Sebagaimana simbol peace pada umumnya, tentu Karina membentuk tanda V dengan kedua jarinya. Masalahnya, banyak yang menganggap kalau pos tersebut merupakan bentuk dukungan Karina terhadap salah satu calon presiden di Korea Selatan, yang memang sedang menjalani masa pemilu setelah presidennya dimakzulkan akhir tahun lalu.

Hal ini makin diperparah karena Karina menggunakan jaket dengan tulisan angka 2 dan berwarna merah, warna yang identik dengan partai pengusung calon kandidat nomor 2. Netizen pun langsung heboh dengan pos tersebut.

Trending

Setelah Menonton WandaVision Episode 9 (Bagian 3)

Tak lama setelah itu, Karina menghapus pos tersebut dan merilis permintaan maaf. SM Entertainment selaku agensi yang menaungi Karina juga merilis klarifikasi. Sejak itu, banyak sekali public figure di Korea yang berhati-hati dalam menunjukkan gestur angka.

Salah satu yang sempat Penulis lihat adalah Hearts2Hearts, yang merupakan adik dari aespo aespa. Dalam salah satu live-nya, beberapa member-nya tanpa sengaja menunjukkan gestur angka yang langsung menimbulkan kepanikan dan segera meralat gesturnya.

Lantas, apakah memang ada aturan public figure yang memiliki basis penggemar besar dilarang menunjukkan dukungan politiknya? Sebenarnya tidak ada peraturan resmi yang melarang, hanya saja hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Istilahnya, “No Color, No Gesture“.

Kok, yang jelas-jelas mendukung. Yang dianggap “tersirat” seperti Karina saja langsung mendapatkan kecaman dari masyarakat Korea Selatan. Bahkan, sampai ada yang mengatakan “mereka sudah tamat.” Mungkin ini yang komentar memang hater-nya aespo aespa saja.

Membandingkan Fenomena Ini dengan Negara Sendiri

Nah, melihat fenomena seperti ini, tentu Penulis jadi membandingkan dengan negaranya sendiri. Kalau di sini, mengapa para artis justru menjadi daya tarik utama untuk mendulang suara? Para artis bisa dengan bebas menunjukkan dukungannya kepada salah satu calon.

Menariknya, para artis pendukung ini bisa mendapatkan posisi-posisi di pemerintahan apabila calon yang didukung berhasil menang. Bayangkan saja Karina tiba-tiba menjadi staf khusus Presiden Korea Selatan. Sulit dibayangkan, bukan? Itulah bedanya.

Ada dua perspektif berbeda yang bisa dikulik dari sini. Pertama, masyarakat Korea Selatan memiliki standar tinggi dalam hal netralitas dan menghindari polarisasi. Siapa yang tidak memiliki keterkaitan dengan kelompok politik tertentu lebih baik diam.

Seperti yang sudah Penulis singgung di atas, public figure di Korea Selatan (terlebih idol K-Pop) memiliki basis penggemar yang sangat besar. Jika mereka sudah menunjukkan dukungan kepada salah satu calon, besar kemungkinan penggemar akan ikut pilihan mereka.

Jika hal tersebut benar-benar terjadi, akibatnya adalah pemilihan berdasarkan apa kata idola mereka, bukan karena murni pilihan pribadi atau preferensi politik mereka. Yang terpilih pun bisa dibilang karena populer, bukan visi misi yang dimiliki (salah satu penyakit tulen demokrasi).

Dari perspektif lain, masyarakat Korea Selatan saja yang terlalu kaku dan tidak menerapkan demokrasi secara utuh. Toh, di negara yang katanya paling demokrasi (baca: Amerika Serikat), para artisnya juga gencar mengampanyekan jagoannya secara blak-blakan.

Artis atau public figure juga memiliki hak suara dan punya hak untuk ikut mengampanyekan calon yang mereka dukung, apa pun alasannya. Bisa karena satu ideologi, bisa karena dibayar. Yang jelas, mereka siap dicap netizen sebagai buzzer.

Lantas, bagaimana dengan penggemar mereka yang memilih karena pilihan para public figure ini? Ya, salah mereka sendiri, kenapa tidak punya pendirian. Mereka harusnya menyadari bahwa sosok idola dan pilihan politik seharusnya dipisahkan.

Kalau yang ekstrem, mungkin mereka akan berhenti mengidolakan seseorang apabila pilihan politiknya berbeda. Dari yang dulu memuja-muja dan like semua pos di media sosial, berbalik menjadi penghujat nomor satu.

Terlepas dari kedua perspektif di atas, ini adalah kali kedua Penulis secara pribadi membandingkan artis Korea Selatan dan Indonesia. Sebelumnya, Penulis sering membandingkan perbedaan gaya hidup mereka, tapi rasanya itu bisa dibahas di tulisan lain.

***

Pertanyaannya sekarang, mana yang benar? Apakah Korea Selatan yang kaku atau Indonesia yang selow? Menurut Penulis, tidak ada yang salah atau benar. Toh, masing-masing negara memiliki budaya yang berbeda, sehingga masing-masing tahu mana yang terbaik untuknya.

Mungkin artis Korea Selatan memang harus ekstra hati-hati karena masyarakatnya cukup sensitif dengan masalah politik. Bayangkan saja, Rei dari IVE saja sampai takut ketika disuruh melakukan aegyo dengan menunjuk pipinya menggunakan telunjuk. Padahal ia dari Jepang, yang artinya tidak punya hak pilih.

Sebaliknya, masyarakat Indonesia tampaknya cukup selow ketika melihat para artisnya menjadi tim kampanye calon presiden tertentu. Tentu ada saling hujat di sana-sini, tapi rasanya tidak seekstrem masyarakat Korea Selatan. Paling dicap buzzer aja, apalagi yang sampai dapat jabatan di pemerintahan terpilih.

Lawang, 8 Juni 2025, terinspirasi setelah melihat bagaimana takutnya para idol K-Pop menunjukkan gestur angka ketika masa jelang pemilu presiden Korea Selatan

Sumber Artikel:

• Karina aespa Bikin Heboh, Pakai Jaket Merah Diduga Dukung 02 – Detik.com
• aespa Gets Further Dragged Into Political Controversy Despite Karina’s Post Deletion – Korea Boo

The post Beda Artis Korea Selatan dan Indonesia Ketika Pemilu appeared first on Whathefan!.

Ada banyak alasan mengapa Penulis ingin membahas program kerja mereka sekarang, tapi salah satunya adalah karena program unggulan mereka, makan siang dan susu gratis, sudah dibahas di rabat kabinet, sebelum pengumuman resmi keluar.

Oleh karena itu, Penulis pun berpikir untuk apa menunggu mereka dilantik untuk mengomentar program kerja mereka? Alhasil, jadilah tulisan ini sebagai bentuk kritik dan masukan Penulis untuk pemerintah yang akan datang, jika benar-benar terpilih.

Trending

Setelah Menonton Spider-Man: Into the Spider-Verse

Mengintip Apa Saja Program Kerja Prabowo Gibran

Melalui tulisan “Mengamati Pilpres 2024 Bagian 2: Menyelami Paslon Lebih Dalam“, Penulis sudah mencantumkan visi misi berserta program kerja dari masing-masing paslon. Namun, Penulis ingin menyebutkan beberapa program kerjanya yang rasanya perlu kita catat.

Daftar di bawah ini Penulis lansir dari akun Instagram @ngomonginuang:

• Makan siang gratis untuk anak sekolah, ibu hamil, dan santri
• 19 juta lapangan pekerjaan
• Menaikkan 8% gaji ASN (terutama guru dan nakes), TNI/Polri, dan pejabat

• Mengembangkan Smart Farming
• Program kredit untuk perusahaan startup
• Melanjutkan program hilirisasi tambang dan digital
• Menambah Fakultas Kedokteran menjadi 300 fakultas
• Beasiswa 10 ribu pelajar Saintek ke luar negeri
• Mendirikan Badan Penerimaan Negara
• Meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB menjadi 23%
• Membangun 3 juta rumah untuk homeless (1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan)
• Dana desa ditingkatkan menjadi 5 miliar per desa per tahun

Yang namanya janji kampanye tentu selalu terdengar indah. Untuk realisasinya, biar waktu yang menjawab. Penulis tidak akan mengomentari semua janji di atas, hanya beberapa yang membuat Penulis sedikit mengkerutkan alis.

Selain beberapa daftar janji kampanye di atas, pasangan Prabowo-Gibran juga terkenal karena ingin melanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah sebelumnya. Oleh karena itu, Penulis juga akan mengkritik beberapa program kerja yang akan dilanjutkan oleh mereka.

Makan Siang dan Susu Gratis

Ini adalah program kerja yang paling sering digaungkan oleh Prabowo-Gibran. Bahkan ketika debat capres terakhir, segala masalah yang ditanyakan kepada Prabowo selalu berputar di sekitar makan siang gratis.

Sejak awal, program kerja makan siang dan susu gratis ini sudah menjadi pro-kontra. Dengan anggaran jumbo mencapai 450 triliun per tahun, tentu ini akan memberatkan APBN kita. Saking beratnya, akan ada banyak subsidi + kenaikan pajak agar program tersebut bisa berjalan.

Kalau tidak percaya, bisa baca beberapa sumber berikut ini:

• Dari APBN: Makan Gratis Ala Prabowo dalam Sepekan: Masuk APBN 2025-Mulai Simulasi (cnnindonesia.com)
• Dari Pemotongan Subsidi: Subsidi BBM Akan Dipangkas Prabowo Demi Makan Siang Gratis (cnnindonesia.com)
• Dari Peningkatan Rasio Pajak: Dongkrak Rasio Pajak Demi Penuhi Program Makan Siang Gratis, Mungkinkah? (kontan.co.id)
• Dari Dana BOS: Airlangga Sebut Biaya Makan Siang Gratis dari Dana BOS, Ini Jenis dan Peruntukannya – Bisnis Tempo.co

Memang, program makan siang dan susu gratis sudah diterapkan di banyak negara. Namun, perlu diingat kalau mayoritas dari negara-negara tersebut merupakan negara maju yang kondisi keuangannya telah stabil. Lha, kita, cari dana untuk membangun IKN saja sudah setengah mati.

Sama seperti pembangunan IKN, yang akan Penulis bahas lebih rinci setelah ini, Penulis merasa kalau pengadaan makan siang gratis bukan sesuatu yang urgent dan tidak menjadi solusi untuk banyak masalah yang diharapkan selesai dengan program ini.

Menurunkan harga bahan pokok sehingga bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat dan menjaga stok barang agar selalu terjelas lebih urgent dibandingkan dengan program makan siang yang kesannya hanya memberi “ikan”.

Selain itu, skema yang jelas mengenai pelaksanaan program kerja ini juga masih belum jelas. Idealnya, program kerja yang ditawarkan kepada publik setidaknya harus sudah memiliki blueprint agar kita sebagai masyarakat bisa membayangkan pelaksanaannya.

Jika melihat track record dari Prabowo, Penulis jadi berprasangka kalau nantinya perusahaan yang akan diajak untuk melaksanakan program ini ya kroni-kroninya Prabowo (atau Gibran/Jokowi) semua.

Lihat saja PT TMI untuk pengadaan alutista dan PT Agrinas untuk food estate. Nepotisme seolah memang bukan hal yang tabu untuk capres-cawapres kita.

Catatan: Penulis sudah terbayang bagaimana bentuk pembelaan dari pendukung mereka, yang kurang lebih akan berbunyi, “Memang sengaja pakai rekanannya Prabowo-Gibran agar kontrolnya lebih mudah dan tidak dikorupsi.”

Melanjutkan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

Sejak awal, Penulis sudah merasa kontra dengan rencana Jokowi untuk membangun ibukota negara baru. Ide untuk memindahkan ibu kota memang bukan hal baru dan mungkin dibutuhkan, tapi menurut Penulis tidak untuk sekarang ketika kondisi keuangan negara belum benar-benar fit.

Ada yang menyebut kalau kawasan hutan yang dibabat di IKN adalah kawasan hutan industri, tapi jangan lupa ada laporan juga kalau habitat orang utan di sana tergusur secara paksa. Belum lagi adanya konflik agraria (lagi) dengan petani yang haknya belum terpenuhi karena lahannya dipakai untuk IKN.

Selain itu, alasan pemerataan yang selalu dikumandangkan juga tidak Penulis setujui. Ide dari kubu 01 yang ingin membangun 40 kota setara Jakarta lebih masuk sebagai solusi dibandingkan membangun satu kota baru yang hanya akan dihuni oleh 2 juta orang saja.

Selain itu, entah mengapa pemerintah kita seolah tidak belajar dari kegagalan negara-negara lain yang telah memindahkan ibukota mereka. Contoh paling dekat adalah Myanmar, yang memindahkan ibukota dari Rangoon ke Naypyidaw.

Alasannya sama, agar ibukota terletak lebih ke pusat untuk mendorong pemerataan ekonomi. Hasilnya, kota tersebut sepi dan nyaris terlihat seperti kota mati. Pembaca bisa menonton video ulasannya di bawah ini:

Dengan konsep keberlanjutan ditambah telah disahkan melalui undang-undang, Penulis yakin IKN akan menjadi salah satu prioritas Prabowo-Gibran. Uangnya dari mana? Entahlah, semoga saja kabar kalau ada banyak investor yang tertarik untuk membiayai IKN benar-benar terjadi.

Lantas, seandainya tidak dilanjutkan, jadi rugi dong karena sudah keluar banyak biaya? Betul, tapi menurut pendapat Penulis, sesuatu yang hasilnya tidak baik lebih baik dihentikan di tengah jalan daripada dilanjutkan. Semoga saja pendapat Penulis ini salah, dan IKN memang terbukti berhasil.

Hilirisasi Segala Macam

Secara ide, Penulis sangat setuju dengan program hilirisasi. Tak heran jika ketiga pasang capres-cawapres kemarin sama-sama memasukkan hilirisasi ke dalam programnya. Namun, jika melihat yang sudah dikerjakan oleh pemerintah saat ini, rasanya terlalu ugal-ugalan dan hanya berorientasi pada uang.

Akibatnya, kerusakan alam dan dampak buruk bagi masyarakat seolah diabaikan begitu saja. Sudah ada banyak laporan dari berbagai lembaga mengenai kerusakan yang terjadi akibat hilirisasi yang ugal-ugalan ini.

Banyak masyarakat di sekitar area hilirisasi jadi harus hidup di lingkungan yang tidak sehat dan kesulitan untuk sekadar mendapatkan air bersih. Tidak percaya? Coba tonton salah satu contoh video dokumentasi dan twit di bawah ini:

Lebih parahnya lagi, menurut beberapa laporan termasuk dari ekonom Faisal Basri, sebenarnya keuntungan dari hilirisasi ini, terutama nikel, lebih dinikmati oleh pihak asing seperti China. Coba tonton video beliau di bawah ini:

Ke depannya, jika memang ingin melakukan hilirisasi, cobalah untuk memperhatikan aspek lain, jangan hanya fokus ke proses produksi hingga mengabaikan rakyatnya sendiri. Belum lagi jika nanti hilirisasi ugal-ugalannya membuat pasokan melebihi permintaan, sehingga harganya menjadi jatuh.

Gaji Pejabat Dinaikkan, Pajak Rakyat Juga Dinaikkan

Pada tulisan sebelumnya, Penulis sudah membandingkan bagaimana ketiga pasangan capres-cawapres menghadapi kasus korupsi di Indonesia. Tentu ada beberapa yang bagus dan perlu didukung, tetapi ada satu yang membuat Penulis merasa geleng-geleng kepala:

Naikkan Gaji Pejabat Negara

Entah apa yang membuat Prabowo begitu yakin kalau menaikkan gaji pejabat adalah solusi untuk memberantas korupsi yang seolah sudah mendarah daging di kita ini. Padahal, gaji dan harta para tersangka koruptor itu sudah di atas rata-rata UMR Indonesia.

Selain itu, Penulis juga masih geram dengan beberapa pernyataan Prabowo yang seolah menyepelekan kasus korupsi. Pada tahun 2019, ia pernah mengatakan kalau korupsinya tidak seberapa itu tidak apa-apa. Penulis masih ingat betul ucapan tersebut hingga hari ini.

Pendukungnya pun sama saja, yang meyakini kalau sudah kaya tidak mungkin korupsi. Padahal, seperti kata Ahok, orang kaya itu kalau korupsi lebih mengerikan karena yang diinginkan sangat mewah.

Program Kerja Lainnya

Selain empat program utama yang sudah Penulis bahas di atas, ada beberapa program kerja lain yang ingin Penulis singgung. Pertama, adalah tentang rencana untuk membangun 300 Fakultas Kedokteran dengan tujuan untuk menambah jumlah tenaga medis di Indonesia yang masih defisit.

Jujur, bagi Penulis ide ini terlihat tidak realistis. Selain karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seberapa banyak orang tua calon mahasiswa yang mampu membayar biaya masuk FK yang terkenal sangat mahal itu? Kecuali ada beasiswa khusus, Penulis merasa program kerja ini terlalu mustahil untuk diwujudkan.

Kedua adalah dana desa 5 miliar untuk tiap desa per tahun, dari yang semula 1 miliar. Program kerja ini juga sempat disampaikan oleh pihak 01 ketika kampanye, dan itu tidak membuat Penulis menyetujui ide ini.

Seperti yang sudah Penulis singgung di atas, Penulis lebih suka program kerja yang memberi rakyat kail, bukan ikan, apalagi dengan jumlah yang fantastis. Selain itu, dengan semakin tinggi dana desa, Penulis khawatir peluang untuk mengorupsinya pun semakin besar, sehingga yang diterima oleh rakyat pun berkurang.

Oh, ada satu lagi yang baru muncul akhir-akhir ini, yakni keinginan Prabowo untuk mengubah singkong menjadi bioetanol. Apakah singkong di Food Estate yang akan digunakan? Ups, maaf Penulis lupa, kan singkong yang di sana sudah berubah menjadi jagung.

Selain itu, ada juga yang berpendapat kalau singkong sebenarnya tidak terlalu cocok untuk dijadikan bioetanol. Intinya bisa, tapi biayanya diperkirakan akan cukup mahal.

Penulis sebenarnya merasa heran karena program Food Estate jarang terdengar dari Prabowo-Gibran, baik ketika debat maupun selama masa kampanye. Bahkan, Food Estate tidak terlalu ditonjolkan dalam program kerja yang akan mereka kerjakan.

Padahal, jika memang berhasil, bukankah itu bisa menjadi portofolio untuk Prabowo? Atau, memang sebenarnya segagal itu Food Estate sehingga terkesan “disembunyikan”? Ah, jadi gatal rasanya tangan ini ingin menulis tentang Food Estate.

Lawang, 4 Maret 2024, terinspirasi setelah kaget ketika mendengar program makan gratis telah dibahas di rapat kabinet, meskipun pemenang pilpres belum diumumkan secara resmi

Foto Featured Image: BBC

Catatan: Sumber artikel sudah ada di dalam teks

The post Menyorot Kebijakan Prabowo-Gibran: Dari Makan Siang Gratis hingga 300 Fakultas Kedokteran appeared first on Whathefan!.

Melansir dari situs resmi KPU ketika artikel ini ditulis, kubu 02 unggul dengan perolehan 58,61%, disusul oleh kubu 01 (24,26%) dan kubu 03 (17,14%). Peluang pilpres akan terjadi satu putaran sangat besar, apalagi 02 juga menang di banyak provinsi.

Meskipun hasilnya sudah terlihat, pengumuman resminya sendiri baru akan keluar pada tanggal 20 Maret 2024 atau sekitar satu bulan lagi. Sembari menunggu, Penulis ingin mengajak Pembaca sekalian untuk melakukan refleksi atas pilpres yang baru saja berlangsung.

Trending

Mau Sampai Kapan Kita Dibuat Pusing oleh Negara?

Tiga Calon, Tetap Terpolarisasi

Dalam dua pilpres terakhir di tahun 2014 dan 2019, polarisasi antarmasyarakat sangat kental terjadi. Bentrokan antara kedua pendukung cukup keras, baik secara langsung maupun di dunia maya. Masing-masing kubu merasa pihak merekalah yang paling benar.

Ketika mengetahui kalau pilpres kali ini akan memiliki tiga calon, Penulis berharap tidak akan ada lagi polarisasi. Kenyataannya, polarisasi tetap saja terjadi. Pihak 01 dan 03 seolah bergabung untuk melawan 02.

Fenomena ini menimbulkan beberapa gerakan, mulai dari Salam Empat Jari (merujuk kepada penjumlahan 1 ditambah 3) hingga tagar #AsalBukan02 atau #AsalBukanPrabowo. Artinya, polarisasi terjadi antara kubu Pro-Prabowo dan Kontra-Prabowo.

Mengapa ada banyak pihak yang tidak ingin Prabowo berkuasa? Tentu ada banyak alasannya. Dari yang Penulis himpun dari berbagai sumber, beberapa alasannya adalah:

• Masalah pencalonan Gibran sebagai wakil yang berawal dari polemik di Mahkamah Konstitusi
• Bayang-bayang kasus pelanggaran HAM di masa lalu
• Lingkaran oligarki di sekeliling Prabowo dan Gibran
• Kegagalan Food Estate yang merusak hutan
• Adanya perusahaan-perusahaan kroni Prabowo yang bekerja di proyek pemerintah, seperti PT TMI dan PT Agrinas
• Prabowo dianggap pro-Israel dan Zionisme karena beberapa pernyataannya
• Masyarakat yang menginginkan perubahan dari rezim Jokowi
• Gagasan dan program kerja yang dianggap tidak realistis, bahkan berpotensi memberatkan rakyat
• Jarangnya kemunculan mereka dalam diskusi publik yang diadakan oleh berbagai lembaga/badan
• Ketakutan akan kembalinya masa Orde Baru yang suram
• Dan lainnya

Tentu ada counter dari pihak 02 dan pendukungnya, yang mengatakan bahwa mereka yang tidak ingin Prabowo berkuasa adalah mereka yang takut Indonesia menjadi bangsa yang hebat dan kuat. Mereka percaya, Prabowo ditakuti oleh banyak pihak, terutama dari asing.

Mana yang benar? Penulis akan mengembalikan jawabannya ke Pembaca.

Ketika Intelek Menjadi Ejekan

Polarisasi ini juga menimbulkan satu hal yang lucu. Jika di pemilu sebelumnya kita disuguhkan Kadrun vs Cebong, maka di pemilu kali ini kita tidak akan menjumpai hal yang sama.

Sebagai gantinya, kata “intelek” atau sejenisnya yang berkonotasi positif berubah menjadi ejekan. Jika mengamati di media sosial, biasanya kata ini muncul dari pendukung kubu 02 setelah diberikan fakta maupun data oleh pendukung pihak 01/03.

Hal ini juga membuat kata-kata all in (yang sebenarnya lekat dengan judi) sangat identik dengan kubu 02. Mau diberikan fakta atau data seterang apapun, pendukungnya akan tetap all in mendukung kubu 02.

Kita harus mengakui kalau pendukung 02 sangat militan, kalau tidak mau dibilang fanatik.

Pengaruh Dirty Vote yang Tidak Terlalu Berpengaruh

Menjelang beberapa hari sebelum pencoblosan, sebuah film berjudul Dirty Vote tayang di YouTube saat masa tenang. Film tersebut cukup ramai, di mana saat artikel ini ditulis view-nya nyaris mencapai 10 juta.

Film tersebut merupakan dokumenter yang merangkum berbagai kejanggalan di sekitar pemilu 2024. Film ini “menjahit” berita, video, dan lainnya menjadi satu kesatuan. Semua pihak disebut, tapi harus diakui kalau kubu 02 yang paling sering kena.

Ada banyak hal (atau pelanggaran) yang dibahas pada film ini, mulai dari banyaknya menteri yang aktif berkampanye tanpa cuti, politisasi bansos, pemekaran kabupaten, pengerahan kepala desa untuk memilih calon tertentu, dan masih banyak lainnya.

Namun, “menu utama” dari film ini adalah kejanggalan yang terjadi dalam tubuh Mahkamah Konstitusi (MK), yang dianggap sebagai pemulus agar Gibran yang berusia di bawah 40 tahun bisa maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo.

Tentu polarisasi terjadi lagi dalam menyikapi film tersebut. Ada yang mengatakan kalau Dirty Vote hanya menyampaikan fakta kecurangan pemilu yang terjadi secara TSM (terstruktur, sistematis, masif). Buktinya terpampang jelas sepanjang video.

Di sisi lain, Dirty Vote dianggap sebagai sebuah fitnah untuk menjatuhkan kubu 02. Apalagi, film tersebut ditayangkan di masa tenang di mana seharusnya tidak ada narasi-narasi untuk menjatuhkan pihak tertentu.

Mana yang benar? Sekali lagi, Penulis kembalikan jawabannya kepada Pembaca. Namun, menurut Penulis yang menonton filmnya secara penuh, Dirty Vote hanya menyampaikan fakta-fakta yang sudah terjadi ditambah analisis dari ahli.

Hanya saja, harus diakui kalau pengaruh Dirty Vote tidak terlalu besar. Pendukung 02 tetap all in, walaupun sebagian besar dari mereka menolak untuk menonton film tersebut karena berbagai alasan.

Kehilangan Kesempatan Dipimpin oleh Anies Baswedan

Setelah pengumuman kemenangan Prabowo-Gibran, banyak netizen yang merupakan pendukung kubu 01 merasa Indonesia kehilangan kesempatan untuk dipimpin oleh orang sekaliber Anies Baswedan.

Tak sedikit yang menyamakan Anies dengan almarhum BJ Habibie, mengingat keduanya berasal dari kalangan intelektual. Bahkan, lelucon yang mengatakan, “Kita diberi kesempatan untuk memiliki presiden seperti Habibie, tetapi malah memilih Soeharto versi baru.”

Sama seperti calon lainnya, tentu ada banyak hal buruk yang dialamatkan kepada Anies. Dosa politik identitas di pemilihan gubernur 2017 hingga realisasi rumah DP 0% yang jauh dari target menjadi “peluru” utama untuk menyerangnya.

Namun, Penulis menemukan beberapa netizen (yang kemungkinan besar pendukung 01) yang memberikan beberapa capaian Anies selama menjadi gubernur Jakarta selama 5 tahun. Berikut Penulis cantumkan beberapa di antaranya:

Mau suka atau tidak suka, keikutsertaan Anies dalam konstestasi politik di 2024 ini melawan “Menteri Pertahanan dan Tiga Kali Ikut Pilpres” dan “Walikota Solo dan Anak Jokowi” harus diapresiasi.

Bagaimana tidak, Anies yang tidak punya partai berhasil mendapatkan seperempat suara pemilih. Meskipun kalah, ia dianggap mewariskan gagasan yang baik melalui “Desak Anies” di mana rakyat bisa berdialog langsung dengan calon pemimpinnya.

Cara tersebut memang dianggap tidak efektif untuk meraup suara karena akan susah untuk bisa menyentuh grassroot. Namun, setidaknya bagi Penulis pribadi, keterbukaan untuk diskusi tersebut akan Penulis jadikan sebagai salah satu parameter dalam memilih pemimpin.

Penutup

Jujur, Penulis memiliki banyak kekhawatiran dengan terpilihnya Prabowo-Gibran sebagai pemimpin. Oligarki yang makin kuat, politik dinasti yang makin dinormalisasi, kebebasan berpendapat yang makin dikekang, hingga kontrol media yang makin ketat.

Namun, jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, Penulis berharap kalau ketakutan dan kekhawatiran tersebut tidak akan pernah terjadi. Semoga saja Penulis selama ini salah dalam menilai Prabowo dan Gibran, ternyata mereka memang sosok yang dibutuhkan Indonesia.

Lawang, 19 Februari 2024, terinspirasi setelah pilpres telah selesai dilakukan

Foto Featured Image: Viva

Sumber Artikel:

• Info Publik Pemilu 2024 (kpu.go.id)
• Jadwal Pengumuman Resmi Hasil Pilpres 2024 dari KPU RI – TribunHealth.com (tribunnews.com)

The post Mengamati Pilpres 2024 Bagian 3: Setelah Hari Pencoblosan appeared first on Whathefan!.

Masing-masing paslon telah menerbitkan visi misinya masing-masing yang bisa diakses oleh publik. Adanya situs seperti bijakmemilih juga sangat membantu untuk membandingkan program ketiga paslon untuk tema tertentu.

Pada tulisan kali ini, Penulis hanya berusaha untuk merangkum visi misi, rekam jejak, hingga siapa saja di belakang masing-masing paslon dari berbagai sumber agar bisa dipelajari oleh para Pembaca sekalian. Penulis berusaha untuk tidak memasukkan opini pribadinya.

Trending

Chapter 50 Rencana yang Telah Disusun

Visi Misi dan Program Kerja Paslon 01

INDONESIA ADIL MAKMUR UNTUK SEMUA

Dokumen Visi Misi Paslon 01: Anies Cak Imin Visi Misi.pdf – Google Drive

Visi Misi dan Program Kerja Paslon 02

BERSAMA INDONESIA MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Dokumen Visi Misi Paslon 02: VISI-MISI-INDONESIA-MAJU-2024_FINAL.pdf (prabowogibran2.id)

Visi Misi dan Program Kerja Paslon 03

MENUJU INDONESIA UNGGUL

Dokumen Visi Misi Paslon 03: Buku-Visi-Misi-Ganjar-Mahfud.pdf (visimisiganjarmahfud.id)

Membandingkan Program Unggulan Masing-masing Paslon

Dari berbagai sumber, Penulis juga sudah mengumpulkan beberapa tautan yang akan melakukan perbandingan untuk beberapa topik tertentu, mulai masalah ekonomi, pendidikan, pemberantasan korupsi, dan lain sebagainya.

Namun, Penulis menyarankan untuk langsung meluncur ke situs bijakmemilih.id untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan lengkap. Tulisan ini hanya membantu merangkum dengan segala keterbatasannya.

Perbandingan Umum:

https://www.instagram.com/p/C3SmT0TySZs/?img_index=1

Fiskal

Hutang Negara

https://www.instagram.com/p/C3RlYJOpnot/?img_index=1

Pendidikan

https://www.instagram.com/p/C3C6A0MvDCX/

Penanganan Korupsi

https://www.instagram.com/p/C2UlFRHS0Ks/

Ekonomi:

https://www.instagram.com/reel/C26xGn9RL3s/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Bursa Saham

https://www.instagram.com/p/C3Ed6z3JHJO/?img_index=1

Menengok Rekam Jejak Paslon

Gagasan yang dibawa masing-masing paslon tentu membuktikan bukti nyata, mengingat masing-masing capres dan cawapres pernah menduduki jabatan di pemerintahan. Rekam jejak dari mereka jelas perlu kita pahami dan pelajari sebagai proyeksi ke depannya.

Apalagi di era digital seperti sekarang, jejak mereka di internet betebaran sehingga cukup mudah untuk menemukannya. Untuk memudahkan Pembaca, Penulis telah berusaha merangkum sebisanya.

Tidak hanya rekam jejak dari capres, dari sisi cawapres pun Penulis rasa perlu untuk kita ulas. Penulis juga akan mencantumkan berbagai sumber jika Pembaca merasa butuh untuk membacanya lebih detail

Rekam Jejak Anies

Saat Menjadi Gubernur

Saat Menjadi Kemendikbud

https://www.instagram.com/p/C27GBVrp4Sb/?img_index=1

Rekam Jejak Prabowo

Saat Menjadi Kemenhan

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=905135801172286&id=100050276238429&set=a.392011412484730&locale=id_ID

Rekam Jejak Ganjar

Saat Menjadi Gubernur

Melihat Siapa di Belakang Paslon

Mau memiliki visi sejauh atau gagasan sehebat apapun seseorang, jika mereka tidak didukung oleh partai politik (parpol), mereka tidak akan bisa mengajukan diri untuk menjadi seorang presiden.

Ini terjadi karena adanya presidential threshold yang mengharuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden memiliki setidaknya 20% di kursi parlemen edisi pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, capres dan cawapres harus diusung oleh partai politik.

Partai Pengusung

Kubu 01: Partai Nasdem (Parlemen), Partai Kebangkitan Bangsa (Parlemen), Partai Keadilan Sejahtera (Parlemen), Partai Ummat (Non Parlemen)

Kubu 02: Partai Gerindra (Parlemen), Partai Golkar (Parlemen), Partai Amanat Nasional (Parlemen), Partai Bulan Bintang (Parlemen), Partai Demokrat (Parlemen), Partai Gelora (Non Parlemen), Partai Garuda (Non Parlemen), Partai Prima (Non Parlemen), Partai Solidaritas Indonesia (Non Parlemen)

Kubu 03: PDI Perjuangan (Parlemen), Partai Persatuan Pembangunan (Parlemen), Partai Hanura (Non Parlemen), Partai Perindo (Non Parlemen)

Oligarki di Belakangnya

Tidak hanya parpol, masing-masing paslon juga pasti memiliki dukungan dari pengusaha, atau kerap disebut sebagai oligarki. Orang-orang yang punya kepentingan ini tentu mau mendukung paslon tertentu dengan “imbalan” tertentu.

Oleh karena itu, pemilu bukan hanya tentang memilih sosok, melainkan harus mengetahui juga siapa saja yang ada di belakang paslon. Sama seperti tulisan-tulisan Mengamati Pilpres 2024 sebelumnya, Penulis telah mencoba merangkum sebisanya.

Siapa di Belakang Paslon 01?

Di Balik Timnas AMIN: Tambang, Unicorn, dan Mantan Koruptor – Project Multatuli

Siapa di Belakang Paslon 02?

Jejaring Pengusaha Tambang hingga Media di Lingkaran TKN Prabowo-Gibran – Project Multatuli

Siapa di Belakang Paslon 03?

TPN Ganjar-Mahfud: Mogul Media, Tambang, dan Perusahaan Cangkang – Project Multatuli

Penutup

Artikel kali ini bersifat hanya menyajikan data dari ketiga paslon. Penulis berusaha untuk tidak memasukkan opininya semaksimal mungkin, mengingat kita sedang berasa di masa tenang. Namun, setelah hari pencoblosan, Penulis akan menuliskan artikel opininya.

Semoga saja hari Pemilu yang akan berlangsung besok (14/2) bisa berlangsung dengan lancar dan aman tanpa kecurangan. Jangan lupa untuk gunakan hak suara kita, jangan golput.

Lawang, 13 Februari 2023, terinspirasi setelah mengamati perkembangan politik menjelang pemilihan presiden

Sumber Foto: Kompas

Sumber Artikel:

Daftar Lengkap Koalisi Partai Pengusung Capres untuk Pemilu 2024 – Sukabumi Update

Ini Dia Program Unggulan Masing-Masing Capres-Cawapres untuk Ekonomi Indonesia (medcom.id)

The post Mengamati Pilpres 2024 Bagian 2: Menyelami Paslon Lebih Dalam appeared first on Whathefan!.

Kebetulan selama beberapa bulan terakhir, Penulis baca membaca dan menonton berbagai sumber untuk keperluan riset, baik dari media massa, media sosial, hingga YouTube. Semua menyajikan data-data yang dibutuhkan untuk memilih mana yang paling cocok bagi Penulis.

Karena tulisan dengan tema ini akan panjang, Penulis memutuskan untuk membaginya menjadi tiga bagian. Tulisan pertama, Penulis akan membahas tentang bagaimana pemilih dihadapkan akan dua pilihan: antara PERUBAHAN atau KEBERLANJUTAN.

Trending

Hikayat Kontemplasi

Apa yang Ditawarkan oleh Ketiga Paslon?

Pilpres 2024 menghadirkan tiga pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden, yakni Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (01), Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka (02), dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD (03).

Dalam berbagai kesempatan, baik dalam debat resmi yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), diskusi yang diadakan oleh pihak lain, maupun dalam forum internal, ketiga paslon memiliki arah yang berbeda.

Kubu 01 dengan tegas menyuarakan PERUBAHAN, sesuai dengan nama koalisinya. Meksipun diusung oleh dua partai politik (parpol) yang sebelumnya berada di pemerintahan (Nasdem dan PKB), kubu 01 menyatakan banyak yang harus dibenahi dari pemerintahan sebelumnya.

Kubu 02 terlihat berfokus pada KEBERLANJUTAN, yang terlihat dari bagaimana Prabowo maupun Gibran kerap berorasi dan menyatakan akan melanjutkan apa yang selama ini telah dikerjakan dengan baik oleh Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir.

Di sisi lain, Kubu 03 menurut Penulis terlihat berada di tengah-tengah, di mana mereka mencanangkan PERBAIKAN dan PERCEPATAN. Artinya, mereka akan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan pemerintahan sebelumnya, tapi menjadi versi lebih baiknya.

Memiliki paslon yang jelas perbedaannya seperti ini tentu memudahkan kita sebagai pemilih. Jika kita merasa pemerintahan sebelumnya berhasil, maka pilih yang akan melanjutkan. Jika tidak, maka perubahan menjadi pilihan.

Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah pemerintahan sebelumnya layak untuk dilanjutkan, atau memang perlu ada perubahan ke arah yang lebih baik? Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita sedikit melakukan evaluasi singakt terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dalam 10 tahun ia berkuasa.

Mengevaluasi Kinerja Pemerintah dalam 10 Tahun Terakhir

Tidak ada sosok pemimpin yang sempurna. Itu pula yang terjadi pada Presiden Joko Widodo. Menjabat dalam dua periode, bisa dibilang beliau memiliki nilai rapor yang nano-nano. Ada yang perlu diapresiasi, ada yang perlu dikritik.

Untuk membantu Pembaca menentukan mana yang dibutuhkan antara PERUBAHAN dan KEBERLANJUTAN, Penulis akan mencoba merangkum semua hal positif dan negatif dari berbagai sumber, yang tentu tidak akan benar-benar lengkap.

Namun, Penulis perlu ingatkan kalau pemaparan di bawah ini tidak akan sepenuhnya netral dan objektif. Pasti akan ada bias dari pribadi Penulis (yang menulis lebih banyak sisi buruknya karena itu yang ditemukan). Jadi, dimohon untuk kebijaksanaan Pembaca dalam membaca.

Apa yang Perlu Diapresiasi

Apa yang paling melekat pada sosok Jokowi adalah pembangunan infrastruktur yang lebih merata, tidak hanya berfokus di luar Jawa. Penulis mendapatkan cerita bahwa di daerah Labuan Bajo, baru di era Jokowilah mereka memiliki akses berupa jalan raya.

Banyak penyebab akselerasi pembangunan infrastuktur di era Jokowi, mulai dari menghapus subsidi BBM hingga melibatkan BUMN dan swasta. Tidak hanya jalan tol, ada juga bandara, pelabuhan, jembatan, pasar, rumah, bendungan, hingga dana desa.

Melansir dari data Bappenas, tol laut yang dikembangkan oleh Jokowi juga berkontribusi dalam menurunkan biaya logistik di Indonesia. Walaupun ada beberapa catatan, kita harus mengakui kalau pembangunan infrastruktur di era Jokowi sangat masif.

Angka kemiskinan juga berhasil ditekan, dari 28,51 juta pada tahun 2015 menjadi 25,9 juta pada tahun 2023. Selain itu, negara kita juga berhasil relatif stabil di kala pandemi COVID-19 tengah memporak-porandakan negara-negara lain.

Penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat juga patut diapresiasi. Pada tahun 2023, Jokowi telah menyerahkan 109 juta sertifikat tanah kepada masayrakat, dan ditargetkan pada tahun 2024 akan menjadi 120 juta sertifikat.

UU Omnibus Law Cipta Kerja berhasil menggaet lebih banyak investor hingga dua kali lipat, terutama dari China. Jokowi juga melakukan hilirisasi (tidak menjual biji mentah) nikel dan bahan tambang lain, yang membuat Indonesia sempat digugat oleh Uni Eropa.

Beberapa upayanya untuk menasionalisasi beberapa aset perusahaan asing juga berhasil, seperti Freeport, TotalEnergies, dan Chevron. Untuk mengurangi impor minyak, Jokowi juga memerintahkan perusahaan minyak di Indonesia menjual minyaknya ke Pertamina.

Apa yang Perlu Dikritik

Terlepas dari sisi positif dari pemerintahan Jokowi, Penulis menyoroti beberapa kebijakan yang kurang srek di hati dan merasa butuh memberikan kritik. Contoh paling mudah dan terlihat adalah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Setahu Penulis, ketika berada dalam masa kampanye untuk periode keduanya di tahun 2019, Jokowi tidak pernah menyebut rencana pemindahan ibukota. Tiba-tiba, ibukota pindah ke Kalimantan Timur tanpa ada diskusi dengan publik terlebih dahulu.

Padahal sewaktu menjadi Walikota Solo dulu, ia kerap melakukan komunikasi dengan publik untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Boro-boro dengan publik, dengan masyarakat yang berada di sekitar area IKN pun tidak.

Konflik agraria dan HAM memang kerap terjadi atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN). Tidak hanya IKN, masalah di Wadas hingga Rempang menjadi contoh lainnya. Jumlahnya dua kali lipat jika dibandingkan dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pembangunan infrastruktur yang masif di era Jokowi juga belum bisa dikatakan sukses, mengingat pertumbuhan ekonomi kita hanya nyaris stagnan di angka 4-5%, jauh dari target 7%. Mungkin memang butuh waktu agar hal tersebut bisa terlihat hasilnya.

Tidak hanya IKN, banyak UU yang tiba-tiba muncul dan mendapatkan persetujuan yang relatif kilat, mulai dari UU Omnibus Law Cipta Kerja, UU KPK, UU ITE, hingga Food Estate .Maklum saja, Jokowi didukung 81,9% kursi di parlemen, nyaris tanpa oposisi.

UU Omnibus Law Cipta Kerja dianggap terlalu berpihak kepada pihak investor atau pengusaha dan menekan buruh atau karyawan. Keberpihakan ini juga menjadi salah satu yang Penulis soroti, terutama jika kita melihat masalah hilirisasi nikel.

Meskipun niatnya bagus, hilirisasi nikel yang dilakukan terasa ugal-ugalan hingga merusak alam dan merugikan masyarakat yang tinggal di sekitar area tambang maupun smelter nikel. Bahkan, China lebih banyak meraup untung daripada kita sendiri.

Masalah pelemahan KPK juga kerap disorot. Jauh sebelum ketua KPK Firli Bahuri terkena kasus, sudah banyak suara-suara yang menentang pelemahan KPK. Skor corruption perception index kita juga stagnan, berada di angka 34 dan menghuni peringkat 115.

Selain itu, ada banyak penurunan yang terjadi di era Jokowi. Dilansir dari Media Indonesia, kriminaliasi berdasarkan UU ITE paling banyak ditemukan di era Jokowi. Ini membuat indeks kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat di Indonesia menurun.

Contoh lainnya adalah Indeks Demokrasi Indonesia, yang cenderung menurun selama 10 tahun terakhir. The Economist Intelligencce Unit bahkan mengategorikan Indonesia sebagai “demokrasi cacat”.

Terakhir, tentu saja yang perlu dikritik adalah cawe-cawenya Jokowi dalam Pilpres 2024 ini dan ambisinya untuk membangun dinasti politik. Meskipun telah mengatakan tidak akan berkampanye, banyak sekali tindakannya yang bertolak belakang dengan ucapannya tersebut.

Penulis akan membahas lebih detail mengenai hal ini di tulisan selanjutnya, karena ada banyak kegundahan dan keresahan karena hal tersebut.

***

Setelah memahami sisi positif dan negatif dari pemerintahan kita selama 10 tahun terakhir, sekarang kita menentukan pilihan: mau PERUBAHAN atau KEBERLANJUTAN? Mungkin memang belum bisa ditentukan karena masalah ini cukup kompleks dan data di atas belum terlalu lengkap.

Untuk itu, penting untuk mengetaui visi misi dan program kerja yang ditawarkan oleh masing-masing paslon. Pada artikel selanjutnya, Mengamati Pilpres 2024 Bagian 2: Menyelami Visi Misi Paslon, Penulis akan mencoba untuk merangkum sebisanya.

Selain itu, perlu digarisbawahi kalau anggapan hanya Kubu 02 yang akan melanjutkan program kerja yang telah dilakukan di era Jokowi. Menurut Penulis, program kerja yang baik pasti akan dilanjutkan oleh siapapun yang nantinya akan terpilih.

Untuk tulisan yang lebih kredibel, Penulis menyarankan untuk membaca artikel-artikel yang sudah Penulis cantumkan di bawah. Jika ingin ada yang ditambahkan atau mengoreksi dari tulisan, silakan untuk menghubungi Penulis.

Lawang, 12 Februari 2024, terinspirasi setelah mengamati perkembangan politik menjelang pemilihan presiden

Sumber Foto:

Sumber Artikel:

• Warisan Jokowi: Ironi kemunduran demokrasi di tangan si ‘anak kandung reformasi’ di balik gencarnya pembangunan infrastruktur dan investasi
• Joko Widodo – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
• Jokowi Sudah Serahkan 109 Juta Sertifikat Tanah Ke Masyarakat (cnbcindonesia.com)
• Jumlah Kasus Pemidanaan Melalui UU ITE Paling Masif di Era Jokowi (mediaindonesia.com)
• INFOGRAFIS: Jejak Pelemahan KPK Era Jokowi (cnnindonesia.com)
• Pemberantasan Korupsi di Era Jokowi Stagnan, Ini Buktinya! (bisnis.com)
• RUU Ciptaker ke Paripurna, 7 Fraksi Setuju 2 Menolak (cnnindonesia.com)
• Kontras: Marak Pembungkaman Sipil di Era Jokowi – kbr.id
• Cina di Hilir: Gurita Oligarki Nikel Indonesia – Project Multatuli

The post Mengamati Pilpres 2024 Bagian 1: Antara Perubahan dan Keberlanjutan appeared first on Whathefan!.

Prabowo dan Gibran resmi menyusul Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang sudah terlebih dahulu mendeklarasikan diri dan mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jika diingat-ingat, ini adalah kali pertama pemilihan umum presiden (pilpres) memiliki lebih dari dua calon sejak tahun 2009. Dalam dua kali pilpres di tahun 2014 dan 2019, pesertanya selalu hanya dua.

Trending

Mungkin Ronaldo Benar-Benar Sudah Habis

Sejarah Singkat Capres-Cawapres di Pilpres Indonesia

Tentu ini menjadi angin segar karena pada akhirnya kita memiliki lebih banyak pilihan, walaupun tidak akan sebanyak pilpres tahun 2004 yang memiliki lima pasangan capres-cawapres.

Saat itu, tokoh-tokoh yang mendaftar untuk menjadi capres-cawapres adalah Wiranto-Salahuddin Wahid, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, Amien Rais-Siswono Yudo Husodo, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, serta Hamzah Haz-Agum Gumelar.

Pilpres 2004 harus dilakukan dalam dua kali putara, di mana SBY dan Megawati menjadi dua calon peraih suara tertinggi. Pada akhirnya, SBY berhasil mengalahkan Megawati yang notebene incumbent dan menjadi presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat.

Di pilpres tahun 2009, seperti yang sudah disinggung di atas, jumlahnya mengecil menjadi tiga pasangan capres-cawapres. Mungkin karena saat itu Presiden SBY adalah seorang incumbent yang secara matematis agak sulit untuk dikalahkan.

Pasangan capres-cawapres pada tahun tersebut adalah Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, dan Jusuf Kalla-Wiranto. Kali ini, SBY berhasil memenangkan pilpres hanya dalam satu putaran.

Setelah itu, di pilpres 2014 dan 2019, hanya ada dua pasangan yang bisa kita pilih. Pertarungan antara capresnya pun sama, yakni antara Joko Widodo melawan Prabowo Subianto. Yang berbeda hanyalah wakilnya saja. Hasilnya seperti yang kita tahu, Jokowi selalu menang.

Terhalang Presidential Threshold?

Salah satu alasan mengapa pilihan capres-cawapres kita sedikit adalah adanya presidential threshold. Ketika aturan ini disahkan pertama kali di tahun 2003, ambangnya masih 15% jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR.

Nah, angka ini berubah mulai tahun 2009, di mana ambangnya menjadi 25% kursi di DPR atau 20% suara sah nasional dalam Pemilu Legislatif. Oleh karena itu, tak heran jika di tahun 2009 jumlah calonnya mengecil menjadi tiga saja.

Di tahun 2019, peraturan berubah menjadi 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Alasannya, mulai tahun 2019 pemilu serentak diberlakukan. Ini juga berlaku untuk pilpres 2024 mendatang.

Sudah banyak pihak yang berusaha menggugat presidential threshold karena dianggap membatasi demokrasi. Apalagi, sekarang kita menggunakan perhitungan kursi di periode sebelumnya. Namun, hingga hari ini belum ada gugatan yang berhasil menang.

Memang, untuk bisa mencalonkan diri sebagai presiden, kita membutuhkan “kendaraan” berupa partai politik agar memiliki suara yang kuat di DPR ketika akan membuat keputusan. Calon independen alias bukan dari partai jelas akan kesulitan dalam hal ini.

Alhasil, kita pun harus menerima kalau jumlah capres-cawapres kita di pemilu-pemilu yang akan datang tidak akan berjumlah banyak selama aturan presidential threshold masih berlaku. Pertanyaannya, apakah pasangan capres-cawapres yang maju benar-benar yang terbaik?

Penutup

Mengingat Jokowi sudah menjabat selama dua periode, artinya kita akan memiliki presiden baru di tahun 2024 mendatang. Ada dua nama baru pada diri Anies dan Ganjar, ada pula Prabowo yang akan mengikuti kontestasi pilpres untuk keempat kalinya.

Ketika belum mulai saja, sudah banyak drama politik yang terjadi. Pertama adalah keluarnya Partai Demokrat dari Koalisi Perubahan yang mengusung Anies karena dipilihnya Muhaimin Iskandar sebagai cawapres tanpa seizin mereka.

Selain itu, permainan politik Jokowi juga cukup mengejutkan. Tidak hanya berdiri di dua kaki dengan mendukung Prabowo dan Ganjar, pada akhirnya anaknya menjadi cawapres dari Prabowo. Putusan MK yang kontroversial memuluskan langkah tersebut.

Banyak pihak yang mengkritik terpilihnya Gibran sebagai cawapres Prabowo karena dianggap sebagai upaya Jokowi untuk memperkuat dinasti politiknya. Prabowo juga dianggap sangat terlihat membutuhkan suara dari para pendukung Jokowi garis keras.

Jika di awalnya saja sudah banyak drama, entah apa yang akan terjadi pada beberapa bulan ke depan hingga pemilu dilaksanakan. Permainan politik dari masing-masing pihak tampaknya akan seru, bagai melihat permainan catur yang menegangkan.

Lawang, 23 Oktober 2023, terinspirasi setelah tiga capres-cawapres resmi mendeklarasikan diri

The post Merindukan Banyak Pilihan Capres-Cawapres appeared first on Whathefan!.

Selain menantikan calon-calon presiden yang akan dimunculkan, hal yang menarik lainnya adalah mengetahu siapa saja calon legislatif (caleg) yang bisa kita pilih nantinya. Apalagi, tahun depan dipastikan akan banyak artis dan public figure yang turut serta.

Pada tulisan kali ini, Penulis akan membahas sedikit mengenai fenomena artis yang terjun ke dunia politik. Apakah peranan mereka hanya sekadar pendulang suara, atau mereka benar-benar memiliki kapabilitas untuk mewakili rakyat?

Mengapa Para Artis Ingin Menjadi Caleg?

Begitu melihat panjangnya daftar nama artis dan public figure yang akan mencalonkan diri sebagai caleg, Penulis benar-benar terkejut. Rasanya, belum pernah daftarnya sepanjang ini. Pembaca bisa melihatnya melalui posting dari Finfolk Money di bawah ini:

Memang ada beberapa nama lama seperti Kris Dayanti, Rieke Diah Pitaloka, Nurul Arifin, hingga Desy Ratnasari. Namun, jujur Penulis menemukan banyak nama baru di sini. Pemilu 2024 tampaknya menjadi debut mereka di dunia politik, jika seandainya terpilih.

Berbondong-bondongnya mereka untuk mencalonkan diri pun menimbukan tanda tanya besar: Apakah mereka yang selama ini berprofesi sebagai entertainer memiliki kemampuan untuk berpolitik yang terkenal rumit dan penuh intrik?

Jika mau berprasangka buruk, kemungkinan besar para artis tersebut direkrut untuk mendulang suara partai yang mengusung mereka. Dengan popularitas yang dimiliki, bukan tidak mungkin masyarakat memiliki tokoh yang mereka tahu.

Kalau mau dibandingkan dengan para kader partai biasa, jelas para selebriti akan lebih dikenal oleh masyarakat. Tanpa membawa embel-embel kampanye pun, kehadiran mereka pasti mampu untuk menarik massa.

Dari sisi artisnya, mungkin mereka merasa masa mereka di dunia hiburan sudah hampir habis, sehingga memutuskan untuk banting setir ke profesi yang lebih menjanjikan. Apalagi, caleg memang memiliki gaji dan tunjangan yang cukup menggiurkan.

Jika mau berprasangka baik, bisa jadi para artis tersebut merasa ada begitu banyak masalah di negara ini dan ingin berkontribusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Kalau mau memperbaiki sistem, ya harus masuk ke dalam sistemnya.

Dengan pengaruh dan ketenaran yang dimiliki, bisa jadi suara mereka lebih didengar. Bisa jadi ide-ide yang keluar dari para tokoh ini bisa menjadi solusi dari sebuah permasalahan. Bisa jadi mereka adalah sosok sesungguhnya yang pantas untuk menjadi wakil rakyat.

Pertanyaannya, mana yang benar? Tergantung. Semua tentu memiliki motivasinya masing-masing hingga rela meninggalkan dunia keartisan dan memilih untuk terjun ke dunia politik. Jadi, mungkin lebih baik kita seimbangkan saja antara prasangka baik dan buruknya.

Apakah Para Artis Boleh Menjadi Caleg?

Lantas, apakah para artis boleh bergabung dengan partai politik dan menjadi caleg? Tentu saja boleh, mengingat semua warga Indonesia pada dasarnya memiliki hak yang sama, walau belum tentu semua orang memiliki kesempatan tersebut.

Hanya saja, Penulis memang sedikit merasa khawatir kalau para artis ini hanya digunakan “alat” agar partai politik bisa meraup lebih banyak suara. Dengan nama besar yang sudah dimiliki, mereka rasanya tidak perlu memasang baliho di mana-mana.

Selain itu, Penulis juga mempertanyakan kapabilitas mereka karena menjadi seorang wakil rakyat merupakan pekerjaan yang berat. Jika mereka selama ini berkarir sebagai entertainer, kapan mereka memiliki waktu untuk belajar politik dan lain-lain?

Memang ada beberapa artis yang terbukti berhasil menjadi anggota dewan selama bertahun-tahun, bahkan terus terpilih di setiap pemilu. Namun, rasanya persentasenya tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan politisi asli.

Masyarakat kita harusnya juga sudah cukup cerdas dalam berpolitik. Dalam memilih caleg, tentu yang harus dipertimbangkan adalah program, visi misi, maupun track record-nya selama ini. Jangan sampai memilih caleg hanya berdasarkan popularitasnya saja.

Jika nanti mereka memang banyak yang terpilih, Penulis hanya bisa berdoa agar mereka amanah dan mampu mengemban tanggung jawab dengan sebaik mungkin. Semoga mereka bisa lebih baik dari anggota-anggota dewan sebelumnya.

Jika mereka terbukti mampu menjadi wakil rakyat yang baik, bukan tidak mungkin di masa depan akan lebih banyak lagi artis dan public figure yang mengikuti jejak mereka.

Lawang, 23 Mei 2023, terinspirasi setelah menyadari kalau ada banyak artis yang mencalonkan diri sebagai caleg di Pemilu 2024 mendatang

Foto Featured Image:

The post Ketika Para Artis Terjun ke Dunia Politik appeared first on Whathefan!.

Kali ini penulis hendak berbagi sedikit cerita tentang salah satu side job penulis di tempat kerja, sebagai admin Instagram. Ada satu kejadian yang membuat penulis menjadi sedikit berpikir tentang sikap masyarakat terhadap perbedaan pendapat.

Judul Artikel yang Click Bait

Judul Berita (Roman Kraft)

Jadi ketika itu, penulis mengirim sebuah feed yang sedikit menyinggung salah satu paslon presiden.

Memang, judulnya agak sedikit ofensif, tapi jika dibaca isi artikelnya, maka orang akan paham bahwa artikel tersebut sama sekali tidak bermaksud untuk merendahkan salah satu paslon.

Permasalahannya, pendukung paslon ini langsung terpancing provokasi hanya karena judul tanpa berusaha memahami isi artikelnya terlebih dahulu.

Banyak komentar yang mengata-ngatai dengan istilah hewan, mungkin pembaca bisa menebak hewan apa yang dituliskan. Selain makian, mereka juga menulis bahwa mereka akan unfollow akun Instagram tersebut.

Membuat pembaca merasakan emosi, apapun bentuknya, adalah salah satu unsur yang membuat judul berita menjadi menarik. Istilahnya, click bait. Hal ini dianggap lumrah, selama isi artikel tidak melenceng jadi judul.

Berbeda Berarti Unfollow dan Boikot

Unfollow (NeONBRAND)

Unfollow dan gerakan memboikot suatu produk sudah kerap terjadi ketika masa-masa pemilu. Alasannya, karena mereka menganggap yang di-unfollow tersebut memihak lawan pasangan calon yang didukungnya.

Memang, ada yang melakukan hal tersebut karena alasan-alasan lain, tapi penulis meyakini bahwa alasan utamanya adalah perbedaan pilihan.

Ini menunjukkan bahwa kita belum bisa menghargai perbedaan. Seperti yang dituliskan oleh salah satu komik lokal, perbuatan ini bisa dianggap sebagai sebuah kenorakan.

Bayangkan, di antara ratusan gambar yang pernah penulis pos, banyak orang yang melakukan unfollow hanya karena satu pos. Ibaratnya, di antara banyaknya kebaikan, yang dilihat orang hanya satu keburukan.

Jika hanya sekadar unfollow akun media sosial, penulis yakin tidak terlalu besar dampaknya. Tapi jika sampai boikot produk? Penulis membayangkan ada berapa banyak pekerja yang terkena dampaknya.

Mungkin yang paling baru adalah gerakan boikot nasi padang hanya karena masyarakat sana mayoritas memilih salah satu pasangan calon.

Lah, salahnya di mana? Ketika penulis membaca beberapa komentarnya, ada yang berkata bahwa masyarakat sana tidak bisa berterima kasih atas kerja keras petahana.

Tentu hal ini menjadi lucu sekaligus ngenes. Sekali lagi, salah satu alasan hal ini bisa terjadi adalah karena fanatisme yang berlebihan.

Yang salah tentu bukan gerakan boikotnya, melainkan tujuan dari boikot tersebut. Jika dilakukan sebagai bentuk protes, misalnya boikot produk Israel karena serangan teror yang dilakukan, tentu boleh-boleh saja.

Penutup

Perbedaan adalah hal yang sangat normal. Kewajiban kita adalah untuk menghargai perbedaan tersebut. Jangan sampai kita bermusuhan hanya karena itu.

Jika ada media yang menyudutkan salah satu tokoh yang kita hormati, tak usahlah emosi. Anggap saja sebagai bahan evaluasi, siapa tahu berita tersebut ada benarnya.

Beda kalau media tersebut menyebar hoaks. Kalau sudah seperti itu, kita wajib menjauhinya karena media tersebut secara terang-terangan telah menyebarkan kebohongan yang tak berdasar.

Penulis masih berharap bahwa kedewasaan berpolitik yang kita miliki akan semakin menjadi lebih baik ke depannya. Dengan demikian, gerakan unfollow maupun boikot bisa berkurang.

Kebayoran Lama, 7 Mei 2019, terinspirasi setelah banyak orang yang melakukan unfollow pada akun Instagram JalanTikus.

Photo by Toa Heftiba on Unsplash

The post Berbeda Berarti Unfollow appeared first on Whathefan!.

Contohnya, adalah salah satu broadcast dari ayah penulis yang berisikan sebuah pesan yang menurut penulis sangat bagus, terutama ketika suasana politik sedang panas-panasnya.

Oleh karena itu, penulis ingin membaginya di sini agar pembaca sekalian bisa membacanya juga. Broadcast ini dibuat oleh Agus Taufiq, entah siapa dia penulis kurang tahu.

Pilpres 2019: Pertarungan Putra Terbaik Bangsa

Kita boleh kecewa pada Jokowi, boleh pula tak percaya pada Prabowo. Tapi kita harus akui, faktanya mereka adalah 2 orang putra terbaik bangsa.

Jokowi

Jokowi (Kompasiana.com)

Jokowi adalah kisah nyata seorang rakyat biasa yang bisa menjadi manusia luar biasa. Impian banyak anak desa, doa dari semua orang tua untuk anaknya.

Ini bukan sinetron dan dongeng, ini nyata. Seorang anak pinggir kali, yang harus pindah rumah berkali-kali karena tak mampu bayar sewa juga kena penggusuran dari angkuhnya kehidupan kota.

Beliau lahir dari anak tukang kayu, pembelajar keras yang akhirnya mengantarkan dirinya masuk ke Jurusan Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM), salah satu kampus terbaik yang tak semua orang mampu meraihnya.

Beliau bukan aktivis mahasiswa, tak punya nama di zamannya. Jokowi memilih menepi dari politik kampus.

Ia lebih suka naik gunung di akhir pekan, hingga akhirnya secara bertahap merintis bisnis dan menjadi pengusaha mebel di Surakarta.

Ya, doa jutaan orang tua, “bapak kuli, semoga kamu bisa jadi insinyur”. Jokowi adalah kisah nyata perjuangan anak miskin yang mengangkat derajat keluarganya melalui pendidikan dan kerja keras.

Jokowi bukan kader asli yang dibesarkan partai. Ia awalnya diminta menemani F.X. Hadi Rudyatmo (PDIP) yang enggan maju sebagai walikota Solo.

Alasannya, ia khawatir dengan isu agama dan memilih untuk menjadi wakil Jokowi yang diprediksi lebih bisa diterima publik Solo karena seorang muslim.

Jokowi menghadirkan kepemimpinan gaya baru di Solo. Berdialog dengan masyarakat yang akan direlokasi, menggusur dengan sangat manusiawi, bahkan dengan PKL dikirab layaknya festival budaya, dikawal satpol PP layaknya pejabat.

Tak ada kekerasan, pengggusuran itu dibuat menyenangkan. Tak heran, ia menang mutlak dalam periode kedua kepemimpinanannya di Solo.

Kecemerlangannya dalam memimpin mengantarkan beliau menapaki jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta (2012) hingga menjadi Presiden RI (2014).

Prabowo

Prabowo (Sipayo.com)

Prabowo adalah putra mahkota dalam berbagai kisah. Putra terbaik dalam segala aspek.

Kakeknya adalah Pendiri Bank Negara Indonesia (BNI), Raden Mas Margono Djojohadikoesoemo, beliau juga Anggota BPUPKI dan Ketua DPAS pertama.

Ayahnya adalah begawan ekonomi legendaris republik ini, Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo, yang namanya diabadikan menjadi nama gedung di Kementerian Keuangan.

Sumitro juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan, Menristek, Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Soekarno dan Soeharto.

Soemitro juga terkenal sebagai kritikus yang berani dengan keras menentang kebijakan-kebijakan ekonomi Soekarno dan Soeharto yang dianggap tidak pro rakyat.

Bahkan pernah menjadi buron ke luar negeri di masa pemerintahan Soekarno karena dianggap terlalu vokal dan berbahaya.

Saat menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Sumitro pernah “didiamkan” tak disapa Bu Tien Soeharto selama setahun karena menolak memberikan hak istimewa dalam perdagangan.

Prabowo lulus sekolah menengah di usia 16 tahun, lebih muda dari sebayanya. Di usia 17 tahun, Prabowo bersama aktivis legendaris Soe Hok Gie mendirikan LSM Pembangunan, yang fokus pada pembangunan desa dan merupakan LSM Pertama di Indonesia.

Di tengah keluarga intelektual, ia justru memilih jalan berbeda menjadi prajurit bangsa. Prabowo adalah lulusan Akademi Militer tahun 1974.

Meski di militer, Prabowo tetap mewarisi tradisi intelektual ayahnya. Beliau terkenal sebagai tentara yang paling rajin membaca dangan koleksi buku yang sangat banyak dan menguasai 4 bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, Perancis, Belanda, dan Jerman.

Prabowo berkali-kali dikirim mengikuti pelatihan dan kursus di luar negeri tahun 1974, 1975, 1977, 1981.

Beliau juga pernah mengenyam pendidikan Counter Terorist Course Gsg-9 di Jerman dan Special Forces Officer Course di Fort Benning, USA.

Beliau bersama Putra Raja Yordania menjadi lulusan terbaik dari pendidikan militer yang diikutinya di Amerika.

Permainan Buzzer

Percayalah, isu Jokowi akan membangkitkan PKI dan Prabowo akan mendirikan Khilafah hanyalah permainan buzzer untuk menakut-nakuti kita.

Jokowi jelas masih berusia 5 tahun saat PKI dibubarkan, ayahnya pun jelas bukan intelektual PKI, hanya tukang kayu yang tak tahu urusan politik PKI.

Prabowo, meski diidentikkan dengan ABRI Hijau dan sangat dekat dengan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) milik B.J. Habibie di tahun 1998, nyatanya ibu dan adik Prabowo adalah seorang nasrani.

Prabowo dan ayahnya muslim. Saat natal maupun lebaran, mereka merayakan bersama-sama. Begitulah keberagaman dan toleransi yang hidup di keluarga Prabowo.

Prestasi Jokowi dan Prabowo

Jokowi pernah dinobatkan sebagai salah satu walikota terbaik dunia, pun begitu dengan Prabowo yang mampu meraih banyak prestasi saat memimpin kopassus dan membuat kopassus menjadi salah satu satuan elit terbaik di dunia dan pasukannya memiliki kesejahteraan di atas rata-rata.

Jokowi sukses dengan Asian Games, kita semua dibuat terpesona dengan upacara pembukaan dan penutupan yang luar biasa.

Tapi jangan lupakan bahwa medali terbanyak yang mengatrol peringkat Indonesia adalah cabor Pencak Silat yang dibina oleh Prabowo sebagai ketua IPSI.

Perbedaan Gaya Kepemimpinan

Jokowi dan Prabowo (JARRAK.ID)

Akuilah, mereka berdua ada putra terbaik bangsa. Hanya berbeda gaya bahasa, Jokowi yang orang Solo tulen khas dengan keramahan dan suara lembutnya, gaya yang santai dan banyak bercanda.

Kita semua tentu senang dengan gaya kepemimpinan yang asik dan merakyat. Beliau membawa gaya baru dalam definisi pemimpin di Indonesia.

Prabowo setengah Banyumas (Ayah) dan setengah Minahasa (Ibu). Banyumas memang ibarat Bataknya Jawa. Gaya Banyumasan lebih tinggi nada suaranya, sedikit ceplas ceplos dan terbuka dibanding jawa bagian Joglosemar (Jogja Solo Semarang) dengan tata bahasa krama inggil.

Ditambah ibu yang dari Sulawesi dan latar bekalang militer. Wajar gaya bicaranya tegas dan berapi-api.

Tapi tentu kita semua bangga jika punya pemimpin yang mampu berorasi dengan lantang dengan bahasa Inggris yang fasih dalam memperjuangkan Palestina dan negeri tertindas lainnya di depan rapat PBB dan forum-forum internasional.

Jadi, baik gaya yang santai ataupun berapi-api ini hanya masalah selera pemilih saja, yang terpenting adalah keberpihakannya pada rakyat.

Jika Jokowi bukan orang yang baik tidak mungkin Prabowo memperjuangkannya untuk maju sebagai Gubernur DKI, dimana dulu Megawati hampir tidak merestui, tapi Prabowo yang memperjuangkan.

Sebaliknya, Anda yang meyakini Jokowi adalah orang baik, artinya harus juga meyakini Prabowo adalah orang baik karena munculnya Jokowi ke Jakarta tak lepas dari perjuangan Prabowo dan adiknya yang menyokong dana kampanye Jokowi.

Jadi, stop terbawa arus informasi yang menghayutkan kita menjelek-jelekkan personal capres. Kita harus kritis terhadap kebijakan dan program para Capres, tapi bukan menjatuhkan personalnya.

Kritik kebijakan dan programnya, bukan personalnya atau latar belakang keluarganya. Tugas kita berikutnya adalah mempelajari program yang ditawarkan dan mengenali siapa-siapa saja yang berada dibalik Sang Capres pilihan.

Karena kita telah sepakat keduanya orang baik, tinggal kita menilai orang-orang di sekitar mereka.

Bagi yang tetap ingin menyerang personal Jokowi dan Prabowo, pertanyaan sederhananya: Apakah Anda sudah lebih baik dari Jokowi dan Prabowo?

Penutup

Penulis tidak tahu kebenaran fakta-fakta yang disajikan, tapi inti dari tulisan ini adalah mengajak kepada masyarakat Indonesia untuk berhenti menyerang capres dan menyebarkan hoaks.

Kita sangat mudah percaya informasi-informasi yang kebenarannya patut diragukan. Berbagai kampanye hitam ditebar untuk menjatuhkan elektabilitas calon lainnya.

Siapapun nanti yang terpilih, semoga bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi.

Kebayoran Lama, 15 April 2019, terinspirasi setelah mendapatkan broadcast di grup keluarga

Foto: Tirto.ID

The post Jokowi dan Prabowo Sama-Sama Putra Terbaik Bangsa appeared first on Whathefan!.

Kenapa tidak mendeklarasikan dukungan secara terang-terangan seperti yang dilakukan oleh banyak orang? Apakah penulis termasuk orang yang tidak punya pendirian?

Berusaha Obyektif

Tentu bukan seperti itu alasan yang mendasari penulis tidak memilih sebelum hari-H. Penulis bersikap seperti ini untuk menghindari sikap fanatisme yang berlebihan terhadap salah satu pasangan calon.

Kalau kita sudah menentukan pilihan sejak awal bahkan sebelum nama capres-cawapres diumumkan, kita akan cenderung menutup mata terhadap kekurangan calon.

Selain itu, penulis juga ingin sekali bisa menilai secara obyektif tanpa melihat subyeknya sama sekali. Bentuk penilaiannya mau tidak mau harus berbeda karena pada pemilu kali ini pesertanya terdiri dari petahana dan penantang.

Ketika melihat petahana, yang penulis lihat adalah berbagai prestasi yang sudah dicapai, pelunasan janji, berbagai peristiwa yang terjadi selama menjabat kemarin, dan lain sebagainya.

Dari penantang, karena belum pernah menjabat, yang penulis perhatikan adalah visi misi yang dimiliki, program-program yang ditawarkan, dan berbagai janji yang diberikan.

Asas Luber Jurdil

Selain alasan di atas, penulis juga teringat dengan pelajaran Kewarganegaraan sewaktu sekolah dulu, di mana salah satu asas dari Pemilihan Umum adalah Luber Jurdil.

Apa itu? Luberjudil merupakan akronim dari Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Asas ini sudah ada sejak jaman orde baru, di mana Jurdil-nya sendiri baru ditambahkan setelah reformasi.

Langsung, artinya, kita sendiri yang harus memilih tanpa boleh diwakilkan. Umum, artinya kegiatan pemilu ini bisa diikuti oleh semua warga negara Indonesia selama memenuhi persyaratan yang ada.

Bebas, artinya kita bisa memilih tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Jujur, artinya pelaksanaan pemilu harus sesuai dengan peraturan yang ada. Adil, artinya tidak boleh ada diskriminasi perlakukan terhadap peserta maupun pemilih.

Tunggu, rasanya ada yang kurang. Oh iya, Rahasia. Kata ini berarti suara yang diberikan oleh pemilih hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri.

Atas dasar rahasia inilah penulis tidak pernah mengumbar pilihan penulis, meskipun memang belum menentukan pilihan (iya, memang sudah ada kecondongan, tapi belum 100% kok).

Apakah deklarasi secara terang-terangan berarti membuka rahasia? Belum tentu. Bisa saja pilihannya di balik bilik suara bisa berbeda dengan dukungan yang ia nyatakan.

Bolehkah Menentukan Pilihan Sebelum Hari-H?

Tentu saja boleh. Itu adalah hak berpendapat setiap warga negara. Yang ingin mendeklarasikan dukungan sedini mungkin, monggo. Yang ingin menunggu hingga hari-H, juga monggo.

Penulis sama sekali tidak merasa lebih baik dengan sikap penulis ini. Penulis hanya ingin berbagi pola pikir penulis yang mungkin bisa bermanfaat untuk para pembaca sekalian.

Kebayoran Lama, 3 April 2019, terinspirasi setelah menonton salah satu video di Youtube

Foto: Tachina Lee

The post Tidak Memilih Sebelum Hari-H appeared first on Whathefan!.