hutan
• Adanya perusahaan-perusahaan kroni Prabowo yang bekerja di proyek pemerintah, seperti PT TMI dan PT Agrinas
• Prabowo dianggap pro-Israel dan Zionisme karena beberapa pernyataannya
• Masyarakat yang menginginkan perubahan dari rezim Jokowi
• Gagasan dan program kerja yang dianggap tidak realistis, bahkan berpotensi memberatkan rakyat
• Jarangnya kemunculan mereka dalam diskusi publik yang diadakan oleh berbagai lembaga/badan
• Ketakutan akan kembalinya masa Orde Baru yang suram
• Dan lainnya

Tentu ada counter dari pihak 02 dan pendukungnya, yang mengatakan bahwa mereka yang tidak ingin Prabowo berkuasa adalah mereka yang takut Indonesia menjadi bangsa yang hebat dan kuat. Mereka percaya, Prabowo ditakuti oleh banyak pihak, terutama dari asing.

Mana yang benar? Penulis akan mengembalikan jawabannya ke Pembaca.

Ketika Intelek Menjadi Ejekan

Polarisasi ini juga menimbulkan satu hal yang lucu. Jika di pemilu sebelumnya kita disuguhkan Kadrun vs Cebong, maka di pemilu kali ini kita tidak akan menjumpai hal yang sama.

Sebagai gantinya, kata “intelek” atau sejenisnya yang berkonotasi positif berubah menjadi ejekan. Jika mengamati di media sosial, biasanya kata ini muncul dari pendukung kubu 02 setelah diberikan fakta maupun data oleh pendukung pihak 01/03.

Hal ini juga membuat kata-kata all in (yang sebenarnya lekat dengan judi) sangat identik dengan kubu 02. Mau diberikan fakta atau data seterang apapun, pendukungnya akan tetap all in mendukung kubu 02.

Kita harus mengakui kalau pendukung 02 sangat militan, kalau tidak mau dibilang fanatik.

Pengaruh Dirty Vote yang Tidak Terlalu Berpengaruh

Menjelang beberapa hari sebelum pencoblosan, sebuah film berjudul Dirty Vote tayang di YouTube saat masa tenang. Film tersebut cukup ramai, di mana saat artikel ini ditulis view-nya nyaris mencapai 10 juta.

Film tersebut merupakan dokumenter yang merangkum berbagai kejanggalan di sekitar pemilu 2024. Film ini “menjahit” berita, video, dan lainnya menjadi satu kesatuan. Semua pihak disebut, tapi harus diakui kalau kubu 02 yang paling sering kena.

Ada banyak hal (atau pelanggaran) yang dibahas pada film ini, mulai dari banyaknya menteri yang aktif berkampanye tanpa cuti, politisasi bansos, pemekaran kabupaten, pengerahan kepala desa untuk memilih calon tertentu, dan masih banyak lainnya.

Namun, “menu utama” dari film ini adalah kejanggalan yang terjadi dalam tubuh Mahkamah Konstitusi (MK), yang dianggap sebagai pemulus agar Gibran yang berusia di bawah 40 tahun bisa maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo.

Tentu polarisasi terjadi lagi dalam menyikapi film tersebut. Ada yang mengatakan kalau Dirty Vote hanya menyampaikan fakta kecurangan pemilu yang terjadi secara TSM (terstruktur, sistematis, masif). Buktinya terpampang jelas sepanjang video.

Di sisi lain, Dirty Vote dianggap sebagai sebuah fitnah untuk menjatuhkan kubu 02. Apalagi, film tersebut ditayangkan di masa tenang di mana seharusnya tidak ada narasi-narasi untuk menjatuhkan pihak tertentu.

Mana yang benar? Sekali lagi, Penulis kembalikan jawabannya kepada Pembaca. Namun, menurut Penulis yang menonton filmnya secara penuh, Dirty Vote hanya menyampaikan fakta-fakta yang sudah terjadi ditambah analisis dari ahli.

Hanya saja, harus diakui kalau pengaruh Dirty Vote tidak terlalu besar. Pendukung 02 tetap all in, walaupun sebagian besar dari mereka menolak untuk menonton film tersebut karena berbagai alasan.

Kehilangan Kesempatan Dipimpin oleh Anies Baswedan

Setelah pengumuman kemenangan Prabowo-Gibran, banyak netizen yang merupakan pendukung kubu 01 merasa Indonesia kehilangan kesempatan untuk dipimpin oleh orang sekaliber Anies Baswedan.

Tak sedikit yang menyamakan Anies dengan almarhum BJ Habibie, mengingat keduanya berasal dari kalangan intelektual. Bahkan, lelucon yang mengatakan, “Kita diberi kesempatan untuk memiliki presiden seperti Habibie, tetapi malah memilih Soeharto versi baru.”

Sama seperti calon lainnya, tentu ada banyak hal buruk yang dialamatkan kepada Anies. Dosa politik identitas di pemilihan gubernur 2017 hingga realisasi rumah DP 0% yang jauh dari target menjadi “peluru” utama untuk menyerangnya.

Namun, Penulis menemukan beberapa netizen (yang kemungkinan besar pendukung 01) yang memberikan beberapa capaian Anies selama menjadi gubernur Jakarta selama 5 tahun. Berikut Penulis cantumkan beberapa di antaranya:

Mau suka atau tidak suka, keikutsertaan Anies dalam konstestasi politik di 2024 ini melawan “Menteri Pertahanan dan Tiga Kali Ikut Pilpres” dan “Walikota Solo dan Anak Jokowi” harus diapresiasi.

Bagaimana tidak, Anies yang tidak punya partai berhasil mendapatkan seperempat suara pemilih. Meskipun kalah, ia dianggap mewariskan gagasan yang baik melalui “Desak Anies” di mana rakyat bisa berdialog langsung dengan calon pemimpinnya.

Cara tersebut memang dianggap tidak efektif untuk meraup suara karena akan susah untuk bisa menyentuh grassroot. Namun, setidaknya bagi Penulis pribadi, keterbukaan untuk diskusi tersebut akan Penulis jadikan sebagai salah satu parameter dalam memilih pemimpin.

Penutup

Jujur, Penulis memiliki banyak kekhawatiran dengan terpilihnya Prabowo-Gibran sebagai pemimpin. Oligarki yang makin kuat, politik dinasti yang makin dinormalisasi, kebebasan berpendapat yang makin dikekang, hingga kontrol media yang makin ketat.

Namun, jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, Penulis berharap kalau ketakutan dan kekhawatiran tersebut tidak akan pernah terjadi. Semoga saja Penulis selama ini salah dalam menilai Prabowo dan Gibran, ternyata mereka memang sosok yang dibutuhkan Indonesia.

Lawang, 19 Februari 2024, terinspirasi setelah pilpres telah selesai dilakukan

Foto Featured Image: Viva

Sumber Artikel:

• Info Publik Pemilu 2024 (kpu.go.id)
• Jadwal Pengumuman Resmi Hasil Pilpres 2024 dari KPU RI – TribunHealth.com (tribunnews.com)

The post Mengamati Pilpres 2024 Bagian 3: Setelah Hari Pencoblosan appeared first on Whathefan!.

Masing-masing paslon telah menerbitkan visi misinya masing-masing yang bisa diakses oleh publik. Adanya situs seperti bijakmemilih juga sangat membantu untuk membandingkan program ketiga paslon untuk tema tertentu.

Pada tulisan kali ini, Penulis hanya berusaha untuk merangkum visi misi, rekam jejak, hingga siapa saja di belakang masing-masing paslon dari berbagai sumber agar bisa dipelajari oleh para Pembaca sekalian. Penulis berusaha untuk tidak memasukkan opini pribadinya.

Trending

Maskulinitas pada Musik Dewa

Visi Misi dan Program Kerja Paslon 01

INDONESIA ADIL MAKMUR UNTUK SEMUA

Dokumen Visi Misi Paslon 01: Anies Cak Imin Visi Misi.pdf – Google Drive

Visi Misi dan Program Kerja Paslon 02

BERSAMA INDONESIA MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Dokumen Visi Misi Paslon 02: VISI-MISI-INDONESIA-MAJU-2024_FINAL.pdf (prabowogibran2.id)

Visi Misi dan Program Kerja Paslon 03

MENUJU INDONESIA UNGGUL

Dokumen Visi Misi Paslon 03: Buku-Visi-Misi-Ganjar-Mahfud.pdf (visimisiganjarmahfud.id)

Membandingkan Program Unggulan Masing-masing Paslon

Dari berbagai sumber, Penulis juga sudah mengumpulkan beberapa tautan yang akan melakukan perbandingan untuk beberapa topik tertentu, mulai masalah ekonomi, pendidikan, pemberantasan korupsi, dan lain sebagainya.

Namun, Penulis menyarankan untuk langsung meluncur ke situs bijakmemilih.id untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan lengkap. Tulisan ini hanya membantu merangkum dengan segala keterbatasannya.

Perbandingan Umum:

https://www.instagram.com/p/C3SmT0TySZs/?img_index=1

Fiskal

Hutang Negara

https://www.instagram.com/p/C3RlYJOpnot/?img_index=1

Pendidikan

https://www.instagram.com/p/C3C6A0MvDCX/

Penanganan Korupsi

https://www.instagram.com/p/C2UlFRHS0Ks/

Ekonomi:

https://www.instagram.com/reel/C26xGn9RL3s/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Bursa Saham

https://www.instagram.com/p/C3Ed6z3JHJO/?img_index=1

Menengok Rekam Jejak Paslon

Gagasan yang dibawa masing-masing paslon tentu membuktikan bukti nyata, mengingat masing-masing capres dan cawapres pernah menduduki jabatan di pemerintahan. Rekam jejak dari mereka jelas perlu kita pahami dan pelajari sebagai proyeksi ke depannya.

Apalagi di era digital seperti sekarang, jejak mereka di internet betebaran sehingga cukup mudah untuk menemukannya. Untuk memudahkan Pembaca, Penulis telah berusaha merangkum sebisanya.

Tidak hanya rekam jejak dari capres, dari sisi cawapres pun Penulis rasa perlu untuk kita ulas. Penulis juga akan mencantumkan berbagai sumber jika Pembaca merasa butuh untuk membacanya lebih detail

Rekam Jejak Anies

Saat Menjadi Gubernur

Saat Menjadi Kemendikbud

https://www.instagram.com/p/C27GBVrp4Sb/?img_index=1

Rekam Jejak Prabowo

Saat Menjadi Kemenhan

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=905135801172286&id=100050276238429&set=a.392011412484730&locale=id_ID

Rekam Jejak Ganjar

Saat Menjadi Gubernur

Melihat Siapa di Belakang Paslon

Mau memiliki visi sejauh atau gagasan sehebat apapun seseorang, jika mereka tidak didukung oleh partai politik (parpol), mereka tidak akan bisa mengajukan diri untuk menjadi seorang presiden.

Ini terjadi karena adanya presidential threshold yang mengharuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden memiliki setidaknya 20% di kursi parlemen edisi pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, capres dan cawapres harus diusung oleh partai politik.

Partai Pengusung

Kubu 01: Partai Nasdem (Parlemen), Partai Kebangkitan Bangsa (Parlemen), Partai Keadilan Sejahtera (Parlemen), Partai Ummat (Non Parlemen)

Kubu 02: Partai Gerindra (Parlemen), Partai Golkar (Parlemen), Partai Amanat Nasional (Parlemen), Partai Bulan Bintang (Parlemen), Partai Demokrat (Parlemen), Partai Gelora (Non Parlemen), Partai Garuda (Non Parlemen), Partai Prima (Non Parlemen), Partai Solidaritas Indonesia (Non Parlemen)

Kubu 03: PDI Perjuangan (Parlemen), Partai Persatuan Pembangunan (Parlemen), Partai Hanura (Non Parlemen), Partai Perindo (Non Parlemen)

Oligarki di Belakangnya

Tidak hanya parpol, masing-masing paslon juga pasti memiliki dukungan dari pengusaha, atau kerap disebut sebagai oligarki. Orang-orang yang punya kepentingan ini tentu mau mendukung paslon tertentu dengan “imbalan” tertentu.

Oleh karena itu, pemilu bukan hanya tentang memilih sosok, melainkan harus mengetahui juga siapa saja yang ada di belakang paslon. Sama seperti tulisan-tulisan Mengamati Pilpres 2024 sebelumnya, Penulis telah mencoba merangkum sebisanya.

Siapa di Belakang Paslon 01?

Di Balik Timnas AMIN: Tambang, Unicorn, dan Mantan Koruptor – Project Multatuli

Siapa di Belakang Paslon 02?

Jejaring Pengusaha Tambang hingga Media di Lingkaran TKN Prabowo-Gibran – Project Multatuli

Siapa di Belakang Paslon 03?

TPN Ganjar-Mahfud: Mogul Media, Tambang, dan Perusahaan Cangkang – Project Multatuli

Penutup

Artikel kali ini bersifat hanya menyajikan data dari ketiga paslon. Penulis berusaha untuk tidak memasukkan opininya semaksimal mungkin, mengingat kita sedang berasa di masa tenang. Namun, setelah hari pencoblosan, Penulis akan menuliskan artikel opininya.

Semoga saja hari Pemilu yang akan berlangsung besok (14/2) bisa berlangsung dengan lancar dan aman tanpa kecurangan. Jangan lupa untuk gunakan hak suara kita, jangan golput.

Lawang, 13 Februari 2023, terinspirasi setelah mengamati perkembangan politik menjelang pemilihan presiden

Sumber Foto: Kompas

Sumber Artikel:

Daftar Lengkap Koalisi Partai Pengusung Capres untuk Pemilu 2024 – Sukabumi Update

Ini Dia Program Unggulan Masing-Masing Capres-Cawapres untuk Ekonomi Indonesia (medcom.id)

The post Mengamati Pilpres 2024 Bagian 2: Menyelami Paslon Lebih Dalam appeared first on Whathefan!.

Kebetulan selama beberapa bulan terakhir, Penulis baca membaca dan menonton berbagai sumber untuk keperluan riset, baik dari media massa, media sosial, hingga YouTube. Semua menyajikan data-data yang dibutuhkan untuk memilih mana yang paling cocok bagi Penulis.

Karena tulisan dengan tema ini akan panjang, Penulis memutuskan untuk membaginya menjadi tiga bagian. Tulisan pertama, Penulis akan membahas tentang bagaimana pemilih dihadapkan akan dua pilihan: antara PERUBAHAN atau KEBERLANJUTAN.

Trending

Menggadaikan Persahabatan Demi Cinta

Apa yang Ditawarkan oleh Ketiga Paslon?

Pilpres 2024 menghadirkan tiga pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden, yakni Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (01), Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka (02), dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD (03).

Dalam berbagai kesempatan, baik dalam debat resmi yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), diskusi yang diadakan oleh pihak lain, maupun dalam forum internal, ketiga paslon memiliki arah yang berbeda.

Kubu 01 dengan tegas menyuarakan PERUBAHAN, sesuai dengan nama koalisinya. Meksipun diusung oleh dua partai politik (parpol) yang sebelumnya berada di pemerintahan (Nasdem dan PKB), kubu 01 menyatakan banyak yang harus dibenahi dari pemerintahan sebelumnya.

Kubu 02 terlihat berfokus pada KEBERLANJUTAN, yang terlihat dari bagaimana Prabowo maupun Gibran kerap berorasi dan menyatakan akan melanjutkan apa yang selama ini telah dikerjakan dengan baik oleh Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir.

Di sisi lain, Kubu 03 menurut Penulis terlihat berada di tengah-tengah, di mana mereka mencanangkan PERBAIKAN dan PERCEPATAN. Artinya, mereka akan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan pemerintahan sebelumnya, tapi menjadi versi lebih baiknya.

Memiliki paslon yang jelas perbedaannya seperti ini tentu memudahkan kita sebagai pemilih. Jika kita merasa pemerintahan sebelumnya berhasil, maka pilih yang akan melanjutkan. Jika tidak, maka perubahan menjadi pilihan.

Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah pemerintahan sebelumnya layak untuk dilanjutkan, atau memang perlu ada perubahan ke arah yang lebih baik? Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita sedikit melakukan evaluasi singakt terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dalam 10 tahun ia berkuasa.

Mengevaluasi Kinerja Pemerintah dalam 10 Tahun Terakhir

Tidak ada sosok pemimpin yang sempurna. Itu pula yang terjadi pada Presiden Joko Widodo. Menjabat dalam dua periode, bisa dibilang beliau memiliki nilai rapor yang nano-nano. Ada yang perlu diapresiasi, ada yang perlu dikritik.

Untuk membantu Pembaca menentukan mana yang dibutuhkan antara PERUBAHAN dan KEBERLANJUTAN, Penulis akan mencoba merangkum semua hal positif dan negatif dari berbagai sumber, yang tentu tidak akan benar-benar lengkap.

Namun, Penulis perlu ingatkan kalau pemaparan di bawah ini tidak akan sepenuhnya netral dan objektif. Pasti akan ada bias dari pribadi Penulis (yang menulis lebih banyak sisi buruknya karena itu yang ditemukan). Jadi, dimohon untuk kebijaksanaan Pembaca dalam membaca.

Apa yang Perlu Diapresiasi

Apa yang paling melekat pada sosok Jokowi adalah pembangunan infrastruktur yang lebih merata, tidak hanya berfokus di luar Jawa. Penulis mendapatkan cerita bahwa di daerah Labuan Bajo, baru di era Jokowilah mereka memiliki akses berupa jalan raya.

Banyak penyebab akselerasi pembangunan infrastuktur di era Jokowi, mulai dari menghapus subsidi BBM hingga melibatkan BUMN dan swasta. Tidak hanya jalan tol, ada juga bandara, pelabuhan, jembatan, pasar, rumah, bendungan, hingga dana desa.

Melansir dari data Bappenas, tol laut yang dikembangkan oleh Jokowi juga berkontribusi dalam menurunkan biaya logistik di Indonesia. Walaupun ada beberapa catatan, kita harus mengakui kalau pembangunan infrastruktur di era Jokowi sangat masif.

Angka kemiskinan juga berhasil ditekan, dari 28,51 juta pada tahun 2015 menjadi 25,9 juta pada tahun 2023. Selain itu, negara kita juga berhasil relatif stabil di kala pandemi COVID-19 tengah memporak-porandakan negara-negara lain.

Penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat juga patut diapresiasi. Pada tahun 2023, Jokowi telah menyerahkan 109 juta sertifikat tanah kepada masayrakat, dan ditargetkan pada tahun 2024 akan menjadi 120 juta sertifikat.

UU Omnibus Law Cipta Kerja berhasil menggaet lebih banyak investor hingga dua kali lipat, terutama dari China. Jokowi juga melakukan hilirisasi (tidak menjual biji mentah) nikel dan bahan tambang lain, yang membuat Indonesia sempat digugat oleh Uni Eropa.

Beberapa upayanya untuk menasionalisasi beberapa aset perusahaan asing juga berhasil, seperti Freeport, TotalEnergies, dan Chevron. Untuk mengurangi impor minyak, Jokowi juga memerintahkan perusahaan minyak di Indonesia menjual minyaknya ke Pertamina.

Apa yang Perlu Dikritik

Terlepas dari sisi positif dari pemerintahan Jokowi, Penulis menyoroti beberapa kebijakan yang kurang srek di hati dan merasa butuh memberikan kritik. Contoh paling mudah dan terlihat adalah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Setahu Penulis, ketika berada dalam masa kampanye untuk periode keduanya di tahun 2019, Jokowi tidak pernah menyebut rencana pemindahan ibukota. Tiba-tiba, ibukota pindah ke Kalimantan Timur tanpa ada diskusi dengan publik terlebih dahulu.

Padahal sewaktu menjadi Walikota Solo dulu, ia kerap melakukan komunikasi dengan publik untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Boro-boro dengan publik, dengan masyarakat yang berada di sekitar area IKN pun tidak.

Konflik agraria dan HAM memang kerap terjadi atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN). Tidak hanya IKN, masalah di Wadas hingga Rempang menjadi contoh lainnya. Jumlahnya dua kali lipat jika dibandingkan dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pembangunan infrastruktur yang masif di era Jokowi juga belum bisa dikatakan sukses, mengingat pertumbuhan ekonomi kita hanya nyaris stagnan di angka 4-5%, jauh dari target 7%. Mungkin memang butuh waktu agar hal tersebut bisa terlihat hasilnya.

Tidak hanya IKN, banyak UU yang tiba-tiba muncul dan mendapatkan persetujuan yang relatif kilat, mulai dari UU Omnibus Law Cipta Kerja, UU KPK, UU ITE, hingga Food Estate .Maklum saja, Jokowi didukung 81,9% kursi di parlemen, nyaris tanpa oposisi.

UU Omnibus Law Cipta Kerja dianggap terlalu berpihak kepada pihak investor atau pengusaha dan menekan buruh atau karyawan. Keberpihakan ini juga menjadi salah satu yang Penulis soroti, terutama jika kita melihat masalah hilirisasi nikel.

Meskipun niatnya bagus, hilirisasi nikel yang dilakukan terasa ugal-ugalan hingga merusak alam dan merugikan masyarakat yang tinggal di sekitar area tambang maupun smelter nikel. Bahkan, China lebih banyak meraup untung daripada kita sendiri.

Masalah pelemahan KPK juga kerap disorot. Jauh sebelum ketua KPK Firli Bahuri terkena kasus, sudah banyak suara-suara yang menentang pelemahan KPK. Skor corruption perception index kita juga stagnan, berada di angka 34 dan menghuni peringkat 115.

Selain itu, ada banyak penurunan yang terjadi di era Jokowi. Dilansir dari Media Indonesia, kriminaliasi berdasarkan UU ITE paling banyak ditemukan di era Jokowi. Ini membuat indeks kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat di Indonesia menurun.

Contoh lainnya adalah Indeks Demokrasi Indonesia, yang cenderung menurun selama 10 tahun terakhir. The Economist Intelligencce Unit bahkan mengategorikan Indonesia sebagai “demokrasi cacat”.

Terakhir, tentu saja yang perlu dikritik adalah cawe-cawenya Jokowi dalam Pilpres 2024 ini dan ambisinya untuk membangun dinasti politik. Meskipun telah mengatakan tidak akan berkampanye, banyak sekali tindakannya yang bertolak belakang dengan ucapannya tersebut.

Penulis akan membahas lebih detail mengenai hal ini di tulisan selanjutnya, karena ada banyak kegundahan dan keresahan karena hal tersebut.

***

Setelah memahami sisi positif dan negatif dari pemerintahan kita selama 10 tahun terakhir, sekarang kita menentukan pilihan: mau PERUBAHAN atau KEBERLANJUTAN? Mungkin memang belum bisa ditentukan karena masalah ini cukup kompleks dan data di atas belum terlalu lengkap.

Untuk itu, penting untuk mengetaui visi misi dan program kerja yang ditawarkan oleh masing-masing paslon. Pada artikel selanjutnya, Mengamati Pilpres 2024 Bagian 2: Menyelami Visi Misi Paslon, Penulis akan mencoba untuk merangkum sebisanya.

Selain itu, perlu digarisbawahi kalau anggapan hanya Kubu 02 yang akan melanjutkan program kerja yang telah dilakukan di era Jokowi. Menurut Penulis, program kerja yang baik pasti akan dilanjutkan oleh siapapun yang nantinya akan terpilih.

Untuk tulisan yang lebih kredibel, Penulis menyarankan untuk membaca artikel-artikel yang sudah Penulis cantumkan di bawah. Jika ingin ada yang ditambahkan atau mengoreksi dari tulisan, silakan untuk menghubungi Penulis.

Lawang, 12 Februari 2024, terinspirasi setelah mengamati perkembangan politik menjelang pemilihan presiden

Sumber Foto:

Sumber Artikel:

• Warisan Jokowi: Ironi kemunduran demokrasi di tangan si ‘anak kandung reformasi’ di balik gencarnya pembangunan infrastruktur dan investasi
• Joko Widodo – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
• Jokowi Sudah Serahkan 109 Juta Sertifikat Tanah Ke Masyarakat (cnbcindonesia.com)
• Jumlah Kasus Pemidanaan Melalui UU ITE Paling Masif di Era Jokowi (mediaindonesia.com)
• INFOGRAFIS: Jejak Pelemahan KPK Era Jokowi (cnnindonesia.com)
• Pemberantasan Korupsi di Era Jokowi Stagnan, Ini Buktinya! (bisnis.com)
• RUU Ciptaker ke Paripurna, 7 Fraksi Setuju 2 Menolak (cnnindonesia.com)
• Kontras: Marak Pembungkaman Sipil di Era Jokowi – kbr.id
• Cina di Hilir: Gurita Oligarki Nikel Indonesia – Project Multatuli

The post Mengamati Pilpres 2024 Bagian 1: Antara Perubahan dan Keberlanjutan appeared first on Whathefan!.

Dalam beberapa tahun terakhir, sudah mulai terasa tokoh-tokoh yang mengampanyekan diri agar lebih dikenal oleh publik, sehingga mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk dicalonkan menjadi presiden.

Untuk itu, Penulis pun ingin sedikit membahas mengenai peta politik di 2024 secara kasar dan siapa saja yang akan muncul ke permukaan, sembari membahas sejarah pesta demokrasi kita yang bisa dibilang masih berusia muda ini.

Partai Penguasa Belum Tentu Menang Lagi

Ketika seorang presiden yang sudah dua kali menjabat akhirnya lengser, tentu publik akan merasa penasaran siapa sosok baru yang akan menggantikannya. Ini karena dalam era demokrasi, presiden petahana memang selalu bisa menang lagi.

Setelah 32 tahun dipimpin oleh Soeharto, kita memiliki 3 presiden dalam rentang 6 tahun (1998 – 2004), yaitu B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan Megawati Sukarnoputri. Barulah setelah itu, kita mengalami era politik yang relatif stabil.

Dalam era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), beliau berhasil memenangkan pemilu di tahun 2004 dan 2009, bersama wakil presiden yang berbeda. Begitu pula di era Joko Widodo, yang berhasil memenangkan pemilu di tahun 2014 dan 2019 juga dengan berbeda wakil.

Menariknya, dalam 20 tahun tersebut, kita bisa melihat kalau partai politik (parpol) yang menang pilpres belum tentu bisa memenangkan pemilu lagi. Sebagai gantinya, justru pihak oposisi yang berhasil “merebut” kekuasaan.

SBY bersama Partai Demokrat gagal mempertahankan kursi mereka, bahkan di tahun 2014 memutuskan untuk netral dan tidak mencalonkan presiden. Pada akhirnya, Joko Widodo dan PDI Perjuangan yang merupakan oposisi berhasil meraih pucuk kekuasaan di negeri ini.

Nah, tentu menarik apakah di tahun 2024 mendatang, PDI Perjuangan mampu kembali mendudukkan kader mereka di kursi kepresidenan, atau kejadian di tahun 2014 akan kembali terulang?

Setidaknya PDI Perjuangan sudah menentukan siapa calon presiden (capres) dari partai mereka, yang akan Penulis bahas pada bagian selanjutnya. Tinggal ditunggu saja, siapa yang akan menjadi pesaing PDI Perjuangan di Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Siapa Saja Calon Presiden 2024?

Seperti yang sudah Penulis singgung di awal, sudah ada banyak nama yang terlihat ingin menyalonkan diri sebagai presiden, entah secara implisit maupun eksplisit. Anehnya, mereka yang sering Penulis lihat di baliho justru jarang dibicarakan oleh publik.

Kita telah melihat baliho Puan Maharani dari PDI Perjuangan dengan tagline Sayap Kebhinekaan. Namun, kita semua tahu PDI Perjuangan pada akhirnya menyalonkan Ganjar, bukan Puan.

Penulis juga kerap melihat baliho Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dari PKB. Setiap musim pemilihan presiden, selalu ada wajahnya terpampang di mana. Bedanya, kali ini beliau dengan pede mencantumkan kata “Presiden”, bukan “Wakil Presiden” seperti di tahun 2019 silam.

Selain mereka berdua, Penulis juga sering melihat sosok Airlangga Hartarto, ketua umum Partai Golkar, di jalan-jalan. Menteri BUMN saat ini, Erick Thohir, juga kerap terlihat, bahkan sampai muncul di mesin ATM bank negara.

Menariknya, mereka semua belum ada yang telah dideklarasikan secara resmi oleh parpol. Sampai saat ini, baru ada dua sosok, yaitu Anies Baswedan yang diusung oleh Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat, serta Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan.

Selain itu, bau-baunya Prabowo Subianto juga akan dicalonkan oleh Partai Gerindra lagi untuk ketiga kalinya sebagai capres. Nama Ridwan Kamil juga kerap dimunculkan, walau belum mendapatkan dukungan dari partai mana pun.

Penutup

Berhubung pendaftaran capres masih lama (sekitar bulan Oktober), tentu peta politik ini masih bisa berubah. Apalagi, masih banyak partai politik yang belum secara tegas menentukan akan mengusung atau mendukung capres siapa.

Jika melihat daftar-daftar nama yang ada, kemungkinan besar hanya akan ada tiga capres yang akan maju, yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Adanya Presidential Threshold tentu menjadi alasan utamanya.

Belum ada nama wakil presiden yang telah resmi digandeng oleh mereka. Namun, pergerakan PPP dengan “merekrut” Sandiaga Uno tampaknya memunculkan peluang kalau duet Ganjar-Sandi akan terjadi. Erick Thohir juga diisukan untuk menemani Ganjar.

Lantas, siapa yang akan Penulis pilih di 2024 berdasarkan nama-nama yang sudah ada? Penulis pribadi belum menentukan pilihannya karena masih menantikan program-program yang ditawarkan oleh para capres.

Kalau Pembaca, apakah sudah menentukan pilihan? Siapapun pilihan kita nanti, semoga saja kita bisa menjaga suhu politik kita di tahun politik 2024 bisa tetap dingin. Semoga siapapun yang terpilih, bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Amin.

Lawang, 9 Mei 2023, terinspirasi setelah seringnya melihat beberapa tokoh mulai mempromosikan diri menjadi presiden

Foto Featured Image: ERA.ID

The post 2024 Mau Pilih Siapa? appeared first on Whathefan!.

Sebagai penggemar F1, Penulis pun merasa tertarik untuk menonton balapan ini karena diadakan di Indonesia. Meskipun tidak pernah mengikuti Formula E, justru ini menjadi kesempatan untuk bisa mengenal cabang balapan yang satu ini.

Ada banyak hal baru yang Penulis ketahui tentang Formula E dan apa saja perbedaannya dengan F1. Contoh, tidak adanya jumlah lap, adanya zona Attack Mode dan voting penggemar yang bisa menambah kecepatan, dan masih banyak lagi lainnya.

Setelah melalui balapan yang terselenggara sekitar 45 menit tersebut, Mitch Evans berhasil menjadi juara. Penulis sendiri merasa menikmati balapan tersebut, terutama di 15 menit terakhir yang banyak menyajikan aksi salip menyalip.

Sayangnya, Penulis merasa kalau ajang sekelas Formula E ini harus berada di pusaran politik dengan begitu kencangnya, bahkan mulai dari jauh-jauh hari ketika banyak pihak yang meragukan kalau Jakarta sanggup menjadi tuan rumah.

Dipermasalahkan Sejak Awal

Bagi yang mengikuti “kisah” Formula E ini dari awal, pasti tahu kalau penyelenggaraannya sudah penuh dengan drama sejak inisiasinya. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, jelas menjadi salah satu yang paling sering disorot sekaligus diserang oleh lawan politiknya.

Masalah yang paling sering disinggung adalah Commitment Fee yang berjumlah 560 miliar (dari yang awalnya mencapai 2,3 triliun rupiah, mengalami penurunan karena adanya pandemi COVID-19).

Meskipun uang tersebut digunakan untuk kontrak selama tiga musim Formula E, jumlah tersebut dianggap terlalu besar, apalagi menggunakan APBD. Pihak yang paling vokal menolak pengadaan Formula E ini tentu saja Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Mereka kerap menyebutkan kalau Jakarta masih memiliki segudang permasalahan seperti banjir dan macet, sehingga dana tersebut tentu sangat sayang jika digelontorkan untuk “hanya” menggelar Formula E.

Selain itu, lokasi balapan yang awalnya ingin di sekitar Monas mendapatkan penolakan dari banyak pihak dengan berbagai alasan seperti ingin melindungi cagar budaya. Akhirnya, lokasi balapan pun dipindah ke area Ancol, dekat Jakarta International Stadium (JIS).

Kambing dan Terperosoknya Giring

Setelah sempat mengalami penundaan karena adanya pandemi, akhirnya Formula E di Jakarta akan diadakan pada pertengahan tahun 2022. Nah, pada awal tahun, ada sebuah kejadian yang menjadi viral akibat video yang direkam oleh Ketua Umum PSI, Giring Ganesha.

Ia melakukan semacam sidak ke lokasi yang akan menjadi sirkuit Formula E. Pada saat itu, kondisinya memang terlihat sama sekali belum layak untuk menjadi sebuah sirkuit. Masih banyak kambing, dan kaki Giring sempat terperosok ke dalam lumpur.

Hasil sidak ini pun memunculkan pesimisme publik terhadap Formula E: Apakah bisa hanya dalam beberapa bulan sirkuit dengan standar internasional akan bisa selesai dibangun?

Ternyata, pengerjaan sirkuit sangat cepat. Hanya dalam waktu tiga bulan (bahkan kurang), sirkuit Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) selesai dibangun. Pihak Jakpro dan Formula E seolah mampu menjawab keraguan publik tersebut.

Beda Perlakuan MotoGP dan Formula E

Hal lain yang disorot dari penyelenggaraan Formula E ini tentu saja dukungan dari pemerintah. Berbeda dengan penyelenggaraan MotoGP di Mandalika, tidak ada satupun sponsor dari BUMN.

Ketua Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Sahroni sempat mengungkapkan kekecewaannya atas absennya BUMN sebagai sponsor. Bahkan untuk masalah listrik, Sahroni mengungkapkan bahwa pihaknya membayar penuh, meskipun sempat ditawari pemotongan harga.

Alasannya pun bermacam-macam. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan sudah banyak event yang harus disponsori seperti G20. Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati menyebutkan bahwa model bisnis Formula E (yang merupakan mobil listrik) tidak sesuai dengan Pertamina.

Sebenarnya alasan-alasan tersebut masih masuk akal. Pemerintah memang terlihat seperti sedang mengalami masalah keuangan, sehingga harus pandai berhemat. Di sisi lain, Pertamina memang belum memiliki produk yang bisa digunakan untuk mobil listrik.

Hanya saja, memang cukup disayangkan jika BUMN yang bisa mewakili negara malah absen di ajang sebesar Formula E yang diliput oleh ratusan media dari luar negeri. Sebagai gantinya, ada 31 sponsor swasta seperti MS Glow yang masuk.

Jadi Komoditas Politik Banyak Pihak

Setelah melalui berbagai hal, akhirnya Formula E di Jakarta pun berhasil digelar pada hari Sabtu, 4 Juni 2022. Banyak yang menganggap panitia telah sukses menggelar ajang tersebut dan ternyata antusiasme publik pun cukup besar.

Menariknya, ada banyak sekali orang partai yang ikut hadir dalam acara tersebut. Kalau mau berprasangka buruk, mereka seolah ingin “memanfaatkan” kesuksesan Formula E untuk mendapatkan semacam exposure dan lebih dikenal oleh masyarakat.

Jelas, ini menjadi portofolio yang bagus bagi Anies Baswedan jika benar-benar ingin maju menjadi calon presiden (capres) di 2024. Selain itu, Ahmad Sahroni yang juga merupakan kader Partai Nasdem juga tampaknya menjadi semakin populer.

Lantas, bagaimana tanggapan dari pihak PSI yang selama ini paling kencang menolak Formula E? Giring mengatakan bahwa mungkin Formula E tidak akan terlaksana jika kakinya tidak masuk ke dalam lumpur. Menurutnya, itu menjadi motivasi bagi panitia.

Tidak hanya itu, ia juga menolak untuk menyebut Formula E di Jakarta sukses jika tidak ada parameter yang pasti dari sisi ekonomi. MotoGP memang berhasil menyumbang triliunan rupiah menurut klaim Sandiaga Uno, sehingga wajar Formula E diharapkan mampu meraih keuntungan seperti itu.

Kader PSI yang lain, Muhammad Guntur Romli, melalui akun Twitter-nya mengatakan bahwa Formula E (dan pembangunan JIS) adalah upaya Anies untuk menutupi kegagalannya dalam mengurus Jakarta.

Bahkan, setelah acaranya selesai, keriuhan politisnya masih lebih ramai daripada keriuhan acaranya sendiri.

Penutup

Komedian sekaligus sutradara Ernest Prakasa menyebutkan kalau wajar jika brand tidak mau mensponsori Formula E karena ajang tersebut kalah tenar dibandingkan MotoGP. Bahkan, ia menyebutkan siapa yang mengikuti Formula E selain pihak panitia.

Meskipun terkesan nyinyir, sebenarnya pernyataan Ernest memang ada benarnya. Ajang Formula E baru dimulai tahun 2014, berbeda dengan MotoGP yang sudah dihelat sejak tahun 1949 atau Formula 1 yang digelar sejak tahun 1950.

Hanya saja, menurut Penulis justru ketidakpopuleran tersebut jadi motivasi untuk menyelenggarakannya agar bisa menjadi populer. Dengan diadakannya Formula E tahun ini, masyarakat pun jadi tahu banyak tentang ajang ini.

Apalagi, Formula E memiliki kampanye untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik (terlepas dari sisi bisnis juga tentunya) yang akan menggantikan kendaraan berbahan bakar fosil di masa depan.

Oleh karena itu, Penulis yang memang dasarnya penggemar F1 pun mendukung pengadaan Formula E, sama seperti ketika mendukung ajang MotoGP di Sirkuit Mandalika. Negara kita negara besar, harus mampu menyelenggarakan event internasional seperti itu.

Memang Penulis sedikit merasa risih dengan kencangnya nuansa politis di penyelenggaraan Formula E. Penulis ingin menikmati ajang ini sebagai penggemar olahraga balap tanpa embel-embel apapun.

Namun, Penulis menganggap kalau kita tak akan pernah bisa terlepas dari hal tersebut. Setiap ada kesempatan untuk menaikkan elektabilitas, pasti akan diambil oleh para politikus. Jadi, Penulis pun harus terbiasa dengan hal tersebut.

Lawang, 13 Juni 2022, terinspirasi setelah mengikuti pelaksanaan Formula E dari awal hingga akhir, lengkap dengan segala keriuhannya.

Foto: Formula E

Sumber Artikel:

• Jakpro: Commitment Fee Formula E Turun dari Rp 2,3 Triliun Jadi Rp 560 Miliar karena Kondisi Pandemi Covid-19 (kompas.com)
• Tak Ada BUMN di Daftar Sponsor Formula E, Ahmad Sahroni Sindir PLN? Halaman all – Kompas.com
• Pertamina Absen di Balapan Formula E, Kok Castrol Bisa? – Kabar24 Bisnis.com
• Kronologi Ernest Prakasa Komentari Formula E hingga Dibully, Permintaan Maaf Bikin Tambah Panas (suara.com)

The post Formula E di Pusaran Politik Indonesia appeared first on Whathefan!.

Yang sedang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini adalah gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Berbagai tindak-tanduknya akhir-akhir ini benar-benar disorot oleh media. Karena berita seputar pilpres telah basi? Bisa jadi.

Mulai dari dibongkarnya karya seni bambu, seringnya kunjungan ke luar negeri, hingga pemberian lidah buaya untuk penanganan polusi benar-benar jadi sasaran empuk bagi orang-orang yang kurang menyukainya.

Penulis di sini tidak berada di posisi membela beliau, meskipun penulis sudah membaca hampir semua klarifikasinya dari berbagai sumber. Penulis ingin menekankan kepada sikap netizen yang apapun yang ia lakukan, salah.

Selalu Salah

Anies dan Jokowi (Medcom.id)

Hal yang sama juga pernah (dan masih) terjadi pada presiden terpilih untuk periode 2019-2024, Joko Widodo (Jokowi). Beliau juga mengalami hal yang sama, terutama ketika masa pemilihan presiden sedang panas-panasnya.

Bagi orang yang tidak mendukung kedua orang tersebut (secara otomatis, mendukung lawan politik mereka), kesalahan apapun yang dilakukan oleh mereka adalah sebuah kesalahan fatal yang tidak bisa dimaafkan.

Biasanya, ketika sedang mencaci di kolom komentar media sosial, mereka akan mengiringi komentar mereka dengan hinaan yang sama sekali tidak konstektual.

Misalnya, Anies disebut sebagai gubernur terpilih yang bisa menang dengan jualan ayat dan mayat. Jokowi terkadang bisa lebih parah lagi caci makinya, walaupun akhir-akhir ini tidak ada yang berani karena banyaknya orang yang telah tertangkap.

Sebaliknya, ketika yang bersangkutan mendapatkan penghargaan, para pembenci ini bungkam seolah-olah pura-pura tidak tahu. Mungkin mereka juga terlalu malas untuk mencari tahu, karena untuk apa mencari prestasi orang yang dibenci?

Yang paling gregetan adalah ketika muncul pertanyaan emang si ono prestasinya apa selama ini? Astaga, sekarang internet ada di mana-mana, hal seperti itu dapat dicari secara cepat! Kita saja yang terlalu mager untuk melakukannya.

Hal ini bisa terjadi karena terlalu kuatnya fanatisme membabi buta di masyarakat. Ini tidak sehat untuk iklim demokrasi kita. Sebagai rakyat, kita seharusnya bisa memandang segala sesuatu dengan obyektif. Penulis mengakui, hal tersebut susah luar biasa.

Selalu Dibandingkan

Anies dan Ahok (Beritagar)

Hal lain yang tak kalah meresahkan adalah adanya pembandingan antara pemimpin yang sekarang dibandingkan dengan periode sebelumnya. Mungkin Jokowi tidak terlalu terlihat, namun penulis merasakan Anies menerimanya secara deras.

Sebenarnya hal ini wajar mengingat gubernur sebelum Anies, Basuki Tjahaja Purnama (BTP), merupakan salah satu public darling sebelum terkena kasus penistaan agama.

Meskipun umpatan kasar sering keluar dari mulutnya, BTP bagi sebagian orang dianggap mampu memimpin Jakarta dengan lebih baik. Hasilnya, apapaun yang dikerjakan oleh Anies akan selalu dibandingkan dengan kerja BTP.

Sebenarnya, kita pun akan merasa risih bukan jika terus dibanding-bandingkan dengan orang lain? Akan tetapi, itulah risiko menjadi seorang public figure, apalagi seorang pemimpin daerah.

Tentu Anies punya karakter, sikap, dan kebijaksanaan yang berbeda dari gubernur sebelumnya. Mungkin ada yang puas, ada juga yang merasa Jakarta sedang mengalami kemunduran. Mana yang benar, penulis serahkan ke pembaca sekalian.

Tidak Ada yang Sempurna

Penulis berkali-kali menuliskan tentang kegelisahan tentang bagaimana para pendukung ini menatap idolanya sebagai sesuatu yang sempurna. Padahal, tidak ada manusia yang sempurna.

Jokowi dan Anies tentu pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Mereka bukan manusia suci yang bisa lolos dari kesalahan. Jadi, ketika mereka melakukan hal yang kita anggap salah, menghina secara berlebihan juga tidak berdampak apa-apa.

Sebaliknya, jika mereka memang berhasil membuat prestasi, jangan segan untuk memberikan pujian. Tentu, dengan tidak berlebihan juga. Kita menuntut media agar berimbang, kita pun harus melakukan hal yang sama.

Bicara tentang media, mereka punya peranan besar dalam masalah ini. Sebagai wadah informasi, media dituntut agar bisa menyampaikan berita secara berimbang. Jangan sampai berat sebelah hingga menyudutkan salah satu pihak.

Penutup

Membuat masyarakat bisa menilai segala sesuatu dengan obyektif seperti harapan penulis adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Penulis tidak memiliki kemampuan yang bisa meyakinkan massa dengan jumlah masif.

Akan tetapi, tidak berarti penulis berputus asa. Walaupun tidak bisa mengendalikan opini publik, setidaknya penulis menuliskan ajakan untuk melakukan hal tersebut. Hanya ini yang penulis mampu lakukan sebagai warga negara.

Jika memang ada kebijakan yang dirasa kurang tepat bahkan menyengsarakan banyak orang, sampaikan dengan baik. Jika ingin menuntut, aspirasikan sesuai dengan ketentuan hukum. Jangan hanya marah-marah di kolom komentar, tidak menyelesaikan apapun.

Ke depannya, penulis berharap kedewasaan berpolitik masyarakat Indonesia bisa lebih berkembang dan lebih baik lagi. Jangan sampai kebencian membuat kita buta terhadap kebaikan seseorang, lebih-lebih kepada pemimpin yang terpilih secara konstitusional.

Kebayoran Lama, 23 Juli 2019, terinspirasi setelah membaca beberapa berita politik yang sedang hangat

Foto: Kompasiana.com

The post Apapun yang Mereka Lakukan, Salah appeared first on Whathefan!.