Nah, di Instagram kan sering ada rekomendasi postingan Threads agar kita “main” ke sana. Pada waktu itu, yang muncul di laman Penulis adalah membahas masalah Jiwoo, leader dari girlband Hearts2Hearts (H2H) tempat Carmen bernaung.

Tentu Penulis kaget, ada apa ini, perasaan selama ini baik-baik saja tidak ada masalah. Apakah ada skandal besar yang menerpanya? Ternyata setelah Penulis baca detail, bisa dibilang masalahnya (bagi Penulis) cukup sepele.

Trending

Apapun yang Mereka Lakukan, Salah

Inti Masalah yang Menerpa Jiwoo

Untuk yang awam dengan dunia K-Pop, Hearts2Hearts adalah girlband di bawah agensi SM Entertainment yang baru debut tahun lalu, tepatnya tanggal 24 Februari 2025. Artinya, usia mereka baru satu tahun lebih sedikit.

Anggotanya pun muda-muda, dengan yang tertua (yakni Carmen dan Jiwoo) lahir tahun 2006 atau berusia 20 tahun (21 tahun umur Korea), sedangkan yang paling muda lahir di tahun 2010.

Lantas, apa masalah yang menerpa Jiwoo sebagai leader? Inti yang Penulis tangkap adalah ia dianggap oversharing tentang teman perempuannya, yang disebut dengan kode “Deep Green”.

Si Deep Green ini sebelumnya juga merupakan trainee bersama Jiwoo, bahkan disebut akan debut bersama. Hanya saja, beberapa sumber menyatakan perubahan manajerial di SM membuat rencana tersebut batal.

Alih-alih mendebutkan Deep Green, SM justru mendebutkan Carmen, Stella, dan Ye-On. Mereka bertiga bahkan dijuluki sebagai “pendobrak line-up” karena masa trainee mereka yang tergolong singkat.

Singkat cerita, H2H akhirnya debut. Seperti kebanyakan girlband lain, mereka pun punya channel YouTube sendiri yang juga berisi semacam variety show di luar kesibukan mereka sebagai idol. Gampangnya, banyak konten vlog di sana.

Dalam beberapa kesempatan (kalau tidak salah sekitar tiga kali secara total), Jiwoo ini sering bercerita tentang si Deep Green ini, termasuk menunjukkan wallpaper HP-nya yang menampilkan foto mereka berdua.

Nah, dari sinilah masalahnya dimulai.

Netizen yang Lompat ke Kesimpulan

Mungkin Pembaca yang tidak familier dengan dunia K-Pop akan merasa heran dengan cerita di atas karena tidak menemukan adanya masalah. Penulis pun merasa demikian.

Ternyata, netizen (yang tentunya penggemar K-Pop) mempermasalahkan sikap Jiwoo yang oversharing si Deep Green tersebut. Ada yang mengecap Jiwoo “gagal move on“ dari temannya tersebut hingga mengabaikan member-nya,

Mereka menggunakan sebuah potongan ucapan salah satu member H2H, A-na, yang mengatakan di salah satu vlog kurang lebih seperti ini: “lebih perhatikan lagi member-mu.” Ada juga katanya A-na pernah bilang, “oh, si Green itu lagi.”

Lebih parahnya lagi, ada yang langsung menuduh Jiwoo menjalin hubungan romantis dengan si Deep Green. Istilah yang sering digunakan adalah WLW atau woman love woman. Dengan kata lain, Jiwoo dianggap sebagai seorang lesbian.

Banyak yang berkata kalau kedekatan Jiwoo dan Deep Green “tidak normal”. Narasi yang sering digunakan adalah “gue juga punya temen deket, tapi enggak segitunya.”

Selain itu, hebohnya kasus ini juga membuat trio pendobrak line-up jadi sasaran hate karena dianggap menggagalkan debut Deep Green (dan beberapa orang lainnya). Padahal, kan, keputusannya dari manajemen, ya?

Tentu banyak hal lain yang akhirnya disasar ke Jiwoo, mulai dianggap kurang pantas jadi leader, enggak bisa menerima fakta, dicap sering blunder, kurang care ke anggotanya, dan lain sebagainya.

Dari penjelasan di atas, bisa dilihat betapa mudahnya kita sebagai manusia langsung lompat ke kesimpulan dan merasa kesimpulan tersebut pasti benar.

Padahal ya Belum Tentu Benar

Penggemar K-Pop memang sering “dikeroyok” oleh netizen lain karena hubungan parasosial mereka yang cukup parah. Bagi mereka, idol adalah milik mereka. Tingkah laku idol harus sesuai dengan kemauan dan standar mereka.

Penulis masih ingat betul kasus yang menerpa Karina aespa. Ada dua kasus besar di mana hidupnya seolah “diatur” oleh penggemar. Pertama, masalah ia pacaran yang ujungnya membuat ia harus putus. Kedua, masalah foto yang dianggap bentuk dukungan kepada salah satu calon presiden Korea Selatan.

Nah, kasus Jiwoo ini adalah contoh lain dari permasalahan ini. Apalagi, kesimpulan-kesimpulan netizen, menurut keyakinan Penulis, berasal dari asumsi-asumsi yang dasarnya kurang kuat, mong kebanyakan dari potongan video.

Pertama, Jiwoo memang leader H2H, sehingga punya tanggung jawab yang besar atas para member-nya. Hanya karena ia sering sharing Deep Green, bukan berarti ia menelantarkan anggota-anggotanya, apalagi sampai dicap kurang care.

Ucapan A-na pun belum tentu terkait hal tersebut, apalagi mereka berdua (Jiwoo dan A-na) dikenal sebagai Tom & Jerry-nya H2H karena sering berantem (dalam konteks bercanda, yang justru menunjukkan kedekatan mereka).

Kedua, kalau memang Jiwoo lebih dekat dengan orang lain dibandingkan dengan member-nya sendiri, ya biarin aja. Kan orang bebas memilih mau berteman dengan siapa. Toh, kita juga tidak selalu berteman dengan orang sekantor, kan?

Ketiga, tuduhan yang menurut Penulis paling parah adalah tentang WLW. Penulis benar-benar tidak habis pikir, kenapa ujungnya justru menuduh Jiwoo sampai segitunya?

Banyak yang mengatakan bahwa mereka juga punya teman dekat, tapi enggak sampai seperti Jiwoo dan Deep Green. Lah, cara orang mengekspresikan diri kan beda-beda, masa harus sama kayak kita semua?

Padahal, kita tidak tahu apa saja yang terjadi di balik layar. Kita hanya menyimpulkan berdasarkan apa yang ditampilkan di layar. Lantas, siapa kita bisa menghakimi orang lain sedemikian rupa dan merasa asumsi kita pasti benar?

Kalau kata teman Penulis, “They wanna believe what they want to believe.” Bagi fans (dan mungkin juga hater), mereka merasa yang paling tahu tentang idol-nya, seolah tidak ada batas di antara mereka.

***

Artikel ini bukan pembelaan ke Jiwoo, mong fans pun bukan. Artikel ini Penulis tulis sebagai pengingat bahwa kita sebagai manusia terkadang suka langsung melompat ke kesimpulan tanpa ada dasar yang kuat.

Kalau hanya berdasarkan asumsi, potongan-potongan video, dan bukti-bukti lemah lainnya, ya jangan langsung membuat kesimpulan. Toh, kita tidak benar-benar tahu apa yang terjadi di belakang layar.

Lagipula, daripada menghabiskan energi dan waktu untuk orang lain (yang bahkan tidak tahu kita hidup di dunia ini), lebih baik digunakan untuk upgrade diri sendiri. Toh, kita enggak bisa mengontrol Jiwoo mau berteman dengan siapa atau mau bersikap seperti apa.

Lawang, 15 Maret 2026, terinspirasi setelah melihat “drama” yang melibatkan Jiwoo

The post Ketika Netizen Lompat ke Kesimpulan (dan Merasa Pasti Benar) appeared first on whathefan.

Jelas, skala bencana menjelang pergantian tahun ini sangat masif. Anehnya (atau justru sudah menjadi “normalnya”?), sampai saat ini pemerintah belum juga menetapkan hal tersebut sebagai darurat bencana nasional dengan berbagai argumen.

Lebih parahnya lagi, banyak sekali tindakan maupun ucapan dari pejabat publik, terutama presiden, yang justru menyakiti banyak perasaan masyarakat, seolah mereka tidak memiliki empati untuk para korban.

Trending

Setelah Menonton Trailer Avengers: End Game

Daftar Ucapan Kontroversial Pejabat Terkait Bencana di Sumatera

“Memang kemarin kelihatannya mencekam, ya, karena berseliweran di media sosial.”
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, ketika banyak footage yang menggambarkan betapa mencekamnya situasi di lapangan.

“Gelondongan kayu yang ikut tersapu banjir adalah kayu lapuk.”
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto, seolah ingin menutupi aktivitas penebangan hutan yang menjadi salah satu alasan bencana bisa terjadi.

“Kalau bisa Pak Prabowo [Subianto] jadi presiden seumur hidup.”
Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakhry, yang seolah justru menjadikan bencana ini sebagai ajang untuk menjilat.

“Daripada dibawa lagi ke pangkalan udara, lebih baik di-drop dan dapat dimanfaatkan masyarakat.”
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, ketika muncul kritik mengenai proses pembagian bantuan kepada korban bencana yang dilempar dari atas helikopter dan membuat banyak makanan jadi terbuang secara sia-sia

“Kami juga mengucapkan terima kasih atas kepeduliannya, tapi kami yakin kami masih bisa mengatasinya.”
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, yang bersikukuh menolak bantuan dari luar negeri.

“Saya kira situasi membaik. Saya kira kondisi yang sekarang (darurat provinsi) sudah cukup.”
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, setelah mengunjungi salah satu daerah yang terdampak bencana.

“Tapi kita diberi karunia oleh Yang Maha kuasa kita punya kelapa sawit.”
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto (lagi), dalam sebuah acara yang justru menglorifikasi kelapa sawit ketika itu menjadi salah satu sumber bencana di Sumatera.

Belum lagi berbagai aktivitas “pencitraan” yang dilakukan oleh banyak pihak, mulai pelepasan bantuan oleh anggota DPR lengkap dengan spanduk, Zulkifli Hasan yang membawa karung beras, hingga Verrel Bramasta yang menggunakan vest ala PUBG.

Namun, Penulis justru teringat ucapan Presiden Prabowo akhir tahun 2024 lalu, ketika ia mengatakan kalau pohon kelapa sawit juga “pohon”, sebuah ucapan yang membuat Penulis sangat geram ketika mendengarkannya untuk pertama kalinya.

“Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Enggak usah takut. Apa itu katanya membahayakan, deforestation. Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Benar enggak, kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Dia menyerap karbondioksida, dari mana kok kita dituduh yang boten-boten saja itu orang-orang itu.”

Apakah Sesulit Itu untuk Berempati?

Sejak bencana ini terjadi pada akhir bulan November, sebenarnya Penulis sudah menahan diri untuk tidak berkomentar terlalu banyak atas ke-asbun-an para pejabat. Toh, memang kualitas pejabat kita ya memang cuma sebatas itu.

Namun, makin ke sini, Penulis merasa kok nirempatinya makin ke sini makin parah. Jumlah korban seolah cuma menjadi statistik semata, karena mereka nyatanya lebih memedulikan kepentingannya masing-masing.

Salah satu hal yang paling kontroversial dan banyak dituntut oleh masyarakat adalah penetapan status darurat bencana nasional, yang hingga kini masih belum dilakukan Presiden Prabowo selaku yang berwenang berdasarkan UU 24/2007 Pasal 51.

Karena hal tersebut juga tawaran bantuan dari negara lain juga ditolak, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kemenlu. Padahal, banyak yang melaporkan kalau masih ada daerah yang terisolasi dan belum mendapatkan bantuan, hingga ada korban kelaparan.

Tentu jadi wajar jika masyarakat menjadi curiga, apakah jangan-jangan tidak ditetapkannya status darurat bencana nasional dikarenakan Presiden Prabowo punya bisnis kelapa sawit di Sumatera, yang menjadi salah satu penyebab bencana?

Hal ini menjadi masuk akal karena Presiden Prabowo juga berkali-kali membahas kelapa sawit dalam berbagai kesempatan, bahkan melakukan glorifikasi yang menurut Penulis sudah berlebihan, tanpa mempertimbangkan dampak lingkungannya.

Para pejabat, kalau belum bisa kerja dengan benar, minimal belajar empati dulu, deh. Belajar gimana membuat pernyataan yang tidak menimbulkan amarah publik. Belajar gimana cara agar apa yang keluar dari mulut tidak menyakiti banyak pihak. Itu udah rendah banget bare minimum-nya.

Penutup

Bencana alam yang terjadi di Sumatera, bagi Penulis, merupakan akibat dari keserakahan manusia yang terus menghabisi hutan demi kepentingan bisnis kelompok tertentu. Hutan yang salah satu fungsinya adalah menahan air justru dibabat habis-habisan.

Para korban tidak sedikipun kecipratan keuntungan dari bisnis-bisnis yang memakan hutan Sumatera, tapi merekalah yang justru menjadi pihak yang membayar. Para konglomerat yang kaya dari bisnis-bisnis tersebut masih bisa makan malam enak di rumah mewah mereka.

Semoga para korban keserakahan di Sumatera diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi bencana ini. Semoga orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi penyebab bencana ini akan mendapatkan balasan yang setimpal, baik di dunia maupun akhirat.

Lawang, 7 Desember 2025, terinspirasi setelah emosi membaca berbagai komentar pejabat publik yang nirempati

Foto Featured Image: Kompas

Sumber Artikel:

• Lima pernyataan dan tindakan para pejabat yang dinilai ‘tidak empati’ kepada korban banjir Sumatra – ‘Perlu empati yang lebih baik’ – BBC
• 6 Pernyataan Asbun dari Pejabat Publik Saat Banjir – Magdalene
• Kontroversi Pernyataan Lama Prabowo Soal Kelapa Sawit dan Pohon-Korban Bencana di Aceh dan Sumatera – Tribun
• Ini Ketentuan Status Bencana Nasional, Otoritas Penetapan dan Indikatornya
• Situasi Pascabencana Dinilai Membaik, Presiden Belum Tingkatkan Status Bencana di Sumatera – Kompas
• Prabowo Sebut Kelapa Sawit Karunia Tuhan usai Banjir Sumatra, JATAM: Demi Selamatkan Bisnisnya – Tribun

The post Bahkan Sekadar Empati pun Pejabat Kita Tidak Punya appeared first on whathefan.

Nah, salah satu teman Penulis yang sering work from cafe (WFC) bersama adalah Dio, teman sejak semester satu kuliah yang sekarang menjadi dosen Binus Malang. Kami berdua sering bertukar pikiran di sela-sela menyelesaikan pekerjaan masing-masing.

Belum lama ini, kami berdua WFC di salah satu kafe Malang yang sudah menjadi langganan. Pada saat itu, Dio share bahwa dirinya baru menonton video dari Rumah Editor di YouTube tentang seorang matematikawan bernama Kurt Gödel.

Trending

Chapter 51 Misi Penyelamatan

Gödel terkenal karena berusaha membuktikan keberadaan Tuhan dengan menggunakan logika dan matematika. Namun, bukan pembahasan mengenai keberadaan Tuhan yang akan menjadi inti tulisan kali ini.

Yang ingin Penulis bahas adalah topik lain tentang Necessary Truth vs. Contingent Truth, yang juga dibahas dalam video tersebut. Jika penasaran, pembaca bisa menonton video selengkapnya melalui tautan berikut ini.

Kebenaran Absolut vs Kebenaran Relatif

Secara sederhana (oversimplified), Necessary Truth adalah kebenaran yang bersifat mutlak dan tidak mungkin salah. Contoh mudahnya adalah perhitungan 1 + 1 pasti 2, mau di multiverse mana pun pasti jawabannya 2.

Contoh lain, semua segitiga pasti memiliki tiga sisi. Tidak mungkin sebuah segitiga memiliki empat sisi, karena namanya akan berubah menjadi segiempat. Nah, keberadaan Tuhan menurut Gödel juga termasuk Neccesarry Truth.

Di sisi lain, Contingent Truth adalah kebenaran yang bisa saja berubah. Contoh, untuk saat ini ibu kota Indonesia masih Jakarta. Akan tetapi, bisa saja tahun 2029 nanti akan diresmikan kalau ibu kota Indonesia adalah IKN. Siapa yang tahu, kan?

Contoh lain, kita menganggap kalau tokoh A adalah orang jahat karena kita mengetahui rekam jejaknya di masa llau. Namun, bisa saja besok dia tobat dan benar-benar berubah menjadi lebih baik.

Nah, di tulisan ini, Penulis akan menerjemahkan secara bebas Necessary Truth menjadi Kebenaran Absolut dan Contingent Truth menjadi Kebenaran Relatif untuk memudahkan penulisan. Penulis hanya meminjam istilah di atas untuk membahas topik yang kemarin Penulis singgung: polarisasi.

Alasan Mengapa Kita Mudah Diadu Domba

They’ll conquer us if we divide

Mereka akan menaklukkan kita kalau kita terpecah belah

Delusion:All by ONE OKE ROCK

Ketika kita masih di bangku sekolah, tentu kita familier dengan istilah devide at impera atau yang sering disebut juga sebagai politik adu domba. Intinya adalah bagaimana kita sebagai sebuah bangsa dibuat justru saling memusuhi satu sama lain, bukannya bersatu.

Seperti penggalan lirik lagu “Delusion:All” dari ONE OK ROCK di atas, ketika kita terpecah belah, maka “mereka” akan dengan mudah menakhlukkan kita. Musuh tahu, kita akan sulit untuk dikalahkan apabila bersatu.

Meskipun kita sudah merdeka selama 80 tahun, rasanya strategi politik zaman kolonial ini masih terasa hingga sekarang. Bukan oleh bangsa Belanda maupun bangsa lain, tapi oleh bangsa kita sendiri dan membuat kita terpolarisasi dengan mudahnya.

Contoh yang masih hangat tentu saja polemik Brave Pink Green Hero yang diributkan oleh netizen. Bukannya mempersatukan, simbol tersebut justru semakin memperparah polarisasi masyarakat yang semakin parah selama 10 tahun terakhir ini.

Nah, menurut Penuis, salah satu alasan mengapa kita begitu mudah terpolarisasi yang berujung mudah diadu domba adalah karena kita menganggap Kebenaran Relatif sebagai Kebenaran Absolut.

Contohnya begini. Anggaplah Pihak A menganggap kinerja Presiden Prabowo Subianto sangat buruk dan banyak catatan negatif tentangnya. Ditambah dengan algoritma media sosial yang cenderung hanya menampilkan apa yang kita suka, kita semakin menganggap hal tersebut sebagai Kebenaran Absolut.

Karena menganggap apa yang ia yakini sebagai Kebenaran Absolut, maka ia tidak peduli jika ada data yang membantah kalau kinerja Prabowo 100% buruk. Mau ada data penangkapan para koruptor, mau ada data terbongkarnya kasus oplosan, Prabowo tetap jelek.

Sebaliknya juga begitu, ada Pihak B yang menganggap kalau presiden pilihannya 100% baik, tidak mungkin salah. Mau dikasih bukti beberapa hal buruk tentangnya pun, Prabowo tetap yang terbaik, titik.

Mau Prabowo memilih wakil presiden yang mengacak-acak konstitusi, mau Prabowo mengeluarkan pernyataan yang tone deaf, mau Prabowo mengeluarkan kebijakan yang dirasa banyak ahli kurang tepat, Prabowo tetap baik. Keyakinannya telah berubah menjadi Kebenaran Absolut.

Padahal, Prabowo itu baik maupun Prabowo itu buruk sama-sama merupakan Kebenaran Relatif. Prabowo bisa baik dan buruk secara bersamaan, mong namanya juga manusia, bukan nabi. Kebenaran tentang Prabowo bisa berubah, tergantung konteksnya.

Namun, kebencian dan fanatisme berlebih memang bisa membutakan manusia. Kalau sudah benci, benci sekali. Kalau sudah suka, suka sekali. Alhasil, kita pun jadi mudah terpolarisasi dan sering berdebat tak penting di media sosial tanpa ada yang mau merasa kalah.

***

Kalau kita sudah bersikeras menganggap Kebenaran Relatif sebagai Kebenaran Absolut, ya susah. Semua yang bertentangan dengan apa yang kita yakini sebagai kebenaran dianggap salah. Alhasil, diskusi yang sehat pun mustahil tercipta karena kita jadi menutup persepsi lain.

Manusia memang cenderung hanya ingin melihat apa yang ingin dilihat, mendengar apa yang ingin didengar. Jika terus begini, maka kita akan terus mudah terpolarisasi dan diadu domba. Pertanyaannya, mau sampai kapan seperti ini?

Lawang, 10 September 2025, terinspirasi setelah teringat dengan pembicaraan bersama seorang teman tentang teori yang dikemukakan oleh Kurt Gödel

Sumber Featured Image: Andrea Piacquadio

The post Ketika Kebenaran Relatif Dianggap Sebagai Kebenaran Absolut appeared first on whathefan.

Sebanyak 17 tuntutan diberi deadline hingga tanggal 5 September kemarin, yang tentu saja pada akhirnya mayoritas yang belum dipenuhi. 8 sisanya diberi deadline satu tahun atau “dikumpulkan” pada bulan September 2026.

Gerakan tersebut diprakarsai oleh banyak tokoh anak muda seperti Jerome Polin, Andovi da Lopez, Fathia Izzati, Andhyta ‘Afu’ Utami, Salsa Erwina, dan Abigail Limuria. Isi tuntutannya pun macam-macam, yang intinya merangkum apa yang selama ini menjadi keresahan masyrakat.

Trending

Setelah Menonton Kulari ke Pantai (Bagian 1)

Bersamaan dengan adanya tuntutan tersebut, muncul gerakan Brave Pink Green Hero sebagai bentuk dukungan dan solidaritas atas tuntutan tersebut. Banyak netizen berlomba-lomba untuk ikut mengubah foto profilnya menjadi duo-tone kombinasi kedua warna tersebut, termasuk Penulis.

Munculnya Gerakan Brave Pink Green Hero

Brave Pink dipilih karena keberanian yang ditunjukkan oleh Ibu Ana, yang sempat terpotret berani menghadapi barisan kepolisian sendirian hanya dengan membawa bendera. Sementara itu, Green Hero dipilih untuk mengenang almarhum Affan Kurniawan.

Masalahnya, pemilihan warna tersebut ternyata justru diributkan oleh netizen. Pasalnya, beredar video Ibu Ana yang berteriak secara kasar “Prabowo Anjing, Prabowo Turun, Ganti Anies,” yang diteriakkan di tengah-tengah aksi.

Gara-gara hal tersebut, banyak yang menolak untuk ikut mengganti foto profilnya. Ada yang karena tidak ingin orang bermulut kasar menjadi simbol, ada yang menilai pemilihan warna tersebut bersifat politis, dan lain sebagainya.

Yang membela Ibu Ana pun tak sedikit. Ada yang bilang pemilihan warna pink tersebut karena keberanian yang ditunjukkan Ibu Ana, bukan mewakili pendapat pribadinya. Ada yang bilang pemilihan warna tersebut melambangkan woman empowerment secara keseluruhan.

Penulis menemukan analogi yang menarik di X, di mana ada yang mengomparasi Brave Pink ini dengan slogan “Just Do It” dari Nike dan V Sign sebagai tanda damai. Inspirasi dari keduanya juga berasal dari hal yang tidak 100% baik, bahkan cenderung kontroversi.

Selain itu, ada yang membuat analisis kalau video yang beredar tersebut sebenarnya buatan AI. Banyak kejanggalan yang ditemukan pada foto tersebut, yang sering menjadi ciri video buatan AI. Penulis tidak akan mendebat hal tersebut, karena tidak punya kapabilitas juga untuk menilai.

Terlepas dari pro kontra pemilihan Brave Pink Green Hero ini, Penulis justru merasa ini menjadi bukti lain betapa kita mudah terpolarisasi, yang ujungnya membuat kita mudah diadu domba dan melupakan hal yang substansial.

Mengapa Kita Mudah Terpolarisasi dan Melupakan Hal yang Substansi?

Secara umum, orang mengganti foto profilnya dengan duo-tone tersebut adalah bentuk dukungan dan solidaritas terhadap gerakan 17+8, yang bisa dianggap sebagai aksi nyata dari kita sebagai masyarakat kepada para pemangku kekuasaan yang mengatur negara ini.

Akan tetapi, sebenarnya yang mendukung 17+8 tapi menolak mengganti foto profil juga ada. Yang cuma FOMO ikut mengganti foto padahal tidak mendukung 17+8 juga ada. Yang tidak mendukung 17+8 dan tidak FOMO pun juga ada.

Menariknya, Anies Baswedan yang namanya terseret karena disebut Ibu Ana pun tidak ikut-ikutan mengganti foto profilnya. Mantan capres lainnya, Ganjar Pranowo, juga mengambil langkah yang sama. Tampaknya mereka tidak ingin disangkutpautkan dengan isu ini.

Sebenarnya silakan saja mau memilih yang mana, toh itu hak masing-masing individu. Yang membuat Penulis geram adalah ketika ada pihak yang merasa lebih baik dari pihak lain karena pilihannya. Mereka menyalahkan pihak yang berseberangan dengan berbagai alasan.

Kalau memang tidak srek dengan pemilihan Brave Pink karena sosok Ibu Ana, ya enggak perlu ikut ganti foto profil. Masalahnya, ada saja pihak-pihak ini yang menggiring opini kalau orang-orang yang mengganti foto profilnya adalah A B C D blablabla.

Yang memilih untuk mengganti foto profil juga begitu. Jangan mentang-mentang ganti foto profil, terus jadi merasa yang paling nasionalis dan menghakimi yang tidak melakukannya. Jangan-jangan yang ganti foto profil tidak pernah ikut aksi secara langsung, cuma koar-koar di media sosial (seperti Penulis misalnya).

Salah satu alasan utama mengapa kita begitu mudah terpolarisasi adalah karena terkadang kita menganggap Kebenaran Relatif sebagai Kebenaran Absolut. Penulis akan menjabarkan hal ini lebih detail di tulisan besok.

Lebih parahnya lagi, polarisasi yang terjadi ini justru membuat kita melupakan substansinya, yakni tuntutan masyarakat kepada pemerintah. Harusnya kita sebagai sesama rakyat harus bekerja sama untuk memantau agar tuntutan yang telah diajukan telah terlaksana.

Terserah mau pakai warna pink, hijau, biru, cokelat, merah, nggak pakai warna karena buta warna, bebas. Yang penting, di momen-momen penting seperti saat ini kita harus saling jaga agar suara kita didengar oleh mereka.

***

Jujur, Penulis geram karena ada saja yang meributkan Brave Pink Green Hero ini. Kenapa justru menyorot Ibu Ana-nya, bukan inti dari gerakannya. Ibarat meributkan klub sepak bola bukan karena performa atau permainannya, tapi dari logo klubnya.

Selain itu, Penulis juga merasa heran karena ketika pemimpin negara yang berkata kasar, hal tersebut justru berusaha dinormalisasi. Ketika pemimpin negara mengacak-acak konstitusi agar bisa ikut pemilu, eh malah dipilih. Double standard-nya kok agak kebangetan.

Terlepas dari itu semua, Penulis berharap kejadian yang berlangsung sejak akhir Agustus bisa menjadi momentum kita sebagai bangsa menuju ke arah yang lebih baik lagi. Kita lihat saja tahun depan, apakah tuntutan yang ada di dalam 17+8 ada yang berhasil dikerjakan atau tidak.

Lawang, 9 September 2025, terinspirasi dari netizen yang meributkan masalah brave pink hero green

Foto Featured Image: Tribun

The post Polemik Brave Pink Hero Green: Mengapa Kita Mudah Terpolarisasi appeared first on whathefan.

Puncaknya mungkin ketika meninggalnya Affan Kurniawan, seorang driver ojek online (ojol) yang tewas terlindas mobil Brimob pada tanggal 28 Agustus 2025. Sejak itu, situasi mengalami eskalasi yang begitu cepat hingga terjadi kerusuhan di mana-mana.

Namun, menurut Penulis, rasanya apa yang terjadi beberapa minggu ini merupakan akumulasi dari kekecewaan demi kekecewaan yang kita alami selama beberapa bulan terakhir, atau bahkan sudah bertahun-tahun menggumpal di dalam diri kita.

Trending

Memilih Pemimpin dengan Kedewasaan Berpolitik

Penulis tidak akan membahas secara detail apa yang sebenarnya telah terjadi belakangan ini, rasanya sudah cukup banyak yang membahas hal tersebut (dan juga sudah cukup basi karena situasi yang sudah mulai kondusif).

Di sini, Penulis ingin berandai-andai seandainya saja bisa menuliskan surat terbuka untuk para tuan dan puan terhormat yang mengurus bangsa ini. Walau tidak menyelesaikan masalah (tentu saja), setidaknya Penulis bisa mengeluarkan unek-uneknya yang mungkin juga akan mewakili para Pembaca sekalian.

***

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kami sebagai rakyat hanya ingin keadilan
Bagaimana bisa kalian menari-nari ketika kami sedang kesulitan
Sedangkan seharusnya kamu menjadi tanggung jawab kalian
Rakyat mana yang sebenarnya kalian wakili?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Mengapa belakangan banyak perkataan kontroversial keluar dari mulut tuan dan puan
Perkataan yang seolah tak memiliki hati dan kepekaan sosial
Seolah kalian hidup di dalam gelembung kalian sendiri
Hingga rasanya begitu tone deaf dan tak peduli dengan rakyat yang kalian wakili?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Mengapa peraturan yang pro rakyat justru selalu dipersulit dan tak pernah kelar
Tapi peraturan yang menguntungkan kelompok tertentu bisa selesai secara kilat
Apakah betul kalau tuan dan puan memang pilih kasih
Hanya akan membantu siapa yang memberi untung?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kita ini sama-sama manusia yang hidup di negara indah ini
Tapi mengapa tuan dan puan menganggap kami ini berbeda derajat
Padahal tuan dan puan selalu mengemis suara di masa pemilu
Tapi mengapa di saat seperti ini justru tutup telinga?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kami sebagai rakyat terus tercekik dengan pajak yang bermacam-macam itu
Hampir semua aspek kehidupan kami ini dipajaki
Bagaimana bisa negara yang katanya kaya raya ini
Justru pemasukan terbesarnya dari keringat rakyat?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Hutang adalah menjadi momok yang mengerikan bagi kami
Bukan semata-mata takut dikejar penagih hutang, takut dengan neraka juga
Tapi kenapa hutang negara bisa begitu tingginya
Sampai terasa mustahil untuk bisa melunasi semuanya?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Banyak efisiensi terjadi di mana-mana, yang merupakan bahasa halus pemecatan
Hampir semua sektor mengeluh dan terpaksa melakukan efisiensi
Kami bukan pemalas, kami juga mampu bekerja dengan baik
Kami justru heran, mana 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan itu?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Di tengah sulitnya kami mencari pekerjaan yang layak
Mengapa ada banyak orang-orang yang bisa rangkap jabatan di pemerintahan
Apakah Indonesia kekurangan orang kompeten
Sehingga satu orang bisa mengisi dua-tiga posisi sekaligus?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kenapa banyak sekali orang-orang mendapatkan gelar kehormatan
Di tengah kondisi rakyat yang masih bingung besok bisa makan atau tidak
Mengapa kita selalu disibukkan dengan seremoni-seremoni
Sehingga melupakan hal yang substansial?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Penjarahan yang rakyat lakukan memang tidak bisa dibenarkan
Tapi jangan lupa, selama ini tuan dan puan juga melakukan penjarahan besar-besaran
Hutan digundul, laut dikeruk, peradaban diusir
Bukankah itu semua demi kepentingan pemilik usaha yang ingin menguras Indonesia?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kami sudah hidup dengan banyak kesulitan masing-masing
Kenapa tuan dan puan seolah ingin menambah kesulitan kami
Dengan merilis kebijakan-kebijakan yang merugikan kami
Padahal kami hanya ingin hidup dengan tenang?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kami hanya ingin bersuara dan mengeluarkan semua aspirasi
Walau tak tentu didengar, tapi setidaknya kami berusaha
Tapi kenapa kamu justru dilibas sana-sini
Bahkan hingga dilindas sampai mati?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kenapa tuan dan puan terkadang terasa paranoid dengan rakyatnya sendiri
Padahal tuan dan puan dibayar untuk mengurus kami
Hingga membuat sabotase di berbagai lini komunikasi
Seolah ingin memonopoli informasi yang sampai ke publik?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kami ingin transparansi senyata mungkin dari tuan dan puan
Karena uang kami yang dipakai untuk menggaji tuan dan puan
Apakah tuan dan puan takut ada hal-hal tabu terungkap
Yang membuat kami sebagai pemberi gaji menjadi murka?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

UMR kami sangat rendah jika dibandingkan gaji serta tunjangan tuan dan puan
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun harus hemat setengah mati
Tapi tuan dan puan banyak yang aslinya sudah kaya raya
Lantas mengapa masih mendambakan gaji serta tunjangan tinggi?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Di saat banyak sekali harga barang pokok meroket
Banyak sekali keistimewaan yang didapatkan oleh tuan dan puan sekalian
Kami rakyat harus banting tulang untuk bisa membelinya
Sedangkan tuan dan puan bisa mendapatkannya begitu saja?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kami berusaha hidup dengan jujur dan baik
Tapi mengapa tuan dan puan banyak yang tersandung korupsi
Padahal kehidupan sudah lebih dari layak dibanding mayoritas masyarakat
Mengapa justru memilih untuk menjadi serakah dan tak pernah puas?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Sungguh, kami tak masalah tuan dan puan diberi gaji dan tunjangan tinggi
Karena mengurus suatu negara sebesar Indonesia bukanlah hal yang mudah
Namun, jika kinerjanya kami anggap kurang
Masih pantaskan kalian menerima gaji dan tunjangan sebesar itu?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kami ini rakyatmu, kita ini sama-sama orang Indonesia
Kami ini bukan musuhmu, kami ingin sama-sama membuat Indonesia menjadi besar
Tapi mengapa terkadang kesenjangan sosial antara kita begitu lebar
Seolah penjajah tak pernah benar-benar hengkang dari negeri ini?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Rasanya surat terbuka untuk tuan dan puan ini tak akan sampai
Siapalah hamba hingga didengar oleh tuan dan puan yang terhormat
Tapi setidaknya melalui tulisan ini, hamba bisa bersuara
Sambil berharap yang terbaik untuk negeri ini.

Lawang, 8 September 2025, terinspirasi dengan “ricuhnya” Indonesia beberapa minggu terakhir

Foto Featured Image: Kompas

The post Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat… appeared first on whathefan.

Nah, salah satu kebiasaan di negara kita tercinta adalah sebuah isu akan diseriusi atau ditindaklanjuti ketika sudah menjadi viral. Bahkan, sampai muncul istilah no viral no justice. Itu juga terjadi di kasus Raja Ampat ini.

Setelah ramai, pihak pemerintah bergerak cepat untuk melakukan klarifikasi atau meluruskan isu ini. Melansir dari berbagai sumber, aktivitas pertambangan di seputar Raja Ampat telah dibekukan untuk sementara waktu.

Trending

Chapter 15 Tidak, Terima Kasih

Namun, Penulis ingin membahas hal lain pada tulisan kali ini. Bukan fokus ke masalah Raja Ampat-nya, melainkan melihat bagaimana pemerintah memberikan respons saat ada kritik yang ditujukan kepada mereka.

Ucapan Bahlil yang Bikin Garuk-Garuk Kepala

Orang “terdepan” yang sering muncul terkait kasus ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Bahkan, beliau sampai langsung menuju Raja Ampat untuk meninjau langsung lokasi pertambangan.

Ada beberapa pernyataan beliau yang sudah muncul di publik, yang rasanya perlu kita soroti, tapi ini yang paling bikin garuk-garuk kepala:

“Ada pihak-pihak asing yang tidak senang atau kurang berkenan dengan proyek hilirisasi ini,” ungkap Bahlil sebagaimana dilansir dari Antara.

Menurut Penulis, secara tidak langsung Bahlil seolah menuduh masyarakat yang mendengungkan tagar #saverajaampat merupakan antek asing yang tidak suka Indonesia menjadi negara hebat dengan proyek-proyek hilirisasi yang dicanangkan.

Paling halus, Bahlil seolah menuduh kalau kita yang menentang aktivitas pertambangan di Raja Ampat mudah digiring oleh kekuatan-kekuatan asing untuk menghambat kemajuan bangsa melalui hilirisasi.

Kasarnya, kita itu tidak tahu apa-apa, mau saja termakan propaganda asing tanpa bukti yang benar. Apalagi, Bahlil telah turun ke sana dan mendapatkan sambutan dan dukungan yang (katanya) masyarakat sana (walau ia juga sempat disoraki ‘penipu’ di bandara).

Pemerintah Tidak Pernah Salah, yang Salah Rakyat

Pernyataan Bahlil tersebut membuat Penulis merasa dejavu karena rasanya pola seperti ini bukan pertama kali terjadi di era pemerintahan Prabowo Subianto. Setiap ada yang “oposisi” terhadap pemerintah dan kebijakannya, tuduhan-tuduhan tak berdasar langsung disematkan.

Tidak percaya? Coba baca pernyataan Presiden Prabowo berikut ini:

“Coba perhatikan secara obyektif dan jujur. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus obyektif, dong.”

Pernyataan tersebut muncul saat ramai-rama demo yang menentang pengesahan RUU TNI, yang dikhawatirkan akan membangkitkan dwifungsi ABRI yang telah dimatikan sejak masa reformasi. Ia seolah menuduh bahwa semua orang yang demo itu ditunggangi oleh pihak lain.

Itu masih dalam topik antek asing. Masih banyak sekali pernyataan dari pemerintah yang terkesan menyudutkan masyarakat. Masih ingat bagaimana respons pejabat publik saat tagar #indonesia gelap dan #kaburajadulu muncul di internet? Benar-benar bikin kita menarik napas panjang.

Contoh lain, saat program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan kritik dari seorang profesor, bagaimana respons Presiden Prabowo?

“Sampai sekarang ada profesor-profesor yang pintar-pintar kok nggak setuju. Heran saya. Profesor pintar atau bodoh? Saya nggak tahu itu.”

Ancaman Nyata untuk Demokrasi

Dalam iklim demokrasi, tentu hal-hal semacam ini berbahaya karena bisa mematikan kebebasan berbicara masyarakat. Setiap yang berbeda dan tidak sejalan oleh pemerintah langsung dimatikan. Tidak ada ruang untuk oposisi.

Apalagi, saat ini Presiden Prabowo praktis bisa dibilang tidak memiliki oposisi resmi di kursi, mengingat hampir semuanya mendukung beliau. Jika rakyat pun dilarang menjadi oposisi, lantas siapa yang bertugas mengawasi kinerja pemerintah?

Penulis jadi berpikir, apakah memang pemerintah saat ini selalu merasa dirinya benar, sehingga rakyat yang selalu disalahkan? Pemerintah kita menolak disebut otoriter, tapi mengapa lagaknya seperti berusaha membungkam setiap suara yang berbeda?

Idealnya, ketika ada kritik atau ketidaksetujuan dari masyarakat, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harusnya bisa menanggapinya dengan bijak. Beri respons yang menghadirkan solusi, atau minimal bisa menenangkan publik.

Entah mengapa Penulis merasa komunikasi publik pemerintah sekarang ini terasa sangat kurang, bahkan kadang terasa terlalu angkuh. Apa karena mereka merasa punya posisi yang sangat kuat, sehingga bisa begitu percaya diri dengan pernyataan-pernyataan kontroversial? Entahlah.

Lawang, 9 Juni 2025, terinspirasi dari ramainya isu pertambangan Nikel di wilayah Raja Ampat

Sumber Artikel:

• Bahlil menduga pihak asing terlibat untuk gagalkan hilirisasi – Antara
• 5 Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Terkait Tambang Nikel di Raja Ampat – Liputan 6
• Tinjau Tambang Nikel di Raja Ampat, Teriakan Bahlil Penipu Menggema di Bandara Sorong – RCTI Plus
• Di balik retorika ‘waspadai kekuatan asing’ ala Presiden Prabowo Subianto – ‘Prabowo adu domba warga dengan warga’ – BBC
• Prabowo Kritik Profesor yang Nyinyir Proyek Makan Bergizi Gratis – Tempo

The post Pemerintah Selalu Benar, yang Salah Selalu Rakyat appeared first on whathefan.

Sebagaimana simbol peace pada umumnya, tentu Karina membentuk tanda V dengan kedua jarinya. Masalahnya, banyak yang menganggap kalau pos tersebut merupakan bentuk dukungan Karina terhadap salah satu calon presiden di Korea Selatan, yang memang sedang menjalani masa pemilu setelah presidennya dimakzulkan akhir tahun lalu.

Hal ini makin diperparah karena Karina menggunakan jaket dengan tulisan angka 2 dan berwarna merah, warna yang identik dengan partai pengusung calon kandidat nomor 2. Netizen pun langsung heboh dengan pos tersebut.

Trending

DragonForce, Guitar Hero, dan Legasi yang Ditinggalkan

Tak lama setelah itu, Karina menghapus pos tersebut dan merilis permintaan maaf. SM Entertainment selaku agensi yang menaungi Karina juga merilis klarifikasi. Sejak itu, banyak sekali public figure di Korea yang berhati-hati dalam menunjukkan gestur angka.

Salah satu yang sempat Penulis lihat adalah Hearts2Hearts, yang merupakan adik dari aespo aespa. Dalam salah satu live-nya, beberapa member-nya tanpa sengaja menunjukkan gestur angka yang langsung menimbulkan kepanikan dan segera meralat gesturnya.

Lantas, apakah memang ada aturan public figure yang memiliki basis penggemar besar dilarang menunjukkan dukungan politiknya? Sebenarnya tidak ada peraturan resmi yang melarang, hanya saja hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Istilahnya, “No Color, No Gesture“.

Kok, yang jelas-jelas mendukung. Yang dianggap “tersirat” seperti Karina saja langsung mendapatkan kecaman dari masyarakat Korea Selatan. Bahkan, sampai ada yang mengatakan “mereka sudah tamat.” Mungkin ini yang komentar memang hater-nya aespo aespa saja.

Membandingkan Fenomena Ini dengan Negara Sendiri

Nah, melihat fenomena seperti ini, tentu Penulis jadi membandingkan dengan negaranya sendiri. Kalau di sini, mengapa para artis justru menjadi daya tarik utama untuk mendulang suara? Para artis bisa dengan bebas menunjukkan dukungannya kepada salah satu calon.

Menariknya, para artis pendukung ini bisa mendapatkan posisi-posisi di pemerintahan apabila calon yang didukung berhasil menang. Bayangkan saja Karina tiba-tiba menjadi staf khusus Presiden Korea Selatan. Sulit dibayangkan, bukan? Itulah bedanya.

Ada dua perspektif berbeda yang bisa dikulik dari sini. Pertama, masyarakat Korea Selatan memiliki standar tinggi dalam hal netralitas dan menghindari polarisasi. Siapa yang tidak memiliki keterkaitan dengan kelompok politik tertentu lebih baik diam.

Seperti yang sudah Penulis singgung di atas, public figure di Korea Selatan (terlebih idol K-Pop) memiliki basis penggemar yang sangat besar. Jika mereka sudah menunjukkan dukungan kepada salah satu calon, besar kemungkinan penggemar akan ikut pilihan mereka.

Jika hal tersebut benar-benar terjadi, akibatnya adalah pemilihan berdasarkan apa kata idola mereka, bukan karena murni pilihan pribadi atau preferensi politik mereka. Yang terpilih pun bisa dibilang karena populer, bukan visi misi yang dimiliki (salah satu penyakit tulen demokrasi).

Dari perspektif lain, masyarakat Korea Selatan saja yang terlalu kaku dan tidak menerapkan demokrasi secara utuh. Toh, di negara yang katanya paling demokrasi (baca: Amerika Serikat), para artisnya juga gencar mengampanyekan jagoannya secara blak-blakan.

Artis atau public figure juga memiliki hak suara dan punya hak untuk ikut mengampanyekan calon yang mereka dukung, apa pun alasannya. Bisa karena satu ideologi, bisa karena dibayar. Yang jelas, mereka siap dicap netizen sebagai buzzer.

Lantas, bagaimana dengan penggemar mereka yang memilih karena pilihan para public figure ini? Ya, salah mereka sendiri, kenapa tidak punya pendirian. Mereka harusnya menyadari bahwa sosok idola dan pilihan politik seharusnya dipisahkan.

Kalau yang ekstrem, mungkin mereka akan berhenti mengidolakan seseorang apabila pilihan politiknya berbeda. Dari yang dulu memuja-muja dan like semua pos di media sosial, berbalik menjadi penghujat nomor satu.

Terlepas dari kedua perspektif di atas, ini adalah kali kedua Penulis secara pribadi membandingkan artis Korea Selatan dan Indonesia. Sebelumnya, Penulis sering membandingkan perbedaan gaya hidup mereka, tapi rasanya itu bisa dibahas di tulisan lain.

***

Pertanyaannya sekarang, mana yang benar? Apakah Korea Selatan yang kaku atau Indonesia yang selow? Menurut Penulis, tidak ada yang salah atau benar. Toh, masing-masing negara memiliki budaya yang berbeda, sehingga masing-masing tahu mana yang terbaik untuknya.

Mungkin artis Korea Selatan memang harus ekstra hati-hati karena masyarakatnya cukup sensitif dengan masalah politik. Bayangkan saja, Rei dari IVE saja sampai takut ketika disuruh melakukan aegyo dengan menunjuk pipinya menggunakan telunjuk. Padahal ia dari Jepang, yang artinya tidak punya hak pilih.

Sebaliknya, masyarakat Indonesia tampaknya cukup selow ketika melihat para artisnya menjadi tim kampanye calon presiden tertentu. Tentu ada saling hujat di sana-sini, tapi rasanya tidak seekstrem masyarakat Korea Selatan. Paling dicap buzzer aja, apalagi yang sampai dapat jabatan di pemerintahan terpilih.

Lawang, 8 Juni 2025, terinspirasi setelah melihat bagaimana takutnya para idol K-Pop menunjukkan gestur angka ketika masa jelang pemilu presiden Korea Selatan

Sumber Artikel:

• Karina aespa Bikin Heboh, Pakai Jaket Merah Diduga Dukung 02 – Detik.com
• aespa Gets Further Dragged Into Political Controversy Despite Karina’s Post Deletion – Korea Boo

The post Beda Artis Korea Selatan dan Indonesia Ketika Pemilu appeared first on whathefan.

Penulis tak perlu menjabarkan daftar sejarah yang ia ingin konfirmasi, yang jelas banyak fakta yang terpapar di sana cukup mengejutkan dan bikin shock. Penulis pun berusaha mengonfirmasi beberapa fakta yang kebetulan Penulis ketahui.

Nah, belum lama ini, ternyata ada beberapa akun sejarah seperti historia.id yang juga membuat “klarifikasi” atas fakta-fakta sejarah yang beredar di kolom komentar di TikTok. Mereka memaparkan sumber-sumber yang lebih kredibel untuk merespons hal tersebut.

Trending

Dua Drama di Dua Pertandingan Euro 2024 yang Membosankan

Fenomena ini pun berhasil menggelitik Penulis sebagai penggemar sejarah (bukan ahli sejarah!). Alasannya, banyak yang langsung menelan bulat-bulat fakta sejarah tersebut. Rasanya tak banyak yang berusaha mencari konfirmasi seperti yang dilakukan teman Penulis.

Mengapa Tidak Boleh Belajar Sejarah (Hanya) dari TikTok?

Belajar Sejarah Bermodal TikTok (cottonbro studio)

Penulis biasa membaca sejarah seutuh mungkin, atau setidaknya menonton video esai di YouTube. Baik di buku maupun YouTube, penjabaran sejarah kerap disajikan secara kronologis, bukan informasi sepotong-potong yang sumbernya tidak jelas atau hanya sekadar desas-desus.

Maka dari itu, ketika mengetahui di TikTok ada banyak potongan sejarah yang sumbernya tak jelas, Penulis pun merasa ini bukan sesuatu yang bisa didiamkan begitu saja. Gawat kalau kita sampai terbiasa mempercayai sesuatu yang tak jelas dari mana asalnya.

Penulis paham kehadiran media sosial seperti TikTok memang memudahkan kita untuk mengakses berbagai informasi, termasuk sejarah. Namun, arus informasinya terlalu bebas, sehingga siapa pun bisa membagikan informasi dan dianggap benar.

Analoginya begini. Ketika mendengarkan informasi seputar kesehatan, tentu kita harus mengecek siapa yang mengatakan hal tersebut. Misal yang menyampaikan seorang dokter, maka kecil kemungkinan kalau informasi yang disampaikan itu salah atau menyesatkan.

Nah, hal yang sama seharusnya juga berlaku dengan topik sejarah. Kalau orang yang menyampaikan informasi adalah ahli sejarah atau minimal content creator yang terkenal memang selalu melakukan riset mendalam, kita bisa mempercayainya.

Akan tetapi, kalau yang menyampaikan hanya random user yang hanya mengetikkan beberapa baris kalimat di kolom komentar, tentu kita perlu mengecek kebenarannya. Fakta yang ia anggap benar, bisa jadi ternyata tidak pernah terbukti dan hanya menjadi sebuah mitos.

Bayangkan jika kita mempercayai fakta sejarah yang keliru itu, lantas menyebarkannya kepada orang lain. Bukankah itu sama dengan kita menyebarkan hoaks? Yang lebih bahaya, sesuatu yang salah, jika diyakini mayoritas, pada akhirnya akan dianggap benar.

Apakah Tidak Boleh Belajar Sejarah dari TikTok?

Mari Biasakan Recheck Fakta yang Kita Dapatkan (Melissa Thomas)

Bukannya tidak boleh kita belajar sejarah dari TikTok, toh Penulis yakin banyak content creator yang cukup kredibel dan melakukan riset mendalam sebelum membuat konten. Namun, kita harus lebih kritis dan selektif dalam memilih mana yang bisa dipercaya.

Justru, Penulis berharap konten-konten sejarah di TikTok bisa menimbulkan rasa penasaran bagi penontonnya, lalu mereka jadi mencari informasi lebih lengkapnya di buku maupun video esai. Penulis sangat ingin topik sejarah jadi topik umum di tongkrongan.

Yang Penulis khawatirkan di sini adalah bagaimana masyarakat belajar sejarah hanya dari beberapa kalimat di kolom komentar, seperti yang ditunjukkan oleh teman Penulis. Apalagi, ternyata banyak fakta tersebut terbukti keliru atau tidak tepat.

Kita tahu kalau literasi masyarakat kita cukup rendah. Baru baca judul berita saja tanpa membaca isinya sudah langsung tersulut emosi dan menyimpulkan sendiri. Hal yang sama juga bisa terjadi dengan fenomena yang sedang Penulis bahas ini.

Penulis bersyukur karena masih ada pihak-pihak yang berusaha mengoreksi hal ini dengan memaparkan fakta sejarah yang sesungguhnya. Walau tak yakin sanggahan tersebut akan sampai ke semua orang, setidaknya ada usaha untuk memberikan fakta yang benar.

Namun, namanya orang Indonesia, sudah disampaikan fakta dengan sumber yang bisa dipertanggungjawabkan pun masih ngeyel. Mereka hanya bermodalkan keyakinan bahwa apa yang mereka yakini benar, pendapat selain mereka itu salah.

Padahal yang namanya adu argumen, ya yang siapa sumbernya lebih kuat yang menang. Namun, di sini rasanya siapa yang ngotot itu yang menang. Kalau kata orang Jawa, sing waras ngalah. Ironi memang, karena untuk mempertahankan kebenaran pun kita bisa kalah.

Walau begitu, Penulis tetap berharap ke depannya kita bisa makin kritis dan tak malas melakukan recheck ketika mendapatkan suatu informasi, entah itu topik sejarah maupun yang lainnya.

Di era informasi seperti saat ini, kita harus lebih pandai dalam membedakan mana yang benar dan mana yang kurang benar. Masalah fakta sejarah di TikTok ini bisa dibilang hanya sebagian kecil dari permasalahan yang lebih besar.

Lawang, 21 Mei 2025, terinspirasi setelah banyaknya konten sanggahan atas fakta sejarah yang tersebar di kolom komentar TikTok

Foto Featured Image: Suzy Hazelwood

The post Belajar Sejarah, kok (Cuma) dari TikTok? appeared first on whathefan.

Selain itu, masyarakat juga benar-benar dirugikan karena mereka yang selama ini menggunakan Pertamax ternyata sama saja dengan menggunakan Pertalite. Bayar lebih untuk barang yang lebih murah, kan menjengkelkan, ya?

Entah mengapa rasanya 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran benar-benar penuh dengan permasalahan. Saking banyaknya, masyarakat pun dibuat pusing olehnya. Narasi “Indonesia Gelap” dan tagar #KaburAjaDulu pun mencuat.

Trending

Productivity Hack #4: Kalau Cuma Butuh 5 Menit, Lakukan Sekarang

Pada tulisan kali ini, Penulis ingin mengeluarkan semua unek-uneknya tentang berbagai isu yang sempat dan sedang panas dibicarakan. Siapkan obat sakit kepala, karena tulisan ini berpotensi mendatangkan sakit kepala kepada Pembaca!

Berbagai Isu yang Membuat Sakit Kepala

Mari kita bicarakan isu-isu yang relatif lebih “ringan” terlebih dahulu, yang sebenarnya juga kurang pas disebut “ringan” karena efek sakit kepalanya juga tidak main-main. Awal tahun ini, kita dipusingkan dengan masalah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%.

Meskipun pada akhirnya hanya diterapkan kepada barang-barang tertentu, buruknya komunikasi pemerintah menimbulkan gejolak di masyarakat, seolah pemerintah memang sengaja melakukan tes ombak dulu sebelum membuat keputusan.

Selanjutnya ada kasus situs web Coretax, yang menghabiskan anggaran hingga Rp1,2 triliun dengan hasil yang sangat mengecewakan. Entah sudah berapa kali keluhan yang disematkan kepada situs tersebut karena tidak bisa menjalankan fungsi dasar.

Masalah LPG 3 kg yang sempat dilarang untuk dijual ke agen-agen sempat ramai dan mendapatkan banyak kecaman, sebelum Presiden Prabowo tampil sebagai pahlawan untuk membatalkan kebijakan tersebut.

Kalau Penulis pribadi merasa paling jengkel dengan pernyataan dari Presiden Prabowo yang mengatakan kalau pohon sawit ‘kan sama-sama pohon, sehingga kita tidak perlu takut dengan deforestasi. Penulis tak menyangka ucapan tersebut muncul dari mulut seorang presiden yang Penulis anggap pintar.

Belakangan ini, PHK besar-besaran juga marak terjadi di banyak tempat, termasuk PT Sritex yang tutup. Jangan lupa, saat artikel ini ditulis, rupiah sudah tembus ke angka Rp16.580, lebih buruk dibandingkan saat Krisis Moneter 1998.

Belum lagi masalah yang masih diliputi oleh banyak misteri seperti Pagar Laut. Entah mengapa semua isu-isu ini datang dalam waktu yang berdekatan, seolah tidak memberi kita jeda untuk sekadar bernapas.

Makan Bergizi Gratis dan Efisiensi Anggaran

Salah satu program kerja Presiden Prabowo yang paling sering disorot belakangan ini tentu saja Makan Bergizi Gratis (MBG), yang memang sejak masa kampanye menjadi program andalan Prabowo-Gibran.

Ada yang melaporkan makanan yang disajikan basi dan kurang bermutu, meski Penulis pribadi mendapatkan testimoni yang positif dari anak-anak Karang Taruna yang duduk di bangku SMP. Penulis juga mendapat laporan ada sekolah yang belum kebagian jatah.

Terlepas dari kualitasnya, sejak awal banyak yang menganggap kalau program ini sangat boros anggaran dan dikhawatirkan tidak tepat sasaran. Bukti nyata borosnya program ini adalah ditetapkannya efisiensi anggaran dari semua lini, termasuk pendidikan itu sendiri.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dihemat hingga Rp22,54 triliun, sedangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dihemat hingga Rp8 triliun. Total target dana yang akan didapatkan setelah melakukan efisiensi ini adalah RP750 triliun.

Namun, entah mengapa Penulis merasa efisiensi yang diterapkan ini rasanya kok cuma gimmick semata. Alasannya, kalau memang mau efisiensi yang ketat, kurangi gaji pejabat publik dan cabut fasilitas-fasilitas yang kurang perlu. Penulis yakin, anggaran yang dihemat akan lumayan besar.

Selain itu, RUU Perampasan Aset untuk para koruptor juga tak kunjung disahkan. Jika koruptor berhasil dimiskinkan, tentu itu akan mengembalikan kerugian negara yang telah dicuri.

Sayangnya, tampaknya pemerintah kita belum seberani itu dan lebih memilih untuk mengorbankan banyak hal lewat efisiensi. Korbannya? Tentu masyarakat, di mana tak sedikit pegawai pemerintah yang terancam atau bahkan sudah di-PHK.

Untuk apa efisiensi yang dilakukan ini? Selain untuk membiayai MBG, dana yang ada akan dijadikan modal awal untuk Danantara.

Skeptisme Mengelilingi Danantara

Dengan semua isu yang terjadi hanya dalam beberapa bulan terakhir ini, tentu banyak masyarakat (termasuk Penulis) jadi merasa skeptis dengan Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Danantara, yang akan mengelola dana hingga 14 ribu triliun.

Dana tersebut didapatkan dari aset tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni Pertamina, PLN, Mind ID, BRI, BNI, Bank Mandiri, dan Telkom Indonesia. Nantinya aset-aset tersebut akan digunakan untuk membiayai banyak proyek strategis, termasuk hilirisasi.

Secara konsep, proyek Danantara memang potensial, tapi kekhawatiran mengenai potensi korupsinya lebih menakutkan. Sentimen publik makin negatif karena diketuai oleh mantan napi koruptor, Burhanuddin Abdullah.

Apalagi, berdasarkan undang-undang yang telah disahkan oleh DPR membuat Danantara tidak bisa diaudit oleh KPK dan BPK, kecuali atas permintaan dari DPR. Masalah transparasi menjadi isu utama yang membuat masyarakat menjadi skeptis.

Kasus korupsi Pertamina yang baru saja terungkap seolah menegaskan kalau para elite politik kita sulit untuk diberikan amanah dalam mengelola uang dengan nominal yang fantastis. Jangan sampai Danantara akan menjadi mega korupsi selanjutnya mengalahkan kasus Pertamina.

Selain itu, jika Danantara ini memang program kerja yang bagus, mengapa tidak dikampanyekan oleh Presiden Prabowo saat masa kampanye? Ini seolah mengulang Ibu Kota Negara (IKN) yang juga tidak dikampanyekan oleh Joko Widodo di tahun 2019.

Indonesia Gelap dan #KaburAjaDulu

Itulah beberapa isu yang cukup membuat masyarakat merasa pusing dengan kondisi negara saat ini. Beberapa isu lain yang tidak Penulis singgung adalah revisi UU Minerba dan kembalinya multifungsi TNI/Polri seperti zaman Orde Baru.

Ini semua pada akhirnya membuat banyak orang menyuarakan Indonesia Gelap (yang dibantah oleh pemerintah) dan memicu gerakan #KaburAjaDulu. Sudah banyak yang turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi.

Parahnya, respons pemerintah cenderung defensif dan justru melakukan serangan balik, mulai dari tidak terima dengan Indonesia Gelap hingga menyematkan status “tidak nasionalis” kepada masyarakat yang memilih kabur ke luar negeri dan “jangan balik lagi”.

Padahal, seharusnya pemerintah intropeksi diri mengapa gerakan ini sampai muncul dan memikirkan solusinya. Kan masalahnya banyak yang timbul dari sisi pemerintah, ya masa solusinya masyarakat yang harus memikirkannya?

Teman Penulis bahkan sampai berpendapat bahwa bisa bertahan hidup hari ini saja sudah luar biasa. Masih bisa napas pun sudah alhamdulillah, walau ia bercelutuk bernapas pun susah di Jakarta karena polusinya yang luar biasa.

Pertanyaan besarnya adalah, mau sampai kapan kita dibuat pusing oleh negara ini? Kita sudah berusaha menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara dengan taat membayar pajak, tapi justru terus dizalimi seperti ini.

Mungkin memang sudah saatnya doa “ampunilah dosa para pemimpin kami” diganti dengan “berikanlah balasan yang setimpal kepada para pemimpin kami”. Yang jelas di bulan puasa yang sedang berlangsung saat ini, rasanya kita perlu banyak beristigfar dalam menghadapi berbagai masalah negara ini.

Lawang, 3 Maret 2025, terinspirasi setelah merasa pusing dengan kondisi negara saat ini

Sumber Featured Image:

Sumber Artikel:

• greenpeaceid • Instagram
• kokbisa • Instagram
• ngomonginuang • Instagram
• finfolkmoney • Instagram

The post Mau Sampai Kapan Kita Dibuat Pusing oleh Negara? appeared first on whathefan.

Tentu pernyataan tersebut berhasil menimbulkan pro dan kontra di antara netizen, bahkan sampai dianggap “memecah belah” antara laki-laki dan perempuan. Diskusi panas di mana masing-masing pihak merasa paling benar sering Penulis temukan.

Lantas, Penulis masuk ke kubu yang mana? Penulis berusaha untuk berada di posisi netral, walau mungkin Penulis tidak akan bisa benar-benar netral untuk topik yang berhubungan dengan gender. Namun, itu tak menghalangi Penulis untuk memberikan opininya.

Trending

Setelah Menonton NKCTHI (Bagian 2)

“Independen” dan “Mapan”

Gambaran Wanita Independen (Andrea Piacquadio)

Ada dua kata kunci dari pernyataan Prilly, yakni “Wanita Independen” dan “Laki-Laki Mapan”. Coba mari kita tengok terlebih dahulu apa arti kata independen dan mapan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI):

• Independen: 1) yang berdiri sendiri; yang berjiwa bebas 2) tidak terikat; merdeka; bebas
• Mapan: mantap (baik, tidak goyah, stabil) kedudukannya (kehidupannya)

Jika diterjemahkan secara bebas, manusia independen itu berarti mereka yang sudah bisa hidup mandiri untuk menghidupi kebutuhan hidupnya tanpa bergantung kepada orang lain. Caranya bagaimana? Ya, memiliki sumber penghasilan.

Di sisi lain, mapan kerap dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang intinya tidak akan membuat kita pusing memikirkan uang. Mau belanja? Ada. Mau sekolahin anak? Ada. Bahasa kerennya, orang bisa disebut mapan kalau sudah mencapai finansial freedom.

Mengukur tingkat independen seseorang mungkin lebih gampang dibandingkan dengan mengukur tingkat kemapanan seseorang. Alasannya, persepsi tentang seberapa jauh orang dianggap mapan bisa berbeda-beda.

Mungkin bagi A, punya penghasilan tetap tiap bulan sudah dianggap mapan. Bagi B, mapan minimal punya rumah dan mobil. Bagi C, mapan berarti bisa berlibur ke luar negeri setidaknya sekali satu tahun. Standarnya masing-masing bisa berbeda.

Antara Realistis dan Matrealistis

Prilly Latuconsina (WowKeren)

Kalau yang bicara Prilly, bisa jadi standar mapan yang ia miliki ya setidaknya laki-laki memiliki kekayaan di atasnya. Tentu hal tersebut sangat masuk akal karena Prilly memiliki karier yang sangat baik sebagai aktris dan public figure.

Justru aneh bukan, kalau ia menikahi orang dari kaum ekonomi lemah yang tidak memiliki value apa-apa? Mungkin alasan pernyataan Prillly tersebut adalah ungkapan kekesalannya di mana ia kesulitan mencari pasangan yang se-value dengan dirinya.

Bagi Penulis, Prilly hanya bersikap realistis. Sebagai orang yang sukses, tentu ia ingin memiliki pasangan yang setara dengan dirinya dan itu sangat wajar. Itu tidak membuatnya terlihat sebagai sosok yang matrealistis alias matre.

Orang baru bisa dianggap matre, menurut Penulis, jika dirinya berusaha mendapatkan pasangan dengan value tinggi, tapi dirinya sendiri memiliki value yang rendah. Ingin punya istri kaya, tapi dirinya sendiri masih pengangguran.

Dengan kata lain, orang matre itu adalah ketika dirinya berusaha mencari pasangan kaya demi meningkatkan taraf hidupnya sendiri. Ia ingin mengangkat derajat dirinya (dan mungkin juga keluarganya) dengan “memanfaatkan” orang lain.

Teman Penulis yang sering membahas seputar feminisme memiliki pendapat yang berbeda. Menurutnya, matre itu tidak melulu soal value, tapi ke jenis relantionship-nya. Kalau secara kasat mata beda value tapi saling mencintai, ya tidak bisa dianggap salah satunya matre.

Ia juga memberikan contoh lain. Anggap ada seorang perempuan pintar yang sedang meneruskan pendidikan S2-nya. Sebenarnya ia mampu bayar biayanya sendiri, tapi ia memanfaatkan pasangannya yang gaji masih UMR untuk membiayainya. Itu matre.

Mungkin yang bisa dikritisi dari pernyataan Prilly adalah bagaimana gaya bicaranya yang seolah merendahkan laki-laki. Tentu ini penilaian subjektif, karena kita tidak akan pernah benar-benar tahu apa intensi Prilly mengeluarkan pernyataan tersebut.

Mengapa Tidak Ada Istilah Laki-Laki Independen?

Independen Secara Default (Yuri Kim)

Sekarang mari kita kembali lagi ke kata independen. Dalam beberapa dekade terakhir, istilah “wanita independen” atau “wanita karier” memang sering mencuat seiring berubahnya budaya peradaban manusia, yang dulu kerap mengerdilkan peran perempuan.

Wanita independen dikaitkan dengan wanita yang mampu membiayai dirinya sendiri tanpa perlu bergantung kepada suaminya atau orang lain. Tentu ini hal yang bagus. Namun, ini jadi menimbulkan satu pertanyaan: mengapa tidak pernah ada istilah laki-laki independen?

Awalnya, Penulis berpikir kalau alasannya adalah karena bagi laki-laki, independen bukan pilihan, melainkan kewajiban. Sudah tugas bagi seorang laki-laki untuk bisa bekerja dan mencari nafkah untuk keluarganya. Ini doktrin yang sudah diajarkan sejak kecil.

Tanpa diberi label “independen”, laki-laki sudah sewajarnya untuk bisa mandiri. Dari sisi agama pun, kewajiban memberi nafkah jatuh kepada suami. Gimana bisa memberi nafkah, kalau seorang laki-laki tidak bisa independen? Jadi, laki-laki itu sudah otomatis harus bisa independen.

Namun, menurut teman yang sama yang memberikan pendapat di atas, istilah wanita independen atau wanita karier justru muncul sebagai anomali atas dunia yang begitu patriarki selama berabad-abad.

Seperti yang kita tahu, perempuan memang sering dipinggirkan sejak lama. Lihat saja di berbagai sejarah, di mana para ilmuwan dan pemikir mayoritas dari laki-laki, seolah perempuan dianggap tak cukup cakap untuk berpikir.

Tak hanya itu, coba cek sejarah baru kapan perempuan mendapatkan hak untuk melakukan voting. Bayangkan, Selandia Baru adalah negara pertama yang memberikan hak suara untuk perempuan, itu pun baru terjadi di tahun 1893!

Baru di era modern inilah perempuan akhirnya mendapatkan kesempatan yang lebih besar di berbagai bidang. Makin banyak pilihan karier yang bisa dipilih oleh perempuan. Alhasil, makin banyak wanita independen di dunia ini.

Lantas, apakah itu menjadi masalah? Menurut Penulis tidak. Perempuan punya hak untuk menjadi independen dan menetapkan standar kemapanan pasangan bagi diri mereka sendiri. Kalau mereka memaksakan keyakinan mereka untuk orang lain, baru itu menjadi salah.

Contoh, ada perempuan yang memutuskan untuk full menjadi ibu rumah tangga. Eh, ternyata perempuan-perempuan yang merasa “independen” justru julid kepadanya dan menganggapnya kuno. Ini kan pemaksaan standar ke orang lain.

Sekarang ini kan permasalahannya banyak yang tergiring oleh standar TikTok, sehingga banyak penggunanya menetapkan standar-standar yang tidak masuk akal. Yang repot kan kalau enggan menjadi independen, tapi berharap punya pasangan mapan biar bisa bermalas-malasan sepanjang hari.

Lawang, 3 Desember 2024, terinspirasi setelah ramai di media sosial membahas pernyataan Prilly Latuconsina

Foto Featured Image: Wikipedia

The post Mengapa Tidak Pernah Ada Istilah “Laki-Laki Independen”? appeared first on whathefan.