Selain itu, pemilik pos juga mengatakan bahwa “rakyat sudah cerdas tidak bisa dibodohi”, sehingga gerakan “Jangan Rayakan Kemerdekaan” gagal. Hal ini bisa dilihat dari antusiasme masyarakat untuk melihat upacara bendera di Istana Merdeka.

Saat membaca pos tersebut, Penulis memang sudah merasa ada banyak hal yang ganjil. Namun, agar lebih objektif (karena Penulis selama ini cukup sering mengkritik pemerintah), Penulis mencoba melempar pos tersebut ke AI (Perplexity Pro).

Trending

Linkin Park dan Living Things

Daftar Logical Fallacies di Pos Tersebut

Penulis mengunggah semua foto dari pos tersebut ke AI dan memintanya untuk membedah apakah ada logical fallacies atau kesalahan-kesalahan berpikir dalam pos tersebut. Jawabannya cukup mengejutkan karena ternyata lebih banyak dari yang Penulis kira!

Pembaca bisa membaca pos aslinya terlebih dahulu di tautan berikut ini. Kalau sudah membaca semuanya dan meresapi semua isinya, berikut adalah tabel buatan AI yang mengulas ada kesalahan berpikir apa saja dari pos tersebut:

Agar berimbang, Penulis juga meminta AI tersebut untuk membuat tabel yang berisi apa saja hal benar dari pos tersebut. Hasilnya ternyata jauh lebih pendek dan singkat. Pembaca bisa melihatnya di bawah ini:

Pos di atas hanyalah contoh bagaimana bentuk keresahan maupun kritikan dari masyarakat justru di-framing menjadi sesuatu yang di luar konteks. Entah itu gerakan Indonesia Gelap, Gerakan Brave Pink, Kabur Aja Dulu, semua dianggap sebagai propaganda semata.

Kita bisa melihat bahwa ada semacam usaha untuk melakukan framing dan penggiringan opini menggunakan sebuah tulisan yang terkesan patriotik. Justru, inti dari kritikannya malah diabaikan dan yang dibalas justru hal-hal yang bukan substansinya.

Jujur, respons seperti ini baik dari kubu pemerintah maupun para pendukungnya benar-benar meresahkan Penulis, seolah semua yang mengkritik pemerintah adalah musuh negara yang harus dilawan. Hal ini tentu berbahaya bagi kesehatan demokrasi kita.

Ketika Masyarakat Menjadi (Satu-Satunya) Oposisi Pemerintah

Sejak era Presiden Joko Widodo, terutama periode keduanya, kita sudah bisa mulai merasakan bagaimana seorang presiden seolah hampir tidak punya oposisi sama sekali di pemerintahan. Mayoritas di kursi DPR merupakan partai pendukung presiden terpilih.

Begitu pula dengan era Presiden Prabowo Subianto yang sedang berlangsung saat ini. Bukan hanya partai yang menyokongnya saat Pemilu, lawan-lawannya pun banyak yang merapat karena ingin menjadi bagian pemerintahan.

Di saat negara tidak memiliki oposisi di pemerintahan, lantas siapa yang melakukan kontrol? Tentu opsinya hanya tersisa masyarakat dan pers. Oleh karena itu, rasanya sangat wajar jika bermunculan kritik dari berbagai lapisan masyarakat melalui berbagai media.

Nah, respons yang diberikan pemerintah (serta pendukungnya) ketika ada kritik membuat Penulis khawatir. Alih-alih menerima kritikan tersebut, pemerintah justru lebih sibuk membela diri, bahkan terkadang malah melakukan “serangan balik”.

Seperti yang kita tahu, Presiden Prabowo kerap mengeluarkan kata-kata yang dianggap kurang etis untuk keluar dari mulut presiden, seperti ndasmu yang dianggap meremehkan kritikan yang ditujukan kepadanya.

Ketika banyak orang-orang yang menyuarakan Kabur Aja Dulu, alih-alih menenangkan masyarakat dengan menyajikan data faktual, Presiden Prabowo justru mengatakan hal semacam ini:

“Saudara-saudara sekalian. Indonesia kaya, Indonesia akan bangkit, dan Indonesia akan mampu memperkuat semua kekuatan di Republik Indonesia ini! Yang ragu-ragu, silakan duduk di rumah saja. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan, tidak ada yang melarang.”

Salah satu yang menurut Penulis fatal adalah ketika beliau menyatakan, “Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada, hanya dia sekarang pakai baju lain. Wartawan, jurnalis, pengamat, LSM.”

Pernyataan tersebut seolah framing bahwa semua profesi yang ia sebutkan merupakan sisipan “antek-antek asing” yang tidak ingin Indonesia menjadi bangsa yang besar. Tentu ini sangat berbahaya untuk iklim demokrasi kita, ketika salah satu alat kontrol pemerintah dilabeli seperti itu.

Tidak hanya dari Presiden Prabowo, respons bawahannya pun terkadang menimbulkan kontroversi. Penulis akan mengambil contoh dari Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Teddy Indra Wijaya.

Ketika mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengkritik frekuensi perjalanan luar negeri Prabowo, Teddy merilis sebuah video yang memberi klarifikasi yang menjelaskan mengapa Presiden harus kerap melakukan perjalanan ke luar negeri.

Tidak ada yang salah, sampai ia mengeluarkan sindiran bahwa Dino hanya menjabat tiga bulan. Hal tersebut sudah merupakan sebuah ad hominem alias serangan pribadi yang melenceng dari konteks diskusi.

Terkadang juga, yang dibahas justru hal di luar substansi kritiknya. Ketika film Pesta Babi ramai dibicarakan misalnya, yang banyak dibahas oleh pihak pemerintah maupun pro-pemerintah justru siapa yang membiayai pembuatan film tersebut.

Seharusnya, jika apa yang disampaikan dalam film tersebut salah atau kurang tepat, ya berikan data yang benar seperti apa. Yang ada, justru pada menyebut kalau George Soros orang yang mendanai film tersebut untuk memecah belah bangsa Indonesia. Kan, lucu.

Memang, di atas hanya beberapa contoh kasus yang Penulis anggap respons yang kurang tepat. Tentu pemerintah pernah memberikan respons yang normatif dan tidak kontroversial. Penulis memang hanya berfokus pada pernyataan-pernyataan yang kurang elok keluar dari pihak pemerintah.

Penutup

Mungkin tidak ada pernyataan secara eksplisit kalau pengkritik pemerintah dianggap sebagai musuh negara. Namun, telah beberapa kali terjadi kalau pengkritik diposisikan seperti itu dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara-cara yang sudah Penulis sebutkan di atas.

Tak bisa dipungkiri kalau memang ada penyusup “antek-antek aseng” yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan mereka sendiri. Hanya saja, menggeneralisasi semua yang mengkritik pemerintah sebagai “antek aseng” juga tidak bijaksana.

Justru, kritik pemerintah yang kami utarakan ini menjadi bukti bahwa kami cinta dengan negara ini. Kami ingin negara ini menjadi bangsa yang besar dan kuat. Kami ingin masyarakat Indonesia hidup sejahtera.

Oleh karena itu, jika kami melihat ada hal yang kami anggap melenceng dari tujuan tersebut, kami bersuara sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jangan anggap hanya karena kami menyampaikan kritik, kami dianggap sebagai musuh negara.

Lawang, 26 Agustus 2026, terinspirasi setelah menemukan sebuah pos Instagram yang penuh dengan logical fallacies

The post Ketika Mengkritik Pemerintah Dianggap sebagai Musuh Negara appeared first on whathefan.

Nah, di GI ada sebuah toko yang dari luar terlihat menarik bernama Flying Tiger Copenhagen. Banyak barang-barang lucu yang terlihat dari luar dan kebetulan Penulis menyukai benda-benda yang unik.

Di sanalah Penulis menemukan sebuah board game kecil bernama Vendespil Memory Game. Ukurannya mini, hanya segenggaman tangan. Harganya pun murah, kalau tidak salah waktu itu Rp60 ribu atau Rp80 ribu. Untuk itu, Penulis pun membelinya.

Detail Board Game Vendespil Memory Game

• Judul: Vendespil Memory Game
• Desainer: ?
• Publisher: ?
• Tahun Rilis: ?
• Jumlah Pemain: Berapa aja boleh
• Waktu Bermain: Tergantung yang main
• Rating BGG: –
• Tingkat Kesulitan: –
• Harga: Rp60.000-Rp80.000

Cara Bermain Vendespil Memory Game

Sesuai namanya, ini adalah permainan daya ingat di mana kita harus mencocokkan gambar yang sama. Kebetulan, yang satu ini temanya adalah bendera negara. Total ada 68 kartu, yang artinya ada 34 bendera berbeda di mana mayoritasnya adalah negara Eropa.

Di awal permainan, kocok semua kartu dan letakkan secara tertutup semua kartunya. Secara bergiliran, setiap pemain akan membuka dua kartu pilihannya. Apabila kartu yang dibuka berbeda, kembalikan ke posisi menghadap bawah. Jika sama, ambil dan letakkan di dekat pemain untuk scoring nanti.

Peraturannya bisa berbeda-beda tergantung bermain dengan siapa, karena permainan ini bebas menggunakan house rule seperti apa pun. Kalau Penulis, pemain akan berkesempatan untuk memilih lagi apabila berhasil mendapatkan pasangan kartu yang sama.

Peletakkan kartu pun bebas, tidak ada aturan baku yang menentukan seperti apa posisi kartunya. Mau dibaris rapi biar gampang ingatnya, boleh. Mau diacak biar lebih menantang, juga boleh.

Pemain dengan jumlah pasangan kartu terbanyak akan keluar sebagai pemenangnya. Kalau seri, anggap saja menang bersama. Kurang lebih seperti itulah cara bermain Vendespil Memory Game yang sangat sederhana.

Setelah Bermain Vendespil Memory Game

Awalnya, Penulis ragu-ragu mau memasukkan board game ini ke dalam daftar koleksi yang ingin dibuat tulisannya. Rasanya sama seperti memasukkan catur ke dalam daftar. Hanya saja, setelah melalui berbagai pertimbangan, Penulis memutuskan untuk tetap menuliskannya.

Sewaktu kecil, Penulis memiliki permainan serupa. Ukuran kartunya pun mirip, kotak dengan sudut yang sedikit melengkung. Kartu ini memiliki warna belakang biru dan di depannya dominan putih dengan berbagai gambar.

Nah, gambar-gambarnya inilah yang sangat Penulis ingat. Salah satu alasannya adalah adanya gambar Lucky Luke. Bisa dibilang, inilah pertemuan Penulis pertama dengan koboi tersebut.

Gambar lainnya adalah astronot dan berbagai macam hewan, dengan dominasi warna karakternya adalah kuning, biru, merah, dan hijau. Intinya, permainan ini sangat memorable bagi Penulis, sehingga permainan memori seperti ini tetap Penulis gemari hingga sekarang.

Oleh karena alasan sentimental tersebut, Penulis memutuskan untuk menulis tulisan ini. Memang tidak banyak yang bisa dibahas dari permainan sejuta umat seperti ini, tapi Penulis tetap menginginkannya.

Case dari permainan ini terbuat dari bahan semacam kaleng yang solid, walau minusnya mudah meninggalkan bekas gores terutama di bagian bawah. Kualitas kartunya sendiri bagus, berbahan kertas yang tebal dan licin. Gambar benderanya jelas, yang dilengkapi dengan informasi nama negara dan ibukotanya.

Vendespil Memory Game seru untuk dimainkan ramai-ramai, tapi juga bisa dimainkan sendirian di kala sedang tidak ada kegiatan lain. Ukurannya yang kecil membuat mobilitasnya sangat tinggi dan mudah dibawa ke tongkrongan.

Skor: 7/10

Setelah ini, Penulis akan membahas sebuah board game dengan tema perjudian. Tentu, bukan uang sungguhan yang digunakan di sini. Kita akan melihat pacuan unta (bukan kuda) dan bertaruh unta mana yang akan keluar sebagai juara. Board game tersebut adalah Camel Up The Card Game.

Lawang, 20 Juli 2026, terinspirasi setelah ingin melanjutkan seri board game

The post Koleksi Board Game #34: Vendespil Memory Game appeared first on whathefan.

Dengan berbagai dalih, Presiden Donald Trump membenarkan aksinya tersebut, yang jika kita lihat merupakan bentuk intervensi terhadap urusan negara orang lain. Ya, kita memang tahu kalau di balik itu ada kepentingan mereka sendiri.

Oh, jangan lupa dengan gebrakannya yang ingin mengambil alih Greenland dari Denmark, meskipun mereka sama-sama sekutu di bawah bendera NATO. Mungkin wacana tersebut batal, tapi kita bisa melihat “serakus” apa AS di bawah Trump.

Trending

Tentang Leon, Kenji, dan Gisel

Terbaru, Trump juga berencana untuk menyerang Kuba yang berada tepat di selatan wilayah negaranya. United Nations (UN) pun tak terlihat batang hidungnya belakangan ini. Sekadar mengecam pun tidak.

Mungkin kita terkejut dengan keputusan Trump yang terkesan arogan tersebut. Namun, jika menengok sejarah, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Trump tersebut memang sudah menjadi semacam “kebiasaan” AS.

Kebiasaan AS Mengurusi Urusan Negara Lain

Jangankan wilayah yang berdaulat, bahkan pulau kecil yang dipenuhi kotoran burung pun sempat menjadi target AS di masa lalu. Ini bukan mengada-ada, karena di tahun 1800-an, mereka berusaha memonopoli pulau-pulau kecil yang merupakan milik Peru.

Penulis mengetahui fakta ini dari video-video dari Johnny Harris. Nantinya, banyak contoh yang Penulis sebutkan di sini bersumber dari videonya. Intinya, mereka bahkan sampai mengancam Peru jika menghalangi bisnis kotoran burung untuk pupuk tersebut.

Menariknya, perkara menguasai pulau penuh kotoran burung tersebut adalah langkah awal AS menuju imperialisme. Namun, di artikel ini kita tidak akan membahas hal tersebut. Fokus kita adalah melihat intervensi AS ke negara lain di masa lalu.

Guatemala dan Pisang

Di Guatemala misalnya, di mana mereka intervensi karena satu alasan: pisang! Yup, demi mengamankan bisnis pisang mereka di sana (karena buah tersebut sangat populer di AS), mereka terlibat dalam penggulingan kekuasaan pemerintah yang ingin AS tidak memonopoli bisnis pisang di sana.

Mengapa AS sampai melangkah sejauh itu? Karena United Fruit Company, salah satu perusahaan buah terbesar, memiliki seperlima lahan pertanian di negara tersebut! Mereka juga punya infrastruktur lengkap seperti negara di dalam negara dan dukungan militer AS.

Pencaplokan Hawaii dan Gula

Tahu Hawaii, bukan? Negara bagian AS berupa kepulauan di Samudra Pasifik tersebut dulunya merupakan sebuah kerajaan berdaulat yang tiba-tiba dianeksasi seenak udel oleh AS. Penyebabnya? Bisnis gula!

Awalnya, orang-orang kulit putih di sana datang sebagai misionaris untuk menyebarkan agama kristen. Lantas, mereka justru berbisnis dan salah satunya adalah dengan mendirikan industri gula.

Agar lancar, mereka pun membuat gerakan sistematis untuk menggulingkan pemerintahan yang sah (waktu itu dipimpin oleh Ratu Liliuokalani) dan digantikan oleh Sanford Dole yang punya bisnis gula.

Terusan Panama dan Kemerdekaan Panama

Tahu Terusan Panama, bukan? Pada saat pembuatannya di awal 1900-an, Panama masih merupakan wilayah dari Kolombia. Nah, Kolombia menolak pembuatan kanal yang awalnya dikerjakan oleh arsitektur Prancis (walau berakhir gagal).

Sudah ketebak bukan apa yang terjadi selanjutnya? AS memberi dukungan kepada orang-orang Panama (Panamian) untuk merdeka dari Kolombia (termasuk senjata dan tentara), dengan syarat mereka boleh meneruskan pengerjaan Terusan Panama.

Singkat cerita, revolusi tersebut berhasil dan Panama pun menjadi negara merdeka. AS secara sigap menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan mereka. Terusan Panama pun jadi milik mereka hingga akhirnya dikembalikan ke Panama pada tahun 1999.

Contoh-Contoh Lainnya

Di Indonesia sendiri, AS disebut menjadi dalang di balik lengsernya Sukarno yang sudah semakin ke kiri. Di Korea, hari ini ada dua negara (Utara dan Selatan) juga karena andil mereka bersama Uni Soviet.

Mungkin kalau yang lebih baru, adalah ketika mereka meluluhlantakkan Irak dan Libya, yang waktu itu dipimpin oleh Saddam Hussein dan Muammar Khadafi. Mereka dicap persis seperti pemimpin Venezuela dan Iran, yakni tiran yang harus disingkirkan demi “kebaikan rakyatnya”.

Percayalah, contoh-contoh di atas baru sebagian kecil saja. Negara yang satu ini memang hobi intervensi urusan negara orang lain, bahkan semakin parah di bawah kepresidenan Trump.

***

Intervensi AS di Iran disebut bisa memicu Perang Dunia III, yang sudah kerap disebut sejak Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Tentu banyak orang berharap hal tersebut tidak pernah terjadi, mayoritas dari kita hanya ingin hidup dengan damai.

Namun, memang ada pihak-pihak yang rasanya membenarkan peperangan dengan alasan “damai”. Secara ironis, hal ini membuat kita teringat dengan Pain dari serial Naruto Shippuden, yang tujuannya akhirnya memang perdamaian dengan cara kekerasan.

Logika yang digunakan Trump juga sesat. Dengan menggunakan logikanya, negara lain juga berhak menyerang AS dengan alasan Trump telah membuat rakyatnya menderita. Lihat saja kelakuan agen Immigration and Customs Enforcement (ICE) yang beberapa kali membunuh warga sipil.

Mau sampai kapan ia memutuskan untuk menjadi polisi dunia tanpa dilandasi hukum yang jelas? Penulis benar-benar tidak paham lagi jika sampai ada pemimpin dunia yang memutuskan berada di pihaknya.

Lawang, 11 Maret 2026, terinspirasi setelah teringat bagaimana aksi ikut campur Amerika Serikat sudah dilakukan sejak dahulu kala

Sumber Artikel:

• How the U.S. Snagged All These Islands
• How the US Stole Central America (With Bananas)
• How the US Stole Hawaii
• How The US Stole The Panama Canal, Mapped

The post Apa yang Dilakukan oleh Trump Memang Kebiasaan Amerika Serikat appeared first on whathefan.

Sebanyak 17 tuntutan diberi deadline hingga tanggal 5 September kemarin, yang tentu saja pada akhirnya mayoritas yang belum dipenuhi. 8 sisanya diberi deadline satu tahun atau “dikumpulkan” pada bulan September 2026.

Gerakan tersebut diprakarsai oleh banyak tokoh anak muda seperti Jerome Polin, Andovi da Lopez, Fathia Izzati, Andhyta ‘Afu’ Utami, Salsa Erwina, dan Abigail Limuria. Isi tuntutannya pun macam-macam, yang intinya merangkum apa yang selama ini menjadi keresahan masyrakat.

Trending

Kekompakan Antara Pemerintah dan Rakyatnya

Bersamaan dengan adanya tuntutan tersebut, muncul gerakan Brave Pink Green Hero sebagai bentuk dukungan dan solidaritas atas tuntutan tersebut. Banyak netizen berlomba-lomba untuk ikut mengubah foto profilnya menjadi duo-tone kombinasi kedua warna tersebut, termasuk Penulis.

Munculnya Gerakan Brave Pink Green Hero

Brave Pink dipilih karena keberanian yang ditunjukkan oleh Ibu Ana, yang sempat terpotret berani menghadapi barisan kepolisian sendirian hanya dengan membawa bendera. Sementara itu, Green Hero dipilih untuk mengenang almarhum Affan Kurniawan.

Masalahnya, pemilihan warna tersebut ternyata justru diributkan oleh netizen. Pasalnya, beredar video Ibu Ana yang berteriak secara kasar “Prabowo Anjing, Prabowo Turun, Ganti Anies,” yang diteriakkan di tengah-tengah aksi.

Gara-gara hal tersebut, banyak yang menolak untuk ikut mengganti foto profilnya. Ada yang karena tidak ingin orang bermulut kasar menjadi simbol, ada yang menilai pemilihan warna tersebut bersifat politis, dan lain sebagainya.

Yang membela Ibu Ana pun tak sedikit. Ada yang bilang pemilihan warna pink tersebut karena keberanian yang ditunjukkan Ibu Ana, bukan mewakili pendapat pribadinya. Ada yang bilang pemilihan warna tersebut melambangkan woman empowerment secara keseluruhan.

Penulis menemukan analogi yang menarik di X, di mana ada yang mengomparasi Brave Pink ini dengan slogan “Just Do It” dari Nike dan V Sign sebagai tanda damai. Inspirasi dari keduanya juga berasal dari hal yang tidak 100% baik, bahkan cenderung kontroversi.

Selain itu, ada yang membuat analisis kalau video yang beredar tersebut sebenarnya buatan AI. Banyak kejanggalan yang ditemukan pada foto tersebut, yang sering menjadi ciri video buatan AI. Penulis tidak akan mendebat hal tersebut, karena tidak punya kapabilitas juga untuk menilai.

Terlepas dari pro kontra pemilihan Brave Pink Green Hero ini, Penulis justru merasa ini menjadi bukti lain betapa kita mudah terpolarisasi, yang ujungnya membuat kita mudah diadu domba dan melupakan hal yang substansial.

Mengapa Kita Mudah Terpolarisasi dan Melupakan Hal yang Substansi?

Secara umum, orang mengganti foto profilnya dengan duo-tone tersebut adalah bentuk dukungan dan solidaritas terhadap gerakan 17+8, yang bisa dianggap sebagai aksi nyata dari kita sebagai masyarakat kepada para pemangku kekuasaan yang mengatur negara ini.

Akan tetapi, sebenarnya yang mendukung 17+8 tapi menolak mengganti foto profil juga ada. Yang cuma FOMO ikut mengganti foto padahal tidak mendukung 17+8 juga ada. Yang tidak mendukung 17+8 dan tidak FOMO pun juga ada.

Menariknya, Anies Baswedan yang namanya terseret karena disebut Ibu Ana pun tidak ikut-ikutan mengganti foto profilnya. Mantan capres lainnya, Ganjar Pranowo, juga mengambil langkah yang sama. Tampaknya mereka tidak ingin disangkutpautkan dengan isu ini.

Sebenarnya silakan saja mau memilih yang mana, toh itu hak masing-masing individu. Yang membuat Penulis geram adalah ketika ada pihak yang merasa lebih baik dari pihak lain karena pilihannya. Mereka menyalahkan pihak yang berseberangan dengan berbagai alasan.

Kalau memang tidak srek dengan pemilihan Brave Pink karena sosok Ibu Ana, ya enggak perlu ikut ganti foto profil. Masalahnya, ada saja pihak-pihak ini yang menggiring opini kalau orang-orang yang mengganti foto profilnya adalah A B C D blablabla.

Yang memilih untuk mengganti foto profil juga begitu. Jangan mentang-mentang ganti foto profil, terus jadi merasa yang paling nasionalis dan menghakimi yang tidak melakukannya. Jangan-jangan yang ganti foto profil tidak pernah ikut aksi secara langsung, cuma koar-koar di media sosial (seperti Penulis misalnya).

Salah satu alasan utama mengapa kita begitu mudah terpolarisasi adalah karena terkadang kita menganggap Kebenaran Relatif sebagai Kebenaran Absolut. Penulis akan menjabarkan hal ini lebih detail di tulisan besok.

Lebih parahnya lagi, polarisasi yang terjadi ini justru membuat kita melupakan substansinya, yakni tuntutan masyarakat kepada pemerintah. Harusnya kita sebagai sesama rakyat harus bekerja sama untuk memantau agar tuntutan yang telah diajukan telah terlaksana.

Terserah mau pakai warna pink, hijau, biru, cokelat, merah, nggak pakai warna karena buta warna, bebas. Yang penting, di momen-momen penting seperti saat ini kita harus saling jaga agar suara kita didengar oleh mereka.

***

Jujur, Penulis geram karena ada saja yang meributkan Brave Pink Green Hero ini. Kenapa justru menyorot Ibu Ana-nya, bukan inti dari gerakannya. Ibarat meributkan klub sepak bola bukan karena performa atau permainannya, tapi dari logo klubnya.

Selain itu, Penulis juga merasa heran karena ketika pemimpin negara yang berkata kasar, hal tersebut justru berusaha dinormalisasi. Ketika pemimpin negara mengacak-acak konstitusi agar bisa ikut pemilu, eh malah dipilih. Double standard-nya kok agak kebangetan.

Terlepas dari itu semua, Penulis berharap kejadian yang berlangsung sejak akhir Agustus bisa menjadi momentum kita sebagai bangsa menuju ke arah yang lebih baik lagi. Kita lihat saja tahun depan, apakah tuntutan yang ada di dalam 17+8 ada yang berhasil dikerjakan atau tidak.

Lawang, 9 September 2025, terinspirasi dari netizen yang meributkan masalah brave pink hero green

Foto Featured Image: Tribun

The post Polemik Brave Pink Hero Green: Mengapa Kita Mudah Terpolarisasi appeared first on whathefan.

Tidak hanya drama di Jakarta, banyak peristiwa politik lain yang juga terjadi bersamaan. Salah satu yang mencuri perhatian Penulis adalah banyaknya calon kepala daerah yang hanya berhadapan dengan kotak kosong karena terlalu gemuknya koalisi.

Oleh karena itu, ada banyak hal yang terbesit di pikiran Penulis setelah mengamati dunia politik pada masa-masa ini, sehingga merasa perlu untuk menuangkan pikiran dan opininya melalui tulisan ini.

Trending

Bagian 28 Seandainya Saja

Gagal Paham Netizen (atau Buzzer?) Menyikapi Peringatan Darurat

Penulis sudah merangkum kejadian Peringatan Darurat pada tulisan sebelumnya. Intinya, pada akhirnya keinginan DPR untuk membuat RUU Pilkada demi membatalkan putusan MK dibatalkan karena desakan dari masyarakat.

Seperti yang kita tahu, menjelang rapat untuk membahas RUU Pilkada tersebut, masyarakat berkumpul di beberapa kota besar Indonesia untuk melakukan aksi protes. Bahkan, banyak public figure yang turun seperti Reza Rahadian, Andovi, serta banyak komika.

Nah, dengan dikabulkannya permintaan tersebut, tentu kita sebagai masyarakat merasa senang karena berhasil menahan pemerintah untuk berbuat sewenang-wenang dengan mengubah peraturan demi kepentingan tertentu. Iya, kan?

Ternyata, tidak semua berpikiran seperti itu. Ada pihak (kemungkinan buzzer) yang menuduh kalau gerakan Peringatan Darurat tersebut merupakan gerakan terstruktur yang dikomandoi oleh pihak tertentu untuk tujuan lain. Siapa? Mereka tidak menyebutkannya.

Lantas, tujuan lainnya itu apa? Nah, di sini Penulis tidak paham. Mayoritas pos yang kontra dengan Peringatan Darurat tidak menjelaskan secara spesifik apa maksud lain dari gerakan tersebut. Kalau yang pro kan jelas, kami tidak ingin peraturan diubah seenak udel-nya.

Anehnya, mereka justru melempar isu lain untuk memperkeruh keadaan. Contoh, mereka menyinggung masalah politik dinasti di Banten. “Kenapa kalian diam ketika ada dinasti di Banten,” kurang lebih begitu narasi dari mereka.

Bagi Penulis, mereka yang bernarasi seperti itu tidak paham substansi. Peringatan Darurat bukan muncul semata-mata untuk menolak dinasti, tapi (sekali lagi) mencegah agar jangan sampai peraturan bisa diubah semena-mena demi kepentingan tertentu.

Politik dinasti sudah banyak terjadi selama ini, bukan dipelopori oleh keluarga Joko Widodo selaku presiden kita. Tidak ada perarturan yang melarang kalau kita kerabat dari pejabat publik, kita dilarang untuk menjadi pejabat publik juga.

Yang dipermasalahkan adalah kalau dinasti itu dibangun dengan mengubah peraturan yang sudah ada. Kedua anak Jokowi, Gibran dan Kaesang, sama-sama terganjal umur. Gibran berhasil diloloskan pamannya, tapi Kaesang tidak.

Nah, waktu meloloskan Gibran, tidak ada yang berdaya untuk mengubah keputusan MK tersebut, bukan? Lantas, mengapa saat MK memutuskan yang terakhir kemarin, tiba-tiba DPR bergerak cepat untuk menganulir keputusan tersebut? Ini kan anomali yang sangat aneh.

Isu lain yang dilempar ke publik adalah mempertanyakan mengapa para orang pro Peringatan Darurat tidak sevokal ini saat membahas RUU Perampasan Aset. Ini kesalahan logika lainnya karena sudah berbeda substansi. Buzzer memang selalu punya caranya sendiri, walau sering tak masuk akal.

Negara Tanpa Oposisi, tapi Lebih Parah

Salah satu poin yang diputuskan oleh MK adalah menurunkan batas threshold partai politik untuk bisa mencalonkan orang, dari 20% menjadi 7.5% saja. Tentu ini keputusan yang bagus sekali, karena threshold yang terlalu tinggi menimbulkan sedikitnya calon yang bisa dipilih.

Penulis pernah membahas mengenai bagaimana Jokowi berhasil mengalahkan lawan-lawannya tanpa berperang, yakni dengan cara mengajak koalisi lawan-lawannya. Hal ini tampaknya akan dilanjutkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dalam satu pernyataan, Prabowo pernah mengatakan kalau oposisi bukanlah budaya Indonesia, karena budaya Indonesia adalah gotong royong. Bagi Penulis, dalam negara yang mengusung demokrasi, ini adalah hal yang cukup berbahaya.

Hal ini bisa dilihat dari peta Pilkada saat ini, di mana ada begitu banyak satu calon diusung oleh hampir semua partai yang ada untuk melawan kotak kosong, atau minimal melawan calon independen. Ada puluhan kasus seperti ini di seluruh Indonesia.

Penulis ambil contoh di Jakarta, di mana Ridwan Kamil diusung oleh 15 partai. Partai Nasdem, PKB, dan PKS, yang awalnya ingin mengusung Anies Baswedan, berbalik arah dan ikut mendukung Ridwan Kamil karena gagal mencapai threshold.

Setelah keputusan MK, PDIP akhirnya maju sendirian dengan mengusung pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Ada pasangan ketiga dari jalur independen, yang juga kontroversial karena mencatut banyak KTP orang dan tetap diloloskan untuk berlaga di Pilkada.

Di Jawa Timur pun begitu, di mana partai-partai yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mengusung Khofifah. Yang berbeda adalah PDIP yang mengusuk Risma dan PKB yang mengusung Luluk.

Bayangkan, satu orang diusung oleh belasan partai. Jika pun mereka kalah, suara mereka di dewan akan sangat dominan. Lantas, bagaimana pihak Eksekutif dan Legislatif bisa bekerja dengan baik jika tidak seimbang seperti ini?

Negara butuh kontrol, karena itulah kita menganut trias politika. Tidak boleh ada satu pihak yang terlalu dominan. Kalau Eksekutif dan Legislatif-nya sejalan terus, lantas siapa yang bisa menjamin kalau semua keputusan yang dibuat akan menguntungkan untuk rakyat?

Kita seolah semakin bertransformasi menjadi negara tanpa oposisi yang makin parah. Siapa yang tidak mau ikut, entah baik atau buruk, akan ditinggal. Memang benar kalau tidak semua orang tahan untuk menjadi oposisi dan berada di luar kekuasaan.

Penutup

Situasi politik di Indonesia saat ini, setidaknya bagi Penulis, sudah berada di tahap yang membuat geleng-geleng kepala. Konsep bernegara yang kita kenal selama ini perlahan digeser, sehingga tak terasa kita akan dibawa kembali ke era otoriter seperti dulu.

Mungkin kita masih bisa bersuara, mungkin kita masih bisa melempar kritik. Akan tetapi, negara ini seolah sedang diatur oleh sekelompok orang dengan kepentingannya masing-masing alias oligarki. Negara ini mau maju mau mundur, suka-suka mereka.

Kalau mau sarkas, sudah tidak perlu adakan Pemilu saja sekalian. Silakan pilih suka-suka kalian. Apakah namanya masih bebas, jika pilihan yang ada diatur-atur oleh pemilik kekuasaan, baik dengan cara halus maupun kasar?

Penulis yang ilmunya rendah ini berusaha memahami situasi politik saat ini, dan kesimpulannya, ini hanya tentang bagaimana meraih kekuasaan dan mempertahankannya selama mungkin. Nasib kita sebagai rakyat tak menjadi pertimbangan sama sekali.

Lawang, 4 September, terinspirasi setelah melihat komentar-komentar netizen (atau buzzer?) terkait peringatan darurat yang ramai beberapa minggu lalu

Foto Featured Image: Merdeka

The post Berusaha Memahami Situasi Politik yang Sedang Terjadi Saat Ini appeared first on whathefan.

Dunia pun langsung merespon hal ini dengan mengecam serangan Rusia tersebut. Mayoritas negara, terutama negara barat, membela Ukraina dengan cara memberikan berbagai jenis sanksi kepada Rusia. Public figure juga ramai-ramai menyuarakan perdamaian.

Menurut Penulis, melakukan invasi ke wilayah berdaulat dengan alasan apa pun memang tidak bisa dibenarkan. Hanya saja, Penulis merasa geram dengan standar ganda yang ditunjukkan oleh pihak barat.

Kenapa Hanya Rusia yang Dikecam?

Semua pihak yang memiliki afiliasi dengan barat mengutuk serangan Rusia ke Ukraina, termasuk ke Vladimir Putin selaku Presiden Rusia. Pemerintah, Hollywood, public figure, badan olahraga, beramai-ramai mengecam perang yang tengah terjadi ini.

Oke, itu adalah hal yang bagus karena mayoritas dari kita jelas lebih memilih hidup damai tanpa perasaan takut rumah kita akan dihujani rudal. Peperangan adalah hal yang sebisa mungkin dihindari.

Namun, ke mana mereka semua ketika peperangan antara Israel dan Palestina terus bergejolak? Ke mana mereka semua ketika banyak nyawa-nyawa tak berdosa di sana yang harus merenggang nyawa?

Ke mana mereka semua ketika Amerika Serikat melakukan invasi ke Afganistan dan Irak dengan alasan negara-negara tersebut memiliki senjata pemusnah massal yang hingga kini tidak terbukti?

Dua contoh di atas hanya sedikit contoh dari betapa bermuka duanya politik dunia barat. Selama menguntungkan bagi mereka, perang tidak masalah. Yang jadi masalah kalau perang tersebut sampai mengganggu kepentingan mereka.

Semua Terkena Imbasnya

Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina bahkan merembet ke banyak hal, termasuk sepak bola dan Formula 1. Dampak yang terasa tidak hanya dirasakan oleh Rusia, tapi juga orang-orang yang berasal dari sana.

Roman Abramovic yang merupakan owner klub Chelsea bahkan langsung menjual klub kesayangannya tersebut. Padahal kita tahu, seberapa besar kontribusinya terhadap klub dan passion-nya untuk sepak bola. Jarang ada owner bola yang begitu peduli dengan klubnya.

Di ajang Formula 1, pembalap Haas Nikita Mazepin langsung diputus kontraknya. Meskipun ia sering menjadi ejekan karena bisa masuk ke ajang ini lewat bantuan “orang dalam”, perlakuan ini dianggap tidak adil.

Hanya karena mereka orang Rusia, mereka harus menelan pil pahit akibat sanksi yang diberikan oleh negara barat. Padahal, mereka belum tentu mendukung penyerangan yang dilakukan oleh Rusia.

Kenapa sanksi yang serupa tidak pernah diberikan kepada orang-orang yang berasal dari Amerika Serikat atau Israel yang sama-sama melakukan invasi ke negara lain? Atau memang dunia ini sudah berada di genggaman mereka sehingga bisa berbuat apa saja?

Peran Media dan Perlawanan Publik di Media Sosial

“Whoever controls the media, controls the mind”

Jim Morrison

Quote di atas sangat terkenal, di mana pihak yang bisa menguasai dunia akan bisa menguasai pikiran. Logikanya sederhana, publik mengetahui informasi dari media massa, sehingga opini mereka bisa digiring ke arah tertentu.

Media, termasuk media sosial, menjadi “senjata” yang ampuh untuk membuat propaganda tertentu yang menguntungkan pihak tertentu. Maka dari itu, tak heran jika berita-berita isinya kebanyakan menyudutkan Rusia. Setiap hari, selalu ada saja berita tentang konflik tersebut.

Akan tetapi, kemunculan media sosial juga bisa menjadi media alternatif sehingga publik bisa mendapatkan sudut pandang lain dari berita yang diedarkan media barat. Mereka pun tidak menelan bulat-bulat apa yang diberikan oleh barat.

Oleh karena itu, opini yang beredar di media sosial pun beraneka macam. Tidak hanya menyuarakan perdamaian, mereka (termasuk Penulis melalui tulisan ini) mempertanyakan ke mana semua pihak ini ketika terjadi konflik di daerah lain.

Bahkan di akun Instagram @bundesliga, mereka sampai menghapus komentar yang mempertanyakan hal ini. Untungnya, ada pihak yang sudah menyalin komentar tersebut dan kembali memostingnya.

What about other countries being invaded before and recently? Their life does not matter? Vietnam, Syria, Iraq, Libya, Yemen, Afghanistan and Palestine etc… Majority of this country invaded by Western Powers and some ethnic cleansing. Their life does not matter because of their skin color or religion? Yes what is happening in Ukraine is wrong. But i was told there’s no room for politics in sports. Sadly today the western media and football organizations are being so hypocrite. #alllifematters

Penutup

Perdamaian adalah hal yang diidamkan oleh mayoritas masyarakat yang tinggal di bumi. Sebisa mungkin, peperangan yang akan membunuh insan-insan tak bersalah dihindari, jangan sampai kiamat terjadi lebih cepat karena serangan nuklir yang mematikan.

Penulis dengan tegas tidak mendukung serangan Rusia ke Ukraina. Namun, Penulis merasa muak dengan standar ganda yang ditunjukkan oleh negara barat. Media pun sudah dikendalikan sedemikian rupa untuk menggiring opini tertentu.

Olahraga yang katanya bebas dari politik nyatanya tetap terpengaruh. Para penggemar banyak menghujat di kolom komentar media sosial, mencibir standar ganda yang mereka tunjukkan secara nyata.

Semoga saja konflik Rusia-Ukraina segera berakhir dan kedua belah pihak menemukan win-win solution. Semoga dengan adanya konflik ini, kita jadi menyadari betapa memuakkannya standar ganda yang ditunjukkan oleh pihak barat.

Lawang, 6 Maret 2022, terinspirasi dengan standar ganda yang ditunjukkan oleh barat.

Foto: Brown University

The post Standar Ganda ala Barat appeared first on whathefan.

Tentu cancel culture mendapatkan pro-kontra di antara masyarakat. Yang pro mengatakan hal tersebut perlu dilakukan untuk menimbulkan efek jera dan tidak akan dilakukan oleh pihak lain. Yang kontra menyebutkan kalau semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua.

Penulis sendiri belum bisa memutuskan lebih condong ke arah yang mana. Akan tetapi, Penulis sangat menyetujui jika cancel culture ini diterapkan kepada para koruptor yang sudah merugikan negara demi nafsunya semata.

Apa Itu Cancel Culture?

Dilansir dari Merriam-Webster, cancel culture adalah:

“The practice or tendency of engaging in mass canceling as a way of expressing disapproval and exerting social pressure.”

“Praktik atau kecenderungan terlibat dalam pembatalan massal sebagai cara untuk mengungkapkan ketidaksetujuan dan memberikan tekanan sosial.”

Contoh mudah dari penerapan cancel culture adalah melalui kasus Saiful Jamil setelah ia keluar penjara. Banyak masyarakat yang melayangkan protes dan memboikot saluran televisi yang membuat acara khusus untuknya.

Dari beberapa berita yang Penulis baca, intinya beberapa masyarakat tersebut menganggap kejahatan seksual yang dilakukan olehnya tidak termaafkan dan tidak layak untuk memiliki acara sendiri setelah bebas.

Hal ini kerap dianggap mematikan rezeki orang, tetapi ada juga yang menganggap bahwa itu adalah konsekuensi dari perbuatan buruknya di masa lalu. Perkembangan kasus ini sendiri tidak Penulis ketahui karena memang tidak terlalu tertarik.

Cancel Culture untuk Para Koruptor

(Sebelumnya Penulis minta maaf jika ternyata pendapat di bawah ini sudah diterapkan oleh hukum negara kita. Penulis tidak bisa menemukan data pendukung yang menyebutkan jika pendapat ini sudah diterapkan.)

Anggap saja cancel culture sah untuk dilakukan, Penulis sangat berharap jika cancel culture juga bisa diterapkan untuk para koruptor. Dengan kata lain, semua hak politiknya akan dicabut seumur hidup.

Misal seorang bupati terlibat dalam kasus korupsi, artinya seumur hidup dia tidak akan boleh lagi mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah di mana pun dan dalam tingkat apapun. Dia juga tidak boleh berafiliasi dengan partai politik mana pun. Menjadi anggota dewan pun tidak boleh.

Anggota dewan yang terlibat kasus suap pun tidak boleh mencalonkan diri untuk kembali setelah menyelesaikan masa tahanannya (yang seringnya sangat singkat). Mau DPR hingga DPRD, ia tidak boleh lagi menjadi perwakilan rakyat dari fraksi partai mana pun.

Sayangnya, setahu Penulis hal tersebut tidak pernah menjadi kenyataan. Penulis pernah membaca di suatu media kalau banyak calon kepala daerah yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi.

Artinya, seorang koruptor tetap memiliki hak politiknya dan boleh berpolitik. Para mantan koruptor ini pun kembali punya “peluang” untuk mengulangi kesalahan yang sama.

Karena itulah, Penulis menginginkan adanya penerapan cancel culture bagi para koruptor dengan cara dicabut hak politiknya seumur hidup. Mau dibilang menghalangi rezeki orang ya biar, mong mereka juga sudah duluan menghalangi rezeki orang lain.

Penutup

Meskipun terdengar bagus dan bisa menimbulkan efek jera, Penulis ragu jika cancel culture untuk koruptor ini bisa diterapkan di Indonesia. Kok menambah berat hukuman mereka, berita terbaru malah menyebutkan remisi untuk mereka akan semakin mudah.

Entah bagaimana cara mengatasi permasalahan korupsi bangsa ini. Rasanya meskipun yang menjadi presiden adalah Naruto Uzumaki sekalipun, sulit untuk memberantas korupsi dari akarnya.

Akan tetapi, semoga saja pada akhirnya kita akan memiliki pemerintah yang berani tegas menangani masalah korupsi dan tercipta peraturan yang akan mencabut semua hak politik koruptor seumur hidup.

Lawang, 1 November 2021, terinspirasi setelah merasa kalau cancel culture bisa menjadi hukuman yang cocok untuk para koruptor

Foto: Radiowest – KUER

The post Cancel Culture untuk Para Koruptor appeared first on whathefan.

Sontak hal ini menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat. Kebanyakan menganggap bahwa hal tersebut menunjukkan kalau pemerintah anti kritik dan “takut” dengan mural.

Sebelumnya, ada juga mural bertulisan “Tuhan aku lapar” dan “Wabah sesungguhnya adalah lapar” yang akhirnya dihapuskan oleh pihak kepolisian, meskipun alasannya adalah permintaan dari warga.

Begitu cepatnya reaksi kepolisian terhadap mural jalanan yang mengekspresikan pendapat menjadi berbanding terbalik dengan lambatnya reaksi pihak yang berwajib terhadap “mural” yang sebenarnya lebih berbahaya.

Mural di Alam Indonesia

Jika biasanya mural menggunakan tembok sebagai media, maka “mural” yang satu ini menggunakan bentang alam Indonesia. Jika mural biasanya hanya berukuran meter, “mural” yang satu ini butuh berhektar-hektar tanah.

“Mural” yang dimaksud adalah hutan-hutan gundul yang dilakukan secara ilegal oleh perusahaan. Illegal logging yang dilakukan meninggalkan semacam “karya seni” di mana bekas hutan membentuk semacam pola yang, ironinya, indah.

Penulis mendapatkan ide artikel ini dari sebuah pos milik Greenpeace Indonesia. Pembaca bisa melihatnya di bawah ini:

Daripada berburu orang yang menyuarakan kritik, mengapa tidak berburu para perusak hutan Indonesia? Dampak negatif yang dihasilkan jauh lebih besar dari sekadar mural di tembok yang mungkin bagi sebagian orang justru memperindah lingkungan.

Para pelakunya seolah tak tersentuh hukum dan bebas beroperasi selama bertahun-tahun. Apakah karena mereka membayarkan semacam “upeti” kepada yang berwajib? Rasanya ini sudah menjadi semacam rahasia umum.

Faktanya, data menunjukkan bahwa kerusakan hutan di Indonesia berada di taraf yang cukup mengkhawatirkan.

Data Kerusakan Hutan di Indonesia

Dilansir dari data yang dilaporkan oleh WRI Indonesia pada tahun 2020, kerusakan hutan di Indonesia menempati posisi keempat di dunia setelah Brazil, Kongo, dan Bolivia.

Kita berhasil mencatatkan “prestasi dengan turun satu peringkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, data menunjukkan bahwa sejak tahun 2017, kerusakan hutan di Indonesia mengalami penurunan yang cukup drastis.

Salah satu penyebab penurunan ini adalah kebakaran hutan dan gambut skala besar yang terjadi pada tahun 2015 silam. Semenjak bencana tersebut, ada pemantauan dan pencegahan kebakaran hutan secara ketat dari Pemerintah Indonesia.

Untuk sementara waktu, penerbitan izin baru untuk perkebunan kelapa sawit dihentikan oleh pemerintah. Moratoium izin perkebunan kelapa sawit juga diberlakukan, meskipun akan berakhir pada tahun 2021 ini. Apakah akan diperpanjang atau tidak, belum ada informasinya.

Berdasarkan data WRI di atas, kerusakan hutan di Indonesia selama 4 tahun terakhir berkisar di angka 200 hingga 400 ribu hektar per tahunnya. Sebagai perbandingan, ada beberapa data kerusakan hutan Indonesia alternatif:

• World Bank: Kerusakah hutan antara 700 ribu hingga 1.2 juta hektar per tahun
• Food and Agriculture Organization (FAO): Kerusakan hutan mencapai 1.315.000 hektar yang setara berkurangnya 1% area hutan setiap tahunnya.
• Greenpeace: 3.8 juta hektar per tahun, di mana mayoritas disebabkan oleh penebangan liar

Mana data yang benar? Entahlah, tidak ada yang tahun secara pasti. Yang jelas., kerusakan hutan di Indonesia benar-benar terjadi dan pelakunya masih melenggang dengan bebas, mungkin dengan tumpukan uang.

Salah Prioritas Ala Pemerintah

Berhubung yang membuat pos adalah Greenpeace, wajar jika yang disorot adalah masalah kerusakan hutan. Viralnya pemburuan pembuat mural mereka jadikan kesempatan untuk menyadarkan masyarakat mengenai tingginya kerusakan hutan di Indonesia.

Di mata Penulis, contoh dari Greenpeace tersebut menjadi salah satu indikator kalau pemerintah kita kerap salah menentukan prioritas mereka. Yang sepele diseriusin, yang serius disepelekan.

Pembuat mural bernada kritik yang sepele diburu, tapi pembuat “mural” berhektar-hektar dilepas begitu saja. Yang mencuri karena lapar dihukum panjang, yang korupsi demi nafsu duniawi diberi potongan masa tahanan.

Di saat butuh kekuatan untuk memberantas korupsi, KPK malah terkesan dilemahkan. Di saat butuh kesigapan pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19, pemerintah malah terkesan sibuk dengan istilah yang kerap berubah-ubah.

Semoga saja, ke depannya pemerintah bisa lebih bijak dalam menentukan prioritas mereka. Kami ingin ada perubahan dalam tubuh pemerintah di mana yang jelas-jelas bersalah mendapatkan hukuman yang setimpal.

Lawang, 23 Agustus 2021, terinspirasi dari pos Instagram Greenpeace Indonesia

Foto: Greenpeace Australia Pacific

Sumber Artikel:

• DLHK Pemprov Banten
• Kerusakan Hutan Hujan Primer Meningkat Sebesar 12% dari Tahun 2019 hingga Tahun 2020 | WRI Indonesia (wri-indonesia.org)

The post Berburu Pembuat “Mural” yang Seharusnya Dilakukan appeared first on whathefan.

Bulan yang biasanya diisi oleh lomba-lomba untuk menyemarakkan kemerdekaan harus ditiadakan. Acara malam tasyakuran untuk mengenang para pahlawan juga harus ditunda.

Walaupun begitu, bukan berarti kita tidak bisa menghayati makna kemerdekaan itu sendiri. Setidaknya, muncul satu pertanyaan di benak Penulis: yakin kita sudah merdeka?

Definisi Kemerdekaan

Di dalam KBBI, merdeka memiliki tiga arti, yakni:

1. bebas (dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya); berdiri sendiri
2. tidak terkena atau lepas dari tuntutan
3. tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu; leluasa

Mari kita coba urai satu per satu, apakah kemerdekaan yang sudah kita rasakan sekarang benar-benar kemerdekaan yang sesungguhnya.

Makna Pertama

Makna pertama, bebas dari penjajahan. Secara fisik, kita memang sudah tidak dijajah oleh Belanda atau Jepang. Kita memiliki kedaulatan dan diakui oleh negara lain.

Akan tetapi, apakah kita telah merdeka dari penjajahan dalam bentuk lain? Penjajahan sumber daya, penjajahan budaya, penjajahan ideologi, rasa-rasanya masih terjadi hingga sekarang bahkan lebih berbahaya dan mengerikan.

Tidak percaya? Dulu, penjajahan wilayah terlihat bentuk fisiknya. Nah, penjajahan mode baru yang disebutkan di atas kan tidak kelihatan secara fisik. Karena tidak kelihatan, kita pun tidak merasa sedang dijajah oleh bangsa lain.

Makna Kedua

Makna kedua, lepas dari tuntutan. Makna yang satu ini memang lebih pas jika diidentikkan dengan pengadilan hukum. Apakah sebuah negara bisa dituntut oleh pihak lain? Bisa saja.

Meskipun sudah berdaulat, ada banyak negara lain yang memiliki kepentingan di negara kita. Efek sampingnya, akan muncul banyak tuntutan untuk kepentingannya sendiri.

Misal, menuntut kita untuk menandatangani kontrak tambang dengan dibayang-bayangi ancaman berskala global. Contoh lain, menuntut kita untuk menerima tenaga kerja asing dari negaranya.

Makna Ketiga

Makna ketiga, tidak bergantung ke pihak tertentu. Rasanya kita semua telah menyadari bahwa negara kita masih begitu bergantung kepada negara lain hingga rasanya begitu mengkhawatirkan.

Tengok saja kepada banyaknya produk impor yang harus kita datangkan demi memenuhi kebutuhan. Sesuatu seperti produk pertanian yang bisa kita hasilkan sendiri pun harus meminta pasokan dari negara lain.

Jelas masih ada sektor-sektor lain yang menunjukkan kalau kita masih terlalu bergantung kepada pihak lain. Istilah berdikari seolah tinggal slogan semata tanpa bisa dieksekusi oleh kita.

Apakah Kita Sudah Merdeka?

Jika mau melihat dari diri sendiri, sebenarnya kita memang bisa merasakan kemerdekaan. Penulis bisa sekolah dan bekerja tanpa harus takut akan ada bom yang jatuh dari langit. Penulis juga, syukurnya, tidak pernah merasa kelaparan hingga tidak bisa makan.

Hanya saja, kemerdekaan yang Penulis rasakan tersebut hanya dalam skala kecil. Jika melihat gambaran besarnya, ada banyak sisi yang menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya merdeka.

Saat para pahlawan kita meneriakkan kata merdeka, mereka ingin kita memiliki sebuah negara yang utuh dan berdaulat. Mereka ingin kita menjadi raja di tanahnya sendiri. Kenyataannya sekarang?

Sumber daya kita masih banyak yang dikuasai asing, ketergantungan terhadap produk impor, lilitan hutang ribuan triliun, menjadi beberapa contoh menakutkan yang membuat kita meragukan apakah kita sudah benar-benar merdeka.

Semoga saja di ulang tahun yang ke-76 ini, Indonesia mampu segera bangkit dan sembuh dari berbagai penyakitnya. Semoga bangsa Indonesia bisa benar-benar merasakan kemerdekaan yang sejati, bukan kemerdekaan yang semu.

Lawang, 17 Agustus 2021, terinspirasi setelah chatting dengan salah satu teman

Foto: Public Holidays

The post Yakin Kita Sudah Merdeka? appeared first on whathefan.

 “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Sebelumnya, Penulis sudah menuliskan sedikit tentang Sejarah Singkat Konflik Palestina-Israel. Walaupun tidak bisa 100%, Penulis berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap obyektif pada tulisan tersebut.

Nah, kalau tulisan yang satu ini bisa dipastikan 100% bersifat subyektif. Penulis akan mengungkapkan opini pribadinya tentang konflik Palestina-Israel sejujur mungkin.

Dalih Israel Mengambil Tanah Palestina

Di awal tulisan, Penulis mengutip pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang selalu kita dengarkan ketika upacara bendera di hari Senin. Kalaupun tidak bisa menghafal seluruh pembukaan, setidaknya kita akan ingat kalimat pertamanya.

Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Penjajahan, dalam bentuk apapun, harus dilenyapkan dari muka bumi ini. Dalam kasus Palestina-Israel, menurut Penulis Israel telah berperan sebagai penjajah yang datang ke tanah orang.

Penulis telah menonton satu video di YouTube, di mana orang Israel diberi satu pertanyaan sederhana: Mengapa mereka mencuri tanah dari orang Palestina.

Jawabannya mereka seragam. Semua menolak disebut mencuri tanah orang dan berdalih bahwa tanah tersebut merupakan “Tanah Perjanjian” yang diberikan kepada Tuhan untuk mereka.

Analogi Tanah Pemberian Tuhan

Penulis menghargai keyakinan bangsa Israel tentang Tanah Perjanjian tersebut. Hanya saja, Penulis menganggap di dalam hukum internasional yang serba plural, kita tidak bisa memaksakan keyakinan kita kepada bangsa lain, apalagi sampai mengusir mereka dari rumahnya sendiri.

Seandainya bangsa Indian meminta tanah di California karena menurut keyakinan mereka itu adalah tanah leluhur yang dijanjikan Tuhan mereka, apakah Amerika Serikat akan secara sukarela memberikan tanah tersebut kepada mereka?

Atau seandainya bangsa Aborigin meminta tanah di Sydney karena itu adalah tanah suci mereka, apakah Australia dan Inggris rela melepas kota tersebut hanya karena keyakinan sebuah kelompok?

Padahal, nyatanya mereka jelas-jelas penduduk asli sana. Mereka yang diusir dari kampung halamannya sendiri ketika orang-orang Barat memulai masa-masa ekspedisi mereka. Akan tetapi, tidak ada satupun dari mereka yang mendapatkan keistimewaan yang didapatkan oleh Israel.

Dunia ini penuh dengan konspirasi. Kita secara tidak sadar dikendalikan oleh orang-orang yang memiliki ambisi dunia dan ingin kita bergerak sesuai dengan keinginan mereka. Israel bisa lahir karena mereka memang ingin Israel lahir di Timur Tengah.

Tamu yang Tidak Tahu Diri

Salah satu alasan mengapa Theodor Herzl menyebarkan Zionisme adalah karena tingginya sikap anti-semitisme masyarakat dunia. Genosida yang dilancarkan oleh Hitler makin meyakinkan mereka untuk membuat negara Yahudi sendiri.

Hanya saja, tanah yang mereka inginkan adalah tanah yang sudah dihuni oleh bangsa lain. Setelah kejatuhan Kesultanan Ottoman dan wilayah mereka dikuasai oleh Inggris, bangsa Palestina sudah ingin menjadi negara merdeka dan berdaulat.

Bangsa Yahudi yang sudah pernah mengalami bagaimana rasanya diusir dari rumah sendiri harusnya tahu bagaimana sakitnya diperlakukan secara demikian. Peristiwa genosida yang menghabisi 6 juta orang Yahudi seharusnya membuat mereka memiliki empati yang tinggi.

Ternyata tidak. Mereka bersikukuh dengan konsep Zionisme dari Herzl dan ingin mendirikan negara Yahudi di tanah Palestina. Mereka melobi Inggris dan bantuan pun datang. Jalan mereka untuk memiliki negara Yahudi semakin mulus setelah Perang Dunia II berakhir.

Migrasi orang Yahudi ke daerah Palestina makin lama makin tinggi. Ibarat tamu yang tidak tahu diri, mereka membawa serombongan keluarga besar untuk bertamu dan menghabiskan makanan milik tuan rumah.

Israel kerap protes serangan bangsa Palestina (seringnya lewat Hamas) ke negaranya. Jika dianalogikan, ini seperti Belanda memprotes tentara Indonesia yang menyerang benteng mereka. Padahal, keberadaan mereka di sana saja sudah menyalahi banyak aturan.

Apakah Konflik Palestina-Israel akan Berakhir?

Penulis tidak tahu bagaimana konflik antara Palestina dan Israel akan berakhir. Perundingan damai telah dilakukan setidaknya lima kali. Penawaran konsep dua negara juga selalu ditolak oleh Palestina dan itu wajar. Kita juga tidak ingin berbagi wilayah dengan Belanda.

Rasanya, hanya kiamat yang bisa menghentikan konflik ini. Palestina hanya ingin diakui sebagai negara dan Israel angkat kaki dari wilayah mereka. Israel bersikukuh ingin menjadi negara Yahudi di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan mereka.

Negaranya sendiri aja belum beres kok sok-sokan mau ngurus negara lain!

Ya, negara kita memang memiliki masalah yang tidak kalah kompleks. Walaupun begitu, bukan berarti kita harus tutup mata atas kejadian yang menimpa bangsa lain. Kalau tidak bisa membantu dengan mengangkat senjata, setidaknya doakan lah yang terbaik untuk mereka.

Penulis membuat ringkasan konflik Palestina-Israel juga sebagai bentuk kepeduliannya, walau memang efeknya hampir tidak ada sama sekali. Harapannya, tulisan Penulis bisa sedikit memberi pengetahuan tentang akar permasalahan dari konflik ini.

Setidaknya, Penulis melakukan apa yang bisa Penulis lakukan. Penulis berbuat sesuatu sesuai dengan kapasitasnya.

Lawang, 21 Mei 2021, terinspirasi setelah mempelajari konflik Palestina-Israel

Foto: Reuters

The post Sedikit Opini tentang Konflik Palestina-Israel appeared first on whathefan.