Connect with us

Politik & Negara

Perang Diksi Tanpa Makna

Published

on

Mengamati perkembangan politik akhir-akhir ini membuat penulis merasa kecewa. Kedua kubu pengusung calon presiden saling melempar isu tentang diksi-diksi kurang penting yang tidak memiliki subtansi sama sekali.

Kata-kata apapun, jika bisa dimanfaatkan untuk menjatuhkan lawan, akan mereka goreng sedemikian rupa agar terekspos oleh media. Memotong sepenggal kalimat dari sebuah pidato bukan hal yang mengejutkan sekarang ini.

Jarang sekali penulis menemukan sebuah perang konsep yang berusaha untuk menawarkan program-program yang ditawarkan apabila mereka terpilih. Jika pun ada, masyarakat yang terlihat di media sosial juga terlihat enggan menggubris.

Mungkin keengganan tersebut yang dilihat media sebagai pasar, sehingga yang mereka expose adalah hal-hal berbau bombastis yang digemari mayoritas masyarakat.

Mungkin keengganan tersebut yang membuat kedua kubu memilih untuk berperang diksi yang sebenarnya tidak terlalu penting. Mereka melakukan serangan apabila kubu lawan membuat pernyataan yang mempunyai celah untuk dicela.

Artinya, jika ditarik secara garis besar, kitalah yang berperan untuk menentukan mana yang akan disorot. Kita, sebagai rakyat, yang memiliki kuasa untuk mengubah hal ini.

Photo by rawpixel on Unsplash

Caranya? Ya jangan gubris berita-berita minim konten yang tidak mendidik masyarakat untuk berpolitik secara sehat. Sebaliknya, kita sebarkan berita-berita tentang program-program yang ditawarkan oleh mereka, sehingga fokus mereka pun (mungkin) akan berubah,

Bukankah itu hal yang susah? Benar, bahkan hampir bisa dibilang mustahil. Mental masyarakat kita (atau bahkan masyarakat dunia?) sudah terpatri untuk menikmati bad news dibandingkan good news.

Akan tetapi, bukan berarti kita harus berdiam diri saja menyaksikan ini semua terjadi. Minimal, dimulai dari diri kita sendiri dan pengaruhi lingkungan sekitar kita. Ajak mereka untuk tidak mudah terpengaruh oleh berita media.

Anggap saja mereka yang masih berbuat hal-hal seperti itu sebagai bayangan di dinding. Ada gerakannya, tapi kita tidak bisa mendengar apa yang diucapkan karena mereka hanyalah sebuah bayangan.

Bayangan tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi suara. Tentu kita tidak ingin membuang waktu untuk berusaha mendengar bayangan bukan? Hal yang sama juga berlaku di dunia nyata, jangan buang waktu kita yang berharga untuk mendengar kalimat kosong.

Jika para elit politik benar-benar peduli terhadap rakyatnya, sudah seharusnya perang diksi tanpa makna ini diakhiri. Sudah saatnya masyarakat mendapatkan edukasi politik yang lebih mendidik daripada serangan kata-kata yang tak bermanfaat.

Sudah seharusnya kedua kubu menjabarkan program kerja mereka lima tahun ke depan apabila nanti terpilih.

 

 

Kebayoran Lama, 18 November 2018, terinspirasi dari pengamatan politik melalui Twitter akhir-akhir ini

Photo by Jonathan Sharp on Unsplash

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Politik & Negara

Jam Malam Corona

Published

on

By

Tahun sudah berganti, namun masalah yang kita hadapi justru semakin banyak. Selain banyaknya bencana di awal tahun, Covid-19 masih belum menunjukkan tanda-tanda akan pergi dari muka bumi.

Berbagai aturan dan protokol kesehatan sudah dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan ini. Bahkan, presiden dengan bangganya menyatakan Indonesia bisa mengatasi virus ini.

Benarkah demikian? Entahlah, Penulis tidak berani memberikan penilaian.

Di antara semua aturan yang diterapkan demi menekan kenaikan pasien Covid-19, adanya jam malam lah yang paling tidak Penulis pahami.

Nasib Para Penjaja Makanan di Malam Hari

Penjual Nasi Goreng (BisikanBisnis.com)

Jika alasannya untuk menghindari kerumunan, kenapa tidak melakukan pembatasan saja seperti yang diterapkan pada siang hari?

Kalau Penulis sendiri mungkin tidak terlalu mendapatkan efeknya secara langsung. Paling hanya kebingungan jika sedang lapar dan tidak ada makanan di rumah.

Yang Penulis pikirkan adalah bagaimana dengan penjual makanan yang hanya berjualan di malam hari seperti penjual nasi goreng, sate, martabak, dan lain sebagainya.

Makanan-makanan tersebut umumnya hanya ditemukan pada malam hari. Jika mereka dilarang berjualan karena jam malam, lantas darimana penjualnya mendapatkan pemasukan?

Berjualan siang hari? Penulis yakin ada alasan-alasan mengapa mereka tidak bisa melakukan hal tersebut.

Bagaimana dengan anak kos yang tidak memiliki kemampuan memasak? Kalau malam sudah tiba, di mana mereka bisa mendapatkan makanan?

Jangankan tempat berjualan makan, minimarket pun sudah pada tutup semua. Kalau beli makanan dari sore, pasti malamnya sudah dingin.

Penulis pun membayangkan, pelarangan jam malam ini tentu bisa diterima jika ada solusi dari pemerintah. Mungkin dengan membeli dagangan para penjual tersebut untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Implementasinya memang sulit, tapi itu lebih baik daripada hanya melakukan pelarangan tanpa memberi solusi apapun. Rakyat butuh makan dan sudah seharusnya pemerintah hadir.

Atau setidaknya, biarlah usaha makan itu tetap buka karena penjual dan pembelinya sama-sama membutuhkan. Usaha lain yang tidak berkaitan dengan perut mungkin bisa ditutup.

Penutup

Dulu di tempat kerja Penulis, kantor menerapkan jam masuk dimajukan satu jam. Para karyawannya pun heran, apa Covid-19 mulai beraksi di atas jam sembilan pagi.

Hal yang sama pun berlaku untuk aturan jam malam ini. Yang namanya virus tidak mengenal waktu. Ia bisa menyerang siapa saja dan kapan saja.

Ketika mencoba mencari berbagai informasi, Penulis belum menemukan berita yang menyatakan kalau pemberlakukan jam malam berhasil meredam Covid-19.

Penulis hargai kebijakan ini sebagai upaya pemerintah untuk menekan angka pasien Covid-19. Hanya saja, menurut pendapat pribadi Penulis hal ini kurang efektif.

Bagaimana jika masyarakat yang merasa stres karena tidak boleh keluar malam, akhirnya malah berkumpul di siang hari dan menimbulkan kerumunan yang padat? Kan sama saja jadinya.

Kalau mau total kan sebenarnya memang harus lockdown seperti negara lain. Hanya saja, negara kita rasanya belum mampu menghidupi ratusan juta rakyatnya sekaligus.

 

 

Lawang, 27 Januari 2020, terinspirasi dari banyaknya penjual dan pembeli makanan yang merasa dirugikan dengan kebijakan ini

Foto: Liputan 6

Sumber Artikel: Ada Jam Malam, Bisakah Tekan Kasus Virus Corona? (klikdokter.com)

Continue Reading

Politik & Negara

Negara Demokrasi?

Published

on

By

Serius tanya, benarkan negara kita benar-benar menganut bentuk pemerintahan demokrasi? Yakin bukan bentuk pemerintahan yang lain?

Penulis bukan orang yang paham dengan dunia politik. Isme-isme yang ada di dunia pun tidak hafal. Membedakan sosialisme dan komunisme saja tidak bisa.

Walaupun begitu sebagai orang awam, Penulis benar-benar bertanya, apakah benar Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi?

***

Kalau dari sumber-sumber yang Penulis baca, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua rakyatnya mendapatkan hak yang sama untuk menentukan hidupnya.

Pasti ada penjelasan yang lebih njelimet lagi, tapi orang awam seperti Penulis menganggap praktik demokrasi yang paling mudah dipahami adalah Pemilu.

Beda sama eranya Pak Harto yang penuh tekanan, sekarang semua rakyat yang memenuhi syarat bisa menentukan siapa wakil mereka di parlemen.

Mau profesor mau pengangguran, suaranya sama. Kita semua bisa memilih wakil yang dianggap terbaik, tapi nama-namanya disodorkan sama partai politik.

Masalahnya, apa benar mereka benar-benar mewakili rakyatnya? Apakah mereka lebih mementingkan kepentingan kelompok alias partainya?

Apa jangan-jangan mereka mendahulukan kepentingan orang-orang yang ada di balik layar, yang diam-diam mengendalikan negara ini seperti Willy Tybur mengendalikan Marley?

Konspirasi oh konspirasi!

***

Harapannya dengan sistem demokrasi, kita bisa dapat pemimpin yang terbaik kan? Yang pilihan rakyat, yang benar-benar memikirkan kebutuhan rakyatnya dibandingkan perutnya sendiri.

Sistem demokrasi seharunya membuat siapapun berkesempatan untuk berbakti kepada negaranya, menjadi pemimpin yang amanah dan dicintai rakyatnya.

Tapi kalau lihat televisi dan berita, kok kayaknya yang mimpin negara ini ya orang-orang yang itu-itu saja ya? Malah ada orang dari orde baru yang masih eksis hingga saat ini.

Kok kayaknya negara ini dikuasai sama kelompok yang itu-itu saja ya? Itu yang keliatan di layar kaca, yang di balik layar pasti ada lebih banyak.

Kalau negara ini dikuasai kelompok yang itu-itu saja, bukankah lebih cocok kalau negara ini disebut sebagai negara oligarki?

***

Buat yang belum tahu, gampangnya oligarki itu bentuk pemerintahan yang negaranya dikuasai oleh kelompok elit tertentu. Bisa dari pihak partai, militer, orang yang berduit, dan sebagainya.

Terdengar familiar, kan?

Sekarang  kalau bapak atau ibunya pejabat, bisa saja anaknya bakal jadi penerus mereka. Enggak percaya? Anak dan mantu presiden yang sekarang berhasil jadi walikota.

Itu yang sering disorot sama media, yang jarang disorot? Lebih banyak lagi! Kayaknya hampir di semua daerah mengalami problematika yang sama.

Mau memunculkan diri sendiri atau orang lain yang dianggap mampu memimpin, hampir enggak mungkin kalau enggak punya duit dan dukungan partai politik!

***

Demokrasi identik dengan kebebasan berpendapat. Apakah di sini seperti itu? Rasanya belum, buktinya banyak yang terjerat UU ITE kalau berseberangan!

Kalau kita ngata-ngatain presiden seperti rakyat Amerika Serikat mengolok-olok Trump, hampir bisa dipastikan kita akan berakhir di balik jeruji.

Jadi coba direnungkan lagi, apa benar negara kita negara demokrasi?

 

 

 

Lawang, 15 Januari 2021, terinspirasi dari para “pemimpin” di televisi yang kayaknya itu-itu saja orangnya

Foto:

Continue Reading

Politik & Negara

Karut-Marut Negeriku…

Published

on

By

Menjelang akhir tahun, entah mengapa kondisi Indonesia seolah makin karut-marut seolah semua masalah dari berbagai aspek tumpah ruah menjadi satu.

Dua orang menteri tertangkap tangan KPK, di mana yang satu secara keji dan tidak bermoral mengkorupsi dana bantuan sosial (bansos) untuk pandemi Covid-19.

Pengumuman pengadaan vaksin yang akan diimpor dari berbagai negara, namun mayoritas masyarakat harus mengeluarkan dana pribadi untuk bisa mendapatkannya.

Berbagai “drama” yang silih berganti terkait Habib Rizieq Shihab, mulai dari kepulangan beliau, acara Maulid Nabi yang dianggap melanggar protokol kesehatan, tes swab, hingga yang terbaru kasus penembakan di Tol Cikampek.

Mencuatnya kembali Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang “kabarnya” ingin memeras Pancasila menjadi Ekasila yang berisi Gotong Royong.

Penulis pun jadi berpikir, sebenarnya ada apa dengan negeri ini?

Apa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua kejadian ini?

Kenapa banyak pihak seolah-olah merasa dirinya lah yang paling benar, sedangkan yang kontra pasti salah?

Mau sampai kapan keriuhan-keriuhan seperti ini akan terus terjadi?

Mau sampai kapan?

***

Muncul teori konspirasi di kepala Penulis. Bagaimana jika situasi seperti ini sengaja diciptakan agar generasi mudanya menjadi apatis dan tidak peduli dengan kondisi negaranya?

Hal ini diperparah dengan banyaknya candu yang bisa menjangkiti para generasi muda. Sosial media, game, anime, K-Pop, banyak sekali sarana hiburan yang membuai kita menjadi acuh terhadap kondisi negaranya sendiri.

Kalo generasi muda tidak peduli dengan negaranya sendiri, maka orang-orang yang “berkepentingan” akan terus mengendalikan negara ini. Kalau becus sih tidak masalah, kalau inkompeten?

Iya, Penulis sadar dirinya juga termasuk yang tidak bisa berbuat banyak melihat kondisi negara sekarang. Tapi setidaknya, kita perlu tahu apa saja yang sedang terjadi di negara ini sehingga tidak mudah dikendalikan oleh “tangan-tangan yang tidak terlihat”.

***

Penulis jadi berpikir lagi, apakah keriuhan ini terjadi karena kita sekarang bisa terkoneksi ke internet selama 24 jam? Apakah keriuhan terjadi karena adanya media sosial?

Sewaktu kecil, ketika koneksi internet belum selancar sekarang dan media sosial belum ada, rasanya jarang sekali terjadi keriuhan semacam ini.

Ingin tahu berita ya hanya dari berita di televisi, radio, atau koran. Sekarang, semua bisa menjadi wartawan dan ahli dalam bidang apapun berkat media sosial.

Memang kebebasan pers menjadi hadiah yang berharga dari reformasi. Tapi rasanya kok sekarang jadi kebablasan, belum lagi media-media yang dimiliki oleh orang berkepentingan…

***

Penulis adalah tipe orang yang cenderung realistis. Melihat semua hal yang sedang terjadi di negeri ini, Penulis sadar dirinya tidak bisa berbuat banyak.

Penulis juga menyadari bahwa dirinya hanyalah sekadar penonton yang sedang melihat “panggung sandiwara” yang dilakukan oleh orang-orang.

Entah sampai kapan kondisi seperti ini akan terus berlangsung. Hingga tahun 2024 ketika presiden telah berganti? Penulis tidak yakin sama sekali.

Selama masih ada orang-orang yang memprioritaskan kepentingan dirinya sendiri ataupun kelompoknya, negara kita tercinta akan masih menyuguhkan banyak sekali drama yang karut-marut tak karuan.

 

 

 

Lawang, 8 Desember 2020, terinspirasi dari karut-marutnya suasana negara Indonesia kita tercinta akhir-akhir ini

Foto: Mufid Majnun

Continue Reading

Sedang Trending

Copyright © 2021 Whathefan