Connect with us

Politik & Negara

Formula E di Pusaran Politik Indonesia

Published

on

Di awal bulan Juni ini, Jakarta untuk pertama kalinya menjadi salah satu tuan rumah ajang balapan mobil listrik Formula E yang berada di bawah naungan FIA (Fédération Internationale de l’Automobile), badan yang juga menaungi Formula 1 alias F1.

Sebagai penggemar F1, Penulis pun merasa tertarik untuk menonton balapan ini karena diadakan di Indonesia. Meskipun tidak pernah mengikuti Formula E, justru ini menjadi kesempatan untuk bisa mengenal cabang balapan yang satu ini.

Ada banyak hal baru yang Penulis ketahui tentang Formula E dan apa saja perbedaannya dengan F1. Contoh, tidak adanya jumlah lap, adanya zona Attack Mode dan voting penggemar yang bisa menambah kecepatan, dan masih banyak lagi lainnya.

Setelah melalui balapan yang terselenggara sekitar 45 menit tersebut, Mitch Evans berhasil menjadi juara. Penulis sendiri merasa menikmati balapan tersebut, terutama di 15 menit terakhir yang banyak menyajikan aksi salip menyalip.

Sayangnya, Penulis merasa kalau ajang sekelas Formula E ini harus berada di pusaran politik dengan begitu kencangnya, bahkan mulai dari jauh-jauh hari ketika banyak pihak yang meragukan kalau Jakarta sanggup menjadi tuan rumah.

Dipermasalahkan Sejak Awal

Mobil Formula E (VOI.id)

Bagi yang mengikuti “kisah” Formula E ini dari awal, pasti tahu kalau penyelenggaraannya sudah penuh dengan drama sejak inisiasinya. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, jelas menjadi salah satu yang paling sering disorot sekaligus diserang oleh lawan politiknya.

Masalah yang paling sering disinggung adalah Commitment Fee yang berjumlah 560 miliar (dari yang awalnya mencapai 2,3 triliun rupiah, mengalami penurunan karena adanya pandemi COVID-19).

Meskipun uang tersebut digunakan untuk kontrak selama tiga musim Formula E, jumlah tersebut dianggap terlalu besar, apalagi menggunakan APBD. Pihak yang paling vokal menolak pengadaan Formula E ini tentu saja Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Mereka kerap menyebutkan kalau Jakarta masih memiliki segudang permasalahan seperti banjir dan macet, sehingga dana tersebut tentu sangat sayang jika digelontorkan untuk “hanya” menggelar Formula E.

Selain itu, lokasi balapan yang awalnya ingin di sekitar Monas mendapatkan penolakan dari banyak pihak dengan berbagai alasan seperti ingin melindungi cagar budaya. Akhirnya, lokasi balapan pun dipindah ke area Ancol, dekat Jakarta International Stadium (JIS).

Kambing dan Terperosoknya Giring

Giring dan Sidaknya (Galamedia)

Setelah sempat mengalami penundaan karena adanya pandemi, akhirnya Formula E di Jakarta akan diadakan pada pertengahan tahun 2022. Nah, pada awal tahun, ada sebuah kejadian yang menjadi viral akibat video yang direkam oleh Ketua Umum PSI, Giring Ganesha.

Ia melakukan semacam sidak ke lokasi yang akan menjadi sirkuit Formula E. Pada saat itu, kondisinya memang terlihat sama sekali belum layak untuk menjadi sebuah sirkuit. Masih banyak kambing, dan kaki Giring sempat terperosok ke dalam lumpur.

Hasil sidak ini pun memunculkan pesimisme publik terhadap Formula E: Apakah bisa hanya dalam beberapa bulan sirkuit dengan standar internasional akan bisa selesai dibangun?

Ternyata, pengerjaan sirkuit sangat cepat. Hanya dalam waktu tiga bulan (bahkan kurang), sirkuit Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) selesai dibangun. Pihak Jakpro dan Formula E seolah mampu menjawab keraguan publik tersebut.

Beda Perlakuan MotoGP dan Formula E

MotoGP di Sirkuit Mandalika (Detik)

Hal lain yang disorot dari penyelenggaraan Formula E ini tentu saja dukungan dari pemerintah. Berbeda dengan penyelenggaraan MotoGP di Mandalika, tidak ada satupun sponsor dari BUMN.

Ketua Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Sahroni sempat mengungkapkan kekecewaannya atas absennya BUMN sebagai sponsor. Bahkan untuk masalah listrik, Sahroni mengungkapkan bahwa pihaknya membayar penuh, meskipun sempat ditawari pemotongan harga.

Alasannya pun bermacam-macam. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan sudah banyak event yang harus disponsori seperti G20. Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati menyebutkan bahwa model bisnis Formula E (yang merupakan mobil listrik) tidak sesuai dengan Pertamina.

Sebenarnya alasan-alasan tersebut masih masuk akal. Pemerintah memang terlihat seperti sedang mengalami masalah keuangan, sehingga harus pandai berhemat. Di sisi lain, Pertamina memang belum memiliki produk yang bisa digunakan untuk mobil listrik.

Hanya saja, memang cukup disayangkan jika BUMN yang bisa mewakili negara malah absen di ajang sebesar Formula E yang diliput oleh ratusan media dari luar negeri. Sebagai gantinya, ada 31 sponsor swasta seperti MS Glow yang masuk.

Jadi Komoditas Politik Banyak Pihak

Anies Baswedan (Kiri) dan Ahmad Sahroni (Detik)

Setelah melalui berbagai hal, akhirnya Formula E di Jakarta pun berhasil digelar pada hari Sabtu, 4 Juni 2022. Banyak yang menganggap panitia telah sukses menggelar ajang tersebut dan ternyata antusiasme publik pun cukup besar.

Menariknya, ada banyak sekali orang partai yang ikut hadir dalam acara tersebut. Kalau mau berprasangka buruk, mereka seolah ingin “memanfaatkan” kesuksesan Formula E untuk mendapatkan semacam exposure dan lebih dikenal oleh masyarakat.

Jelas, ini menjadi portofolio yang bagus bagi Anies Baswedan jika benar-benar ingin maju menjadi calon presiden (capres) di 2024. Selain itu, Ahmad Sahroni yang juga merupakan kader Partai Nasdem juga tampaknya menjadi semakin populer.

Lantas, bagaimana tanggapan dari pihak PSI yang selama ini paling kencang menolak Formula E? Giring mengatakan bahwa mungkin Formula E tidak akan terlaksana jika kakinya tidak masuk ke dalam lumpur. Menurutnya, itu menjadi motivasi bagi panitia.

Tidak hanya itu, ia juga menolak untuk menyebut Formula E di Jakarta sukses jika tidak ada parameter yang pasti dari sisi ekonomi. MotoGP memang berhasil menyumbang triliunan rupiah menurut klaim Sandiaga Uno, sehingga wajar Formula E diharapkan mampu meraih keuntungan seperti itu.

Kader PSI yang lain, Muhammad Guntur Romli, melalui akun Twitter-nya mengatakan bahwa Formula E (dan pembangunan JIS) adalah upaya Anies untuk menutupi kegagalannya dalam mengurus Jakarta.

Bahkan, setelah acaranya selesai, keriuhan politisnya masih lebih ramai daripada keriuhan acaranya sendiri.

Penutup

Komedian sekaligus sutradara Ernest Prakasa menyebutkan kalau wajar jika brand tidak mau mensponsori Formula E karena ajang tersebut kalah tenar dibandingkan MotoGP. Bahkan, ia menyebutkan siapa yang mengikuti Formula E selain pihak panitia.

Meskipun terkesan nyinyir, sebenarnya pernyataan Ernest memang ada benarnya. Ajang Formula E baru dimulai tahun 2014, berbeda dengan MotoGP yang sudah dihelat sejak tahun 1949 atau Formula 1 yang digelar sejak tahun 1950.

Hanya saja, menurut Penulis justru ketidakpopuleran tersebut jadi motivasi untuk menyelenggarakannya agar bisa menjadi populer. Dengan diadakannya Formula E tahun ini, masyarakat pun jadi tahu banyak tentang ajang ini.

Apalagi, Formula E memiliki kampanye untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik (terlepas dari sisi bisnis juga tentunya) yang akan menggantikan kendaraan berbahan bakar fosil di masa depan.

Oleh karena itu, Penulis yang memang dasarnya penggemar F1 pun mendukung pengadaan Formula E, sama seperti ketika mendukung ajang MotoGP di Sirkuit Mandalika. Negara kita negara besar, harus mampu menyelenggarakan event internasional seperti itu.

Memang Penulis sedikit merasa risih dengan kencangnya nuansa politis di penyelenggaraan Formula E. Penulis ingin menikmati ajang ini sebagai penggemar olahraga balap tanpa embel-embel apapun.

Namun, Penulis menganggap kalau kita tak akan pernah bisa terlepas dari hal tersebut. Setiap ada kesempatan untuk menaikkan elektabilitas, pasti akan diambil oleh para politikus. Jadi, Penulis pun harus terbiasa dengan hal tersebut.


Lawang, 13 Juni 2022, terinspirasi setelah mengikuti pelaksanaan Formula E dari awal hingga akhir, lengkap dengan segala keriuhannya.

Foto: Formula E

Sumber Artikel:

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Politik & Negara

Standar Ganda ala Barat

Published

on

By

Publik tengah dibuat khawatir dengan penyerangan Rusia ke Ukraina. Bahkan, tak sedikit yang berpendapat kalau konflik ini dapat memicu Perang Dunia Ketiga dengan mengandalkan senjata nuklir yang mematikan.

Dunia pun langsung merespon hal ini dengan mengecam serangan Rusia tersebut. Mayoritas negara, terutama negara barat, membela Ukraina dengan cara memberikan berbagai jenis sanksi kepada Rusia. Public figure juga ramai-ramai menyuarakan perdamaian.

Menurut Penulis, melakukan invasi ke wilayah berdaulat dengan alasan apa pun memang tidak bisa dibenarkan. Hanya saja, Penulis merasa geram dengan standar ganda yang ditunjukkan oleh pihak barat.

Kenapa Hanya Rusia yang Dikecam?

Presiden Rusia, Vladimir Putin (Reuters)

Semua pihak yang memiliki afiliasi dengan barat mengutuk serangan Rusia ke Ukraina, termasuk ke Vladimir Putin selaku Presiden Rusia. Pemerintah, Hollywood, public figure, badan olahraga, beramai-ramai mengecam perang yang tengah terjadi ini.

Oke, itu adalah hal yang bagus karena mayoritas dari kita jelas lebih memilih hidup damai tanpa perasaan takut rumah kita akan dihujani rudal. Peperangan adalah hal yang sebisa mungkin dihindari.

Namun, ke mana mereka semua ketika peperangan antara Israel dan Palestina terus bergejolak? Ke mana mereka semua ketika banyak nyawa-nyawa tak berdosa di sana yang harus merenggang nyawa?

Ke mana mereka semua ketika Amerika Serikat melakukan invasi ke Afganistan dan Irak dengan alasan negara-negara tersebut memiliki senjata pemusnah massal yang hingga kini tidak terbukti?

Dua contoh di atas hanya sedikit contoh dari betapa bermuka duanya politik dunia barat. Selama menguntungkan bagi mereka, perang tidak masalah. Yang jadi masalah kalau perang tersebut sampai mengganggu kepentingan mereka.

Semua Terkena Imbasnya

Roman Abramovic (The Times)

Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina bahkan merembet ke banyak hal, termasuk sepak bola dan Formula 1. Dampak yang terasa tidak hanya dirasakan oleh Rusia, tapi juga orang-orang yang berasal dari sana.

Roman Abramovic yang merupakan owner klub Chelsea bahkan langsung menjual klub kesayangannya tersebut. Padahal kita tahu, seberapa besar kontribusinya terhadap klub dan passion-nya untuk sepak bola. Jarang ada owner bola yang begitu peduli dengan klubnya.

Di ajang Formula 1, pembalap Haas Nikita Mazepin langsung diputus kontraknya. Meskipun ia sering menjadi ejekan karena bisa masuk ke ajang ini lewat bantuan “orang dalam”, perlakuan ini dianggap tidak adil.

Hanya karena mereka orang Rusia, mereka harus menelan pil pahit akibat sanksi yang diberikan oleh negara barat. Padahal, mereka belum tentu mendukung penyerangan yang dilakukan oleh Rusia.

Kenapa sanksi yang serupa tidak pernah diberikan kepada orang-orang yang berasal dari Amerika Serikat atau Israel yang sama-sama melakukan invasi ke negara lain? Atau memang dunia ini sudah berada di genggaman mereka sehingga bisa berbuat apa saja?

Peran Media dan Perlawanan Publik di Media Sosial

“Whoever controls the media, controls the mind”

Jim Morrison

Quote di atas sangat terkenal, di mana pihak yang bisa menguasai dunia akan bisa menguasai pikiran. Logikanya sederhana, publik mengetahui informasi dari media massa, sehingga opini mereka bisa digiring ke arah tertentu.

Media, termasuk media sosial, menjadi “senjata” yang ampuh untuk membuat propaganda tertentu yang menguntungkan pihak tertentu. Maka dari itu, tak heran jika berita-berita isinya kebanyakan menyudutkan Rusia. Setiap hari, selalu ada saja berita tentang konflik tersebut.

Akan tetapi, kemunculan media sosial juga bisa menjadi media alternatif sehingga publik bisa mendapatkan sudut pandang lain dari berita yang diedarkan media barat. Mereka pun tidak menelan bulat-bulat apa yang diberikan oleh barat.

Oleh karena itu, opini yang beredar di media sosial pun beraneka macam. Tidak hanya menyuarakan perdamaian, mereka (termasuk Penulis melalui tulisan ini) mempertanyakan ke mana semua pihak ini ketika terjadi konflik di daerah lain.

Bahkan di akun Instagram @bundesliga, mereka sampai menghapus komentar yang mempertanyakan hal ini. Untungnya, ada pihak yang sudah menyalin komentar tersebut dan kembali memostingnya.

What about other countries being invaded before and recently? Their life does not matter? Vietnam, Syria, Iraq, Libya, Yemen, Afghanistan and Palestine etc… Majority of this country invaded by Western Powers and some ethnic cleansing. Their life does not matter because of their skin color or religion? Yes what is happening in Ukraine is wrong. But i was told there’s no room for politics in sports. Sadly today the western media and football organizations are being so hypocrite. #alllifematters

Penutup

Perdamaian adalah hal yang diidamkan oleh mayoritas masyarakat yang tinggal di bumi. Sebisa mungkin, peperangan yang akan membunuh insan-insan tak bersalah dihindari, jangan sampai kiamat terjadi lebih cepat karena serangan nuklir yang mematikan.

Penulis dengan tegas tidak mendukung serangan Rusia ke Ukraina. Namun, Penulis merasa muak dengan standar ganda yang ditunjukkan oleh negara barat. Media pun sudah dikendalikan sedemikian rupa untuk menggiring opini tertentu.

Olahraga yang katanya bebas dari politik nyatanya tetap terpengaruh. Para penggemar banyak menghujat di kolom komentar media sosial, mencibir standar ganda yang mereka tunjukkan secara nyata.

Semoga saja konflik Rusia-Ukraina segera berakhir dan kedua belah pihak menemukan win-win solution. Semoga dengan adanya konflik ini, kita jadi menyadari betapa memuakkannya standar ganda yang ditunjukkan oleh pihak barat.


Lawang, 6 Maret 2022, terinspirasi dengan standar ganda yang ditunjukkan oleh barat.

Foto: Brown University

Continue Reading

Politik & Negara

Cancel Culture untuk Para Koruptor

Published

on

By

Belakangan ini, isu cancel culture kerap terdengar dan muncul di linimasa media sosial. Penyebabnya, ada beberapa public figure yang melakukan sebuah perbuatan tidak terpuji dan mereka dianggap layak untuk mendapatkan pengucilan dari masyarakat.

Tentu cancel culture mendapatkan pro-kontra di antara masyarakat. Yang pro mengatakan hal tersebut perlu dilakukan untuk menimbulkan efek jera dan tidak akan dilakukan oleh pihak lain. Yang kontra menyebutkan kalau semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua.

Penulis sendiri belum bisa memutuskan lebih condong ke arah yang mana. Akan tetapi, Penulis sangat menyetujui jika cancel culture ini diterapkan kepada para koruptor yang sudah merugikan negara demi nafsunya semata.

Apa Itu Cancel Culture?

Dilansir dari Merriam-Webster, cancel culture adalah:

“The practice or tendency of engaging in mass canceling as a way of expressing disapproval and exerting social pressure.”

“Praktik atau kecenderungan terlibat dalam pembatalan massal sebagai cara untuk mengungkapkan ketidaksetujuan dan memberikan tekanan sosial.”

Contoh mudah dari penerapan cancel culture adalah melalui kasus Saiful Jamil setelah ia keluar penjara. Banyak masyarakat yang melayangkan protes dan memboikot saluran televisi yang membuat acara khusus untuknya.

Dari beberapa berita yang Penulis baca, intinya beberapa masyarakat tersebut menganggap kejahatan seksual yang dilakukan olehnya tidak termaafkan dan tidak layak untuk memiliki acara sendiri setelah bebas.

Hal ini kerap dianggap mematikan rezeki orang, tetapi ada juga yang menganggap bahwa itu adalah konsekuensi dari perbuatan buruknya di masa lalu. Perkembangan kasus ini sendiri tidak Penulis ketahui karena memang tidak terlalu tertarik.

Cancel Culture untuk Para Koruptor

(Sebelumnya Penulis minta maaf jika ternyata pendapat di bawah ini sudah diterapkan oleh hukum negara kita. Penulis tidak bisa menemukan data pendukung yang menyebutkan jika pendapat ini sudah diterapkan.)

Anggap saja cancel culture sah untuk dilakukan, Penulis sangat berharap jika cancel culture juga bisa diterapkan untuk para koruptor. Dengan kata lain, semua hak politiknya akan dicabut seumur hidup.

Misal seorang bupati terlibat dalam kasus korupsi, artinya seumur hidup dia tidak akan boleh lagi mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah di mana pun dan dalam tingkat apapun. Dia juga tidak boleh berafiliasi dengan partai politik mana pun. Menjadi anggota dewan pun tidak boleh.

Anggota dewan yang terlibat kasus suap pun tidak boleh mencalonkan diri untuk kembali setelah menyelesaikan masa tahanannya (yang seringnya sangat singkat). Mau DPR hingga DPRD, ia tidak boleh lagi menjadi perwakilan rakyat dari fraksi partai mana pun.

Sayangnya, setahu Penulis hal tersebut tidak pernah menjadi kenyataan. Penulis pernah membaca di suatu media kalau banyak calon kepala daerah yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi.

Artinya, seorang koruptor tetap memiliki hak politiknya dan boleh berpolitik. Para mantan koruptor ini pun kembali punya “peluang” untuk mengulangi kesalahan yang sama.

Karena itulah, Penulis menginginkan adanya penerapan cancel culture bagi para koruptor dengan cara dicabut hak politiknya seumur hidup. Mau dibilang menghalangi rezeki orang ya biar, mong mereka juga sudah duluan menghalangi rezeki orang lain.

Penutup

Meskipun terdengar bagus dan bisa menimbulkan efek jera, Penulis ragu jika cancel culture untuk koruptor ini bisa diterapkan di Indonesia. Kok menambah berat hukuman mereka, berita terbaru malah menyebutkan remisi untuk mereka akan semakin mudah.

Entah bagaimana cara mengatasi permasalahan korupsi bangsa ini. Rasanya meskipun yang menjadi presiden adalah Naruto Uzumaki sekalipun, sulit untuk memberantas korupsi dari akarnya.

Akan tetapi, semoga saja pada akhirnya kita akan memiliki pemerintah yang berani tegas menangani masalah korupsi dan tercipta peraturan yang akan mencabut semua hak politik koruptor seumur hidup.


Lawang, 1 November 2021, terinspirasi setelah merasa kalau cancel culture bisa menjadi hukuman yang cocok untuk para koruptor

Foto: Radiowest – KUER

Continue Reading

Politik & Negara

Berburu Pembuat “Mural” yang Seharusnya Dilakukan

Published

on

By

Beberapa waktu lalu, sempat heboh sebuah berita yang mengabarkan bahwa pihak kepolisian sendang memburu pembuat mural yang menggambarkan sosok Jokowi dengan disertai tulisan 404: Not Found.

Sontak hal ini menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat. Kebanyakan menganggap bahwa hal tersebut menunjukkan kalau pemerintah anti kritik dan “takut” dengan mural.

Sebelumnya, ada juga mural bertulisan “Tuhan aku lapar” dan “Wabah sesungguhnya adalah lapar” yang akhirnya dihapuskan oleh pihak kepolisian, meskipun alasannya adalah permintaan dari warga.

Begitu cepatnya reaksi kepolisian terhadap mural jalanan yang mengekspresikan pendapat menjadi berbanding terbalik dengan lambatnya reaksi pihak yang berwajib terhadap “mural” yang sebenarnya lebih berbahaya.

Mural di Alam Indonesia

Jika biasanya mural menggunakan tembok sebagai media, maka “mural” yang satu ini menggunakan bentang alam Indonesia. Jika mural biasanya hanya berukuran meter, “mural” yang satu ini butuh berhektar-hektar tanah.

“Mural” yang dimaksud adalah hutan-hutan gundul yang dilakukan secara ilegal oleh perusahaan. Illegal logging yang dilakukan meninggalkan semacam “karya seni” di mana bekas hutan membentuk semacam pola yang, ironinya, indah.

Penulis mendapatkan ide artikel ini dari sebuah pos milik Greenpeace Indonesia. Pembaca bisa melihatnya di bawah ini:

Daripada berburu orang yang menyuarakan kritik, mengapa tidak berburu para perusak hutan Indonesia? Dampak negatif yang dihasilkan jauh lebih besar dari sekadar mural di tembok yang mungkin bagi sebagian orang justru memperindah lingkungan.

Para pelakunya seolah tak tersentuh hukum dan bebas beroperasi selama bertahun-tahun. Apakah karena mereka membayarkan semacam “upeti” kepada yang berwajib? Rasanya ini sudah menjadi semacam rahasia umum.

Faktanya, data menunjukkan bahwa kerusakan hutan di Indonesia berada di taraf yang cukup mengkhawatirkan.

Data Kerusakan Hutan di Indonesia

Dilansir dari data yang dilaporkan oleh WRI Indonesia pada tahun 2020, kerusakan hutan di Indonesia menempati posisi keempat di dunia setelah Brazil, Kongo, dan Bolivia.

Kita berhasil mencatatkan “prestasi dengan turun satu peringkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, data menunjukkan bahwa sejak tahun 2017, kerusakan hutan di Indonesia mengalami penurunan yang cukup drastis.

Indonesia tropical primary forest loss 2020
Data Diambil dari WRI Indonesia

Salah satu penyebab penurunan ini adalah kebakaran hutan dan gambut skala besar yang terjadi pada tahun 2015 silam. Semenjak bencana tersebut, ada pemantauan dan pencegahan kebakaran hutan secara ketat dari Pemerintah Indonesia.

Untuk sementara waktu, penerbitan izin baru untuk perkebunan kelapa sawit dihentikan oleh pemerintah. Moratoium izin perkebunan kelapa sawit juga diberlakukan, meskipun akan berakhir pada tahun 2021 ini. Apakah akan diperpanjang atau tidak, belum ada informasinya.

Berdasarkan data WRI di atas, kerusakan hutan di Indonesia selama 4 tahun terakhir berkisar di angka 200 hingga 400 ribu hektar per tahunnya. Sebagai perbandingan, ada beberapa data kerusakan hutan Indonesia alternatif:

  • World Bank: Kerusakah hutan antara 700 ribu hingga 1.2 juta hektar per tahun
  • Food and Agriculture Organization (FAO): Kerusakan hutan mencapai 1.315.000 hektar yang setara berkurangnya 1% area hutan setiap tahunnya.
  • Greenpeace: 3.8 juta hektar per tahun, di mana mayoritas disebabkan oleh penebangan liar

Mana data yang benar? Entahlah, tidak ada yang tahun secara pasti. Yang jelas., kerusakan hutan di Indonesia benar-benar terjadi dan pelakunya masih melenggang dengan bebas, mungkin dengan tumpukan uang.

Salah Prioritas Ala Pemerintah

Berhubung yang membuat pos adalah Greenpeace, wajar jika yang disorot adalah masalah kerusakan hutan. Viralnya pemburuan pembuat mural mereka jadikan kesempatan untuk menyadarkan masyarakat mengenai tingginya kerusakan hutan di Indonesia.

Di mata Penulis, contoh dari Greenpeace tersebut menjadi salah satu indikator kalau pemerintah kita kerap salah menentukan prioritas mereka. Yang sepele diseriusin, yang serius disepelekan.

Pembuat mural bernada kritik yang sepele diburu, tapi pembuat “mural” berhektar-hektar dilepas begitu saja. Yang mencuri karena lapar dihukum panjang, yang korupsi demi nafsu duniawi diberi potongan masa tahanan.

Di saat butuh kekuatan untuk memberantas korupsi, KPK malah terkesan dilemahkan. Di saat butuh kesigapan pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19, pemerintah malah terkesan sibuk dengan istilah yang kerap berubah-ubah.

Semoga saja, ke depannya pemerintah bisa lebih bijak dalam menentukan prioritas mereka. Kami ingin ada perubahan dalam tubuh pemerintah di mana yang jelas-jelas bersalah mendapatkan hukuman yang setimpal.


Lawang, 23 Agustus 2021, terinspirasi dari pos Instagram Greenpeace Indonesia

Foto: Greenpeace Australia Pacific

Sumber Artikel:

Continue Reading

Fanandi's Choice

Copyright © 2021 Whathefan