Politik & Negara

Dinasti Politik di Kursi Kekuasaan: Boleh atau Tidak?

Published

2 tahun ago

6 Juni 2024

Fanandi

Ketika cek media sosial X (Twitter) pagi ini, linimasa Penulis penuh dengan seorang komika terkenal, Pandji Pragiwaksono. Setelah Penulis telusuri, ternyata penyebabnya adalah ia terlihat “marah-marah” ketika diundang pada siniar Total Politik.

Penyebab Pandji marah-marah adalah karena menurut kedua pembawa acara siniar tersebut, Arie Putra dan Budi Adiputro, dinasti politik yang akhir-akhir ini sedang menjadi sorotan di Indonesia bukan sesuatu yang salah dan sah-sah saja.

Ada banyak argumen yang mereka bertiga keluarkan selama membahas permasalahan tersebut, yang akan coba Penulis bahas lebih detail di bawah ini. Yang jelas, muncul satu pertanyaan yang muncul di benak Penulis: jadi dinasti politik itu boleh atau tidak?

Memahami Apa Itu Dinasti Politik

Sebelum membahas mengenai boleh tidaknya, ada baiknya kita memahami dulu apa itu dinasti politik. Melansir dari sebuah jurnal yang ditulis oleh R. Mendoza pada tahun 2013, dinasti politik adalah:

“Dinasti politik” mengacu pada situasi di mana anggota keluarga yang sama menduduki posisi terpilih secara berurutan untuk posisi yang sama, atau secara bersamaan di posisi yang berbeda.

Kalau mau melansir Wikipedia, dinasti politik adalah sebuah keluarga yang memiliki banyak anggota yang terlibat dalam politik – khususnya politik elektoral. Dari dua definisi ini, rasanya kita sudah mendapatkan gambaran apa itu dinasti politik.

Dinasti politik di sini mengacu kepada sistem negara demokrasi, bukan kerajaan. Kalau sistem negaranya monarki, ya jelas yang memimpin negara tersebut adalah dinasti keluarga tertentu. Dinasti politik di sini adalah menempatkan keluarga di kursi pemerintahan melalui proses pemilu.

Di Amerika Serikat yang sering dianggap kiblat demokrasi, ada beberapa contoh dinasti politik. Mungkin yang paling terkenal adalah keluarga Bush, di mana George W. Bush yang menjadi presiden di tahun 2001-2009 merupakan anak dari George H. W. Bush yang menjadi presiden pada tahun 1989-1993.

Kalau di negara tetangga, Singapura, mereka terkenal karena selama bertahun-tahun dipegang oleh dinasti Lee, mulai dari Lee Kuan Yew hingga Lee Hsien Loong. Lantas, bagaimana dinasti politik di Indonesia?

Ramai Dibahas karena Keluarga Jokowi

Dinasti politik sejatinya bukan hal baru di Indonesia, tapi memang akhir-akhir ini disorot karena manuver-manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), terutama bagaimana anaknya, Gibran Rakabuming Raka, berhasil menjadi wakil presiden (wapres) terpilih untuk periode 2024-2029.

Sempat mereda setelah pemilu presiden (pilpres) berakhir, isu tersebut kembali mencuat ketika Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan yang mengubah penghitungan batas usia calon kepala daerah (cakada) pada Pilkada serentak 2024 mendatang.

Perubahan tersebut adalah ditambahkannya kalimat “terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih,” sehingga cakada boleh berusia di bawah 30 tahun, selama jika ia telah berusia 30 tahun ketika tanggal pelantikan.

Nah, keputusan tersebut dianggap banyak pihak dibuat untuk memuluskan jalan anak Jokowi lainnya, Kaesang Pangarep, untuk maju di pemilihan kepala daerah (pilkada) Jakarta. Pasalnya, ketika pilkada serentak diadakan pada tanggal 27 November 2024, Kaesang masih berusia 29 tahun.

Namun, kita masih harus menunggu apakah Kaesang benar-benar akan maju atau tidak. Jika Kaesang benar-benar maju, maka dugaan publik kalau perubahan peraturan tersebut memang digunakan untuk memberi karpet merah untuk Kaesang.

Dinasti Politik di Indonesia Kerap Terganjal Kasus Korupsi

Sebelum “drama” dinasti politik keluarga Jokowi ini, sebenarnya sudah ada banyak dinasti politik di Indonesia. Kalau ditingkat politik, mungkin yang besar adalah Sukarno-Megawati Sukarnoputri-Puan Maharani. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga bisa menjadi contoh yang lain.

Namun, bagi sebagian orang, apa yang membuat dinasti politik Jokowi terasa paling “jahat” adalah karena adanya peraturan yang diubah melalui tangan Mahkamah Konstitusi (MK), yang kebetulan ketuanya waktu membuat putusan tersebut adalah saudara iparnya sendiri.

Kalau mau memperbesar scope, ada banyak dinasti politik di daerah-daerah yang skalanya lebih kecil dari milik Jokowi. Masalahnya, mayoritas dari dinasti politik tersebut menghasilkan banyak sekali permasalahan di daerah masing-masing.

Contoh paling terkenal mungkin Dinasti Atut di Banten, di mana mantan gubernur Ratu Atut Chosiyah menempatkan kerabatnya di kursi pemerintahan Banten. Ratu Atut sendiri akhirnya terseret kasus korupsi yang membuatnya dipenjara.

Beberapa contoh lain adalah dinasti di Kutai Kertanegara, Cimahi, Fuad di Bangkalan, Klaten, Banyuasin, dan masih banyak lagi. Sama seperti Dinasti atut, semua contoh yang Penulis sebutkan juga tersandung berbagai masalah terutama korupsi.

Hal inilah yang disinggung oleh Pandji dalam siniar Total Politik. Ketika ada orang yang berusaha membangun dinasti, ada kecenderungan kalau ia sedang berusaha menutupi kejahatannya. Kalau sampai orang lain terpilih, maka kejahatan tersebut bisa jadi terbongkar.

Pandji memang tidak secara gamblang kalau ada yang berusaha ditutup-tutupi oleh Jokowi, sehingga menempatkan putra sulungnya menjadi wapres. Namun, sebagian netizen sudah berasumsi demikian jika melihat contoh-contoh yang lalu.

Melihat Dinasti Politik dari Dua Sisi

Pandji Pragiwaksono dalam Siniar Total Politik (IntipSeleb)

Indikasi dinasti politik Jokowi membuat Pandji merasa khawatir kalau ini akan membuat dinasti-dinasti yang ada di daerah akan semakin subur karena pusatnya saja memberi contoh demikian. Lantas, kita kembali ke pertanyaan awal: dinasti politik itu boleh atau tidak?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Penulis akan mencoba membahas dari kedua sisi, yakni pro dan kontra. Untuk yang pro dinasti, alasannya adalah semua warga negara memiliki hak politik yang sama. Tidak mungkin hanya karena anak seseorang, lantas ia kehilangan hak untuk menjadi bagian dari pemerintahan.

Selain itu, meskipun ia anak atau saudara seseorang, yang tetap menentukan terpilih atau tidaknya adalah rakyat, sehingga ya sah-sah saja untuk maju. Penulis tidak paham apa yang dimaksud dengan Asian value yang disebutkan oleh pembawa acara siniar Total Politic, jadi Penulis tidak akan membahas tersebut.

Untuk yang kontra, seperti yang sudah Penulis singgung di atas, ada kekhawatiran penyalahgunaan kekuasaan seperti yang sudah-sudah. Dengan memiliki banyak anggota keluarga di kapal yang sama, mereka bisa mengendalikan banyak hal semau mereka.

Tidak hanya itu, dinasti politik di Indonesia juga tumbuh subur karena mayoritas pemilih kita tidak memilih berdasarkan gagasan calonnya, melainkan kenal atau tidaknya. Embel-embel anak presiden akan lebih mudah diingat dibandingkan sosok intelektual yang tidak dikenal masyarakat luas.

Hal tersebutlah yang membuat dinasti politik di Indonesia bisa bertahan. Meskipun ayah atau kakaknya pernah terjerat kasus, anak atau adiknya bisa tetap terpilih di pemilu berikutnya. Ini yang membuat banyak orang berpendapat kalau dinasti politik tidak cocok untuk di Indonesia.

Tidak hanya karena demografi pemilih, dinasti politik juga berpotensi melakukan kecurangan untuk melanggengkan dinastinya. Sebagai incumbent, pasti ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa keluarganya sendiri yang akan terpilih di pemilu.

Dinasti Politik Tanpa Jeda

Salah satu indikasi dinasti politik yang paling dikhawatirkan adalah bagaimana mereka bisa berkuasa tanpa jeda. Setelah suami, istrinya. Setelah istri, anaknya. Setelah anaknya, menantunya. Begitu seterusnya.

Sukarno ke Megawati ada jarak puluhan tahun, sehingga tidak masuk kriteria di atas. Di antara kedua presiden tersebut, ada tiga presiden lainnya yang sempat memimpin negara kita. Antara Theodore Roosevelt (1901–1909) dan Franklin D. Roosevelt (1933–1945) yang hanya sebatas kerabat pun jaraknya cukup jauh.

Seandainya Jokowi tidak terburu-buru dan baru memajukan Gibran di tahun 2029 (sehingga tidak perlu mengubah undang-undang yang ada melalui MK), mungkin permasalahan dinasti politik ini tidak akan seramai sekarang.

Apalagi, tak ada jeda antara masa berkuasa Jokowi sebagai presiden dan Gibran sebagai wapres Prabowo, sehingga kesan dinasti politik semakin kental. Belum lagi saat ini ada banyak keluarga dan orang dekatnya yang akan ikut terjun ke dunia politik.

Bagi yang pro-Jokowi, mereka mungkin akan berpendapat bahwa mereka puas dengan apa yang telah Jokowi lakukan selama ini, sehingga wajar jika mereka memilih anaknya yang akan meneruskan kinerja bagus bapaknya.

Selain itu, pasangan Prabowo-Gibran juga dipilih oleh 58% masyarakat Indonesia, yang artinya mereka tidak keberatan jika anak presiden akan menggantikan peran bapaknya, walau masih dalam kapasitas sebatas wapres. Sekali lagi, bagi mereka suara rakyat yang menentukan.

Penutup

Di serial Naruto, dinasti politik di desa Konoha tempat Naruto tinggal sudah menjadi hal yang biasa. Naruto yang merupakan Hokage ke-7 merupakan anak dari Hokage ke-4. Namun, karena ini cerita fiksi, tentu para pemimpin tersebut digambarkan sesempurna mungkin.

Di dunia nyata, rasanya sulit sekali membayangkan kalau dinasti politik akan sesempurna di serial Naruto. Kasus Ratu Atut dan banyak lagi lainnya menjadi bukti kalau dinasti politik di Indonesia hanya digunakan untuk memperkuat kekuasaan sekaligus menutupi kejahatan yang telah dibuat.

Sejauh ini, dinasti politik Jokowi belum terbukti secara hukum melakukan hal yang salah, walau mungkin secara moral dan etika dapat diperdebatkan. Menarik untuk disimak apakah ke depannya dinasti politik ini akan terbukti “bersih” atau justru terseret kasus seperti yang terjadi pada dinasti politik lainnya.

Permasalahan dinasti politik ini tampaknya masih akan menjadi isu hangat dalam beberapa waktu ke depan. Sebagai masyarakat, silakan menilai sendiri apakah dinasti politik di Indonesia boleh dilakukan atau tidak berdasarkan beberapa pertimbangan di atas.

Lawang, 6 Juni 2024, terinspirasi setelah menonton podcast Total Politik yang mengundang Pandji Pragiwaksono

Sumber Artikel:

DIbaca: 1,722

Up Next

Bagi-Bagi Kursi sebagai Balas Budi: Wajar atau Kurang Ajar?

Don't Miss

Menyorot Kebijakan Pemerintah yang Makin ke Sini Makin ke Sana

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Anda harus masuk untuk berkomentar.

Politik & Negara

MBG adalah Program Kerja Paling Janggal yang Pernah Saya Lihat

Published

4 minggu ago

1 Juni 2026

Fanandi

Masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belum genap dua tahun. Namun, entah mengapa Penulis merasa sudah lebih banyak ngomel terkait masa kepemimpinannya dibandingkan sepuluh tahun era Joko Widodo (Jokowi) dulu.

Salah satu kebijakan atau program kerja yang paling sering membuat Penulis geleng-geleng kepala adalah Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang memang sudah digembar-gemborkan sejak masa pemilu, bahkan Badan Gizi Nasional (BGN) disahkan sejak era Jokowi.

Selain karena masalah salah sasaran dan anggaran yang jumbo, penyalahgunaan anggaran yang bisa dibilang ngaco berhasil memancing emosi publik, termasuk Penulis. Mari kita bahas beberapa di antaranya.

Beberapa Anggaran MBG yang Bisa Dianggap Ngawur

Jika berbicara tentang perencanaan anggaran, kita sudah sering melihat bagaimana pengadaan barang atau budgeting dari pemerintah sering ngawur. Kalau mark-up harga, enggak kira-kira, seolah kita semua ini dianggap bodoh.

MBG juga salah satunya, apalagi program kerja ini menjadi salah satu yang paling disorot oleh masyarakat saat ini. Beberapa waktu lalu, mencuat anggaran-anggaran yang dianggap tidak masuk akal bagi sebagian netizen, termasuk Penulis.

Melansir dari akun Instagram BBC, realisasi pengadaan barang Badan Gizi Nasional (BGN) banyak yang membuat geleng-geleng kepala. Total, BGN menganggarkan Rp6,31 triliun untuk tahun 2026. Berikut rinciannya:

Kendaraan (roda 2 dan 4): Rp1,38 triliun
Pembangunan SPPG: Rp936,7 miliar
Elektronik (tablet, laptop, printer: Rp826,4 miliar
Pakaian dan Aksesoris: Rp623 miliar
Pelatihan dan Sosialiasi: Rp225,8 miliar
Jasa Event Organizer: Rp112,8 miliar

Salah satu kategori yang paling disorot oleh BBC adalah pakaian dan aksesoris. Banyak yang terlihat janggal, karena urgensinya yang patut dipertanyakan. Berikut beberapa di antaranya:

Pakaian Dinas: Rp384,02 miliar
Sepatu: Rp153,74 miliar
Kaos: Rp16,58 miliar
Ransel: Rp15,17 miliar
Sweater: Rp14,64 miliar
Topi: Rp8,67 miliar
Kaos Kaki: Rp6,94 miliar (atau Rp100 ribu per pasang)
Celana: Rp6,34 miliar
Sabuk: Rp5,08 miliar
Handuk: Rp3,77 miliar
Hijab: Rp2,17 miliar
Semir dan Sikat: Rp1,58 miliar

Dari kategori elektronik, tablet (beli merek Samsung Tab Active 5) menjadi yang paling besar dengan Rp508,5 miliar, atau per unit dihargai sekitar Rp18 juta. Padahal, di pasaran harganya hanya sekitar Rp9 jutaan.

Pengadaan motor listrik mencapai Rp1,38 triliun, atau setiap motor dihargai Rp42 juta. Mereknya EMMO (pernah dengar?) yang hak patennya pun baru diajukan setelah mereka menang vendor. Jika tujuannya untuk menjangkau daerah tertinggal, emang listrik di sana sudah mencukupi untuk ngecas?

Oh, jangan lupakan juga anggaran sistem dan aplikasi MBG bernama Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) yang mencapai angka Rp550 miliar (dari total Rp1,2 triliun anggaran IT), yang entah untuk apa tujuan dan urgensinya.

Walau begitu, Dadan Hindayana selaku Kepala BGN tetap bersikeras kalau ini bukan pemborosan anggaran. Menurutnya, barang-barang di atas diberikan untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), yang nantinya mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Mengingat pemasukan negara paling besar dari pajak, ini uang kita lho yang digunakan! Lebih mirisnya lagi, gaji guru honorer justru dipotong karena anggarannya digunakan untuk membiayai barang-barang di atas!

Distribusi yang Kurang Adil

Harusnya Diutamakan di Daerah 3T (InfoPublik)

Dari sisi pemerataan distribusi juga dianggap masih butuh banyak perbaikan. Data dari profesor Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan bahwa semakin tertinggal suatu daerah, justru semakin sedikit sekolah yang kebagian MBG.

Jika memang tujuan utama MBG adalah mencegah stunting, bukankan daerah-daerah miskin dan tertinggal justru harus menjadi sasaran utama? Apa karena margin keuntungannya tipis karena sulitnya akses, mereka jadi justru tidak kebagian?

Lebih menariknya lagi, sekitar 58% penerima MBG justru di Jawa, dengan lebih dari 9 ribu dapur MBG. Sebagai perbandingan, di Kalimantan hanya terdapat sekitar 700 dapur, sedangkan di Maluku dan Papua justru hanya di kisaran angka 200 dapur.

Apakah pengadaan motor listrik yang ada di poin sebelumnya bertujuan untuk meningkatkan jumlah penerima di daerah terpencil? Jujur, Penulis merasa skeptis. Justru ini membuka pertanyaan baru: bukankah ini menunjukkan sebelum makan gratis, infrastrukturnya yang harus dibenahi dulu?

Jika memang harus dilaksanakan, Penulis akan mendukung MBG jika difokuskan ke daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) terlebih dahulu, karena merekalah yang paling berpotensi terkena stunting dibanding siswa-siswi yang tinggal di perkotaan.

Janji yang Tinggal Janji

Gibran Rakabumingraka Ketika Meninjau MBG (ANTARA News)

Sewaktu masa kampanye, Penulis ingat betul janji Wakil Presiden Gibran Rakabumingraka terkait MBG. Kala itu, ia menyuruh kita membayangkan betapa banyaknya anggaran dari pemerintah yang mengalir ke UMKM-UMKM milik rakyat.

Sayangnya, janji di masa kampanye tersebut seolah terlupakan begitu saja. Pasalnya, kini terlihat yang menikmati guyuran dana MBG bukan UMKM, melainkan oknum-oknum yang (mungkin) punya relasi dengan penguasa.

Sebaliknya, keberadaan MBG justru membuat UMKM atau pedagang kecil kehilangan omset, karena siswa mendapatkan jatah makanan. Tante Penulis sendiri yang bercerita bagaimana susahnya berjualan makanan di sekolah sekarang.

Sudah begitu, kualitas makanan yang diberikan pun jauh dari janji atau presentasi orang-orang BGN di depan presiden. Anak-anak dari teman-teman Penulis kebagian jatah MBG, tapi dengan kualitas yang seolah ala kadarnya.

Jika kualitas gizinya buruk, lantas apakah tujuan program ini untuk mencegah stunting (yang kerap dikritik juga sebenarnya karena dianggap terlambat) bisa tercapai? Sulit untuk mengukur keberhasilan program ini. Selain karena butuh waktu lama, parameter yang bisa digunakan juga terbatas.

Evaluasi MBG dari Pemerintah

Prabowo Subianto Meninjau MBG (Liputan6)

Memang, ada evaluasi dari pemerintah dengan mengurangi distribusi MBG, dari enam kali menjadi “hanya” lima kali per minggu. Pemotongan satu hari ini bisa menghemat anggaran hingga 40 triliun rupiah per tahun menurut Menteri Keuangan Purbaya.

Namun, kita tetap merasa angka tersebut masih terbilang kecil dan belum efisien, karena jumlah hari distribusinya bukan inti masalah yang kerap kita kritik. Selain evaluasi target penerimanya, banyak sekali pos anggaran yang patut dievaluasi.

Bahkan dapur SPPG yang tutup sementara masih tetap mendapatkan insentif Rp6 juta per hari, menurut Ketua BGN. Banyak yang menganggap kalau pengeluaran-pengeluaran seperti inilah yang seharusnya dipangkas.

Pada akhirnya, jargon efisiensi yang kerap digembar-gemborkan Presiden Prabowo seolah tak berlaku untuk MBG. Justru, kita jadi melihat kalau efisiensi yang dilakukan demi berjalannya MBG, dan mungkin program lainnya seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Mahkamah Konstitusi (MK) sempat melakukan sidang untuk Permohonan No. 100/PUU-XXIV/2026 yang diajukan oleh koalisi MBG Watch karena menganggap program ini menjadi bukti “penyalahgunaan kewenangan fiskal” yang dilakukan oleh pemerintah.

Namun, sejujurnya Penulis merasa bahwa semua usaha kita untuk menghentikan MBG tidak akan pernah terwujud, meskipun untuk sementara waktu. Bahkan, telah muncul anekdot bahwa kalau malam ini kiamat, paginya MBG masih harus didistribusikan.

Banyak yang membela dengan sudut pandang, jika SPPG ditutup atau bahkan secara ekstrem MBG dihentikan, bagaimana dengan nasib para pekerjanya? Justru masalahnya di sana. Menciptakan lapangan pekerjaan yang tergantung kebijakan pemerintah jelas bukan fondasi yang solid.

Kesimpulan: Program Mulia dengan Eksekusi Berantakan

Semoga Ada Perbaikan dan Perubahan (Sekretariat Negara)

Selain beberapa poin yang telah disebutkan di atas, masih banyak masalah yang menyelimuti MBG. Keracunan pada siswa, mitra MBG yang terafiliasi dengan partai politik, minimnya transparansi, hingga keterlibatan Polri dan TNI menjadi topik-topik permasalahan yang tidak Penulis bahas secara mendalam.

Berdasarkan survei yang dilakukan Policy Research Center pada Maret 2026, mayoritas menilai kalau program ini lebih menguntungkan pihak Elite & Pejabat Politik (44,5%) dan Pengelola dan Mitra SPPG (44%). Penerima MBG justru hanya berada di angka 6,5%.

Ada beberapa hal yang juga disorot oleh para pengisi survei, termasuk rawan dikorupsi (87% setuju), lebih banyak dinikmati oleh elite dan pemilik dapur MBG (89% setuju), hingga kualitas makanan yang sengaja diturunkan demi keuntungan oknum (79% setuju).

Padahal, menghentikan (setidaknya untuk sementara) sebuah program kerja yang dianggap bermasalah bukanlah sebuah aib. Justru, itu menunjukkan kebesaran hati pemerintah dalam mendengarkan masukan dari rakyatnya sendiri.

MBG adalah program ambisius yang niatnya baik. Akan tetapi, niat baik saja tidak cukup. Pelaksanaan di lapangan menjadi kunci. Jangan sampai MBG justru menjadi lahan basah yang dikuasai segelintir orang untuk memperkaya dirinya sendiri.

Yang namanya program kerja dari pemerintah, tentu tidak bisa dinilai dari intensinya. Kalau niatnya baik, tapi pelaksanaannya bermasalah dan kerap dikritik, ya dievaluasi. Jangan malah jadi kepala batu dan menutup telinga.

Lawang, 1 Juni 2026, terinspirasi setelah melihat banyak sekali kejanggalan di MBG

Sumber Artikel:

DIbaca: 293

Politik & Negara

Bahkan Sekadar Empati pun Pejabat Kita Tidak Punya

Published

7 bulan ago

7 Desember 2025

Fanandi

Sebelum memulai tulisan ini, Penulis ingin mengungkapkan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada korban bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera. Hingga tulisan ini dibuat, sudah lebih dari 800 korban jiwa dan jutaan orang terdampak.

Jelas, skala bencana menjelang pergantian tahun ini sangat masif. Anehnya (atau justru sudah menjadi “normalnya”?), sampai saat ini pemerintah belum juga menetapkan hal tersebut sebagai darurat bencana nasional dengan berbagai argumen.

Lebih parahnya lagi, banyak sekali tindakan maupun ucapan dari pejabat publik, terutama presiden, yang justru menyakiti banyak perasaan masyarakat, seolah mereka tidak memiliki empati untuk para korban.

Daftar Ucapan Kontroversial Pejabat Terkait Bencana di Sumatera

Presiden Prabowo Ketika Pidato Karunia Kelapa Sawit (via Tribun)

“Memang kemarin kelihatannya mencekam, ya, karena berseliweran di media sosial.”
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, ketika banyak footage yang menggambarkan betapa mencekamnya situasi di lapangan.

“Gelondongan kayu yang ikut tersapu banjir adalah kayu lapuk.”
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto, seolah ingin menutupi aktivitas penebangan hutan yang menjadi salah satu alasan bencana bisa terjadi.

“Kalau bisa Pak Prabowo [Subianto] jadi presiden seumur hidup.”
Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakhry, yang seolah justru menjadikan bencana ini sebagai ajang untuk menjilat.

“Daripada dibawa lagi ke pangkalan udara, lebih baik di-drop dan dapat dimanfaatkan masyarakat.”
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, ketika muncul kritik mengenai proses pembagian bantuan kepada korban bencana yang dilempar dari atas helikopter dan membuat banyak makanan jadi terbuang secara sia-sia

“Kami juga mengucapkan terima kasih atas kepeduliannya, tapi kami yakin kami masih bisa mengatasinya.”
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, yang bersikukuh menolak bantuan dari luar negeri.

“Saya kira situasi membaik. Saya kira kondisi yang sekarang (darurat provinsi) sudah cukup.”
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, setelah mengunjungi salah satu daerah yang terdampak bencana.

“Tapi kita diberi karunia oleh Yang Maha kuasa kita punya kelapa sawit.”
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto (lagi), dalam sebuah acara yang justru menglorifikasi kelapa sawit ketika itu menjadi salah satu sumber bencana di Sumatera.

Belum lagi berbagai aktivitas “pencitraan” yang dilakukan oleh banyak pihak, mulai pelepasan bantuan oleh anggota DPR lengkap dengan spanduk, Zulkifli Hasan yang membawa karung beras, hingga Verrel Bramasta yang menggunakan vest ala PUBG.

Namun, Penulis justru teringat ucapan Presiden Prabowo akhir tahun 2024 lalu, ketika ia mengatakan kalau pohon kelapa sawit juga “pohon”, sebuah ucapan yang membuat Penulis sangat geram ketika mendengarkannya untuk pertama kalinya.

“Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Enggak usah takut. Apa itu katanya membahayakan, deforestation. Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Benar enggak, kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Dia menyerap karbondioksida, dari mana kok kita dituduh yang boten-boten saja itu orang-orang itu.”

Apakah Sesulit Itu untuk Berempati?

Contoh Korban Bencana Banjir Sumatera (via Kompas)

Sejak bencana ini terjadi pada akhir bulan November, sebenarnya Penulis sudah menahan diri untuk tidak berkomentar terlalu banyak atas ke-asbun-an para pejabat. Toh, memang kualitas pejabat kita ya memang cuma sebatas itu.

Namun, makin ke sini, Penulis merasa kok nirempatinya makin ke sini makin parah. Jumlah korban seolah cuma menjadi statistik semata, karena mereka nyatanya lebih memedulikan kepentingannya masing-masing.

Salah satu hal yang paling kontroversial dan banyak dituntut oleh masyarakat adalah penetapan status darurat bencana nasional, yang hingga kini masih belum dilakukan Presiden Prabowo selaku yang berwenang berdasarkan UU 24/2007 Pasal 51.

Karena hal tersebut juga tawaran bantuan dari negara lain juga ditolak, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kemenlu. Padahal, banyak yang melaporkan kalau masih ada daerah yang terisolasi dan belum mendapatkan bantuan, hingga ada korban kelaparan.

Tentu jadi wajar jika masyarakat menjadi curiga, apakah jangan-jangan tidak ditetapkannya status darurat bencana nasional dikarenakan Presiden Prabowo punya bisnis kelapa sawit di Sumatera, yang menjadi salah satu penyebab bencana?

Hal ini menjadi masuk akal karena Presiden Prabowo juga berkali-kali membahas kelapa sawit dalam berbagai kesempatan, bahkan melakukan glorifikasi yang menurut Penulis sudah berlebihan, tanpa mempertimbangkan dampak lingkungannya.

Para pejabat, kalau belum bisa kerja dengan benar, minimal belajar empati dulu, deh. Belajar gimana membuat pernyataan yang tidak menimbulkan amarah publik. Belajar gimana cara agar apa yang keluar dari mulut tidak menyakiti banyak pihak. Itu udah rendah banget bare minimum-nya.

Penutup

Bencana alam yang terjadi di Sumatera, bagi Penulis, merupakan akibat dari keserakahan manusia yang terus menghabisi hutan demi kepentingan bisnis kelompok tertentu. Hutan yang salah satu fungsinya adalah menahan air justru dibabat habis-habisan.

Para korban tidak sedikipun kecipratan keuntungan dari bisnis-bisnis yang memakan hutan Sumatera, tapi merekalah yang justru menjadi pihak yang membayar. Para konglomerat yang kaya dari bisnis-bisnis tersebut masih bisa makan malam enak di rumah mewah mereka.

Semoga para korban keserakahan di Sumatera diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi bencana ini. Semoga orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi penyebab bencana ini akan mendapatkan balasan yang setimpal, baik di dunia maupun akhirat.

Lawang, 7 Desember 2025, terinspirasi setelah emosi membaca berbagai komentar pejabat publik yang nirempati

Foto Featured Image: Kompas

Sumber Artikel:

DIbaca: 594

Politik & Negara

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat…

Published

10 bulan ago

8 September 2025

Fanandi

Rasanya beberapa minggu terakhir ini, Indonesia menjadi sedikit tidak nyaman sebagai rumah kita tinggal. Pasalnya, muncul sekali banyak berita yang membuat kita merasa resah, kecewa, marah, sedih, campur aduk pokoknya.

Puncaknya mungkin ketika meninggalnya Affan Kurniawan, seorang driver ojek online (ojol) yang tewas terlindas mobil Brimob pada tanggal 28 Agustus 2025. Sejak itu, situasi mengalami eskalasi yang begitu cepat hingga terjadi kerusuhan di mana-mana.

Namun, menurut Penulis, rasanya apa yang terjadi beberapa minggu ini merupakan akumulasi dari kekecewaan demi kekecewaan yang kita alami selama beberapa bulan terakhir, atau bahkan sudah bertahun-tahun menggumpal di dalam diri kita.

Penulis tidak akan membahas secara detail apa yang sebenarnya telah terjadi belakangan ini, rasanya sudah cukup banyak yang membahas hal tersebut (dan juga sudah cukup basi karena situasi yang sudah mulai kondusif).

Di sini, Penulis ingin berandai-andai seandainya saja bisa menuliskan surat terbuka untuk para tuan dan puan terhormat yang mengurus bangsa ini. Walau tidak menyelesaikan masalah (tentu saja), setidaknya Penulis bisa mengeluarkan unek-uneknya yang mungkin juga akan mewakili para Pembaca sekalian.

***