Analogi Perpindahan Ibu Kota

Alkisah di suatu negeri, hidup seseorang bernama Budi. Ia tinggal di sebuah rumah yang kondisinya sudah mengenaskan. Atap bocor, dinding berlubang, kualitas airnya buruk, barangnya penuh di mana-mana, banyak hewan pengerat, dan lain sebagainya.

Karena kondisinya yang seperti itu, Budi berniat untuk pindah rumah. Ia merasa rumahnya sudah tidak terselamatkan lagi. Mau direnovasi seperti apapun, hasilnya akan tetap sama saja.

Masalahnya, Budi bukan orang kaya. Ia adalah orang miskin yang hutangnya tersebar hingga menumpuk tidak karuan. Tak jarang ia melakukan gali lubang tutup lubang.

Walaupun begitu, ada tetangganya yang tajir melintir bersedia meminjam uang ke Budi dengan syarat mudah. Namanya adalah Tomingsek, terkenal sebagai pengusaha yang sukses karena bisnisnya yang telah mendunia.

Tomingsek pun meminjami uang kepada Budi agar bisa memiliki rumah baru yang lebih layak huni. Budi, yang sudah terbayang-bayang akan memiliki rumah baru, langsung saja menandatangani surat perjanjian yang tidak dibacanya dengan cermat.

Maka setelah pembangunan yang dilakukan cukup cepat, Budi pindah ke rumah baru yang lebih bagus. Awalnya, ia merasa nyaman sekali di rumah tersebut.

Sayang, Budi tidak bisa menjaga rumahnya dengan baik. Satu per satu permasalahan yang muncul di rumah lamanya kini muncul di rumah barunya. Beberapa tetangganya mulai mengajukan protes akibat terkena imbas dari kebiasaan buruk Budi.

Belum lagi Tomingsek yang mulai menagih Budi untuk membayar hutangnya dengan bunga berlipat ganda. Di dalam surat perjanjian, apabila Budi tak mampu melunasi hutangnya dalam kurun waktu tertentu, maka rumah tersebut akan menjadi milik Tomingsek

Karena tak sanggup membayar, maka Budi harus merelakan rumahnya diambil alih oleh Tomingsek. Budi masih diiziinkan untuk tinggal di rumah tersebut, namun menjadi seorang jongos yang harus menjaga dan merawat rumah tersebut.

***

Berawal dari pertanyaan Ayu di pagi hari, penulis mendapatkan inspirasi untuk membuat analogi di atas. Ayu bertanya, apa alasan yang mengharuskan Indonesia harus memiliki ibu kota baru di Kalimantan sana.

Karena tidak ingin mengecewakan, penulis pun melakukan riset kecil-kecilan. Dirangkum dari berbagai sumber, inilah alasan-alasan mengapa Indonesia harus memiliki ibu kota baru:

  1. Beban Jakarta sebagai ibu kota dan pusat bisnis terlalu berat
  2. Jakarta mempunyai segudang permasalahan klasik seperti polusi, macet, dan lain-lain
  3. Jakarta rawan bencana alam seperti banjir dan gempa bumi
  4. Jumlah penduduk Jakarta sudah terlampau padat
  5. Mengurangi jawasentris (56% penduduk Indonesia tinggal di Jawa, Produk Domestik Bruto (PDB) juga sangat dominan di mana 20.85% di Jabodetabek)
  6. Tanah yang semakin sempit karena konversi lahan menjadi hunian penduduk
  7. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Masalah yang dimiliki oleh Jakarta, ibu kota Indonesia yang sekarang, memang ada banyak sekali. Mau gubernurnya 10 orang pun belum tentu masalah tersebut dapat diselesaikan.

Benarkah Sudah Mendesak?

Jika kondisi ekonomi negara kita sedang baik-baik saja, tentu penulis sama sekali tidak merasa keberatan karena pada dasarnya penulis menyetujui permasalahan-permasalahan yang diajukan sebagai dasar perpindahan ibu kota.

Masalahnya, menurut penulis ekonomi negara kita tidak sedang baik-baik saja. Tidak perlu membayangkan hutang negara yang jumlahnya ribuan triliun, di berita banyak judul tulisan yang menunjukkan tunggakan negara di berbagai sektor.

Contohnya adalah BPJS. Banyaknya tunggakan di sektor ini pada akhirnya membuat pemerintah memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebanyak 100 persen, walaupun katanya belum keputusan final.

Kabar ini penulis dengar dari teman kantor penulis, dan jujur membuat terkejut. Tentu muncul pertanyaan, mengapa anggaran untuk memindahkan ibu kota tidak digunakan untuk melunasi tunggakan-tunggakan semacam ini?

Uangnya Darimana?

Dilansir dari CNBC Indonesia, dibutuhkan kurang lebih 466 triliun rupiah untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Dari mana kita bisa mendapatkan dana tersebut?

Sebanyak 19,2% atau Rp89,472 triliun diambil dari APBN, 26,2% atau Rp122,092 triliun dari swasta, dan 54,6% atau Rp254,436 triliun dari KPBU atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

Tidak ada secara eksplisit menyatakan bahwa negara akan menggunakan hutang untuk membangun ibu kota baru. Tapi, secara implisit?

Dana tersebut digunakan untuk berbagai hal, seperti membangun infrastuktur gedung, jalan, pembukaan lahan baru, jalur transportasi umum, penyediaan listrik dan air bersih, dan masih banyak lainnya.

Jika rencana ini benar-benar akan direalisasikan dalam waktu dekat, semoga kita bisa banyak belajar dari negara-negara lain yang sukses memindahkan ibu kotanya.

Penutup

Ayu, yang memang cukup menyoroti permasalahan lingkungan, melihat sisi lain dari rencana ini. Gadis tersebut mengkhawatirkan tentang ancaman terulangnya “kerusakan” Jakarta di Kalimantan.

Menurutnya, masyarakat kita belum memiliki kesadaran lingkungan terlalu tinggi. Hal remeh seperti buang sampah pada tempatnya saja susahnya minta ampun. Jika sampai Kalimantan menjadi rusak karena itu, tentu akan menjadi pukulan bagi kita semua.

Kami berdua menutup diskusi dengan mengatakan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mencegah pemerintah memindahkan ibu kota ini. Sebagai warga negara yang baik, kami hanya bisa mengeluarkan aspirasi seperti ini.

Yang jelas, penulis berharap perpindahan ibu kota yang telah diteken ini akan membawa kebaikan sebesar-besarnya bagi masyarakat kita, bukan menguntungkan pihak lain yang dari dulu selalu berebut kue lezat bernama Indonesia.

Semoga saja, kejadian yang menimpa Budi pada cerita di atas tidak akan sampai terjadi pada bangsa kita.

 

Kebayoran Lama, 31 Agustus 2019, terinspirasi dari diskusi dengan Ayu terkait masalah perpindahan ibu kota

Photo by Ghani Noorputrawan on Unsplash