Nah, salah satu kebiasaan di negara kita tercinta adalah sebuah isu akan diseriusi atau ditindaklanjuti ketika sudah menjadi viral. Bahkan, sampai muncul istilah no viral no justice. Itu juga terjadi di kasus Raja Ampat ini.

Setelah ramai, pihak pemerintah bergerak cepat untuk melakukan klarifikasi atau meluruskan isu ini. Melansir dari berbagai sumber, aktivitas pertambangan di seputar Raja Ampat telah dibekukan untuk sementara waktu.

Trending

Menjadi Peduli Sekaligus Tidak Peduli

Namun, Penulis ingin membahas hal lain pada tulisan kali ini. Bukan fokus ke masalah Raja Ampat-nya, melainkan melihat bagaimana pemerintah memberikan respons saat ada kritik yang ditujukan kepada mereka.

Ucapan Bahlil yang Bikin Garuk-Garuk Kepala

Orang “terdepan” yang sering muncul terkait kasus ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Bahkan, beliau sampai langsung menuju Raja Ampat untuk meninjau langsung lokasi pertambangan.

Ada beberapa pernyataan beliau yang sudah muncul di publik, yang rasanya perlu kita soroti, tapi ini yang paling bikin garuk-garuk kepala:

“Ada pihak-pihak asing yang tidak senang atau kurang berkenan dengan proyek hilirisasi ini,” ungkap Bahlil sebagaimana dilansir dari Antara.

Menurut Penulis, secara tidak langsung Bahlil seolah menuduh masyarakat yang mendengungkan tagar #saverajaampat merupakan antek asing yang tidak suka Indonesia menjadi negara hebat dengan proyek-proyek hilirisasi yang dicanangkan.

Paling halus, Bahlil seolah menuduh kalau kita yang menentang aktivitas pertambangan di Raja Ampat mudah digiring oleh kekuatan-kekuatan asing untuk menghambat kemajuan bangsa melalui hilirisasi.

Kasarnya, kita itu tidak tahu apa-apa, mau saja termakan propaganda asing tanpa bukti yang benar. Apalagi, Bahlil telah turun ke sana dan mendapatkan sambutan dan dukungan yang (katanya) masyarakat sana (walau ia juga sempat disoraki ‘penipu’ di bandara).

Pemerintah Tidak Pernah Salah, yang Salah Rakyat

Pernyataan Bahlil tersebut membuat Penulis merasa dejavu karena rasanya pola seperti ini bukan pertama kali terjadi di era pemerintahan Prabowo Subianto. Setiap ada yang “oposisi” terhadap pemerintah dan kebijakannya, tuduhan-tuduhan tak berdasar langsung disematkan.

Tidak percaya? Coba baca pernyataan Presiden Prabowo berikut ini:

“Coba perhatikan secara obyektif dan jujur. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus obyektif, dong.”

Pernyataan tersebut muncul saat ramai-rama demo yang menentang pengesahan RUU TNI, yang dikhawatirkan akan membangkitkan dwifungsi ABRI yang telah dimatikan sejak masa reformasi. Ia seolah menuduh bahwa semua orang yang demo itu ditunggangi oleh pihak lain.

Itu masih dalam topik antek asing. Masih banyak sekali pernyataan dari pemerintah yang terkesan menyudutkan masyarakat. Masih ingat bagaimana respons pejabat publik saat tagar #indonesia gelap dan #kaburajadulu muncul di internet? Benar-benar bikin kita menarik napas panjang.

Contoh lain, saat program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan kritik dari seorang profesor, bagaimana respons Presiden Prabowo?

“Sampai sekarang ada profesor-profesor yang pintar-pintar kok nggak setuju. Heran saya. Profesor pintar atau bodoh? Saya nggak tahu itu.”

Ancaman Nyata untuk Demokrasi

Dalam iklim demokrasi, tentu hal-hal semacam ini berbahaya karena bisa mematikan kebebasan berbicara masyarakat. Setiap yang berbeda dan tidak sejalan oleh pemerintah langsung dimatikan. Tidak ada ruang untuk oposisi.

Apalagi, saat ini Presiden Prabowo praktis bisa dibilang tidak memiliki oposisi resmi di kursi, mengingat hampir semuanya mendukung beliau. Jika rakyat pun dilarang menjadi oposisi, lantas siapa yang bertugas mengawasi kinerja pemerintah?

Penulis jadi berpikir, apakah memang pemerintah saat ini selalu merasa dirinya benar, sehingga rakyat yang selalu disalahkan? Pemerintah kita menolak disebut otoriter, tapi mengapa lagaknya seperti berusaha membungkam setiap suara yang berbeda?

Idealnya, ketika ada kritik atau ketidaksetujuan dari masyarakat, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harusnya bisa menanggapinya dengan bijak. Beri respons yang menghadirkan solusi, atau minimal bisa menenangkan publik.

Entah mengapa Penulis merasa komunikasi publik pemerintah sekarang ini terasa sangat kurang, bahkan kadang terasa terlalu angkuh. Apa karena mereka merasa punya posisi yang sangat kuat, sehingga bisa begitu percaya diri dengan pernyataan-pernyataan kontroversial? Entahlah.

Lawang, 9 Juni 2025, terinspirasi dari ramainya isu pertambangan Nikel di wilayah Raja Ampat

Sumber Artikel:

• Bahlil menduga pihak asing terlibat untuk gagalkan hilirisasi – Antara
• 5 Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Terkait Tambang Nikel di Raja Ampat – Liputan 6
• Tinjau Tambang Nikel di Raja Ampat, Teriakan Bahlil Penipu Menggema di Bandara Sorong – RCTI Plus
• Di balik retorika ‘waspadai kekuatan asing’ ala Presiden Prabowo Subianto – ‘Prabowo adu domba warga dengan warga’ – BBC
• Prabowo Kritik Profesor yang Nyinyir Proyek Makan Bergizi Gratis – Tempo

The post Pemerintah Selalu Benar, yang Salah Selalu Rakyat appeared first on Whathefan!.

Dalam wawancara tersebut, ada beberapa poin utama yang menjadi sorotan. Salah satunya adalah bagaimana ia mengganggap MU telah mengkhianatinya. Secara khusus, ia menunjuk sang pelatih Erik ten Hag yang juga dianggapnya tidak menghormati dirinya.

“Saya tidak menghormati dia karena dia tidak menghormati saya,” kata Ronaldo, “Beberapa orang, mereka tidak menginginkan saya di sini. Tidak hanya pelatih, tetapi dua atau tiga orang lainnya. Bukan hanya tahun ini, tapi tahun lalu juga.”

Pada tulisan kali ini, Penulis akan mengungkapkan kekecewaannya kepada Ronaldo atas apa yang ia ungkapkan pada wawancara tersebut, dengan segala hormat atas kontribusinya untuk tim selama ini.

Si Paling Gila Hormat

Bagi penggemar MU, jelas ucapan sang megabintang di atas sangat menyakitkan, apalagi jika mengingat bagaimana ia di awal musim menolak untuk ikut pramusim dan tampak ngotot untuk pindah tim karena ingin bermain Liga Champion.

Tidak hanya itu, ia juga sempat bertindak secara tidak profesional dengan meninggalkan lapangan sebelum pertandingan berakhir ketika MU berhadapan dengan Tottenham Hotspurs. Akibatnya, ia diberi hukuman selama satu minggu.

Pihak klub, ten Hag, dan suporter pun merasa kalau masalah tersebut telah usai, karena pada pertandingan selanjutnya ketika berhadapan dengan West Han. Ia bahkan ditunjuk untuk menjadi kapten ketika melawan Aston Villa.

Sayangnya, tampaknya Ronaldo masih merasa sakit hati atas semua perlakuan yang ia terima dari klub akhir-akhir ini. Serangannya secara langsung ke ten Hag ketika statusnya masih aktif sebagai pemain klub jelas menjadi bukti nyatanya.

Sebagai seorang pelatih, ten Hag maupun pelatih lainnya pasti akan berusaha untuk fair dan tidak memiliki “anak emas” yang selalu diistimewakan. Semua harus mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa ada diskriminasi tertentu.

Ronaldo pun jadi terlihat sebagai sosok yang gila hormat karena menganggap ten Hag dan beberapa orang lain tidak menghargainya. Penulis sendiri tidak bisa membayangkan hormat seperti apa yang ia harapkan.

Apakah pelatih harus memainkannya di setiap pertandingan walaupun performanya kacau, baru bisa dianggap menghargainya? Jika iya, tampaknya Ronaldo akan kesulitan menemukan orang yang bisa menghargainya.

Si Paling Paham Tim

Serangan Ronaldo tidak berakhir sampai di sana. Ia menyebutkan bahwa kemajuan dari klub semenjak kepergian Sir Alex Ferguson adalah nol. Selain itu, menurutnya banyak fasilitas di MU yang seharusnya ada justru tidak ada, seperti kolam renang, jacuzzi, dan gym.

Hal ini memang ada benarnya, karena prestasi MU cenderung stagnan dan mengalami penurunan yang drastis. Untuk masalah fasilitas klub, Penulis belum pernah ke markas MU sehingga tidak bisa mengonfirmasinya

Namun, seharusnya jika ia menyadari hal tersebut, jika ia memang peduli dengan klub, ia akan melakukan sesuatu untuk membantu klub, apapun perannya. Ketika performa di dalam lapangan buruk, mungkin ia masih bisa membantu di luar lapangan.

Dengan segudang prestasi yang telah diraih, Ronaldo bisa menjadi mentor dan contoh yang baik untuk pemain-pemain muda MU seperti Alejandro Garnacho. Sayangnya, ia terlihat sama sekali tidak tertarik dengan peran tersebut.

Ronaldo masih bernafsu untuk menjadi pusat permainan, memecahkan berbagai rekor, dan memenangkan sesuatu. Jika ingin berpikiran buruk, ia memang terkesan hanya peduli kepada dirinya sendiri.

Si Paling Antikritik

Siapa lagi yang kena “semprot” Ronaldo? Ternyata Wayne Rooney, mantan rekannya di klub belasan tahun yang lalu. Kedua pemain memang pernah berseteru di masa mudanya, dan tampaknya hingga saat ini hal tersebut masih membekas.

Sebelumnya, Rooney sempat memberikan kritik kepada Ronaldo akan sikapnya yang tidak bisa diterima ketika MU melawan Tottenham dan menganggapnya sebagai “gangguan” yang tidak diinginkan klub.

Selain gila hormat, ternyata Ronaldo juga antikritik. Bahkan, ia membalas kritikan tersebut dengan merendahkan Rooney, sebuah sikap yang kekanak-kanakan dan tidak menghormati Rooney sebagai seorang pemain.

“Saya tidak tahu mengapa dia mengkritik saya dengan sangat buruk, mungkin karena dia (telah) mengakhiri karirnya dan saya bermain di level tinggi. Aku tidak akan mengatakan bahwa aku terlihat lebih baik darinya, itu benar,” ungkap Ronaldo.

Ironi memang, ketika seorang yang berharap dihargai tidak menghargai orang lain. Mungkin Ronaldo butuh belajar interopeksi diri, menerima kenyataan, dan bisa menghargai orang lain lebih baik lagi.

Penutup

Di media sosial, sedang ramai perang antara penggemar Ronaldo melawan penggemar MU. Penggemar MU menyerang kalau tim tidak bisa menghargai Ronaldo, sedangkan penggemar MU menyerang kalau Ronaldo sama sekali tidak profesional.

Sesungguhnya Penulis bersimpati kepadanya, bagaimana Ronaldo di penghujung karirnya harus mengalami hal seperti ini. Sebagai seorang legenda hidup, Penulis berharap kalau ia mendapatkan perlakuan yang lebih baik lagi.

Hanya saja, Ronaldonya sendiri terlihat tidak bisa menerima kenyataan kalau performanya memang sedang jelek. Setiap melihat ia bermain, Penulis benar-benar melihat penurunan kualitas.

Dengan wawancara ini, tampaknya Ronaldo telah membulatkan tekad untuk pindah pada bulan Januari nanti. Penulis sendiri sudah tidak peduli, buat apa berharap ke pemain yang lebih mementingkan egonya sendiri. Tidak ada pemain yang lebih besar dari klub.

Terima kasih Ronaldo, jasamu tidak akan kami lupakan. Namun, mungkin saat ini memang waktumu untuk pergi dari klub. Semoga sukses dengan klub barumu nanti, kalau memang masih ada yang mau menerimamu.

Lawang, 14 November 2022, terinspirasi setelah membaca tentang wawancara Cristiano Ronaldo bersama Piers Morgan

Foto: YouTube

Sumber Artikel:

• Daily Mail

The post Ya Udah Sana Pergi appeared first on Whathefan!.

Penulis bukan orang yang paham dengan dunia politik. Isme-isme yang ada di dunia pun tidak hafal. Membedakan sosialisme dan komunisme saja tidak bisa.

Walaupun begitu sebagai orang awam, Penulis benar-benar bertanya, apakah benar Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi?

***

Kalau dari sumber-sumber yang Penulis baca, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua rakyatnya mendapatkan hak yang sama untuk menentukan hidupnya.

Pasti ada penjelasan yang lebih njelimet lagi, tapi orang awam seperti Penulis menganggap praktik demokrasi yang paling mudah dipahami adalah Pemilu.

Beda sama eranya Pak Harto yang penuh tekanan, sekarang semua rakyat yang memenuhi syarat bisa menentukan siapa wakil mereka di parlemen.

Mau profesor mau pengangguran, suaranya sama. Kita semua bisa memilih wakil yang dianggap terbaik, tapi nama-namanya disodorkan sama partai politik.

Masalahnya, apa benar mereka benar-benar mewakili rakyatnya? Apakah mereka lebih mementingkan kepentingan kelompok alias partainya?

Apa jangan-jangan mereka mendahulukan kepentingan orang-orang yang ada di balik layar, yang diam-diam mengendalikan negara ini seperti Willy Tybur mengendalikan Marley?

Konspirasi oh konspirasi!

***

Harapannya dengan sistem demokrasi, kita bisa dapat pemimpin yang terbaik kan? Yang pilihan rakyat, yang benar-benar memikirkan kebutuhan rakyatnya dibandingkan perutnya sendiri.

Sistem demokrasi seharunya membuat siapapun berkesempatan untuk berbakti kepada negaranya, menjadi pemimpin yang amanah dan dicintai rakyatnya.

Tapi kalau lihat televisi dan berita, kok kayaknya yang mimpin negara ini ya orang-orang yang itu-itu saja ya? Malah ada orang dari orde baru yang masih eksis hingga saat ini.

Kok kayaknya negara ini dikuasai sama kelompok yang itu-itu saja ya? Itu yang keliatan di layar kaca, yang di balik layar pasti ada lebih banyak.

Kalau negara ini dikuasai kelompok yang itu-itu saja, bukankah lebih cocok kalau negara ini disebut sebagai negara oligarki?

***

Buat yang belum tahu, gampangnya oligarki itu bentuk pemerintahan yang negaranya dikuasai oleh kelompok elit tertentu. Bisa dari pihak partai, militer, orang yang berduit, dan sebagainya.

Terdengar familiar, kan?

Sekarang  kalau bapak atau ibunya pejabat, bisa saja anaknya bakal jadi penerus mereka. Enggak percaya? Anak dan mantu presiden yang sekarang berhasil jadi walikota.

Itu yang sering disorot sama media, yang jarang disorot? Lebih banyak lagi! Kayaknya hampir di semua daerah mengalami problematika yang sama.

Mau memunculkan diri sendiri atau orang lain yang dianggap mampu memimpin, hampir enggak mungkin kalau enggak punya duit dan dukungan partai politik!

***

Demokrasi identik dengan kebebasan berpendapat. Apakah di sini seperti itu? Rasanya belum, buktinya banyak yang terjerat UU ITE kalau berseberangan!

Kalau kita ngata-ngatain presiden seperti rakyat Amerika Serikat mengolok-olok Trump, hampir bisa dipastikan kita akan berakhir di balik jeruji.

Jadi coba direnungkan lagi, apa benar negara kita negara demokrasi?

Lawang, 15 Januari 2021, terinspirasi dari para “pemimpin” di televisi yang kayaknya itu-itu saja orangnya

Foto:

The post Negara Demokrasi? appeared first on Whathefan!.

Kita, seperti biasa, berlomba-lomba mencari kambing hitam yang harus bertanggung jawab atas bencana ini. Kita seolah-olah memiliki pendapat yang pasti benar, sama seperti era Pilpres kemarin.

Di sini, Penulis hanya akan menyoroti banjir Jakarta sebagai contoh. Selain karena paling sering diberitakan oleh media, kita juga terlihat sering ribut membahasnya.

Banjir Jakarta Salah Siapa?

Siapa yang paling sering disorot karena dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas “tenggelamnya” Jakarta? Siapa lagi kalau bukan gubernurnya.

Gubernur dan Banjir (RMOL Jakarta)

Banyak pihak, termasuk lawan politik, menudingnya tidak becus dan tidak serius dalam mengatasi masalah banjir. Hitung saja sudah berapa kali Jakarta banjir dalam tahun 2020.

Mereka pun membandingkannya kinerja gubernur yang sekarang dengan gubernur sebelumnya. Disebutkan beberapa kebijakan lama yang terlihat tidak diteruskan pada kepemimpinan yang sekarang.

Kebijakan-kebijakan yang diambil gubernur untuk mengatasi banjir dianggap tidak solutif. Toa banjir yang anggarannya mencapai milyaran rupiah kerap ditertawakan karena manfaatnya dirasa kurang.

Apalagi, jajaran Pemkot Jakarta juga ngotot untuk tetap menyelenggarakan ajang Formula E yang dijadwalkan pada pertengahan tahun. Gubernur dan jajarannya dianggap tidak peka atas penderitaan korban banjir, apalagi dengan tingginya anggaran yang dikeluarkan.

Proses Evakuasi (Dompet Dhuafa)

Tentu saja pendukung sang gubernur juga memiliki argumen pembelaan. Mereka mengatakan bahwa curah hujan tahun ini memang sangat tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga banjir menjadi tidak terhindarkan.

Mereka juga menilai gubernur dan Pemkot Jakarta telah berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir dampak banjir. Evakuasi dan penyaluran bantuan kepada korban juga terus dilakukan dengan bantuan berbagai pihak.

Ada yang melakukan serangan balik dengan menunjuk presiden. Rupanya masih banyak yang ingat, di tahun 2014 beliau pernah berkata bahwa penanganan banjir di Jakarta akan lebih mudah jika menjadi presiden.

Dituduh Jadi Penyebab Banjir (Voi.id)

Yang netral mengatakan bahwa banjir terjadi karena ulah masyarakatnya sendiri. Sebagai daerah dataran rendah, banyak titik rawa di Jakarta yang berfungsi sebagai wadah penampungan air.

Masalahnya, titik-titik tersebut telah beralih fungsi yang kebanyakan menjadi bangunan properti. Bisa dibayangkan, air yang kehilangan wadah pun harus mencari tempat lain dan menyerang pemukiman warga.

Hal ini diperparah dengan kebiasaan buruk masyarakat kita yang masih kurang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan. Para pengembang properti pun kerap mengabaikan hal ini.

Jadi, Salahnya Siapa?

Mungkin Gubernur dan para stafnya memang kurang maksimalkan dalam mencegah dan menangani banjir. Jika seperti itu, silakan dikritik sesuai dengan kapabilitas kita. Nanti ketika Pilgub, jangan pilih beliau lagi.

Lawan politik gubernur juga melihat adanya kesempatan untuk menyerang. Bahkan ada anggota partai baru yang mengaitkan hal ini dengan tidak pantasnya sang gubernur untuk menjadi calon presiden di Pemilu 2024 mendatang.

Pemerintah pusat juga terlihat tidak bisa berbuat banyak. Mungkin karena masih dipusingkan dengan berbagai hal lain, termasuk realisasi pemindahan ibu kota.

Ada juga yang bertindak anarki dengan melakukan perusakan di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Alasannya, sebelum bangunan atau blok tersebut dibangun, daerah sekitarnya belum pernah banjir. Bentrokan yang diiringi teriakan rasis pun terjadi.

Bisa dilihat dari tulisan di atas, tidak akan ada habisnya jika kita mencari siapa yang salah dari masalah banjir yang melanda Jakarta dan beberapa daerah lainnya.

Penutup

Menurut Penulis, daripada mencari siapa yang salah, lebih baik kita sama-sama mencari solusi dari permasalahan ini. Lakukan apa yang bisa kita lakukan sesuai kemampuan masing-masing.

Mungkin ada yang merasa bisa mengatasi banjir sehingga berambisi untuk masuk ke dalam pemerintahan. Sekadar mengumpulkan donasi untuk korban bencana pun termasuk berbuat sesuatu.

Penulis sendiri tidak bisa berbuat banyak. Paling banter cuma bisa berdoa dan menjaga lingkungan sekitarnya, seperti membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi penggunaan plastik.

Yang jelas, banjir di Jakarta dan beberapa tempat lainnya adalah masalah kita bersama. Sudah seharusnya kita saling bergandeng tangan untuk mengatasi masalah ini.

Kebayoran Lama, 29 Februari 2020, terinspirasi dari masifnya berita banjir Jakarta

Foto: Voi.id

The post Banjir Jakarta Salah Siapa? appeared first on Whathefan!.

Di antara beberapa bab yang ada, penulis menggarisbawahi bab yang mengaitkan antara Gus Dur dan pers. Bab ini menarik sekali karena beberapa poin.

Pertama, pers yang sangat aktif sekali dalam memberi kritik kepada presiden keempat Republik Indonesia tersebut. Jika kita menengok ke belakang, hal ini bisa dimaklumi.

Setelah mengalami pembatasan oleh orde baru, media diberi kebebasan ketika Habibie, yang menggantikan Soeharto sebagai presiden, dengan menggunakan UU Kebebasan Pers pada tahun 1999. Bisa membayangkan, bagaimana jika ada sesuatu yang lama di dalam sangkar tiba-tiba dibebaskan?

Begitulah, presiden-presiden di awal reformasi sangat gencar diserang oleh pers, sesuatu yang hampir mustahil dilakukan ketika Orde Baru. Terutama Gus Dur yang seringkali dianggap kontroversial (seperti mengeluarkan dekrit untuk membubarkan DPR).

Gus Dur pun sering diterpa isu negatif, seperti Bulogate dan Bruneigate yang hingga kini tidak terbukti kebenarannya.

Ketika berganti presiden ke era Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono, awak media masih berada di dalam semangat kebebasan pers, walaupun anginnya tak sekencang seperti ke arah Gus Dur. Perannya sebagai pilar keempat demokrasi bisa dibilang membaik jika dibandingkan ketika jaman Soeharto.

Permasalahannya, mengapa sekarang media terkesan berbalik 180 derajat? Jika penulis melihat media-media baik online maupun televisi, mayoritas memberitakan berita yang baik-baik saja tentang pemerintah (semoga saja penulis salah).

Apakah memang pers sekarang sudah tidak kritis lagi? Apakah memang pers sekarang melindungi kepentingan pemerintah? Ataukah memang pemerintah tidak punya celah untuk dicela oleh pers?

Patutkah kita curiga terhadap pers akan seperti dulu lagi, hanya memberitakan kebaikan pemerintah dan menutup rapat-rapat kekurangannya? Patutkah kita curiga bahwa pers memprioritaskan kepentingan pemilik dibandingkan kebenaran? Patutkan kita curiga media dikuasai elit politik sehingga berita yang tayang adalah berita yang membuat mereka senang?

Semoga tulisan ini bisa menjadi bahan renungan untuk kita semua

Lawang, 23 Maret 2018, terinspirasi setelah menamatkan buku Membincang Pers, Kepala Negara, & Etika Media

Sumber Foto: http://pepnews.com/2018/01/09/benarkah-gus-dur-menyimpan-dari-ajaran-mbah-hasyim-asyarie/

The post Membandingkan Pers di Jaman Gus Dur dan Jokowi appeared first on Whathefan!.

Media menjadi corong pemerintah untuk menyuarakan keberhasilan mereka, sekaligus menutupi keburukan mereka. Siapa yang tidak mau menjadi corong, harus siap-siap dicabut izin penerbitannya oleh Kementerian Penerangan.

Semenjak reformasi, keran berpendapat mulai terbuka kembali. Media-media yang dulunya dibredel dipersilahkan untuk beroperasi kembali. Undang-undang mengenai kebebasan pers disahkan, kalau tidak salah di jaman presiden Habibie. Media pun bisa membuat berita tanpa harus menunggu petunjuk bapak presiden,

Kita, termasuk media, harus berterima kasih kepada mahasiswa dan para aktivis, yang dengan berbagai upaya, berhasil menggoyahkan kursi presiden Soeharto, hingga mencapai puncaknya pada tanggal 21 Mei 1998 ketika beliau mengumumkan pengunduran dirinya.

Media Sebagai Pengkritik Presiden

Karena kebebasan pers dilakukan, maka banyak hal yang bisa dilakukan oleh media, termasuk mengkritik kebijakan presiden. Mungkin yang paling terasa adalah ketika lengsernya Gus Dur sebagai presiden. Media tidak akan segan mem-blow up berita-berita yang menyudutkan Gus Dur. Ini tidak akan mungkin terjadi ketika Orde Baru masih kuat-kuatnya berkuasa.

Begitu pula presiden-presiden selanjutnya, tidak akan lepas dari pemberitaan negatif dari media. Sebagai pilar demokrasi keempat, memang sudah seharusnya media menjadi penyalur informasi antara pemerintah dengan rakyatnya, baik dan buruknya.

Oleh karena itu, akan menjadi pertanyaan besar apabila media hanya memberitakan kebaikan pemerintah saja, seolah mengulang dosa di masa Orde Baru, tanpa memberitakan kekurangan pemerintah yang sejatinya bisa dijadikan pondasi untuk menjadi lebih baik.

Menjadi Viral Agar Di Dengar

Sudah 20 tahun semenjak reformasi, tentu banyak hal yang berubah, termasuk media sebagai lahan untuk beropini. Di era teknologi seperti sekarang, mengeluarkan pendapat lebih sering dituangkan dalam media sosial ketimbang melalui media cetak. Menulis tweet tentu lebih cepat dan praktis jika dibandingkan mengirimkannya ke media cetak agar termuat di koran.

Menjadi viral di media sosial juga bisa sarana yang efektif untuk beropini agar di dengar oleh pemerintah. Mungkin itu yang menjadi alasan mengapa presiden BEM UI memberikan kartu kuning kepada presiden Jokowi. Agar menjadi perhatian, baik pemerintah maupun rakyat, ia melakukan aksi yang tidak biasa.

Hal itu terbukti efektif. Beberapa headline memberitakan aksi tersebut dan menautkannya dengan berbagai topik yang terkait. Mungkin saja saya yang kurang membaca referensi, namun berita yang saya baca lebih banyak menyinggung sisi negatifnya, seperti ucapannya ketika di acara Mata Najwa tentang siapa yang memanfaatkan jalan tol, ataupun etikanya yang dianggap mencoreng muka Universitas Indonesia.

Hampir tidak saya temukan berita dengan headline seperti “kebangkitan mahasiswa dalam beropini” atau sebagainya. Saya sering mendengar opini bahwa mahasiswa jaman sekarang kurang bersuara laiknya mahasiswa di penghujung 90an. Bukankah ini seharusnya bisa dijadikan momentum untuk mengembalikan peran mahasiswa sebagai agent of change?

Kembali ke Masa Orba?

Dengan adanya kebebasan berpendapat, sesuatu yang kita dapatkan setelah banyak darah tumpah demi menuntut rezim turun, tentu membuat ruang untuk diskusi terbuka lebar. Kita tidak perlu takut lagi diculik agar suara kita dibungkam.

Atau itukah yang sedang terjadi sekarang? Beberapa orang secara misterius terluka bahkan tewas di tangan orang-orang yang, bagi sebagian orang, hanya rekayasa kelompok tertentu. Mulai dari Novel Baswedan, ahli IT Hermansyah, hingga ustad yang dipukuli oleh “orang gila”.

Benarkah beropini di era sekarang lebih bebas dibandingkan dengan jaman Orde Baru? Atau secara terselubung, kebebasan kita mulai dibatasi kembali? Bahkan dalam penerbitan penelitian saja, berdasarkan kata Rocky Gerung, harus membutuhkan ijin dari Kementerian Dalam Negeri. Menurut saya, ini seperti peran Kementerian Penerangan di jaman Orba yang lama dipegang oleh Harmoko.

Akankah kita kembali ke era Orde Baru? Ataukah itu hanya kekhawatiran yang berlebihan?

Menentukan Sikap Sebagai Seorang Rakyat

Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, kita sebagai rakyat seharusnya bisa melihat kinerja pemerintah secara obyektif, seperti pada tulisan saya yang berjudul Ketika Demokrasi Menjadi Subyektif. Beri apresiasi ketika meraih prestasi, kritik jika masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki.

Hanya karena kita menjadi pendukung tokoh tersebut, bukan berarti kita harus menutup mata atas segala kesalahannya. Memberi kritik yang membangun merupakan bentuk dukungan yang sejati. Apa yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa kita, merupakan bentuk penyampaian opini yang extraordinary agar mereka di dengar.

Tidak ada yang salah dengan memberikan kritik, selama diutarakan secara santun dan beretika. Begitu pula yang dikritik, alangkah lebih baik jika kritik tersebut dijadikan bahan sebagai interopeksi diri dan membuka diri untuk perbaikan. Bukannya marah karena merasa dihina.

NB: Secara tidak sengaja, tulisan ini bersamaan dengan Hari Pers Nasional. Jadi, selamat Hari Pers Nasional!

Lawang, 9 Februari 2018, setelah mendesain ulang website kodingdong.com

Sumber Foto: https://www.halogensoftware.com/blog/upward-feedback-how-to-give-your-boss-your-honest-opinion

The post Beropini Setelah Reformasi appeared first on Whathefan!.