Ketika sedang scrolling Instagram menggunakan akun whatheFAN, tiba-tiba Penulis menemukan sebuah pos yang pro-pemerintah. Inti dari pos tersebut adalah menyebutkan bahwa upaya untuk menjegal pemerintah sekarang lagi-lagi gagal.

Selain itu, pemilik pos juga mengatakan bahwa “rakyat sudah cerdas tidak bisa dibodohi”, sehingga gerakan “Jangan Rayakan Kemerdekaan” gagal. Hal ini bisa dilihat dari antusiasme masyarakat untuk melihat upacara bendera di Istana Merdeka.

Saat membaca pos tersebut, Penulis memang sudah merasa ada banyak hal yang ganjil. Namun, agar lebih objektif (karena Penulis selama ini cukup sering mengkritik pemerintah), Penulis mencoba melempar pos tersebut ke AI (Perplexity Pro).

Daftar Logical Fallacies di Pos Tersebut

Penulis mengunggah semua foto dari pos tersebut ke AI dan memintanya untuk membedah apakah ada logical fallacies atau kesalahan-kesalahan berpikir dalam pos tersebut. Jawabannya cukup mengejutkan karena ternyata lebih banyak dari yang Penulis kira!

Pembaca bisa membaca pos aslinya terlebih dahulu di tautan berikut ini. Kalau sudah membaca semuanya dan meresapi semua isinya, berikut adalah tabel buatan AI yang mengulas ada kesalahan berpikir apa saja dari pos tersebut:

Logical fallacy	Arti mudah	Bentuknya dalam unggahan
False cause	Menganggap A menyebabkan B tanpa bukti cukup	Ramainya pendaftar upacara dianggap membuktikan kritik terhadap pemerintah atau ajakan boikot kemerdekaan telah gagal
Non sequitur	Kesimpulan tidak nyambung langsung dari premis	“Banyak yang ingin hadir upacara” lalu meloncat ke “rakyat mendukung pemerintah”
False dichotomy	Membuat seolah hanya ada dua pilihan	Seolah pilihannya cuma: merayakan kemerdekaan = pro-pemerintah; tidak merayakan = anti-Indonesia
Appeal to popularity	Sesuatu dianggap benar karena banyak orang melakukannya	Antusiasme pendaftar dipakai sebagai bukti bahwa rakyat “sudah cerdas” atau suatu posisi politik pasti benar
Hasty generalization	Menyimpulkan hal besar dari sampel kecil atau terbatas	Pendaftar upacara dianggap mewakili seluruh rakyat Indonesia; pelaku penjarahan dianggap mencerminkan watak masyarakat secara umum
Mind reading	Mengklaim tahu motivasi orang tanpa bukti	Semua orang yang mendaftar upacara diasumsikan murni mendukung pemerintah atau menolak kritik
Contextomy / misleading context	Angka atau kutipan dipakai di luar konteks asalnya	Angka jumlah kursi dan pendaftar berpotensi dicampur dari konteks atau tahun peringatan berbeda sehingga kesannya lebih dramatis
False equivalence	Menyamakan dua hal yang berbeda secara penting	Menyamakan kehadiran di upacara dengan dukungan total kepada rezim; menyamakan penjarahan telur dengan korupsi terstruktur
Reductive fallacy	Persoalan rumit dipersempit menjadi satu ukuran sederhana	Kemerdekaan hanya dinilai dari boleh bekerja, berkumpul, nongkrong, atau mengkritik presiden
Straw man	Menyederhanakan posisi lawan agar mudah dipatahkan	Kritik “Indonesia belum merdeka sepenuhnya” diperlakukan seolah artinya rakyat tidak bisa bergerak, makan, atau bersosialisasi
Presentism	Menilai masalah panjang hanya dari momen saat ini	Pemberantasan korupsi seolah baru terjadi pada pemerintahan sekarang, tanpa melihat proses lintas pemerintahan dan lembaga
Credit-claiming fallacy	Mengklaim semua keberhasilan sebagai jasa satu pihak	Berbagai kasus korupsi disebut “semua dibongkar presiden”, padahal investigasi melibatkan KPK, Kejaksaan, Polri, BPK, pengadilan, media, dan pelapor
Post hoc reasoning	Karena terjadi setelah seseorang berkuasa, dianggap pasti disebabkan olehnya	Kasus yang mencuat saat pemerintah sekarang dianggap otomatis hasil pembongkaran langsung oleh presiden
Overclaiming	Klaim terlalu besar dan mutlak tanpa pembuktian setara	Kata seperti “semua dibongkar”, “gagal total”, atau “rakyat sudah cerdas” tidak disertai ukuran dan data yang memadai
Appeal to novelty	Menganggap sesuatu lebih baik/benar karena baru terjadi sekarang	Karena kasus dibongkar pada era baru, era itu langsung dianggap paling efektif tanpa perbandingan yang solid
Moral equivalence	Menyamakan bobot moral dua kesalahan yang skala dan strukturnya berbeda	Pelanggaran warga saat kejadian kecelakaan diletakkan setara dengan korupsi sistemik yang menyalahgunakan jabatan dan merugikan publik
Composition fallacy	Sifat sebagian kecil dianggap sifat keseluruhan kelompok	Ada warga menjarah telur, lalu masyarakat luas dilabeli “sama rusaknya”
Tu quoque terselubung	Mengalihkan kritik dengan menunjuk kesalahan pihak pengkritik/masyarakat	Karena ada warga yang melanggar hukum, kritik terhadap pejabat atau mafia koruptor dibuat seolah tidak sah
Cherry-picking	Memilih fakta yang menguntungkan sambil mengabaikan data lain	Menonjolkan antrean tiket sebagai bukti nasionalisme/dukungan, sambil mengabaikan persoalan korupsi, ketimpangan, kebebasan sipil, atau biaya hidup

Agar berimbang, Penulis juga meminta AI tersebut untuk membuat tabel yang berisi apa saja hal benar dari pos tersebut. Hasilnya ternyata jauh lebih pendek dan singkat. Pembaca bisa melihatnya di bawah ini:

Klaim inti	Penilaian	Catatan penting
Masyarakat memang antusias menghadiri upacara di Istana	Benar	Untuk HUT ke-80 RI, pemerintah menyediakan 8.000 undangan dan mengalokasikan 80 persennya bagi masyarakat umum. Antusiasme pendaftar juga tinggi.
Merayakan kemerdekaan adalah hal positif	Benar	Perayaan kemerdekaan dapat menjadi ekspresi kebangsaan, penghormatan terhadap perjuangan sejarah, serta ruang kebersamaan warga
Indonesia bukan negara yang sepenuhnya menutup ruang kumpul dan berpendapat	Secara prinsip benar	Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Indonesia telah jauh lebih bebas dibanding masa penjajahan atau masa otoriter tertentu	Secara umum benar	Warga memiliki ruang legal untuk bekerja, berkumpul, membentuk organisasi, mengkritik, dan mengikuti aktivitas publik. Namun kualitas praktik perlindungan haknya tetap perlu diawasi
Korupsi memang telah berlangsung lama dan lintas periode pemerintahan	Benar	Korupsi bukan persoalan yang lahir pada satu presiden atau satu era saja; kasus, modus, serta aktornya berkembang selama puluhan tahun
Ada penindakan korupsi yang nyata pada 2025	Benar	KPK melaporkan 118 tersangka, 116 penyidikan, 115 penuntutan, 78 eksekusi, serta pemulihan aset Rp1,531 triliun pada 2025.
Penjarahan barang korban kecelakaan adalah tindakan yang keliru	Benar	Mengambil barang yang bukan milik sendiri tetap salah secara hukum dan moral, walau konteks serta tingkat kesalahannya dapat berbeda-beda
Perbaikan negara bukan hanya tugas pejabat	Benar	Masyarakat juga perlu berperan: tidak menyuap, tidak menjarah, tidak memalsukan data, tidak menyebarkan fitnah, serta turut mengawasi kekuasaan

Pos di atas hanyalah contoh bagaimana bentuk keresahan maupun kritikan dari masyarakat justru di-framing menjadi sesuatu yang di luar konteks. Entah itu gerakan Indonesia Gelap, Gerakan Brave Pink, Kabur Aja Dulu, semua dianggap sebagai propaganda semata.

Kita bisa melihat bahwa ada semacam usaha untuk melakukan framing dan penggiringan opini menggunakan sebuah tulisan yang terkesan patriotik. Justru, inti dari kritikannya malah diabaikan dan yang dibalas justru hal-hal yang bukan substansinya.

Jujur, respons seperti ini baik dari kubu pemerintah maupun para pendukungnya benar-benar meresahkan Penulis, seolah semua yang mengkritik pemerintah adalah musuh negara yang harus dilawan. Hal ini tentu berbahaya bagi kesehatan demokrasi kita.

Ketika Masyarakat Menjadi (Satu-Satunya) Oposisi Pemerintah

Sejak era Presiden Joko Widodo, terutama periode keduanya, kita sudah bisa mulai merasakan bagaimana seorang presiden seolah hampir tidak punya oposisi sama sekali di pemerintahan. Mayoritas di kursi DPR merupakan partai pendukung presiden terpilih.

Begitu pula dengan era Presiden Prabowo Subianto yang sedang berlangsung saat ini. Bukan hanya partai yang menyokongnya saat Pemilu, lawan-lawannya pun banyak yang merapat karena ingin menjadi bagian pemerintahan.

Di saat negara tidak memiliki oposisi di pemerintahan, lantas siapa yang melakukan kontrol? Tentu opsinya hanya tersisa masyarakat dan pers. Oleh karena itu, rasanya sangat wajar jika bermunculan kritik dari berbagai lapisan masyarakat melalui berbagai media.

Nah, respons yang diberikan pemerintah (serta pendukungnya) ketika ada kritik membuat Penulis khawatir. Alih-alih menerima kritikan tersebut, pemerintah justru lebih sibuk membela diri, bahkan terkadang malah melakukan “serangan balik”.

Seperti yang kita tahu, Presiden Prabowo kerap mengeluarkan kata-kata yang dianggap kurang etis untuk keluar dari mulut presiden, seperti ndasmu yang dianggap meremehkan kritikan yang ditujukan kepadanya.

Ketika banyak orang-orang yang menyuarakan Kabur Aja Dulu, alih-alih menenangkan masyarakat dengan menyajikan data faktual, Presiden Prabowo justru mengatakan hal semacam ini:

“Saudara-saudara sekalian. Indonesia kaya, Indonesia akan bangkit, dan Indonesia akan mampu memperkuat semua kekuatan di Republik Indonesia ini! Yang ragu-ragu, silakan duduk di rumah saja. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan, tidak ada yang melarang.”

Salah satu yang menurut Penulis fatal adalah ketika beliau menyatakan, “Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada, hanya dia sekarang pakai baju lain. Wartawan, jurnalis, pengamat, LSM.”

Pernyataan tersebut seolah framing bahwa semua profesi yang ia sebutkan merupakan sisipan “antek-antek asing” yang tidak ingin Indonesia menjadi bangsa yang besar. Tentu ini sangat berbahaya untuk iklim demokrasi kita, ketika salah satu alat kontrol pemerintah dilabeli seperti itu.

Tidak hanya dari Presiden Prabowo, respons bawahannya pun terkadang menimbulkan kontroversi. Penulis akan mengambil contoh dari Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Teddy Indra Wijaya.

Ketika mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengkritik frekuensi perjalanan luar negeri Prabowo, Teddy merilis sebuah video yang memberi klarifikasi yang menjelaskan mengapa Presiden harus kerap melakukan perjalanan ke luar negeri.

Tidak ada yang salah, sampai ia mengeluarkan sindiran bahwa Dino hanya menjabat tiga bulan. Hal tersebut sudah merupakan sebuah ad hominem alias serangan pribadi yang melenceng dari konteks diskusi.

Terkadang juga, yang dibahas justru hal di luar substansi kritiknya. Ketika film Pesta Babi ramai dibicarakan misalnya, yang banyak dibahas oleh pihak pemerintah maupun pro-pemerintah justru siapa yang membiayai pembuatan film tersebut.

Seharusnya, jika apa yang disampaikan dalam film tersebut salah atau kurang tepat, ya berikan data yang benar seperti apa. Yang ada, justru pada menyebut kalau George Soros orang yang mendanai film tersebut untuk memecah belah bangsa Indonesia. Kan, lucu.

Memang, di atas hanya beberapa contoh kasus yang Penulis anggap respons yang kurang tepat. Tentu pemerintah pernah memberikan respons yang normatif dan tidak kontroversial. Penulis memang hanya berfokus pada pernyataan-pernyataan yang kurang elok keluar dari pihak pemerintah.

Penutup

Mungkin tidak ada pernyataan secara eksplisit kalau pengkritik pemerintah dianggap sebagai musuh negara. Namun, telah beberapa kali terjadi kalau pengkritik diposisikan seperti itu dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara-cara yang sudah Penulis sebutkan di atas.

Tak bisa dipungkiri kalau memang ada penyusup “antek-antek aseng” yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan mereka sendiri. Hanya saja, menggeneralisasi semua yang mengkritik pemerintah sebagai “antek aseng” juga tidak bijaksana.

Justru, kritik pemerintah yang kami utarakan ini menjadi bukti bahwa kami cinta dengan negara ini. Kami ingin negara ini menjadi bangsa yang besar dan kuat. Kami ingin masyarakat Indonesia hidup sejahtera.

Oleh karena itu, jika kami melihat ada hal yang kami anggap melenceng dari tujuan tersebut, kami bersuara sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jangan anggap hanya karena kami menyampaikan kritik, kami dianggap sebagai musuh negara.

---

Lawang, 26 Agustus 2026, terinspirasi setelah menemukan sebuah pos Instagram yang penuh dengan logical fallacies

Masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto belum genap dua tahun. Namun, entah mengapa Penulis merasa sudah lebih banyak ngomel terkait masa kepemimpinannya dibandingkan sepuluh tahun era Joko Widodo (Jokowi) dulu.

Salah satu kebijakan atau program kerja yang paling sering membuat Penulis geleng-geleng kepala adalah Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang memang sudah digembar-gemborkan sejak masa pemilu, bahkan Badan Gizi Nasional (BGN) disahkan sejak era Jokowi.

Selain karena masalah salah sasaran dan anggaran yang jumbo, penyalahgunaan anggaran yang bisa dibilang ngaco berhasil memancing emosi publik, termasuk Penulis. Mari kita bahas beberapa di antaranya.

Beberapa Anggaran MBG yang Bisa Dianggap Ngawur

Jika berbicara tentang perencanaan anggaran, kita sudah sering melihat bagaimana pengadaan barang atau budgeting dari pemerintah sering ngawur. Kalau mark-up harga, enggak kira-kira, seolah kita semua ini dianggap bodoh.

MBG juga salah satunya, apalagi program kerja ini menjadi salah satu yang paling disorot oleh masyarakat saat ini. Beberapa waktu lalu, mencuat anggaran-anggaran yang dianggap tidak masuk akal bagi sebagian netizen, termasuk Penulis.

Melansir dari akun Instagram BBC, realisasi pengadaan barang Badan Gizi Nasional (BGN) banyak yang membuat geleng-geleng kepala. Total, BGN menganggarkan Rp6,31 triliun untuk tahun 2026. Berikut rinciannya:

• Kendaraan (roda 2 dan 4): Rp1,38 triliun
• Pembangunan SPPG: Rp936,7 miliar
• Elektronik (tablet, laptop, printer: Rp826,4 miliar
• Pakaian dan Aksesoris: Rp623 miliar
• Pelatihan dan Sosialiasi: Rp225,8 miliar
• Jasa Event Organizer: Rp112,8 miliar

Salah satu kategori yang paling disorot oleh BBC adalah pakaian dan aksesoris. Banyak yang terlihat janggal, karena urgensinya yang patut dipertanyakan. Berikut beberapa di antaranya:

• Pakaian Dinas: Rp384,02 miliar
• Sepatu: Rp153,74 miliar
• Kaos: Rp16,58 miliar
• Ransel: Rp15,17 miliar
• Sweater: Rp14,64 miliar
• Topi: Rp8,67 miliar
• Kaos Kaki: Rp6,94 miliar (atau Rp100 ribu per pasang)
• Celana: Rp6,34 miliar
• Sabuk: Rp5,08 miliar
• Handuk: Rp3,77 miliar
• Hijab: Rp2,17 miliar
• Semir dan Sikat: Rp1,58 miliar

Dari kategori elektronik, tablet (beli merek Samsung Tab Active 5) menjadi yang paling besar dengan Rp508,5 miliar, atau per unit dihargai sekitar Rp18 juta. Padahal, di pasaran harganya hanya sekitar Rp9 jutaan.

Pengadaan motor listrik mencapai Rp1,38 triliun, atau setiap motor dihargai Rp42 juta. Mereknya EMMO (pernah dengar?) yang hak patennya pun baru diajukan setelah mereka menang vendor. Jika tujuannya untuk menjangkau daerah tertinggal, emang listrik di sana sudah mencukupi untuk ngecas?

Oh, jangan lupakan juga anggaran sistem dan aplikasi MBG bernama Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) yang mencapai angka Rp550 miliar (dari total Rp1,2 triliun anggaran IT), yang entah untuk apa tujuan dan urgensinya.

Walau begitu, Dadan Hindayana selaku Kepala BGN tetap bersikeras kalau ini bukan pemborosan anggaran. Menurutnya, barang-barang di atas diberikan untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), yang nantinya mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Mengingat pemasukan negara paling besar dari pajak, ini uang kita lho yang digunakan! Lebih mirisnya lagi, gaji guru honorer justru dipotong karena anggarannya digunakan untuk membiayai barang-barang di atas!

Distribusi yang Kurang Adil

Dari sisi pemerataan distribusi juga dianggap masih butuh banyak perbaikan. Data dari profesor Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan bahwa semakin tertinggal suatu daerah, justru semakin sedikit sekolah yang kebagian MBG.

Jika memang tujuan utama MBG adalah mencegah stunting, bukankan daerah-daerah miskin dan tertinggal justru harus menjadi sasaran utama? Apa karena margin keuntungannya tipis karena sulitnya akses, mereka jadi justru tidak kebagian?

Lebih menariknya lagi, sekitar 58% penerima MBG justru di Jawa, dengan lebih dari 9 ribu dapur MBG. Sebagai perbandingan, di Kalimantan hanya terdapat sekitar 700 dapur, sedangkan di Maluku dan Papua justru hanya di kisaran angka 200 dapur.

Apakah pengadaan motor listrik yang ada di poin sebelumnya bertujuan untuk meningkatkan jumlah penerima di daerah terpencil? Jujur, Penulis merasa skeptis. Justru ini membuka pertanyaan baru: bukankah ini menunjukkan sebelum makan gratis, infrastrukturnya yang harus dibenahi dulu?

Jika memang harus dilaksanakan, Penulis akan mendukung MBG jika difokuskan ke daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) terlebih dahulu, karena merekalah yang paling berpotensi terkena stunting dibanding siswa-siswi yang tinggal di perkotaan.

Janji yang Tinggal Janji

Sewaktu masa kampanye, Penulis ingat betul janji Wakil Presiden Gibran Rakabumingraka terkait MBG. Kala itu, ia menyuruh kita membayangkan betapa banyaknya anggaran dari pemerintah yang mengalir ke UMKM-UMKM milik rakyat.

Sayangnya, janji di masa kampanye tersebut seolah terlupakan begitu saja. Pasalnya, kini terlihat yang menikmati guyuran dana MBG bukan UMKM, melainkan oknum-oknum yang (mungkin) punya relasi dengan penguasa.

Sebaliknya, keberadaan MBG justru membuat UMKM atau pedagang kecil kehilangan omset, karena siswa mendapatkan jatah makanan. Tante Penulis sendiri yang bercerita bagaimana susahnya berjualan makanan di sekolah sekarang.

Sudah begitu, kualitas makanan yang diberikan pun jauh dari janji atau presentasi orang-orang BGN di depan presiden. Anak-anak dari teman-teman Penulis kebagian jatah MBG, tapi dengan kualitas yang seolah ala kadarnya.

Jika kualitas gizinya buruk, lantas apakah tujuan program ini untuk mencegah stunting (yang kerap dikritik juga sebenarnya karena dianggap terlambat) bisa tercapai? Sulit untuk mengukur keberhasilan program ini. Selain karena butuh waktu lama, parameter yang bisa digunakan juga terbatas.

Evaluasi MBG dari Pemerintah

Memang, ada evaluasi dari pemerintah dengan mengurangi distribusi MBG, dari enam kali menjadi “hanya” lima kali per minggu. Pemotongan satu hari ini bisa menghemat anggaran hingga 40 triliun rupiah per tahun menurut Menteri Keuangan Purbaya.

Namun, kita tetap merasa angka tersebut masih terbilang kecil dan belum efisien, karena jumlah hari distribusinya bukan inti masalah yang kerap kita kritik. Selain evaluasi target penerimanya, banyak sekali pos anggaran yang patut dievaluasi.

Bahkan dapur SPPG yang tutup sementara masih tetap mendapatkan insentif Rp6 juta per hari, menurut Ketua BGN. Banyak yang menganggap kalau pengeluaran-pengeluaran seperti inilah yang seharusnya dipangkas.

Pada akhirnya, jargon efisiensi yang kerap digembar-gemborkan Presiden Prabowo seolah tak berlaku untuk MBG. Justru, kita jadi melihat kalau efisiensi yang dilakukan demi berjalannya MBG, dan mungkin program lainnya seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Mahkamah Konstitusi (MK) sempat melakukan sidang untuk Permohonan No. 100/PUU-XXIV/2026 yang diajukan oleh koalisi MBG Watch karena menganggap program ini menjadi bukti “penyalahgunaan kewenangan fiskal” yang dilakukan oleh pemerintah.

Namun, sejujurnya Penulis merasa bahwa semua usaha kita untuk menghentikan MBG tidak akan pernah terwujud, meskipun untuk sementara waktu. Bahkan, telah muncul anekdot bahwa kalau malam ini kiamat, paginya MBG masih harus didistribusikan.

Banyak yang membela dengan sudut pandang, jika SPPG ditutup atau bahkan secara ekstrem MBG dihentikan, bagaimana dengan nasib para pekerjanya? Justru masalahnya di sana. Menciptakan lapangan pekerjaan yang tergantung kebijakan pemerintah jelas bukan fondasi yang solid.

Kesimpulan: Program Mulia dengan Eksekusi Berantakan

Selain beberapa poin yang telah disebutkan di atas, masih banyak masalah yang menyelimuti MBG. Keracunan pada siswa, mitra MBG yang terafiliasi dengan partai politik, minimnya transparansi, hingga keterlibatan Polri dan TNI menjadi topik-topik permasalahan yang tidak Penulis bahas secara mendalam.

Berdasarkan survei yang dilakukan Policy Research Center pada Maret 2026, mayoritas menilai kalau program ini lebih menguntungkan pihak Elite & Pejabat Politik (44,5%) dan Pengelola dan Mitra SPPG (44%). Penerima MBG justru hanya berada di angka 6,5%.

Ada beberapa hal yang juga disorot oleh para pengisi survei, termasuk rawan dikorupsi (87% setuju), lebih banyak dinikmati oleh elite dan pemilik dapur MBG (89% setuju), hingga kualitas makanan yang sengaja diturunkan demi keuntungan oknum (79% setuju).

Padahal, menghentikan (setidaknya untuk sementara) sebuah program kerja yang dianggap bermasalah bukanlah sebuah aib. Justru, itu menunjukkan kebesaran hati pemerintah dalam mendengarkan masukan dari rakyatnya sendiri.

MBG adalah program ambisius yang niatnya baik. Akan tetapi, niat baik saja tidak cukup. Pelaksanaan di lapangan menjadi kunci. Jangan sampai MBG justru menjadi lahan basah yang dikuasai segelintir orang untuk memperkaya dirinya sendiri.

Yang namanya program kerja dari pemerintah, tentu tidak bisa dinilai dari intensinya. Kalau niatnya baik, tapi pelaksanaannya bermasalah dan kerap dikritik, ya dievaluasi. Jangan malah jadi kepala batu dan menutup telinga.

---

Lawang, 1 Juni 2026, terinspirasi setelah melihat banyak sekali kejanggalan di MBG

Sumber Artikel:

• BGN Belanja Tablet, Motor, Kaos, sampai Semir Sepatu Senilai Triliunan Rupiah – Akun Instagram BBC
• Peneliti: Semakin Rawan Pangan Suatu Daerah, Semakin Jarang Program MBG – Akun Instagram @ngomonginuang
• Apakah MBG Nguntungin Anak-anak? – Akun Instagram @kokbisa
• Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dinilai Jadi Bukti Penyalahgunaan Kewenangan Fiskal – Akun Instagram Mahkamah Konstitusi

Sebelum memulai tulisan ini, Penulis ingin mengungkapkan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada korban bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera. Hingga tulisan ini dibuat, sudah lebih dari 800 korban jiwa dan jutaan orang terdampak.

Jelas, skala bencana menjelang pergantian tahun ini sangat masif. Anehnya (atau justru sudah menjadi “normalnya”?), sampai saat ini pemerintah belum juga menetapkan hal tersebut sebagai darurat bencana nasional dengan berbagai argumen.

Lebih parahnya lagi, banyak sekali tindakan maupun ucapan dari pejabat publik, terutama presiden, yang justru menyakiti banyak perasaan masyarakat, seolah mereka tidak memiliki empati untuk para korban.

Daftar Ucapan Kontroversial Pejabat Terkait Bencana di Sumatera

“Memang kemarin kelihatannya mencekam, ya, karena berseliweran di media sosial.”
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, ketika banyak footage yang menggambarkan betapa mencekamnya situasi di lapangan.

“Gelondongan kayu yang ikut tersapu banjir adalah kayu lapuk.”
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto, seolah ingin menutupi aktivitas penebangan hutan yang menjadi salah satu alasan bencana bisa terjadi.

“Kalau bisa Pak Prabowo [Subianto] jadi presiden seumur hidup.”
Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakhry, yang seolah justru menjadikan bencana ini sebagai ajang untuk menjilat.

“Daripada dibawa lagi ke pangkalan udara, lebih baik di-drop dan dapat dimanfaatkan masyarakat.”
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, ketika muncul kritik mengenai proses pembagian bantuan kepada korban bencana yang dilempar dari atas helikopter dan membuat banyak makanan jadi terbuang secara sia-sia

“Kami juga mengucapkan terima kasih atas kepeduliannya, tapi kami yakin kami masih bisa mengatasinya.”
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, yang bersikukuh menolak bantuan dari luar negeri.

“Saya kira situasi membaik. Saya kira kondisi yang sekarang (darurat provinsi) sudah cukup.”
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, setelah mengunjungi salah satu daerah yang terdampak bencana.

“Tapi kita diberi karunia oleh Yang Maha kuasa kita punya kelapa sawit.”
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto (lagi), dalam sebuah acara yang justru menglorifikasi kelapa sawit ketika itu menjadi salah satu sumber bencana di Sumatera.

Belum lagi berbagai aktivitas “pencitraan” yang dilakukan oleh banyak pihak, mulai pelepasan bantuan oleh anggota DPR lengkap dengan spanduk, Zulkifli Hasan yang membawa karung beras, hingga Verrel Bramasta yang menggunakan vest ala PUBG.

Namun, Penulis justru teringat ucapan Presiden Prabowo akhir tahun 2024 lalu, ketika ia mengatakan kalau pohon kelapa sawit juga “pohon”, sebuah ucapan yang membuat Penulis sangat geram ketika mendengarkannya untuk pertama kalinya.

“Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Enggak usah takut. Apa itu katanya membahayakan, deforestation. Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Benar enggak, kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Dia menyerap karbondioksida, dari mana kok kita dituduh yang boten-boten saja itu orang-orang itu.”

Apakah Sesulit Itu untuk Berempati?

Sejak bencana ini terjadi pada akhir bulan November, sebenarnya Penulis sudah menahan diri untuk tidak berkomentar terlalu banyak atas ke-asbun-an para pejabat. Toh, memang kualitas pejabat kita ya memang cuma sebatas itu.

Namun, makin ke sini, Penulis merasa kok nirempatinya makin ke sini makin parah. Jumlah korban seolah cuma menjadi statistik semata, karena mereka nyatanya lebih memedulikan kepentingannya masing-masing.

Salah satu hal yang paling kontroversial dan banyak dituntut oleh masyarakat adalah penetapan status darurat bencana nasional, yang hingga kini masih belum dilakukan Presiden Prabowo selaku yang berwenang berdasarkan UU 24/2007 Pasal 51.

Karena hal tersebut juga tawaran bantuan dari negara lain juga ditolak, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kemenlu. Padahal, banyak yang melaporkan kalau masih ada daerah yang terisolasi dan belum mendapatkan bantuan, hingga ada korban kelaparan.

Tentu jadi wajar jika masyarakat menjadi curiga, apakah jangan-jangan tidak ditetapkannya status darurat bencana nasional dikarenakan Presiden Prabowo punya bisnis kelapa sawit di Sumatera, yang menjadi salah satu penyebab bencana?

Hal ini menjadi masuk akal karena Presiden Prabowo juga berkali-kali membahas kelapa sawit dalam berbagai kesempatan, bahkan melakukan glorifikasi yang menurut Penulis sudah berlebihan, tanpa mempertimbangkan dampak lingkungannya.

Para pejabat, kalau belum bisa kerja dengan benar, minimal belajar empati dulu, deh. Belajar gimana membuat pernyataan yang tidak menimbulkan amarah publik. Belajar gimana cara agar apa yang keluar dari mulut tidak menyakiti banyak pihak. Itu udah rendah banget bare minimum-nya.

Penutup

Bencana alam yang terjadi di Sumatera, bagi Penulis, merupakan akibat dari keserakahan manusia yang terus menghabisi hutan demi kepentingan bisnis kelompok tertentu. Hutan yang salah satu fungsinya adalah menahan air justru dibabat habis-habisan.

Para korban tidak sedikipun kecipratan keuntungan dari bisnis-bisnis yang memakan hutan Sumatera, tapi merekalah yang justru menjadi pihak yang membayar. Para konglomerat yang kaya dari bisnis-bisnis tersebut masih bisa makan malam enak di rumah mewah mereka.

Semoga para korban keserakahan di Sumatera diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi bencana ini. Semoga orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi penyebab bencana ini akan mendapatkan balasan yang setimpal, baik di dunia maupun akhirat.

---

Lawang, 7 Desember 2025, terinspirasi setelah emosi membaca berbagai komentar pejabat publik yang nirempati

Foto Featured Image: Kompas

Sumber Artikel:

• Lima pernyataan dan tindakan para pejabat yang dinilai ‘tidak empati’ kepada korban banjir Sumatra – ‘Perlu empati yang lebih baik’ – BBC
• 6 Pernyataan Asbun dari Pejabat Publik Saat Banjir – Magdalene
• Kontroversi Pernyataan Lama Prabowo Soal Kelapa Sawit dan Pohon-Korban Bencana di Aceh dan Sumatera – Tribun
• Ini Ketentuan Status Bencana Nasional, Otoritas Penetapan dan Indikatornya
• Situasi Pascabencana Dinilai Membaik, Presiden Belum Tingkatkan Status Bencana di Sumatera – Kompas
• Prabowo Sebut Kelapa Sawit Karunia Tuhan usai Banjir Sumatra, JATAM: Demi Selamatkan Bisnisnya – Tribun