Connect with us

Politik & Negara

Bolehkah Super-Soldier Ada?

Published

on

Meskipun tidak menulis artikel per episode seperti WandaVision, Penulis tetap mengikuti serial The Falcon and the Winter Soldier (selanjutnya akan ditulis Falcon saja agar lebih singkat) setiap hari Jumat. Sempat merasa boring di dua episode awal, Penulis mulai menikmati alur ceritanya.

Salah satu yang mencuri perhatian dari serial ini adalah karakter Baron Zemo. Selain karena gaya dance-nya yang viral, konsistensinya membenci super-soldier juga menarik. Menurutnya, mereka tidak seharusnya ada di dunia ini.

Jejak Kebencian Zemo

Zemo dan Serum (News Block)

Secara singkat, super-soldier atau superhuman adalah manusia-manusia yang memiliki kekuatan super akibat sebuah serum. Kekuatan mereka meningkat berkali-kali lipat dari manusia biasa.

Alasan Zemo membenci mereka, sejauh yang Penulis ketahui, adalah super-soldier atau superhuman berpotensi untuk melukai atau bahkan merenggut nyawa orang-orang yang tak bersalah. Kekuatan mereka sangat bisa disalahgunakan untuk hal buruk.

Pada film Captain America: Civil War, kita tahu bahwa motivasi Zemo untuk memecah belah Avengers adalah karena dendam. Hancurnya Sokovia merenggut nyawa keluarga Zemo. Karena ia sendiri tidak memiliki kemampuan apa-apa selain cerdas, ia pun menggunakan metode devide et impera.

Selain itu, kita juga melihat di bagian akhir film ia menghabisi semua super-soldier yang belum sempat diaktifkan. Sepanjang film, opini kita digiring untuk mengira kalau Zemo ingin menggunakan kekuatan super-soldier untuk menghabisi Avengers.

Kebenciannya terhadap super-soldier juga ditunjukkan di serial Falcon. Selain membunuh Dr. Wilfred Nagel yang berhasil membuat super-serum, ia juga berusaha memecahkan semua serum yang dimiliki oleh Karli Morgenthau (satu serum ditemukan oleh John Walker).

Kita belum tahu seperti apa masa depan Zemo di MCU. Kalau di versi komiknya, ia pada akhirnya membentuk pasukan superhuman-nya sendiri yang diberi nama Thunderbolts.

Mungkinkah Super-Soldier Ada Sungguhan?

Super-Soldier (The Eastern Link)

Di banyak film, terutama film superhero, ada banyak cerita tentang bagaimana manusia bisa mendapatkan kekuatan super dari sebotol serum. Bahkan, musuh terakhir di film Shaolin Soccer juga menggunakan serum khusus.

Pertanyaannya, apakah mungkin ada ilmuwan atau organisasi yang melakukan penelitian untuk membuat serum tersebut?

Bisa jadi dan mereka melakukannya tanpa sepengetahuan kita. Beberapa negara diketahui sedang membuat semacam project untuk membuat super-soldier versi mereka sendiri.

Kok membuat super-soldier, mong banyak orang yang berambisi untuk membuat manusia hidup abadi atau setidaknya memiliki umur yang panjang.

Ada banyak alasan yang membenarkan pembuatan serum super, entah demi diterjunkan ke medan perang ataupun melindungi warga sipil.

Bisa dibayangkan jika ada perang, satu batalion terdiri dari pasukan super yang dilengkapi dengan peralatan canggih. Dijamin, kekuatan perang pasukan tersebut akan ditakuti dunia dan membuat negara pemiliknya menjadi adidaya.

Mungkin, itulah salah satu kekhawatiran yang dimiliki oleh Zemo. Kekuatan super dimanfaatkan oleh segelintir orang demi ambisinya sendiri.

Bolehkah Super-Soldier Ada?

Menurut pendapat Penulis sendiri, adanya super-soldier sangat berbahaya bagi kedamaian dunia. Meskipun memiliki banyak manfaat (seperti Avengers yang melindungi Bumi), ada banyak sekali risiko berbahaya jika mereka ada.

Selain membuat negara pemiliknya menjadi merasa berkuasa atas dunia, bisa saja mereka melepaskan diri dari birokrasi dan mulai hidup seenaknya. Mereka memanfaatkan kekuatan yang mengalir di tubuh mereka untuk kepentingan sendiri.

Bagaimana jika serum super tersebut jatuh ke tangan orang jahat dan mereka bisa menduplikasi serum tersebut? Bisa dibayangkan sebuah kelompok kriminal super yang ditakuti masyarakat. Itulah kenapa Zemo menembak Dr. Nagel, ia terlalu berbahaya untuk tetap hidup.

Kita tidak perlu berhadapan dengan The Big Three: alien, android, dan penyihir. Sampai sekarang, tidak ada tanda-tanda kalau planet kita tercinta akan dijajah oleh makhluk dari dimensi lain sehingga kita membutuhkan manusia super.

Bahkan tanpa ada kehadiran super-soldier, perang masih berkecamuk di mana-mana. Meskipun sudah banyak berkurang, tetap saja masih ada pertumpahan darah yang terjadi di berbagai tempat. Kehadiran super-soldier hanya akan memperburuk keadaan.

Oleh karena itu, menurut Penulis super-soldier tidak perlu dan tidak boleh ada di dunia, setidaknya untuk sekarang. Penulis berada di sisi Zemo yang menentang keberadaan manusia super buatan.

Lawang, 14 April 2021, terinspirasi ketika menonton Zemo di serial The Falcon and the Winter Soldier

Foto: Daily Post USA

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Politik & Negara

KPK dan Upaya untuk Menggembosinya

Published

on

By

Beberapa minggu terakhir, kerap muncul berita tentang KPK. Alasannya, ada 75 anggota KPK yang dinonaktifkan karena tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Novel Baswedan.

Soal-soal tes ASN tersebut juga disorot oleh masyarakat. Ada banyak pertanyaan “aneh” yang muncul dan dianggap tidak relevan dengan KPK. Salah satu anggota KPK, Tata Khoiriyah, menceritakan serangkaian TWK yang telah dijalani.

***

Dilansir dari Sindonews, ujian pertama yang harus dilakukan adalah tes tulis yang berisi 200 soal berbentuk closed question dengan skala pilihan 1-5, di mana semakin besar angka yang dipilih menunjukkan kita semakin setuju dengan pertanyaan tersebut.

Salah satu pertanyaan absurd yang muncul adalah “apakah semua orang China itu sama”. Entah mengapa seolah ada penggiringan opini dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan seperti ini.

Tes tulis selanjutnya adalah sesi esai, di mana peserta tes diminta memberikan pandangannya dari berbagai hal seperti FPI, Rizieq Shihab, HTI, paham komunis, dan lain sebagainya.

Di keesokan harinya, ada sesi wawancara selama satu jam. Pertanyaan yang diajukan seputar implementasi pancasila. Ada juga pertanyaan yang tidak memiliki relevansi dengan pekerjaan.

Contoh pertanyaan yang dianggap tidak relevan adalah “apakah peserta mengucapkan selamat hari raya pada agama lain”, “apakah sudah menikah/punya pacar”, “apa aliran agama keluarga”, “apa yang dilakukan ketika menemukan konten radikalisme”, dan lain sebagainya.

***

Sebelumnya, telah beredar kabar dari peserta tes lain tentang pertanyaan-pertanyaan absurd di soal TWK. Contohnya adalah “apakah bersedia lepas hijab”, “apakah membaca doa qunut”, “sikap tentang LGBT”, dan lainnya.

Untuk soal esai, ada beberapa pertanyaan seperti “UU ITE mengancam kebebasan berpendapat”, “agama adalah hasil pemikiran manusia”, “penista agama harus dihukum mati”, dan lain sebagainya.

Masyarakat yang kritis pun menilai kejanggalan TWK ini sebagai upaya menggembosi KPK dari dalam dan dipimpin sendiri oleh ketua KPK. Beberapa tokoh juga mengeluarkan opini yang senada.

Tidak main-main, yang memberikan kecaman terhadap keputusan ini adalah tokoh-tokoh besar seperti Faisal Basri, Prof. Emil Salim, Busyro Muqoddas, hingga Alissa Wahid.

Indonesia Corruption Watch (ICW) juga mengeluarkan pendapatnya dengan mengatakan penonaktifan anggota ini dilakukan untuk menghambat kasus korupsi skala besar yang tengah diusut seperti dari dugaan korupsi bansos, suap benih lobster, KTP elektronik, dan lainnya.

Hal lain yang disorot adalah masalah transparasi dari TWK. Tidak diumumkan berapa skor peserta, apa kesimpulanya, dan lain-lain. Hanya ada daftar nama yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

KPK tentu membela diri. Melalui juru bicaranya, TWK dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Soal-soal yang ada di dalamnya pun dibuat bersama badan-badan terkait. Selain itu, pengangkatan anggota KPK sebagai ASN sudah sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Di kalangan tokoh dan masyarakat pun ada yang mendukung hasil TWK tersebut, walau orang yang mendukung tetap itu-itu saja. Seperti biasa, masyarakat terpolarisasi menjadi dua kutub yang berseberangan.

***

Pelemahan KPK sebenarnya bukan barang baru. Sejak dulu, selalu ada upaya-upaya yang membuat kekuatan KPK tidak lagi garang. Mungkin Pembaca ingat banyaknya kasus yang tiba-tiba muncul dan menjerat jajaran ketua KPK.

Hanya saja, penonaktifan anggota KPK sebanyak 75 orang (dari sekitar 1.200 orang lebih) rasanya baru terjadi kali ini. Walaupun diamanatkan Undang-Undang hasil revisi yang sempat menjadi kontroversi juga, keputusan ini terasa sarat dengan kepentingan pihak-pihak tertentu.

Sampai artikel ini ditulis, KPK masih bergeming dari desakan masyarakat untuk membatalkan keputusan penonaktifan tersebut. Yang jelas, Penulis semakin khawatir dengan integritas KPK dalam memberantas korupsi, permasalahan terbesar yang selalu menjadi musuh utama kita.


Lawang, 16 Mei 2021, terinspirasi setelah membaca banyak berita seputar KPK

Foto: Harian Momentum

Sumber Artikel:

Continue Reading

Politik & Negara

Tumpang Tindih Regulasi Mudik

Published

on

By

Lebaran tinggal menghitung hari lagi. Sama seperti tahun kemarin, pemerintah mengeluarkan regulasi yang intinya melarang mudik. Alasannya sama, untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19.

Masyarakat tentu bergejolak dengan adanya aturan ini. Ada yang menerima, ada juga yang tetap bersikeras mudik demi bisa bertemu dengan sanak keluarga yang sudah lama tidak ditemui.

Pemerintah tak kalah keras menghadapi perlawanan ini. Dikerahkan banyak petugas di berbagai titik, termasuk jalan tikus yang tidak diketahui banyak orang. Entah sudah berapa orang yang harus rela putar balik karena dicegat oleh petugas.

Masalahnya, di lapangan terjadi tumpang tindih regulasi yang membuat masyarakat bingung dan kesal.

Petugas pun Bingung

Arief Wismansyah (CNN Indonesia)

Regulasi mudik ini membingungkan masyarakat. Awalnya, mudik lokal dibolehkan. Tidak lama diumumkan, ternyata dilarang juga. Ada juga istilah mudik di wilayah aglomerasi yang entah apa maksudnya, tarik ulur juga. Diizinkan, terus dilarang.

Kok masyarakat, mong pelaksananya aja juga ikut bingung. Ambil contoh pernyataan dari Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah. Ia menyatakan dalam rapat bersama Menteri Dalam Negeri, mudik di wilayah aglomerasi diperbolehkan. Eh, ternyata sekarang dilarang.

Orang-orang yang di lapangan pun menjadi bingung untuk menegakkan aturan. Apalagi, orang-orang di wilayah Jabodetabek sudah biasa berseliweran antara wilayah, entah sekadar cari makan ataupun berangkat kerja.

Tentu petugas di lapangan akan kesulitan mana yang pemudik dan mana yang bukan pemudik. Dari barang bawaan? Bisa jadi, tapi bisa saja ada pemudik yang sengaja tidak membawa barang agar tidak disuruh putar balik.

Mudik No, Wisata Yes

Gibran Rakabuming (Kompas Regional)

Yang membuat gregetan, tempat wisata dan belanja dibuka dengan alasan ekonomi. Padahal, tingkat kerumunan yang bisa ditimbulkan lebih besar jika dibandingkan kita yang pulang ke rumah orangtua.

Mungkin orang yang paling kena sorot masyarakat atas keputusan ini adalah walikota Solo, Gibran Rakabuming. Ia melarang orang-orang mudik ke Solo, tapi mengizinkan orang yang pergi dengan tujuan berwisata.

Memang ada berbagai persyaratan agar masyarakat bisa berwisata ke Solo. Tempat wisata juga cuma boleh menampung 50% kapasitas bla bla bla. Pembaca bisa membaca keterangan selengkapnya melalui tautan yang ada di bawah.

Lah, kalau begitu kenapa persyaratan yang sama tidak diberlakukan untuk masyarakat yang hendak mudik? Memangnya virus Corona alergi masuk ke tempat wisata sehingga yang pergi ke sana pasti tidak tertular dan menularkan?

Gelombang WNA di Bandara

WNA China (Pikiran Rakyat)

Di tengah-tengah kesedihan masyarakat yang tidak bisa mudik, eh muncul berita tentang masuknya warga negara asing (WNA). Awalnya ada 153 WNA India yang masuk ke Indonesia. Hal ini jelas menggemparkan karena India tengah diterjang gelombang Tsunami Corona yang parah.

Terlepas dari apapun alasan mereka bisa masuk, jelas pemerintah lengah dan kurang antisipatif. Terbukti, ada 49 WNA India yang positif Corona. Bukan tidak mungkin virus yang mereka bawa merupakan varian virus yang baru.

Masih belum reda berita itu, ada lagi berita kalau WNA China masuk ke Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai 157 orang. Pemerintah pun mengeluarkan klarifikasi kalau mereka semua telah memiliki izin dan kedatangan mereka untuk bekerja dan bla bla bla.

Mau apapun alasannya, kedatangan WNA di tengah-tengah keprihatinan masyarakat yang dilarang mudik jelas terasa tidak adil dan menyakitkan.

Penutup

Terlepas dari polarisasi masyarakat yang percaya adanya Covid-19 atau tidak, pemerintah harusnya bisa lebih tegas dalam menangani masalah mudik tahun ini. Jika memang dilarang, terapkan aturan dengan tegas dan jangan mencla-mencle.

Kalau memang ada larangan orang masuk ke wilayah mereka, pukul rata untuk semua orang. Jangan yang mudik dilarang, tapi yang hendak berwisata dipersilakan. Jangan orang asing boleh masuk, tapi orang lokal dilarang.

Akibatnya, tumpang tindih regulasi mudik yang ada menyebabkan kebingungan tidak hanya bagi masyarakat, tapi juga bagi petugas di lapangan. Kalau sudah begini, yang susah kan jadi banyak pihak.


Lawang, 9 Mei 2021, terinspirasi setelah melihat tumpang tindihnya aturan terkait mudik yang membuat masyarakat merasa bingung sekaligus jengkel

Foto: Portal Informasi Indonesia

Sumber Artikel:

Continue Reading

Politik & Negara

Presiden Satu Periode

Published

on

By

Akhir-akhir ini, dunia perpolitikan kita sedang bergejolak. Selain ada masalah dualisme di salah satu partai besar Indonesia, muncul wacana kalau presiden bisa menjabat hingga 3 periode.

Penulis tidak bisa banyak berkomentar mengenai masalah dualisme partai. Di satu sisi ada isu kalau perpecahan tersebut dilakukan karena partai tersebut berpotensi menang di 2024 sehingga harus dijegal, di satu sisi mereka sedang play victim untuk menaikkan popularitasnya.

Mana yang benar? Entahlah. Penulis hanya bisa berdoa semoga kebenaran segera terungkap dan konflik internal tersebut dapat segera berakhir.

Nah, kalau masalah presiden 3 periode, Penulis masih bisa memberikan komentarnya sebagai warga negara. Secara pribadi, Penulis tidak menyetujui usulan tersebut karena melanggar cita-cita reformasi untuk membatasi kekuasaan presiden. Ingat, dulu Presiden Suharto bisa menjabat hingga 7 periode.

Jika usulan 3 periode ini dikabulkan, apa yang menjamin kalau nantinya tidak akan ada usulan 4 periode, 5 periode, 6 periode, atau bahkan memecahkan rekor Pak Harto? Untuk itulah menurut Penulis 2 periode saja sudah cukup.

Justru, Penulis berpikir bagaimana seandainya presiden hanya memiliki satu periode pemerintahan untuk jangka waktu yang cukup panjang?

Presiden Satu Periode

Wakil Presiden (Okezone)

Hingga saat ini, kita sudah melihat dua presiden berbeda yang telah menjabat 2 periode. Ada beberapa persamaan yang menarik untuk disimak.

Pertama, periode pertama terlihat dimanfaatkan untuk bertindak sebaik mungkin agar mereka terpilih kembali di periode kedua. Setelah terpilih di periode kedua, mereka bisa nothing to lose karena sudah tidak memiliki tanggungan untuk terpilih kembali. Tentu pendapat ini bisa saja salah.

Kedua, wakil presiden yang dipilih untuk periode kedua seolah “antara ada dan tiada” karena jarang muncul di depan publik ataupun terlihat memiliki peran yang signifikan di pemerintahan. Jika dibandingkan dengan wakil di periode pertama (kebetulan orangnya sama), sangat berbeda.

Hal ini menunjukkan kalau para petahana merasa sudah mengantongi suara yang cukup besar, sehingga siapapun wakil yang mereka pilih tidak terlalu berpengaruh. Iya, latar belakang dan popularitas wakil mereka bisa menambah suara, namun sosok orang nomor satunya sudah cukup kuat.

Berkaca dari dua presiden ini, bagaimana seandainya presiden hanya memiliki satu periode untuk jangka waktu yang cukup panjang? Mungkin antara 8 hingga 10 tahun tanpa opsi perpanjangan.

Dengan satu periode saja, sang presiden tidak perlu terpecah fokusnya untuk berpikir bagaimana dirinya bisa terpilih lagi di periode kedua. Cukup fokus bagaimana caranya bisa memimpin negara ini menjadi lebih baik selama periode kepemimpinannya.

Selain itu, dengan Pemilu yang lebih jarang (karena satu periode berlangsung lebih lama), anggaran yang dikeluarkan pun menjadi lebih sedikit. Biaya politik yang selama ini terkenal sangat mahal pun bisa lebih dihemat.

Penutup

Kurang lebih seperti itulah pendapat Penulis tentang masa jabatan presiden. Penulis memang tidak memiliki data negara mana saja yang menerapkan masa jabatan 1 periode dan berhasil.

Hanya saja, menurut pengamatan Penulis sebagai masyarakat awam, metode ini sangat cocok untuk iklim demokrasi kita. Dunia perpolitikan kita sudah kerap mendapatkan cap kotor seolah tidak mampu diselamatkan lagi.

Diperlukan berbagai cara yang ekstrem untuk membuktikan kalau politik kita masih bisa dibawa ke jalan yang benar, seperti partai politik yang dibiayai negara atau (mungkin) masa jabatan presiden cukup satu periode.

Lawang, 20 Maret 2021, terinspirasi setelah munculnya wacana presiden menjabat 3 periode

Foto: Forum Muslim

Continue Reading

Sedang Trending

Copyright © 2021 Whathefan