Meskipun bukan keturunan langsung dari Napoleon I (karena Napoleon II meninggal di usia muda), Napoleon III merupakan keponakan langsungnya. Ia merupakan anak dari Louis Bonaparte, adik Napoleon I yang pernah menjadi raja Belanda.

Napoleon III pertama kali menjadi presiden pada periode 1848-1852. Saat itu, Prancis baru saja melakukan reformasi (lagi) dengan menggulingkan raja terakhir Prancis, Louis Philippe I. Naas, Napoleon III justru membangkitkan lagi kekaisaran Prancis seperti zaman pamannya dulu.

Trending

Kepingan Puzzle Terakhir untuk Messi, Telah Lengkap

Napoleon III Sebelum Menjadi Presiden Prancis

Pada tahun 1808, Charles-Louis Napoléon Bonaparte lahir dari pasangan Louis Bonaparte dan Hortense de Beauharnis, yang merupakan merupakan anak tgiri Napoleon I alias anak dari Josephine dari pernikahan sebelumnya.

(Fun fact: Tanggal lahir Napoleon III sama dengan Penulis, yakni 20 April)

Ketika semua keluarga Bonaparte diasingkan setelah lengsernya Napoleon I, ia pun harus berpindah-pindah tempat tinggal hingga akhirnya lebih banyak menetap di Swiss. Semasa remaja hingga beranjak dewasa, Napoleon III menyadari kalau simpatisan Bonaparte di Prancis ternyata masih cukup besar.

Hal tersebut memotivasi Napoleon III untuk melakukan kudeta pada tahun 1836 terhadap raja yang saat itu sedang berkuasa, Louis-Philippe. Sayangnya, kudeta tersebut gagal total dan ia pun melarikan diri kembali ke Swiss.

Kegagalan kudeta tidak mematahkan semangatnya untuk menjadi pemimpin Prancis. Pada tahun 1840, ketika ia hidup di London, Napoleon III merencanakan untuk melakukan kudeta kedua. Sekali lagi, kudeta tersebut gagal total dan membuatnya dipenjara seumur hidup.

Pada tahun 1848, Prancis kembali mengalami revolusi yang membuat Raja Louis Phillippe turun tahta. Napoleon III, yang sebelumnya berhasil kabur dari penjara dan kembali ke Inggris, mengambil kesempatan tersebut untuk kembali ke Prancis.

Napoleon III Sebagai Presiden Prancis

Setelah revolusi tersebut, diadakanlah pemilu untuk memilih presiden, di mana Napoleon III mencalonkan diri dan berhasil menang dengan jumlah suara yang mencapai 74,2%. Setelah puluhan tahun berlalu, seorang Bonaparte kembali menjadi pemimpin Prancis.

Napoleon III mulai menjabat sebagai presiden Prancis pada tahun 1848. Pada saat itu, masa jabatan presiden hanya empat tahun dan tidak boleh mencalonkan lagi untuk kedua kalinya.

Ketika mengajukan amandemen ke Majelis Nasional agar ia bisa mencalonkan diri lagi, ternyata suara yang dibutuhkan kurang, sehingga upayanya gagal. Itulah alasan mengapa Napoleon III merebut kekuasaan secara paksa dengan melakukan kudeta ke Majelis Nasional.

Napoleon III juga melakukan pemungutan suara untuk mengetahui pendapat publik tentang kudeta yang ia lakukan kepada Majelis Nasional, di mana ada banyak manipulasi dan ancaman agar publik banyak yang menyetujuinya.

Berbekal hal tersebut, Napoleon III pun mengubah konstitusi untuk memuluskan langkahnya tetap menjadi penguasa Prancis. Tidak main-main, ia membuat peraturan di mana presiden dapat menjabat selama 10 tahun tanpa batas waktu. Untuk memuluskan langkah-langkahnya, ia juga kerap menangkap para oposisinya.

Ternyata, menjadi presiden dengan jangka waktu panjang tidak memuaskan Napoleon III. Pada tahun 1952, ia menobatkan dirinya sendiri menjadi kaisar Prancis. Referendum diadakan, di mana 97% suara mendukung kekaisaran Napoleon III.

Napoleon III Sebagai Kaisar Prancis

Meskipun menghabiskan oposisinya, ada banyak hal positif yang berhasil Napoleon III raih selama ia menjadi kaisar. Salah satu yang paling terasa hingga saat ini adalah ia memutuskan untuk melakukan rekonstruksi besar-besaran terhadap Paris yang saat itu sangat kumuh.

Selain itu, Napoleon III juga berhasil melakukan modernisasi perekonomian Prancis, memperluas jaringan kereta, dan memperluas wilayah kolonial Prancis di luar benua Eropa. Ia juga menjalin kerja sama dengan negara-negara Eropa lainnya untuk memperkuat perekonomian negaranya.

Napoleon III juga banyak membuat kebijakan yang terkesan pro rakyat, seperti memberikan para pekerja untuk mogok dan berorganisasi. Yang lebih menarik adalah bagaimana ia memberikan hak agar kaum perempuan bisa kuliah di universitas-universitas Prancis.

Dari sisi militer, walaupun tak sedahsyat pamannya, Napoleon III juga mencatatkan beberapa upaya untuk membuat pengaruh Prancis menjadi kuat lagi, seperti ketika Prancis bersekutu dengan Inggris dalam melawan Rusi di Perang Krimea (1853-1856).

Masa kekaisaran Napoleon III harus berakhir ketika perang antara Prancis dan Prussia berlangsung. Prussia, yang dipimpin oleh Otto von Bismarck, berhasil menang dengan cepat dan telak. Setelah tak lagi menjadi kaisar, Napoleon III diasingkan sama seperti Napoleon I, dan meninggal dunia tiga tahun kemudian.

Penutup

Mungkin karena menyandang nama besar Napoleon, Napoleon III merasa bahwa dirinya bisa sehebat pamannya tersebut. Mindset tersebut yang membuatnya memutuskan untuk membuat Kekaisaran Prancis Jilid II. Menariknya, ia menjadi kaisar lebih lama dari Napoleon I.

Jika ditotal dengan masa jabatannya ketika menjadi presiden, Napoleon III memimpin Prancis selama 22 tahun lamanya. Sebagai perbandingan, masa jabatan Napoleon I menjadi kaisar hanya setengahnya saja (walau begitu, Napoleon berhasil menguasai setengah Eropa).

Namun, tak ada yang abadi, apalagi cuma sekadar kekuasaan yang direbut paksa dengan berbagai pembenaran. Kekalahan atas Prussia di bawah komando Otto von Bismarck menghabiskan kekaisarannya dan juga dinasti Bonaparte di kursi kekuasaan Prancis.

Prancis sendiri akhirnya kembali menjadi negara demokrasi yang dipimpin oleh seorang presiden hingga saat ini. Walaupun begitu, pengaruh dua kekaisaran Napoleon yang berlangsung ratusan tahun lalu masih terasa hingga saat ini.

Lawang, 7 Juni 2024, terinspirasi setelah banyak menonton video seputar Napoleon III

Sumber Artikel:

• Napoleon III: The Forgotten Bonaparte – YouTube
• The Other Napoleon | The Life & Times of Napoleon III – YouTube
• In The Shadow of Napoleon – The 2nd French Empire Before 1870 I GLORY & DEFEAT – YouTube
• Napoleon III – Wikipedia
• List of heads of state of France – Wikipedia

The post Napoleon III: “Gak Bisa Jadi Presiden Lagi? Ya, Tinggal Ubah Aturannya!” appeared first on Whathefan!.

Penyebab Pandji marah-marah adalah karena menurut kedua pembawa acara siniar tersebut, Arie Putra dan Budi Adiputro, dinasti politik yang akhir-akhir ini sedang menjadi sorotan di Indonesia bukan sesuatu yang salah dan sah-sah saja.

Ada banyak argumen yang mereka bertiga keluarkan selama membahas permasalahan tersebut, yang akan coba Penulis bahas lebih detail di bawah ini. Yang jelas, muncul satu pertanyaan yang muncul di benak Penulis: jadi dinasti politik itu boleh atau tidak?

Trending

Siapa yang Akhirnya Menang?

Memahami Apa Itu Dinasti Politik

Sebelum membahas mengenai boleh tidaknya, ada baiknya kita memahami dulu apa itu dinasti politik. Melansir dari sebuah jurnal yang ditulis oleh R. Mendoza pada tahun 2013, dinasti politik adalah:

“Dinasti politik” mengacu pada situasi di mana anggota keluarga yang sama menduduki posisi terpilih secara berurutan untuk posisi yang sama, atau secara bersamaan di posisi yang berbeda.

Kalau mau melansir Wikipedia, dinasti politik adalah sebuah keluarga yang memiliki banyak anggota yang terlibat dalam politik – khususnya politik elektoral. Dari dua definisi ini, rasanya kita sudah mendapatkan gambaran apa itu dinasti politik.

Dinasti politik di sini mengacu kepada sistem negara demokrasi, bukan kerajaan. Kalau sistem negaranya monarki, ya jelas yang memimpin negara tersebut adalah dinasti keluarga tertentu. Dinasti politik di sini adalah menempatkan keluarga di kursi pemerintahan melalui proses pemilu.

Di Amerika Serikat yang sering dianggap kiblat demokrasi, ada beberapa contoh dinasti politik. Mungkin yang paling terkenal adalah keluarga Bush, di mana George W. Bush yang menjadi presiden di tahun 2001-2009 merupakan anak dari George H. W. Bush yang menjadi presiden pada tahun 1989-1993.

Kalau di negara tetangga, Singapura, mereka terkenal karena selama bertahun-tahun dipegang oleh dinasti Lee, mulai dari Lee Kuan Yew hingga Lee Hsien Loong. Lantas, bagaimana dinasti politik di Indonesia?

Ramai Dibahas karena Keluarga Jokowi

Dinasti politik sejatinya bukan hal baru di Indonesia, tapi memang akhir-akhir ini disorot karena manuver-manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), terutama bagaimana anaknya, Gibran Rakabuming Raka, berhasil menjadi wakil presiden (wapres) terpilih untuk periode 2024-2029.

Sempat mereda setelah pemilu presiden (pilpres) berakhir, isu tersebut kembali mencuat ketika Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan yang mengubah penghitungan batas usia calon kepala daerah (cakada) pada Pilkada serentak 2024 mendatang.

Perubahan tersebut adalah ditambahkannya kalimat “terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih,” sehingga cakada boleh berusia di bawah 30 tahun, selama jika ia telah berusia 30 tahun ketika tanggal pelantikan.

Nah, keputusan tersebut dianggap banyak pihak dibuat untuk memuluskan jalan anak Jokowi lainnya, Kaesang Pangarep, untuk maju di pemilihan kepala daerah (pilkada) Jakarta. Pasalnya, ketika pilkada serentak diadakan pada tanggal 27 November 2024, Kaesang masih berusia 29 tahun.

Namun, kita masih harus menunggu apakah Kaesang benar-benar akan maju atau tidak. Jika Kaesang benar-benar maju, maka dugaan publik kalau perubahan peraturan tersebut memang digunakan untuk memberi karpet merah untuk Kaesang.

Dinasti Politik di Indonesia Kerap Terganjal Kasus Korupsi

Sebelum “drama” dinasti politik keluarga Jokowi ini, sebenarnya sudah ada banyak dinasti politik di Indonesia. Kalau ditingkat politik, mungkin yang besar adalah Sukarno-Megawati Sukarnoputri-Puan Maharani. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga bisa menjadi contoh yang lain.

Namun, bagi sebagian orang, apa yang membuat dinasti politik Jokowi terasa paling “jahat” adalah karena adanya peraturan yang diubah melalui tangan Mahkamah Konstitusi (MK), yang kebetulan ketuanya waktu membuat putusan tersebut adalah saudara iparnya sendiri.

Kalau mau memperbesar scope, ada banyak dinasti politik di daerah-daerah yang skalanya lebih kecil dari milik Jokowi. Masalahnya, mayoritas dari dinasti politik tersebut menghasilkan banyak sekali permasalahan di daerah masing-masing.

Contoh paling terkenal mungkin Dinasti Atut di Banten, di mana mantan gubernur Ratu Atut Chosiyah menempatkan kerabatnya di kursi pemerintahan Banten. Ratu Atut sendiri akhirnya terseret kasus korupsi yang membuatnya dipenjara.

Beberapa contoh lain adalah dinasti di Kutai Kertanegara, Cimahi, Fuad di Bangkalan, Klaten, Banyuasin, dan masih banyak lagi. Sama seperti Dinasti atut, semua contoh yang Penulis sebutkan juga tersandung berbagai masalah terutama korupsi.

Hal inilah yang disinggung oleh Pandji dalam siniar Total Politik. Ketika ada orang yang berusaha membangun dinasti, ada kecenderungan kalau ia sedang berusaha menutupi kejahatannya. Kalau sampai orang lain terpilih, maka kejahatan tersebut bisa jadi terbongkar.

Pandji memang tidak secara gamblang kalau ada yang berusaha ditutup-tutupi oleh Jokowi, sehingga menempatkan putra sulungnya menjadi wapres. Namun, sebagian netizen sudah berasumsi demikian jika melihat contoh-contoh yang lalu.

Melihat Dinasti Politik dari Dua Sisi

Indikasi dinasti politik Jokowi membuat Pandji merasa khawatir kalau ini akan membuat dinasti-dinasti yang ada di daerah akan semakin subur karena pusatnya saja memberi contoh demikian. Lantas, kita kembali ke pertanyaan awal: dinasti politik itu boleh atau tidak?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Penulis akan mencoba membahas dari kedua sisi, yakni pro dan kontra. Untuk yang pro dinasti, alasannya adalah semua warga negara memiliki hak politik yang sama. Tidak mungkin hanya karena anak seseorang, lantas ia kehilangan hak untuk menjadi bagian dari pemerintahan.

Selain itu, meskipun ia anak atau saudara seseorang, yang tetap menentukan terpilih atau tidaknya adalah rakyat, sehingga ya sah-sah saja untuk maju. Penulis tidak paham apa yang dimaksud dengan Asian value yang disebutkan oleh pembawa acara siniar Total Politic, jadi Penulis tidak akan membahas tersebut.

Untuk yang kontra, seperti yang sudah Penulis singgung di atas, ada kekhawatiran penyalahgunaan kekuasaan seperti yang sudah-sudah. Dengan memiliki banyak anggota keluarga di kapal yang sama, mereka bisa mengendalikan banyak hal semau mereka.

Tidak hanya itu, dinasti politik di Indonesia juga tumbuh subur karena mayoritas pemilih kita tidak memilih berdasarkan gagasan calonnya, melainkan kenal atau tidaknya. Embel-embel anak presiden akan lebih mudah diingat dibandingkan sosok intelektual yang tidak dikenal masyarakat luas.

Hal tersebutlah yang membuat dinasti politik di Indonesia bisa bertahan. Meskipun ayah atau kakaknya pernah terjerat kasus, anak atau adiknya bisa tetap terpilih di pemilu berikutnya. Ini yang membuat banyak orang berpendapat kalau dinasti politik tidak cocok untuk di Indonesia.

Tidak hanya karena demografi pemilih, dinasti politik juga berpotensi melakukan kecurangan untuk melanggengkan dinastinya. Sebagai incumbent, pasti ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa keluarganya sendiri yang akan terpilih di pemilu.

Dinasti Politik Tanpa Jeda

Salah satu indikasi dinasti politik yang paling dikhawatirkan adalah bagaimana mereka bisa berkuasa tanpa jeda. Setelah suami, istrinya. Setelah istri, anaknya. Setelah anaknya, menantunya. Begitu seterusnya.

Sukarno ke Megawati ada jarak puluhan tahun, sehingga tidak masuk kriteria di atas. Di antara kedua presiden tersebut, ada tiga presiden lainnya yang sempat memimpin negara kita. Antara Theodore Roosevelt (1901–1909) dan Franklin D. Roosevelt (1933–1945) yang hanya sebatas kerabat pun jaraknya cukup jauh.

Seandainya Jokowi tidak terburu-buru dan baru memajukan Gibran di tahun 2029 (sehingga tidak perlu mengubah undang-undang yang ada melalui MK), mungkin permasalahan dinasti politik ini tidak akan seramai sekarang.

Apalagi, tak ada jeda antara masa berkuasa Jokowi sebagai presiden dan Gibran sebagai wapres Prabowo, sehingga kesan dinasti politik semakin kental. Belum lagi saat ini ada banyak keluarga dan orang dekatnya yang akan ikut terjun ke dunia politik.

Bagi yang pro-Jokowi, mereka mungkin akan berpendapat bahwa mereka puas dengan apa yang telah Jokowi lakukan selama ini, sehingga wajar jika mereka memilih anaknya yang akan meneruskan kinerja bagus bapaknya.

Selain itu, pasangan Prabowo-Gibran juga dipilih oleh 58% masyarakat Indonesia, yang artinya mereka tidak keberatan jika anak presiden akan menggantikan peran bapaknya, walau masih dalam kapasitas sebatas wapres. Sekali lagi, bagi mereka suara rakyat yang menentukan.

Penutup

Di serial Naruto, dinasti politik di desa Konoha tempat Naruto tinggal sudah menjadi hal yang biasa. Naruto yang merupakan Hokage ke-7 merupakan anak dari Hokage ke-4. Namun, karena ini cerita fiksi, tentu para pemimpin tersebut digambarkan sesempurna mungkin.

Di dunia nyata, rasanya sulit sekali membayangkan kalau dinasti politik akan sesempurna di serial Naruto. Kasus Ratu Atut dan banyak lagi lainnya menjadi bukti kalau dinasti politik di Indonesia hanya digunakan untuk memperkuat kekuasaan sekaligus menutupi kejahatan yang telah dibuat.

Sejauh ini, dinasti politik Jokowi belum terbukti secara hukum melakukan hal yang salah, walau mungkin secara moral dan etika dapat diperdebatkan. Menarik untuk disimak apakah ke depannya dinasti politik ini akan terbukti “bersih” atau justru terseret kasus seperti yang terjadi pada dinasti politik lainnya.

Permasalahan dinasti politik ini tampaknya masih akan menjadi isu hangat dalam beberapa waktu ke depan. Sebagai masyarakat, silakan menilai sendiri apakah dinasti politik di Indonesia boleh dilakukan atau tidak berdasarkan beberapa pertimbangan di atas.

Lawang, 6 Juni 2024, terinspirasi setelah menonton podcast Total Politik yang mengundang Pandji Pragiwaksono

Sumber Artikel:

• Political dynasties and poverty: Resolving the “chicken or the egg” question (repec.org)
• Political family – Wikipedia
• Sosok Arie Putra dan Budi Adiputro, Host Total Politik yang Tuai Sorotan (kompas.com)
• Singapore After the Lee Political Dynasty – The Diplomat
• Karpet Merah Kaesang ke Pilgub Jakarta di Balik Putusan MA yang Kilat (cnnindonesia.com)
• 6 Dinasti Politik dalam Pusaran Korupsi, Suami-Istri hingga Anak-Orangtua Bersekongkol Halaman all – Kompas.com

The post Dinasti Politik di Kursi Kekuasaan: Boleh atau Tidak? appeared first on Whathefan!.

Salah satu alasan Penulis lumayan mengagumi sosok Napoleon adalah karena kejeniusannya dalam berperang. Hal tersebut justru kurang ditonjolkan di film ini, sehingga Penulis berpendapat kalau film ini lebih cocok untuk diberi judul Napoleon & Josephine.

Selain itu, perjalanannya dari seorang nobody menjadi penguasa benua Eropa juga sangat menarik. Namun, dalam perjalanannya menjadi somebody tersebut, ia justru melakukan sesuatu yang kurang terpuji: nepotisme.

Trending

Ketika Suntuk, Coba Keluar dan Berjalan Sejenak

Perjalanan Singkat Napoleon Menjadi Kaisar Prancis

Napoleon Bonaparte berawal dari pulau kecil bernama Corsica, yang dijual Republik Genoa ke Prancis pada tahun 1768 atau satu tahun sebelum Napoleon lahir. Penjualan tersebut menyebabkan munculkan gerakan kemerdekaan Corsica, walau tak pernah berhasil.

Napoleon pun mulai menapaki karier di militer Prancis. Karena kemampuannya di bidang militer memang mumpuni, ia cepat naik pangkat. Ketika Prancis dalam keadaan kacau setelah revolusi Prancis pada tahun 1789, bisa dibilang Napoleon berhasil “berperan” dengan baik.

Puncaknya tentu saja ketika Napoleon mengangkat dirinya sendiri menjadi kaisar pada tahun 1804, di mana ia meletakkan mahkotanya dengan tangannya sendiri, bukan dimahkotai oleh tokoh gereja seperti kebanyakan kerajaan atau kekaisaran lain.

Setelah itu, ia mengangkat Josephine, istrinya saat itu, untuk menjadi empress atau permaisuri. Tidak cukup menjadi kaisar Prancis, Napoelon juga mengangkat dirinya sebagai raja Italia pada tahun 1805.

Mungkin kisah yang paling kita ketahui tentang Napoleon setelah berhasil menjadi kaisar adalah tentang bagaimana ia bisa menguasai benua Eropa dengan cepatnya. Dalam perjalanannya, ia menjadikan saudara-saudaranya untuk menjadi raja di negara lain.

Bagaimana Napoleon Bernepotisme

Dengan status kaisar yang berhasil menakhlukkan banyak negara lain, Napoleon jelas punya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingannya sendiri. Hal tersebut jelas ia manfaatkan dengan baik: ia jadikan saudara-saudaranya menjadi raja juga.

Louis ia jadikan raja di Belanda (1806–1810), Joseph menjadi raja di Naples atau Napoli (1806–1808), Jérôme menjadi raja Westphalia (1807–1813, sekarang wilayah Jerman), hingga Joseph menjadi raja Spanyol (1808–1813).

Namun, bisa dilihat kalau waktu kekuasaan saudara-saudara Napoleon tersebut tidak berlangsung lama. Salah satu penyebabnya tentu saja karena penduduk asli negara tersebut tidak berkenan untuk dipimpin oleh orang asing.

Contoh yang paling terkenal adalah pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat Spanyol. Secara memalukan, pasukan Napoleon berhasil dikalahkan oleh pasukan gerilya. Kabar ini tersebar ke seluruh Eropa, memantik semangat negara lain untuk memukul balik Prancis.

Selain itu, demi melanggengkan kekuasaannya, tentu ia harus memiliki keturunan, sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh Josephine. Oleh karena itu, Napoleon memutuskan untuk bercerai dengannya dan menikahi Marie Louise, putri kerajaan Austria.

Melalui pernikahan tersebut, Napoleon dikarunia seorang anak yang dikenal dengan nama Napoleon II. Saat Napoleon lengser dari kursi kekaisarannya pada tahun 1814 dan dibuang ke pulau Elba, Napoleon II yang baru berusia tiga tahun ditampuk menjadi pengganti.

Namun, Napoleon II hanya beberapa minggu berkuasa, sebelum akhirnya digantikan oleh Louis XVIII. Selain itu, Napoleon II juga berumur pendek. Ia meninggal ketika berusia 21 tahun karena penyakit tuberculosis.

Kembali ke Napoleon, ia sempat kembali menjadi kaisar pada tahun 1815 untuk jangka waktu yang pendek. Namun, setelah ia mengalami kekalahan terakhirnya, ia dibuang jauh-jauh ke pulau St. Helena.

Lantas, apakah nepotisme Napoleon berhenti ketika ia turun takhta sebagai kaisar? Jika melihat tahun berakhirnya kekuasaan saudara-saudaranya, bisa dikatakan begitu. Tidak ada Napoleon, maka tidak ada yang menjadi “pelindung” bagi saudara-saudaranya.

Bertahun-tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1842, Louis Napoleon Bonaparte atau Napoleon III yang merupakan keponakan Napoleon dan anak dari Louis berhasil menjadi presiden Republik Prancis pertama.

Namun, mungkin karena terinspirasi dari pamannya, Napoleon III mengubah statusnya dari presiden menjadi kaisar pada tahun 1852. Artinya, ia mengubah status republik negaranya kembali menjadi kekaisaran.

Napoleon III berkuasa lebih lama dari pamannya, di mana ia menjadi kaisar hingga tahun 1870 atau sekitar 18 tahun (total 22 tahun jika dihitung sejak ia menjadi presiden) setelah mengalami kekalahan atas Prusia. Ia meninggal pada tahun 1873,

Penutup

Nepotisme bisa dilakukan dengan mudah oleh Napoleon Bonaparte karena statusnya sebagai kaisar di sebuah negara monarki. Mungkin karena takut kekuasaannya bisa hilang, ia pun berusaha melanggengkan kekuasaannya dengan menempatkan saudara-saudaranya sendiri di posisi-posisi penting.

Namun, kita bisa melihat kalau nepotisme yang Napoleon lakukan tidak berakhir dengan baik. Kekaisarannya berakhir dalam waktu kurang dari 10 tahun, kekuasaan saudara-saudaranya bahkan lebih pendek, bahkan berakhir sebelum Napoleon turun takhta.

Kalau di negara demokrasi seperti Indonesia, nepotisme seperti itu seharusnya tidak mungkin dilakukan, bukan? Atau justru sedang terjadi, dengan cara yang lebih halus sehingga orang menjadi tidak sadar kalau nepotisme sedang berlangsung?

Lawang, 31 Mei 2024, terinspirasi setelah menonton film Napoleon

Foto Featured Image: COVE

Sumber Artikel:

• House of Bonaparte – Wikipedia
• Napoleon II – Wikipedia
• Napoleon III – Wikipedia

The post Nepotisme Kebablasan ala Napoleon Bonaparte appeared first on Whathefan!.

Ada cukup banyak variasi “kejahatan” yang bisa dilakukan oleh rezim. Penangkapan musuh politik, korupsi berjamaah, dinasti politik, oligarki kekuasaan, pemberendelan media massa, dan masih banyak lagi lainnya.

Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, ada satu bentuk “kejahatan” lain yang menurut Penulis cukup berbahaya: Monopoli Kebenaran.

Monopoli Kebenaran Era Orde Baru

Jika berkaca pada masa Orde Baru, pemerintah bisa dibilang berusaha melakukan tipe kejahatan ini. Media massa yang menyerang pemerintah akan segera dibereskan oleh Menteri Penerangan. Entah sudah berapa media yang mereka tutup selama berkuasa.

Tidak hanya itu, acara televisi pun juga dikuasai. Penulis masih ingat samar-samar, dulu semua acara berita dimonopoli oleh acara milik TVRI, Dunia Dalam Berita. Acara tersebut juga muncul di televisi swasta, seolah mereka tidak boleh punya acara berita sendiri.

Monopoli kebenaran dilakukan sebagai upaya untuk mencitrakan diri menjadi sebaik mungkin sekaligus sebagai pelanggeng kekuasaan. Masyarakat yang tidak memiliki banyak opsi mau tidak mau harus menelan informasi yang disodorkan oleh pemerintah.

Banyak masyarakat, terutama mahasiswa dan aktivis, tidak mau dibodohi. Mereka lantas bersuara, berupaya untuk menyuarakan kebenaran yang sebenarnya walau harus mengorbankan nyawanya sendiri.

Entah berapa banyak orang yang tewas, ditahan, atau hilang tanpa jejak di era Suharto. Novel Laut Bercerita bisa memberikan ilustrasi bagaimana hilangnya korban memberikan luka traumatis kepada keluarga.

Reformasi mengubah banyak hal. Media-media yang diberendel kembali diberi izin. Media massa mulai berani bersuara lantang, bahkan dengan berita yang menyerang ke arah presiden secara langsung.

Pertanyaannya, apakah benar monopoli kebenaran telah berhenti?

Monopoli Kebenaran di Era Sekarang

Media massa memang bisa bebas bersuara hingga sekarang. Hampir tidak pernah terdengar pemberendelan media hanya karena memberikan kritik kepada pemerintah.

Hanya saja, Penulis merasa beberapa media massa mulai kehilangan ideologinya sebagai penyampai kabar. Beberapa media massa hanya menjadi alat bagi sang pemilik untuk memenuhi kepentingannya.

Bisa dihitung, ada berapa pemimpin partai politik (parpol) yang juga menjadi pemilik media? Atau berapa pemimpin media massa yang menjalin hubungan khusus dengan pihak yang berkuasa?

Jika media sudah dikuasai oleh segelintir orang (baca: oligarki), Penulis sedikit pesimis bahwa berita yang disampaikan bisa bersifat netral dan tidak berpihak. Secara logika, mereka pasti akan melindungi kepentingannya sendiri.

Gampangnya begini. Seandainya ada anggota mereka yang tersandung kasus korupsi, pasti pemberitaannya sedikit atau tidak ada sama sekali. Tapi kalau anggota partai lain, apalagi yang oposisi, pasti akan diberitakan berhari-hari.

Ada sebuah quote menarik yang cocok untuk menggambarkan kondisi ini:

Whoever controls the media, controls the mind.

Jim Morrison

Siapapun yang menguasai media, mereka bisa menguasai banyak orang. Berita, apapun bentuknya, masih menjadi sumber utama masyarakat untuk mengetahui apa yang tengah terjadi.

Tidak semua orang memiliki sifat kritis terhadap berita, sehingga masih ada yang menelannya mentah-mentah. Akibatnya, polarisasi masyarakat pun terus terjadi. Kehadiran media sosial memperparah fenomena ini.

Monopoli Kebenaran di Media Sosial

Di tengah isu media massa yang dikuasai oleh pemerintah atau kelompok tertentu, media sosial (medsos) seolah muncul menjadi oase bagi mereka yang ingin mendapatkan berita atau informasi dari sisi lain.

Mereka yang sudah tidak percaya dengan media massa akan beralih ke media sosial yang “katanya” lebih terpercaya. Entah itu dari pos Facebook, tweet di Twitter, forward message di WhatsApp, rasanya semua itu lebih bisa dipercaya dibandingkan dengan berita dari media mainstream.

Ini juga tidak benar. Ini juga bentuk dari monopoli kebenaran dari pihak lain.

Pemerintah atau orang-orang berkepentingan memang berusaha untuk mengendalikan berita yang terbit di media massa. Mereka juga berusaha mengendalikan opini di media sosial dengan berbagai cara, entah melalui buzzer, UU ITE, dan cara-cara lainnya.

Hanya saja, apa yang berseberangan dengan mereka juga belum tentu benar. Segala sesuatu di media sosial perlu dipertanyakan validitasnya. Dari masa sumbernya? Apakah bisa dipertanggungjawabkan? Apakah sudah dicek kebenarannya?

Media sosial telah berevolusi menjadi alat propaganda yang bersifat provokatif. Manusia pada dasarnya adalah tipe orang yang mudah dimanfaatkan emosinya. Jika ada pos atau berita yang membuat mereka terlibat atau terasa dekat secara emosional, orang akan jadi mudah percaya.

***

Monopoli kebenaran sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun, entah ia pihak yang sedang berkuasa atau oposisi yang hendak menjatuhkannya. Memang yang berkuasa terlihat lebih mudah melakukannya, tapi bukan berarti yang berseberangan tidak melakukannya juga.

Kita sebagai masyarakat di era modern dituntut untuk lebih bisa kritis dan bijak dalam menyikapi suatu informasi yang menghampiri kita, dari mana pun sumbernya. Mau kita pihak yang pro atau kontra dengan pemerintah, biasakan untuk melakukan check and recheck.

Jika kita bisa bersikap demikian, kita pun menjadi tidak mudah untuk diprovokasi dan dipolarisasi. Kita bisa memilah mana berita yang benar, meskipun ada pihak-pihak yang berusaha untuk memonopoli kebenaran.

Lawang, 12 Juni 2021, terinspirasi dengan banyaknya pihak yang berusaha melakukan monopoli kebenaran

Foto: Wallpaper Cave

The post Monopoli Kebenaran appeared first on Whathefan!.

Penulis tidak bisa banyak berkomentar mengenai masalah dualisme partai. Di satu sisi ada isu kalau perpecahan tersebut dilakukan karena partai tersebut berpotensi menang di 2024 sehingga harus dijegal, di satu sisi mereka sedang play victim untuk menaikkan popularitasnya.

Mana yang benar? Entahlah. Penulis hanya bisa berdoa semoga kebenaran segera terungkap dan konflik internal tersebut dapat segera berakhir.

Nah, kalau masalah presiden 3 periode, Penulis masih bisa memberikan komentarnya sebagai warga negara. Secara pribadi, Penulis tidak menyetujui usulan tersebut karena melanggar cita-cita reformasi untuk membatasi kekuasaan presiden. Ingat, dulu Presiden Suharto bisa menjabat hingga 7 periode.

Jika usulan 3 periode ini dikabulkan, apa yang menjamin kalau nantinya tidak akan ada usulan 4 periode, 5 periode, 6 periode, atau bahkan memecahkan rekor Pak Harto? Untuk itulah menurut Penulis 2 periode saja sudah cukup.

Justru, Penulis berpikir bagaimana seandainya presiden hanya memiliki satu periode pemerintahan untuk jangka waktu yang cukup panjang?

Presiden Satu Periode

Hingga saat ini, kita sudah melihat dua presiden berbeda yang telah menjabat 2 periode. Ada beberapa persamaan yang menarik untuk disimak.

Pertama, periode pertama terlihat dimanfaatkan untuk bertindak sebaik mungkin agar mereka terpilih kembali di periode kedua. Setelah terpilih di periode kedua, mereka bisa nothing to lose karena sudah tidak memiliki tanggungan untuk terpilih kembali. Tentu pendapat ini bisa saja salah.

Kedua, wakil presiden yang dipilih untuk periode kedua seolah “antara ada dan tiada” karena jarang muncul di depan publik ataupun terlihat memiliki peran yang signifikan di pemerintahan. Jika dibandingkan dengan wakil di periode pertama (kebetulan orangnya sama), sangat berbeda.

Hal ini menunjukkan kalau para petahana merasa sudah mengantongi suara yang cukup besar, sehingga siapapun wakil yang mereka pilih tidak terlalu berpengaruh. Iya, latar belakang dan popularitas wakil mereka bisa menambah suara, namun sosok orang nomor satunya sudah cukup kuat.

Berkaca dari dua presiden ini, bagaimana seandainya presiden hanya memiliki satu periode untuk jangka waktu yang cukup panjang? Mungkin antara 8 hingga 10 tahun tanpa opsi perpanjangan.

Dengan satu periode saja, sang presiden tidak perlu terpecah fokusnya untuk berpikir bagaimana dirinya bisa terpilih lagi di periode kedua. Cukup fokus bagaimana caranya bisa memimpin negara ini menjadi lebih baik selama periode kepemimpinannya.

Selain itu, dengan Pemilu yang lebih jarang (karena satu periode berlangsung lebih lama), anggaran yang dikeluarkan pun menjadi lebih sedikit. Biaya politik yang selama ini terkenal sangat mahal pun bisa lebih dihemat.

Penutup

Kurang lebih seperti itulah pendapat Penulis tentang masa jabatan presiden. Penulis memang tidak memiliki data negara mana saja yang menerapkan masa jabatan 1 periode dan berhasil.

Hanya saja, menurut pengamatan Penulis sebagai masyarakat awam, metode ini sangat cocok untuk iklim demokrasi kita. Dunia perpolitikan kita sudah kerap mendapatkan cap kotor seolah tidak mampu diselamatkan lagi.

Diperlukan berbagai cara yang ekstrem untuk membuktikan kalau politik kita masih bisa dibawa ke jalan yang benar, seperti partai politik yang dibiayai negara atau (mungkin) masa jabatan presiden cukup satu periode.

Lawang, 20 Maret 2021, terinspirasi setelah munculnya wacana presiden menjabat 3 periode

Foto: Forum Muslim

The post Presiden Satu Periode appeared first on Whathefan!.