Sosial Budaya
Polemik Larangan Berjualan di TikTok Shop
Minggu kemarin, publik dibuat heboh dengan keputusan pemerintah yang melarang adanya kegiatan jual-beli di aplikasi TikTok. Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, yang melarang media sosial menjadi social commerce.
Menurut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, seharusnya media sosial sebaiknya hanya berfungsi sebagai media sosial saja, jangan dicampur dengan fungsi lain seperti berjualan. Fungsi media sosial dalam berjualan hanya sebagai sarana promosi semata.
Dengan munculnya peraturan tersebut, tentu timbul pro kontra di masyrakat dan pelaku usaha. Walau kebanyakan bernada sumbang dan tidak setuju dengan keputusan tersebut, tidak sedikit yang mendukung upaya pemerintah tersebut.
BACA JUGA: Ketika Berinvestasi dengan Uang Panas
Ditutup karena Tanah Abang Sepi?
Salah satu dasar mengapa keputusan melarang TikTok Shop melakukan transaksi jual-beli adalah sepinya pasar offline, terutama Tanah Abang. Dilansir dari berbagai sumber, banyak pedagang yang mengeluh kalau dagangannya tidak laku semenjak adanya TikTok Shop.
Hal ini kemungkinan dipicu karena adanya pandemi COVID-19 yang membuat segala aktivitas offline menjadi terbatas, termasuk aktivitas jual-beli. Lantas, muncul platform yang ternyata digandrungi oleh masyarakat berupa TikTok Shop.
Alhasil, meskipun pandemi telah berakhir, masyarakat sudah terlanjur nyaman dengan TikTok Shop karena berbagai alasan, termasuk alasan kepraktisan karena tidak perlu keluar rumah dan harganya yang jauh lebih murah.
Masalahnya, harga yang ditawarkan oleh TikTok Shop memang sering terlampau murah hingga rasanya tidak masuk akal. Sebuah hijab di Tanah Abang dengan harga Rp75 ribu harus bersaing dengan hijab impor di TikTok Shop dengan harga Rp5 ribu saja.
Ada Kaitannya dengan Project S?
TikTok juga mendapatkan tudingan kalau mereka berusaha memonopoli perdagangan di Indonesia dan merusak harga pasar dengan predatory pricing, praktik ilegal untuk merendahkan harga barang untuk menghilangkan persaingan.
Yang paling santer terdengar adalah Project S, di mana TikTok dituduh mengumpulkan data produk yang laris di Indonesia, lantas memproduksinya di China lantas menjualnya di Indonesia dengan harga yang jauh lebih murah.
Pihak TikTok sudah membantah hal tersebut dengan menyebutkan bahwa Project S tidak pernah ditargetkan di Indonesia. Selain itu, mereka juga tidak merasa melakukan monopoli karena tidak memiliki sistem pembayaran dan logistik sendiri.
TikTok juga mengungkapkan kalau mereka tidak bisa menentukan harga pasar yang bisa menyulut predatory pricing. Semua harga yang ada di aplikasi TikTok Shop yang menentukan adalah pihak penjual.
Apakah TikTok Shop Sudah Memiliki Izin?
Alasan lain mengapa akhirnya TikTok Shop dilarang adalah karena masalah izin. Menurut Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, TikTok hanya terdaftar sebagai media sosial di Indonesia dan tidak memiliki izin untuk menjalankan toko online.
Wakil Kementerian Perdagangan Jerry Sambuaga juga menegaskan kalau TikTok belum memiliki izin e-commerce. Izin yang sudah dimiliki oleh TikTok adalah izin mendirikan usaha agar bisa beroperasi di Indonesia.
TikTok sendiri telah memberikan pernyataannya dan menyebutkan bahwa mereka telah mengantongi Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing Bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUP3A Bidang PMSE) dari Kementerian Perdagangan.
Pihak pemerintah sendiri melalui Bahlil secara tegas mengatakan jika TikTok tidak mau ikut aturan, maka mereka harus hengkang dari Indonesia dan izinnya terancam dicabut.
Siapa Saja yang Terdampak?
Pihak TikTok melalui juru bicaranya mengatakan kalau setidaknya akan ada 13 juta pihak yang akan terkena dampak dari pelarangan TikTok Shop ini, yang dibagi menjadi 6 juta penjual lokal dan 7 juta affiliate creator.
Dengan dalih melindungi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), keputusan melarang TikTok Shop untuk berjualan justru dikeluhkan oleh sebagian pelaku. Contohnya adalah pelaku UMKM di Jawa Tengah, yang menuding kalau keputusan ini hanya akal-akalan pemerintah untuk mendapatkan pajak dari TikTok Shop.
Padahal, TikTok Shop bisa digunakan sebagai platform untuk menyalurkan produk mereka secara online. Apalagi, pemerintah belum memberikan alternatif atau solusi setelah mengeluarkan larangan berjualan di TikTok Shop yang sedang ramai.
Mirip dengan Kasus Ojek dan Taksi Online?
Fenomena ini tentu mengingatkan kita atas “duel” antara ojek/taksi online melawan ojek/taksi offline. Transportasi online yang sedang booming dan menjadi pilihan masyarakat membuat transportasi perlahan ditinggalkan, sehingga para driver pun tidak mendapatkan penghasilan.
Setelah ada demo besar-besaran, akhirnya pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi untuk mengatur transportasi online, seperti menentukan tarif dasar agar harga transportasi offline bisa bersaing.
Kasus TikTok Shop ini pun memiliki pola yang sama, di mana ada suatu sistem yang mampu mendisrupsi sistem yang lama. Offline digantikan online, yang mampu memberikan kenyamanan ekstra dan harga yang jauh lebih terjangkau.
Bagaimana dengan Negara Lain?
Sebenarnya bukan hal baru jika ada yang melarang TikTok Shop beroperasi di negaranya. Dilansir dari akun Instagram @ngomonginuang, India dan Pakistan bahkan melarang TikTok secara keseluruhan. Selain itu, Uni Eropa juga memberlakukan pelarangan penggabungan data media sosial dan e-commerce.
Ada beberapa negara yang mengizinkan TikTok Shop beroperasi di dalam aplikasi TikTok, seperti Amerika Serikat yang baru diresmikan pada tanggal 12 September 2023 kemarin. Inggris pun juga memberikan izin yang sama.
Sebagai perbandingan, aplkasi Instagram pun memiliki fitur Shop di dalam aplikasinya. Bedanya, fitur tersebut hanya mengarahkan pengguna ke laman penjualannya seperti website atau marketplace, sehingga di dalam aplikasi tidak ada transaksi apapun.
Apakah Ini Keputusan yang Tepat?
Meski Peraturan Kementerian Perdagangan telah resmi berjalan, pada praktekknya masih banyak masyarakat Indonesia yang masih berjualan di TikTok Shop. Platform tersebut masih bisa berfungsi seperti biasa.
Kalau menurut pendapat Penulis sendiri, ada banyak sudut pandang untuk menilai fenomena ini. Jika berasumsi bahwa pemerintah benar dan TikTok memang belum punya izin sebagai e-commerce, maka keputusan untuk melarang pun jadi tepat.
Namun, tentu pemerintah juga harus mampu menghadirkan solusi untuk pihak-pihak yang terdampak. Total 13 juta orang jelas bukan jumlah yang sedikit, dan mereka tentu harus menanggung kerugian karena tidak bisa menjual produk mereka di TikTok Shop lagi.
Pemerintah juga harus lebih tegas dalam membatasi produk impor yang masuk ke dalam Indonesia. Rendahnya harga barang di TikTok Shop tentu perlu dicurigai, jangan-jangan masuknya secara ilegal sehingga tidak membayar bea cukai.
Masyarakat pada umumnya jelas memilih produk yang lebih murah, tak peduli itu barang impor maupun buatan dalam negeri. Ini juga menjadi tantangan untuk UMKM agar bisa menghadirkan barang berkualitas dengan harga yang bersaing.
Jika melihat tujuannya untuk melindungi UMKM, rasanya penutupan TikTok Shop kurang tepat (dengan asumsi mereka telah memiliki izin) karena platform tersebut justru bisa dimanfaatkan untuk memasarkan produk mereka.
Logikanya, dengan berjualan online di TikTok Shop, maka para pelaku usaha tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyewa lapak untuk menampilkan produk-produk mereka. Mereka bisa berjualan dari rumah dan memasarkan produknya langsung ke calon-calon pembeli.
Para pelaku UMKM pun harus menyadari kalau disrupsi itu bisa terjadi di segala bidang, termasuk berdagang. Sama seperti taksi konvensional yang perlahan digantikan taksi online, toko konvensional pun sangat mungkin tergusur oleh toko online.
Dengan adanya perubahan yang begitu masif di era digital ini, kita yang harus mampu beradaptasi dengan keadaan. Jika tren belanja masyarakat telah bergeser, maka para pelaku usaha pun harus menyesuaikan diri dengan tren tersebut agar bisa bertahan.
Lawang, 2 Oktober 2023, terinspirasi setelah mendengar kabar mengenai ditutupnya TikTok Shop oleh pemerintah karena beberapa alasan
Foto Featured Image: Search Engine Land
Sumber Artikel:
- Tiktok Shop Masih Bisa Dipakai Jualan atau Tidak? Ini Batas Waktunya – Bisnis Tempo.co
- Ngomongin Uang (@ngomonginuang) • Instagram photos and videos
- Pelaku UMKM Keluhkan Larangan Berjualan di Tiktok Shop, Tuding Akal-akalan Pemerintah Pungut Pajak – Tribunbanyumas.com (tribunnews.com)
- Pasar Tanah Abang Makin Sepi, Konsumen Curhat Soal Parkir Liar di Sana: Ada Oknum yang Narikin… – Suara Merdeka
- Kritik Bahlil dan Luhut ke TikTok Shop usai Larangan Jualan-Transaksi (cnnindonesia.com)
- Akui Punya Izin E-Commerce, Ini Bantahan TikTok Sebelum Dilarang Jokowi Berjualan – Bisnis Tempo.co
- Kemendag Bantah TikTok Punya Izin E-commerce (kompas.com)
Sosial Budaya
Apakah Mesin Pencari akan Tergantikan oleh Media Sosial?
Ada hal menarik ketika Penulis berinteraksi dengan para Gen Z di sekitar Penulis. Kebetulan, sewaktu mengisi webinar yang diadakan minggu kemarin, pertanyaan yang menjadi judul artikel ini juga sempat ditanyakan ke Penulis.
Penulis sebagai generasi Milenial terbiasa menggunakan Google dalam mencari informasi apapun, bahkan hingga muncul istilah Mbah Google dan term googling. Alasannya jelas, Google menyediakan hampir semua informasi yang kita butuhkan.
Namun, bagi Gen Z, ternyata pamor Google sebagai mesin pencari mulai pudar dan dikalahkan oleh media sosial seperti TikTok. Fenomena ini pun menimbulkan satu pertanyaan: apakah mesin pencari akan tergantikan oleh media sosial?
Beda Mencari di Mesin Pencari dan Media Sosial
Disrupsi adalah hal yang biasa di dunia ini. Hampir tidak ada benda yang benar-bentar tak tergantikan. Selalu ada terobosan dan inovasi baru yang lebih efektif dan efisien, sehingga orang pun jadi beralih dan meninggalkan yang lama dan kuno.
Jauh sebelum Google muncul, mungkin orang mengandalkan buku, toko buku, atau perpustakaan untuk mencari informasi. Nah, kini Google (dan mesin pencari lainnya seperti Bing) pun menghadapi ancaman yang sama.
Misal Penulis dan circle-nya ingin mencari rekomendasi kafe di Malang. Kalau Penulis akan mencari artikelnya di Google. Namun, teman Penulis yang Gen Z lebih memilih TikTok karena ditampilkan dalam bentuk audiovisual yang lebih menarik.
Tentu artikel dan konten video memiliki plus minusnya masing-masing. Google misalnya, bisa menjelaskan secara detail rekomendasi kafe yang diberikan lengkap beserta map-nya. Apalagi, ada banyak artikel yang akan disajikan oleh Google, sehingga kita akan mendapat banyak variasi.
Media sosial pun bisa memberikan informasi secara langsung yang dilengkapi dengan ulasan dari kreator kontennya. Dalam waktu sekian detik, kita sudah mendapatkan gambaran seperti apa rekomendasi tempat yang diberikan kepada kita.
Penulis sendiri sejujurnya tidak nyaman menggunakan media sosial sebagai pengganti Google, terutama TikTok. Alasannya, kadang informasi yang diberikan ngaco sehingga menimbulkan trust issue.
Contoh, Penulis pernah dikirimi sebuah video TikTok yang memberi info kalau di Surabaya sedang ada pameran buku. Di video tersebut, promo dan buku yang ada terlihat banyak dan menarik. Namun, setelah ke sana, ternyata zonk dan mengecewakan.
Lantas, Apakah Mesin Pencari Memang akan Tergantikan oleh Media Sosial?
Tren memang bergeser di mana media sosial pun kerap digunakan sebagai sumber informasi. Namun, selama mesin pencari dan media sosial menyediakan hasil dengan format dan akurasi yang berbeda, rasanya media sosial terutama Google tidak akan tergeser semudah itu.
Sebagai orang yang bekerja di bidang Search Engine Optimization (SEO), Penulis melihat masih ada banyak hal yang hanya bisa dilakukan di mesin pencari (atau lebih tepatnya artikel website) yang belum bisa dilakukan oleh media sosial.
Contohnya, artikel bisa memberikan info yang lebih lengkap dan detail. Artikel juga memberikan kendali kepada pembacanya untuk memilih poin-poin mana saja yang ingin dibaca, berbeda dengan konten video yang kendalinya ada di konten kreatornya.
Lalu, sumber di artikel lebih bisa dipercaya dibandingkan media sosial. Seperti yang kita tahu, di media sosial kerap menjadi ladang hoaks yang tak terkontrol. Memang artikel tak sepenuhnya bebas dari hoaks, tapi jelas kredibilitasnya lebih terjamin dari media sosial.
Selain itu, jumlah pencarian (atau search volume) di Google juga masih cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari Google Trends. Contoh ketika Genshin Impact merilis update terbaru, maka banyak hal-hal seputar update tersebut akan muncul di Trending.
Hal tersebut membuktikan kalau masih banyak orang yang mengandalkan mesin pencari untuk mendapatkan informasi. Memang di media sosial banyak guide atau build karakter tertentu, tapi rasanya artikel yang mampu memberikan panduan paling detail.
Keberadaan AI juga menjadi penting karena mampu merangkumkan informasi yang dibutuhkan dalam waktu cepat. Misal kita ingin tahu berapa tinggi Erling Haaland, maka Google akan langsung memberi jawabannya sehingga kita tak perlu membuka artikel tertentu.
Selain itu, AI Google akan tetap menyarankan artikel-artikel tertentu jika pengguna membutuhkan info yang lebih lengkap. Jadi, meskipun ada AI yang telah merangkumkan jawaban, artikel di website tetap akan diberdayakan oleh Google.
***
Karena beberapa poin tersebut, Penulis menyimpulkan kalau media sosial belum akan menggantikan peran mesin pencari, setidaknya dalam waktu dekat. Sebagai alternatif mungkin iya, karena media sosial pun memiliki kelebihannya sendiri, tapi bukan sebagai pengganti.
Tentu opini di atas murni pendapat Penulis pribadi, yang artinya bisa benar, bisa salah, bisa juga di tengah-tengahnya. Mari kita lihat saja bagaimana perkembangan mesin pencari di media sosial.
Lawang, 11 September 2024, terinspirasi setelah menyadari kalau media sosial mulai menggantikan peran mesin pencari
Sumber Featured Image: Sanket Mishra
Sosial Budaya
Hati-Hati Jejak Digitalmu, Siapa Tahu Nanti Jadi Pejabat Publik
Dalam beberapa minggu terakhir, “jejak digital” menjadi isu yang hangat untuk dibahas, terutama di ranah politik. Pasalnya, ada banyak pejabat publik yang “kebakaran jenggot” karena jejak digitalnya di masa lalu dibongkar oleh netizen.
Contoh pihak yang jejak digitalnya terbongkar adalah Ridwan Kamil dan Pramono Anung, dua calon gubernur Jakarta. Singkat cerita, banyak twit candaan bernada seksis. Ridwan Kamil bahkan pernah mengolok-olok orang Jakarta.
Yang paling parah tentu saja kasus yang menimpa wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming. Akun Kaskus bernama @fufufafa diduga menjadi miliknya dengan sederet bukti yang berhasil dikumpulkan oleh netizen. Parahnya, akun tersebut kerap menghina presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Apa Itu Jejak Digital?
Jejak digital adalah apapun yang kita “tinggalkan” di media sosial dan bisa diakses oleh banyak orang, baik pos, twit, foto, video, dan lain sebagainya. Ini adalah definisi menurut Penulis, silakan koreksi apabila definisi tersebut kurang tepat.
Di zaman dulu, kasus skandal di masa lalu atau aib yang telah lama berusaha untuk ditutupi menjadi momok yang mengerikan. Namun, itu pun yang membongkar orang lain berdasarkan hasil investigasi, pengakuan orang, atau bahkan sekadar fitnah.
Nah, kalau di era media sosial seperti sekarang, kita sebagai manusia justru terobsesi untuk membagikan banyak hal kepada publik, bahkan secara berlebihan. Entah itu opini, foto liburan, ungkapan kekesalan, umpatan, pamer kekayaan, dan masih banyak lagi lainnya.
Kalau kita bukan siapa-siapa, mungkin unggahan-unggahan tersebut tidak akan berarti banyak. Namun, beda cerita kalau ternyata kita ditakdirkan untuk menjadi public figure yang gerak-geriknya sering disorot oleh masyarakat umum.
Hal ini sudah terlihat pada kasus yang menimpa pada pejabat-pejabat publik yang telah disebutkan di atas. Entah siapa yang mem-blow up pertama, tapi yang jelas hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh lawan politiknya dengan tujuan menjatuhkan.
Di sisi lain, jejak digital juga bisa digunakan untuk menaikkan citra diri. Contohnya adalah Anies Baswedan, di mana pada periode yang sama dengan Ridwan Kamil ketika ia bercanda dengan nada seksis, ia justru sibuk dengan gerakan Indonesia Mengajar.
Jika dulu ada istilah “Mulutmu, Harimaumu,” maka sekarang ada “Jempolmu, Harimaumu.” Zaman memang selalu memiliki caranya sendiri untuk berevolusi.
Berhati-hati Dalam Meninggalkan Jejak Digital
Kasus-kasus membongkar jejak digital para public figure di atas seharusnya bisa menjadi pelajaran untuk kita agar lebih bijaksana dalam meninggalkan jejak digital di media sosial. Jangan sampai hal tersebut justru menjadi bumerang yang merugikan kita.
Kita semua pernah mengalami berbagai fase pendewasaan diri. Ada masa di mana kita menjadi alay dan haus perhatian, sehingga merasa perlu membagikan berbagai macam hal kepada publik, yang sebenarnya juga tidak peduli-peduli amat dengan kehidupan kita.
Penulis pun yakin kalau jejak digitalnya di media sosial banyak yang memalukan. Mungkin tidak sampai membuat Penulis gagal maju sebagai caleg (seandainya menyalonkan diri), tapi cukup untuk membuat Penulis merasa malu.
Ada satu peristiwa kecil yang teringat ketika membahas hal ini. Ada teman Penulis yang hobi screenshot Story, terutama kalau dianggap Story tersebut bisa menjadi bahan ledekan. Beberapa minggu yang lalu, Story-Story lama tersebut dibongkar di depan yang bersangkutan dan kami semua tertawa terbahak-bahak.
Tujuan membongkar jejak digital di atas dilakukan sebagai bahan-bahan ceng-cengan saja di kalangan circle. Nah, kalau yang membongkar publik yang tidak suka dengan sosok tertentu, jadinya berbahaya, bukan? Elektabilitas orang yang dibongkar bisa langsung terjun bebas.
Oleh karena itu, kalau Pembaca sekalian ada yang berniat untuk menjadi pejabat publik, coba dicek akun media sosialnya apakah ada jejak digital yang berbahaya. Jangan sampai ada jejak digital berbahaya yang tertinggal.
Lawang, 9 September 2024, terinspirasi setelah dalam beberapa waktu terakhir banyak pejabat publik yang terungkap jejak digital di masa lalunya
Sumber Featured Image: LinkedIn
Sosial Budaya
Ketika Pengakuan Sosial Menjadi Kebutuhan Pokok
Jika menengok ke beberapa peristiwa yang sempat menjadi perbincangan netizen, Penulis menemukan sebuah pola di mana hidup di era sekarang terkesan membutuhkan pengakuan sosial sebanyak mungkin.
Bahkan, banyak hal yang akan dilakukan untuk bisa mendapatkan pengakukan sosial tersebut, termasuk mengeluarkan uang dalam jumlah yang tidak sedikit. Kebutuhan untuk diakui dan tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain seolah mengalahkan kebutuhan hidup lainnya.
Fenomena ini pun berhasil menarik perhatian Penulis. Berhubung banyak momen yang berhubungan dengan hal ini belum pernah Penulis bahas, Penulis ingin merangkum semuanya di sini.
Berbagai Cara untuk Dapatkan Pengakuan Sosial
Hal yang baru saja terjadi beberapa waktu lalu adalah adanya joki Strava. Awalnya, Penulis tidak mengetahui apa itu Strava, hingga akhirnya menemukan fakta kalau itu merupakan sebuah aplikasi yang akan melacak aktivitas olahraga kita seperti lari atau bersepeda.
Tampaknya Strava ini menjadi gaya hidup yang sedang hype, di mana pengguna akan membagikan hasil olahraganya ke media sosial. Masalahnya ada saja orang yang enggan berolahraga, tapi tidak ingin ketinggalan dengan tren ini.
Alhasil, muncullah joki Strava. Mereka akan beraktivitas sesuai permintaan, lantas melakukan screenshot ke aplikasi Strava untuk dikirimkan ke klien. Nanti, klien bisa mengunggahnya ke media sosial seolah ia yang telah melakukannya.
Jika mundur lagi ke belakang, salah satu hal yang ramai dibicarakan ketika bulan puasa adalah adanya jasa sewa lanyard untuk digunakan ketika ikut buka puasa bersama (bukber). Lanyard tersebut seolah menjadi semacam medali yang bisa dibanggakan kepada teman-temannya, walau kenyataannya ia berbohong (di bulan puasa lagi).
Bicara tentang sewa, ada juga jasa sewa iPhone. Ponsel buatan Apple ini memang seolah telah beralih fungsi menjadi penanda status sosial. Bahkan, katanya kalau tidak menggunakan iPhone, maka kita tidak akan bisa masuk ke circle pertemanan!
Masih ada banyak contoh bagaimana kita seolah haus akan pengakuan sosial, termasuk memaksa orang lain memanggil kita haji. Namun, rasanya contoh-contoh di atas sudah cukup untuk menggambarkan fenomena ini.
Mengapa Kita Begitu Haus dengan Pengakuan Sosial?
Rasanya manusiawi jika kita merasa insecure dengan orang lain, apalagi jika kita merasa belum bisa sesukses orang lain. Namun, hal tersebut menjadi masalah apabila kita menggunakan jalan pintas untuk menutupi rasa insecure tersebut.
Dari contoh yang sudah Penulis sebutkan, kita rela mengeluarkan uang (yang Penulis yakin tidak sedikit) untuk membohongi orang lain. Padahal tidak olahraga, update Strava. Tidak kerja di BUMN, pakai lanyard BUMN. Punyanya ponsel Android murah, malah sewa iPhone.
Tidak hanya membohongi orang lain, hal tersebut juga bisa dikatakan sebagai membohongi diri sendiri. Hanya demi pengakuan sosial dan tidak direndahkan oleh orang lain, kita rela untuk melakukan hal-hal semu tersebut.
Penulis pernah mendapatkan cerita dari adik tentang temannya yang dari luar terlihat hidup glamor. Pakaiannya modish, ponselnya iPhone, dan lain sebagainya. Kenyataannya, ia hidup dengan meminjam uang dari teman-temannya demi memenuhi gaya hidupnya tersebut.
Kita menemukan satu alasan untuk mengapa kita rela membohongi dirinya sendiri: demi menuruti gengsi dan gaya hidup. Demi mendapatkan pengakuan dari orang lain, utang ke banyak orang hingga tidak punya teman pun akan dilakukan.
Cerita lain adalah bagaimana adik Penulis, yang ponselnya hanya Samsung biasa, seolah mendapatkan diskriminasi dari teman-temannya yang pada menggunakan iPhone. Ribet karena tidak bisa AirDrop, kata mereka.
Cerita-cerita tersebut menjelaskan alasan lain mengapa orang rela membohongi dirinya sendiri: karena terkadang lingkungan yang menuntut mereka seperti itu. Kondisi ini diperparah dengan media sosial yang kerap menunjukkan gaya hidup konsuntif.
Padahal, sebenarnya orang lain tidak peduli-peduli amat sama kita. Lantas, mengapa kita menjadi begitu bingung agar dipedulikan oleh mereka? Mengapa harus membohongi diri sendiri dan orang lain untuk itu? Penulis masih tidak habis pikir hingga sekarang.
Penutup
Bertahun-tahun yang lalu, ayah Penulis memberikan nasehat kalau kita sebagai manusia tidak membutuhkan pengakuan orang lain. Siapa yang menyangka, nasehat tersebut masih sangat relevan hingga sekarang, bahkan terlalu relevan.
Terkadang kita memang membutuhkan validasi dari orang lain, terutama saat kita sedang down. Namun, validasi yang paling penting datang dari diri sendiri. Mau siapa pun memberi validasi, kalau kita tidak mampu memvalidasi diri sendiri, ya percuma.
Jadi, menggunakan jalan pintas untuk mendapatkan validasi dari orang lain ya percuma, karena di lubuk hati terdalam kita tahu kalau kita sedang membohongi diri kita sendiri. Jalan pintas tersebut cuma menjadi topeng demi menutupi kenyataan hidup yang ada.
Daripada terus membohongi diri sendiri dan orang lain demi pengakuan sosial, lebih baik kita fokuskan diri untuk berbenah. Daripada terus mencari pengakukan sosial, lebih baik kita terus memperbaiki diri agar kita bisa mendapatkan pengakuan dari diri sendiri.
Tingkatkan skill dan value diri agar bisa beneran kerja di kantor yang prestise dan bisa beli ponsel impian. Lawan rasa malas dan mulai berolahraga. Itu memang pilihan yang lebih sulit, tapi itu merupakan jalan benar, bukan jalan pintas yang sesat.
Lawang, 21 Juli 2024, terinspirasi setelah melihat fenomena joki strava dan kejadian-kejadian lainnya
Foto Featured Image: SIROKO
-
Permainan5 bulan ago
Koleksi Board Game #20: Modern Art
-
Permainan4 bulan ago
Koleksi Board Game #21: Century: Spice Road
-
Musik5 bulan ago
I AM: IVE
-
Anime & Komik4 bulan ago
Yu-Gi-Oh!: Komik, Duel Kartu, dan Nostalgianya
-
Musik5 bulan ago
Tier List Lagu-Lagu Linkin Park Versi Saya
-
Non-Fiksi5 bulan ago
[REVIEW] Setelah Membaca Orang Makan Orang
-
Non-Fiksi5 bulan ago
[REVIEW] Setelah Membaca Hoegeng: Polisi dan Menteri Teladan
-
Politik & Negara5 bulan ago
Pusat Data Nasional kok Bisa-Bisanya Dirasuki Ransomware…
You must be logged in to post a comment Login