Politik & Negara

Berusaha Memahami Situasi Politik yang Sedang Terjadi Saat Ini

Published

2 tahun ago

4 September 2024

Fanandi

Selama beberapa minggu terakhir, drama perpolitikan di Indonesia benar-benar dinamis sekaligus panas. Penyebab utamanya tentu saja Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta yang entah mengapa penuh dengan drama.

Tidak hanya drama di Jakarta, banyak peristiwa politik lain yang juga terjadi bersamaan. Salah satu yang mencuri perhatian Penulis adalah banyaknya calon kepala daerah yang hanya berhadapan dengan kotak kosong karena terlalu gemuknya koalisi.

Oleh karena itu, ada banyak hal yang terbesit di pikiran Penulis setelah mengamati dunia politik pada masa-masa ini, sehingga merasa perlu untuk menuangkan pikiran dan opininya melalui tulisan ini.

Gagal Paham Netizen (atau Buzzer?) Menyikapi Peringatan Darurat

Reza Rahadian Sampai Turun ke Jalan (VOI)

Penulis sudah merangkum kejadian Peringatan Darurat pada tulisan sebelumnya. Intinya, pada akhirnya keinginan DPR untuk membuat RUU Pilkada demi membatalkan putusan MK dibatalkan karena desakan dari masyarakat.

Seperti yang kita tahu, menjelang rapat untuk membahas RUU Pilkada tersebut, masyarakat berkumpul di beberapa kota besar Indonesia untuk melakukan aksi protes. Bahkan, banyak public figure yang turun seperti Reza Rahadian, Andovi, serta banyak komika.

Nah, dengan dikabulkannya permintaan tersebut, tentu kita sebagai masyarakat merasa senang karena berhasil menahan pemerintah untuk berbuat sewenang-wenang dengan mengubah peraturan demi kepentingan tertentu. Iya, kan?

Ternyata, tidak semua berpikiran seperti itu. Ada pihak (kemungkinan buzzer) yang menuduh kalau gerakan Peringatan Darurat tersebut merupakan gerakan terstruktur yang dikomandoi oleh pihak tertentu untuk tujuan lain. Siapa? Mereka tidak menyebutkannya.

Lantas, tujuan lainnya itu apa? Nah, di sini Penulis tidak paham. Mayoritas pos yang kontra dengan Peringatan Darurat tidak menjelaskan secara spesifik apa maksud lain dari gerakan tersebut. Kalau yang pro kan jelas, kami tidak ingin peraturan diubah seenak udel-nya.

Anehnya, mereka justru melempar isu lain untuk memperkeruh keadaan. Contoh, mereka menyinggung masalah politik dinasti di Banten. “Kenapa kalian diam ketika ada dinasti di Banten,” kurang lebih begitu narasi dari mereka.

Bagi Penulis, mereka yang bernarasi seperti itu tidak paham substansi. Peringatan Darurat bukan muncul semata-mata untuk menolak dinasti, tapi (sekali lagi) mencegah agar jangan sampai peraturan bisa diubah semena-mena demi kepentingan tertentu.

Politik dinasti sudah banyak terjadi selama ini, bukan dipelopori oleh keluarga Joko Widodo selaku presiden kita. Tidak ada perarturan yang melarang kalau kita kerabat dari pejabat publik, kita dilarang untuk menjadi pejabat publik juga.

Yang dipermasalahkan adalah kalau dinasti itu dibangun dengan mengubah peraturan yang sudah ada. Kedua anak Jokowi, Gibran dan Kaesang, sama-sama terganjal umur. Gibran berhasil diloloskan pamannya, tapi Kaesang tidak.

Nah, waktu meloloskan Gibran, tidak ada yang berdaya untuk mengubah keputusan MK tersebut, bukan? Lantas, mengapa saat MK memutuskan yang terakhir kemarin, tiba-tiba DPR bergerak cepat untuk menganulir keputusan tersebut? Ini kan anomali yang sangat aneh.

Isu lain yang dilempar ke publik adalah mempertanyakan mengapa para orang pro Peringatan Darurat tidak sevokal ini saat membahas RUU Perampasan Aset. Ini kesalahan logika lainnya karena sudah berbeda substansi. Buzzer memang selalu punya caranya sendiri, walau sering tak masuk akal.

Negara Tanpa Oposisi, tapi Lebih Parah

Salah satu poin yang diputuskan oleh MK adalah menurunkan batas threshold partai politik untuk bisa mencalonkan orang, dari 20% menjadi 7.5% saja. Tentu ini keputusan yang bagus sekali, karena threshold yang terlalu tinggi menimbulkan sedikitnya calon yang bisa dipilih.

Penulis pernah membahas mengenai bagaimana Jokowi berhasil mengalahkan lawan-lawannya tanpa berperang, yakni dengan cara mengajak koalisi lawan-lawannya. Hal ini tampaknya akan dilanjutkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dalam satu pernyataan, Prabowo pernah mengatakan kalau oposisi bukanlah budaya Indonesia, karena budaya Indonesia adalah gotong royong. Bagi Penulis, dalam negara yang mengusung demokrasi, ini adalah hal yang cukup berbahaya.

Hal ini bisa dilihat dari peta Pilkada saat ini, di mana ada begitu banyak satu calon diusung oleh hampir semua partai yang ada untuk melawan kotak kosong, atau minimal melawan calon independen. Ada puluhan kasus seperti ini di seluruh Indonesia.

Penulis ambil contoh di Jakarta, di mana Ridwan Kamil diusung oleh 15 partai. Partai Nasdem, PKB, dan PKS, yang awalnya ingin mengusung Anies Baswedan, berbalik arah dan ikut mendukung Ridwan Kamil karena gagal mencapai threshold.

Setelah keputusan MK, PDIP akhirnya maju sendirian dengan mengusung pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Ada pasangan ketiga dari jalur independen, yang juga kontroversial karena mencatut banyak KTP orang dan tetap diloloskan untuk berlaga di Pilkada.

Di Jawa Timur pun begitu, di mana partai-partai yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus mengusung Khofifah. Yang berbeda adalah PDIP yang mengusuk Risma dan PKB yang mengusung Luluk.

Bayangkan, satu orang diusung oleh belasan partai. Jika pun mereka kalah, suara mereka di dewan akan sangat dominan. Lantas, bagaimana pihak Eksekutif dan Legislatif bisa bekerja dengan baik jika tidak seimbang seperti ini?

Negara butuh kontrol, karena itulah kita menganut trias politika. Tidak boleh ada satu pihak yang terlalu dominan. Kalau Eksekutif dan Legislatif-nya sejalan terus, lantas siapa yang bisa menjamin kalau semua keputusan yang dibuat akan menguntungkan untuk rakyat?

Kita seolah semakin bertransformasi menjadi negara tanpa oposisi yang makin parah. Siapa yang tidak mau ikut, entah baik atau buruk, akan ditinggal. Memang benar kalau tidak semua orang tahan untuk menjadi oposisi dan berada di luar kekuasaan.

Penutup

Situasi politik di Indonesia saat ini, setidaknya bagi Penulis, sudah berada di tahap yang membuat geleng-geleng kepala. Konsep bernegara yang kita kenal selama ini perlahan digeser, sehingga tak terasa kita akan dibawa kembali ke era otoriter seperti dulu.

Mungkin kita masih bisa bersuara, mungkin kita masih bisa melempar kritik. Akan tetapi, negara ini seolah sedang diatur oleh sekelompok orang dengan kepentingannya masing-masing alias oligarki. Negara ini mau maju mau mundur, suka-suka mereka.

Kalau mau sarkas, sudah tidak perlu adakan Pemilu saja sekalian. Silakan pilih suka-suka kalian. Apakah namanya masih bebas, jika pilihan yang ada diatur-atur oleh pemilik kekuasaan, baik dengan cara halus maupun kasar?

Penulis yang ilmunya rendah ini berusaha memahami situasi politik saat ini, dan kesimpulannya, ini hanya tentang bagaimana meraih kekuasaan dan mempertahankannya selama mungkin. Nasib kita sebagai rakyat tak menjadi pertimbangan sama sekali.

Lawang, 4 September, terinspirasi setelah melihat komentar-komentar netizen (atau buzzer?) terkait peringatan darurat yang ramai beberapa minggu lalu

Foto Featured Image: Merdeka

DIbaca: 1,582

Up Next

Malangnya Jadi Masyarakat Kelas Menengah yang Terus Digencet

Don't Miss

Peringatan Darurat: Apa Memang Sedarurat Itu Situasi Politik Saat Ini?

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Anda harus masuk untuk berkomentar.

Politik & Negara

MBG adalah Program Kerja Paling Janggal yang Pernah Saya Lihat

Published

2 hari ago

1 Juni 2026

Fanandi

Masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belum genap dua tahun. Namun, entah mengapa Penulis merasa sudah lebih banyak ngomel terkait masa kepemimpinannya dibandingkan sepuluh tahun era Joko Widodo (Jokowi) dulu.

Salah satu kebijakan atau program kerja yang paling sering membuat Penulis geleng-geleng kepala adalah Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang memang sudah digembar-gemborkan sejak masa pemilu, bahkan Badan Gizi Nasional (BGN) disahkan sejak era Jokowi.

Selain karena masalah salah sasaran dan anggaran yang jumbo, penyalahgunaan anggaran yang bisa dibilang ngaco berhasil memancing emosi publik, termasuk Penulis. Mari kita bahas beberapa di antaranya.

Beberapa Anggaran MBG yang Bisa Dianggap Ngawur

Jika berbicara tentang perencanaan anggaran, kita sudah sering melihat bagaimana pengadaan barang atau budgeting dari pemerintah sering ngawur. Kalau mark-up harga, enggak kira-kira, seolah kita semua ini dianggap bodoh.

MBG juga salah satunya, apalagi program kerja ini menjadi salah satu yang paling disorot oleh masyarakat saat ini. Beberapa waktu lalu, mencuat anggaran-anggaran yang dianggap tidak masuk akal bagi sebagian netizen, termasuk Penulis.

Melansir dari akun Instagram BBC, realisasi pengadaan barang Badan Gizi Nasional (BGN) banyak yang membuat geleng-geleng kepala. Total, BGN menganggarkan Rp6,31 triliun untuk tahun 2026. Berikut rinciannya:

Kendaraan (roda 2 dan 4): Rp1,38 triliun
Pembangunan SPPG: Rp936,7 miliar
Elektronik (tablet, laptop, printer: Rp826,4 miliar
Pakaian dan Aksesoris: Rp623 miliar
Pelatihan dan Sosialiasi: Rp225,8 miliar
Jasa Event Organizer: Rp112,8 miliar

Salah satu kategori yang paling disorot oleh BBC adalah pakaian dan aksesoris. Banyak yang terlihat janggal, karena urgensinya yang patut dipertanyakan. Berikut beberapa di antaranya:

Pakaian Dinas: Rp384,02 miliar
Sepatu: Rp153,74 miliar
Kaos: Rp16,58 miliar
Ransel: Rp15,17 miliar
Sweater: Rp14,64 miliar
Topi: Rp8,67 miliar
Kaos Kaki: Rp6,94 miliar (atau Rp100 ribu per pasang)
Celana: Rp6,34 miliar
Sabuk: Rp5,08 miliar
Handuk: Rp3,77 miliar
Hijab: Rp2,17 miliar
Semir dan Sikat: Rp1,58 miliar

Dari kategori elektronik, tablet (beli merek Samsung Tab Active 5) menjadi yang paling besar dengan Rp508,5 miliar, atau per unit dihargai sekitar Rp18 juta. Padahal, di pasaran harganya hanya sekitar Rp9 jutaan.

Pengadaan motor listrik mencapai Rp1,38 triliun, atau setiap motor dihargai Rp42 juta. Mereknya EMMO (pernah dengar?) yang hak patennya pun baru diajukan setelah mereka menang vendor. Jika tujuannya untuk menjangkau daerah tertinggal, emang listrik di sana sudah mencukupi untuk ngecas?

Oh, jangan lupakan juga anggaran sistem dan aplikasi MBG bernama Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) yang mencapai angka Rp550 miliar (dari total Rp1,2 triliun anggaran IT), yang entah untuk apa tujuan dan urgensinya.

Walau begitu, Dadan Hindayana selaku Kepala BGN tetap bersikeras kalau ini bukan pemborosan anggaran. Menurutnya, barang-barang di atas diberikan untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), yang nantinya mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Mengingat pemasukan negara paling besar dari pajak, ini uang kita lho yang digunakan! Lebih mirisnya lagi, gaji guru honorer justru dipotong karena anggarannya digunakan untuk membiayai barang-barang di atas!

Distribusi yang Kurang Adil

Harusnya Diutamakan di Daerah 3T (InfoPublik)

Dari sisi pemerataan distribusi juga dianggap masih butuh banyak perbaikan. Data dari profesor Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan bahwa semakin tertinggal suatu daerah, justru semakin sedikit sekolah yang kebagian MBG.

Jika memang tujuan utama MBG adalah mencegah stunting, bukankan daerah-daerah miskin dan tertinggal justru harus menjadi sasaran utama? Apa karena margin keuntungannya tipis karena sulitnya akses, mereka jadi justru tidak kebagian?

Lebih menariknya lagi, sekitar 58% penerima MBG justru di Jawa, dengan lebih dari 9 ribu dapur MBG. Sebagai perbandingan, di Kalimantan hanya terdapat sekitar 700 dapur, sedangkan di Maluku dan Papua justru hanya di kisaran angka 200 dapur.

Apakah pengadaan motor listrik yang ada di poin sebelumnya bertujuan untuk meningkatkan jumlah penerima di daerah terpencil? Jujur, Penulis merasa skeptis. Justru ini membuka pertanyaan baru: bukankah ini menunjukkan sebelum makan gratis, infrastrukturnya yang harus dibenahi dulu?

Jika memang harus dilaksanakan, Penulis akan mendukung MBG jika difokuskan ke daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) terlebih dahulu, karena merekalah yang paling berpotensi terkena stunting dibanding siswa-siswi yang tinggal di perkotaan.

Janji yang Tinggal Janji

Gibran Rakabumingraka Ketika Meninjau MBG (ANTARA News)

Sewaktu masa kampanye, Penulis ingat betul janji Wakil Presiden Gibran Rakabumingraka terkait MBG. Kala itu, ia menyuruh kita membayangkan betapa banyaknya anggaran dari pemerintah yang mengalir ke UMKM-UMKM milik rakyat.

Sayangnya, janji di masa kampanye tersebut seolah terlupakan begitu saja. Pasalnya, kini terlihat yang menikmati guyuran dana MBG bukan UMKM, melainkan oknum-oknum yang (mungkin) punya relasi dengan penguasa.

Sebaliknya, keberadaan MBG justru membuat UMKM atau pedagang kecil kehilangan omset, karena siswa mendapatkan jatah makanan. Tante Penulis sendiri yang bercerita bagaimana susahnya berjualan makanan di sekolah sekarang.

Sudah begitu, kualitas makanan yang diberikan pun jauh dari janji atau presentasi orang-orang BGN di depan presiden. Anak-anak dari teman-teman Penulis kebagian jatah MBG, tapi dengan kualitas yang seolah ala kadarnya.

Jika kualitas gizinya buruk, lantas apakah tujuan program ini untuk mencegah stunting (yang kerap dikritik juga sebenarnya karena dianggap terlambat) bisa tercapai? Sulit untuk mengukur keberhasilan program ini. Selain karena butuh waktu lama, parameter yang bisa digunakan juga terbatas.

Evaluasi MBG dari Pemerintah

Prabowo Subianto Meninjau MBG (Liputan6)

Memang, ada evaluasi dari pemerintah dengan mengurangi distribusi MBG, dari enam kali menjadi “hanya” lima kali per minggu. Pemotongan satu hari ini bisa menghemat anggaran hingga 40 triliun rupiah per tahun menurut Menteri Keuangan Purbaya.

Namun, kita tetap merasa angka tersebut masih terbilang kecil dan belum efisien, karena jumlah hari distribusinya bukan inti masalah yang kerap kita kritik. Selain evaluasi target penerimanya, banyak sekali pos anggaran yang patut dievaluasi.

Bahkan dapur SPPG yang tutup sementara masih tetap mendapatkan insentif Rp6 juta per hari, menurut Ketua BGN. Banyak yang menganggap kalau pengeluaran-pengeluaran seperti inilah yang seharusnya dipangkas.

Pada akhirnya, jargon efisiensi yang kerap digembar-gemborkan Presiden Prabowo seolah tak berlaku untuk MBG. Justru, kita jadi melihat kalau efisiensi yang dilakukan demi berjalannya MBG, dan mungkin program lainnya seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Mahkamah Konstitusi (MK) sempat melakukan sidang untuk Permohonan No. 100/PUU-XXIV/2026 yang diajukan oleh koalisi MBG Watch karena menganggap program ini menjadi bukti “penyalahgunaan kewenangan fiskal” yang dilakukan oleh pemerintah.

Namun, sejujurnya Penulis merasa bahwa semua usaha kita untuk menghentikan MBG tidak akan pernah terwujud, meskipun untuk sementara waktu. Bahkan, telah muncul anekdot bahwa kalau malam ini kiamat, paginya MBG masih harus didistribusikan.

Banyak yang membela dengan sudut pandang, jika SPPG ditutup atau bahkan secara ekstrem MBG dihentikan, bagaimana dengan nasib para pekerjanya? Justru masalahnya di sana. Menciptakan lapangan pekerjaan yang tergantung kebijakan pemerintah jelas bukan fondasi yang solid.

Kesimpulan: Program Mulia dengan Eksekusi Berantakan

Semoga Ada Perbaikan dan Perubahan (Sekretariat Negara)

Selain beberapa poin yang telah disebutkan di atas, masih banyak masalah yang menyelimuti MBG. Keracunan pada siswa, mitra MBG yang terafiliasi dengan partai politik, minimnya transparansi, hingga keterlibatan Polri dan TNI menjadi topik-topik permasalahan yang tidak Penulis bahas secara mendalam.

Berdasarkan survei yang dilakukan Policy Research Center pada Maret 2026, mayoritas menilai kalau program ini lebih menguntungkan pihak Elite & Pejabat Politik (44,5%) dan Pengelola dan Mitra SPPG (44%). Penerima MBG justru hanya berada di angka 6,5%.

Ada beberapa hal yang juga disorot oleh para pengisi survei, termasuk rawan dikorupsi (87% setuju), lebih banyak dinikmati oleh elite dan pemilik dapur MBG (89% setuju), hingga kualitas makanan yang sengaja diturunkan demi keuntungan oknum (79% setuju).

Padahal, menghentikan (setidaknya untuk sementara) sebuah program kerja yang dianggap bermasalah bukanlah sebuah aib. Justru, itu menunjukkan kebesaran hati pemerintah dalam mendengarkan masukan dari rakyatnya sendiri.

MBG adalah program ambisius yang niatnya baik. Akan tetapi, niat baik saja tidak cukup. Pelaksanaan di lapangan menjadi kunci. Jangan sampai MBG justru menjadi lahan basah yang dikuasai segelintir orang untuk memperkaya dirinya sendiri.

Yang namanya program kerja dari pemerintah, tentu tidak bisa dinilai dari intensinya. Kalau niatnya baik, tapi pelaksanaannya bermasalah dan kerap dikritik, ya dievaluasi. Jangan malah jadi kepala batu dan menutup telinga.

Lawang, 1 Juni 2026, terinspirasi setelah melihat banyak sekali kejanggalan di MBG

Sumber Artikel:

DIbaca: 106

Politik & Negara

Bahkan Sekadar Empati pun Pejabat Kita Tidak Punya

Published

6 bulan ago

7 Desember 2025

Fanandi

Sebelum memulai tulisan ini, Penulis ingin mengungkapkan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada korban bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera. Hingga tulisan ini dibuat, sudah lebih dari 800 korban jiwa dan jutaan orang terdampak.

Jelas, skala bencana menjelang pergantian tahun ini sangat masif. Anehnya (atau justru sudah menjadi “normalnya”?), sampai saat ini pemerintah belum juga menetapkan hal tersebut sebagai darurat bencana nasional dengan berbagai argumen.

Lebih parahnya lagi, banyak sekali tindakan maupun ucapan dari pejabat publik, terutama presiden, yang justru menyakiti banyak perasaan masyarakat, seolah mereka tidak memiliki empati untuk para korban.

Daftar Ucapan Kontroversial Pejabat Terkait Bencana di Sumatera

Presiden Prabowo Ketika Pidato Karunia Kelapa Sawit (via Tribun)

“Memang kemarin kelihatannya mencekam, ya, karena berseliweran di media sosial.”
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, ketika banyak footage yang menggambarkan betapa mencekamnya situasi di lapangan.

“Gelondongan kayu yang ikut tersapu banjir adalah kayu lapuk.”
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto, seolah ingin menutupi aktivitas penebangan hutan yang menjadi salah satu alasan bencana bisa terjadi.

“Kalau bisa Pak Prabowo [Subianto] jadi presiden seumur hidup.”
Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakhry, yang seolah justru menjadikan bencana ini sebagai ajang untuk menjilat.

“Daripada dibawa lagi ke pangkalan udara, lebih baik di-drop dan dapat dimanfaatkan masyarakat.”
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, ketika muncul kritik mengenai proses pembagian bantuan kepada korban bencana yang dilempar dari atas helikopter dan membuat banyak makanan jadi terbuang secara sia-sia

“Kami juga mengucapkan terima kasih atas kepeduliannya, tapi kami yakin kami masih bisa mengatasinya.”
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, yang bersikukuh menolak bantuan dari luar negeri.

“Saya kira situasi membaik. Saya kira kondisi yang sekarang (darurat provinsi) sudah cukup.”
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, setelah mengunjungi salah satu daerah yang terdampak bencana.

“Tapi kita diberi karunia oleh Yang Maha kuasa kita punya kelapa sawit.”
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto (lagi), dalam sebuah acara yang justru menglorifikasi kelapa sawit ketika itu menjadi salah satu sumber bencana di Sumatera.

Belum lagi berbagai aktivitas “pencitraan” yang dilakukan oleh banyak pihak, mulai pelepasan bantuan oleh anggota DPR lengkap dengan spanduk, Zulkifli Hasan yang membawa karung beras, hingga Verrel Bramasta yang menggunakan vest ala PUBG.

Namun, Penulis justru teringat ucapan Presiden Prabowo akhir tahun 2024 lalu, ketika ia mengatakan kalau pohon kelapa sawit juga “pohon”, sebuah ucapan yang membuat Penulis sangat geram ketika mendengarkannya untuk pertama kalinya.

“Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Enggak usah takut. Apa itu katanya membahayakan, deforestation. Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Benar enggak, kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Dia menyerap karbondioksida, dari mana kok kita dituduh yang boten-boten saja itu orang-orang itu.”

Apakah Sesulit Itu untuk Berempati?

Contoh Korban Bencana Banjir Sumatera (via Kompas)

Sejak bencana ini terjadi pada akhir bulan November, sebenarnya Penulis sudah menahan diri untuk tidak berkomentar terlalu banyak atas ke-asbun-an para pejabat. Toh, memang kualitas pejabat kita ya memang cuma sebatas itu.

Namun, makin ke sini, Penulis merasa kok nirempatinya makin ke sini makin parah. Jumlah korban seolah cuma menjadi statistik semata, karena mereka nyatanya lebih memedulikan kepentingannya masing-masing.

Salah satu hal yang paling kontroversial dan banyak dituntut oleh masyarakat adalah penetapan status darurat bencana nasional, yang hingga kini masih belum dilakukan Presiden Prabowo selaku yang berwenang berdasarkan UU 24/2007 Pasal 51.

Karena hal tersebut juga tawaran bantuan dari negara lain juga ditolak, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kemenlu. Padahal, banyak yang melaporkan kalau masih ada daerah yang terisolasi dan belum mendapatkan bantuan, hingga ada korban kelaparan.

Tentu jadi wajar jika masyarakat menjadi curiga, apakah jangan-jangan tidak ditetapkannya status darurat bencana nasional dikarenakan Presiden Prabowo punya bisnis kelapa sawit di Sumatera, yang menjadi salah satu penyebab bencana?

Hal ini menjadi masuk akal karena Presiden Prabowo juga berkali-kali membahas kelapa sawit dalam berbagai kesempatan, bahkan melakukan glorifikasi yang menurut Penulis sudah berlebihan, tanpa mempertimbangkan dampak lingkungannya.

Para pejabat, kalau belum bisa kerja dengan benar, minimal belajar empati dulu, deh. Belajar gimana membuat pernyataan yang tidak menimbulkan amarah publik. Belajar gimana cara agar apa yang keluar dari mulut tidak menyakiti banyak pihak. Itu udah rendah banget bare minimum-nya.

Penutup

Bencana alam yang terjadi di Sumatera, bagi Penulis, merupakan akibat dari keserakahan manusia yang terus menghabisi hutan demi kepentingan bisnis kelompok tertentu. Hutan yang salah satu fungsinya adalah menahan air justru dibabat habis-habisan.

Para korban tidak sedikipun kecipratan keuntungan dari bisnis-bisnis yang memakan hutan Sumatera, tapi merekalah yang justru menjadi pihak yang membayar. Para konglomerat yang kaya dari bisnis-bisnis tersebut masih bisa makan malam enak di rumah mewah mereka.

Semoga para korban keserakahan di Sumatera diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi bencana ini. Semoga orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi penyebab bencana ini akan mendapatkan balasan yang setimpal, baik di dunia maupun akhirat.

Lawang, 7 Desember 2025, terinspirasi setelah emosi membaca berbagai komentar pejabat publik yang nirempati

Foto Featured Image: Kompas

Sumber Artikel:

DIbaca: 529

Politik & Negara

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat…

Published

9 bulan ago

8 September 2025

Fanandi

Rasanya beberapa minggu terakhir ini, Indonesia menjadi sedikit tidak nyaman sebagai rumah kita tinggal. Pasalnya, muncul sekali banyak berita yang membuat kita merasa resah, kecewa, marah, sedih, campur aduk pokoknya.

Puncaknya mungkin ketika meninggalnya Affan Kurniawan, seorang driver ojek online (ojol) yang tewas terlindas mobil Brimob pada tanggal 28 Agustus 2025. Sejak itu, situasi mengalami eskalasi yang begitu cepat hingga terjadi kerusuhan di mana-mana.

Namun, menurut Penulis, rasanya apa yang terjadi beberapa minggu ini merupakan akumulasi dari kekecewaan demi kekecewaan yang kita alami selama beberapa bulan terakhir, atau bahkan sudah bertahun-tahun menggumpal di dalam diri kita.

Penulis tidak akan membahas secara detail apa yang sebenarnya telah terjadi belakangan ini, rasanya sudah cukup banyak yang membahas hal tersebut (dan juga sudah cukup basi karena situasi yang sudah mulai kondusif).

Di sini, Penulis ingin berandai-andai seandainya saja bisa menuliskan surat terbuka untuk para tuan dan puan terhormat yang mengurus bangsa ini. Walau tidak menyelesaikan masalah (tentu saja), setidaknya Penulis bisa mengeluarkan unek-uneknya yang mungkin juga akan mewakili para Pembaca sekalian.

***