Sebelum memulai tulisan ini, Penulis ingin mengungkapkan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada korban bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera. Hingga tulisan ini dibuat, sudah lebih dari 800 korban jiwa dan jutaan orang terdampak.

Jelas, skala bencana menjelang pergantian tahun ini sangat masif. Anehnya (atau justru sudah menjadi “normalnya”?), sampai saat ini pemerintah belum juga menetapkan hal tersebut sebagai darurat bencana nasional dengan berbagai argumen.

Lebih parahnya lagi, banyak sekali tindakan maupun ucapan dari pejabat publik, terutama presiden, yang justru menyakiti banyak perasaan masyarakat, seolah mereka tidak memiliki empati untuk para korban.

Trending

Bacaan untuk Anakku Kelak

Daftar Ucapan Kontroversial Pejabat Terkait Bencana di Sumatera

“Memang kemarin kelihatannya mencekam, ya, karena berseliweran di media sosial.”
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, ketika banyak footage yang menggambarkan betapa mencekamnya situasi di lapangan.

“Gelondongan kayu yang ikut tersapu banjir adalah kayu lapuk.”
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto, seolah ingin menutupi aktivitas penebangan hutan yang menjadi salah satu alasan bencana bisa terjadi.

“Kalau bisa Pak Prabowo [Subianto] jadi presiden seumur hidup.”
Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakhry, yang seolah justru menjadikan bencana ini sebagai ajang untuk menjilat.

“Daripada dibawa lagi ke pangkalan udara, lebih baik di-drop dan dapat dimanfaatkan masyarakat.”
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, ketika muncul kritik mengenai proses pembagian bantuan kepada korban bencana yang dilempar dari atas helikopter dan membuat banyak makanan jadi terbuang secara sia-sia

“Kami juga mengucapkan terima kasih atas kepeduliannya, tapi kami yakin kami masih bisa mengatasinya.”
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, yang bersikukuh menolak bantuan dari luar negeri.

“Saya kira situasi membaik. Saya kira kondisi yang sekarang (darurat provinsi) sudah cukup.”
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, setelah mengunjungi salah satu daerah yang terdampak bencana.

“Tapi kita diberi karunia oleh Yang Maha kuasa kita punya kelapa sawit.”
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto (lagi), dalam sebuah acara yang justru menglorifikasi kelapa sawit ketika itu menjadi salah satu sumber bencana di Sumatera.

Belum lagi berbagai aktivitas “pencitraan” yang dilakukan oleh banyak pihak, mulai pelepasan bantuan oleh anggota DPR lengkap dengan spanduk, Zulkifli Hasan yang membawa karung beras, hingga Verrel Bramasta yang menggunakan vest ala PUBG.

Namun, Penulis justru teringat ucapan Presiden Prabowo akhir tahun 2024 lalu, ketika ia mengatakan kalau pohon kelapa sawit juga “pohon”, sebuah ucapan yang membuat Penulis sangat geram ketika mendengarkannya untuk pertama kalinya.

“Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Enggak usah takut. Apa itu katanya membahayakan, deforestation. Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Benar enggak, kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Dia menyerap karbondioksida, dari mana kok kita dituduh yang boten-boten saja itu orang-orang itu.”

Apakah Sesulit Itu untuk Berempati?

Sejak bencana ini terjadi pada akhir bulan November, sebenarnya Penulis sudah menahan diri untuk tidak berkomentar terlalu banyak atas ke-asbun-an para pejabat. Toh, memang kualitas pejabat kita ya memang cuma sebatas itu.

Namun, makin ke sini, Penulis merasa kok nirempatinya makin ke sini makin parah. Jumlah korban seolah cuma menjadi statistik semata, karena mereka nyatanya lebih memedulikan kepentingannya masing-masing.

Salah satu hal yang paling kontroversial dan banyak dituntut oleh masyarakat adalah penetapan status darurat bencana nasional, yang hingga kini masih belum dilakukan Presiden Prabowo selaku yang berwenang berdasarkan UU 24/2007 Pasal 51.

Karena hal tersebut juga tawaran bantuan dari negara lain juga ditolak, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kemenlu. Padahal, banyak yang melaporkan kalau masih ada daerah yang terisolasi dan belum mendapatkan bantuan, hingga ada korban kelaparan.

Tentu jadi wajar jika masyarakat menjadi curiga, apakah jangan-jangan tidak ditetapkannya status darurat bencana nasional dikarenakan Presiden Prabowo punya bisnis kelapa sawit di Sumatera, yang menjadi salah satu penyebab bencana?

Hal ini menjadi masuk akal karena Presiden Prabowo juga berkali-kali membahas kelapa sawit dalam berbagai kesempatan, bahkan melakukan glorifikasi yang menurut Penulis sudah berlebihan, tanpa mempertimbangkan dampak lingkungannya.

Para pejabat, kalau belum bisa kerja dengan benar, minimal belajar empati dulu, deh. Belajar gimana membuat pernyataan yang tidak menimbulkan amarah publik. Belajar gimana cara agar apa yang keluar dari mulut tidak menyakiti banyak pihak. Itu udah rendah banget bare minimum-nya.

Penutup

Bencana alam yang terjadi di Sumatera, bagi Penulis, merupakan akibat dari keserakahan manusia yang terus menghabisi hutan demi kepentingan bisnis kelompok tertentu. Hutan yang salah satu fungsinya adalah menahan air justru dibabat habis-habisan.

Para korban tidak sedikipun kecipratan keuntungan dari bisnis-bisnis yang memakan hutan Sumatera, tapi merekalah yang justru menjadi pihak yang membayar. Para konglomerat yang kaya dari bisnis-bisnis tersebut masih bisa makan malam enak di rumah mewah mereka.

Semoga para korban keserakahan di Sumatera diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi bencana ini. Semoga orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi penyebab bencana ini akan mendapatkan balasan yang setimpal, baik di dunia maupun akhirat.

Lawang, 7 Desember 2025, terinspirasi setelah emosi membaca berbagai komentar pejabat publik yang nirempati

Foto Featured Image: Kompas

Sumber Artikel:

• Lima pernyataan dan tindakan para pejabat yang dinilai ‘tidak empati’ kepada korban banjir Sumatra – ‘Perlu empati yang lebih baik’ – BBC
• 6 Pernyataan Asbun dari Pejabat Publik Saat Banjir – Magdalene
• Kontroversi Pernyataan Lama Prabowo Soal Kelapa Sawit dan Pohon-Korban Bencana di Aceh dan Sumatera – Tribun
• Ini Ketentuan Status Bencana Nasional, Otoritas Penetapan dan Indikatornya
• Situasi Pascabencana Dinilai Membaik, Presiden Belum Tingkatkan Status Bencana di Sumatera – Kompas
• Prabowo Sebut Kelapa Sawit Karunia Tuhan usai Banjir Sumatra, JATAM: Demi Selamatkan Bisnisnya – Tribun

Rasanya beberapa minggu terakhir ini, Indonesia menjadi sedikit tidak nyaman sebagai rumah kita tinggal. Pasalnya, muncul sekali banyak berita yang membuat kita merasa resah, kecewa, marah, sedih, campur aduk pokoknya.

Puncaknya mungkin ketika meninggalnya Affan Kurniawan, seorang driver ojek online (ojol) yang tewas terlindas mobil Brimob pada tanggal 28 Agustus 2025. Sejak itu, situasi mengalami eskalasi yang begitu cepat hingga terjadi kerusuhan di mana-mana.

Namun, menurut Penulis, rasanya apa yang terjadi beberapa minggu ini merupakan akumulasi dari kekecewaan demi kekecewaan yang kita alami selama beberapa bulan terakhir, atau bahkan sudah bertahun-tahun menggumpal di dalam diri kita.

Trending

Saya Menggunakan Notion untuk Mencatat Progres Artikel Whathefan

Penulis tidak akan membahas secara detail apa yang sebenarnya telah terjadi belakangan ini, rasanya sudah cukup banyak yang membahas hal tersebut (dan juga sudah cukup basi karena situasi yang sudah mulai kondusif).

Di sini, Penulis ingin berandai-andai seandainya saja bisa menuliskan surat terbuka untuk para tuan dan puan terhormat yang mengurus bangsa ini. Walau tidak menyelesaikan masalah (tentu saja), setidaknya Penulis bisa mengeluarkan unek-uneknya yang mungkin juga akan mewakili para Pembaca sekalian.

***

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kami sebagai rakyat hanya ingin keadilan
Bagaimana bisa kalian menari-nari ketika kami sedang kesulitan
Sedangkan seharusnya kamu menjadi tanggung jawab kalian
Rakyat mana yang sebenarnya kalian wakili?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Mengapa belakangan banyak perkataan kontroversial keluar dari mulut tuan dan puan
Perkataan yang seolah tak memiliki hati dan kepekaan sosial
Seolah kalian hidup di dalam gelembung kalian sendiri
Hingga rasanya begitu tone deaf dan tak peduli dengan rakyat yang kalian wakili?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Mengapa peraturan yang pro rakyat justru selalu dipersulit dan tak pernah kelar
Tapi peraturan yang menguntungkan kelompok tertentu bisa selesai secara kilat
Apakah betul kalau tuan dan puan memang pilih kasih
Hanya akan membantu siapa yang memberi untung?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kita ini sama-sama manusia yang hidup di negara indah ini
Tapi mengapa tuan dan puan menganggap kami ini berbeda derajat
Padahal tuan dan puan selalu mengemis suara di masa pemilu
Tapi mengapa di saat seperti ini justru tutup telinga?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kami sebagai rakyat terus tercekik dengan pajak yang bermacam-macam itu
Hampir semua aspek kehidupan kami ini dipajaki
Bagaimana bisa negara yang katanya kaya raya ini
Justru pemasukan terbesarnya dari keringat rakyat?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Hutang adalah menjadi momok yang mengerikan bagi kami
Bukan semata-mata takut dikejar penagih hutang, takut dengan neraka juga
Tapi kenapa hutang negara bisa begitu tingginya
Sampai terasa mustahil untuk bisa melunasi semuanya?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Banyak efisiensi terjadi di mana-mana, yang merupakan bahasa halus pemecatan
Hampir semua sektor mengeluh dan terpaksa melakukan efisiensi
Kami bukan pemalas, kami juga mampu bekerja dengan baik
Kami justru heran, mana 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan itu?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Di tengah sulitnya kami mencari pekerjaan yang layak
Mengapa ada banyak orang-orang yang bisa rangkap jabatan di pemerintahan
Apakah Indonesia kekurangan orang kompeten
Sehingga satu orang bisa mengisi dua-tiga posisi sekaligus?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kenapa banyak sekali orang-orang mendapatkan gelar kehormatan
Di tengah kondisi rakyat yang masih bingung besok bisa makan atau tidak
Mengapa kita selalu disibukkan dengan seremoni-seremoni
Sehingga melupakan hal yang substansial?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Penjarahan yang rakyat lakukan memang tidak bisa dibenarkan
Tapi jangan lupa, selama ini tuan dan puan juga melakukan penjarahan besar-besaran
Hutan digundul, laut dikeruk, peradaban diusir
Bukankah itu semua demi kepentingan pemilik usaha yang ingin menguras Indonesia?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kami sudah hidup dengan banyak kesulitan masing-masing
Kenapa tuan dan puan seolah ingin menambah kesulitan kami
Dengan merilis kebijakan-kebijakan yang merugikan kami
Padahal kami hanya ingin hidup dengan tenang?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kami hanya ingin bersuara dan mengeluarkan semua aspirasi
Walau tak tentu didengar, tapi setidaknya kami berusaha
Tapi kenapa kamu justru dilibas sana-sini
Bahkan hingga dilindas sampai mati?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kenapa tuan dan puan terkadang terasa paranoid dengan rakyatnya sendiri
Padahal tuan dan puan dibayar untuk mengurus kami
Hingga membuat sabotase di berbagai lini komunikasi
Seolah ingin memonopoli informasi yang sampai ke publik?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kami ingin transparansi senyata mungkin dari tuan dan puan
Karena uang kami yang dipakai untuk menggaji tuan dan puan
Apakah tuan dan puan takut ada hal-hal tabu terungkap
Yang membuat kami sebagai pemberi gaji menjadi murka?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

UMR kami sangat rendah jika dibandingkan gaji serta tunjangan tuan dan puan
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun harus hemat setengah mati
Tapi tuan dan puan banyak yang aslinya sudah kaya raya
Lantas mengapa masih mendambakan gaji serta tunjangan tinggi?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Di saat banyak sekali harga barang pokok meroket
Banyak sekali keistimewaan yang didapatkan oleh tuan dan puan sekalian
Kami rakyat harus banting tulang untuk bisa membelinya
Sedangkan tuan dan puan bisa mendapatkannya begitu saja?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kami berusaha hidup dengan jujur dan baik
Tapi mengapa tuan dan puan banyak yang tersandung korupsi
Padahal kehidupan sudah lebih dari layak dibanding mayoritas masyarakat
Mengapa justru memilih untuk menjadi serakah dan tak pernah puas?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Sungguh, kami tak masalah tuan dan puan diberi gaji dan tunjangan tinggi
Karena mengurus suatu negara sebesar Indonesia bukanlah hal yang mudah
Namun, jika kinerjanya kami anggap kurang
Masih pantaskan kalian menerima gaji dan tunjangan sebesar itu?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Kami ini rakyatmu, kita ini sama-sama orang Indonesia
Kami ini bukan musuhmu, kami ingin sama-sama membuat Indonesia menjadi besar
Tapi mengapa terkadang kesenjangan sosial antara kita begitu lebar
Seolah penjajah tak pernah benar-benar hengkang dari negeri ini?

Kepada Tuan dan Puan yang Terhormat,

Rasanya surat terbuka untuk tuan dan puan ini tak akan sampai
Siapalah hamba hingga didengar oleh tuan dan puan yang terhormat
Tapi setidaknya melalui tulisan ini, hamba bisa bersuara
Sambil berharap yang terbaik untuk negeri ini.

Lawang, 8 September 2025, terinspirasi dengan “ricuhnya” Indonesia beberapa minggu terakhir

Foto Featured Image: Kompas

Raja Ampat di Papua tengah menjadi sorotan. Pasalnya, ada isu yang menyebut kalau aktivitas pertambangan nikel di sana berpotensi merusak ekosistem alam yang ada di sana, baik di darat maupun laut. Tagar #saverajaampat pun viral di media sosial.

Nah, salah satu kebiasaan di negara kita tercinta adalah sebuah isu akan diseriusi atau ditindaklanjuti ketika sudah menjadi viral. Bahkan, sampai muncul istilah no viral no justice. Itu juga terjadi di kasus Raja Ampat ini.

Setelah ramai, pihak pemerintah bergerak cepat untuk melakukan klarifikasi atau meluruskan isu ini. Melansir dari berbagai sumber, aktivitas pertambangan di seputar Raja Ampat telah dibekukan untuk sementara waktu.

Trending

Manusia Bermuka Dua

Namun, Penulis ingin membahas hal lain pada tulisan kali ini. Bukan fokus ke masalah Raja Ampat-nya, melainkan melihat bagaimana pemerintah memberikan respons saat ada kritik yang ditujukan kepada mereka.

Ucapan Bahlil yang Bikin Garuk-Garuk Kepala

Orang “terdepan” yang sering muncul terkait kasus ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Bahkan, beliau sampai langsung menuju Raja Ampat untuk meninjau langsung lokasi pertambangan.

Ada beberapa pernyataan beliau yang sudah muncul di publik, yang rasanya perlu kita soroti, tapi ini yang paling bikin garuk-garuk kepala:

“Ada pihak-pihak asing yang tidak senang atau kurang berkenan dengan proyek hilirisasi ini,” ungkap Bahlil sebagaimana dilansir dari Antara.

Menurut Penulis, secara tidak langsung Bahlil seolah menuduh masyarakat yang mendengungkan tagar #saverajaampat merupakan antek asing yang tidak suka Indonesia menjadi negara hebat dengan proyek-proyek hilirisasi yang dicanangkan.

Paling halus, Bahlil seolah menuduh kalau kita yang menentang aktivitas pertambangan di Raja Ampat mudah digiring oleh kekuatan-kekuatan asing untuk menghambat kemajuan bangsa melalui hilirisasi.

Kasarnya, kita itu tidak tahu apa-apa, mau saja termakan propaganda asing tanpa bukti yang benar. Apalagi, Bahlil telah turun ke sana dan mendapatkan sambutan dan dukungan yang (katanya) masyarakat sana (walau ia juga sempat disoraki ‘penipu’ di bandara).

Pemerintah Tidak Pernah Salah, yang Salah Rakyat

Pernyataan Bahlil tersebut membuat Penulis merasa dejavu karena rasanya pola seperti ini bukan pertama kali terjadi di era pemerintahan Prabowo Subianto. Setiap ada yang “oposisi” terhadap pemerintah dan kebijakannya, tuduhan-tuduhan tak berdasar langsung disematkan.

Tidak percaya? Coba baca pernyataan Presiden Prabowo berikut ini:

“Coba perhatikan secara obyektif dan jujur. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus obyektif, dong.”

Pernyataan tersebut muncul saat ramai-rama demo yang menentang pengesahan RUU TNI, yang dikhawatirkan akan membangkitkan dwifungsi ABRI yang telah dimatikan sejak masa reformasi. Ia seolah menuduh bahwa semua orang yang demo itu ditunggangi oleh pihak lain.

Itu masih dalam topik antek asing. Masih banyak sekali pernyataan dari pemerintah yang terkesan menyudutkan masyarakat. Masih ingat bagaimana respons pejabat publik saat tagar #indonesia gelap dan #kaburajadulu muncul di internet? Benar-benar bikin kita menarik napas panjang.

Contoh lain, saat program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan kritik dari seorang profesor, bagaimana respons Presiden Prabowo?

“Sampai sekarang ada profesor-profesor yang pintar-pintar kok nggak setuju. Heran saya. Profesor pintar atau bodoh? Saya nggak tahu itu.”

Ancaman Nyata untuk Demokrasi

Dalam iklim demokrasi, tentu hal-hal semacam ini berbahaya karena bisa mematikan kebebasan berbicara masyarakat. Setiap yang berbeda dan tidak sejalan oleh pemerintah langsung dimatikan. Tidak ada ruang untuk oposisi.

Apalagi, saat ini Presiden Prabowo praktis bisa dibilang tidak memiliki oposisi resmi di kursi, mengingat hampir semuanya mendukung beliau. Jika rakyat pun dilarang menjadi oposisi, lantas siapa yang bertugas mengawasi kinerja pemerintah?

Penulis jadi berpikir, apakah memang pemerintah saat ini selalu merasa dirinya benar, sehingga rakyat yang selalu disalahkan? Pemerintah kita menolak disebut otoriter, tapi mengapa lagaknya seperti berusaha membungkam setiap suara yang berbeda?

Idealnya, ketika ada kritik atau ketidaksetujuan dari masyarakat, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harusnya bisa menanggapinya dengan bijak. Beri respons yang menghadirkan solusi, atau minimal bisa menenangkan publik.

Entah mengapa Penulis merasa komunikasi publik pemerintah sekarang ini terasa sangat kurang, bahkan kadang terasa terlalu angkuh. Apa karena mereka merasa punya posisi yang sangat kuat, sehingga bisa begitu percaya diri dengan pernyataan-pernyataan kontroversial? Entahlah.

Lawang, 9 Juni 2025, terinspirasi dari ramainya isu pertambangan Nikel di wilayah Raja Ampat

Sumber Artikel:

• Bahlil menduga pihak asing terlibat untuk gagalkan hilirisasi – Antara
• 5 Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Terkait Tambang Nikel di Raja Ampat – Liputan 6
• Tinjau Tambang Nikel di Raja Ampat, Teriakan Bahlil Penipu Menggema di Bandara Sorong – RCTI Plus
• Di balik retorika ‘waspadai kekuatan asing’ ala Presiden Prabowo Subianto – ‘Prabowo adu domba warga dengan warga’ – BBC
• Prabowo Kritik Profesor yang Nyinyir Proyek Makan Bergizi Gratis – Tempo