Connect with us

Politik & Negara

New Normal?

Published

on

Banyak yang menduga (bahkan menuduh) kalau pemerintah sudah mulai angkat tangan dalam menghadapi pandemi Corona yang sedang kita hadapi.

Bukti terbarunya adalah anjuran new normal yang sedang digalakkan secara masif, mulai dari inspeksi presiden ke mall, pengerahan TNI dan Polri sebagai pengawal, hingga bisingnya BuzzeRp.

Penulis hanya sekilas membaca mengenai definisi new normal yang dimaksudkan oleh pemerintah. Yang jelas, ada beberapa tahapan yang akan dijalankan selama beberapa bulan ke depan.

Apakah ini akan kembali menjadi sekadar gimmick?

***

Kehidupan yang sedang kita jalani sekarang ini bisa dianggap sebagai tidak normal alias abnormal. Kerja dari rumah, tidak bisa bebas berpergian, lebaran tidak pulang, dan lain sebagainya.

Artinya, kehidupan sebelum Corona datang adalah sesuatu yang dianggap normal. New normal artinya kehidupan yang sedang kita jalani ini akan segera dianggap sebagai sesuatu yang normal.

Jangan heran kalau setiap berangkat ke kantor menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer ketika akan masuk ke dalam kantor, dan menjaga jarak dengan kolega.

Masalahnya, banyak masyarakat dari berbagai lapisan yang skeptis mengenai kebijakan ini karena angka penderita dan korban Corona masih terbilang tinggi.

Banyak yang khawatir kalau gelombang kedua akan muncul setelah penerapan new normal ini. Apalagi, lebaran kemarin masih banyak yang melakukan mudik meski sudah ada larangan.

Selain itu, rasanya ada banyak sekali persyaratan new normal yang kurang diperhatikan seperti ketersediaan tenaga medis, kurva yang telah melandai, dan lain sebagainya.

***

Salah satu dalih atau tujuan dari penerapan new normal adalah herd immunity atau suatu kelompok populasi kebal yang terhadap infeksi virus. Yang kuat yang bertahan, seleksi alam ala Darwin.

Istilah ini juga disebutkan oleh salah satu stafsus milenial melalui Twitter. Katanya, seleksi alam yang dikendalikan. Responnya? Sudah bisa ditebak, banyak yang menyerangnya secara tajam.

Jika memang menggunakan sistem seleksi alam, siapa yang akan bertahan? Orang-orang yang berlimpah privilege? Bagaimana dengan mereka yang berjarak dari segala fasilitas kesehatan?

Maka dari itu, jika ada berita pemain sepakbola atau artis yang terkena virus, Penulis tidak akan terlalu peduli. Bukan karena tidak ada empati, tapi karena yakin mereka punya uang untuk mendapatkan perawatan terbaik.

Nah, bagaimana dengan masyarakat yang ada di lapisan bawah? Ketika Corona saja mereka terpaksa tetap beraktivitas agar bisa makan, gimana mau punya dana untuk berobat?

Menurut Penulis pribadi, menggunakan herd immunity kurang tepat. Kita tidak pernah tahu siapa yang imunnya kuat dan siapa yang kurang kuat (dan siapa yang punya dana lebih untuk berobat), sehingga unsur gambling sangat terasa di sini.

***

Penulis bukan bagian dari stafsus milenial, sehingga tidak tahu persis apa tujuan pemerintah begitu semangat menyuarakan new normal ini.

Ingin membangkitkan ekonomi yang sedang lesu? Merasa optimis kita bisa hidup “berdampingan” dengan Corona? Sebagai pengalih karena ketidakmampuannya mengatasi pandemi?

Penulis serahkan jawabannya ke para pembaca sekalian.

 

 

Kebayoran Lama, 28 Mei 2020, terinspirasi dari hebohnya berita seputar New Normal

Foto: The Jakarta Post

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Politik & Negara

Cancel Culture untuk Para Koruptor

Published

on

By

Belakangan ini, isu cancel culture kerap terdengar dan muncul di linimasa media sosial. Penyebabnya, ada beberapa public figure yang melakukan sebuah perbuatan tidak terpuji dan mereka dianggap layak untuk mendapatkan pengucilan dari masyarakat.

Tentu cancel culture mendapatkan pro-kontra di antara masyarakat. Yang pro mengatakan hal tersebut perlu dilakukan untuk menimbulkan efek jera dan tidak akan dilakukan oleh pihak lain. Yang kontra menyebutkan kalau semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua.

Penulis sendiri belum bisa memutuskan lebih condong ke arah yang mana. Akan tetapi, Penulis sangat menyetujui jika cancel culture ini diterapkan kepada para koruptor yang sudah merugikan negara demi nafsunya semata.

Apa Itu Cancel Culture?

Dilansir dari Merriam-Webster, cancel culture adalah:

“The practice or tendency of engaging in mass canceling as a way of expressing disapproval and exerting social pressure.”

“Praktik atau kecenderungan terlibat dalam pembatalan massal sebagai cara untuk mengungkapkan ketidaksetujuan dan memberikan tekanan sosial.”

Contoh mudah dari penerapan cancel culture adalah melalui kasus Saiful Jamil setelah ia keluar penjara. Banyak masyarakat yang melayangkan protes dan memboikot saluran televisi yang membuat acara khusus untuknya.

Dari beberapa berita yang Penulis baca, intinya beberapa masyarakat tersebut menganggap kejahatan seksual yang dilakukan olehnya tidak termaafkan dan tidak layak untuk memiliki acara sendiri setelah bebas.

Hal ini kerap dianggap mematikan rezeki orang, tetapi ada juga yang menganggap bahwa itu adalah konsekuensi dari perbuatan buruknya di masa lalu. Perkembangan kasus ini sendiri tidak Penulis ketahui karena memang tidak terlalu tertarik.

Cancel Culture untuk Para Koruptor

(Sebelumnya Penulis minta maaf jika ternyata pendapat di bawah ini sudah diterapkan oleh hukum negara kita. Penulis tidak bisa menemukan data pendukung yang menyebutkan jika pendapat ini sudah diterapkan.)

Anggap saja cancel culture sah untuk dilakukan, Penulis sangat berharap jika cancel culture juga bisa diterapkan untuk para koruptor. Dengan kata lain, semua hak politiknya akan dicabut seumur hidup.

Misal seorang bupati terlibat dalam kasus korupsi, artinya seumur hidup dia tidak akan boleh lagi mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah di mana pun dan dalam tingkat apapun. Dia juga tidak boleh berafiliasi dengan partai politik mana pun. Menjadi anggota dewan pun tidak boleh.

Anggota dewan yang terlibat kasus suap pun tidak boleh mencalonkan diri untuk kembali setelah menyelesaikan masa tahanannya (yang seringnya sangat singkat). Mau DPR hingga DPRD, ia tidak boleh lagi menjadi perwakilan rakyat dari fraksi partai mana pun.

Sayangnya, setahu Penulis hal tersebut tidak pernah menjadi kenyataan. Penulis pernah membaca di suatu media kalau banyak calon kepala daerah yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi.

Artinya, seorang koruptor tetap memiliki hak politiknya dan boleh berpolitik. Para mantan koruptor ini pun kembali punya “peluang” untuk mengulangi kesalahan yang sama.

Karena itulah, Penulis menginginkan adanya penerapan cancel culture bagi para koruptor dengan cara dicabut hak politiknya seumur hidup. Mau dibilang menghalangi rezeki orang ya biar, mong mereka juga sudah duluan menghalangi rezeki orang lain.

Penutup

Meskipun terdengar bagus dan bisa menimbulkan efek jera, Penulis ragu jika cancel culture untuk koruptor ini bisa diterapkan di Indonesia. Kok menambah berat hukuman mereka, berita terbaru malah menyebutkan remisi untuk mereka akan semakin mudah.

Entah bagaimana cara mengatasi permasalahan korupsi bangsa ini. Rasanya meskipun yang menjadi presiden adalah Naruto Uzumaki sekalipun, sulit untuk memberantas korupsi dari akarnya.

Akan tetapi, semoga saja pada akhirnya kita akan memiliki pemerintah yang berani tegas menangani masalah korupsi dan tercipta peraturan yang akan mencabut semua hak politik koruptor seumur hidup.


Lawang, 1 November 2021, terinspirasi setelah merasa kalau cancel culture bisa menjadi hukuman yang cocok untuk para koruptor

Foto: Radiowest – KUER

Continue Reading

Politik & Negara

Berburu Pembuat “Mural” yang Seharusnya Dilakukan

Published

on

By

Beberapa waktu lalu, sempat heboh sebuah berita yang mengabarkan bahwa pihak kepolisian sendang memburu pembuat mural yang menggambarkan sosok Jokowi dengan disertai tulisan 404: Not Found.

Sontak hal ini menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat. Kebanyakan menganggap bahwa hal tersebut menunjukkan kalau pemerintah anti kritik dan “takut” dengan mural.

Sebelumnya, ada juga mural bertulisan “Tuhan aku lapar” dan “Wabah sesungguhnya adalah lapar” yang akhirnya dihapuskan oleh pihak kepolisian, meskipun alasannya adalah permintaan dari warga.

Begitu cepatnya reaksi kepolisian terhadap mural jalanan yang mengekspresikan pendapat menjadi berbanding terbalik dengan lambatnya reaksi pihak yang berwajib terhadap “mural” yang sebenarnya lebih berbahaya.

Mural di Alam Indonesia

Jika biasanya mural menggunakan tembok sebagai media, maka “mural” yang satu ini menggunakan bentang alam Indonesia. Jika mural biasanya hanya berukuran meter, “mural” yang satu ini butuh berhektar-hektar tanah.

“Mural” yang dimaksud adalah hutan-hutan gundul yang dilakukan secara ilegal oleh perusahaan. Illegal logging yang dilakukan meninggalkan semacam “karya seni” di mana bekas hutan membentuk semacam pola yang, ironinya, indah.

Penulis mendapatkan ide artikel ini dari sebuah pos milik Greenpeace Indonesia. Pembaca bisa melihatnya di bawah ini:

Daripada berburu orang yang menyuarakan kritik, mengapa tidak berburu para perusak hutan Indonesia? Dampak negatif yang dihasilkan jauh lebih besar dari sekadar mural di tembok yang mungkin bagi sebagian orang justru memperindah lingkungan.

Para pelakunya seolah tak tersentuh hukum dan bebas beroperasi selama bertahun-tahun. Apakah karena mereka membayarkan semacam “upeti” kepada yang berwajib? Rasanya ini sudah menjadi semacam rahasia umum.

Faktanya, data menunjukkan bahwa kerusakan hutan di Indonesia berada di taraf yang cukup mengkhawatirkan.

Data Kerusakan Hutan di Indonesia

Dilansir dari data yang dilaporkan oleh WRI Indonesia pada tahun 2020, kerusakan hutan di Indonesia menempati posisi keempat di dunia setelah Brazil, Kongo, dan Bolivia.

Kita berhasil mencatatkan “prestasi dengan turun satu peringkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, data menunjukkan bahwa sejak tahun 2017, kerusakan hutan di Indonesia mengalami penurunan yang cukup drastis.

Indonesia tropical primary forest loss 2020
Data Diambil dari WRI Indonesia

Salah satu penyebab penurunan ini adalah kebakaran hutan dan gambut skala besar yang terjadi pada tahun 2015 silam. Semenjak bencana tersebut, ada pemantauan dan pencegahan kebakaran hutan secara ketat dari Pemerintah Indonesia.

Untuk sementara waktu, penerbitan izin baru untuk perkebunan kelapa sawit dihentikan oleh pemerintah. Moratoium izin perkebunan kelapa sawit juga diberlakukan, meskipun akan berakhir pada tahun 2021 ini. Apakah akan diperpanjang atau tidak, belum ada informasinya.

Berdasarkan data WRI di atas, kerusakan hutan di Indonesia selama 4 tahun terakhir berkisar di angka 200 hingga 400 ribu hektar per tahunnya. Sebagai perbandingan, ada beberapa data kerusakan hutan Indonesia alternatif:

  • World Bank: Kerusakah hutan antara 700 ribu hingga 1.2 juta hektar per tahun
  • Food and Agriculture Organization (FAO): Kerusakan hutan mencapai 1.315.000 hektar yang setara berkurangnya 1% area hutan setiap tahunnya.
  • Greenpeace: 3.8 juta hektar per tahun, di mana mayoritas disebabkan oleh penebangan liar

Mana data yang benar? Entahlah, tidak ada yang tahun secara pasti. Yang jelas., kerusakan hutan di Indonesia benar-benar terjadi dan pelakunya masih melenggang dengan bebas, mungkin dengan tumpukan uang.

Salah Prioritas Ala Pemerintah

Berhubung yang membuat pos adalah Greenpeace, wajar jika yang disorot adalah masalah kerusakan hutan. Viralnya pemburuan pembuat mural mereka jadikan kesempatan untuk menyadarkan masyarakat mengenai tingginya kerusakan hutan di Indonesia.

Di mata Penulis, contoh dari Greenpeace tersebut menjadi salah satu indikator kalau pemerintah kita kerap salah menentukan prioritas mereka. Yang sepele diseriusin, yang serius disepelekan.

Pembuat mural bernada kritik yang sepele diburu, tapi pembuat “mural” berhektar-hektar dilepas begitu saja. Yang mencuri karena lapar dihukum panjang, yang korupsi demi nafsu duniawi diberi potongan masa tahanan.

Di saat butuh kekuatan untuk memberantas korupsi, KPK malah terkesan dilemahkan. Di saat butuh kesigapan pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19, pemerintah malah terkesan sibuk dengan istilah yang kerap berubah-ubah.

Semoga saja, ke depannya pemerintah bisa lebih bijak dalam menentukan prioritas mereka. Kami ingin ada perubahan dalam tubuh pemerintah di mana yang jelas-jelas bersalah mendapatkan hukuman yang setimpal.


Lawang, 23 Agustus 2021, terinspirasi dari pos Instagram Greenpeace Indonesia

Foto: Greenpeace Australia Pacific

Sumber Artikel:

Continue Reading

Politik & Negara

Pansos Norak Ala Politisi

Published

on

By

Dalam pagelaran Olimpiade Tokyo 2020, para atlet kita berjuang sekuat tenaga agar bisa mengharumkan nama bangsa melalui cabang olahraga (cabor) masing-masing.

Yang sempat heboh adalah ketika Eko Yuli dari cabor angkat besi meminta maaf karena “hanya” bisa meraih medali perak. Padahal, prestasi tersebut sudah cukup luar biasa.

Sikapnya ini bahkan mendapatkan pujian tinggi dari Sujiwo Tejo dan menganggap harusnya mental dan moral tersebut dimiliki oleh pejabat publik yang menangani kasus Covid-19.

Dari cabor bulutangkis, Anthony Sinisuka Ginting berhasil meraih medali perunggu. Terbaru, ganda putri Greysia Polii dan Apriyani Rahayu berhasil mendapatkan medali emas yang membuat bangsa Indonesia merasa bangga.

Sayangnya, keberhasilan mereka tercoreng berkat aksi panjat sosial (pansos) yang dilakukan para politisi kita.

Pansos Norak Ala Politisi

Idealnya ketika ada atlet atau siapapun yang berhasil membanggakan negara, wajar jika kita ingin memberi ucapan selamat sekaligus mengekspresikan kegembiraan kita. Tak jarang kita akan mengunggah foto mereka dan diiringi ucapan terima kasih dan selamat.

Nah, para politisi kita ini entah mengapa pada norak. Mereka memang memberikan ucapan selamat dan mengunggah foto Greysia/Apriyani, tapi ditempeli oleh foto mereka sendiri yang kadang justru lebih besar dan menonjol.

Agar bisa membayangkan maksud Penulis, Pembaca bisa cek melalui tweet berikut ini:

Jika melihat reply dari tweet ini, ada banyak sekali netizen yang berhasil menemukan foto-foto ucapan selamat yang terlihat norak dan sangat kentara ingin memanfaatkan situasi untuk pansos.

Ada beberapa politisi yang mendapatkan apresiasi karena ucapan selamat mereka berkelas, tapi mayoritas politisi yang memberi selamat begitu narsis dengan memasang foto mereka sendiri bersanding dengan Greysia/Apriyani.

Yang membuat netizen geram adalah foto sang politisi yang lebih besar dari sang pahlawan kita. Mana posenya kebanyakan begitu semua, standar bapak-bapak yang mengepalkan tangan.

Entah siapa yang menjadi desainer atau public relation-nya, tapi yang jelas netizen sudah cukup pandai untuk menilai apakah ucapan tersebut ikhlas atau tidak. Niat ingin lebih dikenal publik pun berbalik menjadi bumerang bagi mereka.

Netizen yang dikenal kreatif pun tidak tinggal diam. Beberapa membuat foto editan meniru gaya politisi tersebut sebagai bentuk sindiran, bahkan terkadang dengan desain yang disengaja begitu buruk.

Penutup

Memanfaatkan setiap situasi demi keuntungannya sendiri merupakan salah satu ciri orang oportunis. Politisi kita, setidaknya yang terlihat di media sosial, menunjukkan ciri tersebut.

Kok masalah memberi selamat kepada atlet yang mengharumkan nama bangsa, pindah partai atau kubu pun akan dilakoni kalau bisa memberi keuntungan.

Tidak ada salahnya memberi identitas diri dalam foto ucapan selamat yang diunggah, tapi ya kira-kira dong. Masa foto atletnya kalah mencolok dari fotonya sampeyan.

Penulis sangat menyayangkan berita baik yang dibawa oleh Greysia dan Apriyani harus ternodai oleh sikap norak yang ditunjukkan oleh politisi kita demi libido kekuasaan mereka.

Tanpa menyantumkan foto dirinya, Penulis ingin mengucapkan selamat kepada semua atlet Indonesia yang berhasil membawa pulang medali Olimpiade ke ibu pertiwi!


Lawang, 2 Agustus 2021, terinspirasi dari banyaknya politisi norak yang memberikan ucapan selamat kepada Greysia dan Apriyani

Foto: Ngopibareng

Continue Reading

Fanandi's Choice

Copyright © 2021 Whathefan