Bahkan Sekadar Empati pun Pejabat Kita Tidak Punya

Sebelum memulai tulisan ini, Penulis ingin mengungkapkan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada korban bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera. Hingga tulisan ini dibuat, sudah lebih dari 800 korban jiwa dan jutaan orang terdampak.

Jelas, skala bencana menjelang pergantian tahun ini sangat masif. Anehnya (atau justru sudah menjadi “normalnya”?), sampai saat ini pemerintah belum juga menetapkan hal tersebut sebagai darurat bencana nasional dengan berbagai argumen.

Lebih parahnya lagi, banyak sekali tindakan maupun ucapan dari pejabat publik, terutama presiden, yang justru menyakiti banyak perasaan masyarakat, seolah mereka tidak memiliki empati untuk para korban.

Trending

Bagian 12 Pertemuan Pertama

Daftar Ucapan Kontroversial Pejabat Terkait Bencana di Sumatera

“Memang kemarin kelihatannya mencekam, ya, karena berseliweran di media sosial.”
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, ketika banyak footage yang menggambarkan betapa mencekamnya situasi di lapangan.

“Gelondongan kayu yang ikut tersapu banjir adalah kayu lapuk.”
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto, seolah ingin menutupi aktivitas penebangan hutan yang menjadi salah satu alasan bencana bisa terjadi.

“Kalau bisa Pak Prabowo [Subianto] jadi presiden seumur hidup.”
Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakhry, yang seolah justru menjadikan bencana ini sebagai ajang untuk menjilat.

“Daripada dibawa lagi ke pangkalan udara, lebih baik di-drop dan dapat dimanfaatkan masyarakat.”
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, ketika muncul kritik mengenai proses pembagian bantuan kepada korban bencana yang dilempar dari atas helikopter dan membuat banyak makanan jadi terbuang secara sia-sia

“Kami juga mengucapkan terima kasih atas kepeduliannya, tapi kami yakin kami masih bisa mengatasinya.”
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, yang bersikukuh menolak bantuan dari luar negeri.

“Saya kira situasi membaik. Saya kira kondisi yang sekarang (darurat provinsi) sudah cukup.”
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, setelah mengunjungi salah satu daerah yang terdampak bencana.

“Tapi kita diberi karunia oleh Yang Maha kuasa kita punya kelapa sawit.”
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto (lagi), dalam sebuah acara yang justru menglorifikasi kelapa sawit ketika itu menjadi salah satu sumber bencana di Sumatera.

Belum lagi berbagai aktivitas “pencitraan” yang dilakukan oleh banyak pihak, mulai pelepasan bantuan oleh anggota DPR lengkap dengan spanduk, Zulkifli Hasan yang membawa karung beras, hingga Verrel Bramasta yang menggunakan vest ala PUBG.

Namun, Penulis justru teringat ucapan Presiden Prabowo akhir tahun 2024 lalu, ketika ia mengatakan kalau pohon kelapa sawit juga “pohon”, sebuah ucapan yang membuat Penulis sangat geram ketika mendengarkannya untuk pertama kalinya.

“Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Enggak usah takut. Apa itu katanya membahayakan, deforestation. Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Benar enggak, kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Dia menyerap karbondioksida, dari mana kok kita dituduh yang boten-boten saja itu orang-orang itu.”

Apakah Sesulit Itu untuk Berempati?

Sejak bencana ini terjadi pada akhir bulan November, sebenarnya Penulis sudah menahan diri untuk tidak berkomentar terlalu banyak atas ke-asbun-an para pejabat. Toh, memang kualitas pejabat kita ya memang cuma sebatas itu.

Namun, makin ke sini, Penulis merasa kok nirempatinya makin ke sini makin parah. Jumlah korban seolah cuma menjadi statistik semata, karena mereka nyatanya lebih memedulikan kepentingannya masing-masing.

Salah satu hal yang paling kontroversial dan banyak dituntut oleh masyarakat adalah penetapan status darurat bencana nasional, yang hingga kini masih belum dilakukan Presiden Prabowo selaku yang berwenang berdasarkan UU 24/2007 Pasal 51.

Karena hal tersebut juga tawaran bantuan dari negara lain juga ditolak, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kemenlu. Padahal, banyak yang melaporkan kalau masih ada daerah yang terisolasi dan belum mendapatkan bantuan, hingga ada korban kelaparan.

Tentu jadi wajar jika masyarakat menjadi curiga, apakah jangan-jangan tidak ditetapkannya status darurat bencana nasional dikarenakan Presiden Prabowo punya bisnis kelapa sawit di Sumatera, yang menjadi salah satu penyebab bencana?

Hal ini menjadi masuk akal karena Presiden Prabowo juga berkali-kali membahas kelapa sawit dalam berbagai kesempatan, bahkan melakukan glorifikasi yang menurut Penulis sudah berlebihan, tanpa mempertimbangkan dampak lingkungannya.

Para pejabat, kalau belum bisa kerja dengan benar, minimal belajar empati dulu, deh. Belajar gimana membuat pernyataan yang tidak menimbulkan amarah publik. Belajar gimana cara agar apa yang keluar dari mulut tidak menyakiti banyak pihak. Itu udah rendah banget bare minimum-nya.

Penutup

Bencana alam yang terjadi di Sumatera, bagi Penulis, merupakan akibat dari keserakahan manusia yang terus menghabisi hutan demi kepentingan bisnis kelompok tertentu. Hutan yang salah satu fungsinya adalah menahan air justru dibabat habis-habisan.

Para korban tidak sedikipun kecipratan keuntungan dari bisnis-bisnis yang memakan hutan Sumatera, tapi merekalah yang justru menjadi pihak yang membayar. Para konglomerat yang kaya dari bisnis-bisnis tersebut masih bisa makan malam enak di rumah mewah mereka.

Semoga para korban keserakahan di Sumatera diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi bencana ini. Semoga orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi penyebab bencana ini akan mendapatkan balasan yang setimpal, baik di dunia maupun akhirat.

Lawang, 7 Desember 2025, terinspirasi setelah emosi membaca berbagai komentar pejabat publik yang nirempati

Foto Featured Image: Kompas

Sumber Artikel:

• Lima pernyataan dan tindakan para pejabat yang dinilai ‘tidak empati’ kepada korban banjir Sumatra – ‘Perlu empati yang lebih baik’ – BBC
• 6 Pernyataan Asbun dari Pejabat Publik Saat Banjir – Magdalene
• Kontroversi Pernyataan Lama Prabowo Soal Kelapa Sawit dan Pohon-Korban Bencana di Aceh dan Sumatera – Tribun
• Ini Ketentuan Status Bencana Nasional, Otoritas Penetapan dan Indikatornya
• Situasi Pascabencana Dinilai Membaik, Presiden Belum Tingkatkan Status Bencana di Sumatera – Kompas
• Prabowo Sebut Kelapa Sawit Karunia Tuhan usai Banjir Sumatra, JATAM: Demi Selamatkan Bisnisnya – Tribun