Penulis menyukai gagasan tersebut karena merasa dirinya termasuk ke dalam kelas tersebut, setidaknya menurut definisi Penulis sendiri. Versi Penulis, kelas menengah adalah kelompok masyarakat yang tidak cukup miskin untuk dapat bantuan, tapi tidak cukup kaya hingga mendapatkan insentif.

Sayangnya, paslon tersebut tidak berhasil memenangkan pilpres dan Penulis pun jadi merasa was-was dengan masa depannya sebagai kelas menengah. Apalagi, belakangan ini banyak peraturan-peraturan baru yang semakin menekan kelas menengah.

Trending

Kepingan Puzzle Terakhir untuk Messi, Telah Lengkap

Memahami Kelas Menengah di Indonesia

Tentu definisi yang Penulis gunakan di paragraf pembuka adalah versi dangkal yang sangat disederhanakan. Ada banyak definisi yang lebih bisa dipercaya, contohnya adalah versi Merriam-Webster berikut ini:

Kelas sosial yang menempati posisi antara kelas atas dan kelas bawah dan sebagian besar terdiri dari para pebisnis dan profesional, pejabat pemerintah, petani, dan pekerja terampil

Kalau di Indonesia, kelas menengah diklasifikasikan masyarakat yang memiliki upah antara Rp2,04 juta hingga Rp9,9 juta per bulannya. Bisa dilihat, range untuk masuk kelas ini cukup luas sehingga sebenarnya tak bisa disamaratakan. Dua juta ke 10 juta itu jaraknya 8 juta, loh.

Di tahun 2024 ini, ada sekitar 43,85 juta masyarakat yang masuk ke dalam kategori kelas menengah. Jika jumlah penduduk Indonesia dibulatkan menjadi 250 juta jiwa, maka kelas menengah di Indonesia mencapai sekitar 17%.

Jumlah tersebut terjadi karena adanya penurunan kelas menengah yang cukup tinggi. Dalam lima tahun terakhir, setidaknya ada 9,5 juta kelas menengah yang harus turun kelas ke “calon kelas menengah” atau bahkan masuk “kelas rentan miskin.”

Sebagai perbandingan, jumlah masyarakat “calon kelas menengah” di Indonesia saat ini mencapai 137,5 juta atau lebih dari setengah penduduk Indonesia. Angka ini berpotensi akan bertambah karena ada prediksi bahwa sebanyak 2% masyarakat kelas menengah akan turun kelas pada tahun 2025 mendatang.

Mengapa Kelas Menengah di Indonesia Semakin Menurun?

Salah satu bukti penurunan jumlah kelas menengah ini bisa dilihat melalui penurunan transaksi menggunakan QRIS dalam periode Juni hingga Agustus 2024. Memang ini hanya satu parameter kecil saja, tapi cukup mencerminkan penurunan daya beli masyarakat pada umumnya, mengingat pengguna QRIS kebanyakan dari kelas menengah.

Jumlah gaji yang cukup ngepres alias pas-pasan tidak sebanding dengan kenaikan kebutuhan hidup yang terus bertambah. Kita tidak sedang membicarakan gaya hidup masyarakat hedon, ini sekadar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Mari kita gunakan data. Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2022, rata-rata biaya standar rumah tangga di Jakarta mencapai Rp14,8 juta. Tahu berapa Upah Minimum Regional (UMR) di (calon mantan) ibukota? Rp4,6 juta saja. Jika suami-istri punya gaji UMR pun belum cukup untuk hidup ideal di Jakarta.

Dengan contoh tersebut, tak heran banyak masyarakat yang jadi menggantungkan hidupnya dengan pinjaman online maupun PayLater. Belum lagi diperparah adanya kegemaran untuk mengundi nasib lewat judi online, dengan harapan bisa mendapatkan cuan tambahan.

Mungkin ada pembelaan karena dalam lima tahun terakhir kita bergulat dengan pandemi Covid-19. Namun, rasanya bukan itu saja penyebabnya. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah juga memiliki andil atas makin terhimpitnya kelas menengah.

Kebijakan Pemerintah yang Makin Menekan Kelas Menengah

Salah satu wacana paling konyol yang menekan kelas menengah adalah penerapan subsidi KRL berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Artinya, masyarakat yang dianggap kurang miskin tidak akan boleh menikmati fasilitas subsidi ketika naik transportasi umum.

Di sisi lain, orang-orang kaya yang ingin membeli mobil listrik justru mendapatkan subsidi. Mana ada orang kelas menengah (apalagi masyarakat miskin) kepikiran untuk membeli mobil listrik? Padahal, terjangkaunya fasilitas transportasi umum menjadi kunci untuk mengurai kemacetan sekaligus mengurangi polusi udara.

Sudah transportasi umumnya mau dicabut subsidinya, mau naik kendaraan pribadi pun semakin dipersulit karena tidak boleh membeli Pertalite atau Solar. Agar lebih tepat sasaran, pemerintah, seolah kelas menengah dianggap selalu mampu membeli bahan bakar yang lebih mahal.

Gaji kelas menengah yang pas-pasan tadi semakin terasa sedikit karena adanya wacana iuran tambahan dana pensiun. Padahal, selama ini potongan gaji kita sudah diambil untuk Jaminan Hari Tua (JHT) msupun BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Jangan lupakan kalau Pajak Pertambahan Negara (PPN) akan bertambah menjadi 12% mulai bulan Januari 2025 dengan alasan “masyarakat menyetujui keberlanjutan.” Padahal, PPN baru naik pada tahun 2022 lalu dari 10% menjadi 11% yang sudah cukup memberatkan.

Jangan lupa ada wacana potongan untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar 3% yang dikabarkan akan diberlakukan mulai tahun 2027. Ingat, tidak semua yang membayar iuran Tapera bisa menggunakan uangnya untuk membeli rumah!

Belum lagi harga sembako yang konsisten naik, harga rumah yang terus meroket, biaya pendidikan semakin mahal, membuat kehidupan kaum menengah menjadi semakin sulit dan seolah tidak menjadi perhatian pemerintah. Kita seolah disuruh terus berjuang sendirian.

Negara yang Seolah Tak Memedulikan Kelas Menengah

Kesannya, negara sedang memalak rakyatnya sendiri karena butuh dana tambahan untuk mendanai proyek-proyek mercusuarnya seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Belum lagi jika nanti program makan siang gratis benar-benar diberlakukan, yang pastinya akan memakan anggaran lebih besar lagi.

Mau berjuang untuk bertahan hidup pun tak mudah karena lapangan pekerjaan rasanya semakin sulit untuk diraih. Jumlah lowongan yang tersedia tak sebanding dengan jumlah calon pekerja yang membutuhkan pekerjaan. Entah ke mana 10 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan 10 tahun yang lalu.

Bukannya bertambah, beberapa sektor industri justru harus melakukan pengurangan jumlah karyawan dengan melakukan PHK. Penulis mengalami sendiri hal ini di tempatnya kerja, di mana ada pengurangan karyawan dengan tujuan efisiensi biaya.

Padahal di satu sisi, katanya negara sedang menggalakkan hiliriasi sumber daya kita untuk kemakmuran rakyatnya. Kita bisa melihat bagaimana program ini begitu dibangga-banggakan ketika debat calon presiden dan wakil presiden kemarin.

Namun, mengapa hingga hari ini kita belum merasakan dampaknya secara langsung? Apakah memang program tersebut hanya untuk kemakmuran rakyat tertentu saja? Jika disuruh bersabar karena masih proses, mau disuruh bersabar sampai kapan?

Pemberian bantuan sosial (bansos) hanya berlaku untuk masyarakat miskin. Namun, itu pun bukan solusi terbaik untuk mengentaskan kemiskinan. Apalagi, kelas menengah sama sekali dianggap tidak layak untuk mendapatkan bantuan walaupun sebenarnya kita masih membutuhkannya.

Seharusnya, pemerintah mampu memberikan solusi jangka panjang untuk mengatasi kemiskinan struktural seperti ini agar jumlah tidak bertambah setiap tahunnya. Memberi kail dan jala pada rakyatnya, bukan sekadar ikan yang langsung dimakan.

***

Kelas menengah adalah salah satu penggerak roda perekomian negara. Menurunnya jumlah masyarakat kelas menengah biasanya dibarengi dengan penurunan daya beli masyarakat, yang tentunya akan memacetkan roda perekonomian.

Gaji kita dipotong untuk ini itu setiap bulannya, walau memang harus diakui ada yang manfaatnya bisa langsung kita rasakan seperti BPJS Kesehatan. Hampir semua barang yang kita beli dikenai pajak, hingga muncul anekdot kalau suatu saat menghirup oksigen pun akan dikenai pajak.

Masyarakat menengah dianggap tidak berhak untuk mendapatkan subsidi, padahal kita butuh berhemat karena gaji yang pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat menengah dianggap mampu berdikari di tengah kebijakan pemerintah yang makin menekan.

Jika kelas menengah terus diperah bagaikan sapi seperti ini, bukan tidak mungkin kalau masalah perekonomian negara kita akan semakin berat dan kesenjangan antara si kaya dan si miskin pun semakin lebar di masa depan.

Lawang, 17 September 2024, terinspirasi setelah dirinya merasa makin tergencet dengan berbagai keputusan dari pemerintah

Foto Featured Image: The Jakarta Post

Sumber Artikel:

• Kelas Menengah Kian Terimpit Beban Ekonomi – BBC
• Kelas Menengah RI Hidupnya Makin Susah Buktinya Ada di QRIS – CNBC
• Masyarakat Kelas Menengah Turun Kasta, Ketahanan Ekonomi RI Jadi Taruhan – Bisnis.com
• Jumlah Kelas Menengah Diprediksi Turun 2% pada 2025 – Kontan
• Kelas Menengah di Indonesia, Tantangan Ekonomi dan Upaya Pulihkan Potensinya – VIVA Malang
• Pakar Unair Buka-bukaan Alasan Jumlah Kelas Menengah Indonesia Turun

The post Malangnya Jadi Masyarakat Kelas Menengah yang Terus Digencet appeared first on Whathefan!.

Contoh pihak yang jejak digitalnya terbongkar adalah Ridwan Kamil dan Pramono Anung, dua calon gubernur Jakarta. Singkat cerita, banyak twit candaan bernada seksis. Ridwan Kamil bahkan pernah mengolok-olok orang Jakarta.

Yang paling parah tentu saja kasus yang menimpa wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming. Akun Kaskus bernama @fufufafa diduga menjadi miliknya dengan sederet bukti yang berhasil dikumpulkan oleh netizen. Parahnya, akun tersebut kerap menghina presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Trending

Siapa yang Akhirnya Menang?

Apa Itu Jejak Digital?

Jejak digital adalah apapun yang kita “tinggalkan” di media sosial dan bisa diakses oleh banyak orang, baik pos, twit, foto, video, dan lain sebagainya. Ini adalah definisi menurut Penulis, silakan koreksi apabila definisi tersebut kurang tepat.

Di zaman dulu, kasus skandal di masa lalu atau aib yang telah lama berusaha untuk ditutupi menjadi momok yang mengerikan. Namun, itu pun yang membongkar orang lain berdasarkan hasil investigasi, pengakuan orang, atau bahkan sekadar fitnah.

Nah, kalau di era media sosial seperti sekarang, kita sebagai manusia justru terobsesi untuk membagikan banyak hal kepada publik, bahkan secara berlebihan. Entah itu opini, foto liburan, ungkapan kekesalan, umpatan, pamer kekayaan, dan masih banyak lagi lainnya.

Kalau kita bukan siapa-siapa, mungkin unggahan-unggahan tersebut tidak akan berarti banyak. Namun, beda cerita kalau ternyata kita ditakdirkan untuk menjadi public figure yang gerak-geriknya sering disorot oleh masyarakat umum.

Hal ini sudah terlihat pada kasus yang menimpa pada pejabat-pejabat publik yang telah disebutkan di atas. Entah siapa yang mem-blow up pertama, tapi yang jelas hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh lawan politiknya dengan tujuan menjatuhkan.

Di sisi lain, jejak digital juga bisa digunakan untuk menaikkan citra diri. Contohnya adalah Anies Baswedan, di mana pada periode yang sama dengan Ridwan Kamil ketika ia bercanda dengan nada seksis, ia justru sibuk dengan gerakan Indonesia Mengajar.

Jika dulu ada istilah “Mulutmu, Harimaumu,” maka sekarang ada “Jempolmu, Harimaumu.” Zaman memang selalu memiliki caranya sendiri untuk berevolusi.

Berhati-hati Dalam Meninggalkan Jejak Digital

Kasus-kasus membongkar jejak digital para public figure di atas seharusnya bisa menjadi pelajaran untuk kita agar lebih bijaksana dalam meninggalkan jejak digital di media sosial. Jangan sampai hal tersebut justru menjadi bumerang yang merugikan kita.

Kita semua pernah mengalami berbagai fase pendewasaan diri. Ada masa di mana kita menjadi alay dan haus perhatian, sehingga merasa perlu membagikan berbagai macam hal kepada publik, yang sebenarnya juga tidak peduli-peduli amat dengan kehidupan kita.

Penulis pun yakin kalau jejak digitalnya di media sosial banyak yang memalukan. Mungkin tidak sampai membuat Penulis gagal maju sebagai caleg (seandainya menyalonkan diri), tapi cukup untuk membuat Penulis merasa malu.

Ada satu peristiwa kecil yang teringat ketika membahas hal ini. Ada teman Penulis yang hobi screenshot Story, terutama kalau dianggap Story tersebut bisa menjadi bahan ledekan. Beberapa minggu yang lalu, Story-Story lama tersebut dibongkar di depan yang bersangkutan dan kami semua tertawa terbahak-bahak.

Tujuan membongkar jejak digital di atas dilakukan sebagai bahan-bahan ceng-cengan saja di kalangan circle. Nah, kalau yang membongkar publik yang tidak suka dengan sosok tertentu, jadinya berbahaya, bukan? Elektabilitas orang yang dibongkar bisa langsung terjun bebas.

Oleh karena itu, kalau Pembaca sekalian ada yang berniat untuk menjadi pejabat publik, coba dicek akun media sosialnya apakah ada jejak digital yang berbahaya. Jangan sampai ada jejak digital berbahaya yang tertinggal.

Lawang, 9 September 2024, terinspirasi setelah dalam beberapa waktu terakhir banyak pejabat publik yang terungkap jejak digital di masa lalunya

Sumber Featured Image: LinkedIn

The post Hati-Hati Jejak Digitalmu, Siapa Tahu Nanti Jadi Pejabat Publik appeared first on Whathefan!.

Tidak hanya drama di Jakarta, banyak peristiwa politik lain yang juga terjadi bersamaan. Salah satu yang mencuri perhatian Penulis adalah banyaknya calon kepala daerah yang hanya berhadapan dengan kotak kosong karena terlalu gemuknya koalisi.

Oleh karena itu, ada banyak hal yang terbesit di pikiran Penulis setelah mengamati dunia politik pada masa-masa ini, sehingga merasa perlu untuk menuangkan pikiran dan opininya melalui tulisan ini.

Trending

Ketika Suntuk, Coba Keluar dan Berjalan Sejenak

Gagal Paham Netizen (atau Buzzer?) Menyikapi Peringatan Darurat

Penulis sudah merangkum kejadian Peringatan Darurat pada tulisan sebelumnya. Intinya, pada akhirnya keinginan DPR untuk membuat RUU Pilkada demi membatalkan putusan MK dibatalkan karena desakan dari masyarakat.

Seperti yang kita tahu, menjelang rapat untuk membahas RUU Pilkada tersebut, masyarakat berkumpul di beberapa kota besar Indonesia untuk melakukan aksi protes. Bahkan, banyak public figure yang turun seperti Reza Rahadian, Andovi, serta banyak komika.

Nah, dengan dikabulkannya permintaan tersebut, tentu kita sebagai masyarakat merasa senang karena berhasil menahan pemerintah untuk berbuat sewenang-wenang dengan mengubah peraturan demi kepentingan tertentu. Iya, kan?

Ternyata, tidak semua berpikiran seperti itu. Ada pihak (kemungkinan buzzer) yang menuduh kalau gerakan Peringatan Darurat tersebut merupakan gerakan terstruktur yang dikomandoi oleh pihak tertentu untuk tujuan lain. Siapa? Mereka tidak menyebutkannya.

Lantas, tujuan lainnya itu apa? Nah, di sini Penulis tidak paham. Mayoritas pos yang kontra dengan Peringatan Darurat tidak menjelaskan secara spesifik apa maksud lain dari gerakan tersebut. Kalau yang pro kan jelas, kami tidak ingin peraturan diubah seenak udel-nya.

Anehnya, mereka justru melempar isu lain untuk memperkeruh keadaan. Contoh, mereka menyinggung masalah politik dinasti di Banten. “Kenapa kalian diam ketika ada dinasti di Banten,” kurang lebih begitu narasi dari mereka.

Bagi Penulis, mereka yang bernarasi seperti itu tidak paham substansi. Peringatan Darurat bukan muncul semata-mata untuk menolak dinasti, tapi (sekali lagi) mencegah agar jangan sampai peraturan bisa diubah semena-mena demi kepentingan tertentu.

Politik dinasti sudah banyak terjadi selama ini, bukan dipelopori oleh keluarga Joko Widodo selaku presiden kita. Tidak ada perarturan yang melarang kalau kita kerabat dari pejabat publik, kita dilarang untuk menjadi pejabat publik juga.

Yang dipermasalahkan adalah kalau dinasti itu dibangun dengan mengubah peraturan yang sudah ada. Kedua anak Jokowi, Gibran dan Kaesang, sama-sama terganjal umur. Gibran berhasil diloloskan pamannya, tapi Kaesang tidak.

Nah, waktu meloloskan Gibran, tidak ada yang berdaya untuk mengubah keputusan MK tersebut, bukan? Lantas, mengapa saat MK memutuskan yang terakhir kemarin, tiba-tiba DPR bergerak cepat untuk menganulir keputusan tersebut? Ini kan anomali yang sangat aneh.

Isu lain yang dilempar ke publik adalah mempertanyakan mengapa para orang pro Peringatan Darurat tidak sevokal ini saat membahas RUU Perampasan Aset. Ini kesalahan logika lainnya karena sudah berbeda substansi. Buzzer memang selalu punya caranya sendiri, walau sering tak masuk akal.

Negara Tanpa Oposisi, tapi Lebih Parah

Salah satu poin yang diputuskan oleh MK adalah menurunkan batas threshold partai politik untuk bisa mencalonkan orang, dari 20% menjadi 7.5% saja. Tentu ini keputusan yang bagus sekali, karena threshold yang terlalu tinggi menimbulkan sedikitnya calon yang bisa dipilih.

Penulis pernah membahas mengenai bagaimana Jokowi berhasil mengalahkan lawan-lawannya tanpa berperang, yakni dengan cara mengajak koalisi lawan-lawannya. Hal ini tampaknya akan dilanjutkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dalam satu pernyataan, Prabowo pernah mengatakan kalau oposisi bukanlah budaya Indonesia, karena budaya Indonesia adalah gotong royong. Bagi Penulis, dalam negara yang mengusung demokrasi, ini adalah hal yang cukup berbahaya.

Hal ini bisa dilihat dari peta Pilkada saat ini, di mana ada begitu banyak satu calon diusung oleh hampir semua partai yang ada untuk melawan kotak kosong, atau minimal melawan calon independen. Ada puluhan kasus seperti ini di seluruh Indonesia.

Penulis ambil contoh di Jakarta, di mana Ridwan Kamil diusung oleh 15 partai. Partai Nasdem, PKB, dan PKS, yang awalnya ingin mengusung Anies Baswedan, berbalik arah dan ikut mendukung Ridwan Kamil karena gagal mencapai threshold.

Setelah keputusan MK, PDIP akhirnya maju sendirian dengan mengusung pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Ada pasangan ketiga dari jalur independen, yang juga kontroversial karena mencatut banyak KTP orang dan tetap diloloskan untuk berlaga di Pilkada.

Di Jawa Timur pun begitu, di mana partai-partai yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mengusung Khofifah. Yang berbeda adalah PDIP yang mengusuk Risma dan PKB yang mengusung Luluk.

Bayangkan, satu orang diusung oleh belasan partai. Jika pun mereka kalah, suara mereka di dewan akan sangat dominan. Lantas, bagaimana pihak Eksekutif dan Legislatif bisa bekerja dengan baik jika tidak seimbang seperti ini?

Negara butuh kontrol, karena itulah kita menganut trias politika. Tidak boleh ada satu pihak yang terlalu dominan. Kalau Eksekutif dan Legislatif-nya sejalan terus, lantas siapa yang bisa menjamin kalau semua keputusan yang dibuat akan menguntungkan untuk rakyat?

Kita seolah semakin bertransformasi menjadi negara tanpa oposisi yang makin parah. Siapa yang tidak mau ikut, entah baik atau buruk, akan ditinggal. Memang benar kalau tidak semua orang tahan untuk menjadi oposisi dan berada di luar kekuasaan.

Penutup

Situasi politik di Indonesia saat ini, setidaknya bagi Penulis, sudah berada di tahap yang membuat geleng-geleng kepala. Konsep bernegara yang kita kenal selama ini perlahan digeser, sehingga tak terasa kita akan dibawa kembali ke era otoriter seperti dulu.

Mungkin kita masih bisa bersuara, mungkin kita masih bisa melempar kritik. Akan tetapi, negara ini seolah sedang diatur oleh sekelompok orang dengan kepentingannya masing-masing alias oligarki. Negara ini mau maju mau mundur, suka-suka mereka.

Kalau mau sarkas, sudah tidak perlu adakan Pemilu saja sekalian. Silakan pilih suka-suka kalian. Apakah namanya masih bebas, jika pilihan yang ada diatur-atur oleh pemilik kekuasaan, baik dengan cara halus maupun kasar?

Penulis yang ilmunya rendah ini berusaha memahami situasi politik saat ini, dan kesimpulannya, ini hanya tentang bagaimana meraih kekuasaan dan mempertahankannya selama mungkin. Nasib kita sebagai rakyat tak menjadi pertimbangan sama sekali.

Lawang, 4 September, terinspirasi setelah melihat komentar-komentar netizen (atau buzzer?) terkait peringatan darurat yang ramai beberapa minggu lalu

Foto Featured Image: Merdeka

The post Berusaha Memahami Situasi Politik yang Sedang Terjadi Saat Ini appeared first on Whathefan!.

Melansir dari CNN, foto itu sendiri sebenarnya diambil dari video EAS Indonesia Concept di YouTube. Entah siapa yang pertama kali memiliki ide menggunakan footage dari video tersebut, yang jelas hal tersebut berhasil menjadi viral di media sosial.

Berhubung sudah lama tidak menulis tentang politik dan kebetukan sedang memperhatikan “drama” yang terjadi menjelang Pilkada Jakarta, Penulis memutuskan untuk menuangkan opininya terkait hal ini, mumpung ada momentum yang tepat dengan adanya Peringatan Darurat.

Latar Belakang Terjadinya Peringatan Darurat

Mungkin para Pembaca sudah banyak membaca kronologinya di media sosial. Oleh karena itu, Penulis hanya akan merangkumnya untuk memahami mengapa Peringatan Darurat ini bisa menjadi viral, bahkan memicu aksi demo oleh pihak-pihak tertentu.

Kita tarik dari kejadian pada tanggal 4 Juni 2024, ketika Mahkamah Agung mengubah peraturan KPU dari calon gubernur minimal berusia 30 tahun saat pemilihan menjadi berusia 30 tahun saat pelantikan. Ini ditenggarai untuk memuluskan anak dari Jokowi, Kaesang Pengarep, untuk melanggeng ke pemilihan.

Lalu di Jakarta, awalnya Koalisi Perubahan di pilpres sepakat ingin mengusung Anies Baswedan sebagai Cagub. Bahkan, PKS sudah menyodorkan nama Sohibul Iman sebagai wakilnya. Masalahnya, ketiga suara partai ini belum menyentuh angka 20% sebagai ambang batas.

Alhasil, satu per satu partai meninggalkan Anies dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan menjadi KIM Plus yang mengusung Ridwan Kamil. Anies, yang secara survei elektabilitas sebenarnya masih yang tertinggi, ditinggal begitu saja.

Di tengah drama partai politik ini, tiba-tiba ada calon independen yang berhasil mendapatkan ratusan ribu KTP: Dharma Pongrekun – Kun Wardana. Ternyata, banyak orang yang merasa KTP-nya dicatut begitu saja, padahal mereka merasa tidak pernah memberikan dukungan, termasuk anak dari Anies.

Kasus ini pun sempat ramai karena pihak kepolisian menghentikan penyelidikan dengan alasan itu adalah wewenagn Bawaslu. Padahal, pencurian data tersebut bisa dimasukkan ke dalam tindak pidana umum. Lebih parahnya lagi, KPU tetap menetapkan calon independen ini.

Pada tanggal 19 Agustus 2024, dengan sisa hanya dua bulan lagi, Jokowi melakukan reshuffle kabinet, termasuk Menter Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang berasal dari PDIP dengan Supratman Andi Agtas.

Keputusan dadakan ini banyak dianggap, selain membersihkan kabinet dari orang PDIP, juga menempatkan orangnya Jokowi di posisi penting tersebut. Ada yang menyebutkan kalau Jokowi sedang menyiapkan “sesuatu” hingga perlu melakukan reshuffle.

Keesokan harinya, pada tanggal 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan dari Partai Gelora dan Partai Buruh yang telah diajukan sejak tanggal 20 Mei 2024 untuk mengubah peraturan Pilkada. Keputusan tersebut adalah:

1. Penurunan ambang batas atas dari 20% di DPRD atau 25% suara sah menjadi 7,5% suara sah
2. Batas usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon, bukan saat pelantikan

Putusan pertama dianggap menguntungkan PDIP, yang saat ini solo player dan hanya memiliki 14% suara. Dengan peraturan ini, maka mereka memiliki tiket untuk maju ke Pilkada. Sedangkan putusan yang kedua akan menjegal Kaesang untuk maju ke Pilkada.

Namun, keesokan harinya pada 21 Agustus 2024, DPR melakukan rapat dan membahas RUU Pilkada. Singkat cerita, semua keputusan MK berusaha dibatalkan oleh mereka! Yang lebih bikin geram lagi, RUU untuk merespons putusan tersebut dibuat dengan sangat kilat.

Seperti yang kita tahu, selama ini DPR kerap bergerak lambat kalau menyangkut masalah rakyat, seperti RUU Masyarakat Adat dan RUU Perampasan Aset. Akan tetapi, kalau kebijakannya berkaitan dengan kepentingan kelompok tertentu, buset, cepatnya mengalahkan The Flash sekalipun.

Keputusan ini akan dibahas di rapat paripurna DPR yang kemungkinan diadakan pada hari Kamis, 22 Agustus 2024. Mengingat hampir semua partai berada di satu kubu, kemungkinan RUU tersebut akan disahkan dan akan membuat putusan MK tidak berlaku.

Menurut Hasan Nasbi selaku Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, pemerintah bakal mengikuti revisi UU Pilkada yang baru dibahas di DPR. Artinya, seandainya DPR tetap mengesahkan RUU ini, maka putusan MK seolah tidak dianggap.

Masyarakat yang sudah geram dengan kebobrokan ini pun memutuskan untuk turun ke jalan dan menggelar aksi demo. Semoga saja tidak terjadi kerusuhan, apalagi sampai menimbukan korban jiwa.

Apakah Memang Sedarurat Itu?

Menurut Penulis, drama yang tersaji jelang Pilkada Jakarta ini lebih parah dibandingkan waktu Pilpres kemarin. Banyak kejadian “kebetulan” yang terjadi, seolah menyudutkan salah satu bakal calon agar tidak sampai maju ke pemilu.

Awalnya, terlihat ada upaya kalau calon dari KIM Plus harus dihadapkan dengan calon independen. Jika melawan Anies yang elektabilitasnya masih tinggi, mereka akan sulit menang Kalau melawan kotak kosong, bisa jadi kemungkinan kotak kosong yang akan menang dan Pilkada harus diulang.

Lantas, apakah memang sedarurat itu? Menurut Penulis, iya, sedarurat itu. Mengapa demikian? Karena hukum dalam beberapa waktu terakhir seolah bisa terus diubah oleh penguasa, menyesuaikan kebutuhan dan kepentingan mereka.

Dulu menghujat MK, kok sekarang malah bela MK? Karena keputusan yang sekarang menguntungkan Anies, ya?

Karena kasusnya berbeda. Saat pencalonan Gibran kemarin, hakim MK sekaligus pamannya terbukti melakukan pelanggaran etik. Anehnya, keputusan pencalonan Gibran tetap sah hingga akhirnya terpilih.

Pada kasus MK yang sekarang, putusan mereka memang terlihat menguntungkan Anies dan PDIP. Namun, keputusan tersebut langsung dibegal oleh DPR dan upaya untuk membatalkannya sangat masif.

Pertanyaannya Penulis balik: mengapa dulu DPR diam saja melihat putusan MK yang kontroversial tersebut? Mengapa baru sekarang, dengan kecepatan cahaya, mereka bisa membatalkan keputusan MK?

Para Influencer Telah Bersuara

Kedaruratan ini, salah satu parameter kecil lainnya, juga bisa dilihat dari banyaknya tokoh atau influencer yang menunjukkan dukungannya terhadap gerakan ini. Jika di Pilpres kemarin banyak yang tidak menunjukkan keberpihakannya, maka kali ini banyak sekali tokoh maupun influencer yang bersuara.

Di Instagram pun begitu, mulai Najwa Shihab melalui Narasi-nya hingga para komikus favorit Penulis. Juki dan Mice Cartoon membuat ilustrasi Darurat, sedangkan komikus lain seperti Komikkamvret membuat pesan implisit melalui komiknya.

Di linimasa X (Twitter) lebih ramai lagi, di antaranya ada Andovi da Lopez, Panji Pragiwaksono, dan Ernest Prakasa. Bahkan, akun parfum HMNS, Habis Nonton Film, hingga F1 Speed Indonesia pun ikut bersuara. Banyak yang merangkum kronologi kejadiannya untuk memudahkan orang yang tidak terlalu mengikuti.

Menariknya (atau mirisnya), ada beberapa akun yang mengaku mendapatkan tawaran bombastis. Akun Neo Historia Indonesia mengaku kalau mereka diminta untuk mengadu domba pendukung Anies dan PDIP atas kasus penistaan agama yang pernah dilakukan oleh Ahok pada tahun 2017.

Penulis merasa, banyak pihak yang sudah kehabisan kesabaran dengan kelakuan elit politik kita yang bisa dengan seenak udelnya bisa memainkan hukum sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, tak heran pada akhirnya banyak public figure, yang sebelumnya terkesan diam, mulai bersuara.

***

Ini sudah bukan masalah siapa yang akan menang pemilu, tapi ini sudah menyangkut masalah keadilan. Seperti yang dikatakan oleh Andovi, yang masyarakat inginkan adalah proses pemilu yang fair dan adil. Hanya itu.

Deadline pendaftaran akan ditutup pada tanggal 27 Agustus 2024 atau sekitar tujuh hari kerja lagi. PDIP telah menyatakan mereka akan tetap mengusung Anies pada tanggal tersebut, terlepas dari hasil rapat paripurna DPR yang sangat instan.

Bagaimana akhirnya? Mari kita nantikan bersama, dan semoga apa yang telah terjadi di Bangladesh tidak terjadi di sini.

Lawang, 21 Agustus 2024, terinspirasi setelah ramainya Peringatan Darurat di media sosial

The post Peringatan Darurat: Apa Memang Sedarurat Itu Situasi Politik Saat Ini? appeared first on Whathefan!.

Setelah di novel Janji Penulis sudah sedikit memuji Tere Liye, Penulis kembali ngomel-ngomel setelah membaca Bedebah di Ujung Tanduk karena beberapa hal. Alhasil, Penulis (sekali lagi) memutuskan untuk berhenti membaca novel karya Tere Liye.

Namun, keputusan tersebut goyah ketika Penulis membaca twit dari Ernest Prakasa pada bulan Februari lalu. Ia mengatakan kalau novel berjudul Teruslah Bodoh Jangan Pintar ini “terlalu berani” sehingga menimbulkan rasa penasaran bagi Penulis.

Trending

Bill Gates dan Sumpah Pemuda

Novel bertema politik ini rilis berdekatan dengan pemilihan presiden, sehingga banyak yang mengaitkan novel ini dengan kejadian di dunia nyata. Apakah itu benar? Hanya Tere Liye yang bisa menjawabnya.

Yang jelas, setelah membaca buku ini, mata kita seolah dibuka untuk minimal mengetahui realita yang selama ini tidak tersorot.

Detail Buku Teruslah Bodoh Jangan Pintar

• Judul: Teruslah Bodoh Jangan Pintar
• Penulis: Tere Liye
• Penerbit: PT Sabak Grip Nusantara
• Cetakan: Kedua
• Tanggal Terbit: Februari 2024
• Tebal: 371 halaman
• ISBN: 9786238882205
• Harga: Rp99.000

Sinopsis Buku Teruslah Bodoh Jangan Pintar

Saat hukum dan kekuasaan dipegang oleh serigala-serigala buas berbulu domba.
Saat seluruh negeri dikangkangi orang-orang jualan sok sederhana tapi sejatinya serakah.
Apakah kalian akan tutup mata, tutup mulut, tidak peduli dengan apa yang terjadi?
Atau kalian akan mengepalkan tangan ke udara, LAWAN!

Isi Buku Teruslah Bodoh Jangan Pintar

Kebanyakan sinopsis buku-buku Tere Liye tidak terlalu menjelaskan apa isi bukunya, seolah ingin menyimpan suatu rahasia yang baru terungkap setelah kita membaca bukunya. Buku ini salah satunya, yang bisa dilihat pada satu paragraf di atas.

Setelah dibuka, ternyata novel ini bercerita tentang persidangan tertutup yang dilakukan oleh para aktivis melawan korporat milik Tuan Liem (PT Semesta Minerals & Minings) yang dituduh melakukan berbagai hal ilegal dan pencemaran lingkungan. Ini merupakan scene yang tak asing, bukan?

Alur ceritanya sendiri maju-mundur, di mana ketika saksi memberikan kesaksian, maka kita akan dibawa flashback ke masa lalu. Format ini selalu berulang di setiap saksi agar memberi kita gambaran mengenai kasus atau masalah yang sedang disidangkan.

Ada banyak sekali saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak, di mana biasanya pihak tergugat seolah bisa membaca strategi pihak penuntut. Akibatnya, pihak penutut lebih sering kalah daripada menang, karena tim pembela tergugat dipimpin oleh pengacara paling top.

Pada akhirnya, sesuai dugaan, pihak tergugat berhasil memenangkan pengadilan dan berhak untuk melanjutkan proyek yang sedang dikerjakan. Sengaja Penulis menulis bagian akhirnya karena di realita, hal tersebut terlalu sering terjadi, sehingga rasanya tak layak menjadi spoiler. Namun, itu bukan akhir dari cerita di novel ini.

Setelah Membaca Teruslah Bodoh Jangan Pintar

Tidak ada kisah manusia biasa dengan kemampuan super. Tidak ada adegan aksi yang menegangkan. Novel ini terasa begitu dekat dengan kehidupan kita. Menurut Penulis, Tere Liye berhasil menjahit beberapa kejadian nyata seolah menjadi sebuah fiksi pada novel ini, bukan sebaliknya.

Dengan mudah kita akan mengaitkan nama toko di buku ini dengan tokoh di dunia nyata. Penulis yakin, ada nama yang langsung terbesit di pikiran Pembaca begitu mengetahui karakter seperti Bacok dan Hotma Cornelius. Penulis tidak akan menyebutkan nama mereka di sini.

Dalam realita, uang dan kekuasaan selalu menjadi poin penting untuk bisa menjadi pemenang. Hal ini terlihat dari kemenangan PT Semesta yang dilakukan dengan menyogok para juri, selain mengumpulkan berbagai dokumen untuk membantah semua tuduhan yang diarahkan ke mereka.

Bagi yang kerap mengikuti berita-berita seputar konflik agraria, hilirisasi, atau kerusakan lingkungan, mungkin hal yang disajikan bukan hal baru. Namun, novel ini bisa membuka mata bagi mereka yang selama ini belum terlalu mengikutinya.

Konflik-konflik yang dihadirkan sebenarnya cukup berat, tapi Tere Liye mampu menghadirkannya dengan bahasa mudah sehingga kita yang awam dan tidak related mampu memahami situasinya. Di setiap kasus, kita akan dibuat geram dengan kejadian yang ada.

Penulis sempat mengkritik Tere Liye di novel Bedebah di Ujung Tanduk karena risetnya terlalu dangkal. Namun, di novel ini bisa dibilang ia melakukan riset yang cukup detail. Penulis akan percaya jika ia telah mewawancarai korban-korban konflik agraria dan lingkungan yang dalam 10 tahun terakhir kerap terjadi.

Bagi Penulis sendiri, konflik agraria dan kerusakan memang menjadi topik yang Penulis perhatikan. Walau tak ada kontribusi yang bisa Penulis lakukan untuk membantu para korban, setidaknya Penulis merasa perlu untuk tahu dan menyebarkan awareness kepada masyarakat yang lebih luas.

Oleh karena itu, Penulis merasa kalau novel ini mampu membuka mata kita mengenai konflik-konflik yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang ada jauh di sana. Masalah yang mereka hadapi sama sekali tidak ringan, mereka tertindas di tempat tinggal mereka sendiri.

Sayangnya, novel ini bak anime shounen yang hitam-putih karakternya terlalu jelas. Pihak yang baik selalu benar dan pihak yang jahat selalu salah. Hal ini mengurangi elemen realistis yang disajikan pada novel ini.

Selain itu, Penulis juga kurang menikmati bagian ending yang terasa terburu-buru dan kurang realistis. Penulis tidak akan membocorkannya di sini, tapi Penulis merasa bagian akhirnya yang agak menggantung kurang memuaskan.

Namun, secara umum, setidaknya novel ini tidak membuat Penulis ngomel-ngomel. Sejak dulu, Penulis memang lebih suka cerita-cerita Tere Liye yang terasa dekat. Novel Teruslah Bodoh Jangan Pintar justru terasa terlalu dekat, hingga terasa menyeramkan.

Skor: 7/10

Lawang, 19 Agustus 2024, terinspirasi setelah membaca buku Teruslah Bodoh Jangan Pintar karya Tere Liye

The post [REVIEW] Setelah Membaca Teruslah Bodoh Jangan Pintar appeared first on Whathefan!.

Beberapa buku non-fiksi dari Seno yang sudah Penulis baca adalah Jokowi, Sengkuni, Machiaveli, Obrolan Sukab, Tiada Ojek di Paris, dan Affair (yang sebenarnya belum selesai dibaca). Nah, buku terbaru dari Seno yang baru Penulis tamatkan adalah Orang Makan Orang.

Sebagaimana yang tertulis di bagian Catatan Penulis, buku ini bersifat “sekuel” dari buku Jokowi, Sengkuni, Machiavelii. Oleh karena itu, buku ini menjadi kumpulan tulisannya dari berbagai media yang tayang dari tahun 2017 hingga 2023.

Trending

Tidak Memilih Sebelum Hari-H

Detail Buku Orang Makan Orang

• Judul: Orang Makan Orang
• Penulis: Seno Gumira Ajidarma
• Penerbit: Penerbit Mizan
• Cetakan: Pertama
• Tanggal Terbit: Januari 2024
• Tebal: 277 halaman
• ISBN: 9786024413347
• Harga: Rp89.000

Sinopsis Buku Orang Makan Orang

“Tiada apa pun yang dengan sendirinya benar—perjuangan makna, dengan segala kibulnyalah, yang meng-ada-kannya.”

Karena selalu dimaknai secara sempit sebagai pertarungan antarpartai politik demi memperebutkan kekuasaan, politik sering kali dianggap sebagai dunia kibul-kibul. Bahkan, dianggap sebagai tempat yang buruk untuk hidup.

Padahal, perebutan untuk menang dan berkuasa, dalam segala arti dan dengan segala cara, juga berlangsung di luar dunia politik. Dari sidang pengadilan sampai bencana pandemi, dari sinema sampai agama, dari wayang sampai sejarah, dari ekonomi sampai susastra, dari dunia militer sampai kriminal, dari humor sampai sepak bola, dari panggung politik itu sendiri sampai di dalam rumah tangga.

Dalam buku Orang Makan Orang ini, Seno Gumira Ajidarma mencoba menunjukkan siasat, konsep, dan ideologi dari berbagai manuver dalam kehidupan politik sehari-hari—sekadar agar manipulasi itu terbongkar. Manipulasi demi tujuan politik mana pun perlu diketahui, sebab manipulasi itu tentu tersembunyi—sehingga tiada kesetaraan antara yang tahu dan tidak tahu.

Isi Buku Orang Makan Orang

Sebagai kumpulan esai, buku ini terdiri dari 57 tulisan yang tayang dalam rentang tahun 2017 hingga 2023. Sesuai dengan subjudulnya (Kibul-Kibul Budaya Politik), mayoritas isinya membahas tentang isu politik yang sedang hangat ketika esai tersebut dibuat.

Salah satu yang paling Penulis ingat (dan menjadi bahan tulisan Bagaimana Jokowi Mengalahkan Lawan-Lawannya Tanpa Berperang) adalah “Arogansi (Politik) Jawa” di halaman yang dimuat pada Koran Tempo tahun 2019.

Dalam tulisan tersebu, Seno menyorot bagaimana Jokowi sebagai orang Jawa berusaha menerapkan filsafat Jawa yang ingin merangkul lawan-lawannya demi menjaga kekuasaannya. Hal tersebut bisa kita lihat pada peta politik Indonesia saat ini.

Namun, bisa dibilang kalau buku ini tak sepenuhnya membahas politik. Bahkan, bisa dibilang kalau 2/5 isinya justru menyorot sosial budaya dan tak memiliki keterkaitan dengan dunia politik.

Contohnya adalah beberapa kali Seno membahas mengenai karya-karya sastra klasik, yang mungkin tidak diketahui banyak orang. Di bagian akhir, Seno bahkan membahas banyak tentang sebuah karya berjudul Domba-Domba Revolusi.

Salah satu topik sosial budaya yang menarik perhatian Penulis adalah “Wayang, Agama, dan Paimo.” Pada tulisan yang di KumparanPlus tahun 2022 tersebut, Seno menjelaskan kalau goresan yang terdapat pada wayang merupakan yang kaligrafi Islam.

Hal ini masuk akal, mengingat wayang merupakan salah satu media yang digunakan para wali untuk menyebarkan agama Islam. Namun, Penulis tak menyangka kalau para wali sampai sedetail itu.

Setelah Membaca Orang Makan Orang

Jika boleh jujur, sebenarnya tak semua penulisannya Seno bisa Penulis pahami. Terkadang, struktur bahasa atau kalimatnya sulit untuk dimengerti seolah menggunakan bahasa sastra. Anehnya, Penulis tetap menyukai tulisan-tulisannya.

Begitu juga dengan buku Orang Makan Orang yang satu ini. Tidak semua tulisan esainya Penulis paham, terutama yang membahas tentang karya sastra klasik. Sudah tidak mengerti buku apa yang dibahas, poin yang ingin disampaikan pun sulit Penulis cerna.

Namun, Penulis tidak menyalahkan Seno sebagai penulis buku ini. Penulis saja yang kemampuan memahaminya tidak cukup tinggi untuk mencapai levelnya Seno. Apalagi, pengetahuan Penulis tentang sastra klasik juga sangat cetek.

Dari 57 topik yang dibahas di buku ini, mungkin yang bisa Penulis pahami hanya setengahnya. Namun, tetap saja Penulis bisa menikmati buku ini yang dibuktikan dengan tamatnya buku ini dan rilisnya artikel ini.

Salah satu hal yang membuat tulisan Seno menarik adalah banyaknya fakta menarik yang ia sajikan dalam tulisannya. Jadi, meskipun tidak benar-benar memahami keseluruhan tulisannya, setidaknya ada insight menarik yang berhasil Penulis dapatkan.

Fakta yang disajikan bukan fakta sembarangan yang bisa ditemukan di Google. Kalau masalah riset, Seno memang tak perlu diragukan lagi. Penulis pernah membahas mengenai hal ini pada artikel ulasan novel Jazz, Parfum, dan Insiden yang ditulis oleh Seno.

Namun, sebenarnya Penulis berharap isinya berisi tulisan politik semua, tanpa ada campuran tulisan sosial budaya. Apalagi, di subjudulnya tertulis “Kibul-Kibul Budaya Politik” yang membuat Penulis berpikir kalau buku ini benar-benar akan total membahs politik.

Terlepas dari hal tersebut, buku ini Penulis rekomendasikan untuk Pembaca yang gemar membaca tulisan-tulisan esai yang tayang di surat kabar. Buku ini akan terasa berat bagi Pembaca yang tidak terbiasa membaca buku.

Skor: 7/10

Lawang, 8 Juli 2024, terinspirasi setelah membaca Orang Makan Orang karya Seno Gumira Ajidarma

The post [REVIEW] Setelah Membaca Orang Makan Orang appeared first on Whathefan!.

Penyebab Pandji marah-marah adalah karena menurut kedua pembawa acara siniar tersebut, Arie Putra dan Budi Adiputro, dinasti politik yang akhir-akhir ini sedang menjadi sorotan di Indonesia bukan sesuatu yang salah dan sah-sah saja.

Ada banyak argumen yang mereka bertiga keluarkan selama membahas permasalahan tersebut, yang akan coba Penulis bahas lebih detail di bawah ini. Yang jelas, muncul satu pertanyaan yang muncul di benak Penulis: jadi dinasti politik itu boleh atau tidak?

Trending

Bagian 20 Saat-Saat Terakhir

Memahami Apa Itu Dinasti Politik

Sebelum membahas mengenai boleh tidaknya, ada baiknya kita memahami dulu apa itu dinasti politik. Melansir dari sebuah jurnal yang ditulis oleh R. Mendoza pada tahun 2013, dinasti politik adalah:

“Dinasti politik” mengacu pada situasi di mana anggota keluarga yang sama menduduki posisi terpilih secara berurutan untuk posisi yang sama, atau secara bersamaan di posisi yang berbeda.

Kalau mau melansir Wikipedia, dinasti politik adalah sebuah keluarga yang memiliki banyak anggota yang terlibat dalam politik – khususnya politik elektoral. Dari dua definisi ini, rasanya kita sudah mendapatkan gambaran apa itu dinasti politik.

Dinasti politik di sini mengacu kepada sistem negara demokrasi, bukan kerajaan. Kalau sistem negaranya monarki, ya jelas yang memimpin negara tersebut adalah dinasti keluarga tertentu. Dinasti politik di sini adalah menempatkan keluarga di kursi pemerintahan melalui proses pemilu.

Di Amerika Serikat yang sering dianggap kiblat demokrasi, ada beberapa contoh dinasti politik. Mungkin yang paling terkenal adalah keluarga Bush, di mana George W. Bush yang menjadi presiden di tahun 2001-2009 merupakan anak dari George H. W. Bush yang menjadi presiden pada tahun 1989-1993.

Kalau di negara tetangga, Singapura, mereka terkenal karena selama bertahun-tahun dipegang oleh dinasti Lee, mulai dari Lee Kuan Yew hingga Lee Hsien Loong. Lantas, bagaimana dinasti politik di Indonesia?

Ramai Dibahas karena Keluarga Jokowi

Dinasti politik sejatinya bukan hal baru di Indonesia, tapi memang akhir-akhir ini disorot karena manuver-manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), terutama bagaimana anaknya, Gibran Rakabuming Raka, berhasil menjadi wakil presiden (wapres) terpilih untuk periode 2024-2029.

Sempat mereda setelah pemilu presiden (pilpres) berakhir, isu tersebut kembali mencuat ketika Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan yang mengubah penghitungan batas usia calon kepala daerah (cakada) pada Pilkada serentak 2024 mendatang.

Perubahan tersebut adalah ditambahkannya kalimat “terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih,” sehingga cakada boleh berusia di bawah 30 tahun, selama jika ia telah berusia 30 tahun ketika tanggal pelantikan.

Nah, keputusan tersebut dianggap banyak pihak dibuat untuk memuluskan jalan anak Jokowi lainnya, Kaesang Pangarep, untuk maju di pemilihan kepala daerah (pilkada) Jakarta. Pasalnya, ketika pilkada serentak diadakan pada tanggal 27 November 2024, Kaesang masih berusia 29 tahun.

Namun, kita masih harus menunggu apakah Kaesang benar-benar akan maju atau tidak. Jika Kaesang benar-benar maju, maka dugaan publik kalau perubahan peraturan tersebut memang digunakan untuk memberi karpet merah untuk Kaesang.

Dinasti Politik di Indonesia Kerap Terganjal Kasus Korupsi

Sebelum “drama” dinasti politik keluarga Jokowi ini, sebenarnya sudah ada banyak dinasti politik di Indonesia. Kalau ditingkat politik, mungkin yang besar adalah Sukarno-Megawati Sukarnoputri-Puan Maharani. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga bisa menjadi contoh yang lain.

Namun, bagi sebagian orang, apa yang membuat dinasti politik Jokowi terasa paling “jahat” adalah karena adanya peraturan yang diubah melalui tangan Mahkamah Konstitusi (MK), yang kebetulan ketuanya waktu membuat putusan tersebut adalah saudara iparnya sendiri.

Kalau mau memperbesar scope, ada banyak dinasti politik di daerah-daerah yang skalanya lebih kecil dari milik Jokowi. Masalahnya, mayoritas dari dinasti politik tersebut menghasilkan banyak sekali permasalahan di daerah masing-masing.

Contoh paling terkenal mungkin Dinasti Atut di Banten, di mana mantan gubernur Ratu Atut Chosiyah menempatkan kerabatnya di kursi pemerintahan Banten. Ratu Atut sendiri akhirnya terseret kasus korupsi yang membuatnya dipenjara.

Beberapa contoh lain adalah dinasti di Kutai Kertanegara, Cimahi, Fuad di Bangkalan, Klaten, Banyuasin, dan masih banyak lagi. Sama seperti Dinasti atut, semua contoh yang Penulis sebutkan juga tersandung berbagai masalah terutama korupsi.

Hal inilah yang disinggung oleh Pandji dalam siniar Total Politik. Ketika ada orang yang berusaha membangun dinasti, ada kecenderungan kalau ia sedang berusaha menutupi kejahatannya. Kalau sampai orang lain terpilih, maka kejahatan tersebut bisa jadi terbongkar.

Pandji memang tidak secara gamblang kalau ada yang berusaha ditutup-tutupi oleh Jokowi, sehingga menempatkan putra sulungnya menjadi wapres. Namun, sebagian netizen sudah berasumsi demikian jika melihat contoh-contoh yang lalu.

Melihat Dinasti Politik dari Dua Sisi

Indikasi dinasti politik Jokowi membuat Pandji merasa khawatir kalau ini akan membuat dinasti-dinasti yang ada di daerah akan semakin subur karena pusatnya saja memberi contoh demikian. Lantas, kita kembali ke pertanyaan awal: dinasti politik itu boleh atau tidak?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Penulis akan mencoba membahas dari kedua sisi, yakni pro dan kontra. Untuk yang pro dinasti, alasannya adalah semua warga negara memiliki hak politik yang sama. Tidak mungkin hanya karena anak seseorang, lantas ia kehilangan hak untuk menjadi bagian dari pemerintahan.

Selain itu, meskipun ia anak atau saudara seseorang, yang tetap menentukan terpilih atau tidaknya adalah rakyat, sehingga ya sah-sah saja untuk maju. Penulis tidak paham apa yang dimaksud dengan Asian value yang disebutkan oleh pembawa acara siniar Total Politic, jadi Penulis tidak akan membahas tersebut.

Untuk yang kontra, seperti yang sudah Penulis singgung di atas, ada kekhawatiran penyalahgunaan kekuasaan seperti yang sudah-sudah. Dengan memiliki banyak anggota keluarga di kapal yang sama, mereka bisa mengendalikan banyak hal semau mereka.

Tidak hanya itu, dinasti politik di Indonesia juga tumbuh subur karena mayoritas pemilih kita tidak memilih berdasarkan gagasan calonnya, melainkan kenal atau tidaknya. Embel-embel anak presiden akan lebih mudah diingat dibandingkan sosok intelektual yang tidak dikenal masyarakat luas.

Hal tersebutlah yang membuat dinasti politik di Indonesia bisa bertahan. Meskipun ayah atau kakaknya pernah terjerat kasus, anak atau adiknya bisa tetap terpilih di pemilu berikutnya. Ini yang membuat banyak orang berpendapat kalau dinasti politik tidak cocok untuk di Indonesia.

Tidak hanya karena demografi pemilih, dinasti politik juga berpotensi melakukan kecurangan untuk melanggengkan dinastinya. Sebagai incumbent, pasti ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa keluarganya sendiri yang akan terpilih di pemilu.

Dinasti Politik Tanpa Jeda

Salah satu indikasi dinasti politik yang paling dikhawatirkan adalah bagaimana mereka bisa berkuasa tanpa jeda. Setelah suami, istrinya. Setelah istri, anaknya. Setelah anaknya, menantunya. Begitu seterusnya.

Sukarno ke Megawati ada jarak puluhan tahun, sehingga tidak masuk kriteria di atas. Di antara kedua presiden tersebut, ada tiga presiden lainnya yang sempat memimpin negara kita. Antara Theodore Roosevelt (1901–1909) dan Franklin D. Roosevelt (1933–1945) yang hanya sebatas kerabat pun jaraknya cukup jauh.

Seandainya Jokowi tidak terburu-buru dan baru memajukan Gibran di tahun 2029 (sehingga tidak perlu mengubah undang-undang yang ada melalui MK), mungkin permasalahan dinasti politik ini tidak akan seramai sekarang.

Apalagi, tak ada jeda antara masa berkuasa Jokowi sebagai presiden dan Gibran sebagai wapres Prabowo, sehingga kesan dinasti politik semakin kental. Belum lagi saat ini ada banyak keluarga dan orang dekatnya yang akan ikut terjun ke dunia politik.

Bagi yang pro-Jokowi, mereka mungkin akan berpendapat bahwa mereka puas dengan apa yang telah Jokowi lakukan selama ini, sehingga wajar jika mereka memilih anaknya yang akan meneruskan kinerja bagus bapaknya.

Selain itu, pasangan Prabowo-Gibran juga dipilih oleh 58% masyarakat Indonesia, yang artinya mereka tidak keberatan jika anak presiden akan menggantikan peran bapaknya, walau masih dalam kapasitas sebatas wapres. Sekali lagi, bagi mereka suara rakyat yang menentukan.

Penutup

Di serial Naruto, dinasti politik di desa Konoha tempat Naruto tinggal sudah menjadi hal yang biasa. Naruto yang merupakan Hokage ke-7 merupakan anak dari Hokage ke-4. Namun, karena ini cerita fiksi, tentu para pemimpin tersebut digambarkan sesempurna mungkin.

Di dunia nyata, rasanya sulit sekali membayangkan kalau dinasti politik akan sesempurna di serial Naruto. Kasus Ratu Atut dan banyak lagi lainnya menjadi bukti kalau dinasti politik di Indonesia hanya digunakan untuk memperkuat kekuasaan sekaligus menutupi kejahatan yang telah dibuat.

Sejauh ini, dinasti politik Jokowi belum terbukti secara hukum melakukan hal yang salah, walau mungkin secara moral dan etika dapat diperdebatkan. Menarik untuk disimak apakah ke depannya dinasti politik ini akan terbukti “bersih” atau justru terseret kasus seperti yang terjadi pada dinasti politik lainnya.

Permasalahan dinasti politik ini tampaknya masih akan menjadi isu hangat dalam beberapa waktu ke depan. Sebagai masyarakat, silakan menilai sendiri apakah dinasti politik di Indonesia boleh dilakukan atau tidak berdasarkan beberapa pertimbangan di atas.

Lawang, 6 Juni 2024, terinspirasi setelah menonton podcast Total Politik yang mengundang Pandji Pragiwaksono

Sumber Artikel:

• Political dynasties and poverty: Resolving the “chicken or the egg” question (repec.org)
• Political family – Wikipedia
• Sosok Arie Putra dan Budi Adiputro, Host Total Politik yang Tuai Sorotan (kompas.com)
• Singapore After the Lee Political Dynasty – The Diplomat
• Karpet Merah Kaesang ke Pilgub Jakarta di Balik Putusan MA yang Kilat (cnnindonesia.com)
• 6 Dinasti Politik dalam Pusaran Korupsi, Suami-Istri hingga Anak-Orangtua Bersekongkol Halaman all – Kompas.com

The post Dinasti Politik di Kursi Kekuasaan: Boleh atau Tidak? appeared first on Whathefan!.

Tentu saja hasil sidang ini tidak terlalu mengejutkan, mengingat sepanjang sejarah pemilihan presiden (pilpres) di Indonesia, pihak kalah yang menggugat tak pernah menang. Prabowo pun pernah melakukan dan mengalaminya dua kali pada tahun 2014 dan 2019.

Namun, pada tulisan kali ini, Penulis tidak akan membahas mengenai hasil sidang tersebut. Penulis ingin membahas hal lain yang masih terkait, yakni tentang bagaimana selama beberapa tahun terakhir Presiden Jokowi bisa mengalahkan lawan-lawannya tanpa perlu “berperang.”

Trending

Berhenti Menyalahkan Diri Sendiri

Merangkul Lawan untuk Masuk ke Pemerintahan

Selama Jokowi menjabat sebagai presiden, setidaknya dalam kurun waktu lima tahun terakhir, beliau kerap “menakhlukkan” lawan-lawannya dengan mengajak mereka berkoalisi dan bergabung dengan pemerintahannya.

Contoh yang paling mudah tentu saja di tahun 2019, ketika Jokowi mengajak Prabowo untuk bergabung ke dalam kabinetnya sebagai Menteri Pertahanan. Partai yang Prabowo pimpin, Gerindra, tentu saja juga ikut bergabung setelah di periode pertama Jokowi menjadi oposisi.

Setelah Gerindra bergabung dengan pemerintahan, otomatis jumlah oposisi pun menjadi semakin tipis, mengingat sejak awal sudah cukup banyak partai yang berpihak kepada Jokowi. Praktis, hanya PKS dan Partai Demokrat saja yang memiliki jumlah kursi yang signifikan di parlemen untuk bisa menjadi oposisi.

Nama partai terakhir pun ujung-ujungnya berpindah haluan. Setelah sembilan tahun menjadi oposisi, Partai Demokrat resmi merapat di mana “putra mahkota” Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Setelah Prabowo dan Gibran terpilih, bau-bau lawan mereka di kancah pilpres kemarin untuk bergabung pun semakin tercium. Setelah beberapa waktu lalu dengan Partai Nasdem, baru-baru ini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpin Muhaimin Iskandar juga terlihat ada tanda-tanda akan bergabung dengan pemerintahan.

Meskipun Jokowi sudah tidak lagi menjadi peserta pilpres, gaya “merangkul lawan” sepertinya masih akan terjadi. Dengan gimmick “demi persatuan bangsa” dan sejenisnya, para tokoh politik kita akan dengan mudahnya berpindah haluan, tanpa rasa malu.

Jika dibandingkan dengan era kepresiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), batas antara pemerintahan dan oposisi pada masa itu benar-benar terlihat dan cukup seimbang. PDI Perjuangan sebagai motor oposisi pun terlihat sangat hebat dalam menjalankan perannya tersebut.

Kini, batas antara pemerintah dan oposisi semakin kabur, jika bukan hilang sama sekali. Bagaimana tidak, rasanya hampir semua partai (sejauh ini, selain PKS) akan menganggukkan kepala jika diajak bergabung ke dalam pemerintahan, meskipun sebelumnya menjadi lawan di pemilu.

Inilah cara Jokowi bisa mengalahkan lawan-lawannya tanpa berperang, dengan mengajak mereka bergabung dengan kubunya, entah iming-iming apa yang mereka bicarakan di belakang.

Politik Jawa ala Jokowi

Dalam buku Orang Makan Orang karya Seno Gumira Ajidarma pada halaman 82, disebutkan bahwa dalam politik Jawa, oposisi itu merupakan destabilisisasi, dan Jokowi tidak ingin ada oposisi karena menghindari “dua matahari” yang akan melemahkan daya kekuasaannya.

Mengingat Jokowi merupakan orang Jawa, tentu wajar-wajar saja jika ia menerapkan gaya politik Jawa dalam kepemimpinannya. Namun, apakah politik Jawa yang diterapkan oleh Jokowi benar-benar menyeluruh atau hanya cherry picking saja?

Penulis tidak mendalami apa itu politik Jawa, sehingga tulisan ini lebih bersifat ke penafsiran bebas sesuai pemahamannya. Pada sejarahnya, politik Jawa identik dengan sistem monarki, meingat ada banyak sekali jenis kerajaan yang pernah berdiri di pulau ini.

Kalau sistem monarki di mana titah raja bersifat absolut, wajar jika oposisi dianggap sebagai sesuatu yang bisa mengancam “stabilitas” kerajaan. Alhasil, membungkan lawan politik pun bisa dilancarkan dengan mudah demi menjaga “stabilitas” tersebut.

Nah, pertanyaannya sekarang, apakah sistem pemerintahan di Indonesia itu monarki atau demokrasi? Jika politik Jawa diterapkan dalam sistem demokrasi, menurut Penulis itu akan menjadi sesuatu yang tidak sehat dan bisa mengarahkan negara kita menjadi tirani.

Ketika periode kedua Presiden Jokowi berjalan, bisa dibilang ia selalu bisa memuluskan apapun yang diinginkan mengingat mayoritas kursi di DPR akan mendukungnya. Buktinya, ada banyak aturan atau keputusan yang bisa selesai dalam waktu kilat, jika memang dibutuhkan.

Menurut Penulis, contoh yang paling jelas terlihat adalah pengesahan undang-undang (UU) terkait Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan. Tanpa dijanjikan ketika pemilu, dalam waktu singkat UU tersebut disahkan dan harus dilanjutkan oleh presiden selanjutnya.

Jika memiliki oposisi yang kuat, mungkin saja keputusan untuk memindahkan IKN tersebut bisa terhambat, bahkan belum disahkan ketika Jokowi lengser pada tahun ini. Namun, karena begitu powerful, UU dan rencana yang harusnya membutuhkan waktu tersebut bisa ketok palu dengan cepat.

Dengan kata lain, gaya memimpin Jokowi yang “merangkul semuanya” bisa dibilang adalah upayanya untuk melemahkan oposisi, agar daya kuasanya tetap besar. Meskipun ia tak lagi memimpin selama lima tahun ke depan, Penulis rasa pengaruhnya masih akan tetap besar, apalagi dengan adanya anaknya di kursi wakil presiden.

Penutup

Pada tahun 2019 setelah masa pilpres, Penulis membuat prediksi bahwa salah satu alasan Prabowo mau menjadi menteri Jokowi adalah untuk “memuluskan” ambisinya menjadi presiden di tahun 2024.

Prediksi tersebut ternyata ada benarnya, di mana secara cukup mengejutkan ia mendapatkan support penuh dari Jokowi, bahkan hingga mendudukkan anaknya Gibran sebagai wakilnya untuk membantu mendongkrak suara Prabowo.

Terbukti, strategi tersebut berhasil dan Prabowo-Gibran berhasil terpilih dengan lebih dari 58% suara pemilih. Penulis tidak akan menilai apakah kemenangan itu berhasil didapatkan secara fair atau penuh kecurangan, itu Penulis kembalikan ke para Pembaca sekalian.

Yang jelas, jika mengikuti perkembangan politik akhir-akhir ini, tampaknya Jokowi, melalui Prabowo dan Gibran, akan tetap melakukan politik Jawanya dengan merangkul lawan-lawannya.

Jangan heran jika seorang Anies atau Ganjar pun tiba-tiba menjadi menterinya Prabowo nanti. Tak perlu heran, karena memang seperti itulah cara Jokowi berhasil mengalahkan lawan-lawannya tanpa perlu berperang.

Lawang, 24 April 2024, terinspirasi setelah membaca tulisan Seno Gumira Ajidarma dalam buku Orang Makan Orang

Foto Featured Image: Poros Jakarta

The post Bagaimana Jokowi Mengalahkan Lawan-Lawannya Tanpa Berperang appeared first on Whathefan!.

Berdasarkan debat calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres), hilirisasi kerap disebutkan sembari memberikan contoh keberhasilan yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama 10 tahun kepemimpinannya.

Hilirisasi tampaknya akan tetap menjadi salah satu program utama dalam lima tahun ke depan di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Bahkan, Gibran pernah menyebutkan kalau hilirisasi tidak hanya akan dilakukan di sektor tambang saja, tapi di sektor lain juga termasuk digital.

Trending

Setelah Menonton Joker

Meskipun kerap disebutkan, mungkin tidak semua orang benar-benar paham apa makna dari hilirisasi tersebut. Penulis pun harus melakukan riset untuk benar-benar memahaminya, karena ini salah satu proyek terbesar yang akan dilakukan.

Nah, ketika sedang bermain game Tropico 6, Penulis jadi tersadar kalau selama bermain, dirinya ternyata juga kerap melakukan hilirisasi untuk memajukan negara yang sedang dikembangkannya.

Penulis pun terbesit untuk melakukan semacam penjelasan sederhana mengenai hilirisasi menggunakan analogi Tropico 6 agar memudahkan kita memahaminya.

Sedikit tentang Tropico 6

Untuk yang asing dengan game ini, Tropico 6 adalah sebuah game dengan genre city building dan simulasi yang dikembangkan oleh Limbic Entertainment dan Realmforge Studios, serta dipublikasikan oleh Kalypso Media.

Di sini, kita akan menjadi El Presidente yang akan memimpin sebuah negara kecil yang terletak di Kepulauan Karibia. Kita akan mulai dari awal 1900-an dan akan terus berkembang hingga akhirnya menjadi sebuah negara modern.

Kita tidak hanya asal melakukan tata kota saja di sini, karena hampir semua unsur sebuah negara juga harus diatur di sini, mulai dari bagaimana mengatur perekonomian negara, memuaskan rakyat, menjalin relasi dengan negara lain, dan lain sebagainya.

Unsur ekonomi, atau bisnis, dalam game ini cukup kental karena jika ekonomi kita kuat, maka masalah lainnya bisa terselesaikan dengan mudah. Jika rakyat kita tidak puas dengan pelayanan kesehatan, maka kita tinggal membangun rumah sakit dengan kualitas terbaik.

Ada banyak cara untuk bisa mendatangkan uang ke dalam kas negara kita, tapi yang paling utama adalah ekspor sumber daya alam yang kita miliki, entah itu, tambang, hutan, maupun perkebunan. Nah, di sinilah Penulis belajar tentang hilirisasi di Tropico 6.

Hilirisasi di Tropico 6

Dilansir dari KBBI, hilirisasi adalah “proses, cara, perbuatan untuk melakukan pengolahan bahan baku menjadi barang siap pakai.” Dengan kata lain, kita tidak hanya menjual bahan baku mentah, tapi dijual dalam bentuk jadi atau setengah jadi.

Di Tropico 6, awalnya kemampuan untuk melakukan hilirisasi ini sangat terbatas, karena kita memulai game ini dari era di mana belum banyak teknologi yang bisa digunakan. Namun, seiring berjalannya waktu, kita bisa melakukan hilirisasi hampir di semua aspek.

Tropico 6 memiliki banyak sekali jenis tambang yang tersimpan di dalam pulaunya, mulai dari emas, besi, nikel, batu bara, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, Penulis akan menggunakan tambang besi dan batu bara sebagai contoh.

Saat dijual mentahan, hasil ekspor dari bahan baku ini bisa dibilang kecil, sehingga kurang berdampak signifikan terhadap perekonomian negara. Ketika era kita di dalam game sudah maju, maka kita mulai bisa membangun pabrik yang akan mengolah hasil tambang tersebut.

Di sini, Penulis membangun pabrik baja yang membutuhkan bahan baku berupa besi dan batu bara. Dengan adanya pabrik ini, Penulis tidak lagi menjual besi dan batu bara secara mentah, melainkan dijual dalam bentuk baja yang harganya lebih mahal.

Namun, Penulis merasa harga jual baja masih kurang mahal karena terhitung masih sebagai benda setengah jadi. Untuk itu, Penulis membangun lagi sebuah pabrik senjata yang membutuhkan bahan baku baja dan nikel.

Alhasil, penjualan senjata menjadi salah satu komoditas yang menyumbang ekonomi terbesar bagi negara yang Penulis pimpin. Jika dibandingkan dengan menjual besi dan batu bara secara mentah, cuan yang didapatkan jauh berkali-kali lipat.

Namun, perlu diingat kalau hilirisasi tidak terbatas hanya dalam pertambangan. Hasil perkebunan pun juga bisa dihilirisasi. Contoh yang akan Penulis gunakan di sini adalah tembakau. Alih-alih dijual mentahan, Penulis membangun pabrik rokok, baru setelah itu diekspor.

Hampir semua sumber daya yang ada di Tropico 6 bisa dihilirisasi, seperti kayu yang bisa diolah menjadi kapal dan furnitur, kapas dan bulu domba bisa diolah menjadi pakaian, ikan bisa diolah menjadi makanan kaleng, dan masih banyak lagi lainnya.

Apa Manfaat Hilirisasi di Tropico 6?

Dengan melakukan hilirisasi seperti yang sudah Penulis jabarkan di atas, perekonomian Penulis pun menjadi banyak surplus. Abaikan angka minus pada gambar-gambar di atas, karena gambar tersebut diambil ketika Penulis melakukan kesalahan strategi.

Uang yang surplus tersebut Penulis gunakan untuk memenuhi segala kebutuhan rakyat, mulai dari rumah, kesehatan, makanan, tingkat keamanan, fasilitas hiburan, kebahagiaan, dan lainnya. Semua benar-benar dari rakyat untuk rakyat.

Memang harusnya seperti itulah hilirisasi yang harus kita lakukan.

Hilirisasi yang kita lakukan saat ini bisa dibilang masih perlu banyak perbaikan dari berbagai sektor. Ekonom Faisal Basri pernah menyebutkan kalau keuntungan dari hilirisasi ini lebih banyak dinikmati oleh pihak China, yang menjadi investor utama hilirisasi.

Tentu ini sangat berbeda dengan hilirisasi yang Penulis lakukan di Tropico 6, di mana Penulis membangun berbagai tambang dan pabrik menggunakan uang negara sendiri tanpa bantuan investor, dan keuntungannya pun dinikmati secara langsung oleh rakyat.

Di Tropico 6, kita juga bisa melihat dampak lingkungan dari tambang dan pabrik yang kita bangun. Untungnya, kita bisa membangun berbagai fasilitasi untuk menghilangkan dampak tersebut dan lingkungan kita tetap terjaga.

Sayangnya, hal tersebut belum terlihat dari hilirisasi yang kita lakukan. Dari banyak laporan di lapangan, ada banyak kerusakan lingkungan yang diakibatkan hilirisasi. Masyarakat sekitar pun jadi kesulitan untuk sekadar mendapatkan akses air dan udara bersih.

Sekali lagi, Penulis sangat setuju dengan konsep hilirisasi. Penulis yakin kita sebagai sebuah negara mampu untuk mengolah berbagai sumber daya yang ada di Indonesia. Sudah bukan zamannya kita menjual barang mentah, kita sanggup untuk menjual barang jadi.

Namun, dalam prosesnya pun harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai ugal-ugalan dan terkesan menabrak sana-sini. Dampak lingkungan diperhatikan, keuntungan yang berpihak kepada rakyat harus diperhatikan, dan lain sebagainya.

Memang, dalam menjalankan negara sungguhan tidak semudah bermain Tropico 6. Hanya saja, pemimpin yang sudah dipilih oleh rakyat secara langsung harus bisa membuktikan kapasitasnya untuk mampu mengatasi hal-hal mendasar seperti ini.

Lantas, apakah Prabowo-Gibran yang sudah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mampu menyelesaikan masalah hilirisasi ini? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.

Lawang, 23 Maret 2024, terinspirasi saat sedang bermain Tropico 6

Foto Featured Image: Epic Games Store

The post Memahami Apa Itu Hilirisasi Secara Sederhana Melalui Tropico 6 appeared first on Whathefan!.

Prabowo dan Gibran resmi menyusul Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang sudah terlebih dahulu mendeklarasikan diri dan mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jika diingat-ingat, ini adalah kali pertama pemilihan umum presiden (pilpres) memiliki lebih dari dua calon sejak tahun 2009. Dalam dua kali pilpres di tahun 2014 dan 2019, pesertanya selalu hanya dua.

Trending

Bagaimana Jika Air Bersih di Bumi Habis?

Sejarah Singkat Capres-Cawapres di Pilpres Indonesia

Tentu ini menjadi angin segar karena pada akhirnya kita memiliki lebih banyak pilihan, walaupun tidak akan sebanyak pilpres tahun 2004 yang memiliki lima pasangan capres-cawapres.

Saat itu, tokoh-tokoh yang mendaftar untuk menjadi capres-cawapres adalah Wiranto-Salahuddin Wahid, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, Amien Rais-Siswono Yudo Husodo, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, serta Hamzah Haz-Agum Gumelar.

Pilpres 2004 harus dilakukan dalam dua kali putara, di mana SBY dan Megawati menjadi dua calon peraih suara tertinggi. Pada akhirnya, SBY berhasil mengalahkan Megawati yang notebene incumbent dan menjadi presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat.

Di pilpres tahun 2009, seperti yang sudah disinggung di atas, jumlahnya mengecil menjadi tiga pasangan capres-cawapres. Mungkin karena saat itu Presiden SBY adalah seorang incumbent yang secara matematis agak sulit untuk dikalahkan.

Pasangan capres-cawapres pada tahun tersebut adalah Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, dan Jusuf Kalla-Wiranto. Kali ini, SBY berhasil memenangkan pilpres hanya dalam satu putaran.

Setelah itu, di pilpres 2014 dan 2019, hanya ada dua pasangan yang bisa kita pilih. Pertarungan antara capresnya pun sama, yakni antara Joko Widodo melawan Prabowo Subianto. Yang berbeda hanyalah wakilnya saja. Hasilnya seperti yang kita tahu, Jokowi selalu menang.

Terhalang Presidential Threshold?

Salah satu alasan mengapa pilihan capres-cawapres kita sedikit adalah adanya presidential threshold. Ketika aturan ini disahkan pertama kali di tahun 2003, ambangnya masih 15% jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR.

Nah, angka ini berubah mulai tahun 2009, di mana ambangnya menjadi 25% kursi di DPR atau 20% suara sah nasional dalam Pemilu Legislatif. Oleh karena itu, tak heran jika di tahun 2009 jumlah calonnya mengecil menjadi tiga saja.

Di tahun 2019, peraturan berubah menjadi 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Alasannya, mulai tahun 2019 pemilu serentak diberlakukan. Ini juga berlaku untuk pilpres 2024 mendatang.

Sudah banyak pihak yang berusaha menggugat presidential threshold karena dianggap membatasi demokrasi. Apalagi, sekarang kita menggunakan perhitungan kursi di periode sebelumnya. Namun, hingga hari ini belum ada gugatan yang berhasil menang.

Memang, untuk bisa mencalonkan diri sebagai presiden, kita membutuhkan “kendaraan” berupa partai politik agar memiliki suara yang kuat di DPR ketika akan membuat keputusan. Calon independen alias bukan dari partai jelas akan kesulitan dalam hal ini.

Alhasil, kita pun harus menerima kalau jumlah capres-cawapres kita di pemilu-pemilu yang akan datang tidak akan berjumlah banyak selama aturan presidential threshold masih berlaku. Pertanyaannya, apakah pasangan capres-cawapres yang maju benar-benar yang terbaik?

Penutup

Mengingat Jokowi sudah menjabat selama dua periode, artinya kita akan memiliki presiden baru di tahun 2024 mendatang. Ada dua nama baru pada diri Anies dan Ganjar, ada pula Prabowo yang akan mengikuti kontestasi pilpres untuk keempat kalinya.

Ketika belum mulai saja, sudah banyak drama politik yang terjadi. Pertama adalah keluarnya Partai Demokrat dari Koalisi Perubahan yang mengusung Anies karena dipilihnya Muhaimin Iskandar sebagai cawapres tanpa seizin mereka.

Selain itu, permainan politik Jokowi juga cukup mengejutkan. Tidak hanya berdiri di dua kaki dengan mendukung Prabowo dan Ganjar, pada akhirnya anaknya menjadi cawapres dari Prabowo. Putusan MK yang kontroversial memuluskan langkah tersebut.

Banyak pihak yang mengkritik terpilihnya Gibran sebagai cawapres Prabowo karena dianggap sebagai upaya Jokowi untuk memperkuat dinasti politiknya. Prabowo juga dianggap sangat terlihat membutuhkan suara dari para pendukung Jokowi garis keras.

Jika di awalnya saja sudah banyak drama, entah apa yang akan terjadi pada beberapa bulan ke depan hingga pemilu dilaksanakan. Permainan politik dari masing-masing pihak tampaknya akan seru, bagai melihat permainan catur yang menegangkan.

Lawang, 23 Oktober 2023, terinspirasi setelah tiga capres-cawapres resmi mendeklarasikan diri

The post Merindukan Banyak Pilihan Capres-Cawapres appeared first on Whathefan!.