Jelas, skala bencana menjelang pergantian tahun ini sangat masif. Anehnya (atau justru sudah menjadi “normalnya”?), sampai saat ini pemerintah belum juga menetapkan hal tersebut sebagai darurat bencana nasional dengan berbagai argumen.

Lebih parahnya lagi, banyak sekali tindakan maupun ucapan dari pejabat publik, terutama presiden, yang justru menyakiti banyak perasaan masyarakat, seolah mereka tidak memiliki empati untuk para korban.

Trending

Memaknai Kematian Pada ‘Izrail Bilang, Ini Hari Terakhirku

Daftar Ucapan Kontroversial Pejabat Terkait Bencana di Sumatera

“Memang kemarin kelihatannya mencekam, ya, karena berseliweran di media sosial.”
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, ketika banyak footage yang menggambarkan betapa mencekamnya situasi di lapangan.

“Gelondongan kayu yang ikut tersapu banjir adalah kayu lapuk.”
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto, seolah ingin menutupi aktivitas penebangan hutan yang menjadi salah satu alasan bencana bisa terjadi.

“Kalau bisa Pak Prabowo [Subianto] jadi presiden seumur hidup.”
Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakhry, yang seolah justru menjadikan bencana ini sebagai ajang untuk menjilat.

“Daripada dibawa lagi ke pangkalan udara, lebih baik di-drop dan dapat dimanfaatkan masyarakat.”
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, ketika muncul kritik mengenai proses pembagian bantuan kepada korban bencana yang dilempar dari atas helikopter dan membuat banyak makanan jadi terbuang secara sia-sia

“Kami juga mengucapkan terima kasih atas kepeduliannya, tapi kami yakin kami masih bisa mengatasinya.”
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, yang bersikukuh menolak bantuan dari luar negeri.

“Saya kira situasi membaik. Saya kira kondisi yang sekarang (darurat provinsi) sudah cukup.”
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, setelah mengunjungi salah satu daerah yang terdampak bencana.

“Tapi kita diberi karunia oleh Yang Maha kuasa kita punya kelapa sawit.”
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto (lagi), dalam sebuah acara yang justru menglorifikasi kelapa sawit ketika itu menjadi salah satu sumber bencana di Sumatera.

Belum lagi berbagai aktivitas “pencitraan” yang dilakukan oleh banyak pihak, mulai pelepasan bantuan oleh anggota DPR lengkap dengan spanduk, Zulkifli Hasan yang membawa karung beras, hingga Verrel Bramasta yang menggunakan vest ala PUBG.

Namun, Penulis justru teringat ucapan Presiden Prabowo akhir tahun 2024 lalu, ketika ia mengatakan kalau pohon kelapa sawit juga “pohon”, sebuah ucapan yang membuat Penulis sangat geram ketika mendengarkannya untuk pertama kalinya.

“Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Enggak usah takut. Apa itu katanya membahayakan, deforestation. Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Benar enggak, kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Dia menyerap karbondioksida, dari mana kok kita dituduh yang boten-boten saja itu orang-orang itu.”

Apakah Sesulit Itu untuk Berempati?

Sejak bencana ini terjadi pada akhir bulan November, sebenarnya Penulis sudah menahan diri untuk tidak berkomentar terlalu banyak atas ke-asbun-an para pejabat. Toh, memang kualitas pejabat kita ya memang cuma sebatas itu.

Namun, makin ke sini, Penulis merasa kok nirempatinya makin ke sini makin parah. Jumlah korban seolah cuma menjadi statistik semata, karena mereka nyatanya lebih memedulikan kepentingannya masing-masing.

Salah satu hal yang paling kontroversial dan banyak dituntut oleh masyarakat adalah penetapan status darurat bencana nasional, yang hingga kini masih belum dilakukan Presiden Prabowo selaku yang berwenang berdasarkan UU 24/2007 Pasal 51.

Karena hal tersebut juga tawaran bantuan dari negara lain juga ditolak, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kemenlu. Padahal, banyak yang melaporkan kalau masih ada daerah yang terisolasi dan belum mendapatkan bantuan, hingga ada korban kelaparan.

Tentu jadi wajar jika masyarakat menjadi curiga, apakah jangan-jangan tidak ditetapkannya status darurat bencana nasional dikarenakan Presiden Prabowo punya bisnis kelapa sawit di Sumatera, yang menjadi salah satu penyebab bencana?

Hal ini menjadi masuk akal karena Presiden Prabowo juga berkali-kali membahas kelapa sawit dalam berbagai kesempatan, bahkan melakukan glorifikasi yang menurut Penulis sudah berlebihan, tanpa mempertimbangkan dampak lingkungannya.

Para pejabat, kalau belum bisa kerja dengan benar, minimal belajar empati dulu, deh. Belajar gimana membuat pernyataan yang tidak menimbulkan amarah publik. Belajar gimana cara agar apa yang keluar dari mulut tidak menyakiti banyak pihak. Itu udah rendah banget bare minimum-nya.

Penutup

Bencana alam yang terjadi di Sumatera, bagi Penulis, merupakan akibat dari keserakahan manusia yang terus menghabisi hutan demi kepentingan bisnis kelompok tertentu. Hutan yang salah satu fungsinya adalah menahan air justru dibabat habis-habisan.

Para korban tidak sedikipun kecipratan keuntungan dari bisnis-bisnis yang memakan hutan Sumatera, tapi merekalah yang justru menjadi pihak yang membayar. Para konglomerat yang kaya dari bisnis-bisnis tersebut masih bisa makan malam enak di rumah mewah mereka.

Semoga para korban keserakahan di Sumatera diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi bencana ini. Semoga orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi penyebab bencana ini akan mendapatkan balasan yang setimpal, baik di dunia maupun akhirat.

Lawang, 7 Desember 2025, terinspirasi setelah emosi membaca berbagai komentar pejabat publik yang nirempati

Foto Featured Image: Kompas

Sumber Artikel:

• Lima pernyataan dan tindakan para pejabat yang dinilai ‘tidak empati’ kepada korban banjir Sumatra – ‘Perlu empati yang lebih baik’ – BBC
• 6 Pernyataan Asbun dari Pejabat Publik Saat Banjir – Magdalene
• Kontroversi Pernyataan Lama Prabowo Soal Kelapa Sawit dan Pohon-Korban Bencana di Aceh dan Sumatera – Tribun
• Ini Ketentuan Status Bencana Nasional, Otoritas Penetapan dan Indikatornya
• Situasi Pascabencana Dinilai Membaik, Presiden Belum Tingkatkan Status Bencana di Sumatera – Kompas
• Prabowo Sebut Kelapa Sawit Karunia Tuhan usai Banjir Sumatra, JATAM: Demi Selamatkan Bisnisnya – Tribun

The post Bahkan Sekadar Empati pun Pejabat Kita Tidak Punya appeared first on Whathefan!.

Nah, salah satu teman Penulis yang sering work from cafe (WFC) bersama adalah Dio, teman sejak semester satu kuliah yang sekarang menjadi dosen Binus Malang. Kami berdua sering bertukar pikiran di sela-sela menyelesaikan pekerjaan masing-masing.

Belum lama ini, kami berdua WFC di salah satu kafe Malang yang sudah menjadi langganan. Pada saat itu, Dio share bahwa dirinya baru menonton video dari Rumah Editor di YouTube tentang seorang matematikawan bernama Kurt Gödel.

Trending

Setelah Menonton Johnny English Strikes Again

Gödel terkenal karena berusaha membuktikan keberadaan Tuhan dengan menggunakan logika dan matematika. Namun, bukan pembahasan mengenai keberadaan Tuhan yang akan menjadi inti tulisan kali ini.

Yang ingin Penulis bahas adalah topik lain tentang Necessary Truth vs. Contingent Truth, yang juga dibahas dalam video tersebut. Jika penasaran, pembaca bisa menonton video selengkapnya melalui tautan berikut ini.

Kebenaran Absolut vs Kebenaran Relatif

Secara sederhana (oversimplified), Necessary Truth adalah kebenaran yang bersifat mutlak dan tidak mungkin salah. Contoh mudahnya adalah perhitungan 1 + 1 pasti 2, mau di multiverse mana pun pasti jawabannya 2.

Contoh lain, semua segitiga pasti memiliki tiga sisi. Tidak mungkin sebuah segitiga memiliki empat sisi, karena namanya akan berubah menjadi segiempat. Nah, keberadaan Tuhan menurut Gödel juga termasuk Neccesarry Truth.

Di sisi lain, Contingent Truth adalah kebenaran yang bisa saja berubah. Contoh, untuk saat ini ibu kota Indonesia masih Jakarta. Akan tetapi, bisa saja tahun 2029 nanti akan diresmikan kalau ibu kota Indonesia adalah IKN. Siapa yang tahu, kan?

Contoh lain, kita menganggap kalau tokoh A adalah orang jahat karena kita mengetahui rekam jejaknya di masa llau. Namun, bisa saja besok dia tobat dan benar-benar berubah menjadi lebih baik.

Nah, di tulisan ini, Penulis akan menerjemahkan secara bebas Necessary Truth menjadi Kebenaran Absolut dan Contingent Truth menjadi Kebenaran Relatif untuk memudahkan penulisan. Penulis hanya meminjam istilah di atas untuk membahas topik yang kemarin Penulis singgung: polarisasi.

Alasan Mengapa Kita Mudah Diadu Domba

They’ll conquer us if we divide

Mereka akan menaklukkan kita kalau kita terpecah belah

Delusion:All by ONE OKE ROCK

Ketika kita masih di bangku sekolah, tentu kita familier dengan istilah devide at impera atau yang sering disebut juga sebagai politik adu domba. Intinya adalah bagaimana kita sebagai sebuah bangsa dibuat justru saling memusuhi satu sama lain, bukannya bersatu.

Seperti penggalan lirik lagu “Delusion:All” dari ONE OK ROCK di atas, ketika kita terpecah belah, maka “mereka” akan dengan mudah menakhlukkan kita. Musuh tahu, kita akan sulit untuk dikalahkan apabila bersatu.

Meskipun kita sudah merdeka selama 80 tahun, rasanya strategi politik zaman kolonial ini masih terasa hingga sekarang. Bukan oleh bangsa Belanda maupun bangsa lain, tapi oleh bangsa kita sendiri dan membuat kita terpolarisasi dengan mudahnya.

Contoh yang masih hangat tentu saja polemik Brave Pink Green Hero yang diributkan oleh netizen. Bukannya mempersatukan, simbol tersebut justru semakin memperparah polarisasi masyarakat yang semakin parah selama 10 tahun terakhir ini.

Nah, menurut Penuis, salah satu alasan mengapa kita begitu mudah terpolarisasi yang berujung mudah diadu domba adalah karena kita menganggap Kebenaran Relatif sebagai Kebenaran Absolut.

Contohnya begini. Anggaplah Pihak A menganggap kinerja Presiden Prabowo Subianto sangat buruk dan banyak catatan negatif tentangnya. Ditambah dengan algoritma media sosial yang cenderung hanya menampilkan apa yang kita suka, kita semakin menganggap hal tersebut sebagai Kebenaran Absolut.

Karena menganggap apa yang ia yakini sebagai Kebenaran Absolut, maka ia tidak peduli jika ada data yang membantah kalau kinerja Prabowo 100% buruk. Mau ada data penangkapan para koruptor, mau ada data terbongkarnya kasus oplosan, Prabowo tetap jelek.

Sebaliknya juga begitu, ada Pihak B yang menganggap kalau presiden pilihannya 100% baik, tidak mungkin salah. Mau dikasih bukti beberapa hal buruk tentangnya pun, Prabowo tetap yang terbaik, titik.

Mau Prabowo memilih wakil presiden yang mengacak-acak konstitusi, mau Prabowo mengeluarkan pernyataan yang tone deaf, mau Prabowo mengeluarkan kebijakan yang dirasa banyak ahli kurang tepat, Prabowo tetap baik. Keyakinannya telah berubah menjadi Kebenaran Absolut.

Padahal, Prabowo itu baik maupun Prabowo itu buruk sama-sama merupakan Kebenaran Relatif. Prabowo bisa baik dan buruk secara bersamaan, mong namanya juga manusia, bukan nabi. Kebenaran tentang Prabowo bisa berubah, tergantung konteksnya.

Namun, kebencian dan fanatisme berlebih memang bisa membutakan manusia. Kalau sudah benci, benci sekali. Kalau sudah suka, suka sekali. Alhasil, kita pun jadi mudah terpolarisasi dan sering berdebat tak penting di media sosial tanpa ada yang mau merasa kalah.

***

Kalau kita sudah bersikeras menganggap Kebenaran Relatif sebagai Kebenaran Absolut, ya susah. Semua yang bertentangan dengan apa yang kita yakini sebagai kebenaran dianggap salah. Alhasil, diskusi yang sehat pun mustahil tercipta karena kita jadi menutup persepsi lain.

Manusia memang cenderung hanya ingin melihat apa yang ingin dilihat, mendengar apa yang ingin didengar. Jika terus begini, maka kita akan terus mudah terpolarisasi dan diadu domba. Pertanyaannya, mau sampai kapan seperti ini?

Lawang, 10 September 2025, terinspirasi setelah teringat dengan pembicaraan bersama seorang teman tentang teori yang dikemukakan oleh Kurt Gödel

Sumber Featured Image: Andrea Piacquadio

The post Ketika Kebenaran Relatif Dianggap Sebagai Kebenaran Absolut appeared first on Whathefan!.

Selain itu, masyarakat juga benar-benar dirugikan karena mereka yang selama ini menggunakan Pertamax ternyata sama saja dengan menggunakan Pertalite. Bayar lebih untuk barang yang lebih murah, kan menjengkelkan, ya?

Entah mengapa rasanya 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran benar-benar penuh dengan permasalahan. Saking banyaknya, masyarakat pun dibuat pusing olehnya. Narasi “Indonesia Gelap” dan tagar #KaburAjaDulu pun mencuat.

Trending

Setelah Membaca Menjadi Manusia Menjadi Hamba

Pada tulisan kali ini, Penulis ingin mengeluarkan semua unek-uneknya tentang berbagai isu yang sempat dan sedang panas dibicarakan. Siapkan obat sakit kepala, karena tulisan ini berpotensi mendatangkan sakit kepala kepada Pembaca!

Berbagai Isu yang Membuat Sakit Kepala

Mari kita bicarakan isu-isu yang relatif lebih “ringan” terlebih dahulu, yang sebenarnya juga kurang pas disebut “ringan” karena efek sakit kepalanya juga tidak main-main. Awal tahun ini, kita dipusingkan dengan masalah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%.

Meskipun pada akhirnya hanya diterapkan kepada barang-barang tertentu, buruknya komunikasi pemerintah menimbulkan gejolak di masyarakat, seolah pemerintah memang sengaja melakukan tes ombak dulu sebelum membuat keputusan.

Selanjutnya ada kasus situs web Coretax, yang menghabiskan anggaran hingga Rp1,2 triliun dengan hasil yang sangat mengecewakan. Entah sudah berapa kali keluhan yang disematkan kepada situs tersebut karena tidak bisa menjalankan fungsi dasar.

Masalah LPG 3 kg yang sempat dilarang untuk dijual ke agen-agen sempat ramai dan mendapatkan banyak kecaman, sebelum Presiden Prabowo tampil sebagai pahlawan untuk membatalkan kebijakan tersebut.

Kalau Penulis pribadi merasa paling jengkel dengan pernyataan dari Presiden Prabowo yang mengatakan kalau pohon sawit ‘kan sama-sama pohon, sehingga kita tidak perlu takut dengan deforestasi. Penulis tak menyangka ucapan tersebut muncul dari mulut seorang presiden yang Penulis anggap pintar.

Belakangan ini, PHK besar-besaran juga marak terjadi di banyak tempat, termasuk PT Sritex yang tutup. Jangan lupa, saat artikel ini ditulis, rupiah sudah tembus ke angka Rp16.580, lebih buruk dibandingkan saat Krisis Moneter 1998.

Belum lagi masalah yang masih diliputi oleh banyak misteri seperti Pagar Laut. Entah mengapa semua isu-isu ini datang dalam waktu yang berdekatan, seolah tidak memberi kita jeda untuk sekadar bernapas.

Makan Bergizi Gratis dan Efisiensi Anggaran

Salah satu program kerja Presiden Prabowo yang paling sering disorot belakangan ini tentu saja Makan Bergizi Gratis (MBG), yang memang sejak masa kampanye menjadi program andalan Prabowo-Gibran.

Ada yang melaporkan makanan yang disajikan basi dan kurang bermutu, meski Penulis pribadi mendapatkan testimoni yang positif dari anak-anak Karang Taruna yang duduk di bangku SMP. Penulis juga mendapat laporan ada sekolah yang belum kebagian jatah.

Terlepas dari kualitasnya, sejak awal banyak yang menganggap kalau program ini sangat boros anggaran dan dikhawatirkan tidak tepat sasaran. Bukti nyata borosnya program ini adalah ditetapkannya efisiensi anggaran dari semua lini, termasuk pendidikan itu sendiri.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dihemat hingga Rp22,54 triliun, sedangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dihemat hingga Rp8 triliun. Total target dana yang akan didapatkan setelah melakukan efisiensi ini adalah RP750 triliun.

Namun, entah mengapa Penulis merasa efisiensi yang diterapkan ini rasanya kok cuma gimmick semata. Alasannya, kalau memang mau efisiensi yang ketat, kurangi gaji pejabat publik dan cabut fasilitas-fasilitas yang kurang perlu. Penulis yakin, anggaran yang dihemat akan lumayan besar.

Selain itu, RUU Perampasan Aset untuk para koruptor juga tak kunjung disahkan. Jika koruptor berhasil dimiskinkan, tentu itu akan mengembalikan kerugian negara yang telah dicuri.

Sayangnya, tampaknya pemerintah kita belum seberani itu dan lebih memilih untuk mengorbankan banyak hal lewat efisiensi. Korbannya? Tentu masyarakat, di mana tak sedikit pegawai pemerintah yang terancam atau bahkan sudah di-PHK.

Untuk apa efisiensi yang dilakukan ini? Selain untuk membiayai MBG, dana yang ada akan dijadikan modal awal untuk Danantara.

Skeptisme Mengelilingi Danantara

Dengan semua isu yang terjadi hanya dalam beberapa bulan terakhir ini, tentu banyak masyarakat (termasuk Penulis) jadi merasa skeptis dengan Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Danantara, yang akan mengelola dana hingga 14 ribu triliun.

Dana tersebut didapatkan dari aset tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni Pertamina, PLN, Mind ID, BRI, BNI, Bank Mandiri, dan Telkom Indonesia. Nantinya aset-aset tersebut akan digunakan untuk membiayai banyak proyek strategis, termasuk hilirisasi.

Secara konsep, proyek Danantara memang potensial, tapi kekhawatiran mengenai potensi korupsinya lebih menakutkan. Sentimen publik makin negatif karena diketuai oleh mantan napi koruptor, Burhanuddin Abdullah.

Apalagi, berdasarkan undang-undang yang telah disahkan oleh DPR membuat Danantara tidak bisa diaudit oleh KPK dan BPK, kecuali atas permintaan dari DPR. Masalah transparasi menjadi isu utama yang membuat masyarakat menjadi skeptis.

Kasus korupsi Pertamina yang baru saja terungkap seolah menegaskan kalau para elite politik kita sulit untuk diberikan amanah dalam mengelola uang dengan nominal yang fantastis. Jangan sampai Danantara akan menjadi mega korupsi selanjutnya mengalahkan kasus Pertamina.

Selain itu, jika Danantara ini memang program kerja yang bagus, mengapa tidak dikampanyekan oleh Presiden Prabowo saat masa kampanye? Ini seolah mengulang Ibu Kota Negara (IKN) yang juga tidak dikampanyekan oleh Joko Widodo di tahun 2019.

Indonesia Gelap dan #KaburAjaDulu

Itulah beberapa isu yang cukup membuat masyarakat merasa pusing dengan kondisi negara saat ini. Beberapa isu lain yang tidak Penulis singgung adalah revisi UU Minerba dan kembalinya multifungsi TNI/Polri seperti zaman Orde Baru.

Ini semua pada akhirnya membuat banyak orang menyuarakan Indonesia Gelap (yang dibantah oleh pemerintah) dan memicu gerakan #KaburAjaDulu. Sudah banyak yang turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi.

Parahnya, respons pemerintah cenderung defensif dan justru melakukan serangan balik, mulai dari tidak terima dengan Indonesia Gelap hingga menyematkan status “tidak nasionalis” kepada masyarakat yang memilih kabur ke luar negeri dan “jangan balik lagi”.

Padahal, seharusnya pemerintah intropeksi diri mengapa gerakan ini sampai muncul dan memikirkan solusinya. Kan masalahnya banyak yang timbul dari sisi pemerintah, ya masa solusinya masyarakat yang harus memikirkannya?

Teman Penulis bahkan sampai berpendapat bahwa bisa bertahan hidup hari ini saja sudah luar biasa. Masih bisa napas pun sudah alhamdulillah, walau ia bercelutuk bernapas pun susah di Jakarta karena polusinya yang luar biasa.

Pertanyaan besarnya adalah, mau sampai kapan kita dibuat pusing oleh negara ini? Kita sudah berusaha menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara dengan taat membayar pajak, tapi justru terus dizalimi seperti ini.

Mungkin memang sudah saatnya doa “ampunilah dosa para pemimpin kami” diganti dengan “berikanlah balasan yang setimpal kepada para pemimpin kami”. Yang jelas di bulan puasa yang sedang berlangsung saat ini, rasanya kita perlu banyak beristigfar dalam menghadapi berbagai masalah negara ini.

Lawang, 3 Maret 2025, terinspirasi setelah merasa pusing dengan kondisi negara saat ini

Sumber Featured Image:

Sumber Artikel:

• greenpeaceid • Instagram
• kokbisa • Instagram
• ngomonginuang • Instagram
• finfolkmoney • Instagram

The post Mau Sampai Kapan Kita Dibuat Pusing oleh Negara? appeared first on Whathefan!.

Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, mengingat sudah lama digembar-gemborkan kalau ibu kota akan segera pindah dalam waktu dekat. Namun, Joko Widodo (Jokowi) hingga masa akhir jabatannya belum menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) untuk hal tersebut.

Dengan demikian, presiden terpilih Prabowo Subianto-lah yang mendapatkan tanggung jawab untuk membuat Keppres tersebut. Mengingat beliau telah menyatakan akan melanjutkan pembangunan IKN, rasanya hal tersebut tinggal menunggu waktu saja.

Trending

Setelah Menonton Rurouni Kenshin: The Final

Menyorot IKN yang Problematik

Sudah Bermasalah Sejak Awal (Kompas)

Pada dasarnya, Penulis menyetujui ide untuk memindahkan ibu kota Indonesia keluar pulau Jawa, agar negara ini bisa mengurangi Jawasentrisnya. Selain itu, menghindari bencana alam seperti banjir dan pemerataan ekonomi menjadi alasan lainnya.

Namun, pada pelaksanaannya, ada banyak masalah yang disorot oleh berbagai pihak. Sejak hari pertama pengumumannya, menurut Penulis IKN ini sudah cukup bermasalah dan masalah tersebut terus bertambah setiap harinya.

Jokowi “meminta izin” untuk memindahkan ibu kota pada tanggal 16 Agustus 2019, setelah ia memastikan akan melanjutkan kepemimpinannya untuk periode kedua. Anehnya, agenda pemindahan ibu kota tidak ada dalam agenda kampanyenya.

Mega project ini pun tiba-tiba dimulai begitu saja. Logikanya, jika ini memang hal yang begitu penting dan dibutuhkan oleh masyarakat, mengapa tidak pernah disebutkan sekalipun dalam kampanyenya?

IKN pun mendapat stigma negatif sebagai ambisi Jokowi untuk menorehkan namanya dalam sejarah, sebagai presiden yang berhasil memindahkan ibu kota negara. Dalam kondisi ekonomi yang tidak sepenuhnya sehat, Jokowi seolah memaksakan keinginannya tersebut.

Setelah itu, masalah pun muncul satu demi satu. Yang paling Penulis sorot adalah tingginya konflik agraria dan perusakan lingkungan dalam pembangunan IKN. Entah sudah berapa yang sudah menjadi korban. Bahkan, untuk sekadar mendapatkan air bersih pun kesulitan.

Ironinya, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU) hingga 190 tahun untuk menarik investor. Kebijakan ini sempat mendapatkan sorotan karena durasinya yang sangat panjang, bahkan lebih lama dari perjanjian zaman kolonial yang “hanya” mendapatkan jatah 75 tahun.

Sudah mengeluarkan kebijakan seperti itu, investor pun tetap sulit didapatkan. Hingga tulisan ini diterbitkan, masih belum jelas seberapa banyak investor, terutama dari asing, yang benar-benar telah mengeluarkan uang untuk pembangunan di IKN.

Selain itu, alasan pemerataan ekonomi kerap dianggap kurang masuk akal. Apalagi, muncul kesan elitisme karena adanya aturan yang membatasi masyarakat yang bisa tinggal di dalam IKN. Analoginya, masyarakat biasa tidak boleh tinggal di daerah Jakarta Pusat.

Sudah dibuat seperti itu pun, para elit politik yang memegang jabatan di pemerintahan berkali-kali menunjukkan keengganan untuk pindah ke IKN. Jika mereka enggan pindah, lantas buat apa membangun ibu kota baru yang sudah menghabiskan anggaran negara sekitar Rp72,1 triliun?

Penjabaran di atas rasanya sudah cukup untuk menjelaskan bahwa harus diakui pembangunan IKN ini cukup problematik. Jika Prabowo ingin meneruskan pembangunan IKN, tentu harus ada gebrakan-gebrakan agar bisa terus dilanjutkan.

Menatap Masa Depan IKN di Bawah Kepemimpinan Prabowo

Prabowo Ketika Mengumumkan Kenaikan Gaji Guru (Jawa Pos)

Sejak masa-masa pemilihan presiden (pilpres), Prabowo sudah mengampanyekan berbagai program yang cukup menguras anggaran. Yang paling terlihat tentu saja program makan siang gratis, yang tampaknya sedang serius direalisasikan.

Selain itu, belum lama ini Prabowo juga meneken keputusan untuk menaikkan gaji guru-guru se-Indonesia, yang tentu juga membutuhkan anggaran. Lantas, apakah masih ada anggaran untuk membangun IKN, terlebih jika investor belum ada yang masuk?

Masalahnya, jika negara kekurangan uang, maka yang akan menjadi korban adalah rakyat. Meskipun kenaikan PPN 12% diumumkan akan ditunda sementara waktu, bukan berarti kita akan terbebas dari berbagai jenis tarikan yang jelas merugikan kita.

Dalam tulisan “Malangnya Jadi Masyarakat Kelas Menengah yang Terus Digencet”, Penulis pernah menjelaskan bahwa ke depannya masyarakat kelas menengah akan terus diperas melalui berbagai jalur. Tentu sulit untuk tidak berpikir hal ini dilakukan karena pemerintah sedang membutuhkan uang.

Sedihnya, ketika masyrakat kelas menengah terus diperas, masyarakat kelas atas justru bisa menikmati Tax Amnesty. Bagi Penulis, hal ini terasa sangat tidak adil. Pemerintah harus hati-hati dengan permainan pajak ini, karena banyak kasus revolusi di suatu negara terjadi karena rakyatnya merasa tertekan dengan pajak yang tak masuk akal.

Semoga saja Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan negara. Jika memang tidak memungkinkan, menunda pembangunan IKN bukanlah hal yang memalukan, apalagi jika memang ada kebutuhan lain yang lebih urgent.

Melanjutkan pembangunan pun silakan saja, asal uangnya ada dan bukan berasal dari hasil memeras rakyat kecil. Kalau mau galak, silakan palak saja orang-orang kaya yang abai dalam membayar pajak, bukannya justru diberi Tax Amnesty.

Penulis yakin jika IKN memang dibangun untuk kemakmuran rakyat, pasti banyak masyarakat yang akan mendukung. Namun, jika dalam proses pembangunannya saja sudah banyak masalah dan ketidakadilan, tentu akan menimbulkan banyak kekhawatiran.

Lawang, 30 November 2024, terinspirasi setelah ingin menyelesaikan draft artikel ini yang tak selesai-selesai

Sumber Featured Image: Jawa Pos

The post Menatap Masa Depan IKN di Bawah Kepemimpinan Prabowo appeared first on Whathefan!.

Jelang pelantikannya, isu-isu mengenai siapa saja yang ditunjuk untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran sudah banyak bermunculan. Ada yang terdengar ngawur (seperti Rocky Gerung dan Anies Baswedan yang katanya akan gabung), ada yang akurat.

Pengumuman daftar menteri ini pun datang di hari yang sama dengan pelantikan Prabowo-Gibran. Bernama Kabinet Merah Putih, ini akan menjadi salah satu kabinet paling gemuk dalam sejarah Indonesia.

Trending

Chapter 4 Serangan Cat Hitam

Kabinet Merah Putih yang Gemuk

Alasan mengapa Kabinet Merah Putih bisa gemuk adalah karena disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara oleh Joko Widodo hanya beberapa hari sebelum ia lengser.

Sebelum UU ini disahkan, memang telah santer terdengar kalau Prabowo akan memiliki 100 menteri seperti pada era Sukarno dulu. Untungnya, jumlah kementerian yang dibuat oleh Prabowo pada akhirnya tidak mencapai 100, tapi tetap bertambah secara signifikan.

Tentu ada banyak alasan normatif yang melatarbelakangi keputusan tersebut, seperti memang adanya pos-pos kementerian yang terlalu luas scope-nya hingga masalah fleksibilitas yang dimiliki oleh presiden.

Namun, tentu ada suara miring yang mengiringi keputusan ini, seperti agar pembagian “kue” bisa dilakukan lebih merata di antara elit politik. Apalagi, terbukti bahwa jumlah menteri yang dimiliki Prabowo mencapai 48 kementerian, bertambah 14 pos dari era Joko Widodo.

Perlu diingat kalau itu baru jumlah menterinya saja, karena masih ada banyak posisi-posisi yang hampir selevel dengan menteri seperti wakil menteri. Melansir dari Bisnis.com, total ada 136 orang dengan rincian sebagai berikut:

• 48 menteri (terdiri dari 7 menteri koordinator dan 41 menteri teknis)
• 5 orang kepala lembaga
• 56 orang wakil menteri (satu kementerian bisa memiliki lebih dari satu wakil menteri, seperti Kementerian Keuangan dengan tiga wakil menteri)
• 1 orang kepala dewan
• 26 orang lainnya, termasuk Staf Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, dan Ketua Mahkamah Agung

Penulis tidak akan merinci siapa saja yang masuk ke dalam daftar tersebut, Pembaca bisa langsung mengaksesnya di situs Sekretariat Negara. Penulis hanya akan sedikit membahas beberapa orang yang ada di dalam kabinet ini.

Berbincang Mengenai Beberapa Menteri di Kabinet Merah Putih

Dalam kabinet yang disusun oleh Prabowo dan Gibran, ada beberapa pola yang bisa kita temukan. Ada nama lama yang tetap pada posisinya, ada nama lama yang bergeser posisinya, ada nama yang benar-benar baru.

Melansir dari Kompas, ada 12 menteri Jokowi yang tetap menempati pos yang sama dengan periode sebelumnya. Contohnya adalah Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dan Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Lalu, ada empat nama menteri lama yang digeser untuk menempati posisi lain. Contoh paling terlihat adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, yang selama menjabat kerap mengundang kontroversi, kini akan menjadi Menteri Koperasi.

Tentu Prabowo-Gibran memiliki pertimbangannya sendiri untuk memilih mereka tetap bertahan di kabinet. Mungkin karena dianggap mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, mungkin karena ingin melanjutkan program-program dari periode sebelumnya, mungkin karena “titipan”, ada banyak kemungkinannya.

Nah, selain 16 nama tersebut, bisa dibilang mereka semua adalah orang baru yang pada periode sebelumnya tidak menjabat sebagai menteri, seperti Fadli Zon (Menteri Kebudayaan) dan Maruarar Sirait (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman).

Bahkan, ada juga mantan lawan Prabowo-Gibran di pemilu presiden (pilpres) 2024, yakni Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Ini memperpanjang “rekor” Cak Imin (dan PKB) yang selalu berada di pihak pemerintah selama 20 tahun terakhir.

Sebagai catatan, ada juga yang dulu sekali pernah menjadi menteri, dan kini kembali menjadi menteri, seperti Yusril Ihza Mahendra. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara ketika zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal menarik lainnya adalah banyaknya nama public figure yang berhasil masuk ke dalam lingkaran istana. Contohnya adalah Giring Ganesha (Wakil Menteri Kebudayaan) dan Taufik Hidayat (Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga).

Tak hanya itu, ada juga Raffi Ahmad (Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni), Gus Miftah (Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan), hingga Yovie Widianto (Staf Khusus Presiden).

Menatap Lima Tahun ke Depan Bersama Kabinet Merah Putih

Tentu terlalu dini untuk menghakimi kinerja para menteri Kabinet Merah Putih. Lha mong mereka saja masih mendapatkan “pembekalan” dari Prabowo dan dikirim ke Magelang. Perlu diakui kalau langkah tersebut cukup menarik karena rasanya belum pernah dilakukan sebelumnya.

Namun, sebagai masyarakat Indonesia, baik yang kemarin waktu pilpres memilih Prabowo-Gibran maupun tidak, tentu kita menaruh harap kepada nama-nama yang masuk ke dalam kabinet Prabowo-Gibran agar bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Penulis pribadi memberikan perhatian khusus kepada pemecahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi tiga kementerian, yakni menjadi:

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dipimpin oleh Abdul Mu’ti
2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek), dipimpin oleh Satryo Soemantri Brojonegoro
3. Kementerian Kebudayaan, dipimpin oleh Fadli Zon

Seperti yang kita tahu, pendidikan Indonesia selama era Joko Widodo kerap mendapat kritikan, mulai dari masalah zonasi hingga kurikulum Merdeka. Belum lagi masalah viralnya pelajar Indonesia yang tidak bisa menjawab pertanyaan seputar pengetahuan dasar.

Penulis sedikit optimis dengan penunjukkan Abdul Mu’ti sebagai Kemendikdasmen, mengingat latar belakang beliau yang memang dari dunia pendidikan. Semoga saja para menteri yang baru bisa memperbaiki berbagai masalah pendidikan bangsa kita.

Untuk pos-pos kementerian yang lain, Penulis belum mau berkomentar banyak. Memang ada beberapa nama yang cukup bikin was-was, tapi tak sedikit yang bisa menumbuhkan optimisme. Sekali lagi, sekarang masih terlalu dini untuk menilai mereka.

Yang jelas, terlepas dari perbedaan kita di pilpres 2024 kemarin, marilah kita sama-sama berdoa dan berhadap kalau Prabowo-Gibran bersama kabinetnya bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik.

Lawang, 24 Oktober 2024, terinspirasi setelah melihat pengumuman daftar menteri yang bergabung ke dalam Kabinet Merah Putih

Foto Featured Image: Detik

Sumber Artikel:

• Presiden Joko Widodo Sahkan UU 61/2024 tentang Perubahan UU 39/2008 tentang Kementerian Negara – setkab.co.id
• Terlengkap! Daftar 136 Menteri hingga Utusan Khusus Kabinet Prabowo: Sri Mulyani, AHY, Raffi Ahmad – bisnis.com
• Daftar Menteri era Jokowi yang Masuk Kabinet Merah Putih Prabowo – Kompas
• Kemendikbudristek Dipecah Jadi 3, Para Menteri Baru Akan Berkantor Di Mana? – Detik

The post Menatap 5 Tahun ke Depan Bersama Kabinet Merah Putih appeared first on Whathefan!.

Tentu saja hasil sidang ini tidak terlalu mengejutkan, mengingat sepanjang sejarah pemilihan presiden (pilpres) di Indonesia, pihak kalah yang menggugat tak pernah menang. Prabowo pun pernah melakukan dan mengalaminya dua kali pada tahun 2014 dan 2019.

Namun, pada tulisan kali ini, Penulis tidak akan membahas mengenai hasil sidang tersebut. Penulis ingin membahas hal lain yang masih terkait, yakni tentang bagaimana selama beberapa tahun terakhir Presiden Jokowi bisa mengalahkan lawan-lawannya tanpa perlu “berperang.”

Trending

Batasan Kebebasan Berekspresi

Merangkul Lawan untuk Masuk ke Pemerintahan

Selama Jokowi menjabat sebagai presiden, setidaknya dalam kurun waktu lima tahun terakhir, beliau kerap “menakhlukkan” lawan-lawannya dengan mengajak mereka berkoalisi dan bergabung dengan pemerintahannya.

Contoh yang paling mudah tentu saja di tahun 2019, ketika Jokowi mengajak Prabowo untuk bergabung ke dalam kabinetnya sebagai Menteri Pertahanan. Partai yang Prabowo pimpin, Gerindra, tentu saja juga ikut bergabung setelah di periode pertama Jokowi menjadi oposisi.

Setelah Gerindra bergabung dengan pemerintahan, otomatis jumlah oposisi pun menjadi semakin tipis, mengingat sejak awal sudah cukup banyak partai yang berpihak kepada Jokowi. Praktis, hanya PKS dan Partai Demokrat saja yang memiliki jumlah kursi yang signifikan di parlemen untuk bisa menjadi oposisi.

Nama partai terakhir pun ujung-ujungnya berpindah haluan. Setelah sembilan tahun menjadi oposisi, Partai Demokrat resmi merapat di mana “putra mahkota” Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Setelah Prabowo dan Gibran terpilih, bau-bau lawan mereka di kancah pilpres kemarin untuk bergabung pun semakin tercium. Setelah beberapa waktu lalu dengan Partai Nasdem, baru-baru ini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpin Muhaimin Iskandar juga terlihat ada tanda-tanda akan bergabung dengan pemerintahan.

Meskipun Jokowi sudah tidak lagi menjadi peserta pilpres, gaya “merangkul lawan” sepertinya masih akan terjadi. Dengan gimmick “demi persatuan bangsa” dan sejenisnya, para tokoh politik kita akan dengan mudahnya berpindah haluan, tanpa rasa malu.

Jika dibandingkan dengan era kepresiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), batas antara pemerintahan dan oposisi pada masa itu benar-benar terlihat dan cukup seimbang. PDI Perjuangan sebagai motor oposisi pun terlihat sangat hebat dalam menjalankan perannya tersebut.

Kini, batas antara pemerintah dan oposisi semakin kabur, jika bukan hilang sama sekali. Bagaimana tidak, rasanya hampir semua partai (sejauh ini, selain PKS) akan menganggukkan kepala jika diajak bergabung ke dalam pemerintahan, meskipun sebelumnya menjadi lawan di pemilu.

Inilah cara Jokowi bisa mengalahkan lawan-lawannya tanpa berperang, dengan mengajak mereka bergabung dengan kubunya, entah iming-iming apa yang mereka bicarakan di belakang.

Politik Jawa ala Jokowi

Dalam buku Orang Makan Orang karya Seno Gumira Ajidarma pada halaman 82, disebutkan bahwa dalam politik Jawa, oposisi itu merupakan destabilisisasi, dan Jokowi tidak ingin ada oposisi karena menghindari “dua matahari” yang akan melemahkan daya kekuasaannya.

Mengingat Jokowi merupakan orang Jawa, tentu wajar-wajar saja jika ia menerapkan gaya politik Jawa dalam kepemimpinannya. Namun, apakah politik Jawa yang diterapkan oleh Jokowi benar-benar menyeluruh atau hanya cherry picking saja?

Penulis tidak mendalami apa itu politik Jawa, sehingga tulisan ini lebih bersifat ke penafsiran bebas sesuai pemahamannya. Pada sejarahnya, politik Jawa identik dengan sistem monarki, meingat ada banyak sekali jenis kerajaan yang pernah berdiri di pulau ini.

Kalau sistem monarki di mana titah raja bersifat absolut, wajar jika oposisi dianggap sebagai sesuatu yang bisa mengancam “stabilitas” kerajaan. Alhasil, membungkan lawan politik pun bisa dilancarkan dengan mudah demi menjaga “stabilitas” tersebut.

Nah, pertanyaannya sekarang, apakah sistem pemerintahan di Indonesia itu monarki atau demokrasi? Jika politik Jawa diterapkan dalam sistem demokrasi, menurut Penulis itu akan menjadi sesuatu yang tidak sehat dan bisa mengarahkan negara kita menjadi tirani.

Ketika periode kedua Presiden Jokowi berjalan, bisa dibilang ia selalu bisa memuluskan apapun yang diinginkan mengingat mayoritas kursi di DPR akan mendukungnya. Buktinya, ada banyak aturan atau keputusan yang bisa selesai dalam waktu kilat, jika memang dibutuhkan.

Menurut Penulis, contoh yang paling jelas terlihat adalah pengesahan undang-undang (UU) terkait Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan. Tanpa dijanjikan ketika pemilu, dalam waktu singkat UU tersebut disahkan dan harus dilanjutkan oleh presiden selanjutnya.

Jika memiliki oposisi yang kuat, mungkin saja keputusan untuk memindahkan IKN tersebut bisa terhambat, bahkan belum disahkan ketika Jokowi lengser pada tahun ini. Namun, karena begitu powerful, UU dan rencana yang harusnya membutuhkan waktu tersebut bisa ketok palu dengan cepat.

Dengan kata lain, gaya memimpin Jokowi yang “merangkul semuanya” bisa dibilang adalah upayanya untuk melemahkan oposisi, agar daya kuasanya tetap besar. Meskipun ia tak lagi memimpin selama lima tahun ke depan, Penulis rasa pengaruhnya masih akan tetap besar, apalagi dengan adanya anaknya di kursi wakil presiden.

Penutup

Pada tahun 2019 setelah masa pilpres, Penulis membuat prediksi bahwa salah satu alasan Prabowo mau menjadi menteri Jokowi adalah untuk “memuluskan” ambisinya menjadi presiden di tahun 2024.

Prediksi tersebut ternyata ada benarnya, di mana secara cukup mengejutkan ia mendapatkan support penuh dari Jokowi, bahkan hingga mendudukkan anaknya Gibran sebagai wakilnya untuk membantu mendongkrak suara Prabowo.

Terbukti, strategi tersebut berhasil dan Prabowo-Gibran berhasil terpilih dengan lebih dari 58% suara pemilih. Penulis tidak akan menilai apakah kemenangan itu berhasil didapatkan secara fair atau penuh kecurangan, itu Penulis kembalikan ke para Pembaca sekalian.

Yang jelas, jika mengikuti perkembangan politik akhir-akhir ini, tampaknya Jokowi, melalui Prabowo dan Gibran, akan tetap melakukan politik Jawanya dengan merangkul lawan-lawannya.

Jangan heran jika seorang Anies atau Ganjar pun tiba-tiba menjadi menterinya Prabowo nanti. Tak perlu heran, karena memang seperti itulah cara Jokowi berhasil mengalahkan lawan-lawannya tanpa perlu berperang.

Lawang, 24 April 2024, terinspirasi setelah membaca tulisan Seno Gumira Ajidarma dalam buku Orang Makan Orang

Foto Featured Image: Poros Jakarta

The post Bagaimana Jokowi Mengalahkan Lawan-Lawannya Tanpa Berperang appeared first on Whathefan!.

Ada banyak alasan mengapa Penulis ingin membahas program kerja mereka sekarang, tapi salah satunya adalah karena program unggulan mereka, makan siang dan susu gratis, sudah dibahas di rabat kabinet, sebelum pengumuman resmi keluar.

Oleh karena itu, Penulis pun berpikir untuk apa menunggu mereka dilantik untuk mengomentar program kerja mereka? Alhasil, jadilah tulisan ini sebagai bentuk kritik dan masukan Penulis untuk pemerintah yang akan datang, jika benar-benar terpilih.

Trending

Di Balik Logo Asian Games 2018

Mengintip Apa Saja Program Kerja Prabowo Gibran

Melalui tulisan “Mengamati Pilpres 2024 Bagian 2: Menyelami Paslon Lebih Dalam“, Penulis sudah mencantumkan visi misi berserta program kerja dari masing-masing paslon. Namun, Penulis ingin menyebutkan beberapa program kerjanya yang rasanya perlu kita catat.

Daftar di bawah ini Penulis lansir dari akun Instagram @ngomonginuang:

• Makan siang gratis untuk anak sekolah, ibu hamil, dan santri
• 19 juta lapangan pekerjaan
• Menaikkan 8% gaji ASN (terutama guru dan nakes), TNI/Polri, dan pejabat

• Mengembangkan Smart Farming
• Program kredit untuk perusahaan startup
• Melanjutkan program hilirisasi tambang dan digital
• Menambah Fakultas Kedokteran menjadi 300 fakultas
• Beasiswa 10 ribu pelajar Saintek ke luar negeri
• Mendirikan Badan Penerimaan Negara
• Meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB menjadi 23%
• Membangun 3 juta rumah untuk homeless (1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan)
• Dana desa ditingkatkan menjadi 5 miliar per desa per tahun

Yang namanya janji kampanye tentu selalu terdengar indah. Untuk realisasinya, biar waktu yang menjawab. Penulis tidak akan mengomentari semua janji di atas, hanya beberapa yang membuat Penulis sedikit mengkerutkan alis.

Selain beberapa daftar janji kampanye di atas, pasangan Prabowo-Gibran juga terkenal karena ingin melanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah sebelumnya. Oleh karena itu, Penulis juga akan mengkritik beberapa program kerja yang akan dilanjutkan oleh mereka.

Makan Siang dan Susu Gratis

Ini adalah program kerja yang paling sering digaungkan oleh Prabowo-Gibran. Bahkan ketika debat capres terakhir, segala masalah yang ditanyakan kepada Prabowo selalu berputar di sekitar makan siang gratis.

Sejak awal, program kerja makan siang dan susu gratis ini sudah menjadi pro-kontra. Dengan anggaran jumbo mencapai 450 triliun per tahun, tentu ini akan memberatkan APBN kita. Saking beratnya, akan ada banyak subsidi + kenaikan pajak agar program tersebut bisa berjalan.

Kalau tidak percaya, bisa baca beberapa sumber berikut ini:

• Dari APBN: Makan Gratis Ala Prabowo dalam Sepekan: Masuk APBN 2025-Mulai Simulasi (cnnindonesia.com)
• Dari Pemotongan Subsidi: Subsidi BBM Akan Dipangkas Prabowo Demi Makan Siang Gratis (cnnindonesia.com)
• Dari Peningkatan Rasio Pajak: Dongkrak Rasio Pajak Demi Penuhi Program Makan Siang Gratis, Mungkinkah? (kontan.co.id)
• Dari Dana BOS: Airlangga Sebut Biaya Makan Siang Gratis dari Dana BOS, Ini Jenis dan Peruntukannya – Bisnis Tempo.co

Memang, program makan siang dan susu gratis sudah diterapkan di banyak negara. Namun, perlu diingat kalau mayoritas dari negara-negara tersebut merupakan negara maju yang kondisi keuangannya telah stabil. Lha, kita, cari dana untuk membangun IKN saja sudah setengah mati.

Sama seperti pembangunan IKN, yang akan Penulis bahas lebih rinci setelah ini, Penulis merasa kalau pengadaan makan siang gratis bukan sesuatu yang urgent dan tidak menjadi solusi untuk banyak masalah yang diharapkan selesai dengan program ini.

Menurunkan harga bahan pokok sehingga bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat dan menjaga stok barang agar selalu terjelas lebih urgent dibandingkan dengan program makan siang yang kesannya hanya memberi “ikan”.

Selain itu, skema yang jelas mengenai pelaksanaan program kerja ini juga masih belum jelas. Idealnya, program kerja yang ditawarkan kepada publik setidaknya harus sudah memiliki blueprint agar kita sebagai masyarakat bisa membayangkan pelaksanaannya.

Jika melihat track record dari Prabowo, Penulis jadi berprasangka kalau nantinya perusahaan yang akan diajak untuk melaksanakan program ini ya kroni-kroninya Prabowo (atau Gibran/Jokowi) semua.

Lihat saja PT TMI untuk pengadaan alutista dan PT Agrinas untuk food estate. Nepotisme seolah memang bukan hal yang tabu untuk capres-cawapres kita.

Catatan: Penulis sudah terbayang bagaimana bentuk pembelaan dari pendukung mereka, yang kurang lebih akan berbunyi, “Memang sengaja pakai rekanannya Prabowo-Gibran agar kontrolnya lebih mudah dan tidak dikorupsi.”

Melanjutkan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

Sejak awal, Penulis sudah merasa kontra dengan rencana Jokowi untuk membangun ibukota negara baru. Ide untuk memindahkan ibu kota memang bukan hal baru dan mungkin dibutuhkan, tapi menurut Penulis tidak untuk sekarang ketika kondisi keuangan negara belum benar-benar fit.

Ada yang menyebut kalau kawasan hutan yang dibabat di IKN adalah kawasan hutan industri, tapi jangan lupa ada laporan juga kalau habitat orang utan di sana tergusur secara paksa. Belum lagi adanya konflik agraria (lagi) dengan petani yang haknya belum terpenuhi karena lahannya dipakai untuk IKN.

Selain itu, alasan pemerataan yang selalu dikumandangkan juga tidak Penulis setujui. Ide dari kubu 01 yang ingin membangun 40 kota setara Jakarta lebih masuk sebagai solusi dibandingkan membangun satu kota baru yang hanya akan dihuni oleh 2 juta orang saja.

Selain itu, entah mengapa pemerintah kita seolah tidak belajar dari kegagalan negara-negara lain yang telah memindahkan ibukota mereka. Contoh paling dekat adalah Myanmar, yang memindahkan ibukota dari Rangoon ke Naypyidaw.

Alasannya sama, agar ibukota terletak lebih ke pusat untuk mendorong pemerataan ekonomi. Hasilnya, kota tersebut sepi dan nyaris terlihat seperti kota mati. Pembaca bisa menonton video ulasannya di bawah ini:

Dengan konsep keberlanjutan ditambah telah disahkan melalui undang-undang, Penulis yakin IKN akan menjadi salah satu prioritas Prabowo-Gibran. Uangnya dari mana? Entahlah, semoga saja kabar kalau ada banyak investor yang tertarik untuk membiayai IKN benar-benar terjadi.

Lantas, seandainya tidak dilanjutkan, jadi rugi dong karena sudah keluar banyak biaya? Betul, tapi menurut pendapat Penulis, sesuatu yang hasilnya tidak baik lebih baik dihentikan di tengah jalan daripada dilanjutkan. Semoga saja pendapat Penulis ini salah, dan IKN memang terbukti berhasil.

Hilirisasi Segala Macam

Secara ide, Penulis sangat setuju dengan program hilirisasi. Tak heran jika ketiga pasang capres-cawapres kemarin sama-sama memasukkan hilirisasi ke dalam programnya. Namun, jika melihat yang sudah dikerjakan oleh pemerintah saat ini, rasanya terlalu ugal-ugalan dan hanya berorientasi pada uang.

Akibatnya, kerusakan alam dan dampak buruk bagi masyarakat seolah diabaikan begitu saja. Sudah ada banyak laporan dari berbagai lembaga mengenai kerusakan yang terjadi akibat hilirisasi yang ugal-ugalan ini.

Banyak masyarakat di sekitar area hilirisasi jadi harus hidup di lingkungan yang tidak sehat dan kesulitan untuk sekadar mendapatkan air bersih. Tidak percaya? Coba tonton salah satu contoh video dokumentasi dan twit di bawah ini:

Lebih parahnya lagi, menurut beberapa laporan termasuk dari ekonom Faisal Basri, sebenarnya keuntungan dari hilirisasi ini, terutama nikel, lebih dinikmati oleh pihak asing seperti China. Coba tonton video beliau di bawah ini:

Ke depannya, jika memang ingin melakukan hilirisasi, cobalah untuk memperhatikan aspek lain, jangan hanya fokus ke proses produksi hingga mengabaikan rakyatnya sendiri. Belum lagi jika nanti hilirisasi ugal-ugalannya membuat pasokan melebihi permintaan, sehingga harganya menjadi jatuh.

Gaji Pejabat Dinaikkan, Pajak Rakyat Juga Dinaikkan

Pada tulisan sebelumnya, Penulis sudah membandingkan bagaimana ketiga pasangan capres-cawapres menghadapi kasus korupsi di Indonesia. Tentu ada beberapa yang bagus dan perlu didukung, tetapi ada satu yang membuat Penulis merasa geleng-geleng kepala:

Naikkan Gaji Pejabat Negara

Entah apa yang membuat Prabowo begitu yakin kalau menaikkan gaji pejabat adalah solusi untuk memberantas korupsi yang seolah sudah mendarah daging di kita ini. Padahal, gaji dan harta para tersangka koruptor itu sudah di atas rata-rata UMR Indonesia.

Selain itu, Penulis juga masih geram dengan beberapa pernyataan Prabowo yang seolah menyepelekan kasus korupsi. Pada tahun 2019, ia pernah mengatakan kalau korupsinya tidak seberapa itu tidak apa-apa. Penulis masih ingat betul ucapan tersebut hingga hari ini.

Pendukungnya pun sama saja, yang meyakini kalau sudah kaya tidak mungkin korupsi. Padahal, seperti kata Ahok, orang kaya itu kalau korupsi lebih mengerikan karena yang diinginkan sangat mewah.

Program Kerja Lainnya

Selain empat program utama yang sudah Penulis bahas di atas, ada beberapa program kerja lain yang ingin Penulis singgung. Pertama, adalah tentang rencana untuk membangun 300 Fakultas Kedokteran dengan tujuan untuk menambah jumlah tenaga medis di Indonesia yang masih defisit.

Jujur, bagi Penulis ide ini terlihat tidak realistis. Selain karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seberapa banyak orang tua calon mahasiswa yang mampu membayar biaya masuk FK yang terkenal sangat mahal itu? Kecuali ada beasiswa khusus, Penulis merasa program kerja ini terlalu mustahil untuk diwujudkan.

Kedua adalah dana desa 5 miliar untuk tiap desa per tahun, dari yang semula 1 miliar. Program kerja ini juga sempat disampaikan oleh pihak 01 ketika kampanye, dan itu tidak membuat Penulis menyetujui ide ini.

Seperti yang sudah Penulis singgung di atas, Penulis lebih suka program kerja yang memberi rakyat kail, bukan ikan, apalagi dengan jumlah yang fantastis. Selain itu, dengan semakin tinggi dana desa, Penulis khawatir peluang untuk mengorupsinya pun semakin besar, sehingga yang diterima oleh rakyat pun berkurang.

Oh, ada satu lagi yang baru muncul akhir-akhir ini, yakni keinginan Prabowo untuk mengubah singkong menjadi bioetanol. Apakah singkong di Food Estate yang akan digunakan? Ups, maaf Penulis lupa, kan singkong yang di sana sudah berubah menjadi jagung.

Selain itu, ada juga yang berpendapat kalau singkong sebenarnya tidak terlalu cocok untuk dijadikan bioetanol. Intinya bisa, tapi biayanya diperkirakan akan cukup mahal.

Penulis sebenarnya merasa heran karena program Food Estate jarang terdengar dari Prabowo-Gibran, baik ketika debat maupun selama masa kampanye. Bahkan, Food Estate tidak terlalu ditonjolkan dalam program kerja yang akan mereka kerjakan.

Padahal, jika memang berhasil, bukankah itu bisa menjadi portofolio untuk Prabowo? Atau, memang sebenarnya segagal itu Food Estate sehingga terkesan “disembunyikan”? Ah, jadi gatal rasanya tangan ini ingin menulis tentang Food Estate.

Lawang, 4 Maret 2024, terinspirasi setelah kaget ketika mendengar program makan gratis telah dibahas di rapat kabinet, meskipun pemenang pilpres belum diumumkan secara resmi

Foto Featured Image: BBC

Catatan: Sumber artikel sudah ada di dalam teks

The post Menyorot Kebijakan Prabowo-Gibran: Dari Makan Siang Gratis hingga 300 Fakultas Kedokteran appeared first on Whathefan!.

Melansir dari situs resmi KPU ketika artikel ini ditulis, kubu 02 unggul dengan perolehan 58,61%, disusul oleh kubu 01 (24,26%) dan kubu 03 (17,14%). Peluang pilpres akan terjadi satu putaran sangat besar, apalagi 02 juga menang di banyak provinsi.

Meskipun hasilnya sudah terlihat, pengumuman resminya sendiri baru akan keluar pada tanggal 20 Maret 2024 atau sekitar satu bulan lagi. Sembari menunggu, Penulis ingin mengajak Pembaca sekalian untuk melakukan refleksi atas pilpres yang baru saja berlangsung.

Trending

Saya dan Linkin Park (Tentang Kematian Chester dan Perjumpaan Pertama)

Tiga Calon, Tetap Terpolarisasi

Dalam dua pilpres terakhir di tahun 2014 dan 2019, polarisasi antarmasyarakat sangat kental terjadi. Bentrokan antara kedua pendukung cukup keras, baik secara langsung maupun di dunia maya. Masing-masing kubu merasa pihak merekalah yang paling benar.

Ketika mengetahui kalau pilpres kali ini akan memiliki tiga calon, Penulis berharap tidak akan ada lagi polarisasi. Kenyataannya, polarisasi tetap saja terjadi. Pihak 01 dan 03 seolah bergabung untuk melawan 02.

Fenomena ini menimbulkan beberapa gerakan, mulai dari Salam Empat Jari (merujuk kepada penjumlahan 1 ditambah 3) hingga tagar #AsalBukan02 atau #AsalBukanPrabowo. Artinya, polarisasi terjadi antara kubu Pro-Prabowo dan Kontra-Prabowo.

Mengapa ada banyak pihak yang tidak ingin Prabowo berkuasa? Tentu ada banyak alasannya. Dari yang Penulis himpun dari berbagai sumber, beberapa alasannya adalah:

• Masalah pencalonan Gibran sebagai wakil yang berawal dari polemik di Mahkamah Konstitusi
• Bayang-bayang kasus pelanggaran HAM di masa lalu
• Lingkaran oligarki di sekeliling Prabowo dan Gibran
• Kegagalan Food Estate yang merusak hutan
• Adanya perusahaan-perusahaan kroni Prabowo yang bekerja di proyek pemerintah, seperti PT TMI dan PT Agrinas
• Prabowo dianggap pro-Israel dan Zionisme karena beberapa pernyataannya
• Masyarakat yang menginginkan perubahan dari rezim Jokowi
• Gagasan dan program kerja yang dianggap tidak realistis, bahkan berpotensi memberatkan rakyat
• Jarangnya kemunculan mereka dalam diskusi publik yang diadakan oleh berbagai lembaga/badan
• Ketakutan akan kembalinya masa Orde Baru yang suram
• Dan lainnya

Tentu ada counter dari pihak 02 dan pendukungnya, yang mengatakan bahwa mereka yang tidak ingin Prabowo berkuasa adalah mereka yang takut Indonesia menjadi bangsa yang hebat dan kuat. Mereka percaya, Prabowo ditakuti oleh banyak pihak, terutama dari asing.

Mana yang benar? Penulis akan mengembalikan jawabannya ke Pembaca.

Ketika Intelek Menjadi Ejekan

Polarisasi ini juga menimbulkan satu hal yang lucu. Jika di pemilu sebelumnya kita disuguhkan Kadrun vs Cebong, maka di pemilu kali ini kita tidak akan menjumpai hal yang sama.

Sebagai gantinya, kata “intelek” atau sejenisnya yang berkonotasi positif berubah menjadi ejekan. Jika mengamati di media sosial, biasanya kata ini muncul dari pendukung kubu 02 setelah diberikan fakta maupun data oleh pendukung pihak 01/03.

Hal ini juga membuat kata-kata all in (yang sebenarnya lekat dengan judi) sangat identik dengan kubu 02. Mau diberikan fakta atau data seterang apapun, pendukungnya akan tetap all in mendukung kubu 02.

Kita harus mengakui kalau pendukung 02 sangat militan, kalau tidak mau dibilang fanatik.

Pengaruh Dirty Vote yang Tidak Terlalu Berpengaruh

Menjelang beberapa hari sebelum pencoblosan, sebuah film berjudul Dirty Vote tayang di YouTube saat masa tenang. Film tersebut cukup ramai, di mana saat artikel ini ditulis view-nya nyaris mencapai 10 juta.

Film tersebut merupakan dokumenter yang merangkum berbagai kejanggalan di sekitar pemilu 2024. Film ini “menjahit” berita, video, dan lainnya menjadi satu kesatuan. Semua pihak disebut, tapi harus diakui kalau kubu 02 yang paling sering kena.

Ada banyak hal (atau pelanggaran) yang dibahas pada film ini, mulai dari banyaknya menteri yang aktif berkampanye tanpa cuti, politisasi bansos, pemekaran kabupaten, pengerahan kepala desa untuk memilih calon tertentu, dan masih banyak lainnya.

Namun, “menu utama” dari film ini adalah kejanggalan yang terjadi dalam tubuh Mahkamah Konstitusi (MK), yang dianggap sebagai pemulus agar Gibran yang berusia di bawah 40 tahun bisa maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo.

Tentu polarisasi terjadi lagi dalam menyikapi film tersebut. Ada yang mengatakan kalau Dirty Vote hanya menyampaikan fakta kecurangan pemilu yang terjadi secara TSM (terstruktur, sistematis, masif). Buktinya terpampang jelas sepanjang video.

Di sisi lain, Dirty Vote dianggap sebagai sebuah fitnah untuk menjatuhkan kubu 02. Apalagi, film tersebut ditayangkan di masa tenang di mana seharusnya tidak ada narasi-narasi untuk menjatuhkan pihak tertentu.

Mana yang benar? Sekali lagi, Penulis kembalikan jawabannya kepada Pembaca. Namun, menurut Penulis yang menonton filmnya secara penuh, Dirty Vote hanya menyampaikan fakta-fakta yang sudah terjadi ditambah analisis dari ahli.

Hanya saja, harus diakui kalau pengaruh Dirty Vote tidak terlalu besar. Pendukung 02 tetap all in, walaupun sebagian besar dari mereka menolak untuk menonton film tersebut karena berbagai alasan.

Kehilangan Kesempatan Dipimpin oleh Anies Baswedan

Setelah pengumuman kemenangan Prabowo-Gibran, banyak netizen yang merupakan pendukung kubu 01 merasa Indonesia kehilangan kesempatan untuk dipimpin oleh orang sekaliber Anies Baswedan.

Tak sedikit yang menyamakan Anies dengan almarhum BJ Habibie, mengingat keduanya berasal dari kalangan intelektual. Bahkan, lelucon yang mengatakan, “Kita diberi kesempatan untuk memiliki presiden seperti Habibie, tetapi malah memilih Soeharto versi baru.”

Sama seperti calon lainnya, tentu ada banyak hal buruk yang dialamatkan kepada Anies. Dosa politik identitas di pemilihan gubernur 2017 hingga realisasi rumah DP 0% yang jauh dari target menjadi “peluru” utama untuk menyerangnya.

Namun, Penulis menemukan beberapa netizen (yang kemungkinan besar pendukung 01) yang memberikan beberapa capaian Anies selama menjadi gubernur Jakarta selama 5 tahun. Berikut Penulis cantumkan beberapa di antaranya:

Mau suka atau tidak suka, keikutsertaan Anies dalam konstestasi politik di 2024 ini melawan “Menteri Pertahanan dan Tiga Kali Ikut Pilpres” dan “Walikota Solo dan Anak Jokowi” harus diapresiasi.

Bagaimana tidak, Anies yang tidak punya partai berhasil mendapatkan seperempat suara pemilih. Meskipun kalah, ia dianggap mewariskan gagasan yang baik melalui “Desak Anies” di mana rakyat bisa berdialog langsung dengan calon pemimpinnya.

Cara tersebut memang dianggap tidak efektif untuk meraup suara karena akan susah untuk bisa menyentuh grassroot. Namun, setidaknya bagi Penulis pribadi, keterbukaan untuk diskusi tersebut akan Penulis jadikan sebagai salah satu parameter dalam memilih pemimpin.

Penutup

Jujur, Penulis memiliki banyak kekhawatiran dengan terpilihnya Prabowo-Gibran sebagai pemimpin. Oligarki yang makin kuat, politik dinasti yang makin dinormalisasi, kebebasan berpendapat yang makin dikekang, hingga kontrol media yang makin ketat.

Namun, jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, Penulis berharap kalau ketakutan dan kekhawatiran tersebut tidak akan pernah terjadi. Semoga saja Penulis selama ini salah dalam menilai Prabowo dan Gibran, ternyata mereka memang sosok yang dibutuhkan Indonesia.

Lawang, 19 Februari 2024, terinspirasi setelah pilpres telah selesai dilakukan

Foto Featured Image: Viva

Sumber Artikel:

• Info Publik Pemilu 2024 (kpu.go.id)
• Jadwal Pengumuman Resmi Hasil Pilpres 2024 dari KPU RI – TribunHealth.com (tribunnews.com)

The post Mengamati Pilpres 2024 Bagian 3: Setelah Hari Pencoblosan appeared first on Whathefan!.

Masing-masing paslon telah menerbitkan visi misinya masing-masing yang bisa diakses oleh publik. Adanya situs seperti bijakmemilih juga sangat membantu untuk membandingkan program ketiga paslon untuk tema tertentu.

Pada tulisan kali ini, Penulis hanya berusaha untuk merangkum visi misi, rekam jejak, hingga siapa saja di belakang masing-masing paslon dari berbagai sumber agar bisa dipelajari oleh para Pembaca sekalian. Penulis berusaha untuk tidak memasukkan opini pribadinya.

Trending

Presiden Satu Periode

Visi Misi dan Program Kerja Paslon 01

INDONESIA ADIL MAKMUR UNTUK SEMUA

Dokumen Visi Misi Paslon 01: Anies Cak Imin Visi Misi.pdf – Google Drive

Visi Misi dan Program Kerja Paslon 02

BERSAMA INDONESIA MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Dokumen Visi Misi Paslon 02: VISI-MISI-INDONESIA-MAJU-2024_FINAL.pdf (prabowogibran2.id)

Visi Misi dan Program Kerja Paslon 03

MENUJU INDONESIA UNGGUL

Dokumen Visi Misi Paslon 03: Buku-Visi-Misi-Ganjar-Mahfud.pdf (visimisiganjarmahfud.id)

Membandingkan Program Unggulan Masing-masing Paslon

Dari berbagai sumber, Penulis juga sudah mengumpulkan beberapa tautan yang akan melakukan perbandingan untuk beberapa topik tertentu, mulai masalah ekonomi, pendidikan, pemberantasan korupsi, dan lain sebagainya.

Namun, Penulis menyarankan untuk langsung meluncur ke situs bijakmemilih.id untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan lengkap. Tulisan ini hanya membantu merangkum dengan segala keterbatasannya.

Perbandingan Umum:

https://www.instagram.com/p/C3SmT0TySZs/?img_index=1

Fiskal

Hutang Negara

https://www.instagram.com/p/C3RlYJOpnot/?img_index=1

Pendidikan

https://www.instagram.com/p/C3C6A0MvDCX/

Penanganan Korupsi

https://www.instagram.com/p/C2UlFRHS0Ks/

Ekonomi:

https://www.instagram.com/reel/C26xGn9RL3s/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Bursa Saham

https://www.instagram.com/p/C3Ed6z3JHJO/?img_index=1

Menengok Rekam Jejak Paslon

Gagasan yang dibawa masing-masing paslon tentu membuktikan bukti nyata, mengingat masing-masing capres dan cawapres pernah menduduki jabatan di pemerintahan. Rekam jejak dari mereka jelas perlu kita pahami dan pelajari sebagai proyeksi ke depannya.

Apalagi di era digital seperti sekarang, jejak mereka di internet betebaran sehingga cukup mudah untuk menemukannya. Untuk memudahkan Pembaca, Penulis telah berusaha merangkum sebisanya.

Tidak hanya rekam jejak dari capres, dari sisi cawapres pun Penulis rasa perlu untuk kita ulas. Penulis juga akan mencantumkan berbagai sumber jika Pembaca merasa butuh untuk membacanya lebih detail

Rekam Jejak Anies

Saat Menjadi Gubernur

Saat Menjadi Kemendikbud

https://www.instagram.com/p/C27GBVrp4Sb/?img_index=1

Rekam Jejak Prabowo

Saat Menjadi Kemenhan

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=905135801172286&id=100050276238429&set=a.392011412484730&locale=id_ID

Rekam Jejak Ganjar

Saat Menjadi Gubernur

Melihat Siapa di Belakang Paslon

Mau memiliki visi sejauh atau gagasan sehebat apapun seseorang, jika mereka tidak didukung oleh partai politik (parpol), mereka tidak akan bisa mengajukan diri untuk menjadi seorang presiden.

Ini terjadi karena adanya presidential threshold yang mengharuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden memiliki setidaknya 20% di kursi parlemen edisi pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, capres dan cawapres harus diusung oleh partai politik.

Partai Pengusung

Kubu 01: Partai Nasdem (Parlemen), Partai Kebangkitan Bangsa (Parlemen), Partai Keadilan Sejahtera (Parlemen), Partai Ummat (Non Parlemen)

Kubu 02: Partai Gerindra (Parlemen), Partai Golkar (Parlemen), Partai Amanat Nasional (Parlemen), Partai Bulan Bintang (Parlemen), Partai Demokrat (Parlemen), Partai Gelora (Non Parlemen), Partai Garuda (Non Parlemen), Partai Prima (Non Parlemen), Partai Solidaritas Indonesia (Non Parlemen)

Kubu 03: PDI Perjuangan (Parlemen), Partai Persatuan Pembangunan (Parlemen), Partai Hanura (Non Parlemen), Partai Perindo (Non Parlemen)

Oligarki di Belakangnya

Tidak hanya parpol, masing-masing paslon juga pasti memiliki dukungan dari pengusaha, atau kerap disebut sebagai oligarki. Orang-orang yang punya kepentingan ini tentu mau mendukung paslon tertentu dengan “imbalan” tertentu.

Oleh karena itu, pemilu bukan hanya tentang memilih sosok, melainkan harus mengetahui juga siapa saja yang ada di belakang paslon. Sama seperti tulisan-tulisan Mengamati Pilpres 2024 sebelumnya, Penulis telah mencoba merangkum sebisanya.

Siapa di Belakang Paslon 01?

Di Balik Timnas AMIN: Tambang, Unicorn, dan Mantan Koruptor – Project Multatuli

Siapa di Belakang Paslon 02?

Jejaring Pengusaha Tambang hingga Media di Lingkaran TKN Prabowo-Gibran – Project Multatuli

Siapa di Belakang Paslon 03?

TPN Ganjar-Mahfud: Mogul Media, Tambang, dan Perusahaan Cangkang – Project Multatuli

Penutup

Artikel kali ini bersifat hanya menyajikan data dari ketiga paslon. Penulis berusaha untuk tidak memasukkan opininya semaksimal mungkin, mengingat kita sedang berasa di masa tenang. Namun, setelah hari pencoblosan, Penulis akan menuliskan artikel opininya.

Semoga saja hari Pemilu yang akan berlangsung besok (14/2) bisa berlangsung dengan lancar dan aman tanpa kecurangan. Jangan lupa untuk gunakan hak suara kita, jangan golput.

Lawang, 13 Februari 2023, terinspirasi setelah mengamati perkembangan politik menjelang pemilihan presiden

Sumber Foto: Kompas

Sumber Artikel:

Daftar Lengkap Koalisi Partai Pengusung Capres untuk Pemilu 2024 – Sukabumi Update

Ini Dia Program Unggulan Masing-Masing Capres-Cawapres untuk Ekonomi Indonesia (medcom.id)

The post Mengamati Pilpres 2024 Bagian 2: Menyelami Paslon Lebih Dalam appeared first on Whathefan!.

Kebetulan selama beberapa bulan terakhir, Penulis baca membaca dan menonton berbagai sumber untuk keperluan riset, baik dari media massa, media sosial, hingga YouTube. Semua menyajikan data-data yang dibutuhkan untuk memilih mana yang paling cocok bagi Penulis.

Karena tulisan dengan tema ini akan panjang, Penulis memutuskan untuk membaginya menjadi tiga bagian. Tulisan pertama, Penulis akan membahas tentang bagaimana pemilih dihadapkan akan dua pilihan: antara PERUBAHAN atau KEBERLANJUTAN.

Trending

Saya Memutuskan untuk Mengoleksi Komik Dragon Ball Super

Apa yang Ditawarkan oleh Ketiga Paslon?

Pilpres 2024 menghadirkan tiga pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden, yakni Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (01), Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka (02), dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD (03).

Dalam berbagai kesempatan, baik dalam debat resmi yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), diskusi yang diadakan oleh pihak lain, maupun dalam forum internal, ketiga paslon memiliki arah yang berbeda.

Kubu 01 dengan tegas menyuarakan PERUBAHAN, sesuai dengan nama koalisinya. Meksipun diusung oleh dua partai politik (parpol) yang sebelumnya berada di pemerintahan (Nasdem dan PKB), kubu 01 menyatakan banyak yang harus dibenahi dari pemerintahan sebelumnya.

Kubu 02 terlihat berfokus pada KEBERLANJUTAN, yang terlihat dari bagaimana Prabowo maupun Gibran kerap berorasi dan menyatakan akan melanjutkan apa yang selama ini telah dikerjakan dengan baik oleh Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir.

Di sisi lain, Kubu 03 menurut Penulis terlihat berada di tengah-tengah, di mana mereka mencanangkan PERBAIKAN dan PERCEPATAN. Artinya, mereka akan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan pemerintahan sebelumnya, tapi menjadi versi lebih baiknya.

Memiliki paslon yang jelas perbedaannya seperti ini tentu memudahkan kita sebagai pemilih. Jika kita merasa pemerintahan sebelumnya berhasil, maka pilih yang akan melanjutkan. Jika tidak, maka perubahan menjadi pilihan.

Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah pemerintahan sebelumnya layak untuk dilanjutkan, atau memang perlu ada perubahan ke arah yang lebih baik? Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita sedikit melakukan evaluasi singakt terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dalam 10 tahun ia berkuasa.

Mengevaluasi Kinerja Pemerintah dalam 10 Tahun Terakhir

Tidak ada sosok pemimpin yang sempurna. Itu pula yang terjadi pada Presiden Joko Widodo. Menjabat dalam dua periode, bisa dibilang beliau memiliki nilai rapor yang nano-nano. Ada yang perlu diapresiasi, ada yang perlu dikritik.

Untuk membantu Pembaca menentukan mana yang dibutuhkan antara PERUBAHAN dan KEBERLANJUTAN, Penulis akan mencoba merangkum semua hal positif dan negatif dari berbagai sumber, yang tentu tidak akan benar-benar lengkap.

Namun, Penulis perlu ingatkan kalau pemaparan di bawah ini tidak akan sepenuhnya netral dan objektif. Pasti akan ada bias dari pribadi Penulis (yang menulis lebih banyak sisi buruknya karena itu yang ditemukan). Jadi, dimohon untuk kebijaksanaan Pembaca dalam membaca.

Apa yang Perlu Diapresiasi

Apa yang paling melekat pada sosok Jokowi adalah pembangunan infrastruktur yang lebih merata, tidak hanya berfokus di luar Jawa. Penulis mendapatkan cerita bahwa di daerah Labuan Bajo, baru di era Jokowilah mereka memiliki akses berupa jalan raya.

Banyak penyebab akselerasi pembangunan infrastuktur di era Jokowi, mulai dari menghapus subsidi BBM hingga melibatkan BUMN dan swasta. Tidak hanya jalan tol, ada juga bandara, pelabuhan, jembatan, pasar, rumah, bendungan, hingga dana desa.

Melansir dari data Bappenas, tol laut yang dikembangkan oleh Jokowi juga berkontribusi dalam menurunkan biaya logistik di Indonesia. Walaupun ada beberapa catatan, kita harus mengakui kalau pembangunan infrastruktur di era Jokowi sangat masif.

Angka kemiskinan juga berhasil ditekan, dari 28,51 juta pada tahun 2015 menjadi 25,9 juta pada tahun 2023. Selain itu, negara kita juga berhasil relatif stabil di kala pandemi COVID-19 tengah memporak-porandakan negara-negara lain.

Penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat juga patut diapresiasi. Pada tahun 2023, Jokowi telah menyerahkan 109 juta sertifikat tanah kepada masayrakat, dan ditargetkan pada tahun 2024 akan menjadi 120 juta sertifikat.

UU Omnibus Law Cipta Kerja berhasil menggaet lebih banyak investor hingga dua kali lipat, terutama dari China. Jokowi juga melakukan hilirisasi (tidak menjual biji mentah) nikel dan bahan tambang lain, yang membuat Indonesia sempat digugat oleh Uni Eropa.

Beberapa upayanya untuk menasionalisasi beberapa aset perusahaan asing juga berhasil, seperti Freeport, TotalEnergies, dan Chevron. Untuk mengurangi impor minyak, Jokowi juga memerintahkan perusahaan minyak di Indonesia menjual minyaknya ke Pertamina.

Apa yang Perlu Dikritik

Terlepas dari sisi positif dari pemerintahan Jokowi, Penulis menyoroti beberapa kebijakan yang kurang srek di hati dan merasa butuh memberikan kritik. Contoh paling mudah dan terlihat adalah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Setahu Penulis, ketika berada dalam masa kampanye untuk periode keduanya di tahun 2019, Jokowi tidak pernah menyebut rencana pemindahan ibukota. Tiba-tiba, ibukota pindah ke Kalimantan Timur tanpa ada diskusi dengan publik terlebih dahulu.

Padahal sewaktu menjadi Walikota Solo dulu, ia kerap melakukan komunikasi dengan publik untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Boro-boro dengan publik, dengan masyarakat yang berada di sekitar area IKN pun tidak.

Konflik agraria dan HAM memang kerap terjadi atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN). Tidak hanya IKN, masalah di Wadas hingga Rempang menjadi contoh lainnya. Jumlahnya dua kali lipat jika dibandingkan dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pembangunan infrastruktur yang masif di era Jokowi juga belum bisa dikatakan sukses, mengingat pertumbuhan ekonomi kita hanya nyaris stagnan di angka 4-5%, jauh dari target 7%. Mungkin memang butuh waktu agar hal tersebut bisa terlihat hasilnya.

Tidak hanya IKN, banyak UU yang tiba-tiba muncul dan mendapatkan persetujuan yang relatif kilat, mulai dari UU Omnibus Law Cipta Kerja, UU KPK, UU ITE, hingga Food Estate .Maklum saja, Jokowi didukung 81,9% kursi di parlemen, nyaris tanpa oposisi.

UU Omnibus Law Cipta Kerja dianggap terlalu berpihak kepada pihak investor atau pengusaha dan menekan buruh atau karyawan. Keberpihakan ini juga menjadi salah satu yang Penulis soroti, terutama jika kita melihat masalah hilirisasi nikel.

Meskipun niatnya bagus, hilirisasi nikel yang dilakukan terasa ugal-ugalan hingga merusak alam dan merugikan masyarakat yang tinggal di sekitar area tambang maupun smelter nikel. Bahkan, China lebih banyak meraup untung daripada kita sendiri.

Masalah pelemahan KPK juga kerap disorot. Jauh sebelum ketua KPK Firli Bahuri terkena kasus, sudah banyak suara-suara yang menentang pelemahan KPK. Skor corruption perception index kita juga stagnan, berada di angka 34 dan menghuni peringkat 115.

Selain itu, ada banyak penurunan yang terjadi di era Jokowi. Dilansir dari Media Indonesia, kriminaliasi berdasarkan UU ITE paling banyak ditemukan di era Jokowi. Ini membuat indeks kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat di Indonesia menurun.

Contoh lainnya adalah Indeks Demokrasi Indonesia, yang cenderung menurun selama 10 tahun terakhir. The Economist Intelligencce Unit bahkan mengategorikan Indonesia sebagai “demokrasi cacat”.

Terakhir, tentu saja yang perlu dikritik adalah cawe-cawenya Jokowi dalam Pilpres 2024 ini dan ambisinya untuk membangun dinasti politik. Meskipun telah mengatakan tidak akan berkampanye, banyak sekali tindakannya yang bertolak belakang dengan ucapannya tersebut.

Penulis akan membahas lebih detail mengenai hal ini di tulisan selanjutnya, karena ada banyak kegundahan dan keresahan karena hal tersebut.

***

Setelah memahami sisi positif dan negatif dari pemerintahan kita selama 10 tahun terakhir, sekarang kita menentukan pilihan: mau PERUBAHAN atau KEBERLANJUTAN? Mungkin memang belum bisa ditentukan karena masalah ini cukup kompleks dan data di atas belum terlalu lengkap.

Untuk itu, penting untuk mengetaui visi misi dan program kerja yang ditawarkan oleh masing-masing paslon. Pada artikel selanjutnya, Mengamati Pilpres 2024 Bagian 2: Menyelami Visi Misi Paslon, Penulis akan mencoba untuk merangkum sebisanya.

Selain itu, perlu digarisbawahi kalau anggapan hanya Kubu 02 yang akan melanjutkan program kerja yang telah dilakukan di era Jokowi. Menurut Penulis, program kerja yang baik pasti akan dilanjutkan oleh siapapun yang nantinya akan terpilih.

Untuk tulisan yang lebih kredibel, Penulis menyarankan untuk membaca artikel-artikel yang sudah Penulis cantumkan di bawah. Jika ingin ada yang ditambahkan atau mengoreksi dari tulisan, silakan untuk menghubungi Penulis.

Lawang, 12 Februari 2024, terinspirasi setelah mengamati perkembangan politik menjelang pemilihan presiden

Sumber Foto:

Sumber Artikel:

• Warisan Jokowi: Ironi kemunduran demokrasi di tangan si ‘anak kandung reformasi’ di balik gencarnya pembangunan infrastruktur dan investasi
• Joko Widodo – Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
• Jokowi Sudah Serahkan 109 Juta Sertifikat Tanah Ke Masyarakat (cnbcindonesia.com)
• Jumlah Kasus Pemidanaan Melalui UU ITE Paling Masif di Era Jokowi (mediaindonesia.com)
• INFOGRAFIS: Jejak Pelemahan KPK Era Jokowi (cnnindonesia.com)
• Pemberantasan Korupsi di Era Jokowi Stagnan, Ini Buktinya! (bisnis.com)
• RUU Ciptaker ke Paripurna, 7 Fraksi Setuju 2 Menolak (cnnindonesia.com)
• Kontras: Marak Pembungkaman Sipil di Era Jokowi – kbr.id
• Cina di Hilir: Gurita Oligarki Nikel Indonesia – Project Multatuli

The post Mengamati Pilpres 2024 Bagian 1: Antara Perubahan dan Keberlanjutan appeared first on Whathefan!.