Politik & Negara
Ketika Mengkritik Pemerintah Dianggap sebagai Musuh Negara
Ketika sedang scrolling Instagram menggunakan akun whatheFAN, tiba-tiba Penulis menemukan sebuah pos yang pro-pemerintah. Inti dari pos tersebut adalah menyebutkan bahwa upaya untuk menjegal pemerintah sekarang lagi-lagi gagal.
Selain itu, pemilik pos juga mengatakan bahwa “rakyat sudah cerdas tidak bisa dibodohi”, sehingga gerakan “Jangan Rayakan Kemerdekaan” gagal. Hal ini bisa dilihat dari antusiasme masyarakat untuk melihat upacara bendera di Istana Merdeka.
Saat membaca pos tersebut, Penulis memang sudah merasa ada banyak hal yang ganjil. Namun, agar lebih objektif (karena Penulis selama ini cukup sering mengkritik pemerintah), Penulis mencoba melempar pos tersebut ke AI (Perplexity Pro).
Daftar Logical Fallacies di Pos Tersebut
Penulis mengunggah semua foto dari pos tersebut ke AI dan memintanya untuk membedah apakah ada logical fallacies atau kesalahan-kesalahan berpikir dalam pos tersebut. Jawabannya cukup mengejutkan karena ternyata lebih banyak dari yang Penulis kira!
Pembaca bisa membaca pos aslinya terlebih dahulu di tautan berikut ini. Kalau sudah membaca semuanya dan meresapi semua isinya, berikut adalah tabel buatan AI yang mengulas ada kesalahan berpikir apa saja dari pos tersebut:
| Logical fallacy | Arti mudah | Bentuknya dalam unggahan |
|---|---|---|
| False cause | Menganggap A menyebabkan B tanpa bukti cukup | Ramainya pendaftar upacara dianggap membuktikan kritik terhadap pemerintah atau ajakan boikot kemerdekaan telah gagal |
| Non sequitur | Kesimpulan tidak nyambung langsung dari premis | “Banyak yang ingin hadir upacara” lalu meloncat ke “rakyat mendukung pemerintah” |
| False dichotomy | Membuat seolah hanya ada dua pilihan | Seolah pilihannya cuma: merayakan kemerdekaan = pro-pemerintah; tidak merayakan = anti-Indonesia |
| Appeal to popularity | Sesuatu dianggap benar karena banyak orang melakukannya | Antusiasme pendaftar dipakai sebagai bukti bahwa rakyat “sudah cerdas” atau suatu posisi politik pasti benar |
| Hasty generalization | Menyimpulkan hal besar dari sampel kecil atau terbatas | Pendaftar upacara dianggap mewakili seluruh rakyat Indonesia; pelaku penjarahan dianggap mencerminkan watak masyarakat secara umum |
| Mind reading | Mengklaim tahu motivasi orang tanpa bukti | Semua orang yang mendaftar upacara diasumsikan murni mendukung pemerintah atau menolak kritik |
| Contextomy / misleading context | Angka atau kutipan dipakai di luar konteks asalnya | Angka jumlah kursi dan pendaftar berpotensi dicampur dari konteks atau tahun peringatan berbeda sehingga kesannya lebih dramatis |
| False equivalence | Menyamakan dua hal yang berbeda secara penting | Menyamakan kehadiran di upacara dengan dukungan total kepada rezim; menyamakan penjarahan telur dengan korupsi terstruktur |
| Reductive fallacy | Persoalan rumit dipersempit menjadi satu ukuran sederhana | Kemerdekaan hanya dinilai dari boleh bekerja, berkumpul, nongkrong, atau mengkritik presiden |
| Straw man | Menyederhanakan posisi lawan agar mudah dipatahkan | Kritik “Indonesia belum merdeka sepenuhnya” diperlakukan seolah artinya rakyat tidak bisa bergerak, makan, atau bersosialisasi |
| Presentism | Menilai masalah panjang hanya dari momen saat ini | Pemberantasan korupsi seolah baru terjadi pada pemerintahan sekarang, tanpa melihat proses lintas pemerintahan dan lembaga |
| Credit-claiming fallacy | Mengklaim semua keberhasilan sebagai jasa satu pihak | Berbagai kasus korupsi disebut “semua dibongkar presiden”, padahal investigasi melibatkan KPK, Kejaksaan, Polri, BPK, pengadilan, media, dan pelapor |
| Post hoc reasoning | Karena terjadi setelah seseorang berkuasa, dianggap pasti disebabkan olehnya | Kasus yang mencuat saat pemerintah sekarang dianggap otomatis hasil pembongkaran langsung oleh presiden |
| Overclaiming | Klaim terlalu besar dan mutlak tanpa pembuktian setara | Kata seperti “semua dibongkar”, “gagal total”, atau “rakyat sudah cerdas” tidak disertai ukuran dan data yang memadai |
| Appeal to novelty | Menganggap sesuatu lebih baik/benar karena baru terjadi sekarang | Karena kasus dibongkar pada era baru, era itu langsung dianggap paling efektif tanpa perbandingan yang solid |
| Moral equivalence | Menyamakan bobot moral dua kesalahan yang skala dan strukturnya berbeda | Pelanggaran warga saat kejadian kecelakaan diletakkan setara dengan korupsi sistemik yang menyalahgunakan jabatan dan merugikan publik |
| Composition fallacy | Sifat sebagian kecil dianggap sifat keseluruhan kelompok | Ada warga menjarah telur, lalu masyarakat luas dilabeli “sama rusaknya” |
| Tu quoque terselubung | Mengalihkan kritik dengan menunjuk kesalahan pihak pengkritik/masyarakat | Karena ada warga yang melanggar hukum, kritik terhadap pejabat atau mafia koruptor dibuat seolah tidak sah |
| Cherry-picking | Memilih fakta yang menguntungkan sambil mengabaikan data lain | Menonjolkan antrean tiket sebagai bukti nasionalisme/dukungan, sambil mengabaikan persoalan korupsi, ketimpangan, kebebasan sipil, atau biaya hidup |
Agar berimbang, Penulis juga meminta AI tersebut untuk membuat tabel yang berisi apa saja hal benar dari pos tersebut. Hasilnya ternyata jauh lebih pendek dan singkat. Pembaca bisa melihatnya di bawah ini:
| Klaim inti | Penilaian | Catatan penting |
|---|---|---|
| Masyarakat memang antusias menghadiri upacara di Istana | Benar | Untuk HUT ke-80 RI, pemerintah menyediakan 8.000 undangan dan mengalokasikan 80 persennya bagi masyarakat umum. Antusiasme pendaftar juga tinggi. |
| Merayakan kemerdekaan adalah hal positif | Benar | Perayaan kemerdekaan dapat menjadi ekspresi kebangsaan, penghormatan terhadap perjuangan sejarah, serta ruang kebersamaan warga |
| Indonesia bukan negara yang sepenuhnya menutup ruang kumpul dan berpendapat | Secara prinsip benar | Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. |
| Indonesia telah jauh lebih bebas dibanding masa penjajahan atau masa otoriter tertentu | Secara umum benar | Warga memiliki ruang legal untuk bekerja, berkumpul, membentuk organisasi, mengkritik, dan mengikuti aktivitas publik. Namun kualitas praktik perlindungan haknya tetap perlu diawasi |
| Korupsi memang telah berlangsung lama dan lintas periode pemerintahan | Benar | Korupsi bukan persoalan yang lahir pada satu presiden atau satu era saja; kasus, modus, serta aktornya berkembang selama puluhan tahun |
| Ada penindakan korupsi yang nyata pada 2025 | Benar | KPK melaporkan 118 tersangka, 116 penyidikan, 115 penuntutan, 78 eksekusi, serta pemulihan aset Rp1,531 triliun pada 2025. |
| Penjarahan barang korban kecelakaan adalah tindakan yang keliru | Benar | Mengambil barang yang bukan milik sendiri tetap salah secara hukum dan moral, walau konteks serta tingkat kesalahannya dapat berbeda-beda |
| Perbaikan negara bukan hanya tugas pejabat | Benar | Masyarakat juga perlu berperan: tidak menyuap, tidak menjarah, tidak memalsukan data, tidak menyebarkan fitnah, serta turut mengawasi kekuasaan |
Pos di atas hanyalah contoh bagaimana bentuk keresahan maupun kritikan dari masyarakat justru di-framing menjadi sesuatu yang di luar konteks. Entah itu gerakan Indonesia Gelap, Gerakan Brave Pink, Kabur Aja Dulu, semua dianggap sebagai propaganda semata.
Kita bisa melihat bahwa ada semacam usaha untuk melakukan framing dan penggiringan opini menggunakan sebuah tulisan yang terkesan patriotik. Justru, inti dari kritikannya malah diabaikan dan yang dibalas justru hal-hal yang bukan substansinya.
Jujur, respons seperti ini baik dari kubu pemerintah maupun para pendukungnya benar-benar meresahkan Penulis, seolah semua yang mengkritik pemerintah adalah musuh negara yang harus dilawan. Hal ini tentu berbahaya bagi kesehatan demokrasi kita.
Ketika Masyarakat Menjadi (Satu-Satunya) Oposisi Pemerintah
Sejak era Presiden Joko Widodo, terutama periode keduanya, kita sudah bisa mulai merasakan bagaimana seorang presiden seolah hampir tidak punya oposisi sama sekali di pemerintahan. Mayoritas di kursi DPR merupakan partai pendukung presiden terpilih.
Begitu pula dengan era Presiden Prabowo Subianto yang sedang berlangsung saat ini. Bukan hanya partai yang menyokongnya saat Pemilu, lawan-lawannya pun banyak yang merapat karena ingin menjadi bagian pemerintahan.
Di saat negara tidak memiliki oposisi di pemerintahan, lantas siapa yang melakukan kontrol? Tentu opsinya hanya tersisa masyarakat dan pers. Oleh karena itu, rasanya sangat wajar jika bermunculan kritik dari berbagai lapisan masyarakat melalui berbagai media.
Nah, respons yang diberikan pemerintah (serta pendukungnya) ketika ada kritik membuat Penulis khawatir. Alih-alih menerima kritikan tersebut, pemerintah justru lebih sibuk membela diri, bahkan terkadang malah melakukan “serangan balik”.
Seperti yang kita tahu, Presiden Prabowo kerap mengeluarkan kata-kata yang dianggap kurang etis untuk keluar dari mulut presiden, seperti ndasmu yang dianggap meremehkan kritikan yang ditujukan kepadanya.
Ketika banyak orang-orang yang menyuarakan Kabur Aja Dulu, alih-alih menenangkan masyarakat dengan menyajikan data faktual, Presiden Prabowo justru mengatakan hal semacam ini:
“Saudara-saudara sekalian. Indonesia kaya, Indonesia akan bangkit, dan Indonesia akan mampu memperkuat semua kekuatan di Republik Indonesia ini! Yang ragu-ragu, silakan duduk di rumah saja. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan, tidak ada yang melarang.”
Salah satu yang menurut Penulis fatal adalah ketika beliau menyatakan, “Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada, hanya dia sekarang pakai baju lain. Wartawan, jurnalis, pengamat, LSM.”
Pernyataan tersebut seolah framing bahwa semua profesi yang ia sebutkan merupakan sisipan “antek-antek asing” yang tidak ingin Indonesia menjadi bangsa yang besar. Tentu ini sangat berbahaya untuk iklim demokrasi kita, ketika salah satu alat kontrol pemerintah dilabeli seperti itu.
Tidak hanya dari Presiden Prabowo, respons bawahannya pun terkadang menimbulkan kontroversi. Penulis akan mengambil contoh dari Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Teddy Indra Wijaya.
Ketika mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengkritik frekuensi perjalanan luar negeri Prabowo, Teddy merilis sebuah video yang memberi klarifikasi yang menjelaskan mengapa Presiden harus kerap melakukan perjalanan ke luar negeri.
Tidak ada yang salah, sampai ia mengeluarkan sindiran bahwa Dino hanya menjabat tiga bulan. Hal tersebut sudah merupakan sebuah ad hominem alias serangan pribadi yang melenceng dari konteks diskusi.
Terkadang juga, yang dibahas justru hal di luar substansi kritiknya. Ketika film Pesta Babi ramai dibicarakan misalnya, yang banyak dibahas oleh pihak pemerintah maupun pro-pemerintah justru siapa yang membiayai pembuatan film tersebut.
Seharusnya, jika apa yang disampaikan dalam film tersebut salah atau kurang tepat, ya berikan data yang benar seperti apa. Yang ada, justru pada menyebut kalau George Soros orang yang mendanai film tersebut untuk memecah belah bangsa Indonesia. Kan, lucu.
Memang, di atas hanya beberapa contoh kasus yang Penulis anggap respons yang kurang tepat. Tentu pemerintah pernah memberikan respons yang normatif dan tidak kontroversial. Penulis memang hanya berfokus pada pernyataan-pernyataan yang kurang elok keluar dari pihak pemerintah.
Penutup
Mungkin tidak ada pernyataan secara eksplisit kalau pengkritik pemerintah dianggap sebagai musuh negara. Namun, telah beberapa kali terjadi kalau pengkritik diposisikan seperti itu dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara-cara yang sudah Penulis sebutkan di atas.
Tak bisa dipungkiri kalau memang ada penyusup “antek-antek aseng” yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan mereka sendiri. Hanya saja, menggeneralisasi semua yang mengkritik pemerintah sebagai “antek aseng” juga tidak bijaksana.
Justru, kritik pemerintah yang kami utarakan ini menjadi bukti bahwa kami cinta dengan negara ini. Kami ingin negara ini menjadi bangsa yang besar dan kuat. Kami ingin masyarakat Indonesia hidup sejahtera.
Oleh karena itu, jika kami melihat ada hal yang kami anggap melenceng dari tujuan tersebut, kami bersuara sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jangan anggap hanya karena kami menyampaikan kritik, kami dianggap sebagai musuh negara.
Lawang, 26 Agustus 2026, terinspirasi setelah menemukan sebuah pos Instagram yang penuh dengan logical fallacies
You must be logged in to post a comment Login